disajikan oleh

Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Hotel Akmani, Jakarta, 6 Desember 2013

bahan sajian dalam

Lokakarya Nasional Background Study

RPJMN 2015—2019 Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

Pokok-pikiran

UU No. 25/2004 dan Evaluasi RPJM 2009—2014

belum tersedia draf RPJM 2015—2019 inklusif

Renstra 2009—2014 Whitepaper Literatur Hasil kegiatan Usulan komponen/kanwil

perlu background paper, pengumpulan bahan RPJM/Renstra, kejelasan tugas & fungsi

komponen/satuan kerja (eselon II) berikuit visi dan misi beserta program dan kegiatan,

rencana aksi satker, Usulan intern & extern

2015—2019 (2020 — …) di Bidang Pertanahanberkelanjutan (tidak hanya terbatas 5 tahunan)

A. LATAR BELAKANG

B. MASALAH

C. RUJUKAN

D. TANTANGAN

E. RENCANA KERJA

Arah Kebijakan Pengelolaan Pertanahan Nasional 2015—2019

LATAR BELAKANG

RPJM & Renstra BPN RI 2009—2014

UU No. 25/2004 (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional): Peningkatan pembangunan dengan bertitik tolak pada daya saing ekonomi kompetitif berlandaskan kualitas SDM, Pengelolaan SDA dan penggunaan TI

1. Penataan Pertanahan melalui Reforma Agraria

2. Penguatan sistem Pendaftaran Tanah yang menjamin kepastian hukum

3. Peradilan pertanahan 4. Persediaan tanah nasional 5. Peningkatan kapasitas

kelembagaan melalui Layanan Pertanahan

6. Penyediaan SDM dan TI yang memadai

Background paper RPJM 2015-2019 Visi Pertanahan 2015-2019:

“Menjadikan lembaga pertanahan untuk mewujudkan tanah bagi kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan”

Misi: Tercapainnya kesejahteraan

masyarakat secara merata Tercapainya keadilan di

bidang P4T Terselesaikannya konflik dan

sengketa pertanahan Terwujudnya pengendalian

dan pendayagunaan tanah Tercapainnya lembaga

pertanahan yang profesional

TOPIK MASALAH TUJUAN RENCANA

Sistem pendaftaran tanah yang menjamin kepastian hukum

Belum optimalnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah

Sistem pendaftaran pertanahan tanah saat ini adalah stelsel negatif bertendensi (quasi) positif

Tidak ada pengujian Kebenaran Alat Bukti Hak Struktur pendaftaran tanah belum dijalankan

secara optimal karena belum lengkapnya data pertanahan Geo KKP

Belum tersedianya Peta tunggal Pendaftaran tanah

Intinya memberikan perlindungan dan kepastian hukum

Penyusunan peraturan perundangan Percepatan pendaftaran tanah dengan Geo

KKP Percapatan legalisasi aset Penyusunan NSPM pendaftaran tanah Pelaksanaan uji coba (Pilot project) Pengadaan sarana dan prasarana

pendukung kegiatan semua data Pertanahan

PERADILAN PERTANAHAN

Jumlah sengketa pertanahan semakin meningkat setiap tahun.

Sengketa pertanahan sering dianggap sebagai persoalan berlarut dan berujung pada konflik sosial

Berperkara di Peradilan Umum rumit Keputusan pengadilan tidak memberikan

kepuasan kepada masyarakat

Penyelesaian perkara pertanahan yang sederhana, cepat dan murah

Penyusunan peraturan perundangan Pembentukan peradilan khusus

pertanahan

PERSEDIAAN TANAH NEGARA

Sulitnya menyediakan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum

Terbatasnya persediaan tanah untuk Pembangunan ketahanan pangan, energi dan perumahan

Banyaknya spekulan tanah

Tersedianya tanah untuk memenuhi program strategis:

Penyusunan peraturan perundangan Pembentukan Badan Pengelola Persediaan

Tanah

SDM Tingkat produktivitas PNS belum optimal Organisasi pemerintahan (BPN RI) belum tepat

fungsi dan tepat ukuran (right sizing) Pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture

set) birokrat belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif, produktif dan profesional.

