Embed Size (px)
Citation preview
Kuliah ICZM
Widi A Pratikto
9 Des 2013
DITJEN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
KULIAH ICZM 22 MEI 2013
PARUH WAKTU PELAKSANAAN MCRMP Menuju Pengelolaan yang Lebih Baik
Oleh :
Prof. Ir. Widi A. Pratikto, MSc., PhD
(Dirjen Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, 2003)
MARILAH BERTANYA:
APK MASYARAKAT MENGETAHUI
APK MASYARAKAT BERPARTISIPASI
SEBERAPA JAUH TKT PARTISIPASI
APK MASYARAKAT MERASAKAN MANFAAT
DLL.
MARILAH BERTANYA:
APK HASIL MCRMP AKAN DIPERGUNAKAN DLM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
APA YG DILAKUKAN DLM MENGAWAL KEGIATAN TSB
DLL
KUNCI BERHASIL:
TEAMS
TRUST
EMPOWERMENT
AIMS
MEASURE
SUPPORTS
OUTLINE PRESENTASI
1. Latar Belakang
2. Kondisi dan Permasalahan
Pengelolaan wilayah Pesisir
3. Keterkaitan Antar Berbagai
Komponen Di wilayah Pesisir dan
Lautan
4. Kegiatan Strategis Ditjen P3K
5. Pengelolaan Pesisir Terpadu (PPT)
6. Marine Coastal Resources
Management Project (MCRMP)
7. Evaluasi Paruh Waktu Pelaksanaan
MCRMP
8. Penutup
1. LATAR BELAKANG
Wilayah Pesisir, Laut, dan PPK merupakan
kawasan dengan produktivitas hayati tinggi
Konsentrasi Pusat kegiatan; Pariwisata
Perhubungan, Perindustrian, Permukiman,
Perikanan, Pertahanan dan Keamanan, dll.
60 % Penduduk Dunia Bermukim di Wilayah
Pesisir Berlaku rejim akses terbuka
Wilayah Pesisir rentan dari berbagai dampak
kegiatan tersebut
Rentan terhadap kerusakan biofisik lingkungan,
konflik pengelolaan dan ketidak pastian hukum.
Agar lestari perlu diterapkan mekanisme
pengelolaan wilayah pesisir terpadu disertai
dengan penegakan hukum yang tegas.
2. A. KONDISI DAN PERMASALAHAN
WILAYAH PESISIR INDONESIA
140 juta penduduk Indonesia bermukim di wil. pesisir 50 km
dari garis pantai ke arah darat.
80% masyarakat pesisir masih miskin, tingkat pendidikan
rendah.
42 kota dan 181 kabupaten berada di pesisir s/d thn 2000,
tempat pusat-pusat pertumbuhan dan reklamasi pantai.
Kota-kota pantai mempunyai tingkat pencemaran yang
tinggi.
80% industri berlokasi di pesisir dan membuang limbahnya ke
laut
72% terumbu karang rusak, 22% baik dan 6% sangat baik.
40% hutan mangrove telah rusak, dan langkanya nener dan
benur
B. ISU & PERMASALAHAN Pengelolaan Wilayah Pesisir
o Kemiskinan masyarakat pesisir
o Konflik pemanfaatan ruang pesisir dan laut
o Degradasi kualitas lingkungan pesisir
o Pemanfaatan sumberdaya belum optimal
o Pengelolaan konservasi belum optimal
o Ketidakpastian dan inkonsistensi hukum
3. A. KETERKAITAN ANTAR BERBAGAI
KOMPONEN DI PESISIR DAN LAUT
B. KONSEP PENGELOLAAN
EKOSISTEM SECARA ADAPTIF
Integrated Coastal Management (ICM)
MPAs &
no-take
reserves
LMEs &
ecoregion
Watershed
management
Coastal &
marine
resources
management
Marine
biodiversity
conservation Fisheries
management
Marine
Industry
Marine
Ecotourism
C. INTEGRASI DAN KETERPADUAN
PENGELOLAAN WIL. PESISIR & KELAUTAN
Economic Pressure
Political Pressure
Coastal Resources
Management Measure
Users Exploitation Rehabilitation
•Fisheries •Aquaculture •Agriculture •Mining
• Urban development
• Navigation
• Port and
harbours development
• Recreation
• Human settlement
• Industry site
4. KEGIATAN STRATEGIS DITJEN P3K
A. Pemberdayaan Masyarakat
Pesisir
B. Pengelolaan Lingkungan
Pesisir dan Laut dalam
Menjaga Sustainabilitas
Lingkungan dari Pembangunan
C. Pengembangan dan Pengelolaan
Pulau-pulau Kecil dalam
Menopang Pembangunan
Nasional
5. PENGELOLAAN WILAYAH
PESISIR TERPADU
Merupakan pendekatan yang
memberikan arah bagi pemanfaatan
sumberdaya pesisir secara
berkelanjutan dengan
mengintegrasikan berbagai
perencanaan sektoral, berbagai tingkat
pemerintahan, ekosistem darat dan
laut, serta sains dan manajemen.
