BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN ......Pada tahun 2015 diselenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau periode 2016-2021. Sebagai hasil dari pelaksanaan

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI

KEPULAUAN RIAU TAHUN 2016–2021

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 2017

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2016–2021

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Provinsi Kepulauan Riau

Scanned with CamScanner

P a g e | i

Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan

Prov. Kepri Tahun 2016-2021

DAFTAR ISI

Daftar Isi .......................................................................................................... i

Daftar Tabel ..................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. I-1

1.1 Latar belakang ................................................................................. I-1

1.2 Landasan Hukum ............................................................................ I-3

1.3 Maksud dan Tujuan ......................................................................... I-6

1.4 Sistematika Renstra ........................................................................ I-7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN,

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.................................... ........ II-1

2.1 Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi .................................. II-1

2.2 Sumber Daya Barenlitbang .............................................................. II-12

2.3 Kinerja Pelayanan Barenlitbang ....................................................... II-14

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Barenlitbang ... II-55

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ...... III-1

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan PD ................................................................................. III-1

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah ................................................................................ III-2

3.3. Telaahan Renstra Kementerian ....................................................... III-7

3.4. Telaahan rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis ................................................................................ III-14

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis ............................................................ III-15

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ............................................................... IV-1

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN ........................................................ V-1

P a g e | ii



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ............. VI-1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ................. VII-1

BAB VIII PENUTUP ....................................................................................... VIII-1

8.1 Pedoman Transisi .............................................................................. VIII-1

8.2 Kaidah Pelaksanaan .......................................................................... VIII-2

P a g e | iii



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah pegawai Berdasarkan Bidang di Barenlitbang Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2015 ......................................................... II-12

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di

Barenlitbang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 ...................... II-12

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Barenlitbang Provinsi


Tabel 2.4 Jumlah sarana Penunjang Pelayanan di Barenlitbang Provinsi


Tabel 2.5 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2011-2015 ................................................ II-17

Tabel 2.6 Capaian Target Kegiatan Renstra Barenlitbang Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2011-2015 ................................................ II-20

Tabel 3.1 Permasalahan, Faktor Penghambat dan Pendorong Layanan

Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

dalam Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah ........................... III-5

Tabel 3.2 Permasalahan Layanan, Faktor Penghambat dan Pendorong


dalam Pencapaian Visi dan Misi, tujuan dan Sasaran Renstra

Kementerian PPN/Bappenas ......................................................... III-8

Tabel 3.3 Permasalahan Layanan, Faktor Penghambat dan Pendorong


dalam Pencapaian Visi dan Misi, tujuan dan Sasaran Renstra

Kementerian Dalam Negeri ........................................................... III-12

Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran Renstra Barenlitbang Provinsi Kepulauan

Riau Tahun 2016-2021………………………………………………. IV- 2

Tabel 5.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Renstra

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 ................................................ V-2

P a g e | iv



Tabel 6.1 Perubahan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 ................................................ VI-3

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD ......................................................................................... VII-2

P a g e | I - 1



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses perubahan yang

dilakukan secara terencana. Akhir dari sebuah pembangunan yaitu

tercapainya tujuan negara dalam meningkatkan kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat. Terhadap proses pembangunan yang akan

dilaksanakan, diperlukan adanya sebuah perencanaan yang mampu

menjawab berbagai isu dan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Berdasarkan isu dan permasalahan tersebut, ditetapkan tujuan, arah dan

prioritas pembangunan dengan mengerahkan segala sumber daya yang

dimiliki.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan adalah suatu

proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui

urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu,

menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan

pembangunan bertujuan untuk : mendukung koordinasi antar pelaku

pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi

baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah

maupun antara pusat dan daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;

mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya

penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan

berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan menghasilkan rencana-rencana

pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan

yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di

P a g e | I - 2



tingkat Pusat dan Daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan

pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang

merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan

dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD). Di tingkat Perangkat Daerah, disusun

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun, dan

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Pada tahun 2015 diselenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau periode 2016-2021. Sebagai hasil dari

pelaksanaan Pilkada tersebut, pada tanggal 12 Februari 2016 telah

dilantik Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2016-2021. Dalam rangka

pelaksanaan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur, maka disusun

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan

Riau Tahun 2016-2021, dengan mengacu pada tahapan pembangunan

dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Untuk

mewujudkan visi pembangunan yang tercantum dalam RPJMD, maka

diperlukan dukungan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah

Provinsi Kepulauan Riau untuk melaksanakan misi, tujuan, sasaran,

strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sebagai

bentuk komitmen untuk mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran

pembangunan, maka Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perencanaan

pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan menyusun

Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tahun 2016-

2021.

Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

utamanya berisi tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan untuk kurun waktu lima tahun sejak tahun 2016-

2021 yang penyusunannya mengacu pada tugas dan fungsi Badan

P a g e | I - 3



Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan Peraturan

Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat

Daerah, Perda RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021, dan

memperhatikan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional (Bappenas) tahun 2015-2019, Renstra Kementerian Dalam

Negeri, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau tahun

2015-2019, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD.

Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

disusun guna penyesuaian dengan Perubahan RPJMD Provinsi

Kepulauan Riau tahun 2016-2021.

Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan selama kurun waktu tahun

2016-2021. Selain itu menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi

pembangunan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Provinsi Kepulauan Riau, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Renstra

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan

Riau adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,


3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

P a g e | I - 4



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,


5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025



6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan


58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan

Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

P a g e | I - 5



Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat



13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4698);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat


114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1312).

P a g e | I - 6



18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;

19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 tahun 2016

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun

2016 Nomor 7);

20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2016-2021;

21. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata

Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

adalah menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu Tahun

2016 – 2021 sebagai penjabaran atas visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,

kebijakan dan program pembangunan daerah yang tercantum dalam

RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian

dan Pengembangan.

Sementara itu tujuan dari penyusunan Renstra Badan


yaitu :

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

pembangunan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam mendukung Visi

dan Misi Gubernur.

2) Memberikan acuan program dan kegiatan dalam rangka mencapai

tujuan dan sasaran Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021.

P a g e | I - 7



3) Menyediakan tolok ukur kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau pada kurun waktu tahun

2016-2021 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar

dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

4) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur di Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dalam

menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan yang merupakan dokumen perencanaan perangkat

daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2016-2021.

1.4. Sistematika Penulisan Renstra Barenlitbang

Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Strategis Badan


tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penyusunan renstra, landasan

hukum yang menjadi dasar penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan

renstra, dan sistematika penulisan Renstra.

Bab II. Gambaran Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan

Bab ini menguraikan tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

berdasarkan Peraturan Gubernur, penjabaran sumber daya, pencapaian

kinerja pelayanan dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan

pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi

Kepulauan Riau.

Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan

Bab ini menguraikan tentang hasil identifikasi permasalahan berdasarkan

tugas dan fungsi, hasil telaahan visi, misi, dan program yang ada dalam

RPJMD, hasil telaahan terhadap renstra Kementrian Perencanaan

P a g e | I - 8



Pembangunan (Bappenas), Renstra Kementerian Dalam Negeri, hasil

telaahan rencana tata ruang wilayah, hasil kajian lingkungan hidup

strategis, dan rumusan isu-isu strategis berdasarkan hasil telahaan

tersebut.

Bab IV. Tujuan dan Sasaran

Bab ini menguraikan tentang penjabaran dari tujuan dan sasaran

pembangunan jangka menengah Badan Perencanaan, Penelitian dan


Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan tentang strategi dan arah kebijakan jangka

menengah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi

Kepulauan Riau tahun 2016-2021.

Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan yang dilengkapi

dengan indikator kinerja, kelompok sasaran yang harus dicapai serta

pendanaan indikatif yang diperlukan untuk mencapai indikator tersebut.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5

(lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021.

Bab VIII. Penutup

Bab ini menguraikan tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan

Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan


P a g e | II - 1



BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN,

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan,


2.1.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Daerah

Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7) adalah sebagai berikut :

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:

a. Sekretariat;

a. Sub Bagian Keuangan;

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

b. Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan;

a. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan I;

b. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan II;

c. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan III.

c. Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan

Kewilayahan;

a. Sub Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan

Kewilayahan I;

b. Sub Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan

Kewilayahan II;

c. Sub Bidang Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur,

dan Kewilayahan III.

P a g e | II - 2



d. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan

Daerah;

a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;

b. Sub Bidang Pengendalian dan evaluasi; dan

c. Sub Bidang Pelaporan Pembangunan.

e. Bidang Penelitian dan Pengembangan;

a. Sub Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan;

b. Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan;

c. Sub Bidang Litbang Inovasi dan Teknologi.

f. Kelompok Jabatan Fungsional Perencana.

P a g e | II - 3

Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

P a g e | II - 4



2.1.2 Tugas dan Fungsi

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai

tugas mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis dalam

penyusunan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian rencana

pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan

yang memuat penyusunan rencana pembangunan di bidang sosial,

budaya dan pemerintahan; perekonomian, SDA, infrastruktur dan

kewilayahan; melakukan perencanaan, evaluasi dan pelaporan

pembangunan daerah; penelitian dan pengembangan; data dan analisis

pembangunan; serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas

pembantuan yang diserahkan Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi Keuangan; Umum dan

Kepegawaian; serta Perencanaan dan Evaluasi;

b. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan

pengendalian serta pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan

daerah di bidang sosial, budaya dan pemerintahan;

c. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan

pengendalian serta pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan

daerah di bidang ekonomi, SDA, infrastruktur, dan kewilayahan;

d. Perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan

pengendalian serta pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan

pelaporan pembangunan daerah;

e. Perumusan kebijakan teknis dan koordinasi penelitian dan

pengembangan;

f. Pelaksanaan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu di

bidang data dan analisis pembangunan;

g. Perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan penyusunan

rencana pembangunan jangka panjang daerah;

h. Perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan penyusunan

rencana pembangunan jangka menengah daerah;

P a g e | II - 5



i. Perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan penyusunan

rencana pembangunan tahunan daerah;

j. Pengoordinasian dan sikronisasi hasil forum-forum perencanaan

pembangunan dalam rangka sinergi antara dokumen perencanaan

jangka pendek, menengah dan panjang, serta sinkronisasi dan

harmonisasi dengan dokumen Rencana Tata Ruang;

k. Pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan daerah

Kabupaten/Kota;

l. Perumusan kebijakan hasil monitoring, evaluasi dan pengendalian

dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan

Kabupaten/Kota;

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur.

Uraian tugas dan fungsi pada masing-masing bidang dan

sekretariat adalah sebagai berikut.

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan

tugas-tugas Bagian Umum, Kepegawaian; Perencanaan dan

Evaluasi; serta urusan Keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program kerja kesekretariatan;

b. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan program-program kerja

badan;

c. Pengoordinasian dukungan teknis dan ketatalaksanaan

penyelenggaraan Musrenbang, RPJPD, RPJMD dan RKPD;

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja badan;

e. Pelaksanaan, pembinaan dan penataan administrasi

kepegawaian, pengembangan Sumber Daya Manusia, organisasi

dan tata laksana;

P a g e | II - 6



f. Pelaksanaan ketatausahaan, kerjasama, hubungan masyarakat;

arsip dan dokumentasi; perlengkapan dan urusan rumah tangga

badan; serta pengelolaan keuangan badan; dan

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Badan.

2. Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan

Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan

mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis

perencanaan pembangunan bidang sosial, budaya, dan

pemerintahan, serta melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan,

dan pengendalian dalam pelaksanaan perencanaan program

kegiatan pembangunan bidang sosial budaya dan pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang

Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan menyelenggarakan

fungsi:

a. Mengkoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di Bidang

Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;

b. Mengkoordinasikan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan

Rencana Kerja Perangkat Daerah di Bidang Perencanaan Sosial

Budaya dan Pemerintahan;

c. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD

dan RKPD di Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan

Pemerintahan;

d. Mengkoordinasikan Tindak Lanjut Kesepakatan dengan DPRD

terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di Bidang Perencanaan Sosial


e. Mengkoordinasikan Tindak Lanjut Kesepakatan dengan DPRD

terkait APBD di Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan

Pemerintahan;

P a g e | II - 7



f. Mengkoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan

Perangkat Daerah Provinsidi Bidang Perencanaan Sosial Budaya

dan Pemerintahan;

g. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi

Kegiatan K/L di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bidang


h. Mengkoordinasikan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat

untuk Prioritas Nasional di Bidang Perencanaan Sosial Budaya

dan Pemerintahan;

i. Mengkoordinasikan Tindak Lanjut Kesepakatan Bersama

Kerjasama Antar Daerah di Bidang Perencanaan Sosial Budaya

dan Pemerintahan;

j. Mengkoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada

Perangkat Daerah Provinsi di Bidang Perencanaan Sosial


k. Mengkoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada

Perangkat Daerah (Barenlitbang) Kabupaten/Kota di Bidang


l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala

sebagai bahan evaluasi di Bidang Perencanaan Sosial Budaya

dan Pemerintahan;

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Badan.

3. Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan

Kewilayahan

Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur Dan,

Kewilayahan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan

teknis perencanaan pembangunan bidang Perencanaan

Perekonomian, SDA, Infrastruktur Dan, Kewilayahan dan

melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengendalian

dalam pelaksanaan perencanaan program kegiatan pembangunan

P a g e | II - 8



bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan

Kewilayahan.


Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan

menyelenggarakan fungsi:

a. mengoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang

Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan

Kewilayahan;

b. mengoordinasikan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan

Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan;

c. mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD

dan RKPD Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA,

Infrastruktur, dan Kewilayahan;

d. mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD

terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Perencanaan

Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan;

e. mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD

terkait APBD Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA,


f. mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan

Perangkat Daerah Provinsi Bidang Perencanaan Perekonomian,

SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan;

g. mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi

Kegiatan K/L di Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang


Kewilayahan;

h. mengoordinasikan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk

Prioritas Nasional Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA,


P a g e | II - 9



i. mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama

Kerjasama Antar Daerah Bidang Perencanaan Perekonomian,


j. mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada

Perangkat Daerah Provinsi Bidang Perencanaan Perekonomian,


k. mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada

Perangkat Daerah (Barenlitbang) Kabupaten/Kota Bidang


Kewilayahan;

l. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala sub bidang

melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat Bidang


Kewilayahan;

m. mengoordinasikan dan sikronisasi hasil forum-forum perencanaan

pembangunan dalam rangka sinergi antara dokumen

perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang, serta

sinkronisasi dan harmonisasi dengan dokumen Rencana Tata

Ruang;

n. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala

sebagai bahan evaluasi Bidang Perencanaan Perekonomian,


o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Badan.

4. Bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan

Daerah

Bidang Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan

Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis

perencanaan pembangunan daerah dan melaksanakan koordinasi,

fasilitasi dan pembinaan dalam pelaksanaan perencanaan program

P a g e | II - 10



kegiatan pembangunan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan program pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang

Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah

menyelenggarakan fungsi:

d. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan

pembangunan daerah;

e. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;

f. melakukan pengumpulan dan analisasi data perencanaan

pembangunan daerah;

g. pengintegrasian dan harmonisasi program-program

pembangunan di daerah;

h. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian,

evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah;

i. mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan

kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;

j. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan

pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan

daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;

k. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan

tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar

program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan

daerah;

l. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah

berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan

pembangunan;

m. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan

pembangunan daerah;

n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan

pembangunan daerah;

o. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan

pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;

P a g e | II - 11



p. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program

pembangunan daerah; dan

q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas

melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

pemerintahan daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.


Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan

pemerintahan provinsi;

b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan

pengembangan pemerintahan provinsi;

c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan

provinsi;

d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan

daerah provinsi;

e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;

f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan

penelitian dan pengembangan di provinsi;

g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian,

pengembangan dan pendataan lingkup pemerintahan provinsi;

h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah

provinsi;

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan teknis dibidang keahliannya masing-masing;

P a g e | II - 12



2.2 Sumber Daya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

2.2.1. Sumberdaya Manusia

Jumlah pegawai di Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Bidang

di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017

No Bidang Jenis Kelamin Jumlah SDM

Pria Wanita PNS Non PNS

1. Kepala Badan Perencanaan dan Litbang

1 1

2. Jabatan Fungsional 4 4

3. Sekretariat 18 23 21 20

4. Bidang Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah

11 4 12 3

5. Bidang Perencanaan Perekonomian SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan

11 8 16 3

6. Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan

11 5 12 4

7. Bidang Penelitian dan Pengembangan

15 10 14 11

JUMLAH 71 50 80 41

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017

No Tingkat Pendidikan Jumlah

1. SD 3

2. SMP Sederajat 3

3. SMA Sederajat 17

4. D3 13

5. D4 2

6. S1 63

7. S2 20

7. S3 0

P a g e | II - 13



Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan


No Golongan Jumlah

1. Golongan II 9

2. Golongan III 61

3. Golongan IV 10

2.2.2. Sarana Penunjang/Asset

Jumlah sarana penunjang pelayanan di Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat

pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4 Jumlah Sarana Penunjang Pelayanan


No Sarana Prasarana Satuan Jumlah Kondisi

Baik Sedang Buruk 1 Bangunan Data Centre unit 1 1 - -

2 Instalasi Listrik unit 1 1 - -

3 Jaringan + Server 1 - 1 -

4 Komputer PC unit 58 48 - 10

5 Laptop/Notebook unit 108 76 20 22

6 Printer unit 106 62 20 24

7 Scanner unit 2 2 - -

8 Peralatan Jaringan

Lainnya

31 25 5 1

9 CCTV unit 9 6 3 -

10 Screen Infocus unit 13 4 9 -

11 Alat Pemadam

Kebakaran

unit 1 - - 1

12 Kendaraan Roda 2 unit 12 12 - -

13 Kendaraan Roda 4 unit 13 8 4 1

P a g e | II - 14



No Sarana Prasarana Satuan Jumlah Kondisi

Baik Sedang Buruk 14 Lemari unit 77 64 13 -

15 Lemari Besi unit 14 11 3 -

16 Filling Kabinet/Rak Besi unit 19 10 9 -

17 Brankas unit 1 1 - -

18 Mesin Penghancur

Kertas

unit 12 6 - 6

19 White Board unit 1 1 - -

20 Proyektor unit 6 6 - -

21 Wallpaper unit 18 15 - 3

22 Genset unit 1 1 - -

23 Kursi Rapat unit 85 50 14 21

24 Kursi Kerja unit 130 118 - 12

25 Meja Kerja unit 114 93 21

26 Sofa unit 12 11 - 1

27 Kulkas unit 8 - 8 -

28 Ac Sentral unit 2 2 - -

29 Ac Spilt unit 28 11 - 17

30 Televisi unit 22 20 1 1

31 Sound System unit 27 26 1 -

32 Unit Power Supply (UPS) unit 17 11 - 6

33 Kamera unit 13 8 - 5

34 Dispenser unit 6 6 - -

35 Handycam unit 3 3 - -

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan

2.3.1. Capaian Indikator Kinerja Renstra

Berdasarkan evaluasi hasil Renstra Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah tahun 2011-2015, diketahui bahwa target kinerja

sasaran renstra yang harus dicapai pada tahun 2011-2015 terdiri dari 13

indikator kinerja. Capaian sampai dengan tahun 2015, sebanyak 12

indikator kinerja telah mencapai target, ditandai capaian kinerja yang

P a g e | II - 15



melebihi target Renstra. Terdapat 1 indikator yang tidak dapat dicapai

yaitu Persentase keselarasan program/kegiatan antara RPJMD Provinsi

dan RTRW Provinsi. Hal ini disebabkan RTRW Provinsi Kepulauan Riau

yang sampai dengan akhir tahun 2015 ini belum ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

Dari data evaluasi Renstra yang ada, dapat diketahui beberapa

hal sebagai berikut:

a. Keselarasan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010-2015

yang terdapat di RKPD Provinsi sudah sangat baik, artinya

penyusunan RKPD selalu memperhatikan dokumen RPJMD,

sehingga dalam penentuan prioritas pembangunan tidak

menyimpang dari RPJMD. Hal yang diperhatikan meliputi tujuan dan

sasaran RPJMD, indikator RPJMD, dan program dan kegiatan

RPJMD.

b. Keselarasan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010-2015

dengan Renstra PD Provinsi sudah baik. Namun demikian sebagai

catatan perlu upaya perbaikan kualitas dokumen RPJMD sehingga

dapat dijabarkan kedalam Renstra PD secara lebih terarah.

c. Keselarasan RKPD Provinsi Kepulauan Riau dengan Renja PD

sudah baik. Namun demikian kualitas dokumen RKPD perlu

ditingkatkan dengan memperhatikan RPJMD Provinsi yang

penyusunannya akan lebih baik.

d. Keselarasan Penetapan Kinerja Provinsi dengan Perjanjian Kinerja

PD Provinsi sudah baik. Namun demikian penetapan indikator kinerja

perlu diperbaiki agar ada keselarasan.

e. Keselarasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi dengan IKU PD

sudah baik. Walaupun demikian perlu ada perbaikan Indikator

Kinerja Utama Provinsi Kepri dengan mengacu pada indiikator yang

tercantum dalam RPJMD agar selaras dan tidak menyulitkan PD

dalam pengukurannya.

f. Persentase keselarasan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun

2010-2015 dengan RPJMN Tahun 2010-2014 sudah baik. Namun

P a g e | II - 16



demikian perlu ada perbaikan dalam penyusunan RPJMD tahun

2016-2021 agar selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMN tahun

2015-2019, termasuk target-target kinerja yang ditetapkan

pemerintah pusat untuk dicapai Provinsi Kepulauan Riau.

g. Keselarasan RKPD Provinsi dan RKP sudah baik. Namun demikian

perlu ada perbaikan kualitas RKPD Provinsi agar lebih mengarah

pada penentuan prioritas pembangunan daerah yang mengarah

pada pencapaian target-target RPJMD.

h. Keselarasan program/kegiatan antara RPJMD Provinsi dan RTRW

Provinsi belum dapat dicapai karena RTRW Provinsi Kepulauan Riau

belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga tidak dapat

dijadikan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi keselarasan.

i. Keselarasan usulan kelompok masyarakat dalam Musrenbang yang

diakomodir sudah baik. Namun demikian sebagai catatan banyak

usulan masyarakat dalam Musrenbang yang tidak dapat diakomodir,

sehingga perlu terus ditingkatkan perbaikan dalam penentuan fokus

prioritas pembangunan daerah.

j. Pelaksanaan program yang selaras dengan perencanaan sudah

baik, namun sebagai catatan masih ada beberapa program yang

tidak mengarah pada pencapaian target-target RPJMD.

k. Evaluasi dan monitoring yang selaras dengan SOP sudah baik.

