20
DEMOKRASIPENGERTIAN
Demos= rakyat;
Kratos/kratein= kekuasaan/berkuasa
HAKEKAT DEMOKRASI obf1. Pemerintahan dari rakyat (government of
the people)
2. Pemerintahan oleh rakyat (government by the people)
3. Pemerintahan untuk rakyat (government for the people)
SEJARAH PERKEMBANGAN DEMOKRASI 1. Demokrasi Jaman Yunani (6-3
Abad SM)
2. Demokrasi Konstitusional/Negara Hukum Klasik (Abad 19).
Carl J Frieddrich Konstitusionalisme adalah gagasan bahwa
pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan
atas nama rakyat, yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang
dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa kekuasaan yang
diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka
yang mendapat tugas memerintah.Unsur-unsur Rule of Law menurut A.V.
Dicey;a. Supremasi Hukum
b. Kedudukan yang sama di depan hukum
c. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh Undang-undang.
3. Demokrasi Konstitusional Rule of Law abad 20:
Syarat-syarat Pemerintahan demokratis di bawah Rule of Law:
a. Perlindungan Konstitusional
b. Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak
c. Pemilihan Umum yang bebas
d. Kebebasan untuk menyatakan pendapat
e. Kebebasan berserikat/berorganisasi
f. Pendidikan Kewarganega raan (civic education).NILAI DEMOKRASI
(Henry B Mayo):
1. Menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu
masyarakat yang sedang berubah.
3. Menyelenggarakan pergantian kepemimpinan secara teratur.
4. Membatasi Kekerasan sampai taraf minimum.
5. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman.
6. Menjamin tegaknya keadilan.
Untuk menjamin tegaknya nilai-nilai tersebut, maka
diselenggarakan beberapa lembaga negara:
1. Pemerintahan yang bertanggungjawab.
2. Suatu dewan perwakilan yang dipilih melalui pemilihan
umum
3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai
politik.
4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan
pendapat.
5. Sistem peradilan yang bebas untuk menj amin hak asasi dan
mempertahankan keadilan.
DEMOKRASI DI INDONESIA 1. Demokrasi Liberal Parlementer
(1945-1959)
2. Demokrasi Terpimpin (1959-1966)
3. Demokrasi Pancasila (1966-`1997)
4. Reformasi (1997- Sekarang).
Quiz: Jelaskan bagaimana pelaksanaan Demokrasi di Era
ReformasiHAK ASASI MANUSIA PENGERTIAN Human Right: perlindungan
seseorang dari penindasan oleh siapapun, negara atau bukan
negara.Basic Right menyangkut perlindungan WN atau penduduk dari
penindasan oleh negara.Jan Materson (Komisi HAM PBB): HAM adalah
hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia
mustahil dapat hidup sebagai manusia.John Lock: HAM adalah hak-hak
yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak
yang kodrati. Oleh karena itu tidak ada kekuasaan apapun di dunia
yang dapat mencabutnya.UU No. 39 tahun 1999: HAM adalah seperangkat
hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makluk
Tuhan YME dan wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh
negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia. HAKEKAT HAM 1. HAM adalah
konsepsi mengenai pengakuan martabat manusia yang dimiliki secara
alamiah yang melekat pada setiap manusia tanpa perbedaan ras, agama
dan jenis kelamin.2. HAM (universal) ialah hak dan kebebasan dasar
manusia yang melekat pada diri manusia dan tanpa itu manusia tidak
dapat hidup secara wajar sebagai manusia.3. Tolok ukur Dewan
Pertahanan Nasional: a. Hak yang bersifat karunia Tuhan YME b. Hak
yang terkait dengan kelangsungan hidup manusia. c. Hak yang
bersifat universal
BENTUK-BENTUK HAM1. Hak Sipil 2. Hak Politik 3. Hak Ekonomi 4.
Hak Sosial Budaya UU No. 39 Tahun 1999 1. Hak untuk Hidup 2. Hak
berkeluarga dan melanjutkan keturunan 3. Hak mengembangkan diri 4.