Pendekatan : keterpaduan
perencanaan yang menyeimbangkan
kepentingan ekonomi, sosial budaya,
dan konservasi sumberdaya pesisir.
A. TUJUAN PENGELOLAAN
WILAYAH PESISIR TERPADU
• Menciptakan suatu kondisi yang dapat memfasilitasi kegiatan pembangunan oleh masyarakat dan peningkatan kinerja pemerintah.
• Meningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian Sumberdaya pesisir dan kelangsungannya
B. PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR TERPADU
Keterpaduan Antar
Lembaga/Sektor
Keterpaduan Antar
Pemerintahan/
Kewenangan
Keterpaduan Antar
Ekosistem Darat
dengan Laut
Keterpaduan Antar
Disiplin Ilmu
Pengelolaan
Pesisir Terpadu
Desentralisasi
Pengelolaan
Pranata dan
Penegakan hukum
Pengakuan
terhadap Hak
Masyarakat
Pranata
Kelembagaan
Konsistensi
Pembiyaan
Konsistensi
Perencanaan
C. KEBIJAKAN PENGELOLAAN
WILAYAH PESISIR TERPADU
Pemanfaatan Sumberdaya Wilayah Pesisir
• Sumberdaya alam hayati
• Sumberdaya alam nonhayati
• Jasa-jasa lingkungan pesisir
• Sumberdaya binaan/buatan
• Tanah timbul
Penguasaan Sumberdaya Wilayah Pesisir
• Berdasarkan perundang-undangan
• Hak ulayat dan masyarakat adat
• Hak pengelolaan perairan
• Berdasarkan kebiasaan dan hukum adat
RENSTRA PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
ALOKASI RUANG DAN SUMBERADAYA
RENCANA PENGELOLAAN
RENCANA AKSI
• Alokasi ruang
• Pemilihan dan penempatan
kegiatan
• Alokasi sumberdaya
• Rencana kerja
• Pengaturan koordinasi
• Paket terpadu kegiatan
•Public campaign
• Tujuan
• Cakupan kegiatan
• tatanan pelaksanaan
•Manfaat
•dll
• Isu pengelolaan
• Target kinerja
• Organisasi/ lembaga
•Rencana kerja
•Koordinasi
D. KONSEP PELAKSANAAN PENGELOLAAN PESISIR TERPADU
6. MARINE AND COASTAL
RESOURCES MANAGEMENT
PROJECT
(MCRMP)
A. Tujuan : Pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut
secara berkelanjutan, konservasi dan proteksi
terhadap lingkungan dalam kerangka Desentralisasi
B. Sasaran ; meningkatnya kemampuan daerah dalam :
1. Menyusun dokumen perencanaan ICZPM mulai dari renstra,
zonasi, management plan, dan rencana aksinya
2. Menginventarisasi, mengolah, dan mengelola data dan
informasi sumberdaya kelautan untuk menunjang
pembangunan pesisir dan laut
3. Meningkatkan kerangka hukum dan pengaturan sektor
kelautan di daerah
4. Mempraktekkan dokumen perencanaan yang telah disusun
dalam bentuk pengelolaan sumberdaya alam skala kecil.