Namun indikator ini kurang begitu jelas dalam pengukuran

kinerjanya.

l. Keselarasan PD yang datanya terintegrasi dengan data Bappeda

sudah baik. Walaupun demikian, berkaitan dengan data untuk

kepentingan perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan

daerah perlu disusun database kinerja pembangunan daerah yang

dapat dimanfaatkan secara optimal dalam penyusunan dan evaluasi

RPJMD dan evaluasi RKPD.

Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD tahun 2011-2015, diketahui

bahwa pencapaian target indikator urusan perencanaan pembangunan

ditunjukkan oleh sebanyak 5 indikator kinerja RPJMD. Dari sebanyak 5

P a g e | II - 17



indikator tersebut, sampai dengan tahun 2015 diketahui semuanya

sejumlah 5 indikator berstatus telah tercapai. Secara rinci pencapaian

kinerja indikator urusan perencanaan pembangunan dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel 2.5 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan

Target Kinerja akhir

RPJMD

Capaian Status

Capaian 2011 2012 2013 2014 2015

1) Agenda Fasilitas penyusunan kebijakan bidang perekonomian

kali 9 7 7 8 9 9

2) Agenda Koordinasi dan singkronisasi bidang perekonomian

kali 8 5 6 8 8 8

3) Agenda fasilitasi kerjasama bidang perekonomian

kali 6 3 4 5 5 6

4) Penyusunan statistik perekonomian daerah

paket buku

2 2 2 2 2 2

5) Analisis dan Studi tentang perekonomian daerah

paket buku

3 3 3 3 4 4

Sebagai catatan atas indikator yang ditetapkan dalam RPJMD,

ditemui ketidakjelasan atas definisi indikator sehingga menyulitkan dalam

pengisiannya. Indikator agenda koordinasi tidak ada penjelasan spesifik,

satu kegiatan yang bersifat koordinatif dihitung satu kali ataukah melihat

agenda dalam kegiatan itu. Tentunya dalam RPJMD dan renstra Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan perlu disusun indikator

kinerja yang lebih tepat dan terukur sehingga menggambarkan kinerja

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

P a g e | II - 18



2.3.2. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

Berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra

Bappeda, terdapat sebanyak 246 kegiatan yang direncanakan dalam

Renstra. Dari sebanyak 246 kegiatan tersebut, sebanyak 237 kegiatan

Renstra yang sampai dengan tahun 2015 mencapai target Renstra, dan

sejumlah 8 kegiatan tidak tercapai karena tidak dianggarkan/

keterbatasan anggaran pada tahun 2015. Sebanyak 8 kegiatan yang

tidak dapat mencapai target Renstra yaitu sebagai berikut:

a. Pengadaan Lift Kantor

b. Kerjasama Pengembangan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

c. Penyusunan dan Publikasi Data Informasi Statistik Provinsi Kepulauan

Riau Tahun 2014 - 2015

d. Konsolidasi data bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dan

LH Provinsi Kepri

e. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin)

f. Fasilitasi Koordinasi Program Pengembangan Perekonomian dan

Sumber Daya Alam

g. Analisis dan Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

RPJM Provinsi Kepulauan Riau

h. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana

Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Strategis Provinsi di Pulau

Dompak.

Selain itu pada tahun 2015 terdapat kegiatan yang tidak

tercantum dalam Renstra Bappeda, yaitu:

1. Evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan provinsi kepri

tahun 2010-2015.

2. Peningkatan peranan kelembagaan TKPK Prov Kepri.

3. Penyebarluasan informasi program pengentasan kemiskinan dan

peningkatan kapasitas aparatur pelaksana TKPK prov kepri.

4. Sosialisasi Festival Rakyat Kepri.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan keselarasan

kegiatan APBD dan renja Bappeda terhadap Renstra tergolong baik,

P a g e | II - 19



namun ada 8 kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Renja dan APBD,

serta sejumlah 4 kegiatan yang dilaksanakan pada APBD tahun 2015

namun tidak direncakan dalam Renstra.

Secara rinci pencapaian target masing-masing kegiatan yang

dilaksanakan dalam Renstra Bappeda tahun 2011-2015 dapat dilihat

pada tabel berikut.

P a g e | II - 20

Revisi Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan


Tabel 2.6 Capaian Target Kegiatan Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015

No Program/ Kegiatan

Satuan Target Kinerja dan Pendanaan

2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s/d 2015

% Capaian

Pagu Dana TA.2011

Pagu Dana TA.2012

Pagu Dana TA.2013

Pagu Dana TA.2014

Pagu Indikatif TA.2015

Pagu Anggaran Perubahan APBD 2015

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan 5 1 1 1 1 1 1 5 100

6.987.875.000 1.211.975.000 1.350.000.000 1.455.700.000 1.473.700.000 1.496.500.000 1.576.130.000 7.067.505.000

2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan 1 1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur


Aparatur


Aparatur

1 100

488.255.000 488.255.000 0 0 0 0 - 488.255.000

3 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Kegiatan 5 1 1 1 1 1 1 5 100

5.727.700.000 349.200.000 319.200.000 475.200.000 584.100.000 592.350.000 592.020.000 2.319.720.000

4 Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran

Kegiatan 5 1 1 1 1 1 1 5 100

19.760.739.300 3.973.900.000 3.849.730.300 4.059.900.000 3.877.209.000 4.000.000.000 3.687.993.000 19.448.732.300

Jumlah anggaran 32.964.569.300 6.023.330.000 5.518.930.300 5.990.800.000 5.935.009.000 6.088.850.000 5.856.143.000 29.324.212.300

-

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Unit 10 UNIT @2 Roda 4; 8 Roda 2

10 unit @2 Roda

4; 8 Roda 2 100

1.732.000.000 282.000.000 0 1.450.000.000 0 0 - 1.732.000.000

6 Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor

Kegiatan

4 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

1 1 1 1 1 4 100

3.491.500.000 1.032.000.000 1.903.500.000 556.000.000 519.650.000 199.000.000 3.690.500.000

7 Pengadaan Lift Kantor

kali 1

1

- 0

950.000.000 0 0 0 0 950.000.000

-

P a g e | II - 21





2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015


Anggaran s/d 2015

% Capaian

Pagu Dana TA.2011

Pagu Dana TA.2012

Pagu Dana TA.2013

Pagu Dana TA.2014



Jumlah anggaran 6.173.500.000 282.000.000 1.032.000.000 3.353.500.000 556.000.000 1.469.650.000 199.000.000 5.422.500.000

III Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

-

8 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

kali 5 1 1 1 1 1 1 5 100

135.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 35.000.000 40.000.000 140.000.000

9 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah

kali 3

1 1 Program perencanaan

pembangunan daerah

1 1 3 100

1.350.000.001

450.000.000 450.000.000

450.000.000 400.000.000 1.300.000.000

10 Penyusunan SOP kali 1

1

1 100

100.000.000

100.000.000 0

100.000.000

11 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

kali 2

1 1 1 2 100

195.000.000

75.000.000 120.000.000 125.000.000 200.000.000

12 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Masa Jabatan Kepala Daerah

kali 1

1 1 1 100

750.000.000

750.000.000 650.000.000 650.000.000

Jumlah Anggaran 2.530.000.001 25.000.000 475.000.000 575.000.000 100.000.000 1.355.000.000 1.215.000.000 2.390.000.000

IV Program Kerjasama Pembangunan

-

13 Kerjasama Pengelolaan dan Pengembangan Selat Karimata

kali 5

- 0

2.200.000.000 300.000.000 275.000.000 325.000.000 750.000.000 550.000.000 363.400.000 2.013.400.000

P a g e | II - 22





2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015


Anggaran s/d 2015

% Capaian

Pagu Dana TA.2011

Pagu Dana TA.2012

Pagu Dana TA.2013

Pagu Dana TA.2014



14 Pelaksanaan Kerjasama IMT-GT

kali 1 1

1 100

250.000.000 250.000.000

250.000.000

15 Penyelenggaraan Sekretariat Bersama Komite Pendidikan Forum Gubernur Se-Wilayah Sumatera

kali 1 1

1 100

375.000.000 375.000.000

375.000.000

16 Pelaksanaan Kerjasama Sosek Malindo Tahun 2012

kali 1

1

1 100

500.000.000

500.000.000

500.000.000

17 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Gubernur se-Sumatra

kali 4

1 1 1 1 1 4 100

1.450.000.001

275.000.000 325.000.000 500.000.000 350.000.000 271.000.000 1.371.000.000

18 Kerjasama Pembangunan Antar Provinsi Kepulauan

kali 1

1

1 100

275.000.000

275.000.000

275.000.000

19 Kerjasama Perencanaan Pengelolaan Wilayah Perbatasan

kali 2

1 1

2 100

550.000.000

275.000.000 275.000.000

550.000.000

20 Kerjasama Pengembangan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

kali 1

1

- 0

500.000.000

500.000.000

-

Jumlah Anggaran 6.100.000.001 925.000.000 1.600.000.000 925.000.000 1.250.000.000 1.400.000.000 634.400.000 5.334.400.000

V Program pengembangan data/informasi

21 Penyusunan Data dan Informasi Gender di Provinsi Kepulauan Riau

kali 1 1

1 100

200.000.000 200.000.000

200.000.000

22 Penyusunan Kepulauan Riau

kali 1 1

1 100

350.000.000 350.000.000

350.000.000

P a g e | II - 23





2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015


Anggaran s/d 2015

% Capaian

Pagu Dana TA.2011

Pagu Dana TA.2012

Pagu Dana TA.2013

Pagu Dana TA.2014



Dalam Angka Tahun 2010

23 Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011

kali 1 1

1 100

200.000.000 200.000.000

200.000.000

24 Prosiding Hasil Penelitian dan Kajian Pembangunan di Provinsi Kepri Tahun 2005-2010

kali 1 1

1 100

250.000.000 250.000.000

250.000.000

25 Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN)

kali 1 1

1 100

200.000.000 200.000.000

200.000.000

26 Pembuatan Website Bappeda

kali 1 1

1 100

75.000.000 75.000.000

75.000.000

27 Analisis Tabel Input Output

kali 1 1

1 100

300.000.000 300.000.000

300.000.000

28 Penyusunan dan Publikasi IPM Provinsi Kepri 2010

kali 1 1

1 100

350.000.000 350.000.000

350.000.000

29 Penyusunan dan Publikasi PDRB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010

kali 1 1

1 100

350.000.000 350.000.000

350.000.000

30 RAD Percepatan dan Perluasan Ekonomi Provinsi Kepri 2011-2014

kali 1 1

1 100

500.000.000 500.000.000

500.000.000

31 Percepatan dan Penyediaan serta Publikasi Data Statistik Provinsi

kali 1 1 1

2 200

403.000.000

403.000.000

403.000.000

P a g e | II - 24





2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015


Anggaran s/d 2015

% Capaian

Pagu Dana TA.2011

Pagu Dana TA.2012

Pagu Dana TA.2013

Pagu Dana TA.2014



Kepulauan Riau Tahun 2011-2012

32 Pemeliharaan dan Updating Informasi website Bappeda Provinsi Kepri

kali 2

1

1

2 100

275.000.000

75.000.000

200.000.000

275.000.000

33 Pembuatan Sistem Pusat Data ( Data Base ) Pembangunan Provinsi Kepri Berbasis Online

kali 1

1

1 100

6.345.000.000

6.345.000.000

6.345.000.000

34 Konsultasi Penyusunan Struktur Basis Data Dasar Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

kali 1

1

1 100

500.000.000

500.000.000

500.000.000

35 Blueprint Aplikasi Portal Informasi

kali 2

1

1

2 100

1.100.000.000

450.000.000

650.000.000

1.100.000.000

36 Penyusunan dan Publikasi Data Statistik Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012-2013

kali 2

1 1

2 100

600.000.000

350.000.000 250.000.000

600.000.000

37 Penguatan dan Pengembangan Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah

kali 1

1

1 100

400.000.000

400.000.000

400.000.000

38 Penyusunan Perhitungan Angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan

kali 1

1

1 100

300.000.000

300.000.000

300.000.000

P a g e | II - 25





2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015


Anggaran s/d 2015

% Capaian

Pagu Dana TA.2011

Pagu Dana TA.2012

Pagu Dana TA.2013

Pagu Dana TA.2014



Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

39 Kajian Penyusunan Analisis Proses Bisnis dalam rangka Reformasi pemerintahan Provinsi kepri

kali 1

1

1 100

500.000.000

500.000.000

500.000.000

40 Kajian Penyusunan Arsitektur Enterprise dalam Rangka Mendukung Data Kelola Informasi pemerintah Provinsi Kepri

kali 1

1

1 100

500.000.000

500.000.000

500.000.000

41 Peningkatan Jaringan data Spasial Daerah dalam mendukung Basis Data Dasar Pemerintah Provinsi Kepri

kali 1

1

1 100

500.000.000

500.000.000

500.000.000

42 Pengembangan Gudang Data dalam mendukung Sistem Informasi Eksekutif Pemerintah Provinsi Kepri

kali 1

1

1 100

500.000.000

500.000.000

500.000.000

43 Pengembangan Pilot Project Integrasi Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri

kali 1

1

1 100

500.000.000

500.000.000

500.000.000

44 Pengembangan Pilot Project Integrasi Basis data dalam rangka mendukung

kali 1

1

1 100

500.000.000

500.000.000

500.000.000

P a g e | II - 26





2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015


Anggaran s/d 2015

% Capaian

Pagu Dana TA.2011

Pagu Dana TA.2012

Pagu Dana TA.2013

Pagu Dana TA.2014



pengembangan basis data daerah

45 Pengembangan grand design sistem pengendalian internal pemerintah dalam rangka penerapan PP no. 60 Tahun 2008

kali 1

1

1 100

500.000.000

500.000.000

500.000.000

46 Pengembangan sistem dan prosedur manajemen resiko dalam rangka penerapan PP no 60 Tahun 2008

kali 1

1

1 100

500.000.000

500.000.000

500.000.000

47 DED perencanaan sistem informasi perikanan untuk nelayan

kali 1

1

1 100

500.000.000

500.000.000

500.000.000

48 Kajian Penyelarasan Mastreplan E-Government Pemerintah Provinsi Kepri

kali 1

1

1 100

545.000.000

545.000.000

545.000.000

49 Pengembangan Aplikasi Portal Integrasi Informasi Pemerintah Provinsi Kepri

kali 1

1

1 100

550.000.000

550.000.000

550.000.000

50 Pengembangan Aplikasi Gudang Data dan Analisa Data Dalam Rangka Mendukung Aplikasi Sistem Informasi Eksekutif Pemerintah Provinsi Kepri

kali 1

1

1 100

525.000.000

525.000.000

525.000.000

P a g e | II - 27





2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015


Anggaran s/d 2015

% Capaian

Pagu Dana TA.2011

Pagu Dana TA.2012

Pagu Dana TA.2013

Pagu Dana TA.2014



51 Pengembangan Infrastruktur Jaringan Data Spasial Daerah

kali 1

1

1 100

550.000.000

550.000.000

550.000.000

52 Implementasi Grand Design SPIP Sesuai PP No.60 Tahun 2008 Pada Bappeda Provinsi Kepri

kali 1

1

1 100

530.000.000

530.000.000

530.000.000

53 Implementasi Penerapan Aktivitas Pengendalian Sesuai PP No.60 Tahun 2008 Pada Bappeda Provinsi Kepri

kali 1

1

1 100

525.250.000

525.250.000

525.250.000

54 Pengadaan Software Aplikasi Tata Kelola Pemerintah Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Pengendalian Internal dan Manajemen Resiko

kali 1

1

1 100

1.950.000.000

1.950.000.000

1.950.000.000

55 Pengadaan Perangkat Keras dan Lunak Keamanan Data Sesuai ISO 27000

kali 1

1

1 100

995.000.000

995.000.000

995.000.000

56 Penguatan Kelembagaan Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Kepri

kali 1

1

1 100

250.000.000

250.000.000

250.000.000

57 Pengembangan kali 1

1

1 100

P a g e | II - 28





2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015


Anggaran s/d 2015

% Capaian

Pagu Dana TA.2011

Pagu Dana TA.2012

Pagu Dana TA.2013

Pagu Dana TA.2014



Pengelolaan Peraga Data Dinamis Provinsi Kepri

150.000.000

150.000.000

150.000.000

58 Kajian dan Analisa Sumber Daya Manusia (IPM) Provinsi Kepri Tahun 2005-2013

kali 1

1

1 100

400.000.000

400.000.000

400.000.000

59 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Publikasi Data dan Hasil-hasil Kajian

kali 1

1

1 100

250.000.000

250.000.000

250.000.000

60 Koordinasi dan Akselerasi Program Kerja Bidang Pendataan se-Provinsi Kepulauan Riau

kali 1

1 1 1 100

350.000.000

350.000.000 298.000.000 298.000.000

61 Implementasi dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Provinsi Kepulauan Riau sesuai Permendagri No.8 2014

kali 1

1 1 1 100

400.000.000

400.000.000 320.000.000 320.000.000

62 Digitasi Data Penerima RTLH Berbasis Geospasial di Kabupaten Bintan, Kota Tanjungpinang dan Kota Batam

kali 1

1 1 1 100

1.075.000.000

1.075.000.000 1.275.000.000 1.275.000.000

63 Peningkatan kompetensi pengelolaan data dan informasi bagi

kali 1

1 1 1 100

350.000.000

350.000.000 200.000.000 200.000.000

P a g e | II - 29





2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015


Anggaran s/d 2015

% Capaian

Pagu Dana TA.2011

Pagu Dana TA.2012

Pagu Dana TA.2013

Pagu Dana TA.2014



staf Bappeda Provinsi Kepulauan Riau

64 Penyusunan dan Publikasi Data Informasi Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 - 2015

kali 1

1

-

300.000.000

300.000.000

-

65 Pengembangan, Pengelolaan dan Publikasi Basis Data/Informasi Pembangunan Daerah Berabasis IT

kali 1

1 1 1 100

350.000.000

350.000.000 266.906.000 266.906.000

66 Konsolidasi data bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dan LH Provinsi Kepri

kali 1

1

-

1.014.000.000

1.014.000.000

-

67 Penyusunan Buku Statistik Maritim Provinsi Kepri 2010-2015

kali 1

1 1 1 100

200.000.000

200.000.000 200.000.000 200.000.000

Jumlah anggaran 27.857.250.000 2.775.000.000 7.773.000.000 5.200.000.000 8.070.250.000 4.039.000.000 2.559.906.000 26.378.156.000

VI Program perencanaan pembangunan daerah

-

67 Penyusunan RKPD kali 5 1 1 1 1 1 1 5 100

2.800.000.000 550.000.000 450.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 2.800.000.000

68 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

kali 5 1 1 1 1 1 1 5 100

4.775.000.000 950.000.000 950.000.000 950.000.000 950.000.000 975.000.000 948.500.000 4.748.500.000

69 Fasilitasi kali 5 1 1 1 1 1 1 5 100

P a g e | II - 30





2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015


Anggaran s/d 2015

% Capaian

Pagu Dana TA.2011

Pagu Dana TA.2012

Pagu Dana TA.2013

Pagu Dana TA.2014



Musrenbang Kab/Kota dan Nasional

2.245.000.000 450.000.000 495.000.000 400.000.000 400.000.000 500.000.000 400.000.000 2.145.000.000

70 Rapat Koordinasi Evaluasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Provinsi Kepri T.A 2011

kali 5 1 1 1 1 1 1 5 100

2.030.000.000 430.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 450.000.000 2.080.000.000

71 Evaluasi & Kajian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Prov. Kepri TA 2011

kali 5 1 1 1 1 1 1 5 100

3.750.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 700.000.000 800.000.000 700.000.000 3.650.000.000

72 Penyusunan Perubahan KUA & PPAS T.A 2011

kali 5 1 1 1 1 1 1 5 100

2.300.000.000 550.000.000 550.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 2.300.000.000

73 Penyusunan KUA & PPAS T.A 2012

kali 5 1 1 1 1 1 1 5 100

2.950.000.000 700.000.000 750.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 2.950.000.000

74 Koordinasi Pemantauan Hasil Usulan Musrenbang Provinsi Kepri 2011

kali 5 1 1 1 1 1 1 5 100

2.041.800.000 450.000.000 441.800.000 350.000.000 400.000.000 400.000.000

1.641.800.000

75 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Tahun 2011

kali 1 1

1 100

300.000.000 300.000.000

300.000.000

76 Sosialisasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015

kali 1 1

1 100

500.000.000 500.000.000

500.000.000

77 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang SPLH

kali 2 1 1

2 100

600.000.000 300.000.000 300.000.000

600.000.000

78 Evaluasi kali 5 1 1 1 1 1 1 5 100

P a g e | II - 31





2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015


Anggaran s/d 2015

% Capaian

Pagu Dana TA.2011

Pagu Dana TA.2012

Pagu Dana TA.2013

Pagu Dana TA.2014



Pencapaian Keberhasilan Pembangunan Provinsi Kepri 2011

2.400.000.000 400.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 2.400.000.000

79 Penyusunan Mitigasi Kerusakan Garis Pantai dan Pulau-pulau Kecil di Batam, Bintan dan Karimun

kali 1 1

1 100

1.100.000.000 1.100.000.000

1.100.000.000

80 Studi Kelayakan Pendirian BUMD Perikanan dan Kelautan

kali 1 1

1 100

900.000.000 900.000.000

900.000.000

81 Penyusunan Masterplan Transportasi Laut

kali 1 1

1 100

900.000.000 900.000.000

900.000.000

82 DED Master Plan Infrastruktur Database di Pulau Dompak

kali 1 1

1 100

500.000.000 500.000.000

500.000.000

83 Pemetaan Potensi Arus Laut Untuk Pembangkit Listrik di Daerah Batam, Bintan dan Karimun

kali 1 1

1 100

900.000.000 900.000.000

900.000.000

84 Kajian Sumber Daya Air

kali 1 1

1 100

300.000.000 300.000.000

300.000.000

85 Fasilitasi dan Konsultasi RPJMD Kab/Kota

kali 1 1

1 100

150.000.000 150.000.000

150.000.000

86 Verifikasi Penyusunan Renstra SKPD

kali 1 1

1 100

500.000.000 500.000.000

500.000.000

87 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup

kali 1 1

1 100

425.674.000 425.674.000

425.674.000

P a g e | II - 32





2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015


Anggaran s/d 2015

% Capaian

Pagu Dana TA.2011

Pagu Dana TA.2012

Pagu Dana TA.2013

Pagu Dana TA.2014



Strategis (KLHS) RTRW Provinsi Kepri

88 Penerapan Sistem Perencanaan Daerah Provinsi Kepri 2012

kali 1 1

1 100

270.000.000 270.000.000

270.000.000

89 Perubahan RKPD Provinsi Kepri 2011

kali 5 1 1 1 1 1

4 80

1.950.000.000 400.000.000 400.000.000 350.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 1.950.000.000

