MENTERI KESEHATAN

PERSIAPAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN INTEGRASI JAMKESDA

Disampaikan pada rakorpop kesehatan Mercure, Jakarta, 16 November 2013

MENTERI KESEHATAN

1. PERKEMBANGAN PENYUSUNAN REGULASI

2

MENTERI KESEHATAN

3

NO PERATURAN JUMLAH TAHAP

PANITIA ANTAR KEMENTERIAN

HARMONISASI FINALISASI/SELESAI

1 PERATURAN PEMERINTAH

7 berkas 7 berkas Seluruhnya selesai

harmonisasi 2 PERATURAN

PRESIDEN3 berkas 3 selesai

harmonisasi (finalisasi

3 PERATURAN MENTERI

4 berkas 4 Selesai

PROGRESS REGULASI

MENTERI KESEHATAN

4

NO PERATURAN TAHAPAN SELESAI

1. RPP Sanksi Administrasi bagi Direksi & Dewan Pengawas

Harmonisasi selesai

2. RPP Hubungan Antar Lembaga BPJS (Koordinasi dengan Kemenakertrans)

Harmonisasi ( Selesai

3. RPP Pencabutan PP 69/1991 (Askes PNS, Pensiunan, Veteran, Perintis)

Harmonisasi selesai

4. RPP Tata cara pengenaan sanksi administratif bagi Pemberi Kerja

Harmonisasi selesai

PROGRES REGULASI

MENTERI KESEHATAN

PROGRES REGULASI

5

NO PERATURAN TAHAPAN SELESAI5. RPP Aset, Liabilitas & Modal

Awal BPJS KesehatanHarmonisasi selesai

6. RPP Perubahan PP 14/1993 (JPK Jamsostek)

Harmonisasi selesai

7. RPP Pencabutan PP 28/2003 (Subsidi & iuran pemerintah)

Harmonisasi selesai

MENTERI KESEHATAN

PROGRES REGULASI

6

NO PERATURAN TAHAPAN SELESAI

8. RPerpres perubahan Perpres 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan (termasuk besaran iuran)

Harmonisasi selesai

9. RPerpres Gaji Dewan Pengawas & Direksi

Harmonisasi selesai

10. RPerpres Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan Dengan Kegiatan Operasional Kemhan, TNI, dan Polri

sdh di Setneg selesai

MENTERI KESEHATAN

PROGRES REGULASI

7

NO PERATURAN TAHAPAN SELESAI11. Permenkes Pelayanan

Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional

Selesai

12. Kepmenkes Formularium Obat Nasional

Selesai

13. RPermenkes Tarif Kapitasi Finalisasi selesai14. RPermenkes Tarif Ina-CBG Finalisasi selesai

MENTERI KESEHATAN

2. KESIAPAN FASILITAS KESEHATAN DAN SDM

MENTERI KESEHATAN

Kesiapan Sarana Dasar Pelayanan di Puskesmas Menurut Propinsi 2011

Sumber data: Rifaskes 20119

MENTERI KESEHATAN

Kesiapan Fasilitas Penunjang Dasar Puskesmas Menurut Propinsi 2011

Sumber data: Rifaskes 201110

MENTERI KESEHATAN

Kesiapan Peralatan Dasar di Puskesmas Menurut Propinsi 2011

Sumber data: Rifaskes 2011

11

MENTERI KESEHATAN

Kesiapan Peralatan Dasar di Puskesmas Menurut Propinsi 2011

Sumber data: Rifaskes 201112

Persen Puskesmas Menurut Keberadaan Dokter: 0,1, 2+ & Provinsi 2011

MENTERI KESEHATAN

FASILITAS KESEHATAN PADA JKN (1/2)

14

Perjanjian Kerja Sama (PKS)

MENTERI KESEHATAN

FASILITAS KESEHATAN PADA JKN (2/2)

15

MENTERI KESEHATAN

JENIS FASKES PRIMER

BEKERJASAMA DGN ASKES

JUMLAH FASKES PRIMER YG ADA &

BLM BEKERJASAMA

DGN ASKES

FASKES PRIMER YG POTENSIAL

BEKERJASAMA DI THN 2014

PUSKESMAS 9.599 0 9.599

KLINIK/DR/ DRG/SWAST

A3.132 26.998 30.130

TOTAL 12.731 26.998 39.729

JUMLAH FASKES PRIMER YANG BEKERJASAMA DENGAN PT. ASKES

16

0000000001111111111

33334444556

88

10

36

33

57

116

510

35

71

72

12

118

63

520

73

822

87

44

107

22

105

104

5

9

163

157

42

21

11

107

1

2

2

41

1

113

35

52

32

1

2

11

151

61

102

1

1

21

0 5 10 15 20 25 30 35 40

LAMPUNGJAWA BARAT

BANTENNTBNTT

KALIMANTAN BARATSULAWESI SELATAN

SULAWESI TENGGARAMALUKU

JAMBISUMATERA SELATAN

DKI JAKARTAJAWA TENGAH

DI YOGYAKARTAJAWA TIMUR

SULAWESI TENGAHGORONTALO

SULAWESI BARATPAPUA BARAT

ACEHBENGKULU

BALIPAPUA

SUMATERA UTARARIAU

BABELKALIMANTAN TIMUR

KEPULAUAN RIAUMALUKU UTARA

KALIMANTAN TENGAHSUMATERA BARAT

KALIMANTAN SELATANSULAWESI UTARA

<= 2.500 2.501-5.000 5.001-10.000 >10.000 NA

Satu dokter melayani 2,500 peserta JKN Tahun 2013

Sumber Data: Diolah dari data Kemenkes, TNP2K, dan PT Askes

Puskesmas & Klinik Praktek Mandiri

MENTERI KESEHATAN

Kebutuhan dan Pemenuhan Dokter Spesialis di RS Pemerintah Kelas C & D

Standar Tiap Faskes Rujukan klas C minimum 4 Sp. Dasar dan klas D minimum 2 Sp. Dasar

JENIS TENAGA

KETER SEDIAAN

KEKU RANGAN

PESERTA PPDSBK

SUDAH LULUS S.D

2013

PREDIKSI LULUS

PADA 2014

PREDIKSI LULUS

SETELAH 2014

Sp.A 739 149 50 296 197SpOG 567 319 67 218 187Sp.B 612 247 44 224 207

Sp.PD 641 219 63 283 227Sp.An 319 229 60 189 141

JUMLAH 2.878 1.061 284 1210 959

18 Sumber: BPPSDM Kemenkes September 2013

MENTERI KESEHATAN

Strategi Pemenuhan dokter Spesialis 4 Dasar dan Anestesi

19

1. Pelatihan Dokter Kewenangan Tambahan : 77 dokter• spesialisasi anak 24 dokter, • spesialisasi Obgyn 29 dokter,• spesialisasi anestesi 24 dokter2. Penugasan melalui PTT (Tahun 2013 : 20 dokter) dan

Residen Senior (Tahun 2013 : 329 dokter)3. Pengangkatan melalui PNS4. Sister Hospital5. Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak (TPKB)6. Telemedicine

5

MENTERI KESEHATAN

Kekurangan dan Ketersediaan Perawat di Puskesmas 2013

• Standar kebutuhan minimal : rata-rata 6 perawat per puskesmas

• Jumlah lulusan perawat per th: sekitar 30.000 perawat.

(data BPPSDMK 2013)

20

MENTERI KESEHATAN

Kekurangan dan Ketersediaan Bidan di Puskesmas 2013

• Standar kebutuhan minimal : rata-rata 4 bidan per puskesmas

• Jumlah lulusan bidan per tahun: Sekitar 52.000 bidan

(data BPPSDMK 2013)

21

MENTERI KESEHATAN

STRATEGI PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER:

PEMENUHAN 1 DOKTER UNTUK 2.500 PESERTA JKN No STRATEGI SEKTOR TERKAIT

1 Penambahan kuota dokter PTT dan PNSKeMenPan, Kemendagri/ Pemda, & BPJS Kesehatan

2Perluasan Kerjasama dengan Klinik Praktek Mandiri

IDI, Asosiasi Klinik Swasta, BPJS Kesehatan, dll

3Perbaikan infrastruktur dan pemenuhan peralatan dasar KemenKes dan Kemendagri/ Pemda

4Penyediaan obat Puskesmas melalui e-catalogue mengacu Formularium Nasional (ForNas)

KemenKes, BPJS Kesehatan, Asosiasi Apoteker

5Pemenuhan Dokter Layanan Primer, Dokter Peneliti, Dokter Spesialis yang setara Kemendiknas, Fakultas Kedokteran

6

Ketersediaan infrastruktur untuk kemudahan akses ke fasilitas kesehatan: jalan, air bersih, listrik Kementrian PU, KemenESDM

7 Ketersediaan Jaringan komunikasi dan informasiKemenkominfo, Kemendagri/Pemda, KemenPDT

8 Peningkatan dana UKM DPR, Kemendagri/Pemda, Kemenkeu

22

MENTERI KESEHATAN

1. Program Penguatan Sistem Pelayanan Kesehatan Primer• Promotif & Preventif

2. Panduan Praktek Klinik• Panduan Praktek Klinik

3. Modul PLJJ: • e-learning & e-training

Kesiapan Sistem dan Pedoman Pelayanan

23

MENTERI KESEHATAN

KESIAPAN KEFARMASIAN DI FASKES PRIMER DAN RUJUKAN

24

MENTERI KESEHATAN

25

1. Penyusunan Bahan sosialisasi:•Telah disusun bahan sosialisasi diantaranya adalah kumpulan perundangan, buku Frequent Question and Aswer, Buku pedoman sosialisasi, Leaflet dan Iklan Layanan Masyarakat.•Sedang dalam proses produksi poster dan spanduk tentang JKN yang akan dipasang di fasilitas kesehatan

Sosialisasi dan Advokasi

MENTERI KESEHATAN

2. Pelaksanaan Sosialisasi• Advertorial tentang JKN di Media cetak

dan elektronik (on-line)• Penayangan Iklan Layanan Masyarakat

dan running text di TV nasional dan Radio• Talkshow di beberapa TV Nasional dan

Radio• Sosial media melalui Tweeter

@puskomdepkes dan Utube • Pengembangan microcite JKN di website

kemkes.go.id• Pertemuan/worshop/seminar dengan

sasaran masyarakat umum, stakeholder dan kementerian dan Lembaga

26

MENTERI KESEHATAN

3. IURAN, DAN TARIF

27

MENTERI KESEHATAN

Iuran JKN (Perubahan Perpres 12/2013)

PESERTA BENTUK IURAN BESARAN IURAN KETPBI NILAI NOMINAL

(per jiwa)Rp. 19.225,- Ranap kelas 3

Pasal 16A, 23

PNS/TNI/POLRI/ PENSIUN

5% (per keluarga )

2% dari pekerja 3% dari pemberi kerja

Ranap kelas 1, kelas 2 Pasal 16B, 23

PEKERJA PENERIMA UPAH SELAIN PNS DLL

4,5 % (per keluarga) dan

5% (per keluarga)

s/d 30 Juni 2015:0,5% dari pekerja

4% dari pemberi kerja

mulai 1 Juli 2015:1% dari pekerja

4% dari pemberi kerja

Ranap kelas 1, kelas 2Pasal 16C, 23

PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH dan BUKAN PEKERJA

NILAI NOMINAL (per jiwa)

1. Rp 25,500,- 2. Rp 42,500,-

3. Rp 59,500,-

1. Ranap kelas 32. Ranap kelas 23. Ranap kelas 1 Pasal 16F, 23 28

MENTERI KESEHATAN

BESARAN IURAN PBI 2014SASARAN PBI SUMBER

PEMBIAYAANBESARAN IURAN PBI

(Rp)

KEBUTUHAN ANGGARAN

(Rp)

Masyarakat miskin & tidak mampu sejumlah 86,4 juta jiwa

APBN 19.225/ jiwa/ bulan

19,93 T/ tahun

29

SUMBER DANA JKNSUMBER DANA JKN

30

KEMENKES

PEM

ERIN

TAH

BPJS KES

PBIPNS

TNI AKTIF & PNS + ANGGOTA KEL

POLRI AKTIF & PNS + ANGGOTA KEL

PENSIUNAN

VETERAN

JPK JAMSOSTEK PEKERJA & PEMBERI

KERJA

PEKERJA TDK MENERIMA UPAH (MANDIRI)

TARIF KAPITASI NO JENIS FASILITAS

KESEHATAN TK PERTAMA

KAPITASIRp

1 Puskesmas 3000 – 6000

2 RS Pratama/Klinik Pratama/Dokter Praktek

8.000 – 10.000

3 Dokter Gigi Praktek 2.000

TARIF RAWAT INAP FASKES TK INO JENIS FASILITAS

KESEHATAN TARIF

1 Puskesmas 100.000

2 RS Pratama 100.000

TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN NEONATUS

NO PELAYANAN KESEHATAN TARIF

1 Pemeriksaan ANC 25.000

2 Persalinan Normal 600.000

3 Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dg tindakan emerg dsr

750.000

4 Pemeriksaan PNC/neonatus 25.0005 Pelayanan tindakan paska persalinan (mis placenta

manual)175.000

6 Pelayanan pra rujukan pd komplikasi kebidanan & neonatal

125.000

7 Pelayanan KB pemasangan IUD/Implant dan Suntik 100.00015.000

8 Penanganan komplikasi KB paska persalinan 125.000

MENTERI KESEHATAN

KELOMPOK KELAS RS TARIF INA-CBG’S

1. RS kelas A2. RS kelas B3. RS kelas C4. RS kelas D5. RSU Rujukan Nasional6. RSK Rujukan Nasional

Tarif RS Swasta = Tarif RS Pemerintah

MENTERI KESEHATAN

HASIL SIMULASI : KENAIKAN PENDAPATAN RS PADA TARIF PERAWATAN KELAS 3 DG TARIF INA-CBG’S JKNPerawatan kelas 1, 2 dan 3Kenaikan kelas 3 ke 2: 20% Kenaikan kelas 3 ke 1: 40 %

KELAS KENAIKANKELAS A 29,66%KELAS B 37,62%KELAS C 53.92%KELAS D 53.19%

TARIF KELOMPOK KELAS RAWAT INAP PADA TARIF INA-CBG’S

REGIONALISASI

• Tujuan: untuk membedakan tarif di kab/kota perbedaan kemahalan harga obat dan alat medik habis pakai

• Terdapat 5 skala/index• Digunakan dalam negosiasi antara BPJS kes

dengan asosiasi faskes• Tarif regionalisasi diatur dalam peraturan

BPJS Kesehatan

MENTERI KESEHATAN

4. INTEGRASI JAMKESDA DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH

37

MENTERI KESEHATAN

1. Fokus menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum tercover oleh JKN

2. Penyelenggaran diarahkan didalam sistem JKN melalui pengelolanya adalah BPJS Kesehatan

3. Besaran iuran mengikuti ketentuan iuran PBI JKN Rp 19.225,- / jiwa/bulan

4. Bagi daerah yang tidak mampu membayar Rp 19.225,-:• menyeleksi sasaran yang benar2 miskin dan tidak mampu

yang dibiayai Pemda• Masyarakakat yang mampu dimotivasi untuk

mendaftarkan menjadi peserta ke BPJS Kesehatan dan membayar iuran

JAMKESDA DALAM ERA JKN

MENTERI KESEHATAN

KETENTUAN JAMKESDA DALAM ERA SJSN

1. Perpres perubahan atas Perpres No 12 tahun 2013 ttg Jaminan Kesehatan pasal 6A diatur bahwa:“Penduduk yg belum termasuk sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dpt diikutsertakan dlm program Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan oleh pemerintah daerah”.

2. Permendagri No 27 Th 2013 ttg Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2014“Pemda tetap menyediakan anggaran untuk Jamkesda”

39

MENTERI KESEHATAN

PERAN PEMERINTAH (PUSAT DAN DAERAH) DALAM PEMBIAYAAN

KESEHATAN (1)

1. Pemerintah Fokus pada pembiayaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Iuran bagi Fakir miskin dan Tidak mampu

2. Pembiayaan yang bersifat Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) menjadi tanggung jawab masyarakat melalui kontribusi iuran masyarakat.

3. Penyediaan fasilitas umum dan Faskes (UU45 pasal 34 ayat2)

40

MENTERI KESEHATAN

PERAN PEMERINTAH (PUSAT DAN DAERAH) DALAM PEMBIAYAAN

KESEHATAN4. Biaya operasional faskes akan dibiayai dari hasil

pendanaan JKN, namun masa transisi, faskes daerah masih membutuhkan subsidi operasional dari.

5. Ketersedian dan pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan termasuk pendistribusiannya menjadi tanggung jawab Pusat dan daerah

6. Pusat (Kemenkes) akan lebih fokus pada pengaturan termasuk penetapan Pedoman, standar-standar, dan penyeimbang anggaran berdasarkan fiskal daerah.

41

MENTERI KESEHATAN

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP URUSAN KESEHATAN

• Urusan kesehatan merupakan pelayanan dasar yang wajib dipenuhi disamping pendidikan

• Pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem jaminan sosial termasuk jaminan kesehatan

• Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji.

MENTERI KESEHATAN

KESIMPULAN1. Peraturan pelaksanaan penyelenggaraan JKN telah siap untuk

mendukung pelaksanaan JKN 20142. Faskes & SDM pada saat beroperasionalnya BPJS kesehatan memadai

dan masih diperlukan tambahan seiring dng pertumbuhan peserta JKN

3. Sosialisasi dan advokasi harus terus ditingkat untuk seluruh elemen masyarakat

4. Peran pemeritah daerah dalam pelaksanaan JKN sangat penting utama penyediaan kecukupan Faskes, SDM kes, dan kecukupan biaya kesehatan

5. JKN dapat terlaksana dengan baik secara efisien dan berkesinambungan dengan didukung berbagai langkah yang ditempuh menuju sustainabilitas

43

TERIMA KASIH44