PEDOMAN

Menimbang

Mengingat

BUPATI CIANJURPROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 23 TAHUN 2018.TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN DI PUSATKESEHATAN MASYARAKAT DAN RUMAH SAKIT

I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

: a. bahwa peningkatan akses terhadap pelayanankehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dankeluarga berencana pasca persalinan perlu dilakukandalam rangka menurunkan angka kematian ibu danangka kematian bayi;

b. bahwa penyebab tingginya tingkat kematian ibu danbayi di Kabupaten Cianjur antara lain disebabkanmasih banyaknya ibu hamil yang belum memilikijaminan pembiayaan untuk persalinannya;

c. bahwa untuk menekan angka kematian ibu dan bayi,meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanankesehatan, perlu menetapkan pedoman peiaksanaanpada penyelenggaraan program jaminan persalinan dipusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang PedomanPelaksanaan Program Jaminan Persalinan di PusatKesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit;

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-Daerah Kabupaten DalamLingkungan Djawa Barat (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telahdiuhah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta danKabupaten Subang dengan Mengubah Undang-UndangNomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi DjawaBarat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 2851);

2

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OOg tentangKesehatan (Lembaran Negara Republik IndonesiiTahun 2OOg Nomor 144, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor SSST)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Sg,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679);

+. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2ot6tentang standar Tarif pelayanan Kesehatan DalamPenyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

5. Peraturan Menteri Kesehatan No 61 Tahun 2autentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Dana AlokasiKhusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun- zotsNomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMANPELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN DI PUSATKESEHATAN MASYARAKAT DAN RUMAH SAKIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten cianjur.2. Bupati adalah Bupati Cianjur.3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pJaksanaanurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkatdaerah di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten yangmelaksanakan urusan di bidang kesehatan,

5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinasadalah pimpinan perangkaia."r.f, ai iingkungan Pemerintah DaerahKabupaten yang melaksanakan urusan di bidang kesehatan.

6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut puskesmasadalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upayakesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkatpertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan prev"rrtif,untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

7.

8.

3

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yangmenyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secaraparipurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dangawat darurat.

Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalahjaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputipemeriksaan kehamiian, pertolongan persalinan, pelayanan nifas,tindakan perawatan, termasuk pelayanan KB pasca persalinan danpelayanan bayi baru lahir atau neonatal yang dilakukan oleh tenagakesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan lanjutan.

BAB II .

SASARAN

Pasai 2

Sasaran yang dijamin dari program pelayanan Jampersal meliputi:a. ibu hamil;b. ibu bersalin;c. ibu nifas sampai paling larna 42 (empat puluh dua) hari

melahirkan; dand. bayi yang baru lahir sampai paling lama berusia 28 (dua

delapan) hari.

setelah

puluh

(1)

BAB III

SUMBER DANA DAN PENGELOLAANNYA

Pasal 3

Sumber dana program penyelenggaraan Jampersal berasal darianggaran pendapatan dan belanja negara pada kementerian yangyang membidangi urusan kesehatan.

Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:a. biaya pelayanan program Jampersal meliputi:

1. transport lokal atau perjalanan dinas untuk petugas ataukader yang mengantar ibu hamil dari rumah ke rumahtunggu kelahiran atau langsung ke fasilitas pelayanankesehatan dengan memperhatikan jarak tempuh kondisigeografis dan aksesibilitas;

2. operasional rumah tunggu kelahiran yang mencakup sewarumah, makan minum ibu hamil dan pendamping,langganan air, listrik dan kebersihan;

3. persalinan normal;4. persalinan dengan komplikasi di Puskesmas pelayanan

obstetri neonatal emergensi dasar;5. pelayanan penanganan perdarahan pasca keguguran,

persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar;6. pelayanan rawat inap untuk komplikasi selama kehamilan,

persalinan dan nifas seita bayi baru lahir;7. pelayanan rawat inap untuk bayi baru lahir sakit;

(2)

4

8. biaya rujukan dari Puskesmas ke rumah sakit; dan9. biaya pemulangan pasien/jenazaYt dari rumah sakit ke

rumah pasien.b. besaran tarif pelayanan program Jampersal sebagaimana

dimaksud huruf a menggunakan tarif yang ditetapkan dalamdokumen pelaksanaan anggaran perangkat Daerah DinasKesehatan yaitu:1. transport lokal atau perjalanan dinas untuk petugas atau

kader yang mengantar ibu hamil dari rumah ke rumahtunggu kelahiran atau langsung ke fasilitas pelayanankesehatan menggunakan standar biaya umum;

2. operasional rumah tunggu kelahiran yang mencakup sewarumah, makarr' minum ibu hamil dan pendamping,langganan air, listrik dan kebersihan berdasarkan wilayahkerja;

3. persalinan normal, komplikasi, di Puskesmas mengacukepada Peraturan badan layanan umum Daerah diPuskesmas dalam penyelenggaraan program jaminankesehatan; dan

4. pelayanan penanganan perdarahan pasca keguguran,persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar,Pelayanan rawat inap, pelayanan perawatan neonatal Restidi rumah sakit untuk komplikasi selama kehamilan,persalinan dan nifas menggunakan tarif Indonesia CaseBase Groups (INA-CBGs).

BAB IV

TATA LAKSANA PENDANAAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Penganggaran Penerimaan Klaim Pelayanan Kesehatan

Pasal 4

(1) Dana Jampersal disetor seluruhnya ke kas Daerah.

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor sebagaipendapatan Daerah berupa lain-lain pendapatan asli Daerah yangsah.

(1)

Bagian Kedua

Mekanisme Penganggaran Belanja Pengeluaran

Pasal 5

Belanja pengeluaran atas pelayanan kesehatan ditempatkanbelanja langsung.

Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam program kegiatan tersendiri.

pada pos

tertuang(2)

(1)

(21

)

Bagian Ketiga

Mekanisme Pencairan Dana pada Fuskesmas dan Rumah Sakit

Pasal 6

Prosedur pencairan dana klaim dari Fuskesmas dan rumah sakit keDinas Kesehatan setelah dilakukan verifikasi klaim oleh tim verifikasiklaim Dinas Kesehatan.

Pencairan dana klaim yang telah disetor ke kas Daerah diajukan olehKepala Dinas Kesehatan melalui mekanisme surat perintahmembayar atau surat perintah pencairan dana sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengajuan surat perintah' membayar dilakukan berdasarkan tagihandari Puskesmas atau rumah sakit.