90 In House Training Perencanaan

kali 1 1 1 1 1 1

4 400

350.000.000

350.000.000

350.000.000

91 Peningkatan dan Penguatan Peran dan Fungsi Kelitbangan Daerah

kali 1

1

1 100

253.000.000

253.000.000

253.000.000

92 Studi Peran Swasta Dalam Pembangunan Transportasi di Kepri

kali 1

1

1 100

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

93 Sosialisasi dan Rakor Seleksi Program Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK)

kali 1

1

1 100

189.038.900

189.038.900

189.038.900

94 Penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)

kali 1

1

1 100

280.000.000

280.000.000

280.000.000

95 Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT)

kali 1

1

1 100

260.000.000

260.000.000

260.000.000

96 Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN)

kali 1

-

260.000.000

260.000.000

260.000.000

97 Evaluasi kali 3

1 1 1

3 100

P a g e | II - 33





2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015


Anggaran s/d 2015

% Capaian

Pagu Dana TA.2011

Pagu Dana TA.2012

Pagu Dana TA.2013

Pagu Dana TA.2014



Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sesuai Dengan Inpres No. 3 Tahun 2010

1.200.000.000

400.000.000 400.000.000 400.000.000

1.200.000.000

98 Pembentukan Tim Pokja dan Koordinasi Pelaksanaan AMPL Di Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau

kali 1

1

1 100

289.147.000

289.147.000

289.147.000

99 Evaluasi Paruh Waktu RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015

kali 1

1

1 100

450.000.000

450.000.000

450.000.000

100 Evaluasi Pola Distribusi Usulan Dan Pendanaan Pembangunan Daerah 2013 Di Provinsi Kepulauan Riau

kali 1

1

1 100

400.000.000

400.000.000

400.000.000

101 Kajian Analisis Isu Strategis Usulan Dan Pendanaan Pembangunan Daerah 2013 Dalam Perencanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau

kali 1

1

1 100

400.000.000

400.000.000

400.000.000

102 Kajian Analisis Indikator Kinerja Dalam Kebijakan Perencanaan Provinsi Kepulauan

kali 1

1

1 100

400.000.000

400.000.000

400.000.000

P a g e | II - 34





2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015


Anggaran s/d 2015

% Capaian

Pagu Dana TA.2011

Pagu Dana TA.2012

Pagu Dana TA.2013

Pagu Dana TA.2014



Riau

103 Inventarisasi Infrastruktur Di Kota Batam

kali 1

1

1 100

441.705.000

441.705.000

441.705.000

104 Maket Gedung Gonggong

kali 1

1

1 100

200.000.000

200.000.000

200.000.000

105 Sinkronisasi program Pusat dan Daerah dalam mendukung Evaluasi Pelaksanaan UKPPD di Provinsi Kepulauan Riau

kali 2

1 1

2 100

1.500.000.000

750.000.000 750.000.000

1.500.000.000

106 Kajian Peran Bappeda dan SKPD Provinsi dalam Pelaksanaan UKPPD di provinsi Kepri

kali 1

1

1 100

600.000.000

600.000.000

600.000.000

107 Kajian Pengembangan Keterkaitan Antar Daerah dalam Efektifitas Penentuan Program di provinsi Kepri

kali 1

1

1 100

750.000.000

750.000.000

750.000.000

108 Kebijakan Perencanaan dalam Penentuan Prioritas Program dan Strategis di provinsi Kepulauan Riau

kali 2

1 1

2 100

1.200.000.000

600.000.000 600.000.000

1.200.000.000

109 Pelaksanaan dan Operasional Pelayanan data center

kali 3

1 1 1 1 3 100

3.931.480.000

814.500.000 1.559.000.000 1.557.980.000 1.357.980.000 3.731.480.000

110 Kajian Tingkat Kepuasan

kali 1

1

1 100

700.000.000

700.000.000

700.000.000

P a g e | II - 35





2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015


Anggaran s/d 2015

% Capaian

Pagu Dana TA.2011

Pagu Dana TA.2012

Pagu Dana TA.2013

Pagu Dana TA.2014



Masyarakat terhadap pelaksanaan program pembangunan di provinsi Kepri

111 Pameran Pembangunan

kali 2

1 1 1 2 100

200.000.000

100.000.000 100.000.000 147.500.000 247.500.000

112 Revisi Penyusunan Renstra SKPD

kali 1

1

1 100

25.000.000

25.000.000

25.000.000

113 Kajian Analisa Capaian Prioritas Pembangunan Daerah Dalam Mendukung Perencanaan di Prov Kepri

kali 1

1

1 100

700.000.000

700.000.000

700.000.000

114 Evaluasi Kebijakan Peran BAPPEDA dan SKPD Provinsi Dalam Pelaksanaan UKPPD Tahun 2013 di Provinsi Kepri

kali 1

1

1 100

600.000.000

600.000.000

600.000.000

115 Evaluasi Pelaksanaan Keterkaitan Program dan Antar Daerah di Provinsi Kepri

kali 1

1

1 100

700.000.000

700.000.000

700.000.000

116 Implementasi Manajemen Resiko Sesuai PP No.60 Tahun 2008 Pada Bappeda Provinsi Kepri

kali 1

1

1 100

530.000.000

530.000.000

530.000.000

117 Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung

kali 1

1

1 100

450.000.000

450.000.000

450.000.000

P a g e | II - 36





2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015


Anggaran s/d 2015

% Capaian

Pagu Dana TA.2011

Pagu Dana TA.2012

Pagu Dana TA.2013

Pagu Dana TA.2014



Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah

118 Penyusunan Rancangan Renstra Bappeda

kali 1

1 1 1 2 200

100.000.000

100.000.000 185.715.000 185.715.000

Jumlah anggaran 52.946.844.900 12.675.674.000 9.267.985.900 12.106.205.000 11.664.000.000 7.232.980.000 6.589.695.000 52.303.559.900

VII Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

-

119 Kajian Potensi Wilayah Pesisir di Kabupaten Karimun

kali 1

1

1 100

492.000.000

492.000.000

492.000.000

120 Penyusunan Masterplan Minapolitan Provinsi Kepri

kali 1

1

1 100

1.300.000.000

1.300.000.000

1.300.000.000

121 Penyusunan Masterplan Produk Unggulan Daerah Provinsi Kepri

kali 1

1

1 100

1.200.000.000

1.200.000.000

1.200.000.000

122 Sosialisasi dan Pelatihan Green Economy Bagi Stakeholders Di Provinsi Kepri.

kali 1

1

1 100

250.000.000

250.000.000

250.000.000

123 Monev Implementasi Provinsi MP3EI Provinsi Kepri

kali 2

1 1 1 2 100

1.325.000.000

750.000.000 575.000.000 744.600.000 1.494.600.000

124 Fasilitasi Koordinasi Program Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam

kali 1

1

-

500.000.000

500.000.000

-

P a g e | II - 37





2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015


Anggaran s/d 2015

% Capaian

Pagu Dana TA.2011

Pagu Dana TA.2012

Pagu Dana TA.2013

Pagu Dana TA.2014



125 Penyusunan Masterplan Pengembangan Pulau Mangkai Kabupaten Kepulauan Anambas Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Secara Terpadu

kali 1

1 1 1 100

525.000.000

525.000.000 538.000.000 538.000.000

126 Penyusunan Blue Print Pengembangan Blue Economy di Provinsi Kepulauan Riau

kali 1

1 1 1 100

615.000.000

615.000.000 744.000.000 744.000.000

Studi Pengembangan Hom Industry di Kota Batam

-

127 Kajian Populasi Ekosistem Pesisir Di Provinsi Kepulauan Riau

kali 1

1 1 1 100

725.000.000

725.000.000 500.000.000 500.000.000

Jumlah anggaran 6.932.000.000 0 492.000.000 0 3.500.000.000 2.940.000.000 2.526.600.000 6.518.600.000

VIII Program perencanaan sosial dan budaya

128 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PNPM Mandiri

kali 1 1

1 100

200.000.000 200.000.000

200.000.000

129 Koordinasi Perencanaan Pembangunan

kali 5 1 1 1 1 1 1 5 100

1.840.712.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 490.712.000 450.000.000 442.500.000 1.833.212.000

P a g e | II - 38





2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015


Anggaran s/d 2015

% Capaian

Pagu Dana TA.2011

Pagu Dana TA.2012

Pagu Dana TA.2013

Pagu Dana TA.2014



Bidang Perekonomian dan Sosial Budaya

130 Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Sosek Malindo

kali 1 1

1 100

350.000.000 350.000.000

350.000.000

131 Penyusunan Profil kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau

kali 1 1

1 100

350.000.000 350.000.000

350.000.000

132 Fasilitasi RAD Percepatan Pencapaian Target MDG'S Prov.Kepri

kali 1 1

1 100

150.000.000 150.000.000

150.000.000

133 Rakor Penyusunan Program Penanggulangan kemiskinan Daerah Provinsi Kepri Tahun 2011

kali 1 1

1 100

200.000.000 200.000.000

200.000.000

134 Pelatihan dan Pendampingan Teknis Analisis Penanggulangan Kemiskinan Kepada TKPK Daerah

kali 1 1

1 100

300.000.000 300.000.000

300.000.000

135 Laporan Pencapaian MDGs Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012

kali 3

1 1 1 1 1 4 133

1.800.000.000

200.000.000 500.000.000 500.000.000 600.000.000 436.625.000 1.636.625.000

136 Penyusunan Tabel Input Output 2011 dan Pelatihan Analisa Tabel IO Provinsi Kepri

kali 1

1

1 100

760.000.000

760.000.000

760.000.000

137 Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan

kali 2

1 1

2 100

720.000.000

420.000.000 300.000.000

720.000.000

P a g e | II - 39





2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015


Anggaran s/d 2015

% Capaian

Pagu Dana TA.2011

Pagu Dana TA.2012

Pagu Dana TA.2013

Pagu Dana TA.2014



Program Pengentasan Kemiskinan

138 Penyusunan Masterplan Percepatan Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau 2012-2025

kali 1

1

1 100

985.269.700

985.269.700

985.269.700

139 Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)

kali 3

1 1 1

3 100

900.000.000

150.000.000 350.000.000 400.000.000

900.000.000

140 Penyusunan RAD Pangan dan Gizi Provinsi Kepulauan Riau

kali 1

1

1 100

170.000.000

170.000.000

170.000.000

141 Evaluasi Masterplan Percepatan Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau 2012-2025

kali 1

1

1 100

850.000.000

850.000.000

850.000.000

142 Pelatihan Pro Planning Poor dan Budgeting (P3B)

kali 2

1 1

2 100

725.000.000

350.000.000 375.000.000

725.000.000

143 Fasilitasi, Asistensi dan penguatan Kelembagaan TKPKD Provinsi Kepulauan Riau

kali 3

1 1 1

2 67

3.670.000.000

1.700.000.000 985.000.000 985.000.000

2.685.000.000

144 Kajian Produk Unggulan Provinsi Kepulauan Riau

kali 1

1

1 100

750.000.000

750.000.000

750.000.000

145 Monev Pelaksaan kali 3

1 1 1 1 3 100

P a g e | II - 40





2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015


Anggaran s/d 2015

% Capaian

Pagu Dana TA.2011

Pagu Dana TA.2012

Pagu Dana TA.2013

Pagu Dana TA.2014



Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Kepulauan Riau 2011-2015

900.000.000

200.000.000 300.000.000 400.000.000 294.650.000 794.650.000

146 Pembuatan Data Bidang Perekonomian Dan Sosial Budaya

kali 1

1

1 100

200.000.000

200.000.000

200.000.000

147 Studi Perencanaan Penguat Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat

kali 1

1

1 100

200.000.000

200.000.000

200.000.000

148 Kajian Dampak Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau

kali 1

1

1 100

650.000.000

650.000.000

650.000.000

149 Laporan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Kepulauan Riau

kali 2

1 1 1 2 100

600.000.000

300.000.000 300.000.000 210.000.000 510.000.000

150 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2020

kali 1

1

1 100

600.000.000

600.000.000

600.000.000

151 Studi Pemberdayaan Gender Dalam

kali 1

1

1 100

350.000.000

350.000.000

350.000.000

P a g e | II - 41





2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015


Anggaran s/d 2015

% Capaian

Pagu Dana TA.2011

Pagu Dana TA.2012

Pagu Dana TA.2013

Pagu Dana TA.2014



Pengetasan Kemiskinan

152 Studi Perencanaan Identifikasi Ikon Provinsi Kepri

kali 1

1

1 100

500.000.000

500.000.000

500.000.000

153 Studi Kelayakan Pembangunan Museum Provinsi Kepri

kali 1

1

1 100

350.000.000

350.000.000

350.000.000

154 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2020

kali 1

1

1 100

600.000.000

600.000.000

600.000.000

155 Koordinasi Dan Evaluasi Pembangunan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015

kali 1

1 1 1 100

290.000.000

290.000.000 203.000.000 203.000.000

156 Koordinasi Dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015

kali 1

1 1 1 100

290.000.000

290.000.000 203.000.000 203.000.000

157 Study Perencanaan Kabupaten / Kota Sehat Provinsi Kepulauan Riau

kali 1

1 1 1 100

500.000.000

500.000.000 367.400.000 367.400.000

158 Updating, Diseminasi dan Online Data Base MDGs Provinsi Kepulauan Riau

kali 1

1 1 1 100

400.000.000

400.000.000 400.000.000 400.000.000

P a g e | II - 42





2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015


Anggaran s/d 2015

% Capaian

Pagu Dana TA.2011

Pagu Dana TA.2012

Pagu Dana TA.2013

Pagu Dana TA.2014



159 Study Inventarisasi Sastrawan Kepulauan Riau

kali 1

1 1 1 100

734.000.000

734.000.000 726.500.000 726.500.000

160 Implementasi Perencanaan Icon Provinsi Kepri

kali 1

1 1 1 100

680.000.000

680.000.000 550.800.000 550.800.000

161 Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni Pada Program Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau

kali 1

1 1 1 100

800.000.000

800.000.000 209.900.000 209.900.000

162 Workshop Pemantapan Basis Data Program Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau

kali 1

1 1 1 100

300.000.000

300.000.000 - -

163 Fasilitasi, Asistensi dan Pelaporan Simpadu Kemiskinan

kali 1

1 1 1 100

607.000.000

607.000.000 494.300.000 494.300.000

164 Fasilitasi 5 (lima) Tahun Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau

kali 1

1 1 1 100

2.000.000.000

2.000.000.000

-

a peningkatan peranan kelembagaan TKPK Prov Kepri

737.500.000 737.500.000 #DIV/0!

b Penyebarluasan informasi program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kapasitas aparatur pelaksana TKPK

518.000.000 518.000.000

P a g e | II - 43





2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015


Anggaran s/d 2015

% Capaian

Pagu Dana TA.2011

Pagu Dana TA.2012

Pagu Dana TA.2013

Pagu Dana TA.2014



prov kepri

c Sosialisasi Festival Rakyat Kepri

515.000.000 515.000.000 #DIV/0!

Jumlah anggaran 26.271.981.700 1.850.000.000 2.985.269.700 5.700.000.000 6.400.712.000 9.336.000.000 6.309.175.000 23.245.156.700 IX Program

Perencanaan Pemerintahan

515.000.000 515.000.000

165 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan

kali 4

1 1 1 1 1 4 100

1.550.000.004

300.000.000 300.000.000 500.000.000 450.000.000 312.100.000 1.412.100.000

166 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi

kali 1

1 1 1 1 1 4 400

200.000.000

200.000.000

200.000.000

167 Sosialisasi Perpres No. 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah PPK Provinsi Kepri Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2015

kali 1

1

1 100

300.000.000

300.000.000

300.000.000

168 Penyusunan Rencana Aksi Daerah PPK Provinsi Kepri

kali 2

1 1 1 2 100

650.000.001

300.000.000 350.000.000 398.893.600 698.893.600

P a g e | II - 44





2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015


Anggaran s/d 2015

% Capaian

Pagu Dana TA.2011

Pagu Dana TA.2012

Pagu Dana TA.2013

Pagu Dana TA.2014



Jangka Panjang Tahun 2015

169 Inisiasi Penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 - 2020

kali 1

1

1 100

650.000.000

650.000.000

650.000.000

170 Verifikasi dan Pemantapan Basis data Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau

kali 1

1

1 100

800.000.000

800.000.000

800.000.000

171 Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020

kali 1

1 1 1 100

1.250.000.000

1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000

a Evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan provinsi kepri tahun 2010-2015

654.300.000 654.300.000 #DIV/0!

Jumlah anggaran 5.400.000.005 0 500.000.000 600.000.000 2.250.000.000 2.050.000.000 2.615.293.600 5.965.293.600

X Program Pengembangan dan Penelitian Pembangunan

172 Kajian Penanganan Sampah di Provinsi Kepulauan Riau

kali 1

1

1 100

295.000.000

295.000.000

295.000.000

173 Studi Kelayakan Air Laut Menjadi Air Minum dengan Menggunakan Sinar Matahari

kali 1

1

1 100

700.000.000

700.000.000

700.000.000

P a g e | II - 45





2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015


Anggaran s/d 2015

% Capaian

Pagu Dana TA.2011

Pagu Dana TA.2012

Pagu Dana TA.2013

Pagu Dana TA.2014



174 Survei Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam Persepsi dan Penilaian Masyarakat

kali 1

1

1 100

332.000.000

332.000.000

332.000.000

175 Peningkatan dan Penguatan Peran serta Fungsi Kelitbangan Daerah

kali 1

1

1 100

250.000.000

250.000.000

250.000.000

176 Peningkatan Peran Dewan Riset Daerah (DRD) bagi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)

kali 1

1

1 100

650.000.000

650.000.000

650.000.000

177 Kajian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kepulauan Riau

kali 1

1

1 100

250.000.000

250.000.000

250.000.000

178 Penyusunan Konsep Dasar Profil Lengkap Sumber Daya Alam, Manusia Dan infrastruktur Provinsi Kepulauan Riau

kali 1

1

1 100

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

179 Survey Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam Persepsi dan Penilaian Masyarakat

kali 1

1

1 100

700.000.000

700.000.000

700.000.000

180 Operasional Dewan Riset Daerah Provinsi Kepri

kali 1

1

1 100

650.000.000

650.000.000

650.000.000

181 Studi Implementasi kali 1

1 1 1 100

P a g e | II - 46





2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015


Anggaran s/d 2015

% Capaian

Pagu Dana TA.2011

Pagu Dana TA.2012

Pagu Dana TA.2013

Pagu Dana TA.2014



Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada SKPD Provinsi Kepulauan Riau

500.000.000

500.000.000 500.000.000 500.000.000

Jumlah anggaran 5.827.000.000 0 1.327.000.000 2.650.000.000 1.350.000.000 500.000.000 500.000.000 5.827.000.000

XI Program Pengendalian Perencanaan Tata Ruang

-

182 Konsultasi dan Evaluasi Ranperda RTRW Provinsi Kepri di Kemendagri

kali 1 1

1 100

240.000.000 240.000.000

240.000.000

183 Fasilitasi Koordinasi Paduserasi Kawasan Hutan Provinsi Kepri

kali 2 1

1

2 100

400.000.000 200.000.000

200.000.000

400.000.000

184 Penyusunan Perencanaan Kota-Kota Modern di Provinsi Kepulauan Riau

kali 1

1

1 100

679.110.600

679.110.600

679.110.600

185 Penyusunan Pengelolaan Strategis Wilayah Kepulauan

kali 1

1

1 100

701.070.000

701.070.000

701.070.000

186 Rapat konsultasi dan Evaluasi Perda RTRW Provinsi Kepulauan Riau

kali 2

1 1

2 100

871.330.000

371.330.000 500.000.000

871.330.000

187 Kajian Potensi dan Aplikasi Wisata Bahari di Kabupaten Kepulauan Anambas

kali 1

1

1 100

781.860.000

781.860.000

781.860.000

188 Fasilitasi dan Koordinasi Paduserasi RTRW

kali 1

1

1 100

422.000.000

422.000.000

422.000.000

P a g e | II - 47





2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015


Anggaran s/d 2015

% Capaian

Pagu Dana TA.2011

Pagu Dana TA.2012

Pagu Dana TA.2013

Pagu Dana TA.2014



Provinsi Kepulauan Riau

189 Pendampingan, Penyusunan dan Pembahasan Perda RTRW provinsi Kepulauan Riau

kali 1

1

1 100

520.900.000

520.900.000

520.900.000

190 Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Rencana Pembentukan Batam Techno Park

kali 1

1

1 100

455.700.000

455.700.000

455.700.000

191 Rapat Konsultasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perda RTRW Provinsi Kepulauan Riau

kali 2

1 1 1 2 100

879.400.000

394.400.000 485.000.000 394.600.000 789.000.000

192 Kajian Fakta Analisa Pengelolaan Kawasan Strategis Provinsi Kepulauan Riau Di Pulau Dompak

kali 1

1

1 100

632.000.000

632.000.000

632.000.000

193 Evaluasi RPJM Daerah Provinsi Kepulauan Riau Berbasis Tataruang

kali 1

1

1 100

430.000.000

430.000.000

430.000.000

194 Koordinasi dan Monitoring Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Provinsi Kepulauan Riau

kali 1

1

1 100

200.000.000

200.000.000

200.000.000

195 Penyusunan Naskah Akademis dan Blue Print Batam Techno Park

kali 1

1

1 100

570.000.000

570.000.000

570.000.000

196 Penyusunan kali 1

1

1 100

P a g e | II - 48





2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015


Anggaran s/d 2015

% Capaian

Pagu Dana TA.2011

Pagu Dana TA.2012

Pagu Dana TA.2013

Pagu Dana TA.2014



Ranperda Pembentukan Batam Techno Park

450.000.000

450.000.000

450.000.000

197 Sinkronisasi dan Konsultasi Pola Ruang RTRW terhadap Inventarisasi Trayek Batas Kawasan Hutan di Provinsi kepulauan Riau

kali 1

1

1 100

293.125.000

293.125.000

293.125.000

198 Rapat Koordinasi, Supervisi dan Evaluasi Peraturan-peraturan dan Kebijakan-kebijakan Penataan Ruang Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau

kali 1

1 1 1 100

250.000.000

250.000.000 166.250.000 166.250.000

199 Koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi Penataan Ruang di Provinsi Kepulauan Riau

kali 1

1 1 1 100

452.000.000

452.000.000 236.000.000 236.000.000

200 Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Supervisi Rencana Pembangunan dan Pengelolaan Pulau Dompak

kali 1

1 1 1 100

257.200.000

257.200.000 163.850.000 163.850.000

201 Evaluasi Data Spasial Masterplan Pulau Dompak Sebagai Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan

kali 1

1 1 1 100

320.000.000

320.000.000 259.500.000 259.500.000

P a g e | II - 49





2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015


Anggaran s/d 2015

% Capaian

Pagu Dana TA.2011

Pagu Dana TA.2012

Pagu Dana TA.2013

Pagu Dana TA.2014



Riau

202 Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Perda Batam Techno Park

kali 1

1 1 1 100

360.000.000

360.000.000 593.000.000 593.000.000

203 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Pulau Dompak sebagai Kawasan Strategis Provinsi Kepulauan Riau

kali 1

1 1 1 100

695.000.000

695.000.000 631.810.000 631.810.000

evaluasi kebijakan pemerintah provinsi kepri berbasis sistm informasi geografis

1 1 1 #DIV/0!