C. MCRMP PROGRAM STRUCTURE
LOCAL NATIONAL
National Track
Local Track
15 Provinces
& 43 Districts
• Institutional Capacity Strengthening
• Research & Development
• Education
• Database & Information Spatial Management
• Improved & Review Policy
• Small-Scale Natural Resources Management
REGIONAL I (SULAWESI)
REGIONAL II (KALIMANTAN)
REGIONAL III (SUMATERA)
1. Sulawesi Utara 2. Gorontalo 3. Sulawesi Tengah 4. Sulawesi Tenggara 5. Sulawesi Selatan
6. Kalimantan Timur 7. Kalimantan Tengah 8. Kalimantan Barat 9. NTB 10. NTT
11. Bengkulu 12. Riau 13. Jambi 14. Sumatera Barat 15. Sumatera Utara
D.MCRMP DALAM PEMBANGUNAN PESISIR DAN LAUT
PESISIR
WILAYAH
SUMBER
DAYA
MCRMP
MANUSIA
PEMANFAATAN Identifik
asi Isu
Alokasi
SDA
Manag.
Plan
Pemanfaatan SDK Berkelanjutan
KONSERVASI
PENGENDALIAN
PENCEMARAN
MITIGASI
LINGKUNGAN
Peningkat
an SDM Kerangka
Hukum
Data dan
Informasi
Pengelolaan Berkelanjutan
Sumberdaya Pesisir dan Laut
Peningkatan Kapasitas Pemda
Inventarisasi
Sumberdaya
Pesisir dan
Laut
Identifikasi
Masalah
(Management
issues)
Menyusun
Rencana Tata
Ruang & Rencana
Pengelolaan
Penguatan
Kerangka
Hukum &
Upaya
Penegakannya
Uji Coba Pengelolaan Sumberdaya Pesisir &
Laut Skala Kecil
Marine and Coastal Management
Areas Komponen
A Komponen
B
Component
C Komponen D
E. VISI PELAKSANAAN MCRMP
Pemerintah daerah memiliki kemampuan
untuk mengelola sumberdaya pesisir dan laut secara terpadu dan berkelanjutan dengan menggunakan data dan informasi akurat serta didukung dengan kerangka hukum yang memadai
7. EVALUASI PARUH WAKTU
PELAKSANAAN MCRMP
A. GAMBARAN RENTANG WAKTU
PELAKSANAAN MCRMP
Implementation schedule (ADB)
Year 01 Year 02 Year 03 Year 04 Year 05 Year 06
(actual project)
Loan Effective 27/09/01
Progress of implementation
Paket A
Paket B
Paket C
Paket D
Sisa waktu pelaksanaan
Kemampuan Perencanaan
Pengelolaan Data Spasial
Kerangka hukum dan pengaturan STATUS AKHIR
SNRM
Lokakarya
Konsultasi publik
Pelatihan
Magang
On The Jon Training
Pelatihan
On The Jon Training
Pengadaan PSIC
Survai dan Pemetaan
Pengembangan sistim informasi
Lokakarya
Konsultasi publik
Legal drafting
Penyusunan Perda PWP
STA
RT
/AW
AL
MC
RM
P Perlindungan
lingkungan
Budidaya laut
Konservasi
• Dokumen Renstra
• Rencana Zonasi
• Rencana engelolaan
• Rencana Aksi
• Naskah Akademik Perda PWP
• Perda PWP
• Pusat Informasi Spasial Kelautan
• Tata ruang pesisir dan laut
• Alternatif income generating
2001 2003 2006
B. KEGIATAN PER KOMPONEN
Manfaat of MCRMP
Hasil MCRMP
Output MCRMP
Input MCRMP
C. ALUR KENDALI DAN TANGGUNG JAWAB PROGRAM
Dampak MCRMP
Pengelola Proyek
dan Task Force
Tingkat Kelembagaan
(PMO, PSC, PTF, KTF)
Tingkat
Pemerintahan (pusat,
prov, kab/kota)
D. TIME FRAME PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
Ko
nse
p P
ed
om
an
P
PT
2001
Planned
Actual
Renstra
Zonasi
Manag. Plan
Rencana Aksi
2002 2003 2004 2005
Penyiapan Pedum
2006
Pelatihan, Lokakarya, Fasilitasi, Bantuan Teknis
Komponen I
Komponen II
Komponen III
Komponen IV
• Dokumen Renstra
• Praktek konsultasi publik
• Kelembagaan Proyek dan atau PWP
• SDM terlatih
• Manual/guideline
• HW/SW
• SDM Terlatih
• On going survey
• Draft Manual/guideline
• Naskah Akademik