BAB V

KETENTUEft PBNUTUP

, Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati CianjurNomor 9 Tahun 2Ol7 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JaminanPersalinan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2Ol7 Nomor 9)dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita DaerahKabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjurpada tanggal 24 April2Ol8BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur24 Aprll2OIB

.ETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

SUBANDI

(3)

{rffui b*frt s

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2O1B NOMOR 23

LAMPIRANPERATURAN BUPATI CIANJURNOMOR 22 TAHUN 2018TENTANGPELAKSANAAN

PEDOMANBANTUAN

OPERASIONAL KESEHATAN

PEDOMAN PELAKSANAAN OPERASIONAL KESEHATAN

A. PENDAHULUANA.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunannasional dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden dan implementasiNawa Cita yang kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusiaIndonesia. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yangsetinggi-tingginya, diselenggarakan upaya kesehatan perorangan danupaya kesehatan masyarakat, derrgan pendekatan promotif, preventif,kuratif dan rehabilitatif secara terpadu, menyeluruh, danberkesinambungan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,mengamanatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai salah satu sumberpembiayaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, diantaranyauntuk meningkatkan pembangunan kesehatan, sehingga Pemerintahbaik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat menyediakanpelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas. Dalampasal 108 ayat (1) menyebutkan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugaspembantuan secara bertahap dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang PemerintahanDaerah, dalam Pasal 298 ayat (7) menyebutkan belanja DAK

diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakanuntuk kegiatan nonfisik. Dengan meningkatnya anggaran DAK BidangKesehatan Tahun 2Ol8 untuk kegiatan fisik dan nonfisik, diharapkand.apat mend"ukung pembangunan kesehatan di daerah yang sinergisdengan prioritas nasional. Pengalokasian DAK bidang Kesehatan ini,tidak untuk membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaanpembiayaan pembangunan kesehatan di daerah sebagaimana yangtertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentangPemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9

tentang Kesehatan, khususnya Pasal l7l ayat (2) yakni daerah harusmenyediakan minimal 10 persen dari nya untuk pembangunankesehatan.

Dalam konsep pembangunan nasional, Kementerian Kesehatanbertanggung jawab melaksanakan Program Indonesia Sehat yang

bertujuan untuk : 1) meningkatkan pengetahllan, kemauan, dan

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang

sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melaiuiterciptanya perilaku hidup sehat sehingga terwujudnya bangsa yang

*u,t.d"iti, maju dan sejahtera, 2) terpenuhinya kebutuhan dasarmasyarakat di bidang kesehatan dp"lam meningkatkan derajat kesehatanmasyarakat setinggi-tingginya. Pelaksanaan program Indonesia Sehat inimemerlukan kerangka regulasi dan kebijakan pembiayaan pembangunankesehatan yang komprehensif antar pemerintahan dan pelakupembangunan kesehatan. Mempertimbangkan tanggung jawabpengelolaan DAK bidang kesehatan berada di tangan Bupatiyang secara

2

teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RumahSakit Daerah, maka Kementerian Kesehatan menyiapkan pilihan kegiatanyang perlu dilakukan, agar tujuan pembangunan kesehatan secaranasional dapat tercapai. Untuk itu, prinsip-prinsip tata kelola yang baik(good gouerrlance) yakni transparan, efektif, efisien, akuntabel dan tidakduplikasi dengan sumber pembiayaan lainnya; harus menjadi perhatiandan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh para pelaksanapembangunan kesehatan di daerah.

Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan BOK Kabupaten Cianjur2018 ini merupakan pedoman dalam Penggunaan DAK Bidang KesehatanTahun 2018 yang berisi penjelasan rinci khususnya kegiatanpemanfaatan Dana BOK.

A.2. Tujuana. Tujuan Umum

1) Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan untuk upayakesehatan promotif dan preventif di wilayah kerja, yangdilaksanakan terutama melalui pendekatan keluarga menujukeluarga sehat;

2) Mendukung pemerintafr daerah dalam menjamin ketersediaanobat, vaksin dan bahan medis habis pakai yang bermutu, merata,dan terjangkau di pelayanan kesehatan dasar pemerintah; dan

3) Meningkatkan fungsi rujukan Upaya kesehatan Masyarakatsekunder dan tersier dalam mendukung pelayanan UpayaKesehatan Masyarakat Primer di Puskesmas.

b. Tujuan Khusus1) Menyelenggarakan

keiuarga;Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan

2) Menyelenggarakan upaya kesehatan promotifutamanya pelayanan di luar gedung;

dan preventif

3) Menyelenggarakan fungsi manajemen untuk mendukung kinerja;4\ Menyelenggarakan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;5) Menyelenggarakan kerja sama lintas sektoral dalam mendukung

program kesehatan;6) Menyelenggarakan fungsi rujukanupaya kesehatan masyarakat di

Dinas Kesehatan Kabupaten dan Provinsi beserta Balai KesehatanMasyarakat; dan

7) Mendukung Dinas Kesehatan Kabupaten dalam menjaminketersediaan obat, vaksin dan bahan medis habis pakai dipuskesmas melalui penyediaan biaya distribusi obat, vaksin, danbahan medis habis pakai-ke puskesmas serta operasional sisteminformasi atau aplikasi logistik obat dan bahan medis habis pakaisecara elektronik di Instalasi Farmasi Kabupaten.

A.3. Sasaranpenyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di lingkungan DinasKesehatan Daerah, Yaitu :

a. Puskesmas dan jaringannYa;b, balai kesehatan masyarakat Daerah; danc. instalasi farmasi Daerah.

t

B. BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN8.1. Pendahuluan

BOK merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah,daerah untuk mendukung operasional puskesmas dalam rangka

-.)

pencapaian program kesehatan prioritas nasional bidang kesehatan,khususnya kegiatan promotif dan preventif sebagai bagian dari upayakesehatan masyarakat. Tahun 2078, Kementerian Kesehatanmenetapkan target prevalensi stunting turun menjadi 28%. BOKdiarahkan untuk mendekatkan petugas kesehatan kepada masyarakatdan memberdayakan masyarakat melalui mobilisasi kader kesehatanuntuk berperan aktif dalam pembangunan kesehatan yang dilakukanmelalui pendekatan keluarga. Dalam mendukung operasionalpuskesmas, perlu dijamin pemenuhan ketersediaan obat dan bahanmedis habis pakai di puskesmas melalui penyediaan biaya distribusi dansistem informasi logistik secara elektronik yang baik di Instalasi FarmasiKabupaten.

Pemanfaatan BOK pada tahun 2Ol7 bukan hanya untukoperasional puskesmas dan fungsi manajemen, tetapi juga untukpeningkatan peran Dinas Kesehatan Kh.bupaten: 1) sebagai fasilitasrujukan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) sekunder termasuk BalaiKesehatan Masyarakat sebagai UPT-nya; 2l kegiatan peningkatandistribusi obat ke puskesmas dmr pemanfaatan sistem e-logistik dikabupaten. Sedangkan pada tahun 2OL8 pemanfaatan BOK diperluasuntuk Dinas Kesehatan Prpvinsi sebagai fasilitas rujukan UpayaKesehatan Masyarakat tertier termasuk UPT-nya Balai KesehatanMasyarakat. Dalam pengelolaannya BOK menggunakan mekanismeAPBD.