200.000.000 200.000.000

Jumlah Anggaran 10.860.695.600 440.000.000 2.955.370.600 1.676.600.000 2.969.525.000 2.819.200.000 2.645.010.000 10.686.505.600 XII Program

Perencanaan Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup

204 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Peningkatan Kualitas Perumahan

kali 1

1

1 100

250.000.000

250.000.000

250.000.000

205 Koordinasi dan Sosialisasi Pengendalian Ruangan Terbuka Hijau

kali 1

1

1 100

300.000.000

300.000.000

300.000.000

206 Penyusunan Infrastruktur

kali 1

1

1 100

500.000.000

500.000.000

500.000.000

P a g e | II - 50





2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015


Anggaran s/d 2015

% Capaian

Pagu Dana TA.2011

Pagu Dana TA.2012

Pagu Dana TA.2013

Pagu Dana TA.2014



Integrasi Informasi Daerah

207 Penyusunan dan Sosisalisasi Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Kepada Publik Melalui Pemanfaatan TIK

kali 1

1

1 100

500.000.000

500.000.000

500.000.000

208 Penyusunan dan Pemanfaatan Sistem Manajemen Resiko Dalam Rangka Peningkatan Efektifitas Perencanaan dan Pengendalian

kali 1

1

1 100

500.000.000

500.000.000

500.000.000

209 Penyusunan Rencana Penanganan Kebutuhan Infrastruktur Pemukiman dan Rumah Tidak Layak Huni

kali 1

1

1 100

900.000.000

900.000.000

900.000.000

210 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) dan Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP) Provinsi Kepulauan Riau

kali 1

1

1 100

221.150.000

221.150.000

221.150.000

211 Penyusunan Daya kali 1

1

1 100

P a g e | II - 51





2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015


Anggaran s/d 2015

% Capaian

Pagu Dana TA.2011

Pagu Dana TA.2012

Pagu Dana TA.2013

Pagu Dana TA.2014



Tampung Pulau Bintan

499.600.000

499.600.000

499.600.000

212 Studi Penentuan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Berbasis Geologi

kali 1

1

1 100

394.000.000

394.000.000

394.000.000

213 Workshop pemutakhiran basis data infrastruktur pemukiman dan rumah tidak layak huni

kali 1

1

1 100

280.820.000

280.820.000

280.820.000

214 Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup

kali 3

1 1 1 1 3 100

1.647.855.000

511.325.000 561.500.000 575.030.000 332.650.000 1.405.475.000

215 Pendampingan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Provinsi Kepri

kali 1

1

1 100

90.000.000

90.000.000

90.000.000

216 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan di Provinsi Kepulauan Riau

kali 3

1 1 1 1 3 100

1.406.000.000

300.000.000 540.500.000 565.500.000 358.000.000 1.198.500.000

217 Koordinasi Perencanaan Perumahan dan Permukiman di Provinsi Kepulauan Riau

kali 3

1 1 1 1 3 100

1.175.000.000

300.000.000 405.000.000 470.000.000 290.000.000 995.000.000

P a g e | II - 52





2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015


Anggaran s/d 2015

% Capaian

Pagu Dana TA.2011

Pagu Dana TA.2012

Pagu Dana TA.2013

Pagu Dana TA.2014



218 Fasilitasi dan Koordinasi KLHS Untuk RPJMD dan Renstra SKPD Kepulauan Riau

kali 1

1

1 100

280.000.000

280.000.000

280.000.000

219 Kajian Alternatif Pengelolaan Air Tawar Di Wilayah Kepulauan

kali 1

1

1 100

250.000.000

250.000.000

250.000.000

220 Koordinasi Pengendalian Ruangan Terbuka Hijau

kali 1

1 1 1 100

209.054.000

209.054.000 194.054.000 194.054.000

221 Analisis dan Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJM Provinsi Kepulauan Riau

kali 1

1

- 0

455.000.000

455.000.000

0

222 Koordinasi dan Fasilitasi RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Kepulauan Riau

kali 1

1 1 1 100

345.000.000

345.000.000 345.000.000 345.000.000

223 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Strategis Provinsi di Pulau Dompak

kali 1

1

0

325.000.000

325.000.000

224 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RZWP3K Provinsi Kepulauan Riau

kali 1

1 1 1 100

475.000.000

475.000.000 440.000.000 440.000.000

P a g e | II - 53





2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015


Anggaran s/d 2015

% Capaian

Pagu Dana TA.2011

Pagu Dana TA.2012

Pagu Dana TA.2013

Pagu Dana TA.2014



225 Inisiasi Penyusunan Neraca Sumberdaya Alam Provinsi Kepulauan Riau

kali 1

1 1 1 100

200.000.000

200.000.000 200.000.000 200.000.000

226 Penyusunan dokumen usulan ruas-ruas jalan nasional dan jalan provinsi di Provinsi Kepulauan Riau

kali 1

1 1 1 100

285.000.000

285.000.000 261.500.000 261.500.000

Jumlah anggaran 11.017.329.000 0 2.950.000.000 2.655.745.000 1.507.000.000 3.904.584.000 2.421.204.000 9.533.949.000

XIII Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

-

227 Koordinasi Perencanaan Pengelolaan Wilayah Perbatasan

kali 1 1

1 100

280.000.000 280.000.000

280.000.000

Jumlah anggaran 280.000.000 280.000.000 0 0 0 0 0 280.000.000

XIV Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

-

228 Koordinasi, Fasilitasi dan Supervisi RTRW Kab/Kota

kali 4 1 1 1 1

4 100

2.301.993.500 525.000.000 542.443.500 622.250.000 612.300.000

2.301.993.500

229 Kajian Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kepulauan Riau di Kab.Anambas

kali 1 1

1 100

500.000.000 500.000.000

500.000.000

230 Kajian Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kepulauan

kali 1

1

1 100

468.000.000

468.000.000

468.000.000

P a g e | II - 54





2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015


Anggaran s/d 2015

% Capaian

Pagu Dana TA.2011

Pagu Dana TA.2012

Pagu Dana TA.2013

Pagu Dana TA.2014



Riau di Kabupaten Lingga

231 Studi Identifikasi Pengelolaan Pencemaran Lingkungan Hidup Limbah Rumah Tangga di Prov.Kepri

kali 1

1

1 100

456.000.000

456.000.000

456.000.000

232 Sinkronisasi dan Koordinasi Masterplan Kawasan Strategis Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak

kali 1

1

1 100

250.000.000

250.000.000

250.000.000

233 Rapat Koordinasi Sistem Sarana dan Prasarana (Struktur Ruang) RTRW Provinsi Kepulauan Riau

kali 1

1

1 100

300.000.000

300.000.000

300.000.000

234 Penyusunan Blue Print Sistem Informasi Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Riau

kali 1

1

1 100

420.000.000

420.000.000

420.000.000

235 Indentifikasi Prioritas Pemanfaatan Ruang Dalam SK Menhut No. 463/Menhut-II/2013 Kepulauan Riau

kali 1

1

1 100

100.000.000

100.000.000

100.000.000

236 Kajian Potensi Lumbung Energi Gas Bumi Di Provinsi Kepulauan Riau

kali 1

1

1 100

520.000.000

520.000.000

520.000.000

P a g e | II - 55





2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015


Anggaran s/d 2015

% Capaian

Pagu Dana TA.2011

Pagu Dana TA.2012

Pagu Dana TA.2013

Pagu Dana TA.2014



237 Studi Penggunaan Green Energi Yang Berkelanjutan Dalam Aktifitas Pemerintah Daerah

kali 1

1

1 100

298.000.000

298.000.000

298.000.000

238 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Kepri

kali 1

1

1 100

350.000.000

350.000.000

350.000.000

239 Penyusunan Kajian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Dalam Pemanfaatan Ruang Laut Kepulauan Riau Sebagai Pengembangan Transportasi Laut dan Kepelabuhan

kali 1

1

1 100

945.000.000

945.000.000

945.000.000

240 Penyusunan Integrasi Perencanaan Wilayah dan Infrastuktur Provinsi Kepulauan Riau

kali 1

1

1 100

642.300.000

642.300.000

642.300.000

Jumlah anggaran 7.551.293.500 1.025.000.000 1.466.443.500 1.692.250.000 3.367.600.000 0 0 7.551.293.500

XV Program Perencanaan Pengembangan Perkotaan

-

241 Fasilitasi dan kali 1 1

1 100

P a g e | II - 56





2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015


Anggaran s/d 2015

% Capaian

Pagu Dana TA.2011

Pagu Dana TA.2012

Pagu Dana TA.2013

Pagu Dana TA.2014



Koordinasi Program Bantuan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) dan Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP)

250.000.000 250.000.000

250.000.000

242 Fasilitasi dan Koordinasi Program Kerjasama Pemerintah - Swasta (KPS)

kali 1 1

1 100

300.000.000 300.000.000

300.000.000

243 Sosialisasi Program PAMSIMAS Prov. Kepri

kali 1 1

1 100

260.000.000 260.000.000

260.000.000

244 Rapat koordinasi dan Workshop Identifikasi Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) di Provinsi Kepri

kali 1 1

1 100

375.151.000 375.151.000

375.151.000

245 Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) dan Peningkatan Kwalitas Perumahan (PKP)

kali 1 1

1 100

150.000.000 150.000.000

150.000.000

Jumlah anggaran 1.335.151.000 1.335.151.000 0 0 0 0 0

XVI Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan

-

P a g e | II - 57





2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015


Anggaran s/d 2015

% Capaian

Pagu Dana TA.2011

Pagu Dana TA.2012

Pagu Dana TA.2013

Pagu Dana TA.2014



Nilai-Nilai Keagamaan

246 Malam Ta'aruf MTQ kali 1

1

1 100

500.000.000

500.000.000

500.000.000 Jumlah anggaran 500.000.000 0 0 0 500.000.000 0 0 500.000.000

JUMLAH TOTAL

33.036.155.005 37.843.000.000 43.025.100.000 47.770.096.000 43.335.264.000 33.506.133.000 187.910.626.600

P a g e | I I - 58



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan,


2.4.1 Tantangan

Tantangan dalam pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan memilki tantangan

untuk mendorong seluruh perangkat daerah dalam memecahkan isu

strategis di Provinsi Kepulauan Riau, meliputi:

a. Kemiskinan perlu terus diturunkan

b. Pengangguran cukup tinggi

c. Kualitas Pembangunan Manusia belum optimal

d. Kesetaraan dan Keadilan Gender masih rendah

e. Pemerataan dan Mutu Pendidikan masih rendah

f. Derajat Kesehatan Masyarakat belum optimal

g. Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Belum Memadai

h. Kesenjangan Antar Daerah Cukup Tinggi

i. Pengembangan Wilayah Perbatasan Belum Optimal

j. Kapasitas Fiskal Daerah Yang Terbatas dan Tata kelola pemerintahan

belum optimal

k. Pengembangan Kemaritiman dan pariwisata

l. Konektivitas Antar Pulau dan Antar Kabupaten Kota

m. Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan yang Tinggi.

n. Belum Optimalnya Pelestarian Budaya Melayu

o. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Ancaman Bencana

2. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas dan transparansi dalam

perencanaan dan penganggaran pembangunan semakin meningkat,

menjadi tantangan bagi Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan untuk terus memperbaiki proses dan meningkatkan

kualitas perencanaan dan penganggaran, serta mendorong perangkat

daerah untuk mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.

3. Perkembangan peraturan dan kebijakan pembangunan nasional yang

berubah-ubah menuntut adanya penyesuaian-penyesuaian terhadap

P a g e | I I - 59



kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga tercipta

sinergitas pembangunan Provinsi dan Nasional.

4. Perubahan dinamika di tingkat nasional dan dunia yang terus berubah

menuntut Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembanganuntuk

menyusun dokumen perencanaan Provinsi Kepulauan Riau yang

komprehensif dan mampu mengantisipasi perkembangan dinamika di

tingkat nasional dan global.

2.4.2 Peluang

Peluang dalam pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya dukungan dari berbagai pihak untuk menyusun dokumen

perencanaan yang baik.

2. Tersedianya sarana sistem informasi yang berbasis elektronik dalam

perencanaan.

3. Banyaknya bimbingan teknis dan pelatihan yang dapat meningkatkan

kapasitas aparatur perencana.

4. Banyaknya lembaga penelitian atau penyedia jasa yang dapat

membimbing dan mengarahkan dalam proses penyusunan perencanaan

pembangunan daerah secara baik, sehingga dihasilkan dokumen

perencanaan yang komprehensif dan selaras dengan dokumen

perencanaan di tingkat daerah maupun nasional.

P a g e | III - 1



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap permasalahan yang melekat

pada tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, maka dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya tingkat keselarasan dokumen perencanaan dan

pengangaran daerah baik antara RKPD dengan RPJMD, renstra

dengan Renja Perangkat Daerah dan renstra Perangkat Daerah

dengan RPJMD.

2. Belum optimalnya kualitas evaluasi hasil pembangunan daerah.

3. Tingkat kemampuan SDM belum merata dalam penyusunan

perencanaan pembangunan.

4. Masih kurangnya fasilitasi kebijakan dan penyelenggaraan koordinasi,

kerjasama di bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan,

di bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan

Kewilayahan.

5. Masih lemahnya integrasi data antara Badan Perencanaan, Penelitian

dan Pengembangan dengan perangkat daerah.

6. Masih lemahnya integrasi sistem data perencanaan dan evaluasi

antara Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dengan

perangkat daerah.

7. Belum optimalnya pelaksanaan e-planning untuk menyerap usulan

masyarakat dan mengintegrasikan renja Perangkat daerah provinsi.

8. Belum terpenuhinya kebutuhan hasil penelitian dan pengembangan

untuk menunjang kinerja pembangunan daerah.

P a g e | III - 2



3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Telaah terhadap visi, misi dan program prioritas Gubernur dan

Wakil Gubernur Kepulauan Riau ditujukan untuk memahami arah

pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk lima tahun yang akan datang dan

juga untuk mengidentifikasi keterkaitannya dengan faktor-faktor

pendukung (penghambat dan pendorong) pelayanan Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi

dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD tahun 2016-2021,

Visi dan Misi Pembangunan Kepulauan Riau yang akan dicapai selama

periode 5 (lima) tahun mendatang yaitu :

1. Visi

Visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2016-2021 adalah:

”Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang

Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang

Maritim” Kata kunci dari visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2016-2021

meliputi sebagai berikut :

a. Sebagai Bunda Tanah Melayu

Mengandung arti bahwa Provinsi Kepulauan Riau diharapkan tetap

menjadi wilayah yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan seni

budaya melayu dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai adat dan

budaya melayu tersebut dilestarikan agar tidak pudar terpengaruh oleh

budaya luar.

b. Sejahtera

Sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti

aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam

gangguan, kesukaran, dsb). Masyarakat sejahtera dapat diartikan

secara luas yaitu masyarakat yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya

(pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pangan, perumahan dan jaminan

sosial).

http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=sentosa&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel

http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=dan&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel

http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=makmur&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel

http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=selamat&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel

http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=terlepas&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel

http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=segala&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel

http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=macam&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel

http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=gangguan&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel

http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=kesukaran&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel

P a g e | III - 3



c. Berakhlak Mulia

Berakhlak mulia mengandung arti bahwa diharapkan masyarakat

Provinsi Kepulauan Riau telah dapat mempertahankan nilai-nilai

moralitas masyarakat melayu dimana Agama Islam menjadi sumber

utama referensinya dengan dasar keimanan dan ketaqwaan kepada

Tuhan Yang Maha Kuasa, dan bagi masyarakat selain Islam juga

dapat melaksanakan ajaran agamanya, sehingga tercipta kerukunan

antar umat beragama.

d. Ramah Lingkungan

Ramah lingkungan mengandung arti bahwa wilayah Provinsi

Kepulauan Riau diharapkan menjadi wilayah dengan lingkungan yang

bersih, sehat, asri, dan nyaman sehingga perlu didukung dengan

sistem pengelolaan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah yang

baik, pemanfaatan ruang yang memenuhi aspek daya dukung

lingkungan, dan dilengkapi ruang terbuka hijau yang memadai.

e. Unggul di Bidang Maritim

Unggul di bidang maritim diartikan bahwa Provinsi Kepulauan Riau

dicita-citakan memiliki keunggulan pada sektor kemaritiman terutama

sektor kelautan dan perikanan, perhubungan, dan pariwisata didukung

dengan pembangunan sektor-sektor lainnya dengan berorientasi pada

kemaritiman (maritim oriented). Pembangunan kemaritiman diharapkan

mampu mewujudkan tujuan pembangunan bidang maritim, yaitu:

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan

pembudidaya ikan; menghasilkan produk dan jasa kelautan yang

berdaya saing tinggi; meningkatkan kontribusi sektor kelautan bagi

perekonomian daerah; menciptakan lapangan kerja; meningkatkan

konsumsi ikan; dan memelihara daya dukung lingkungan dan

kelestarian sumberdaya kelautan. Keunggulan di bidang maritim juga

mencakup konektivitas antar pulau dan antar kabupaten/kota, serta

pemanfaatan potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk

pengembangan pariwisata bahari.

P a g e | III - 4



2. Misi

Misi yang yang ditempuh untuk mewujudkan visi sebanyak 9

(sembilan) misi, yaitu sebagai berikut :

1) Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis,

demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung

budaya Melayu.

2) Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan

infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan

keterhubungan antar kabupaten/kota.

3) Meningkatkan kualitas pendidikan, keterampilan dan

profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya

saing tinggi.

4) Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, penanganan

kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS).

5) Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata,

pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan

mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan

ketahanan pangan

6) Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman

modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan

menengah.

7) Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan

perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal.

8) Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan

hidup.

9) Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel,

aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi

serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam rangka mendukung pembangunan di Provinsi Kepulauan

Riau, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagai

perangkat daerah yang menangani perencanaan daerah memiliki peran

P a g e | III - 5



dalam mewujudkan misi ke-9 yaitu Mengembangkan tata kelola

pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional,

disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik

yang berkualitas.

Dengan melihat kontribusi pencapaian pada misi di atas berkaitan

dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan, terdapat beberapa permasalahan yang memungkinkan

menjadi faktor penghambat atas tercapainya misi tersebut. Selain itu

terdapat juga faktor pendorong yang menjadi bagian kunci keberhasilan

atas pecapaian misi tersebut. Kondisi keterkaitan misi, pemasalahan pada

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, faktor pendorong

dan penghambat diungkapkan melalui tabel berikut.

Tabel 3.1 Permasalahan, Faktor Penghambat dan Pendorong Layanan Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam Pencapaian Visi dan

Misi Kepala Daerah

Misi Permasalahan Pelayanan PD

Faktor

Penghambat Pendorong

(2) (3) (4) (5)

Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

1. Belum optimalnya tingkat keselarasan dokumen perencanaan dan pengangaran daerah baik antara RKPD dengan RPJMD, renstra dengan Renja Perangkat Daerah dan renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD.


3. Tingkat kemampuan SDM belum merata dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

▪ Kapasitas dan kompetensi SDM Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan masih kurang.

▪ Dukungan PD dalam perwujudan perencanaan yang berkualitas masih kurang

▪ Dukungan anggaran dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tergolong baik.

▪ Adanya komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan

P a g e | III - 6




Faktor


(2) (3) (4) (5)

4. Masih kurangnya fasilitasi kebijakan dan penyelenggaraan koordinasi, kerjasama di bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan, di bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan.

5. Masih lemahnya integrasi data antara Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dengan perangkat daerah.

6. Masih lemahnya integrasi sistem data perencanaan dan evaluasi antara Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dengan perangkat daerah.

7. Belum optimalnya pelaksanaan e-planing untuk menyerap usulan masyarakat dan mengintegrasikan renja Perangkat daerah provinsi.

8. Belum terpenuhinya kebutuhan hasil penelitian dan pengembangan untuk menunjang kinerja pembangunan daerah.

P a g e | III - 7



3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

3.3.1 Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional) tahun 2015-2019

Visi Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 adalah : ”Menjadi

Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas,

Sinergis dan Kredibel”. Pengertian kata berkualitas, sinergis dan kredibel

terkait dengan pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Berkualitas : perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman

bagi Kementerian/Lembaga dan daerah dalam menyusun

perencanaannya dan melaksanakan program dan kegiatannya

masingmasing; dan kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip good

and clean governance.

2. Sinergis : produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan

dapat diimplementasikan secara selaras antarsektor, antara pusat dan

daerah, dan antardaerah.

3. Kredibel: perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas

pengetahuan, informasi, dan data yang terkini (evidence based dan

knowledge based) dengan mekanisme pelaksanaan (delivery

mechanism) secara partisipatif dan berorientasi ke depan.

Misi Kementerian PPN/Bappenas periode 2015-2019 adalah

sebagai berikut :

1. merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan,

penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan

nasional yang selaras (antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar

fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah);

2. melakukan pengendalian pelaksanaan perencanaan terhadap

program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan

pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/

Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional;

dan

3. melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan

bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

P a g e | III - 8



Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mendukung

pelaksanaan Misi ke-1 dan Misi ke-2.

Tujuan dan sasaran Kementerian PPN/Bappenas pada dengan Misi

1 dan Misi 2 yaitu : Mewujudkan perencanaan pembangunan nasional

yang berkualitas, sinergis dan kredibel dengan sasaran : Terwujudnya

perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan

kredibel”, yaitu terlaksananya rencana pembangunan nasional yang diukur

dari: 1) % keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana

kerja K/L dan Daerah; 2) Rancangan Perpres RKP; dan 3) % rekomendasi

pemantauan, evaluasi dan pengendalian yang ditindaklanjuti K/L;

Berikut ini disajikan analisis Permasalahan Layanan, Faktor

Penghambat dan Pendorong Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan dalam Pencapaian Visi dan Misi, tujuan dan Sasaran

Renstra Kementerian PPN/Bappenas.

Tabel 3.2 Permasalahan Layanan, Faktor Penghambat dan Pendorong Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam Pencapaian Visi dan

Misi, tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas


Faktor


(2) (3) (4) (5)

Visi Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 : ”Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel”. Tujuan dan Sasaran: Mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel, dengan sasaran:

1. Masih rendahnya tingkat keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah baik antara RKPD dengan RPJMD, renstra dan renja, renstra dan RPJMD.