• Konsultasi publik
• Draft Perda PWP
• Perlindungan lingkungan
• Budidaya laut
• Konservasi
2001 2004 2006
E. STATUS OUTPUT SAAT INI
F. TARGET 2004
1). PUSAT
1. Optimalisasi Konsultan Komponen A dan B
2. Mobilisasi Konsultan Komponen C dan D
3. Berfungsinya NBIN, dan Technical Advisory Group data
dan informasi spatial
4. Fasilitasi daerah bagi pelaksanaan kegiatan dalam
bentuk dokumen pedum dan juklak kegiatan
5. Implementasi proyek secara lancar dalam hal
administrasi dan keuangan
6. Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan
secara periodik dan kontinyu
7. Meningkatnya pemahaman stakeholder terhadap
implementasi Proyek
2). PROPINSI
1. Optimalisasi fungsi kelembagaan
2. Terlaksananya lokakarya dan konsultasi publik
3. Tersusunnya dokumen :
rencana zonasi
rencana pengelolaan
4. Draft Final Perda dan Pembahasannya di DPRD
5. Berfungsinya Pusat Data Propinsi (PDP)
6. Terlaksananya kegiatan lanjutan survei dan pemetaan
7. Meningkatnya pemahaman stakeholder
Lanjutan……..
3). KAB/KOTA
1. Optimalisasi fungsi kelembagaan
2. Tersusunnya Draft Perda PWP
3. Pengadaan peralatan Pusat Data Spasial
Kelautan Kab/Kota
4. Terlaksananya kegiatan SNRM di kawasan
MCMA yang sudah definitif
5. Meningkatnya pemahaman stakeholder
Lanjutan……..
G. STATUS AKHIR YANG HARUS DICAPAI
• Empat dokumen perencanaan disyahkan menjadi bagian
dari dokumen perencanaan daerah
• Perencanaan ICZPM dilaksanakan serta diupdate secara
rutin dan konsisten
• Pusat Data Spasial Provinsi berfungsi dan mampu
menghasilkan produk data dan peta yang mempunyai nilai
tambah dan nilai jual
• Mekanisme konsultasi publik dikembangkan dan dilakukan
secara konsisten
• Perda PWP ditetapkan oleh DPRD dan ditaati
H. CRITICAL STEP/OUTPUT
Komponen I
Komponen II
Komponen III
Komponen IV
2001 2002 2006 2003 2004 2005
PSIC, survey mapping, infrastruktur data Renstra
Zonasi
Manag. Plan
Rencana Aksi
Perda PWP
Implementasi SNRM
I. PROYEKSI KE DEPAN
Shifting ke daerah dalam perencanaan, pelaksanaan,
dan keberlanjutan MCRMP
Pelembagaan/institusionalisasi perencanaan yang
sudah dilaksanakan
Optimalisasi Pusat Informasi Spasial sebagai
pendukung keputusan pengelolaan sumberdaya
Pemanfaatan output kegiatan (dokumen, peralatan,
data, software) dan SDM terlatih
Pengembangan kelembagaan proyek (task force)
menjadi kelembagaan pengelolaan wilayah pesisir
daerah
a) Peningkatan peran institusi (proyek dan daerah) dalam pelaksanaan kegiatan
b) Menitikberatkan pada pendekatan program untuk keberlanjutan kegiatan
c) Strategi pelimpahan program ke daerah saat MCRMP berakhir
d) Benchmarking untuk menilai prestasi kerja masing-masing pelaksana yang bisa dijadikan studi banding dan pembelajaran bagi daerah lain
J. PEMBENAHAN MANAJEMEN MCRMP
a) Mengupayakan implementasi rencana aksi MCRMP dengan pembiayaan dari sektor/daerah
b) Perlunya seorang mediator antara untuk menjembatani antara MCRMP dan stakeholder
c) Memanfaatkan setiap kegiatan sebagai vehicle (sarana) untuk mencapi peningkatan kapasitas kelembagaan, SDM, dan daerah
d) Pelaksanaan komponen kegiatan harus mengacu pada philosophy Pengelolaan Pesisir Terpadu
K. PENINGKATAN OPERASIONAL MCRMP
Lanjutan….