Hak memperoleh keadilan 5. Hak atas kebebasan pribadi 6. Hak atas
rasa aman 7. Hak atas kesejahteraan 8. Hak turut serta dalam
pemerintahan 9. Hak wanita 10. Hak Anak Kontroversi 1. HAM sebagai
nilai universal dan Partikular 2. Hak Asasi, Kewajiban Asasi dan
Tanggung Jawab Asasi. PELANGGARAN HAM Pelanggaran HAM adalah setiap
perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara,
baik disengaja atau tidak disengaja atau karena kelalaian yang
secara hukum menghalangi, membatasi dan mencabut HAM seseorang atau
kelompok orang yang dijamin oleh UU, dan tidak didapatkan atau
dikuatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan
benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (UU No. 26/2000
tentang Pengadilan HAM Pelanggaran terhadap HAM dapat dilakukan
baik oleh aparatur negara (state actor) ataupun bukan aparatur
negara, oleh karena itu penindakan terhadap pelanggaran HAM tidak
hanya ditujukan kepada aparatur negara, tetapi juga pelanggaran
yang dilakukan oleh masyarakat. Pelanggaran HAM dibedakan menjadi
2: 1. Pelanggaran HAM Berat: a. Kejahatan genosida b. Kejahatan
terhadap kemanusiaan 2. Pelanggaran HAM Ringan PENANGGUNG JAWAB
PELAKSANAAN HAM 1. Tanggung jawab negara/pemerintah - dalam keadaan
darurat - dalam keadaan normalUU No. 39 tahun 199 lebih
mengedepankan tanggungjawab perlindungan (protec), pemajuan
(promote), penghormatan (respect) dan pemenuhan (fullfill) di
tangan pemerintah.2. Individu Warga negara KONSTITUSI
PENGERTIAN Berasal dari bahasa Perancis Constituir yang artinya
membentuk. Konstitusi berarti peraturan dasar mengenai pembentukan
negara Juga disebut fundamental law yaitu tentang pemerintahan dan
nilai-nilai fundamentalnya. ECS Wade: Konstitusi adalah naskah yang
memaparkan rangka dan tugas-tugas dari badan-badan pemerintahan
suatu negara dan menentukan pokok cara kerja badan tersebut.
Menurut F Lassale konstitusi adalah:1. Pengertian Sosiologis dan
Politis, Konstitusi adalah sintesa faktor kekuatan yang nyata dalam
masyarakat.2. Pengertian yuridis, konstitusi adalah suatu naskah
yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan
Menurut Sovernin Lohman, konstitusi harus memuat hal-hal sebagai
berikut:1. Konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian
masyarakat, artinya merupakan konklusi atau kesepakatan masyarakat
untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka.2.
Konstitusi adalah piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia dan
warga negara sekaligus penentuan hak dan kewajiban warga negara dan
alat-alat pemerintahannya.3. Konstitusi sebagai forma regimenis
atau kerangka bangunan negara. TUJUAN KONSTITUSI 1. Konstitusi
bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap
kekuasaan politik.2. Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol
kekuasaan dari penguasa sendiri.3. Konstitusi bertujuan memberikan
batasan-batasan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.
ARTI PENTING KONSTITUSI Di negara yang mendasarkan demokrasi
konstitusional UUD mempunyai fungsi khas yaitu membatasi kekuasaan
pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak
bersifat sewenang-wenang, dengan demikian diharapkan hak-hak warga
negara akan terlindungi. KONSTITUSI DEMOKRATIS 1. Menempatkan warga
negara sebagai sumber utama kedaulatan.2. Mayoritas berkuasa dan
terjaminnya hak minoritas.3. Pembatasan pemerintahan 4. Pembatasan
kekuasaan negara, meliputi: a. Pemisahan wewenang berdasarkan Trias
Politica. b. Kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan.
c. Proses Hukum d. Pemilihan Umum sebagai mekanisme peralihan
kekuasan. MEKANISME PERUBAHAN UUD Usul Perubahan UUD diajukan dalam
sidang MPR dan disetujui oleh 1/3 dari jumlah anggota MPR. Usul
diajukan secara tertulis bagian mana yang diubah beserta alasannya.
Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota yang
hadir. Putusan untuk mengubah pasal UUD disetujui oleh 50% + 1
anggota MPR. Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan
perubahan MK Wewenang:1. Menguji UU terhadap UUD2. Memutus sengketa
kewenangan lembaga neg yang kewenagannya diberikan oleh UUD3.
Memutus pembubaran partai politik 4. Memutus perselisihan tentang
hasil pemilu Kewajiban:MK Wajib memberikan putusan atas pendapat
DPR bahwa presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindakan berat
yang lain, atau perbuatan tercelan dan/atau tidak lagi memenuhi
syarat presiden atau wakil presiden. PEMBERHENTIAN PRESIDEN/WAKIL
PRESIDEN DPR mengajukan permohonan kepada MK, setelah mendapat
dukungan 2/3 jumlah anggota DPR yang hadir dan disetujui oleh 2/3
anggota yang hadir. MK wajib memeriksa , mengadili dan memutus
pendapat DPR paling lama 90 hari. Apabila MK memandang Presiden
dan/atau Wakil Presiden layak diberhentikan DPR mengadakan sidang
Paripurna untuk meneruskan usul tersebut ke MPR MPR wajib
menyelenggarakan sidang utk memutuskan permintaan DPR tersebut
paling lambat 30 hari. Keputusan pemberhentian diambil dalam rapat
paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya jumlah anggota
dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 di jumlah anggota yang
hadir. OTONOMI DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 18:1. NKRI dibagi
atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas
kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu
mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.2.
Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan. ASAS PEMERINTAHAN DAERAH ddt1. Asas Desentralisasi 2.
Asas Dekonsentrasi 3. Asas Tugas Pembantuan OTONOMI DAERAH Kewengan
daerah kabupaten dan kota untuk mengurus rumah tangganya sendiri,
baik dalam pengambilan keputusan, pembiayaan, pelaksanaan dan
pertanggungjawabannya. Filosofi Penyelenggaraan Otonomi Daerah 1.
Dilihat dari sudut kekuasaan desentralisasi dimaksudkan untuk
mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja karena dapat
menimbulkan tirani.2. Dari sudut politik, otonomi dianggap sebagai
tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam
pemerintahan dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak
demokrasi.3. Dari sudut pemerintahan, desentralisasi adalah untuk
menciptakan pemerintahan yang effisien.4. Dari sudut kultur,
desentralisasi dimaksudkan untuk memberi perhatian pada kekhasan
daerah, seperti geografis, sejarah, budaya, sosial dan ekonomi.5.
Dari sudut perkembangan ekonomi, otonomi dapat langsung membantu
pembangunan di daerah tersebut ARGUMENTASI MEMILIH
DESENTRALISASI-OTONOMI DAERAH 1. Untuk terciptanya efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.2. Sebagai sarana
pendidikan politik/demokrasi di daerah sebagai training ground
politik nasional.3. Pemerintahan daerah sebagai persiapan karir
politik lanjutan 4. Menciptakan stabilitas politik.5. Kesetaraan
Politik (Political equality)6.Akuntabilitas publik Konsep Dasar
Otonomi Daerah 1. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemda
dalam hubungan domestik kepada daerah.2. Penguatan peran DPRD
sebagai representasi rakyat lokal dalam penetapan kepada daerah 3.
Pembangunan tradisi politik yang berkualitas dengan akseptabilitas
yang tinggi pula.4. Peningkatan efektivitas fungsi-fungsi pelayanan
eksekutif. 5. Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah.6.
Pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah, pemberian
keleluasaan kepada daerah dan optimalisasi upaya pemberdayaan
masyarakat. OTONOMI DAERAH DAN DEMOKRATISASI Memberikan otonomi
kepada daerah berarti memberikan Auto-Aktivitet, yaitu kemampuan
masyarakat daerah untuk merencanakan, melaksanakan pengawasan
terhadap aktivitas mereka sendiri. Dengan demikian masyarakat tidak
saja diberi hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan terutama
memperbaiki nasibnya sendiri. Konsekuensi Otonomi Daerah 1. Otda
harus dipandang sebagai instrumen desentralisasi dalam rangka
mempertahankan keutuhan serta keberagaman bangsa.2. Otda harus
didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah, bukan otonomi
bagi pemda atau daerah KONTRADIKSI 1. Munculnya Raja-raja Kecil di
daerah 2. Korupsi bergeser dari pusat ke Daerah GOOD GOVERNANCE
Menurut MTI:1. Partisipasi Masyarakat 2. Tegaknya Supremasi Hukum
3. Transparansi 4. Peduli Stake Holder5. Berorientasi Pada
Konsensus 6. Kesetaraan 7. Efektivitas dan Efisiensi 8.
Akuntabilitas 9. Visi Strategis WAWASAN NUSANTARA AJARAN WAWASAN
NASIONAL INDONESIA 1. Faham Kekuasaan: Indonesia menganut faham
cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan. Wawasan Nasional
Indonesia tidak dikembangkan atas ajaran kekuasaan dan adu kekuatan
dan adu kekuatan, karena hal tersebut mengandung benih-benih
persengketaan dan ekspansionisme.2. Geopolitik Indonesia: Indonesia
menganut faham negara kepulauan dengan laut sebagai penghubung
pulau-pulau, bukan sebagai pemisah pulau-pulau tersebut. ASPEK
KEWILAYAHAN NUSANTARA 1. Pada saat merdeka th 1945, mengikuti
Territoriale Zee En Maritieme Kringen Ordonantie tahun 1939 dengan
lebar laut 3 mil diukur dari dari garis air rendah dari
masing-masing pantai pulau Indonesia (peta 1)2. Sejak tahun 1957
dengan Deklarasi Juanda: dinyatakan bahwa laut yang berada diantara
pulau-pulau dengan tidak memandang luas dan lebarnya masuk ke dalam
wilayah Indonesia dan ditentukan batas teritorial 12 mil diukur
dari garis yang menghubungkan titik ujung yang terluar dari
pulau-pulau Indonesia Kemudian ditetapkan dengan UU No. 4/Prp tahun
1960 yang semula 2 juta2 km menjadi 5 juta km2, terdiri 65% wilayah
lautan dan 35% wilayah daratan terdiri dari 17.508 Pulau. Luas
seluruh pulau itu 2.028.087 km2 dengan panjang pantai 81.000 km.
PENGERTIAN WASANTARA Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia
mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai
strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan
tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek
kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. UNSUR DASAR
KONSEPSI WASANTARA 1. Wadah (Contour): wadah kehidupan
bermasyarakat berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah
Indoneisa yang memiliki kekayaan alam dan penduduk dengan aneka
ragam budaya.2. Isi (Content): Aspirasi bangsa yang berkembang
dalam masyarakat dan tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan
UUD 1945.3. Tata Laku (Conduct): merupakan hasil interaksi antara
wadah dan isi , yang terdiri dari perilaku bathiniah dan lahiriah
Hakekat Wawasan Nusantara Keutuhan wilayah Nusantara, dalam arti
cara pandang yang utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara dan
kepentingan nasional.ARAH PANDANG:1. Ke dalam: bertujuan menjamin
perwujudan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional
baik aspek alamiah dan sosial.2. Ke luar: Terjaminnya kepentingan
nasional dalam dunia yang sedang berubah, baik dalam negeri ataupun
luar negeri. Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara: Globalisasi
* Globalisasi adalah melemahnya batas-batas negara sebagai akibat
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.Menurut Kenichi
Omahe: kekuatan global itu ditandai dengan 5i: Investasi,
Information teknologi, Industri, individual konsumen. Akibat
Globalisasi Informasi1. Mengecilnya ruang dan waktu 2. Dalam
politik, globalisasi mengancam idiologi bangsa dan faham lainnya.3.
Internet sebagai penghubung antar bagian berpengaruh semakin besar.
Keuntungan Globalisasi Ekonomi1. Produk global ditingkatkan2.
Meningkatnya kemakmuran masyarakat3. Meluaskan pasar4. Dapat
memperoleh Modal dan Teknologi yang lebih baik.5. Menyediakan dana
tambahan untuk pembangunan ekonomi. Keburukan Globalisasi Ekonomi1.
Menghambat pertumbuhan ekonomi negara berkembang2. Memperburuk
neraca pembayaran3. Sektor keuangan menjadi semakin tidak stabil.4.
Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang Dampak
Globalisasi Imperialisme sosial ekonomi dan budaya Penyebaran faham
terorisme