2. Belum optimalnya tingkat keselarasan antara program dan kegiatan yang disusun dengan program dan kegiatan yang


▪ Dukungan PD dalam perwujudan perencanaan


▪ Adanya komitmen bersama untuk

P a g e | III - 9




Faktor


(2) (3) (4) (5)

Terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel”, yaitu terlaksananya rencana pembangunan nasional yang diukur dari: 1) % keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja K/L dan Daerah; 2) Rancangan Perpres RKP; dan 3) % rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang ditindaklanjuti K/L;

diimplementasikan. 3. Belum optimalnya

kualitas evaluasi hasil pembangunan daerah

4. Tingkat kemampuan SDM belum merata dalam penyusunan perencanaan pembangunan

5. Masih kurangnya fasilitasi kebijakan dan penyelenggaraan koordinasi, kerjasama di bidang perekonomian dan sosial budaya, di bidang sarana prasarana dan lingkungan hidup dan di bidang pemerintahan.

6. RTRW belum ditetapkan, sehingga dokumen tata ruang yang lebih detail belum dapat disusun. Apabila akan ditetapkan sangat banyak yang harus dilakukan atas pelaksanaan perda RTRW


8. Masih lemahnya integrasi sistem data perencanaan dan evaluasi antara Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

yang berkualitas masih kurang

meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan

P a g e | III - 10




Faktor


(2) (3) (4) (5)

dengan perangkat daerah.

9. Belum terlaksananya e-planing untuk menyerap usulan masyarakat berdasarkan usulan renja Perangkat daerah provinsi.

3.3.2 Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2015-2019

Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu : “Kementerian Dalam Negeri

Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam

Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan

Menjaga Integrasi Bangsa”.

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka

ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan

memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945,

kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi,

serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.

2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan

umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan

ketentraman dan ketertiban umum, serta meningkatkan

pendayagunaan administrasi kependudukan.

3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi

daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan

urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan

keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.

4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar

wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan

memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.

P a g e | III - 11



5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif

dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang

efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Berdasarkan uraian diatas, Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan mendukung pelaksanaan Misi ke-3 yaitu Mewujudkan

efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui

peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan

serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan

berpihak kepada rakyat.

Tujuan Kementerian Dalam Negeri pada Misi ke-3 yang terkait

dengan Perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan

adalah Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola

pemerintahan dan pembangunan di Daerah. Sasaran yang ingin dicapai

adalah:

a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai

kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi

daerah;

b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah;

c. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam

pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Arah Kebijakan yang telah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri

terkait dengan perencanaan pembangunan daerah adalah Meningkatkan

kualitas pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan

nasional, melalui strategi:

a. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;

b. Mendorong harmonisasi, keselarasan dan sinergitas pembangunan

antar Daerah serta antara Pusat dan Daerah;

c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan

pembangunan daerah.

P a g e | III - 12



Berikut ini disajikan analisis Permasalahan Layanan, Faktor

Penghambat dan Pendorong Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan dalam Pencapaian Visi dan Misi, tujuan dan Sasaran

Renstra Kementerian PPN/Bappenas.

Tabel 3.3

Permasalahan Layanan, Faktor Penghambat dan Pendorong Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam Pencapaian Visi dan

Misi, tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri


Faktor


(2) (3) (4) (5)

Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”. Misi ke-2: Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.

1. Belum optimalnya tingkat keselarasan dokumen perencanaan dan pengangaran daerah baik antara RKPD dengan RPJMD, renstra dengan Renja Perangkat Daerah, dan renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD.


3. Tingkat kemampuan SDM belum merata dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

4. Masih kurangnya fasilitasi kebijakan dan penyelenggaraan koordinasi, kerjasama di bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan, di bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan.


▪ Dukungan PD dalam perwujudan perencanaan yang berkualitas masih kurang


▪ Adanya komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan

P a g e | III - 13




Faktor


(2) (3) (4) (5)

Tujuan Kementerian Dalam Negeri pada Misi ke-3: a. Peningkatan kualitas

penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah. Sasaran yang ingin dicapai adalah:

b. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;

c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;

d. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.


6. Masih lemahnya integrasi sistem data perencanaan dan evaluasi antara Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dengan perangkat daerah.

7. Belum optimalnya pelaksanaan e-planing untuk menyerap usulan masyarakat dan mengintegrasikan renja Perangkat daerah provinsi.

8. Belum terpenuhinya kebutuhan hasil penelitian dan pengembangan untuk menunjang kinerja pembangunan daerah.

P a g e | III - 14



3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk

mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap

kebutuhan pelayanan PD. Sementara itu kajian lingkungan hidup strategis

dilakukan untuk mengetahui kapasitas daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup untuk pembangunan dan dapat memperkirakan

mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup. Bagi Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau program dan

kegiatan yang direncanakan tidak mengindikasikan pada kegiatan yang

sifatnya pembangunan fisik yang berpengaruh terhadap struktur dan pola

ruang wilayah dan berimplikasi negatif terhadap kondisi lingkungan.

Berdasarkan rencana tata ruang Provinsi Kepulauan Riau tahun

2015-2035, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan berperan

dalam melaksanakan indikasi prioritas pembangunan berdasarkan potensi

dan masalah serta kecenderungan perkembangan sektor-sektor tertentu

dan sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan atau pembangunan

sektor tersebut. Lokasi pelaksanaan program pembangunan sektoral

dikaitkan dengan rencana struktur tata ruang wilayah Provinsi Kepulauan

Riau dengan unit analisis pusat pertumbuhan, sub pusat pertumbuhan

dan satuan kawasan permukiman atau wilayah perencanaan. Prioritas

pembangunan dalam pemanfaatan ruang dititikberatkan pada:

1. Perwujudan Struktur Ruang Provinsi melalui perwujudan sistem

perkotaan, transportasi darat-laut-udara, jaringan energi,

telekomunikasi, sumberdaya air dan jaringan lainnya.

2. Perwujudan Pola Ruang Provinsi melalui pengendalian pemanfaatan

kawasan lindung dan budidaya darat.

3. Perwujudan Pola Ruang Laut melalui perlindungan dan pengawasan

kawasan laut, serta pengembangan dan pemanfaatan sumber daya

laut.

4. Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi.

P a g e | III - 15



Berdasarkan dokumen KLHS RPJMD Provinsi Kepulauan Riau

tahun 2016-2021, tidak terdapat program di Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan yang berpotensi menghasilkan dampak

negatif bagi aspek lingkungan hidup/ isu pembangunan berkelanjutan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan Isu-isu Strategis dilakukan dengan melakukan scoring

dan pembobotan, serta diskusi untuk menseleksi daftar panjang

permasalahan terkait Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan,

sehingga dihasilkan isu strategis Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang ada pada Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, dapat dirumuskan isu

strategis Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi

Kepulauan Riau, yang meliputi :

1. Belum optimalnya tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan

provinsi dan dengan kebijakan nasional.

2. Belum meratanya kemampuan aparatur dalam penyusunan

perencanaan pembangunan.

3. Belum optimalnya dokumen perencanaan pembangunan yang mampu

menjawab kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan di

berbagai bidang.

4. Belum optimalnya sistem pengelolaan data dan informasi untuk

mendukung perencanaan pembangunan.

5. Belum terpenuhinya kebutuhan hasil penelitian dan pengembangan

untuk menunjang kinerja pembangunan daerah.

P a g e | IV - 1



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan, Penelitian

dan Pengembangan

Tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Penelitian Dan Pengendalian

Pembangunan

Sasaran yang dituju yaitu:

a. Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas, dengan Indikator

sasaran strategis:

1) Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan

2) Persentase Perencanaan yang Pastisipatif

3) Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan

b. Terwujudnya Rumusan Kebijakan Pembangunan dari Hasil

Kelitbangan, dengan Indikator sasaran strategis:

1) Persentase Perencanaan Berbasis Kelitbangan

P a g e | IV - 2



Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2016-2021

Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran

Satuan Formula Kondisi Awal Target Indikator Sasaran

Kondisi Akhir

Renstra 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1. Meningkatkan

Kualitas

Perencanaan,

Penelitian dan

Pengendalian

Pembangunan

Persentase perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berbasis kelitbangan

% Jumlah dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RKPD, Renstra PD, Renja PD yang berkualitas (memenuhi aspek keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan kedalaman, keterukuran, dan inovasi kebijakan, dan berbasis kelitbangan) dibagi jumlah dokumen perencanaan daerah yang disusun dikali 100

a) Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas

Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan

% Jumlah program dalam RKPD yang selaras dengan RPJMD dibagi jumlah program dalam RKPD dikali 100

NA 92 92 92 93 93 93

Persentase Perencanaan yang Pastisipatif

% Jumlah usulan kegiatan dalam Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD dibagi Jumlah usulan kegiatan dalam Musrenbang dikali 100

NA ≥36 ≥36 ≥37 ≥37 ≥38 ≥38

Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan

% Jumlah Data dan Informasi Pembangunan yang tersedia dibagi Jumlah Data dan Informasi Pembangunan yang seharusnya tersedia

NA 75 75 75 76 76 76

b) Terwujudnya Rumusan Kebijakan Pembangunan dari Hasil Kelitbangan

Persentase Perencanaan Berbasis Kelitbangan

% Jumlah hasil kelitbangan yang terimplementasikan dalam perencanaan pembangunan dibagi Jumlah hasil kelitbangan dikali 100

NA 20 20 21 21 22 22

P a g e | IV - 3





BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi yang akan ditempuh oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan keselarasan perencanaan melalui integrasi berbagai

dokumen perencanaan pembangunan yang memiliki keterkaitan dengan RPJMD

dan RKPD.

2. Meningkatkan kompetensi aparatur perencana perangkat daerah melalui

penyelenggaraan Bimtek dan Diklat

3. Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan multisektor melalui

pencermatan terhadap berbagai isu strategis pembangunan skala provinsi dan

nasional serta memperhatikan prioritas pembangunan dalam RPJMD.

4. Optimalisasi peran perencana perangkat daerah dalam penyelenggaraan

pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah.

5. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi atau

lembaga penelitian swasta dalam penelitian dan pengembangan pembangunan

daerah

Kebijakan pembangunan yang akan ditempuh oleh Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan yaitu sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen perencanaan dengan melakukan tahapan proses evaluasi

dokumen perencanaan sebelumnya dan sinkronisasi dengan dokumen

perencanaan di tingkat nasional dan provinsi, baik dari sisi kebijakan maupun

program dan kegiatan.

2. Peningkatan penyelenggaraan Bimtek dan Diklat bagi perencana dalam

penyusunan Dokumen RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah,

serta perencanaan multi sektor

3. Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan diprioritaskan

pada dokumen perencanaan yang merupakan isu nasional, amanat undang-

undang dan lebih bersifat implementatif.

4. Peningkatan pelatihan bagi perencana perangkat daerah dan koordinasi dalam

pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah.



5. Peningkatan penelitian dan pengembangan dengan prioritas pada sektor-sektor

yang menjadi prioritas pembangunan daerah.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan degan tujuan, dan sasaran Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-

2021 sebagai berikut:

Tabel 5.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Renstra Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Penelitian dan Pengendalian Pembangunan

Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas

• Meningkatkan kualitas dan keselarasan perencanaan melalui integrasi berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang memiliki keterkaitan dengan RPJMD dan RKPD.

• Meningkatkan kompetensi aparatur perencana SKPD melalui penyelenggaraan Bimtek dan Diklat

• Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan multisektor melalui pencermatan terhadap berbagai isu strategis pembangunan skala provinsi dan nasional serta memperhatikan prioritas pembangunan dalam RPJMD.

• Optimalisasi peran perencana perangkat daerah dalam penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah

• Penyusunan dokumen perencanaan dengan melakukan tahapan proses evaluasi dokumen perencanaan sebelumnya dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional dan provinsi, baik dari sisi kebijakan maupun program dan kegiatan.

• Peningkatan penyelenggaraan Bimtek dan Diklat bagi perencana dalam penyusunan Dokumen RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah, serta perencanaan multi sektor

• Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan diprioritaskan pada dokumen perencanaan yang merupakan isu nasional, amanat undang-undang dan lebih bersifat implementatif.

• Peningkatan pelatihan bagi perencana perangkat daerah dan koordinasi dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Terwujudnya Rumusan Kebijakan Pembangunan dari Hasil Kelitbangan

Meningkatkan kerjasama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi atau lembaga penelitian swasta dalam penelitian dan pengembangan pembangunan daerah

Peningkatan penelitian dan pengembangan dengan prioritas pada sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan daerah.

P a g e | VI - 1



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan sebuah instrumen kebijakan yang berisi satu kegiatan

atau lebih yang akan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah. Program

merupakan penjabaran langsung dari strategi dan kebijakan yang berguna untuk

mencapai tujuan serta sasaran pembangunan. Lebih kecil, kegiatan merupakan

sebuah operasional dari program yang bertolok ukur dan berkinerja serta

dilaksanakan setiap tahun.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi

pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-

2021 adalah sebagai berikut :

1. Program pada Penunjang Urusan Pemerintahan : Fungsi Perencanaan

Pembangunan

a. Program perencanaan Pembangunan Daerah

b. Program perencanaan Perekonomian

c. Program Perencanaan Sosial Budaya

d. Program Perencanaan Sarana, Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup

e. Program Perencanaan Pemerintahan

f. Program Kerjasama Pembangunan

g. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

h. Program Pengendalian dan Evaluasi

2. Program pada Penunjang Urusan Pemerintahan : Fungsi Penelitian dan

Pengembangan

a. Program Pengembangan dan Penelitian Pembangunan

b. Program Pengembangan Inovasi Daerah

P a g e | VI - 2



3. Program Seluruh Perangkat Daerah:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan.

e. Program Pengembangan Data/Informasi

Secara rinci Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang akan dilaksanakan oleh Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dalam

kurun waktu tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut:

P a g e | VII - 1



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan

pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (Undang-undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP No.

8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah). Indikator Kinerja

Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis

organisasi (PermenPAN Nomor 09 tahun 2007). Indikator Kinerja yang

mengacu RPJMD merupakan indikator kinerja PD yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan (harus) dicapai oleh perangkat daerah selama

lima tahun mendatang sebagai komitmen mendukung tercapainya RPJMD.

Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD pada

Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan akan menjadi

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikator) dalam penetapan kinerja

untuk keperluan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Badan Perencanaan dan Litbang Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, indikator

kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD juga menjadi kunci

dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran

untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah, termasuk pencapaian

visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta ketercapaian kinerja

program yang telah dirumuskan dalam dokumen RPJMD dan Renstra Badan

Perencanaan dan Litbang Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021.

Secara rinci indikator kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci

dapat dilihat pada tabel yang berikut ini.

P a g e | VII - 2



Tabel 7.1 Indikator Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator Satuan

Kondisi Awal RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Akhir

RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan

% NA NA 92 92 92 93 93 93

2. Persentase Perencanaan yang Pastisipatif

% NA NA ≥36 ≥36 ≥37 ≥37 ≥38 ≥38

3. Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan

% NA NA 75 75 75 76 76 76

4. Persentase Perencanaan Berbasis Kelitbangan

% NA NA 20 20 21 21 22 22

P a g e | VIII - 1



BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021

dimaksudkan untuk menyelaraskan perubahan-perubahan atas Revisi RPJMD

berikut perubahan mendasar sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah, dan perubahan struktur organisasi dan tugas fungsi sesuai Peraturan

Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

guna memperkuat arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan. Guna memastikan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepri

dilaksanakan dengan baik perlu diatur Pedoman Transisi dan kaidah

pelaksanaan sebagai berikut.

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016–2021

adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan

serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka

Renstra Tahun 2016–2021 ini dapat digunakan sebagai acuan dalam

penyusunan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

P a g e | VIII - 2



Provinsi Kepri tahun 2022, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi

Kepri Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepri tahun 2016-2021

yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan

melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dengan sebaik-baiknya agar

Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tahun 2016–

2021 dalam pelaksanaannya agar dapat berjalan dengan baik.

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dapat menjalin

koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.

3. Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tahun 2016–

2021 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan dalam kurun waktu tahun 2017 hingga

tahun 2021. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan,

program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepri dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun wajib berpedoman pada Renstra Badan Perencanaan, Penelitian

dan Pengembangan Tahun 2016–2021.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-

target Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Tahun 2016–2021, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi

terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra

secara berkala.

P a g e | VIII - 3



5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan

atau perubahan kebijakan Provinsi Kepri, maka dapat dilakukan

perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Tahun 2016–2021 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku.

REV.RENSTRA RPJMD SELISIH (RE-RM) REV.RENSTRA RPJMD SELISIH (RE-RM) REV.RENSTRA RPJMD SELISIH (RE-RM) REV.RENSTRA RPJMD SELISIH (RE-RM) REV.RENSTRA RPJMD SELISIH (RE-RM)

Program perencanaan

Pembangunan Daerah9.429.584.950 9.429.584.950 - 4.918.380.000 4.918.380.000 - 3.863.560.000 3.863.560.000 - 5.638.700.000 5.638.700.000 - 6.380.700.000 6.380.700.000 -

Program perencanaan

Perekonomian1.095.875.300 1.095.875.300 - 1.760.000.000 1.760.000.000 - 2.250.800.000 2.250.800.000 - 2.925.000.000 2.925.000.000 - 3.201.300.000 3.201.300.000 -

Program Perencanaan

sosial budaya1.807.966.900 1.807.966.900 - 2.460.000.000 2.460.000.000 - 4.225.000.000 4.225.000.000 - 6.400.000.000 6.400.000.000 - 4.790.000.000 4.790.000.000 -

Program Perencanaan

sarana, prasarana wilayah

dan Lingkungan Hidup

2.091.977.000 2.091.977.000 - 2.175.000.000 2.175.000.000 - 2.320.000.000 2.320.000.000 - 2.600.000.000 2.600.000.000 - 4.025.000.000 4.025.000.000 -

Program Perencanaan

Pemerintahan1.741.000.000 1.741.000.000 - 1.775.000.000 1.775.000.000 - 2.425.000.000 2.425.000.000 - 2.925.000.000 2.925.000.000 - 2.750.000.000 2.750.000.000 -

Program Kerjasama

Pembangunan2.098.800.000 2.098.800.000 - 1.875.000.000 1.875.000.000 - 2.500.000.000 2.500.000.000 - 3.000.000.000 3.000.000.000 - 2.750.000.000 2.750.000.000 -

Program Penyelenggaraan

Penataan Ruang290.000.000 290.000.000 - 250.000.000 250.000.000 - 350.000.000 350.000.000 - 550.000.000 550.000.000 - 560.660.000 560.660.000 -

Program Pengendalian dan

Evaluasi- 3.541.150.000 3.541.150.000 2.886.800.000 2.886.800.000 3.652.960.000 3.652.960.000 4.624.000.000 4.624.000.000

Program Pengembangan

Data/Informasi3.789.250.000 3.789.250.000 - 1.614.000.000 1.614.000.000 - 2.895.000.000 2.895.000.000 - 4.130.000.000 4.130.000.000 - 4.960.000.000 4.960.000.000 -


Inovasi Daerah - 480.000.000 480.000.000 - 775.000.000 775.000.000 - 625.000.000 625.000.000 - 850.000.000 850.000.000 -


dan Penelitian

Pembangunan

1.710.750.000 1.710.750.000 - 4.246.000.000 4.246.000.000 - 5.035.000.000 5.035.000.000 - 6.575.000.000 6.575.000.000 - 7.220.000.000 7.220.000.000 -

Program Peningkatan

Kapasitas Sumberdaya

Aparatur

625.426.500 625.426.500 - 975.000.000 975.000.000 - 975.000.000 975.000.000 - 1.075.000.000 1.075.000.000 - 1.250.000.000 1.250.000.000 -

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran6.214.959.000 6.214.959.000 - 5.978.026.951 5.978.026.951 - 6.030.500.000 6.030.500.000 - 6.450.000.000 6.450.000.000 - 6.650.000.000 6.650.000.000 -

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

375.709.000 375.709.000 - 563.934.565 563.934.565 - 590.000.000 590.000.000 - 700.000.000 700.000.000 - 775.000.000 775.000.000 -

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

450.000.000 450.000.000 - 649.786.000 649.786.000 - 700.000.000 700.000.000 - 575.000.000 575.000.000 - 635.000.000 635.000.000 -

TOTAL 31.721.298.650 31.721.298.650 - 33.261.277.516 33.261.277.516 - 37.821.660.000 37.821.660.000 - 47.821.660.000 47.821.660.000 - 51.421.660.000 51.421.660.000 -

2021PROGRAM

2017 2018 2019 2020

2017 2018 2019 2020 2021

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 9.429.584.950 4.918.380.000 3.863.560.000 5.638.700.000 6.380.700.000

Program Perencanaan Perekonomian 1.095.875.300 1.760.000.000 2.250.800.000 2.925.000.000 3.201.300.000

Program Perencanaan Sosial budaya 1.807.966.900 2.460.000.000 4.225.000.000 6.400.000.000 4.790.000.000

Program Perencanaan Sarana, Prasarana Wilayah dan Lingkungan

Hidup 2.091.977.000 2.175.000.000 2.320.000.000 2.600.000.000 4.025.000.000

Program Perencanaan Pemerintahan 1.741.000.000 1.775.000.000 2.425.000.000 2.925.000.000 2.750.000.000

Program Kerjasama Pembangunan 2.098.800.000 1.875.000.000 2.500.000.000 3.000.000.000 2.750.000.000

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 290.000.000 250.000.000 350.000.000 550.000.000 560.660.000

Program Pengendalian dan Evaluasi - 3.541.150.000 2.886.800.000 3.652.960.000 4.624.000.000

Program Pengembangan Data/Informasi 3.789.250.000 1.614.000.000 2.895.000.000 4.130.000.000 4.960.000.000

Program Pengembangan Inovasi Daerah - 480.000.000 775.000.000 625.000.000 850.000.000

Program Penelitian dan Pengembangan 1.710.750.000 4.246.000.000 5.035.000.000 6.575.000.000 7.220.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 625.426.500 975.000.000 975.000.000 1.075.000.000 1.250.000.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.214.959.000 5.978.026.951 6.030.500.000 6.450.000.000 6.650.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 375.709.000 563.934.565 590.000.000 700.000.000 775.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan450.000.000 649.786.000 700.000.000 575.000.000 635.000.000

TOTAL 31.721.298.650 33.261.277.516 37.821.660.000 47.821.660.000 51.421.660.000

PROGRAMRPJMD

2015 2016 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Program Kerjasama Pembangunan

Persentase kerjasama yang diimplementasikan

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Kerjasama Pengelolaan Selat Karimata

Kerjasama Pengelolaan Selat Karimata

dokumen 0 1 1 286.200.000 0 0 0 0 1 286.200.000

Penyusunan Perencanaan Kebijakan Kerjasama Selat Karimata

Jumlah laporan tindaklanjut kerjasama antar daerah di Selat Karimata

dokumen 0 1 0 - 1 250.000.000 1 300.000.000 1 400.000.000 1 500.000.000 4 1.450.000.000

Penyusunan Perencanaan Kebijakan Gubernur Se - Sumatera

Jumlah Laporan pelaksanaan Rakor Gubernur se-Sumatera

dokumen 1 1 0 - 1 325.000.000 1 300.000.000 1 400.000.000 1 550.000.000 4 1.575.000.000

Kerjasama Riset dengan Perguruan Tinggi dan stakeholder lainnya

Jumlah laporan Kerjasama Riset dengan Perguruan Tinggi dan stakeholder lainnya

dokumen 0 0 0 - 0 1 250.000.000 0 - 0 - 1 250.000.000

Inventarisasi, fasilitasi dan koordinasi rencana kerjasama antar provinsi dalam/luar negeri (Roadmap mitra negara di bidang Maritim)

Laporan rencana kerjasama antar provinsi dalam/luar negeri (Roadmap mitra negara di bidang Maritim)

dokumen 0 0 0 - 0 1 250.000.000 0 - 0 - 1 250.000.000

Pelaksanaan Kerjasama Provinsi Kepulauan

Jumlah Laporan Kerjasama antar Provinsi Kepulauan

dokumen 0 0 1 765.000.000 - - - 1 765.000.000

Kerjasama Penyusunan Perencanaan Kebijakan Provinsi Kepulauan

Jumlah Laporan Kerjasama antar Provinsi Kepulauan dokumen 0 0 1 650.000.000 1 700.000.000 1 750.000.000 1 850.000.000 4 2.950.000.000

Pelaksanaan Kerjasama Sosek Malindo

Jumlah Laporan Kerjasama Sosek Malindo

dokumen 0 0 1 760.000.000 - - - 1 760.000.000

Penyusunan Perencanaan Kebijakan Kerjasama Sosek Malindo

Jumlah Laporan Kerjasama Sosek Malindo dokumen 0 0 1 650.000.000 1 700.000.000 1 750.000.000 1 850.000.000 4 2.950.000.000

Perubahan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Satuan

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Pelaksanaan Rapat Forum Gubernur se-wilayah Sumatera

Jumlah Laporan pelaksanaan rakor gub se-sumatera dokumen 1 1 1 287.600.000 - - - 1 287.600.000

Penguatan Kerjasama Luar Negeri

Jumlah Laporan Kerjasama Luar Negeri dokumen 1 700.000.000 1 700.000.000

Pagu Usulan 2.098.800.000 1.875.000.000 2.500.000.000 3.000.000.000 2.750.000.000 12.223.800.000

Pagu RPJMD 2.098.800.000 1.875.000.000 2.500.000.000 3.000.000.000 2.750.000.000 12.223.800.000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Pemenuhan kebutuhan

Administrasi

Perkantoran

bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 -

Penyediaan jasa

administrasi keuangan

Terbayarnya Jasa

Tenaga Pengelolaan

Keuangan

bulan 12 12 12 1.241.400.000 12 1.123.812.000 12 1.125.000.000 12 1.250.000.000 12 1.300.000.000 60 6.040.212.000

Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung

Terbayarkannya Jasa

Tenaga Pendukung

bulan 12 12 12 559.520.000 12 603.252.000 12 605.000.000 12 700.000.000 12 800.000.000 60 3.267.772.000

Pelaksanaan Kegiatan

Rutinitas Perkantoran

Terpenuhinya

kebutuhan operasional

Badan Perencanaan

dan Litbang

bulan 12 12 12 4.414.039.000 12 4.250.962.951 12 4.300.500.000 12 4.500.000.000 12 4.550.000.000 60 22.015.501.951

Pagu Usulan 6.214.959.000 5.978.026.951 6.030.500.000 6.450.000.000 6.650.000.000 31.323.485.951

Pagu RPJMD 6.214.959.000 5.978.026.951 6.030.500.000 6.450.000.000 6.650.000.000 31.323.485.951

Tahun 2020 Tahun 2021Kondisi Kinerja pada akhir periode

Renstra SKPD

Perubahan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan (output)Satuan

Data Capaian pada Tahun Awal

Perencanaan


Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019


Program Penelitian dan

Pengembangan

Persentase Dokumen

Hasil Kelitbangan yang

dimanfaatkan oleh

Stakeholder

Persentase 0 0 50 55 60 65 70 70

Kajian Penerapan

Nilai-nilai Gurindam 12

dalam mewujudkan

Good Governance

dan Clean

Government

Jumlah Dokumen

Kajian / Penelitian Dokumen 0 1 297.124.000 0 - 0 - 0 - 0 - 1 297.124.000

Penyusunan

Roadmap Sistem

Inovasi Daerah (SIDa)

di Provinsi Kepulauan

Riau

Jumlah Dokumen Dokumen 0 0 1 320.000.000 0 - - 0 0 - 1 320.000.000

Kajian Inovasi

Pelayanan PublikJumlah Dokumen

KajianDokumen 0 0 1 225.000.000 0 - - 0 0 - 1 225.000.000

Kajian Pengembangan

potensi CSR di

provinsi kepulauan

Riau

Jumlah Dokumen

Kajian / Penelitian Dokumen 0 1 270.110.000 0 - 0 - 0 - 0 - 1 270.110.000

Operasional Dewan

Riset Daerah (DRD)

Provinsi Kepri

Jumlah Anggota DRD

dan Tim Pendukung Bulan 0 10 213.750.000 10 213.750.000

Fasilitasi Operasional

Dewan Riset Daerah

(DRD) Provinsi Kepri

Jumlah Anggota DRD

dan Tim Pendukung Orang 0 12 690.000.000 12 700.000.000 12 750.000.000 12 750.000.000 48 2.890.000.000

Penguatan Peran dan

Fungsi KelitbanganJumlah Fasilitasi

Agenda KelitbanganEvent 0 3 384.766.000 0 - 0 - 0 - 0 - 3 384.766.000

Penyusunan Rencana

Induk Kelitbangan

Provinsi Kepri Tahun

2016 – 2021

Jumlah Dokumen

Rencana Induk

Kelitbangan

Dokumen 0 0 - 1 361.000.000 0 - 0 - 1 350.000.000 2 711.000.000

Grand Design

Perencanaan Dan

Pengembangan

Kemaritiman Provinsi

Kepri Tahun 2018 -

2021

Jumlah Dokumen

Kajian / Penelitian Dokumen 0 0 - 1 415.000.000 0 - 0 - 0 - 1 415.000.000




Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPDProgram dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

Satuan

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan Tahun 2017



Pengembangan

Persentase Dokumen


dimanfaatkan oleh

Stakeholder

Persentase 0 0 50 55 60 65 70 70




Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

Satuan



Kajian tentang

Strategi

Pembangunan dan

Program Prioritas

Provinsi Kepulauan

Riau

Jumlah Dokumen


Kajian Pengembangan

Ekonomi Maritim

Provinsi Kepulauan

Riau

Jumlah Dokumen

AnalisisDokumen 0 0 - 1 360.000.000 0 - 0 - 0 - 1 360.000.000

Penelitian dan

Pengembangan

Peningkatan Investasi

dalam Rangka

Pengembangan Dunia

Usaha di Kepri

Jumlah Dokumen


Analisis Indeks

Kepuasan Masyarakat

Terhadap Kinerja

Perangkat Daerah

Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau

Jumlah Dokumen


Kajian tentang

Optimalisasi Peran

Kelitbangan dalam

Pembinaan dan

Pengawasan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

Jumlah Dokumen

PenelitianDokumen 0 - 1 304.500.000 0 - 0 - 0 - 1 304.500.000

Kajian Tentang

Potensi Peningkatan

Pertumbuhan

Ekonomi Provinsi

Kepulauan Riau

Jumlah Dokumen

AnalisisDokumen 0 0 - 1 365.000.000 0 - 0 - 0 - 1 365.000.000



Pengembangan

Persentase Dokumen


dimanfaatkan oleh

Stakeholder

Persentase 0 0 50 55 60 65 70 70




Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

Satuan



Rapat Koordinasi

Kelitbangan Se

Provinsi Kepulauan

Riau

Jumlah Peserta Peserta 0 200 - 200 315.500.000 200 280.000.000 200 300.000.000 200 300.000.000 1000 1.195.500.000

Kajian Evaluasi dan

Implementasi

Pelaksanaan Dana

Desa di Provinsi

Kepulauan Riau

Jumlah Dokumen


Penelitian dan

Pengembangan

Peningkatan

Pendidikan Politik

Masyarakat

Jumlah Dokumen


Kajian Perencanaan

Pengembangan Niai-

Nilai Budaya Provinsi

Kepulauan Riau

Jumlah Dokumen

Kajian / Penelitian Dokumen 0 0 - 0 - 1 280.000.000 0 - 0 - 1 280.000.000

Penelitian Potensi

Pertanian di Provinsi

Kepulauan Riau

Jumlah Dokumen

PenelitianDokumen 0 0 - 0 - 1 300.000.000 0 - 0 - 1 300.000.000

Kajian Tentang

Strategi

Pengembangan

Infrastruktur

Kemaritiman

Jumlah Dokumen

AnalisisDokumen 0 0 - 0 - 1 275.000.000 0 - 1 275.000.000

Kajian Evaluasi

Penerapan E-

Government dalam

Pembangunan di

Provinsi Kepri

Jumlah Dokumen


Supervisi

Pengorganisasian

kelitbangan di provinsi

Kepulauan Riau

Jumlah Dokumen

Kajian / Penelitian Dokumen 0 0 - 1 325.000.000 1 375.000.000 0 - 2 700.000.000

Pelaksanaan

Kompetisi Kajian

Kreatif Provinsi

Kepulauan Riau

Jumlah Dokumen

AnalisisLaporan 0 0 - 0 - 1 300.000.000 0 - 0 - 1 300.000.000



Pengembangan

Persentase Dokumen


dimanfaatkan oleh

Stakeholder

Persentase 0 0 50 55 60 65 70 70




Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

Satuan



Penelitian

Pengembangan

Transportasi Umum di

Kota Tanjungpinang

Jumlah Dokumen Studi

PengembanganDokumen 0 0 - 0 - 1 300.000.000 0 - 0 - 1 300.000.000

Fasilitasi Penguatan

Fungsi Kelitbangan Jumlah Fasilitasi

Agenda KelitbanganEvent 0 0 - 0 - 5 450.000.000 5 525.000.000 5 535.000.000 15 1.510.000.000

Pengembangan

Jejaring Kelitbangan

Provinsi Kepulauan

Riau

Jumlah Dokumen

KerjasamaDokumen 0 0 - 0 - 3 325.000.000 3 375.000.000 3 385.000.000 9 1.085.000.000

Kajian tentang

Penerapan Strategi

Pengembangan

Inovasi Daerah pada

OPD Provinsi

Kepulauan Riau

Jumlah Dokumen


Penelitian

Pengambangan

Pariwisata dalam

mendukung

Perekonomian

Provinsi Kepulauan

Riau

Jumlah Dokumen


Kajian Penerapan

Pembayaran Prestasi

Kerja Berbasis KinerjaJumlah Dokumen


Seminar Kelitbangan Jumlah Peserta

SeminarOrang 0 0 - 0 - 50 300.000.000 0 - 0 - 50 300.000.000

Pemantauan dan

Evaluasi Rencana

Induk Kab/ Kota Se

Provinsi Kepri

Jumlah Kabupaten /

KotaKab/Kota 0 0 - 0 - 0 - 7 300.000.000 7 315.000.000 14 615.000.000

Kajian mandiri isu

aktual untuk

mengakomodir

kebijakan

pembangunan daerah

yang bersifat

aksidentil

Jumlah Rekomendasi

KebijakanDokumen 0 0 - 0 - 0 - 3 325.000.000 3 330.000.000 6 655.000.000



Pengembangan

Persentase Dokumen


dimanfaatkan oleh

Stakeholder

Persentase 0 0 50 55 60 65 70 70




Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

Satuan



Kajian Tentang

Dampak Penurunan

Pertumbuhan

Ekonomi Kota Batam

Terhadap Kondisi

Perekonomian

Provinsi Kepulauan

Riau

Jumlah Dokumen

Kajian / Penelitian Dokumen 0 0 - 0 - 0 - 1 300.000.000 0 - 1 300.000.000

Kajian Rencana Induk

Pendidikan Provinsi

Kepulauan RiauJumlah Dokumen

AnalisisDokumen 0 0 - 0 - 1 300.000.000 0 - 1 300.000.000

Kajian Optimalisasi

Pengelolaan Barang /

Aset Milik Daerah

Provinsi Kepri

Jumlah Dokumen


Penelitian Potensi

Hilirisasi terhadap

pertumbuhan ekonomi

Provinsi Kepulauan

Riau

Jumlah Dokumen

PenelitianDokumen 0 0 - - 0 - 1 325.000.000 0 - 1 325.000.000

Kajian tentang strategi

pengembangan

Pemberdayaan

masyarakat

perbatasan

Jumlah Dokumen

PenelitianDokumen 0 0 - 1 350.000.000 0 - 1 350.000.000

Kajian Pemanfaatan

Pulau-pulau Kecil di

Provinsi Kepulauan

Riau

Jumlah Dokumen

Kajian / Penelitian Dokumen 0 0 0 1 300.000.000 0 - 1 300.000.000

Kajian Pengembangan

Industri Pengolahan

dalam Rangka

Peningkatan

Pertumbuhan

Ekonomi Kepri

Jumlah Dokumen




Pengembangan

Persentase Dokumen


dimanfaatkan oleh

Stakeholder

Persentase 0 0 50 55 60 65 70 70




Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

Satuan



Kajian Strategis

Program Peningkatan

Keunggulan

Komparatif Komoditas

Utama Sektor

Perikanan

Jumlah Dokumen


Focus Group

Discussion (FGD)

Penelitian dan

Pengembangan

dengan Perguruan

Tinggi Se-Kepri

Jumlah Peserta Orang 0 0 - 0 - 0 - 50 225.000.000 0 - 50 225.000.000

Penelitian Produk

Kelautan di Provinsi

Kepulauan Riau Yang

Berdaya Saing Tinggi

Jumlah Dokumen


Kajian Pengembangan

Produk Rumput Laut Jumlah Dokumen


Penelitian tentang

Nilai Inflasi di

Kabupaten Kepulauan

Anambas

Jumlah Dokumen

PenelitianDokumen 1 300.000.000 1 300.000.000

Penelitian

Perencanaan dan

Pengembangan

Kawasan Strategis Di

Wilayah

Kabupaten/Kota Se-

Provinsi Kepulauan

Riau

Jumlah Dokumen

Kajian / Penelitian Dokumen 0 0 - 0 - 0 - 0 - 1 300.000.000 1 300.000.000

Penelitian

Pengembangan

Pariwisata Terpadu di

Wilayah Pantai

Kabupaten Bintan -

Karimun - Natuna -

Anambas

Jumlah Dokumen




Pengembangan

Persentase Dokumen


dimanfaatkan oleh

Stakeholder

Persentase 0 0 50 55 60 65 70 70




Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

Satuan



Penelitian

Pemberdayaan

Perempuan Daerah

Pesisir dan

Pengembangan

Ekonomi Kerakyatan

Jumlah Dokumen

PenelitianDokumen 0 0 - 0 - 0 - 0 - 1 300.000.000 1 300.000.000

Kajian Pendidikan

Buta Aksara Alqur’anJumlah Dokumen


Kajian Penyiapan

BUMD untuk

pengelolaan PI di

Bidang Migas

Jumlah Dokumen


Kajian Pelaksanaan

Otonomi Daerah Di

Provinsi Kepri.

Jumlah Dokumen

Kajian / Penelitian Dokumen 0 0 - 0 - 0 - 1 300.000.000 1 300.000.000

Kajian tentang

Inventarisir dan

Identifikasi Sumber

Pencemaran Air

Minum dan

Kegiatan/Usaha di

Wilayah

Kabupaten/Kota se-

Provinsi Kepulauan

Riau

Jumlah Dokumen


Kajian Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat

Pesisir di Provinsi

Kepri

Jumlah Dokumen


Peningkatan

Kompetensi

Fungsional Peneliti di

Provinsi Kepulauan

Riau

Jumlah Dokumen


Pengembangan

Kemitraan dan

Kolaborasi Riset untuk

Pembangunan

Jumlah Dokumen

KerjasamaDokumen 0 0 - 0 - 2 200.000.000 2 200.000.000



Pengembangan

Persentase Dokumen


dimanfaatkan oleh

Stakeholder

Persentase 0 0 50 55 60 65 70 70




Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

Satuan



Kajian Terapan

Teknologi Energi Baru

dan Terbarukan di

Provinsi Kepri

Jumlah Dokumen


Kajian Pengembangan

Produk Unggulan

DaerahJumlah Dokumen


Fasilitasi Penyusunan

Naskah Akademis

RanperdaJumlah Naskah

AkademisDokumen 0 0 - 0 - 0 - 0 - 2 300.000.000 2 300.000.000

Kajian tentang strategi

Pengentasan

Kemiskinan Provinsi

Kepulauan RiauJumlah Dokumen


Kajian tentang

Identifikasi Produk

Inovasi Unggulan

Kabupaten/Kota Se-

Provinsi Kepulauan

Riau

Jumlah Dokumen


Pagu Usulan 1.710.750.000 4.246.000.000 5.035.000.000 6.575.000.000 7.220.000.000 24.786.750.000

- - - - - - - - - -

Pagu RPJMD 1.710.750.000 4.246.000.000 5.035.000.000 6.575.000.000 7.220.000.000 24.786.750.000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Program Pengembangan Data/Informasi

Persentase keterisian data/ informasi pada indikator dokumen perencanaan % 0 0 100 100 100 100 100 100

Fasilitasi dan Koordinasi Forum Data Provinsi Kepri

Jumlah Peserta Orang 0 0 1 320.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 1 320.000.000

Pelaksanaan dan Operasional Pelayanan Data Center sebagai Pendukung Kinerja Pemerintah Provinsi Kepri

Pelayanan Data Center Bulan 0 0 12 581.250.000 0 - 0 - 0 - 0 - 12 581.250.000

Penyusunan Peta Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau berbasis Web GIS

Jumlah Aplikasi / Software Peta Dasar Aplikasi 0 0 1 700.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 1 700.000.000

Konsultasi Regional PDRB dan ISE se-Wilayah Sumatera Tahun 2017

Jumlah Peserta Konreg PDRB dan ISE Peserta 0 0 1 750.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 1 750.000.000

Pengelolaan Aplikasi Satu Data Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau

Update Data dan Informasi Bulan 0 12 12 300.000.000 12 300.000.000 12 325.000.000 12 350.000.000 12 375.000.000 60 1.650.000.000

Pembuatan Buletin Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Prov Kepri

Jumlah terbitan Eksemplar Buletin Kali 0 0 3 315.000.000 4 315.000.000 4 325.000.000 4 350.000.000 4 375.000.000 19 1.680.000.000

Penyusunan Buku Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Kepri

Jumlah Eksemplar Buku Eksemplar 0 0 25 300.000.000 25 270.000.000 25 300.000.000 25 325.000.000 25 335.000.000 125 1.530.000.000






Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Publikasi Profil Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau

Jumlah Eksemplar Buku Eksemplar 0 0 1 343.000.000 1 343.000.000

Publikasi Profil Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau

Jumlah Eksemplar Buku Eksemplar 0 0 1 300.000.000 1 325.000.000 0 - 0 - 2 625.000.000

Pengelolaan Website Badan Perencanaan dan Litbang Prov Kepri

Update Data dan Informasi Website Bulan 0 12 12 180.000.000 12 170.000.000 12 200.000.000 12 250.000.000 12 265.000.000 60 1.065.000.000

Implementasi dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Provinsi Kepulauan Riau Sesuai Permendagri No. 8 Tahun 2014

Jumlah Dokumen Laporan SIPD Dokumen 0 1 0 - 1 259.000.000 1 300.000.000 1 350.000.000 1 365.000.000 4 1.274.000.000

Penyusunan Indeks Daya Saing Provinsi Kepri menurut Kab/Kota

Jumlah Eksempar Buku Eksemplar 0 0 0 - 0 - 20 280.000.000 20 300.000.000 20 300.000.000 60 880.000.000

Diseminasi dan Publikasi Kelitbangan Prov. Kepri

Jumlah Eksemplar Buku Eksemplar 0 0 - 0 - 1 290.000.000 1 325.000.000 1 325.000.000 3 940.000.000

Penyusunan Jurnal Kelitbangan Provinsi Kepulauan Riau

Jumlah terbitan Eksemplar Buletin Kali 0 0 0 - - 2 300.000.000 2 325.000.000 2 330.000.000 6 955.000.000

Pembuatan Basis Data Kelitbangan

Update Data Kelitbangan Bulan 0 0 0 - 0 12 250.000.000 0 - 0 - 12 250.000.000

Publikasi Pencapaian Kinerja Provinsi Kepulauan Riau

Jumlah Video Video 0 0 0 - 0 - 0 - 1 400.000.000 0 - 1 400.000.000

Pembuatan Aplikasi Display Data dan Media Publikasi Informasi Pembangunan

Jumlah Aplikasi / Software Data Aplikasi 0 0 0 - 0 - 0 - 1 250.000.000 0 - 1 250.000.000

Analisis Pencapaian RPJMD Tahun 2016-2021 Pada Sektor Ekonomi Pembangunan

Jumlah Dokumen Dokumen 0 0 0 - 0 - 0 - 1 250.000.000 0 - 1 250.000.000

Updating Peta Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang terintegrasi dengan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN)

Jumlah update Aplikasi / Software Peta Dasar Aplikasi 0 0 0 - 1 0 - 1 400.000.000 1 400.000.000

Penguatan dan Updating Basis Data Kelitbangan sebagai Pendukung Penelitian dan Pengembangan

Jumlah Update Data Aplikasi/Software Peta Aplikasi 0 0 0 - 0 1 255.000.000 1 270.000.000 2 525.000.000

Analisis Pencapaian RPJMD Tahun 2016-2021 Pada Sektor Sosial, Budaya, dan Pemerintahan

Jumlah Dokumen Dokumen 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 1 250.000.000 1 250.000.000

Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Dearah (FKPPD) dan Forum Komunikasi Kelitbangan Daerah (FKKD)

Jumlah Pertemuan Kali 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 2 250.000.000 2 250.000.000

Foccus Group Discussion (FGD) Isu Aktual Ekonomi Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

Jumlah Pertemuan Kali 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 2 250.000.000 2 250.000.000

Analisis Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepri Jumlah Dokumen Dokumen 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 1 250.000.000 1 250.000.000

Analisis Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Provinsi Kepulauan Riau


Analisis Peta Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau


Penyusunan Indeks Potensi Desa Provinsi Kepulauan Riau

Jumlah Dokumen Laporan Indeks Potensi

Desa Provinsi Kepulauan Riau

Dokumen 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 1 250.000.000 1 250.000.000

Analisis Data Indeks Pengembangan Kebudayaan


Pagu Usulan 3.789.250.000 1.614.000.000 2.895.000.000 4.130.000.000 4.960.000.000 17.388.250.000 - - - - - - - - -

Pagu RPJMD 3.789.250.000 1.614.000.000 2.895.000.000 4.130.000.000 4.960.000.000 17.388.250.000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Program

Pengembangan

Inovasi Daerah

Persentase Jumlah

inisiatif inovasi yang

sudah terbentuk menjadi

inovasi daerah

Persentase NA NA NA 5 10 20 30 30

Sosialisasi SIDA Jumlah

Kabupaten/Kota Kab/kota 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 7 300.000.000 7 300.000.000

Pengembangan

Sistem Inovasi Daerah

(SIDa) di Provinsi

KepriJumlah Dokumen Dokumen 0 0 0 - 1 480.000.000 0 - 0 - 0 - 1 480.000.000

Forum Inovasi Daerah

Jumlah Peserta Peserta 0 0 0 - 0 - 50 275.000.000 0 - 0 - 50 275.000.000

Analisis Evaluasi

Roadmap SIDA Jumlah Dokumen Dokumen 0 0 0 - 0 - 1 250.000.000 0 - 0 - 1 250.000.000

Pemantauan

Pelaksanaan

Roadmap SIDA

Kabupaten/Kota

Jumlah

Kabupaten/Kota Kab/kota 0 0 0 - 0 - 7 250.000.000 0 - 0 - 7 250.000.000

Coaching Penerapan

Inovasi Daerah pada

OPD Provinsi KepriJumlah OPD yang

terlatihOPD 0 0 0 - 0 - 0 - 30 350.000.000 0 - 30 350.000.000

Penilaian dan

Penghargaan

Penerapan Inovasi

Daerah OPD

Jumlah OPD yang

mendapatkan

penghargaan

OPD 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 1 250.000.000 1 250.000.000

Kerjasama Inovasi

Daerah dengan

Perguruan Tinggi dan

Lembaga LainnyaJumlah Kerjasama Mou 0 0 0 - 0 - 0 - 3 275.000.000 0 - 3 275.000.000

Revisi Roadmap

Sistem Inovasi daerah Jumlah Dokumen Dokumen 0 0 - - - - - - 0 - 1 300.000.000 1 300.000.000

- 480.000.000 775.000.000 625.000.000 850.000.000 2.730.000.000

- - - - - - -

ANGKA RPJMD - 480.000.000 775.000.000 625.000.000 850.000.000 2.730.000.000


Renstra SKPD



Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan (output) Satuan


Perencanaan




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Program Pengendalian dan Evaluasi

Persentase Ketersediaan Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan sesuai ketentuan

% NA NA NA 100 100 100 100 100

Pengelolaan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (e-Monev) Pembangunan Daerah Prov. Kepri

Operasional Penerapan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (e-Monev) Pembangunan Prov. Kepri

bulan 0 12 406.000.000 12 250.200.000 12 350.600.000 12 375.600.000 48 1.382.400.000

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah

Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah

Dokumen 1 1 1 610.000.000 1 220.000.000 1 525.560.000 1 575.560.000 4 1.931.120.000

Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Barenlitbang

Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Barenlitbang

Dokumen 0 1 125.000.000 1 150.000.000 1 175.000.000 3 450.000.000

Pengendalian terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten / Kota

Jumlah dokumen Pengendalian terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten / Kota

Dokumen 1 1 300.000.000 1 200.000.000 1 365.000.000 1 370.400.000 4 1.235.400.000

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan Kabupaten / Kota

Jumlah laporan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan Kabupaten / Kota

Dokumen 1 1 1 535.000.000 1 250.000.000 1 600.000.000 1 600.000.000 4 1.985.000.000

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan Provinsi Kepulauan Riau

Jumlah laporan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan Provinsi Kepulauan Riau

Dokumen 1 1 1 370.000.000 1 250.500.000 1 410.500.000 1 450.500.000 4 1.481.500.000

Sinkronisasi dan Evaluasi Program Kegiatan Pusat dan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau

Jumlah dokumen Sinkronisasi dan Evaluasi Program Kegiatan Pusat dan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau

Dokumen 0 0 1 370.000.000 1 175.300.000 1 425.900.000 1 450.900.000 4 1.422.100.000

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Laporan 1 1 1 425.000.000 1 250.000.000 1 475.000.000 1 500.000.000 4 1.650.000.000

Evaluasi Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Provinsi Kepulauan Riau

Jumlah Laporan Evaluasi Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Provinsi Kepulauan Riau

Dokumen 0 0 0 0 - 1 145.000.000 0 - 0 - 1 145.000.000

Fasilitasi Penyelarasan Evaluasi Renstra OPD

Laporan Evaluasi Renstra OPD

Dokumen 0 0 - 1 250.000.000 - - 1 250.000.000

Monitoring dan evaluasi Perencanaan pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

Jumlah laporan Monitoring dan evaluasi Perencanaan pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

Laporan 0 0 1 125.000.000 1 150.400.000 1 175.200.000 1 200.200.000 4 650.800.000

Monitoring dan evaluasi Perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan

Jumlah laporan Monitoring dan evaluasi Perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan

Laporan 0 0 1 125.000.000 1 145.400.000 1 175.200.000 1 200.200.000 4 645.800.000

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah

Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah

Dokumen 1 1 375.000.000 1 375.000.000

Evaluasi RPJMD Provinsi Kepri

Jumlah laporan Evaluasi RPJMD Provinsi Kepri

Dokumen 0 - 0 - 0 - 1 350.000.000 0 - 1 350.640.000 2 700.640.000

Review RPJPD Provinsi Kepri

Jumlah laporan Review RPJPD Provinsi Kepri

Dokumen 0 - 0 - 1 275.150.000 0 - 0 - 0 - 1 275.150.000

Evaluasi RPJMD Kab/Kota

Jumlah laporan evaluasi RPJMD Kab/Kota

Dokumen 6 0 0 - 1 125.000.000 0 - 0 - 1 125.000.000

Pagu Usulan - 3.541.150.000 2.886.800.000 3.652.960.000 4.624.000.000 14.704.910.000 Pagu RPJMD - 3.541.150.000 2.886.800.000 3.652.960.000 4.624.000.000 14.704.910.000




dan Kegiatan (output) Satuan

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan


Tahun 2017Kondisi Kinerja pada akhir periode

Renstra PDTahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi

Orang 12 12 154 149 149 149 149 750

Peningkatan Kompetensi Pengelola Data dan Informasi Bagi Staf Badan Perencanaan dan Litbang Provinsi Kepulauan Riau

Jumlah Staf Badan Perencanaan dan Litbang yang terlatih mengelola data dan informasi

orang 0 0 50 319.426.500 0 - 0 - 0 - 0 - 50 319.426.500

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Badan Perencanaan dan Litbang Provinsi Kepulauan Riau

Jumlah Aparatur Badan Perencanaan dan Litbang Provinsi Kepulauan Riau yang mengikuti Pelatihan/Bimtek/Diklat

orang 0 0 35 106.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 35 106.000.000

Peningkatan Kompetensi Bagi aparatur Badan Perencanaan dan Litbang Provinsi Kepulauan Riau

Jumlah aparatur Badan Perencanaan dan Litbang Provinsi Kepulauan Riau yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi

orang 0 0 0 - 80 300.000.000 80 300.000.000 80 325.000.000 80 350.000.000 320 1.275.000.000

Workshop Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencana

Jumlah aparatur perencana di seluruh Perangkat Daerah yang mengikuti pelatihan/bimtek perencanaan

orang 0 0 56 200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 56 200.000.000

Workshop Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencana Perangkat Daerah

Jumlah aparatur perencana di seluruh Perangkat Daerah yang mengikuti pelatihan/bimtek perencanaan

orang 0 0 0 - 56 375.000.000 56 375.000.000 56 400.000.000 56 500.000.000 224 1.650.000.000


Renstra PD





Satuan




Peningkatan Kapasitas Aparatur Badan Perencanaan dan Litbang

Jumlah aparatur Badan Perencanaan dan Litbang yang mengikuti pelatihan/bimtek/ workshop pada lembaga terkait

orang 0 0 13 13 300.000.000 13 300.000.000 13 350.000.000 13 400.000.000 65 1.350.000.000

Pagu Usulan 625.426.500 975.000.000 975.000.000 1.075.000.000 1.250.000.000 4.900.426.500

Pagu RPJMD 625.426.500 975.000.000 975.000.000 1.075.000.000 1.250.000.000 4.900.426.500

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Jumlah Laporan capaian kinerja dan keuangan

Dokumen 5 7 9 6 6 33 -

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang

Jumlah laporan Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang

Dokumen 1 105.000.000 1 105.000.000 1 105.000.000 1 125.000.000 1 135.000.000 5 575.000.000

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan dan Litbang

Jumlah laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dokumen 1 40.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 1 35.000.000 1 45.000.000 5 170.000.000

Sinkronisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Perencanaan dan Litbang

Jumlah Laporan Sinkronisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Perencanaan dan Litbang

Dokumen 0 1 59.786.000 1 50.000.000 1 75.000.000 1 85.000.000 4 269.786.000

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan & Litbang

Jumlah Laporan Keuangan Badan Perencanaan dan Litbang

Dokumen 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 1 35.000.000 1 35.000.000 5 145.000.000

Inventarisasi barang milik daerah di lingkungan Badan Perencanaan & Litbang

Jumlah laporan inventarisasi BMD

Laporan 1 100.000.000 1 100.000.000 2 200.000.000

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Badan Perencanaan & Litbang

Jumlah Standar Operasional Prosedur Badan Perencanaan dan Litbang

SOP 1 180.000.000 1 175.000.000 0 - 0 - 0 - 2 355.000.000

Evaluasi Standar Operasional Prosedur Badan Perencanaan dan Litbang

Jumlah Standar Operasional Prosedur Badan Perencanaan dan Litbang

SOP 0 - 0 - 1 95.000.000 0 - 0 - 1 95.000.000

Penguatan Tata Laksana Pengelolaan Keuangan Badan Perencanaan dan Litbang

Jumlah dokumen Tata Laksana Pengelolaan Keuangan Badan Perencanaan dan Litbang

Dokumen 0 1 110.000.000 0 0 0 1 110.000.000

Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi Keuangan Badan Perencanaan dan Litbang

Jumlah Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi Keuangan Badan Perencanaan dan Litbang

Aplikasi 0 0 1 100.000.000 0 0 1 100.000.000

Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi Keuangan Badan Perencanaan dan Litbang

Jumlah laporan pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi Keuangan Badan Perencanaan dan Litbang

Dokumen 0 0 1 100.000.000 1 135.000.000 1 150.000.000 3 385.000.000

Koordinasi dan Evaluasi Tata Kelola Keuangan Badan Perencanaan dan Litbang

Jumlah laporan Koordinasi dan Evaluasi Tata Kelola Keuangan Badan Perencanaan dan Litbang

Dokumen 0 1 150.000.000 1 100.000.000 1 170.000.000 1 185.000.000 4 605.000.000

450.000.000 649.786.000 700.000.000 575.000.000 635.000.000 3.009.786.000

450.000.000 649.786.000 700.000.000 575.000.000 635.000.000 3.009.786.000

Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD





Satuan




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

bulan 12 12 12 12 12 12 12 60

Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor

Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

% 100 100 100 278.000.000 100 500.000.000 100 475.000.000 100 500.000.000 100 550.000.000 100 2.303.000.000

Penyediaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana/Ruangan Perkantoran

Terpenuhinya Penyediaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana/Ruangan Perkantoran

% 100 100 100 100 63.934.565 100 65.000.000 100 115.000.000 100 125.000.000 100 368.934.565

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

% 100 100 100 97.709.000 100 100 50.000.000 100 85.000.000 100 100.000.000 100 332.709.000

Pagu Usulan 375.709.000 563.934.565 590.000.000 700.000.000 775.000.000 3.004.643.565

Pagu RPJMD 375.709.000 563.934.565 590.000.000 700.000.000 775.000.000 3.004.643.565


Renstra SKPD









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Program

Penyelenggaraan

Penataan Ruang

Persentase Informasi

Penyelenggaraan

Penataan Ruang % 0 20 42 60 80 100 100 100

Koordinasi dan

Fasilitasi

Penyelenggaraan

Penataan Ruang

Laporan Koordinasi

Penyelenggaraan

Penataan Ruang

Provinsi Kepulauan

Riau dokumen 1 1 1 290.000.000 1 250.000.000 1 300.000.000 1 450.000.000 1 560.660.000 5 1.850.660.000

Pagu Usulan 290.000.000 250.000.000 300.000.000 450.000.000 560.660.000 1.850.660.000

Pagu RPJMD 290.000.000 250.000.000 300.000.000 450.000.000 560.660.000 1.850.660.000




Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Kondisi Kinerja pada akhir periode

Renstra SKPD

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

Satuan


Perencanaan Tahun 2017 Tahun 2018


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD

% 90 93 96 100 100 100 100

Persentase Keselarasan Renja PD dengan Renstra PD

% NA NA 84 85 86 87 87

Persentase Keselarasan Renstra PD dengan RPJMD

% 71 73 76 96 100 100 100 100

Persentase Kegiatan Prioritas yang didanai

% NA NA 80 80 81 81 82 82

Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir

% 25 28 >30,00 >31,00 >33,00 >34,00 >36,00 >36,00

Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018

Jumlah dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018

Dokumen 1 1 1 570.000.000 1 570.000.000

Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun N

Jumlah dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun N

Dokumen 1 1 1 650.000.000 1 650.000.000



Dokumen 1 1 1 325.000.000 1 325.000.000



Dokumen 1 1 1 650.600.000 1 650.600.000



Dokumen 1 1 1 675.600.000 1 675.600.000

Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Kepri Tahun 2017

Jumlah dokumen Perubahan RKPD Provinsi Kepri Tahun 2017

Dokumen 1 1 1 300.000.000 1 300.000.000

Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Kepri Tahun N

Jumlah dokumen Perubahan RKPD Provinsi Kepri Tahun N

Dokumen 1 1 1 285.000.000 1 285.000.000



Dokumen 1 1 1 250.000.000 1 250.000.000

Tabel 6.1 Perubahan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021


Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PDTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Program perencanaan Pembangunan Daerah




Satuan




Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PDTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Program dan

Kegiatan



Satuan




Dokumen 1 1 1 315.000.000 1 315.000.000



Dokumen 1 1 1 350.000.000 1 350.000.000

Penyusunan KUA & PPAS Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2018

Jumlah dokumen KUA & PPAS Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2018

Dokumen 1 1 1 525.000.000 1 525.000.000

Penyusunan KUA & PPAS Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran N

Jumlah dokumen KUA & PPAS Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran N

Dokumen 1 1 1 590.000.000 1 590.000.000



Dokumen 1 1 1 350.000.000 1 350.000.000



Dokumen 1 1 1 615.000.000 1 615.000.000



Dokumen 1 1 1 650.000.000 1 650.000.000

Penyusunan Perubahan KUA & PPAS Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2017

Jumlah dokumen Perubahan KUA & PPAS Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2017

Dokumen 1 1 1 455.000.000 1 455.000.000

Penyusunan Perubahan KUA & PPAS Provinsi Kepri Tahun Anggaran N

Jumlah dokumen Perubahan KUA & PPAS Provinsi Kepri Tahun Anggaran N

Dokumen 1 1 1 530.280.000 1 530.280.000



Dokumen 1 1 1 235.000.000 1 235.000.000



Dokumen 1 1 1 550.000.000 1 550.000.000




Kegiatan



Satuan




Dokumen 1 1 1 575.000.000 1 575.000.000

Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-planning) Prov. Kepri

Operasional Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-planning) Prov. Kepri

bulan 0 0 12 456.100.000 12 375.000.000 12 500.600.000 12 550.600.000 48 1.882.300.000

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Jumlah laporan pelaksanaan Musrenbang RKPD

Laporan 0 1 1 980.000.000 1 980.000.000 1 950.400.000 1 990.000.000 1 995.000.000 5 4.895.400.000

Rapat Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja OPD

Jumlah draft dokumen Perjanjian Kinerja OPD

Dokumen 0 0 1 387.000.000 1 350.300.000 1 425.900.000 1 450.700.000 4 1.613.900.000

Koordinasi Musrenbang Kabupaten / Kota dan Nasional

Laporan Musrenbang Kabupaten / Kota dan Nasional

Laporan 1 1 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.300.000 1 250.900.000 1 275.900.000 5 1.127.100.000

Rapat Teknis Sinkronisasi Program Kegiatan Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota

Jumlah laporan pelaksanaan rapat teknis Sinkronisasi Program Kegiatan Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota

Dokumen 0 1 0 - 1 300.000.000 1 300.000.000 1 350.500.000 1 375.500.000 4 1.326.000.000

Penyusunan Renja Badan Perencanaan dan Litbang Tahun 2018

Jumlah dokumen Renja Badan Perencanaan dan Litbang Tahun 2018

Dokumen 0 0 1 39.000.000 - - - - 1 39.000.000

Fasilitasi Rapat Teknis Penyusunan Program/Kegiatan Badan Perencanaan dan Litbang

Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Teknis Penyusunan Program/Kegiatan Badan Perencanaan dan Litbang

Dokumen 0 0 1 40.000.000 1 52.260.000 1 70.000.000 1 75.000.000 4 237.260.000

Koordinasi dan penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Provinsi Kepri Tahun 2017

Jumlah dokumen penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Provinsi Kepri Tahun 2017

Dokumen 1 554.248.650 - - - - 1 554.248.650




Kegiatan



Satuan


Koordinasi dan penyusunan Perjanjian Kinerja Kepala OPD Pemerintah Provinsi Kepri

Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja Kepala OPD Pemerintah Provinsi Kepri

Dokumen 0 0 1 350.000.000 1 350.000.000

Koordinasi dan penyusunan Perjanjian Kinerja Kepala PD Pemerintah Provinsi Kepri

Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja Kepala PD Pemerintah Provinsi Kepri

Dokumen 0 0 1 325.000.000 1 420.000.000 1 450.000.000 3 1.195.000.000

Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

Jumlah laporan pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Dokumen 0 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan

Jumlah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan yang dikembangkan

Dokumen 0 0 1 306.000.000 1 - 1 150.300.000 1 200.200.000 1 227.400.000 5 883.900.000

Sosialisasi RPJMD Jumlah dokumen sosialisasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 Se-Provinsi Kepulauan Riau

Dokumen 0 0 1 329.500.000 - - - - 1 329.500.000

Sosialisasi Revisi RPJMD

Jumlah sosialisasi Revisi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 Se-Provinsi Kepulauan Riau

Kali 0 0 1 150.000.000 - - - 1 150.000.000

Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

Jumlah dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

Dokumen 0 0 0 - 0 - 0 - 1 300.000.000 0 - 1 300.000.000

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

Jumlah dokumen Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

Dokumen 0 1 0 - 0 - 0 - 0 - 1 365.000.000 1 365.000.000

Penyusunan Ranperda RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

Jumlah perda dan lampiran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026

Dokumen 0 1 0 - 0 - 0 - 0 - 1 365.000.000 1 365.000.000

Penyusunan Dokumen Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan

Jumlah Dokumen Staregis Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan

Dokumen 1 335.732.800 - - - - 1 335.732.800




Kegiatan



Satuan


Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pembangunan Tingkat Pusat

Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pembangunan Tingkat Pusat

Dokumen 1 382.000.000 - - - - 1 382.000.000

Penerapan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-planning) Prov. Kepri

Operasional Penerapan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-planning) Prov. Kepri

bulan 0 12 390.000.000 1 390.000.000

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah

Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah

Dokumen 1 1 1 550.000.000 1 550.000.000

Pengendalian terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten / Kota

Jumlah dokumen Pengendalian terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten / Kota

Dokumen 1 1 360.000.000 1 360.000.000

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan Kabupaten / Kota

Jumlah laporan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan Kabupaten / Kota

Dokumen 1 1 1 335.000.000 1 335.000.000

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan Provinsi Kepulauan Riau

Jumlah laporan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan Provinsi Kepulauan Riau

Dokumen 1 1 1 415.000.000 1 415.000.000

Sinkronisasi dan Evaluasi Program Kegiatan Pusat dan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau

Jumlah dokumen Sinkronisasi dan Evaluasi Program Kegiatan Pusat dan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau

Dokumen 0 0 1 390.000.000 1 390.000.000




Kegiatan



Satuan


Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Laporan 1 1 1 450.000.000 1 450.000.000

Revisi Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Provinsi Kepulauan Riau

Jumlah dokumen Revisi Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Provinsi Kepulauan Riau

Dokumen 0 0 1 150.000.000 1 150.000.000

Fasilitasi Penyelarasan perubahan Renstra perangkat daerah

Laporan verifikasi Renstra perangkat daerah yang dikoordinasikan penyelarasan perubahan Renstra

Dokumen 0 0 1 269.903.500 - - - - 1 269.903.500

Monitoring dan evaluasi Perencanaan pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

Jumlah laporan Monitoring dan evaluasi Perencanaan pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

Laporan 0 0 1 98.200.000 1 98.200.000

Monitoring dan evaluasi Perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan

Jumlah laporan Monitoring dan evaluasi Perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan

Laporan 0 0 1 125.000.000 1 125.000.000

Revisi RPJMD provinsi kepri

Jumlah dokumen Perubahan RPJMD provinsi kepri

Dokumen 0 0 1 570.000.000 0 - 0 0 - 0 - 1 570.000.000

Penerapan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (e-Monev) Pembangunan Prov. Kepri

Operasional Penerapan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (e-Monev) Pembangunan Prov. Kepri

bulan 0 12 350.000.000 12 350.000.000

Pagu Usulan 9.429.584.950 4.918.380.000 3.863.560.000 5.638.700.000 6.380.700.000 30.230.924.950 Pagu RPJMD 9.429.584.950 4.918.380.000 3.863.560.000 5.638.700.000 6.380.700.000 30.230.924.950

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Program

Perencanaan

Pemerintahan

Persentase

ketersediaan dokumen

perencanaan

pemerintahan sesuai

amanat pemerintah

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Forum SKPD Bidang

Sosial Budaya dan

Pemerintahan

Laporan Forum

Perencanaan SKPD

Bidang Sosial Budaya

dan Pemerintahan

Dokumen 0 0 1 400.000.000 1 400.000.000

Forum Perencanaan

OPD Bidang Sosial

Budaya dan

Pemerintahan

Laporan Forum

Perencanaan OPD

Bidang Sosial Budaya

dan Pemerintahan

Dokumen 0 0 1 425.000.000 1 450.000.000 1 500.000.000 1 650.000.000 4 2.025.000.000

Pelaksanaan

monitoring dan

evaluasi rencana aksi

daerah RANHAM

Jumlah Laporan

Fasilitasi monitoring

dan evaluasi RAD

RANHAM

Laporan - - 1 323.000.000 - - - - 1 323.000.000

Optimalisasi,

Monitoring dan

Evaluasi Kebijakan

Rencana Aksi Daerah

RANHAM

Jumlah Laporan

monitoring dan

evaluasi Kebijakan

RAD RANHAM

Laporan - - 1 250.000.000 1 300.000.000 1 450.000.000 1 500.000.000 4 1.500.000.000

Fasilitasi, monitoring

dan evaluasi rencana

aksi daerah PPK

Jumlah Laporan

Fasilitasi monitoring

dan evaluasi RAD PPK

Laporan 1 1 1 230.000.000 - - - - 1 230.000.000

Optimalisasi,

Monitoring dan

Evaluasi Kebijakan

Rencana Aksi Daerah

PPK

Jumlah Laporan

Optimalisasi dan

Evaluasi Kebijakan

RAD PPK

Laporan 1 1 1 125.000.000 1 175.000.000 1 275.000.000 1 350.000.000 4 925.000.000

Sinkronisasi

Penguatan

Perencanaan dan

Kebijakan Sektor

Pemerintahan Umum

Jumlah Laporan

Sinkronisasi

Penguatan

Perencanaan Sektor

Pemerintahan Umum

Dokumen 0 0 - 0 1 325.000.000 1 350.000.000 1 400.000.000 1 500.000.000 4 1.575.000.000




Kondisi Kinerja pada akhir periode

Renstra SKPD

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)



Perencanaan Tahun 2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Kondisi Kinerja pada akhir periode

Renstra SKPD

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)



Perencanaan Tahun 2017

Sinkronisasi

Pelaksanaan

Pembangunan,

Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Kemasyarakatan di

Provinsi Kepulauan

Riau

Jumlah Laporan

sinkronisasi dan

harmonisasi kebijakan

bidang Pemerintahan

dan Kemasyarakatan

Dokumen 0 0 1 788.000.000 1 650.000.000 1 650.000.000 1 700.000.000 1 750.000.000 5 3.538.000.000

Penyusunan Identitas

Khas Kepulauan Riau

(Branding Kepri)

Jumlah dokumen

Perencanaan Identitas

Khas Kepulauan Riau

(Branding Kepri)

Dokumen 0 0 - - 1 500.000.000 1 600.000.000 - 2 1.100.000.000

Pagu Usulan 1.741.000.000 1.775.000.000 2.425.000.000 2.925.000.000 2.750.000.000 11.616.000.000

Pagu RPJMD 1.741.000.000 1.775.000.000 2.425.000.000 2.925.000.000 2.750.000.000 11.616.000.000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Program

perencanaan

Perekonomian

Persentase


perencanaan ekonomi

sesuai amanat

pemerintah

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Pemantauan dan

Evaluasi Pencapaian

Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan Provinsi

Kepulauan Riau

Jumlah laporan

pemantauan dan

Evaluasi Pencapaian

Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan Provinsi

Kepulauan Riau

Dokumen 1 300.000.000 1 350.800.000 1 550.000.000 1 600.000.000 4 1.800.800.000

Koordinasi dan

Fasilitasi Program

Percepatan

Pembangunan

Ekonomi di Provinsi

Kepulauan Riau

Jumlah dokumen

Koordinasi, Fasilitasi,

Sosialisasi, dan

Sinkronisasi terkait

dengan percepatan

program

pembangunan

ekonomi di Provinsi

Kepulauan Riau

Dokumen 0 0 1 382.300.000 382.300.000

Fasilitasi Perencanaan

Pembangunan Bidang

Ekonomi di Provinsi

Kepulauan Riau

Jumlah laporan

sinkronisasi

perencanaan dan

pelaksanaan program

pembangunan

ekonomi di Provinsi

Kepulauan Riau

Dokumen 1 400.000.000 1 500.000.000 1 550.000.000 1 600.000.000 4 2.050.000.000

Forum

Pengembangan

Ekonomi Lokal

Provinsi Kepulauan

Riau

Jumlah laporan

pelaksanaan forum

pengembangan

ekonomi lokal di

Provinsi Kepri

Dokumen 0 0 1 327.125.300 2 285.000.000 2 300.000.000 2 450.000.000 2 500.000.000 9 1.862.125.300

Perencanaan

Strategis

Pengembangan

Ekonomi Lokal

Jumlah Dokumen

Perencanaan Strategis

Pengembangan

Ekonomi Lokal

Provinsi Kepulauan

Riau

Dokumen 1 775.000.000 1 550.000.000 1 675.000.000 1 775.000.000 4 2.775.000.000

Penyusunan regulasi,

perencanaan dan

sinkronisasi kebijakan

Pengembangan

Ekonomi Kreatif

Provinsi Kepulauan

Riau

Jumlah dokumen

regulasi, perencanaan

dan sinkronisasi

kebijakan

Pengembangan

Ekonomi Kreatif

Provinsi Kepulauan

Riau

Dokumen 0 0 0 - 0 - 1 200.000.000 1 250.000.000 1 276.300.000 3 726.300.000

Penyusunan

perencanaan dan

sinkronisasi

pembangunan bidang

kemaritiman Provinsi

Kepulauan Riau

Jumlah dokumen

perencanaan dan

sinkronisasi

pembangunan bidang

kemaritiman Provinsi

Kepulauan Riau

dokumen 1 350.000.000 1 450.000.000 1 450.000.000 3 1.250.000.000

Workshop

Pengembangan

Ekonomi Lokal bagi

Stakeholder di

Provinsi Kepulauan

Riau

Terlaksananya

Workshop

Pengembangan

Ekonomi Lokal bagi

Stakeholder di Provinsi

Kepulauan Riau

dokumen 100 278.950.000 100 278.950.000

Koordinasin dan

Fasilitasi Program

Percepatan dan

Perluasan

Pembangunan

Ekonomi di Provinsi

Kepulauan Riau Tahun

2016

Tersedianya laporan

pelaksanaan program

percepatan dan

perluasan

pembangunan

ekonomi di provinsi

kepulauan riau tahun

2016

dokumen 1 27.000.000 1 27.000.000




Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

Satuan


Perencanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Kondisi Kinerja pada akhir periode

Renstra SKPD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

Satuan



Renstra SKPD

Studi Pemanfaatan

Sumber Daya Alam

untuk Peningkatan

Perekonomian

Masyarakat di

Kabupaten Lingga

Tersedianya dokumen

hasil studi

pemanfaatan sumber

daya alam untuk

peningkatan

perekonomian

masyarakat di

kabupaten lingga

dokumen 1 80.500.000 1 80.500.000

Pagu Usulan 1.095.875.300 1.760.000.000 2.250.800.000 2.925.000.000 3.201.300.000 11.232.975.300

Pagu RPJMD 1.095.875.300 1.760.000.000 2.250.800.000 2.925.000.000 3.201.300.000 11.232.975.300


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Program

Perencanaan sarana,

prasarana wilayah

dan Lingkungan

Hidup

Persentase


perencanaan Sarana,

Prasarana Wilayah


sesuai amanat

pemerintah

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Koordinasi dan

Fasilitasi Urusan

Perumahan dan

Pemukiman di

Provinsi Kepulauan

Riau

Jumlah laporan

perencanaan dan

sinkronisasi

pelaksanaan program

Urusan Perumahan

dan Pemukiman di

Provinsi Kepulauan

Riau

Dokumen 1 1 1 270.000.000 - - - 1 270.000.000

Penguatan

Perencanaan Urusan

Perumahan dan

Pemukiman di

Provinsi Kepulauan

Riau

Jumlah laporan

perencanaan dan

sinkronisasi

pelaksanaan program

Urusan Perumahan

dan Pemukiman di

Provinsi Kepulauan

Riau

Dokumen 1 1 1 300.000.000 1 325.000.000 1 450.000.000 1 550.000.000 4 1.625.000.000

Koordinasi dan

Fasilitasi urusan Air

Minum, Sanitasi dan

Penyehatan

Lingkungan di Provinsi

Kepulauan Riau

Jumlah laporan

perencanaan dan

sinkronisasi

pelaksanaan program

bidang Air Minum,

Sanitasi dan

Penyehatan


Kepulauan Riau

Dokumen 1 1 1 295.500.000 - - - 1 295.500.000

Penguatan

Perencanaan bidang

Air Minum, Sanitasi

dan Penyehatan


Kepulauan Riau

Jumlah laporan

perencanaan dan

sinkronisasi

pelaksanaan program

bidang Air Minum,

Sanitasi dan

Penyehatan


Kepulauan Riau

Dokumen 1 300.000.000 1 325.000.000 1 400.000.000 1 450.000.000 4 1.475.000.000

Koordinasi dan

Fasilitasi bidang

Transportasi dan

Energi Provinsi

Kepulauan Riau

Jumlah laporan

perencanaan dan

sinkronisasi

pelaksanaan program

Transportasi dan

Energi

Dokumen 1 1 1 230.450.000 - - - 1 230.450.000




Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)




Renstra SKPD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)




Renstra SKPD

Penguatan

Perencanaan bidang

Transportasi dan

Telekomunikasi

Provinsi Kepulauan

Riau

Jumlah laporan

perencanaan dan

sinkronisasi

pelaksanaan program

Transportasi dan

telekomunikasi

Provinsi Kepulauan

Riau

Dokumen 1 250.000.000 1 250.000.000 1 350.000.000 1 375.000.000 4 1.225.000.000

Forum SKPD Bidang

Perencanaan

Perekonomian, SDA,

Infrastruktur dan

Kewilayahan

Laporan Forum Bidang

Perekonomian, SDA,

Infrastruktur dan

Kewilayahan

Dokumen 1 1 1 400.000.000 - - - 1 400.000.000

Forum OPD Bidang

Perencanaan

Perekonomian, SDA,

Infrastruktur dan

Kewilayahan

Jumlah laporan

pelaksanaan Forum

OPD Bidang

Perekonomian, SDA,

Infrastruktur dan

Kewilayahan

Dokumen 1 1 1 375.000.000 1 400.000.000 1 500.000.000 1 550.000.000 4 1.825.000.000

Koordinasi dan

Pemantauan Neraca

Sumber Daya Alam


Spasial Provinsi

Kepulauan Riau

Jumlah Dokumen Peta

dan Neraca Sumber

Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

Spasial Provinsi

Kepulauan Riau

Dokumen 0 0 1 193.800.000 - - - 1 193.800.000

Pemantauan Neraca

Sumber Daya Alam


Spasial Provinsi

Kepulauan Riau

Jumlah Dokumen Peta

dan Neraca Sumber

Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

Spasial Provinsi

Kepulauan Riau

Dokumen 0 0 0 0 1 250.000.000 - 1 375.000.000 2 625.000.000

Pemantauan dan

Pengendalian Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

Jumlah Laporan Data

Capaian

Pembangunan RTH

Dokumen 1 0 1 197.700.000 - 1 250.000.000 - 1 375.000.000 3 822.700.000

Koordinasi, Fasilitasi

dan Pemantauan

Pelaksanaan RAD

GRK

Jumlah Laporan

Pemantauan dan

Evaluasi Pelaksanaan

RAD GRK

Dokumen 1 1 1 477.500.000 - - - 1 477.500.000

Koordinasi, Fasilitasi

Pelaksanaan RAD

GRK

Jumlah Laporan

Pemantauan dan


RAD GRK

Dokumen 1 1 1 27.027.000 - - - 1 27.027.000

Pemantauan, Evaluasi

dan Pelaporan

Pelaksanaan RAD

GRK

Jumlah Laporan

Pemantauan dan


RAD GRK

Dokumen 1 1 0 - 1 400.000.000 1 420.000.000 1 500.000.000 1 550.000.000 4 1.870.000.000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)




Renstra SKPD

Penguatan

Perencanaan Program

Pembangunan Bidang

Energi, Sumber Daya

Alam dan

Kewilayahan

Jumlah laporan

perencanaan dan

sinkronisasi

pelaksanaan program

Pembangunan Bidang

Energi, Sumber Daya

Alam dan Kewilayahan

Dokumen 0 0 0 - 1 300.000.000 1 350.000.000 1 400.000.000 1 500.000.000 4 1.550.000.000

Penyusunan Baseline

Capaian Pelaksanaan

Pembangunan Bidang

Energi, Sumber Daya

Alam dan

Kewilayahan

Jumlah Dokumen

Baseline Data Capaian

Pembangunan Bidang

Energi, Sumber Daya

Alam dan Kewilayahan

Dokumen 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 1 300.000.000 1 300.000.000

Pagu Usulan 2.091.977.000 2.175.000.000 2.320.000.000 2.600.000.000 4.025.000.000 13.211.977.000

Pagu RPJMD 2.091.977.000 2.175.000.000 2.320.000.000 2.600.000.000 4.025.000.000 13.211.977.000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Program

Perencanaan sosial

budaya

Persentase


perencanaan sosial

budaya sesuai amanat

pemerintah

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Penguatan

Perencanaan dan

Pembinaan urusan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak

Jumlah laporan

sinkronisasi

perencanaan dan

pelaksanaan program

terkait

Pengarustamaan

Gender dan Anak

Dokumen 1 1 1 150.000.000 1 250.000.000 1 300.000.000 1 350.000.000 4 1.050.000.000

Perencanaan dan

Koordinasi Dalam

Penanggulangan

Kemiskinan Daerah di

Provinsi Kepulauan

Riau

Jumlah laporan

sinkronisasi

perencanaan dan

Pelaksanaan

Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

Dokumen 1 1 1 300.000.000 1 355.000.000 1 375.000.000 1 425.000.000 4 1.455.000.000

Perencanaan dan

Pembinaan

Pelaksanaan

Kabupaten/Kota Sehat

Se-Provinsi

Kepulauan Riau

Jumlah dokumen

laporan pembinaan

pelaksanaan

kabupaten/kota Sehat

di Provinsi Kepri

Dokumen 1 0 1 300.000.000 1 355.000.000 1 400.000.000 1 500.000.000 4 1.555.000.000

Perencanaan dan

Pembinaan Urusan

Pangan dan Gizi

Provinsi Kepulauan

Riau

Jumlah laporan

sinkronisasi

perencanaan dan

Pelaksanaan

pembangunan Pangan

dan Gizi Provinsi

Kepulauan Riau

Dokumen 1 0 - - 1 150.000.000 1 200.000.000 1 300.000.000 1 400.000.000 4 1.050.000.000

Penguatan

perencanaan dan

pemantauan

Penanggulangan HIV

AIDS

Jumlah laporan

sinkronisasi

perencanaan dan

Pelaksanaan

Penanggulangan HIV

AIDS Provinsi Kepri

Dokumen 1 0 0 - 1 250.000.000 1 275.000.000 1 350.000.000 1 415.000.000 4 1.290.000.000




Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)




Renstra SKPD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)




Renstra SKPD

Penguatan kualitas

perencanaan urusan

kesehatan, sosial,

pemberdayaan

masyarakat,

pengurustamaan

gender dan

penanggulangan

bencana

Jumlah laporan

sinkronisasi

perencanaan dan

pelaksanaan

pembangunan urusan

kesehatan, sosial,

pemberdayaan

masyarakat,

pengurustamaan

gender dan

penanggulangan

bencana

Dokumen 1 1 1 350.000.000 1 350.000.000 1 400.000.000 1 500.000.000 4 1.600.000.000

Perencanaan Urusan

Kesehatan dan

Pendidikan Berbasis

Bonus Demografi

Jumlah dokumen

perencanaan urusan

kesehatan dan

pendidikan berbasis

demografi

Dokumen 0 0 0 - 0 2 250.000.000 0 - 0 - 2 250.000.000

Koordinasi

Pelaksanaan

Perencanaan Program

pengarusutamaan

gender

Jumlah laporan

Koordinasi

Penyusunan

Program/Kegiatan

Pengarustamaan

Gender

Dokumen 1 1 1 250.000.000 - - - - 1 250.000.000

Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

Jumlah laporan

koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan Daerah Dokumen 1 1 1 339.565.200 - - - - 1 339.565.200

Penyusunan Strategi

Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

(SPKD) Provinsi

Kepulauan Riau

Dokumen strategi

penanggulangan

kemiskinan daerah

(SPKD)Dokumen 1 - - - - - - - 1 500.000.000 - - 1 500.000.000

Koordinasi dan

Pemantauan

Pelaksanaan

Pembangunan

Pedesaan Provinsi

Kepulauan Riau

Jumlah laporan

monitoring dan

evaluasi pelaksanaan

Pembangunan

Pedesaan Provinsi

Kepulauan Riau

Dokumen 0 0 0 - 0 1 320.000.000 1 400.000.000 1 500.000.000 3 1.220.000.000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)




Renstra SKPD

Pemutakhiran

Database Kemiskinan

berbasis Sistem

Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

Provinsi Kepulauan

Riau

Jumlah dokumen

database pemutakhiran

data kemiskinan

daerah Provinsi

Kepulauan Riau Dokumen - - 0 - 0 1 400.000.000 1 450.000.000 1 500.000.000 3 1.350.000.000

Penguatan

Perencanaan dan

Pembinaan

Pelaksanan Gerakan

Masyarakat Sehat

(Germas)Provinsi

Kepulauan Riau

Jumlah dokumen

perencanaan dan

pembinaan

pelaksanaan Gerakan

Masyarakat Sehat di

Kabupaten/Kota

Dokumen 0 0 0 0 1 300.000.000 1 400.000.000 1 450.000.000 3 1.150.000.000

Koordinasi, Evaluasi

dan Fasilitasi RAD

Pangan dan Gizi Se-

Provinsi Kepulauan

Riau

Dokumen RAD

Pangan dan Gizi Se-

Provinsi Kepulauan

Riau Dokumen 1 1 1 313.702.000 - - - - - - 1 313.702.000

Penyusunan

Perencanaan

Penanggulangan HIV

AIDS Provinsi Kepri

2017

Dokumen

Perencanaan

Penanggulangan HIV

AIDS 2017 Dokumen 1 1 1 300.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 1 300.000.000

Penyusunan

Perencanaan SDGs

Provinsi Kepri 2017

Dokumen

Perencanaan SDG’s

Provinsi Kepulauan

Riau 2017Dokumen 0 0 1 354.699.700 0 - 0 - 0 - 0 - 1 354.699.700

Penyusunan Rencana

Aksi Daerah

Pembangunan

Kepemudaan Se-

Provinsi Kepri

Jumlah Dokumen

Rencana Aksi Daerah

Pembangunan

Kepemudaan Se-

Provinsi Kepri

Dokumen 0 0 0 - 0 - 0 - 1 500.000.000 0 - 1 500.000.000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)




Renstra SKPD

Review perencanaan

kesehatan Provinsi

Kepulauan Riau tahun

2015-2020

Jumlah laporan


perencanaan

kesehatan Provinsi


2015-2020

Dokumen 0 0 0 - 0 - 1 325.000.000 0 - 0 - 1 325.000.000

Review perencanaan

Pendidikan Provinsi


2015-2020

Jumlah Jumlah laporan


perencanaan

pendidikan Provinsi


2015-2020

Dokumen 0 0 0 - 0 - 1 325.000.000 0 - 0 - 1 325.000.000

Penyusunan

Perencanaan

Kesehatan Provinsi

Kepri 2021-2026

Jumlah dokumen

Perencanaan

Kesehatan Provinsi

Kepulauan Riau 2021-

2026

Dokumen 0 0 0 - 0 0 - 1 700.000.000 0 - 1 700.000.000

Penyusunan

Perencanaan

Pendidikan Provinsi

Kepri 2021-2026

Jumlah dokumen

Perencanaan

Pendidikan Provinsi

Kepulauan Riau 2021-

2026Dokumen 0 0 0 - 0 0 - 1 700.000.000 0 - 1 700.000.000

Penguatan Prioritas

Perencanaan Urusan

Pendidikan, Pemuda

dan Olahraga,

Perpustakaan dan

Kearsipan

Jumlah dokumen

sinkronisasi

perencanaan dan

pelaksanaan program

Urusan Pendidikan,

Pemuda dan Olahraga,

Perpustakaan dan

Kearsipan

Dokumen 0 0 0 - 1 225.000.000 1 250.000.000 1 325.000.000 1 400.000.000 4 1.200.000.000

Penguatan Prioritas

Perencanaan Urusan

Kebudayaan

Jumlah dokumen

sinkronisasi

perencanaan dan

pelaksanaan program

Urusan KebudayaanDokumen 0 0 0 1 245.000.000 0 0 0 1 245.000.000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)




Renstra SKPD

Penyusunan Rencana

Induk Pembangunan

Kebudayaan

Jumlah Rencana Induk

Pembangunan

Kebudayaan Provinsi

Kepulauan RiauDokumen 0 0 0 1 245.000.000 0 0 0 1 245.000.000

Penyusunan Rencana

Aksi Daerah

Pendidikan untuk

Semua (RAD PUS)

Jumlah Rencana Aksi

Daerah Pendidikan

untuk Semua (RAD

PUS) Provinsi

Kepulauan RiauDokumen 0 0 0 1 245.000.000 0 0 0 1 245.000.000

Monitoring dan

Evaluasi

Pembangunan

Kebudayaan

Jumlah laporan

Monitoring dan

Evaluasi

Pembangunan

KebudayaanDokumen 0 0 0 0 1 135.000.000 1 150.000.000 1 175.000.000 3 460.000.000

Monitoring dan

Evaluasi Pendidikan

untuk Semua (Monev

PUS)

Jumlah laporan

Monitoring dan


RAD PUS Dokumen 0 0 0 0 1 135.000.000 1 150.000.000 1 175.000.000 3 460.000.000

Koordinasi, Evaluasi

dan Fasilitasi Kota

Sehat

Terlaksananya

Kegiatan Koordinasi,

evaluasi, dan fasilitasi

Kota SehatDokumen 0 0 1 250.000.000 0 1 250.000.000

Pagu Usulan 1.807.966.900 2.460.000.000 4.225.000.000 6.400.000.000 4.790.000.000 19.682.966.900

Pagu RPJMD 1.807.966.900 2.460.000.000 4.225.000.000 6.400.000.000 4.790.000.000 19.682.966.900

Documents

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN ......Pada tahun 2015 diselenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau periode 2016-2021. Sebagai hasil dari pelaksanaan