e) Peningkatan pendekatan corporate culture dan bukan hirarki dalam koordinasi dan pelaksanaan kegiatan
f) Setiap kegiatan MCRMP adalah investasi baik bagi diri, lembaga, maupun daerah
g) Komunikasi dan diseminasi kegiatan lebih sering dilakukan
h) Pemanfaatan jaringan dan kegiatan Kemitraan Bahari untuk mendorong dan mengupayakan keberlanjutan hasil MCRMP
Pe
nin
gk
ata
n
Ka
pa
sit
as
P
em
da Komponen A
• Penyusunan
perencanaan
• Pelatihan, lokakarya, S2
• Konsultasi publik
Komponen B
• Survai dan pemetaan
• Pusat Data Spasial
• Pelatihan, lokakarya
• Standarisasi data
Komponen C
• Penyusunan Perda
PWP
• Lokakarya, pelatihan
• Akomodasi hak ulayat
Komponen D
• Perlindungan
lingkungan
• Peningkatan alternatif
pendapatan
• Pendampingan,
advokasi
• Pelatihan,
penyuluhan, kursus
• Rekomendasi
kebijakan
• Pelatihan
• Rekomendasi
kebijakan
• Pendampingan,
advokasi
• Rekomendasi
• Riset terapan
• Aplikasi tekonologi
tepat guna
•Kemampuan
penyusunan
perencanaan
•Kemampuan
pengelolaan
data spasial
•Kemampuan
Konsultasi
Publik dan
Intersektor
•Kemampuan
menyusun
proposal
kegiatan
•Kemampuan
Menyusun
Kegiatan
Lintas
Wilayah
Tujuan Kegiatan
MCRMP
Kegiatan
MITRA BAHARI
Kemampuan Jangka Panjang
KEWENANGAN
DI WILAYAH
PESISIR
Pengelolaan SD
di Tingkat Lokal
Keterpaduan
Kegiatan
Output MCRMP
Transparansi
dan
Partisipasi
Kapasitas SDM
Alokasi
Ruang
Alokasi
SDA
Manag.
Plan
Akselerasi dan
Optimasi Melalui
MITRA BAHARI
Data dan
Informasi
Regulasi
Pedoman,
Standar, Manual
PELUANG
KELEMAHAN
Peningk
atan
SDM
Regulasi
/Perda
Uji
Coba
Fisik
Manual,
Pedoman
Data
SDK
hardware
software
Proses Kegiatan
Output Kegiatan
Implementasi
Tindak lanjut hasil
MCRMP
MITRA
BAHARI
Pendidikan, pelatihan
Outreach, pendampingan,
Kebijakan, rekomendasi
Penelitian, aplikasi teknologi
L. ALUR KONSEP SINERGI MCRMP
DAN MITRA BAHARI
8. PENUTUP
MCRMP secara nasional harus mampu memfasilitasi suatu pengambilan keputusan yang terpadu dlm pengelolaan SD Pesisir dan Laut
Untuk itu perlu ada kerja keras dan kerja cerdas serta kebersamaan baik lintas instansi dan lintas pusat-daerah
Konsep keterpaduan dpt meminimasi efek tumpang tindih kepetingan sektor dan dpt menimbulkan inisiatif utk kembangkan kapasitas kelembagaan di daerah dlm Pengelolaan SD Pesisir dan Laut
Widi Pratikto; JTK FTK ITS 081 318 777 111
:
