Bahasa IndonesiaNama Kelompok :1. Astiya Luxfi R. (01)2. Ayu Hapsari P. (02)3. Eviana (09)4. Helda Agustina (10)5. Henny Setyowati (11)6. Nila Sandra D. (20)7. Siti chomaerah (26)8. Sumiati (27) Kelas : XI-IPA 3

Fakta : keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, benar-benar ada atau terjadi.

Fakta diungkapkan dengan kata-kata yang objektif.

Contoh : a. Timnas Indonesia U-19 berhasil menjuarai Piala AFF U-19 tahun 2013

b. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945

c. Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden Republik Indonesia untuk periode 2009-2014.

A.Fakta

1. Kenyataan atau bukti mengenai sesuatu2. Fakta bisa menunjukkan data, jangka

peristiwa, dan gambar3. Kebenarannya bisa dipastikan4. Bersifat objektif, semua orang mengatakan

sama5. Umumnya peristiwa sudah terjadi

Ciri-ciri fakta

Opini atau pendapat : pikiran, tanggapan / pikiran tentang sesuatu hal, keadaan atau peristiwa.

Oleh karena itu opini bisa benar atau salah.Contoh :

a. Grafik nilai siswa-siswi SMA N 2 Cepu tahun ini diperkirakan naik

b. Perjalanan dari Bandung menuju Jakarta membutuhkan waktu yang sangat lama

B. Opini

1. Merupakan buah pikiran atau pendapat seseorang

2. Berupa saran, kritikan, harapan atau nasehat

3. Kebenarannya belum bisa dipastikan4. Bersifat subjektif, semua orang punya

pandangan yang berbeda-beda5. Peristiwa belum terjadi

Ciri-ciri Opini

No.

Fakta Opini

1. Kenyataan atau bukti mengenai sesuatu

Merupakan buah pikiran atau pendapat seseorang

2. Kebenaran bisa dipastikan

Belum bisa dipastikan

3. Fakta bisa menunjukkan data, jangka, peristiwa

Berupa saran, kritikan, nasehat,dan harapan

4. Bersifat objektif Bersifat subjektif

5. Umumnya peristiwa yang sudah terjadi

Umumnya peristiwa yang belum terjadi

Perbedaan Fakta dan Opini

Fakta dan opini biasanya terdapat dalam tajuk rencana atau editorial.

Tajuk rencana/editorial : tulisan dalam surat kabar atau majalah yang berisi permasalahan aktual.

Oleh karena itu, tajuk rencana menjadi salah satu sarana utama pembaca.

Pembaca juga sering menilai kualitas majalah atau surat kabar melalui kualitas editorial yang harusbenar-benar mampu mengumumkan permasalahan secara baik dan ilmiah.

Fakta dalam tajuk rencana : hal-hal faktual yang diambil dari peristiwa atau gejala tertentu dimasyarakat.

Opini : argumen atau tanggapan redaksi terhadap peristiwa atau gejala yang dijadikan pokok pembicaraan.

Fakta dan opini

Honorer Korban Politisasi Birokrasi Nasib tenaga honorer menjelang Pemilihan Umum tahun ini

berbalik 180 derajat. Dua periode Pemilu 2004 dan 2009, era Susilo Bambang Yudhoyono, honorer seperti anak emas. Politik birokrasi era pemerintahan itu memicu booming pegawai hampir di semua instansi pusat, apalagi daerah. Semula SbY menjanjikan masalah tenaga honorer tuntas 2009, namun hingga dua periode kepemimpinannya berakhir, masih ratusan ribu yang belum diangkat, terutama kategori 2 (K2).

Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 jo PP 43/ 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS, pemerintah memprioritaskan pengangkatan kategori 1 (K1), yakni tenaga honorer yang dibiayai APBN/APBD, memenuhi syarat adminitrasi, dan usia 46 tahun. Problem pelik menimpa K2, tenaga honorer nonbiaya APBN/APBD. Setelah pengangkatan bertahap sejak 2005, jumlah K2 justru terus meningkat akibat rekrutmen yang tidak terkendali.

Lemahnya kontrol pemerintah pusat terhadap kewenangan instansi dan penjabat daerah menjadi pemicu booming K2. tahun ini, jumlah K2 peserta tes CPNS 605.170 orang (254.774 tenaga pendidik, 17.124 kesehatan, 5.585 penyuluh, dan 327.696 teknis administrasi). Kuota penerimaan PNS hanya 30 persen. K2 yang tidak lolos menjadi tanggung jawab instansi terkait : dilepas atau dipertahankan diserahakn sepenuhnya kepada pemerintahan daerah.

Tajuk Rencana

Pengangkatan besar-besaran honorer pada 2005 merupakan politik pencitraan. Pemerintah berdalih mereka tidak mampu berkompetisi dengan pelamar umum, sehingga jasa pengabdiannya harus dihargai. Namun itu menciptakan masalah serius. Jumlah PNS membengkak menjadi 4,7 juta, separuh berkualitas rendah, hanya 5 prrsen memiliki kompetensi khusus, dan menyedot 30 persen APBN. Bahkan di sejumlah kota/ kabupaten 70 persen dana APBD habis untuk membayar gaji PNS.

Kita dorong perencanaan rekrutmen yang terukur dengan standar baku mengedepankan kualitas profesional, kompetensi, dan personal. Di era pemerintahan baru nanti harus adda ketegasan soal tenaga honorer untuk menghindari perekrutan PNS asal-asalan yang kental kolusi dan nepotisme. Politisasi menjadi kendala pemaujudan PNS yang bertanggung jawab, berbudaya birokasi yang bersih dan beradab, berperilaku prima sebagai abdi sserta pelayan masyarakat.

Politisasi akan merusak agenda reformasi birokrasi yang mutlak membutuhkan pegawai dengan integritas, kompetensi dan kinerja prima dalam pemerintahan. Elite dan penguasa politi daerah memanfaatkan PNS untuk mendukung pencapaian target-target tertentu. PNS masuk dalam subordinasi dari kekuatan-kekuatan politik praktis yang merusak tatanan pemerintahan. Kita berharap segera berakhir era politik pencintraan, politisasi birokrasi, dan era tenaga honorer.

Tajuk Rencana

TERIMA KASIH