Penempatan Pegawai tidak merata

Tersedianya SDM yang memiliki integritas, profesional dan kompeten

Peningkatan produktifitas PNS secara optimal

Terbentuknya organisasi BPN yang konsisten dan terpercaya

Penyusunan peraturan perundangan Menyusun Database Sistem Aplikasi

Pegawai yang terintegrasi Membentuk Assessment Center Diklat pengembangan SDM (Human capital

development ) Penerapan sistem reward and punishment Pusat advokasi kepegawaian

MATRIK USULAN RPJM 2015-2019

TOPIK MASALAH TUJUAN RENCANA

REFORMA AGRARIA

Masalah kemiskinan Masalah keadilan P4T Tingginya tingkat pengangguran Rentannya ketahanan pangan dan energi Kurangnya akses sebagian besar masyarakat

terhadap sumber-sumber ekonomi Menurunnya kualitas lingkungan hidup Tingginya senketa dan konflik di seluruh

indonesia

Mengurangi kemiskinan Menata ulang ketimpangan

struktur P4T Menciptakan lapangan kerja Meningkatkan ketahanan pangan

dan energi Memperbaiki akses rakyat

kepada sumber-sumber ekonomi Memperbaiki dan menjaga

kualitas lingkungan hidup Mengurangi sengketa dan konflik

pertanahan

Penyusunan peraturan perundangan Meningkatkan kerjasama dengan K/L dalam

rangka Akses reform Identifikasi dan inventarisasi obyek Tanah

untuk reforma agraria (TORA) Merencanakan dan melaksanakan penataan

kembali P4T Meningkatkan kesadaran pelaksana Sosialisasi kepada masyarakat Menyiapkan perangkat hukum reforma agraria Memperkuat lembaga penyelenggara reforma

agraria

LAYANAN PERTANAHAN

Diperkirakan bidang tanah sebanyak 46 juta bidang (54,51%) yang belum didaftarkan

Sengketa dan Perkara pertanahan yang terus meningkat

Terdaftarnya bidang tanah yang belum bersertipikat

Berkurangnya sengketa dan Perkara pertanahan

Penyusunan peraturan perundangan Percepatan pendaftaran tanah Penyelesaian sengketa dan perkara pertanahan Peningkatan sosialisasi layanan pertanahan

INFRASTRUKTUR PERTANAHAN

Belum lengkapnya infrastruktur pertanahan Menyiapkan peta pertanahan Menyiapkan sistem pengolahan

dan penyajian informasi Menyediakan perangkat keras

dan lunak Menyiapkan sarana dan

prasarana kantor

Penyusunan peraturan perundangan Pengadaan peta pertanahan Pengadaan sistem pengolahan dan penyajian

informasi Pengadaan perangkat keras dan lunak Pengembangan sarana dan prasarana kantor

KEGIATAN 2015 2016 2017 2018 2019

1. Stelsel Positif Pendaftaran

2. “Peradilan Tanah”

3. Perbankan Tanah

4. Pengembangan SDM

5. Reforma Agraria

6. Pelayanan Pertanahan

Rencana pelaksanaan

Pelaksanaan Reforma Agraria

Nasional

Pemantapan Reforma Agraria

Nasional

Persiapan Reforma Agraria

Nasional BPN dan K/L

2013 2014 2015

Sekretariat Koordinasi

RAN

Sosialisasi Reforma Agraria

Nasional

Kompilasi praksis RAN BPN

Penyusunan Grand Design

RAN BPN Bersama

K/L

Penerbitan PP RAN dan Pedoman

RAN

Pedoman RAN

Internalisasi dan sosialisasi

Sekretariat Pelaksanaan

RAN Pelaksanaan RAN BPN dan K/L

Pemantapan Program RAN BPN

dan K/L

Pelaksanaan RAN BPN dan K/L

Monitoring dan Evaluasi

……………….Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri ( NOVEMBER 2013)