B.2. Kebijakan Operasionala. Dana BOK diarahkan untuk meningkatkan kinerja puskesmas, Balai

Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten dalam upayakesehatan promotif dan preventif;

b. Dana BOK untuk mendukung peningkatan akses dan mutupelayanan kesehatan masyarakat melalui program Nusantara Sehatdi Puskesmas;

c. Dana BOK untuk mendukung kelanjutan program Sanitasi TotalBerbasis Masyarakat agar terwujud desa stop buang air besarsembarangan;

d. Dana BOK dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Program IndonesiaSehat melalui Pendekatan Keluarga;

e. Dana BOK dipergunakan untuk mendukung penurunan prevalensistunting, outbreak respond dan kegiatan lainnya yang terkaitpencapaian prioritas nasional;

f. Pemanfaatan dana BOK bersinergi dengan sumber dana lain denganmenghindari duplikasi dan tetap mengedepankan akuntabilitas dantransparansi;

g. Dana BOK untuk biaya distribusi obat, vaksin dan bahan medis habispakai dimanfaatkan untuk membantu menjamin obat, vaksin danbahan medis habis pakai tersedia dalam jumlah yang cukup dipuskesmas;

h. Dana BOK untuk biaya pemanfaatan sistem informasi atau aplikasilogistik obat dan bahan medis habis pakai secara elektronikbertujuan untuk memperkuat pengelolaan obat dan bahan medishabis pakai di Instalasi Farmasi Kabupaten;

Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dana BOK diatur oleh daerahsesuai dengan peraturan yang berlaku.

8.3. Ruang lingkup kegiatan BOK, untuk upaya kesehatan bersifat promotifdan preventif di setiap jenjang pelayanan kesehatan meliputi:a. BOK untuk puskesmas;

4

b. BOK untuk fasilitas rujukan upaya kesehatan masyarakat di DinasKesehatan Kabupaten beserta Balai Kesehatan Masyarakat sebagaiUPT nya;

c. BOK untuk distribusi obat, vaksin, dan bahan medis habis pakaiserta pemanfaatan sistem informasi atau apiikasi logistik obat danbahan medis habis pakai secara elektronik di Instalasi FarmasiKabupaten.

8.4. Pengalokasian BOKRincian Alokasi dana BOK untuk Puskesmas, Kabupaten dengandistribusi sebagai berikut :

a. BOK Puskesmas :

1) Alokasi BOK Puskesmas dapat digunakan untuk dukunganmanajemen OPD Dinas Kesehatan Kabupaten dan/atauPuskesmas Badan Layanan Umum Daerah dengan besaranmaksimal 5% (lima persen) dari aiokasi yang diterima, sebelumdidistribusikan untuk setiap Puskesmas.

2) Setiap puskesmas yang m€njadi sasaran program NusantaraSehat diberikan alokasi tambahan sebesar Rp 250.000.000,- (duaratus lima puluh juta rupiah) per Tim Nusantara Sehat pertahunyang bersumber dari alokasi kegiatan BOK untuk puskesmas.

3) Setiap puskesmas yang menjadi sasaran Program Sanitasi TotalBerbasis Masyarakat diberikan tambahan alokasi sebesarRp7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per desa STBMper tahun yangbersumber dari alokasi kegiatan BOK untukpuskesmas.

4l Sisa alokasi dana kegiatan BOK untuk puskesmas disetiapkabupaten-setelah dikurangi untuk kebutuhan Nusantara Sehatdan Desa STBM di atas didistribusikan kepada semua puskesmassecaraproporsional oleh Kepala Dinas Kesehatan denganmempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan bebankerja, antara lain: luas wilayah kerja puskesmas; jumlahpenduduk yang menjadi tanggung jawab puskesmas; jumlahUKBM, jumlah sekolah; dana kapitasi JKN yang diterima; jumlahtenaga pelaksana UKM.

5) Khusus puskesmas yang ada Tim Nusantara Sehat dan atau desaSTBM maka besaran alokasi BOK Puskesmas menjadipenjumlahan dari point (2 + 3 + 4) tersebut di atas dan tergantungada atau tidaknya point 2 dan 3 di atas.

6) Alokasi BOK per Puskesmas ditetapkan melalui SK Kepala DinasKesehatan Kabupaten.

b. BOK Kabupaten/Kota :

1) Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai fasilitas rujukan UKMsekunder menerima aiokasi dengan besaran sesuai yangditetapkan dalam C. Rincian Penggunaan Anggaran BOK.

2) Balai Kesehatan Masyarakat sebagai UFT Dinas KesehatanKabupaten menerima alokasi dengan besaran Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) per balai per tahun yang bersumber darialokasi BOK untuk Dinas Kesehatan Kabupaten.

B.5. Penggunaan Dana BOK I

Dana BOK yang diterima dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatandan Upaya Kesehatan Masyarakat di setiap jenjang (primer,sekunder,dan tertier)serta kegiatan dukungan manajemen yang meliputi:a. Kegiatan Puskesmas

b.

5

Dana BOK yang telah dialokasikan di setiap Puskesmas dapatdigunakan untuk pelaksanaan kegiatan dan upaya kesehatanmasyarakat oleh puskesmas dan jaringannya meliputi:1). Menyelenggarakan kegiatan Program Indonesia Sehat dengan

Pendekatan Keluarga meliputi pendataan keluarga secara totalcoverage, analisis data, intervensi berbagai masalah kesehatanyang ditemukan serta memelihara dan mempertahankankesehatan keluarga secara terintegrasi,

2). Menyelenggarakan berbagai Upaya Kesehatan Masyarakatesensial dan pengembangan di wilayah kerjanya termasukpelayanan kesehatan di luar gedung, pemenuhan kebutuhanpendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan kerjasamalintas sektoral.

3). Menyelenggarakan"fungsi manajemen Puskesmas yangmeliputiPerencanaan, Penggerakan'PelaksanaanfMini lokakaryaPuskesmas danPengawasan / Pelaporan / Penilaiankinerj aPuske smas.

4). Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat yangdilaksanakan oleh Tim Nusantara Sehat meliputi pelayanankesehatan keluar gedung khususnya untuk menjangkau daerahsulit/terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan inovasipelayanan kesehatan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh TimNusantara Sehat tetap menjadi kesatuan dengan kegiatanpuskesmas dimana tim tersebut berada.

5). Menyelenggarakan Kegiatan pemicuan STBMKegiatan untuk mewujudkan desa STBM oleh sanitarian/tenagakesehatan lingkungan puskesmas meliputi: pemicuan,Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi perilaku kesehatan,monitoring paska pemicuan, pembuatan dan update petasanitasi dan buku kader, kampanye cuci tangan pakai sabun,kampanye hygiene sanitasi sekolah, dan surveilans kualitas air(pra dan paska konstruksi) serta verifikasi stop buang air besarsembarangan.

6). Penyediaan tenaga kontrak promotor kesehatan di puskesmasyang pengangkatannya dilaksanakan oleh Dinas KesehatanKabupaten.

Rinciandari masing-masing kegiatandisusunolehPuskesmas bersamadengan Dinas Kesehatan Kabupaten mengacu pada TabelRincianKegiatan Penggunaan BOK di Puskesmas seperti yang tertuang didalam bagian C. Rincian Penggunaan Anggaran BOK pedoman ini.Kegiatan Dinas Kesehatan KabupatenDana BOK di kabupaten digunakan untuk kegiatan Dinas KesehatanKabupaten yang meliputi:1) Kegiatan dinas kesehatan sebagai Fungsi Fasilitas rujukan

UKM sekunderDinas Kesehatan Kabupaten sebagai Fasilitas rujukan UKMsekunder menerima rujukan UKM primer dari Puskesmas.Kegiatan-kegiatan UKM di Kabupaten tersebut meliputi:a. Rujukan pemeriksaan Spesimenb. Fasilitasi tenaga, prasarana, dan teknologi dukungan UKM

di Puskesmas tr

c. Pembinaan dan Bimbingan Teknis UKM Primer termasukmenghadiri kegiatan Minilokakarya Puskesmas

d. Kampanye, sosialisasi, advokasi perilaku hidupsehat ditingkat kabupaten dan pemberdayaan masyarakat

2)

6

e. Pengembangan Model Inovasi dan percepatan pelaksanaanProgram Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluargauntuk mewujudkan keluarga sehat.

f. Penyediaan tenaga kontrak sebagai fasilitatorsTBMkabupaten dan dukungan operasionainya.

Rincian dari masing-masing kegiatan di atas disusun dalamRKA oleh Dinas Kesehatan.

Kegiatan dukungan manajemen satuan kerja pengelolaBOK dan jampersal di Dinas Kesehatan Kabupaten Kegiatandukungan manajemen dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhanSatuan Kerja pengelola BOK. Termasuk pengelola BOK di Puskesmassebagai bagian dari satuan kerja Dinas Kesehatan Kabupatenmeliputi: pengelolaan keuangan Satker, administrasi satker,pembinaan, pelaporan,. sosisalisasi, koordinasi, dan verifikasilaporan BOK, tertnasuk biaya langganan internet untukpenyeienggaraan sistem informasi kesehatan di kabupaten. Untukmewujudkan transparansi dan akuntabilitas, dana dukunganmanajemen dapat disusun r dan diusulkan menjadi kegiatantersendiri dalam Rencana Kerja dan Anggaran.Distribusi obat, vaksin dan bahan medis habis pakai ke puskesmasserta dukungan pemanfaatan sistem informasi atau aplikasi logistikobat dan bahan medis habis pakai secara elektronik meliputi:a) Biaya distribusi obat, vaksin dan bahan medis habis pakai dari

Instalasi Farmasi Kabupaten ke puskesmas, dapat digunakanuntuk:1. Biayaperjalanan dinas/transport bagi petugas Instalasi

Farmasi Kabupaten ke puskesmas. Kepala Daerahmenetapkan ketentuan biaya perjaianan dinas atautransport bagi petugas Instalasi Farmasi Kabupaten kepuskesmas;

2. Bagi Kabupaten pemekaran, dapat digunakan untuk biayaperjalanan dinas/transport petugas Instalasi FarmasiKabupaten pemekaran ke Instalasi Farmasi Kabupateninduk;

3. Biaya bahan bakar serta biaya pengepakan obat dan bahanmedis habis pakai;

4. Jasa pengiriman melalui pihak ketiga; dan5. Honorarium tenaga bongkar muat.

b) Dukungan pemanfaatan sistem informasi atau aplikasi logistikobat dan bahan medis habis pakai secara elektronikdi InstalasiFarmasi Kabupaten dapat digunakan untuk:1. Pendampingan manajemen logistik di puskesmas,

termasuk pengumpulan data indikator ketersediaan obatdan vaksin esensial dengan mengundang petugaspuskesmas;

2, Biaya perjalanan dinas atau transport bagi petugas DinasKesehatan Kabupaten untuk melakukan konsultasipemanfaatan sistem informasi atau aplikasi logistik obatdan bahan medis habis pakai secara elektronik ke provinsi.Tata cara penyelenggaraannya mengacu pada ketentuanperjalanan dinas atpu transport yang ditetapkan denganperaturan yang berlaku;

3. Biaya langganan internet; dan4, Honorarium untuk pengelola aplikasi sistem informasi atau

aplikasi logistik obat dan bahan medis habis pakai-sesuaiversi Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan.

3)

7

Tenaga pengelola ditetapkan neelalui KeputusanKepalaDinas Kesehatan Kabupaten maksimal 2 (dua) orang yangmengacu pada peraturan yang berlaku. Besaran honormengacu pada peraturan yang beriaku.

8.6. Pemanfaatan Dana BOKDana BOK yang diterima setiap jenjang dapat dimanfaatkan untukmembiayai kegiatan UKM meliputi:a. Transport lokal kegiatan di luar gedung dalam lingkup kabupaten,

kecamatan dan desa/kelurahan bagi petug,as kesehatan, lintassektor termasuk kader kesehatan;Perjalanan dinas PNS dan non PNS;Pembelian barang pakai habis;Belanja bahan/material'untuk mendukung; pelayanan promotif danpreventif antara lain penggandaan media, reagen, rapid test/tescepat, bahan PMT penyuluhan dan PMT pemulihan berbahan lokal;Belanja cetak dan penggandaan;Belanja makanan dan minumah;Penyelenggaraan rapat-rapat, sosialisasi, pr:rtemuan koordinasi ;

Honorarium PNS dan non PNS;Belanja langganan jasa internet;Belanja iuran premi JKN bagi tenaga Promotor Kesehatan dan STBMyang diangkat melalui BOK; danBelanja barang dan jasa lain sesuai kebutu.han program

Dana BOK tidak dapat dimanfaatkan untuk :

a. Belanja tidak langsung;b. Belanja modal;c. Pembelian obat dan vaksin;d. Pemeliharaan gedung dan kendaraan;e. Biaya transportasi rujukan pasien;f. Jasa pelayanan/pemeriksaan (kecuali pemeriksaan sample terkait

kesehatan masyarakat seperti kualitas air:minum, makanan, udara,dan lain-lain; dan

g. Upaya kesehatan kuratif, rehabilitatif, dan paliatif.Dalam upaya untuk peningkatan kegiatan promosi kesehatan danmewujudkan program STBM, dana BOK dapat dimanfaatkan untukpembayaran honor pegawai yang dikontrak untuk kegiatan tersebutdengan ketentuan:a. Pembayaran honor I (satu) orang tenaga promotor kesehatan yang

ditempatkan di setiap puskesmas. Tenagia tersebut dikontrak olehDinas Kesehatan Kabupatenffita. Biaya honor berasal dari danaBOK di Puskesmas. Ketentuan khusur; terkait dengan tenagakontrak promotor kesehatan adalah:1. Berpendidikan minimal D3 Kesehatan jurusan/peminatan

Kesehatan Masyarakat diutamakan jurusan/peminatanPromosi Kesehatan/llmu Perilaku, diutamakan yang memilikipengalaman kerja minimal 1 tahun diibidangnya.

2. Diberikan honor minimal sesueLi upah minimum dikabupatenfl<eta yang beplaku, dengz:.n target kinerja bulananyang ditetapkan secara tertulis oleh Kepala Puskesmas (outputbased performaruce).

3. Diberikan hak/fasilitas yang setara dengan staf kontrakpuskesmas iainnya termasuk Jamjnan Kesehatan Nasionalsesuai peraturan yang berlaku

b.c.d.

8

4. Lama kontrak maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjangsesuai ketersediaan anggaran dan capaian target kinerjanya

b. Dana BOK fasilitas UKM sekunder di Dinas Kesehatan Kabupatendapat digunakan untuk membayar tenaga STBM kabupaten denganketentuan 1 (satu) orang tenaga STBM kabupaten yang kontraknyaditetapkan melalui SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten mengacupada peraturan yang berlaku. Ketentuan khusus terkait dengantenaga kontrak STBM adalah:1. Berpendidikan minimal D3 Kesehatan Lingkungan.2. Diberikan honor minimal sesuai upah minimum di kabupaten.3. Lama kontrak maksimal 1 (satu) tahun dan dapat

diperpanjang sesuaiketersediaananggarandancapaian targetkinerjanya.

4. Diberikan hak/fasilitas yang setara denganstaftenagakontrak lainnya di Kabupaten, termasuk JaminanKesehatan Nasionai (JKN) sesuai peraturan yang berlaku.

Pemanfaatan dana BOK Distribusi obat, vaksin dan bahan medis habispakai-ke puskesmas serta dukungan pemanfaatan sistem informasi atauaplikasi logistik obat dan bahan medis habis pakai secara elektronikmemiliki persyaratan sebagai Qerikut:a. Kabupaten yang akan menggunakan dana BOK distribusi obat dan

bahan medis habis pakai ke puskesmas harus memenuhipersyaratan umum sebagai berikut:+ Permintaan obat sesuai format Laporan Pemakaian dan lembar

Permintaan Obat2. Memiliki proseduri SOP yang terdokumentasi untuk distribusi

obat ke puskesrilas;3. Memiliki struktur organisasi dan petugas yang menangani

distribusi obat.b. Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh Kabupaten untuk

melaksanakan BOK distribusi obat dan bahan medis habis pakaiserta dukungan pemanfaatan sistem informasi atau aplikasi obatdan bahan medis habis pakai secara elektronik adalah sebagaiberikut:1. Untuk biaya distribusi obat, vaksin, dan bahan medis habis

paka dari IFK ke puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupatenmemiliki prosedur/SOiyang terdokumentasi untuk distribusiobat ke puskesmas;

2. Untuk pemanfaatan sistem informasi atau aplikasilogistikobat dan bahan medis habis pakai secara elektronik diinstalasiFarmasi Kabupaten,Dinas Kesehatan Kabupatenmempunyai sarana dan prasarana pengolah data dan aksesinternet yang memadai.

3. Puskesmas yang memanfaatkan dana BOK untuk langgananinternet, harus melaksanakan sistem informasi kesehatanpuskesmas secara elektronik seperti aplikasi pemetaan keluargasehat, data kesehatan di puskesmas dan aplikasi kesehatanlainnya.

C. RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN FOKC.1. Rincian Kegiatan Pemanfaatan BOK di Puskesmas

Tabel I. Rincian Kegiatan Penggunaan BOK di Puskesmas

I

No Jpaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan

I (egiatan Program.ndonesia Sehatlengan Pendekatan(eluarga

KesehatanVlasyarakat

1 ?endataan keluarsa2 Intry data dalam aplikasi dan

lnalisis datac ntervensi pada keluarsa4 Vlempertahankan/

:emeliharaan keluarga sehat2 Jpaya Kesehatan Masyarakat Esensial

2.1 UpayaKesehatan Ibu

1 Pelayananrntenatal/ ANC

1 )elayanan antenatal2 )emberian PMT bumilL) Pelaksanaan Program

?erencanaan Persalinan dan?encegahan KomplikasiP4K)

4 Jemantauan bumil risiko:inggi

5 )elaksanaan kelas ibu6 (emitraan bidan dukun7 )elacakan kasus kematian ibu

-ermasuk otopsi verbal

BPembinaan pelayanankesehatan ibu

2 Pelayanan.bu nifas

1 Pelayanan nifas termasukKB

2 Pemantauan kesehatan iburifas

2.2 UpayaKesehatanNeonatus dan Bayi

1 Pelayanankesehatanneonatus

1 ?emeriksaan neonatus2 ?emantauan kesehatan

reonatus termasukreonatus risiko tinesi

c\,) )elacakan kematian

reonatal termasuk otopsirerbal

4 lindak lanjut Screenirugl{ipothu roid Koruqenif al (SHK)

2 Pelayanan<esehatan bayi

1 )emantauan kesehatan bayipengukuran pertumbuhan,lemantauan perekmbangan,remberian Vitamin A, danmunisasi dasar lenekap)

2 Pemantauan bayi risiko tineei2.3 Upaya Kesehatan\nak Balita dan Pralekolah

1 PelayananKesehatan Anak3alita dan PraSekolah

1 ?emantauan kesehatan:alita,termasuk balita resiko:inggi

2 lelacakan kematian balita:ermasuk otopsi verbal

'J lemberian PMTlenyuluhan / PMT Pemulihan

.4 Upayaesehatan Anak Usiaekolah dan Remaja

I )eiayanan(esehatan AnakJsia Sekolahnstitusi dan Non

1 lembinaan' usia sekolah,JKS/dokter kecil

2 )enj aringan peserta didikKelas 1,7,10)

10

.5 Imunisasi

nstitusi

laksanaanmpanye

Measles RubelleMR), Introduksiaksi Baru, Cras

m, BacklogFightirug, Drop OutFollout Up (DOFU),an Imunisasialam Rangkananganan KLB

Outbreakespons

meriksaan berkala peserta

berian TTD untuk remaja

ulan imunisasi anak sekolahmbinaan kesehatan dinti/LKSA f karangruna/remaja di tempat

munisasi Dasaran Imunisasi

mbekalan Kader Imunisasintang Pengenalan program

munisasi, strategimunikasi, pelaksanaan

munisasi, pencatatan danlaporan dan lain-lain sesuaibutuhan di laoansanlayanan imunisasi rutinik imunisasi dasar maupun

imunisasi Baduta di pos-poslayanan imunisasi

ermasuk sueeping jrkaioerlukan

a. Surveilans KIPIpelaksanaan imunisasidasar dan imunisasiIanjutan

b. Analisis hasil investigasikasus KIPI pelaksanaanimunisasi dasar danimunisasi laniutan

orum komunikasi imunisasian masyarakat peduli

munisasimunisasi Anak

kolah (BIASalidasi cakupan imunisasi

sekolahdataan sasaran

alidasi hasil cakupanmunisasi dan rapid

utntence assessmenl (RCAmbekalan kader imunisasi

entang pelaksanaanampanye Measles-Rubella,ntroduksi vaksin baru, crashrogram, BLF dan ORI;trategi komunikasi,

Iaksanaan imunisasi,ncatatan dan pelaporan danin-lain sesuai kebutuhan di

. Advokasi/ sosialisasi/lokakarya dengan lintasprogram dan lintas sektorterkait program imunisasi

. Rapat koordinasi (internalm densan lintas

mmunization/ ORI

11

program maupun lintassektor)

5 Surveilans KIPI pelaksanaan(ampany e Me asle s - Rub ella,ntroduksi vaksin baru, crashrrogram, backlog fighting, danmunisasi dalam rangkarenanganan KLB (outbreak"e s p on immunization / ORII

6 )embekalan petugasmunisasi tentang teknisrelaksanaan kampanyeVIe asle s -Rub ella, introduks iraksin baru, crashprogram,3LF, DOFU, dan ORI;renyuntikan yang aman,ltrategi komunikasi dan lain-ain sesuai kebutuhan diapangan

n Pelayanan imunisasi di poscelayanan imunisasi dansuteepiruq

B Kasus KIPI pelaksanaankampany e Measles-Rub ella,lntroduksi vaksin baru, crashprogram, BLF, DOFU danimunisasi dalam rangkapenarlganan KLB (outbreakr e s p o n immuruiz atio n / O R Il

2.6 Upaya KesehatanJsia Reproduksi

1 PelayananKesehatan UsiaReproduksi

1 ?enyuluhan, orientasi,sosialisasi, kesehatan:eproduksi termasuk keluargaf,erencana

2.7 Upaya Kesehatan-anjut Usia

1 PelayananKesehatan LanjutJsia

1 ?elayanan lanjut usia dicosbindu dan posyandu.ansia

2 ?emantauan lansia resiko:insgi

.8 Upaya Kesehataningkungan

1 elayananesehataningkungan

1 .nspeksi kesehataningkungan untuk tempat--empat umum, tempatcengelolaan makanan dansarana air minum

) Jemeriksaan kualitas airninum, makanan, udara, danlangunan. Pemeriksaan-erdiri dari pengambilaniampel

J Jrientasi natural leader,3TBM, penjamah makanan,lan kader keslins lainnya

4 femberdayaan masyarakatrrelalui kegiatan STBM,mplementasi HSP di rumahrangga dan sekolah, rencana

L2

lengamanan air minum di<omunal, MPAPHAST di<omunal pasar rakyat,;ekolah dan hotel sertacentuk pemberdayaanrrasvarakat lainnva

5 ?embinaan paska:emberdayaan yang termasukrerifikasi desa yangnelaksanakan STBM, desaSBS dan mU, TPM yangrremenuhi svarat

2.9 Upaya PromosiKesehatan

1 PelayananProm'osiKesehatan

1)e nye gara n f refre s Lting,:rientasi kader kesehatan1a1am upaya kesehataniecara terpadu

2 )enyuluhan kelompok,:eny'uluhan masal tentanglrogram kesehatannasyarakat dan P2P

J jurvei mawas diri,nusyawarah masyarakat desa

4 \dvokasi tingkat desa,<ecamatan bidane kesehatan

5 )enggerakan<eluarga/ masyarakat untuknendukung program<esehatan masyarakat dan?2P

6 rembinaan / pendampingan

nasyarakat, kelompok<esehatan masyarakat dan?2P

7 ?enggalangan dukunganrrasyarakat, lintas sektor,lunia usaha

2.10 Upaya?encegahan dan?engendalianPenyakit MenularLangsung (antara.ain: TB, HIV/AIDS,[MS, Hepatitis, Diarelipoid,tSPA/ Pneumonia,Kusta, Frambusia,JlU

1 Pencegahan danPengendalianPenyakit

I Jrientasi kepada kader<esehatan

2 Penemuan danpencegahan dinisecara aktif

1 Pemberian obat pencegahan'individu atau masal)

) Pengambilan dan pengirimanspesimen

3 )eteksi dini HiV/AIDS, TB,{epatitis pada ibu hamil danropulasi beresiko

3 SKD KLB 1 /erifikasi rumor dusaan KLB2 )enanssulansan KLB*) ?engambilan dan pengiriman

;pesimen.1 1 Upayaencegahan danengendalianenyakit Tularektor dan Zoonotik

.ntervesi 4'

PengendalianVektor Terpadu

I ?emberantasan larva'larvasidasi)

2 )engendalian vektor lfogging,RS)

2 Pelaksanaan 1 )envelidikan Eoidemiolosi

1aIO

antatain: Malaria, DBD,hikungunga,Japane

:phalitis, Zika,:ASTS,

tosomiasis,ecacingan, Rabies,

thrax, Flu Burung,TOSIS,

nosa lainnya, d11/

.13 Upayancegahan danngendalianyakit Tidak

eteksindak

Dini danLanjut

nyakit Tular Vektor dan

ntervesiPengendalian

ektor Terpadu

mberantasan Sarangamuk (PSN

weeping untukeningkatkankupan POPM

ilariasis / Cacingan / Schisto soiasislacakan hasil reaksi minum

bat pada POPMilariasis / Cacingan / Schisto so

mberantasan Sarangamuk (PSN

mantauan ientik berkalamberantasan larva

neendalian vektorsialisasi danmbentukan

mberian obat pencegahanasal/POPM

ilariasis / cacingan / schistosolASIS

mbentukan danmbekalan kader (POPM

iiariasis, cacingan,isto s o miasis, j umantik,

uru malaria desa, dllerifikasi dueaan KLBnanssulansan KLBngambilan dan pengirimanesimen

ncegahanaktor Resikonular Penyakit

istribusi kelambu

.12 Pengendalianektor

metaan danteksi Vektor

mberian obat pencegahanindividu dan masal),rmasuk Bulan Eliminasiaki Gaiah (BelKaGangambilan dan pengiriman

pesimen (termasuk sediaan

ntervensingendalian

ektor Terpadu

nanganan kejadian ikutanibat pemberian obatncesahan masal filariasis

bentukan danmbekalan kader

Pencegahan danPensendaliah

rientasi kepada kaderesehatanngukuran dan pemeriksaan

aktor risiko penyakit tidakenuiar di posbindu PTMndampinsan penderita PTM

enular n1

l4

J Surveilans penyakit tidakrrenular di masyarakat

l Upaya BerhentiMerokok

1 )emantauan penerapan<awasan tanpa rokok di;ekolah

[#:ffs"""

dan 1 lSurveilanslPenyakit danlMasalahKesehatan dalamRangkaKewaspadaan Din

1 Penemuan kasus penyakitgang dapat dicegah dengan.munisasi (PD3l)

2 Spesimen serta pengembalianrpesimen carrier penyakitrerpotensi KLB

3 Surveilans aktif rumah sakitcenyakit berpotensi KLB

4 /erifikasi rumor dan sinyainasalah kesehatan serta<omunikasi cepat Sistem(ewaspadaan Dini danRespon (SKDR)

5 Pertemuan penilaian risiko:erintegrasi

6 ?ertemuan kewaspadaan dini:enyakit infeksi emerging dan:enyakit berpotensi KLBainnya melalui surveilansrerbasis masyarakat

2 Penyelidikanepidemiologi KLB

1 Pemantauan kontak2 Penyelidikan epidemiologi (pE)

cenyakit berpotensi KLB3 ?engambilan dan pengiriman

spesimen kasus potensial KLB+ \nalisis hasil PE dan

liseminasi informasi3 Pengendalian KLB

penyakit, situasikhusus danbencana

1 iurveilans penyakit situasi(LB, situasi khusus, dan)encana

2 Pengendalian faktor risikocenyakit pada situasi KLB,lituasi khusus, dan dampak)encana

3 (omunikasi risiko pada:engendalian KLB, situasi<husus, dan dampak bencana

l) Jpaya Kesehatan Mapyarakat pengqmbangan3.1 Upaya?encegahan dan)engendalianVlasalah Keswa dan\{apza

PencegahanMasalah Keswa1an Napza

I Konseling, deteksi dininasalah keswa dan napza,lntara lain: gangguan depresi1an cemas, gangguanrsikotik, penyaiahgunaan:Lapza (alkohol dan zat:sikoaktif iainnya), masalah<eswa lainnya

)engendaliannasalah keswa

1 )endampingan penderitaIanggqan jiwa dan napza

l5

7an napza a.ntara lain: gangguan depresilan cemas, gangguancsikotik, penyalahgunaan:Lapza (alkohol dan zatcsikoaktif lainnya), danrrasalah keswa lainnya

2 Kegiatan dalam rangka bebasrasung antara lain: pencaria.n<asus, penemuan kasussecara dini, pemberian obatoencegahan kekambuhan1a1am bentuk pendampingan

3.2 PelayananKesehatan Kerja

1 Pendataan pekerja dan tempat<eria

2 Pemeriksaan tempat kerja dancekeria

.)J ?embinaan dan pemantauan

<esehatan keria4 Sosialisasi, orientasi

<esehatan keria3.3 PelayananKesehatanlradisional

1 Pembinaan dan pemantauan<esehatan tradisional

2 Josialisasi, orientasi<esehatan tradisionalllternatif dan komplementer

3.4 PelayananKesehatan Olahraga

1 Pemeriksaan kebusaran2 Pembinaan kesehatan

rlahrasa3 Sosialisasi, orientasi

<esehatan olahrasa3.5 PelayananKesehatan Lainnyafermasuk LokalSpesifik

C.2. Rincian Kegiatan Pemanfaatan BOK Untuk Dukungan Manajemen diPuskesmas

Tabel IIRincian Kegiatan Pemanfaatan BOK untuk pelaksanaanFungsi

ManajemenPuskesmas(perencanaan, penggerakan pelaksanaan/Mini lokakarya dan Pengawasan/Pelaporan/penilaian kinerja) di

Puskesmas

No Kegiatan Jenis Kegiatan

1 ManajemenPuskesmas

1 )enyusunan perencanaan:uskesmas / penvusunan POA

2 ,okakarya mini puskesmastulanan/tribulanan

3 Ivaluasi / Penilaian kineri a4 lapat-rapat lintas program dan lintas

;ektorai2 nyediaan Bahan 1

)embelian ATK

16

kai Habis 2 otocopvlpenssandaan3 Konsultasi,

?embinaan Teknis1 Konsultasi ke kabupaten/ kota2 lembinaan teknis ke jaringan,

ejaring,UKBM, institusi4 listem Informasi 1 )enggandaan formulir pencatatan dan

relaporan2 )engiriman laporanJ. Langganan internet/ pembelian pulsa

internet

C.3. Rincian Kegiatan Pemanfaatan BOKKabupaten

Tabel III. Rincian Kegiatan Pelnanfaatan

Manajemen di Kabupatenl-l{eta dan/atau

untuk dukungan manajemen di

BOK Untuk Dukungan

puskesmas BLUD

No Kegiatan Jenis Kegiatan

1.

?engelolaan(euangan Satuan

i Honor satker termasuk pengelola keuangan?uskesmas sesuai peraturan yang berlaku

(erja di<abupaten/kotalan Puskesmas

2 )ukungan administrasi antara lain ATK,oenggandaan, pembelian meterai dll

2 )embinaan\dministrasi

1 Rapat-rapat, pertemuan koordinasi, sosialisasi,rerifikasilerencanaan, monitoring dan evaluasi BOK

2 )embinaan administrasi tata kelola keuangan)uskesmas

)) (onsultasi ke provinsi dan pusat.) iistem informasi 1 ?elaporan

2 .angganan internet untuk BOK

Dinas Kesehatan Kabupaten yang memanfaatkan dana BoK untuklangganan internet, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemetaan keluarga sehatdalam rangka Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga,dan/atau;

2. Meiaksanakan pengelolaan data dan informasi kesehatan di wilayahkerjanya secara elektronik,

Pemanfaatan internet dimaksud, dibuktikan dengan:1). Menyampaikan data kesehatan prioritas melalui komdat.kemkes.go.id

Modul template prioritas.2). Menyampaikan data capaian sPM Bidang Kesehatan melalui

komdat.kemkes.go.id modul SPM3). Menyampaikan laporan pemantauan, evaluasi dan analisis data

pemetaan keluarga sehat di wilayah kerja kabupaten/kota4). Menyampaikan hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan lainnya

di wilayah kerjanya secara elektronik

C.4. Rincian Kegiatan Pemanfaatan BOK Distribusi Obat, Vaksin dan BMHPke Puskesmas serta dukungan Pemanfaatan Sistem Informasi atauaplikasi logistik obat dan BMHP Secara Elekrronik

T7

Tabel IVRincian kegiatan pemanfaatan BOK Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP ke

Puskesmas serta dukungan pemanfaatan sistem informasi atauaplikasi logistik obat dan BMHP secara elektronik adalah sebagai

berikut:

1). Biaya Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP dari Instalasi FarmasiKabu ten ke Puskesmas

No Kegiatan LokasiKegiatan Rincian

KomponenBelanja

1 Distribusi denganMenggunakankendaraan dinas

Dari IFK kepuskesmas

Dilaksanakanses.railengankebutuha:I

cendistribusianrbat, vaksindan3MHP

Belanja perjalananlinas:a. Uang harian

Belanja bahan:a. Bahan bakarb. Peralatan

pengepakan:dus, selotip,plastik,dll

Honor output<egiatan:a. Honorarium

tenaga bongkarmuat

2 Disribusi tidakMenggunakan

Dari IFK ke?uskesmas

Dilaksanakansesuailenganpendistribusian obat,,raksin, danBMHP sertacendukungnya

Belanjaperjalanan:a. Uang harianb. Biaya

transport*

Belanja sewa-sewallat transportasi*

Belanja peralatan:a. Peralatan

pengepakan:dus, selotip,plastik, dll

Honor output<egiatan:a. Honorarium

tenaga bongkarmuat

*) pilih salah satu, sesuai peraturan yang berlaku

2\ Pemanfaatan Sistem informasi atau Aplikasi Logistik Obat dan BMHPlektronik di Instalasi Farmasi Kabupate

l8

.) Iasa Pengiriman?ihak Ketiga

)ari IFK ke?uskesmas

)ilaksanakan;esuai dengan<ebutuhanrendistribusianlbat, vaksin dan3MHP

Belanja bahan:a. Peralatan

pengepakan:dus, selotip,piastik, dll

Belanja jasaLainnya:a. Jasa

pengirimanobat, vaksin,dan BMHP

Honor output:a. Honorarium

tenaga bongkarmuat

secara ere II IIS sI r! armas u n

NoKegiatan Lokasi

KegiatanRincian Komponen

Belanja

1 ?endampinganManrjemen Logistik diluskesmas

Kab PesertaadalahpetugasinstalasifarmasiKab lKotadanpetugaspuskesmasFangmengelola obat.Jumlah pesertamenyesuaikan.

Materi(mencakuptapi tidakterbataspada):1. Koordinasi dan

evaluasi dataobat indikator

2. Koordinasi danevaluasi LPLPOsebagai datadasar pengisianaplikasi logistikobat dan BMHP

Narasumber: DinkesProvinsi/Kabupaten/Kota

3elanja bahan:1. Konsumsi

rapat

tselanja jasaorofesi:1. Honor narsum

Belanja perjadinoiasa:1. Transport2. Uang Harian

2 ?erjalanan Dinasragi PetugasKesehatan

Provinsi )ilaksanakan t harrdiluar perjalanan); 1

Jrans

3eianja perjadinriasa:1. Transport

D. PenutupPedoman Penyelenggaraan BOK Tahun 2OLB Kabupaten Cianjur ini

dibuat untuk dijadikan acuan penggunaan Dana BOK di Kabupaten Cianjur.Kegiatan yang bersumber dari BOK ini diharapkan menjadi bagian dariprogram jangka menengah sesuai Rencana Strategis Kementerian Kesehatandan juga Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, dimanadalam pelaksanaan kegiatannya dilakukan secara sinergis dan tidak duplikasipembiayaan dengan kegiatan yang anggarannya bersumber dari pendanaanlainnya (seperti APBD Provinsi/Kabupaten/DAU dan sumber pembiayaanlainnya) sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Ditetapkan di Cianjurpada tanggal 24 Aprrl2O18

BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

19

Kab/Kota untukMelakukanKoordinasi Sistemlnformasi atauAplikasi LogistikCbat dan BMHPSecara Elektronikke Provinsi

2.a\).

Uang harianPenginapan

3 3iaya Langganan.ntenet

.nstalasiFarmasiKabupaten/Kota

3iaya internetselama satu tahun

3elanja langgananlaya dan jasaangganannternet

4 lonorarium untuk?engelola Sistemnformasi atau\plikasi Logistikfbat danBMHPrecara Elektronik

nstalasirarmasi'{abupatenlKo

"a

lonor pengelolarerbulan selama;atu tihun

{onor output<egiatan

19

Kab lKota untukMelakukanKoordinasi Sistem,nformasi atauA,plikasi Logistikfbat dan BMHPSecara Elektronikke Provinsi

2..).

Uang harianPenginapan

.1 3iaya Langganan.ntenet

.nstalasilarmasiKabupatenlKo:a

3iaya internetselama satu tahun

3elanja langgananlaya dan jasa.anggananLnternet

4 lonorarium untuk?engelola Sistemnformasi atau\plikasi Logistikfbat danBMHPsecara Elektronik

nstalasiIarmasi'KabupatenlKo'-a-

Ionor pengelola:erbulan selama;atu tdhun

Ionor output<egiatan

D. PenutupPedoman Penyelenggaraan BOK Tahun 2018 Kabupaten Cianjur ini

dibuat untuk dijadikan acuan penggunaan Dana BOK di Kabupaten Cianjur.Kegiatan yang bersumber dari BOK ini diharapkan menjadi bagian dariprogram jangka menengah sesuai Rencana Strategis Kementerian Kesehatandan juga Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, dimanadalam pelaksanaan kegiatannya dilakukan secara sinergis dan tidak duplikasipembiayaan dengan kegiatan yang anggarannya bersumber dari pendanaanlainnya (seperti APBD Provinsi/Kabupaten/DAU dan sumber pembiayaanlainnya) sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Ditetapkan di Cianjurpada tanggal 24 Aprtl2018

BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR