Upload
vuongnhi
View
234
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
LAPORAN KEGIATAN
PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015
A. Dasar Hukum
Dasar Hukum Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 yang telah dilaksanakan secara serentak pada
tanggal 9 Desember 2015 dengan jumlah daerah yang melaksanakan pemilihan tersebut sebanyak
264 Daerah yang terdiri dari 8 pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 255 Kabupaten, dan 31
Kota, adalah :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (4) menyebutkan
bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah
provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada Pasal
73 ayat (4) huruf c yang menyatakan bahwa “Bawaslu Berwenang menyelesaikan Sengketa”.
Dan pada Pasal 73 (3) huruf c menyatakan “mengelola, memelihara, dan merawat
arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang
disusun oleh Bawaslu dan ANRI”. Serta pada Pasal 74 huruf b juga menyatakan bahwa
“melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada
semua tingkatan”.;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 135 huruf c dan Pasal 143 yang memberikan
kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, untuk menyelesaikan
sengketa yang timbul dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.; dan
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
serta Walikota dan Wakil Walikota, yang telah diundangkan pada tanggal 24 Juni 2015 sebagai
peraturan teknis pelaksanaannya dalam rangka melindungi hak konstitusional peserta
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil
Walikota.
B. Latar Belakang
Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak di 269 Daerah yang direncanakan
pada 9 (Sembilan) Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 227 (dua ratus tujuh
puluh tujuh) Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Serta 33 (tiga puluh tiga) untuk
pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada tanggal 9 Desember 2015, merupakan pemilihan
kepala daerah yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan kepala
pemerintahan daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang demokratis, dengan
penyelenggaraan pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya
dapat terwujud apabila penyelenggara pemilu memiliki integritas yang tinggi serta memahami dan
menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara.
2
Salah satu faktor yang penting bagi keberhasilan penyelenggara terletak pada kesiapan dan
profesionalisme penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah Bawaslu beserta jajarannya dengan
menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
pada Pasal 73 ayat (4) huruf c yang menyatakan bahwa “Bawaslu Berwenang menyelesaikan
Sengketa” telah jelas kewenangan sehingga menjadi tanggung jawab Bawaslu sebagai
Penyelenggara Pemilu agar dapat menindak lanjuti kewenangan tersebut. Dan pada Pasal 73 (3)
huruf c menyatakan “mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan
penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu dan ANRI”. Serta pada
Pasal 74 huruf b juga menyatakan bahwa “melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan”.
Dengan adanya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang telah diundangkan pada tanggal 24 Juni 2015
sebagai peraturan teknis pelaksanaannya .
Untuk itu mekanisme penanganan permohonan penyelesaian sengketa yang di ajukan harus
melalui proses penangan yang sesuai Peraturan Bawaslu tersebut diatas, dalam menjembatani
para pihak pemohon dan termohon serta pihak terkait dalam menghasilkan keputusan yang dapat
disepakati para pihak dengan penyelesaian secara musyawarah.
Proses pelaksanaan penyelesaian sengketa yang terjadi pada pemilihan kepala daerah
serentak pada 9 Desember 2015 yang lalu, mejadi perhatian Bawaslu RI yang dalam hal ini berada
pada Koordiv. Hukum dan Penanganan Pelanggaran di Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan
Pemilu (TP3), khususnya Bagian Penyelesaian Sengketa agar dapat memberikan Informasi baik
rekapitulasi ataupun substansi penanganan sengketa yang di mohonkan kepada masyarakat,
sehingga hasil pelaksanaan penanganan penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan evaluasi
pencapaian keberhasilannya untuk dapat ditingkatkan.
C. Maksud dan Tujuan
Maksud dari laporan ini adalah sebagai informasi baik rekapitulasi ataupun substansi
permohonan penyelesaian sengketa yang dimohonkan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 di 29 Provinsi,
dengan jumlah 83 Daerah yang terdiri dari 6 pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 65
Kabupaten, dan 11 Kota.
Dari 264 Daerah yang melakukan pemilihan 8 pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan 225
Kabupaten, serta 31 Kota yang melaksanakan pemilihan ada 5 (lima) daerah yang ditunda yang
semestinya ikut melaksanakan pemilihan serentak, yakni : pemilihan pada : 1 (satu) Gubernur dan
Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Tengah, dan pemilihan 2 (dua) Bupati dan Wakil Bupati
pada Kabupaten Fak-Fak dan Kabupaten Simalungun, serta pemilihan 2 (dua) Walikota dan Wakil
Walikota di Kota Manado dan Kota Pematang Siantar, juga merupakan daerah yang ada
penyelesaian sengketanya.
Tujuan dari laporan ini adalah sebagai alat ukur pencapaian kinerja yang dapat
mengevaluasi hasil dari keberhasilah penanganan penyelesaian sengketa pada Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015
yang telah dilaksanakan secara serentak pada tanggal 9 Desember 2015. Dari rencana
pelaksanaan pemilihan dengan jumlah 264 Daerah yang terdiri dari 9 Provinsi, 227 Kabupaten,
dan 33 Kota, dikurangi 5 (lima) daerah yang ditunda tersebut diatas, yang merupakan keputusan
Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang diputuskan pada tanggal 8 Desember 2015 satu hari sebelum
dilaksanakan pemilihan.
D. Pelaksanaan Kegiatan
3
Dalam menindaklanjuti permohonan penyelesaian sengketa yang di ajukan oleh pemohon
dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2015 yang telah dilaksanakan secara serentak pada tanggal 9 Desember
2015, Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
adalah sebagai pegangan petunjuk teknis untuk dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan
penyelesaian sengketa.
Dimana Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 mengatur tata cara penyelesaian sengketa
pemilihan sejak proses pendaftaran permohonan yang harus diperhatikan, baik dari subjek yang
dapat mendaftarkan permohonan sengketa dengan pengaturan kelengkapan administrasi beserta
lampirannya untuk memberikan nomor permohonan registrasi ke dalam buku register.
Setelah kelengkapan persyaratan administrasi permohonan telah lengkap dan telah
diregistrasi, maka selanjutnya dilakukan penjadwalan untuk dilakukannya musyawarah dengan
mengundang pemohon dan termohon sesuai dengan tahapan dan batas waktu yang diberikan,
apabila musyawarah telah mencapai mufakat dituangkan dalam berita acara selama tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Dan apabila kesepakatan antara pemohon dan termohon tidak mencapai kesepakatan yang
kemudian menyerahkan kepada Bawaslu atau Panwalu yang memutuskan, maka Keputusan
Bawaslu atau Panwaslu harus ditanda tangani oleh Ketua dan para anggotanya yang dibacakan
secara terbuka yang dapat dihadiri oleh pemohon, termohon dan pihak terkait, yang kemudian
disampaikan salinan keputusan kepada pemohon, termohon dan pihak terkait paling lama 2 hari
sejak dibacakan Keputusan tersebut.
Selain Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015, Bawaslu RI juga manyampaikan Surat
Edaran dalam rangka memberikan petunjuk kepada Bawaslu Provinsi atau Panwaslu
Kabupaten/Kota sebagai pedoman aturan yang tidak diatur dalam Peraturan Bawaslu 8 Tahun
2015.
1. Rekapitulasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 2015.
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2015 serentak pada tanggal 9 Desember 2015 direncanakan berjumlah 269
daerah yang melaksanakan pemilihan, akan tetapi hanya sebanyak 264 dapat melangsungkan
pemilihan kepala daerah saja dengan 5 daerah yang ditunda pemilihannya. Dari 9 Provinsi
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang direcanakan melakukan pemilihan ada 1
Provinsi yang ditunda, sedangkan dari 227 Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang
direncanakan melakukan pemilihan ada 2 Kabupaten yang ditunda sehingga hanya 225
Kabupaten yang melakukan Pemilihan, dan 33 Kota pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
yang direncanakan melakukan pemilihan ada 2 Kota yang ditunda sehingga hanya 31 Kota
yang melakukan pemilihan.
Pemilihan
Kepada Daerah
Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur
Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati
Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Jumlah
Rencana Awal
Pemilihan 9 227 33 269
Pemilihan yang
dilaksanakan 8 225 31 264
Penundaan
Pemilihan 1 2 2 5
A.
Tabel 1.1 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2015.
Terhadap adanya penundaan 5 (lima) daerah untuk melaksanakan pemilihan kepala
daerah, yakni pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Tengah, dan
4
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di 2 Kabupaten, yakni Kabupaten Fak-Fak dan Kabupaten
Simalungun, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di 2 Kota, yakni Kota Manado dan
Kota Pematang Siantar merupakan daerah-daerah yang memiliki permohonan penyelesaian
sengketa.
Tabel 1.2 Daerah Pemilihan yang ditunda pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015.
a. Permohonan yang Diajukan
Pada pemilihan kepala daerah untuk Gubernur dan Wakil Gubernur ada 9
Provinsi, sedangkan yang ada permohonan penyelesaian sengketanya ada 6 Provinsi.
Adapun untuk 269 Kabupaten/kota yang melakukan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
ataupun Walikota dan Wakil Walikota hanya ada 77 Kabupaten/Kota yang melakukan
penyelesaian sengketa, dengan rincian 65 Kabupaten yang melakukan penyelesaian
sengketa dan 161 Kabupaten yang tidak ada sengketa dalam pemilihannya. Dan untuk 33
Kota yang melakukan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, ada 12 Kota yang
menangani penyelesaian sengketa dan 21 yang tidak ada sengketa pemilihannya.
Pemilihan Kepala Daerah
Daerah Pemilihan Yang Ada Penyelesaian
Sengketa
Daerah Pemilihan Yang Tidak Ada Penyelesaian
Sengketa
Jumlah Daerah Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur
6 3 9
Walikota dan Wakil Walikota
12 22 33
Bupati dan Wakil Bupati
66 161 227
JUMLAH 84 285 269
Tabel 1.3 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2015.
Dari jumlah keseluruhan permohonan yang diajukan sebanyak 136 permohonan,
dengan rincian 114 Permohonan yang dapat diregistrasi karena kelengkapan persyaratan
administrasi permohonan telah lengkap, dan ada 13 permohonan yang tidak diregistrasi
karena tidak dapat melengkapi kelengkapan persyaratan administrasi permohonan, serta
9 permohonan yang tidak diterima karena tidak memenuhi syarat formil dan materil.
Daerah Permohonan
Sengketa
Permohonan Tidak
Diregistrasi
Permohonan yang Tidak Diterima
Permohonan Diregistrasi
Jumlah Permohonan
Provinsi - - 9 9
Kabupaten 9 7 85 102
Kota 4 2 20 25
No Nama Provinsi Permohonan Keterangan
1 Provinsi Kalimantan Tengah 2 Pemilihan Ditunda
2 Kota Manado 1 Pemilihan Ditunda
3 Kota Pematang Siantar 6 Pemilihan Ditunda
4 Kabupaten Simalungun 2 Pemilihan Ditunda
5 Kabupaten Fak-Fak 1 Pemilihan Ditunda
JUMLAH 10
5
Jumlah 13 9 114 136
Tabel 1.4 Permohonan Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015.
Permohonan penyelesaian sengketa untuk Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan
Wakil Gubernur di 6 Provinsi yang melakukan Pemilihan berjumlah 9 Permohonan yang
seluruhnya telah diregistrasi. Adapun untuk jumlah permohonan pada 12 Kotamadya
sebanyak 25 permohonan, dengan rincian 19 permohonan yang dapat diregistrasi, dan
ada 4 permohonan yang tidak diregistrasi, serta 2 permohonan yang tidak diterima. Dan
untuk permohonan penyelesaian sengketa di 66 Kabupaten sebanyak 102 permohonan,
dengan rincian 86 permohonan yang dapat diregistrasi, dan ada 9 permohonan yang
tidak diregistrasi, serta 7 permohonan yang tidak diterima.
1) Permohonan yang Tidak Diregistrasi
Permohonan yang tidak diregistrasi adalah Pemohon yang dikarenakan tidak
dapat melengkapi kelengkapan persyaratan administrasi permohonan. Adapun
permohonan yang tidak diregistrasi ada 13 Permohonan, yang berada pada 2 Kota
dan 7 Kabupaten Kota, sebagaimana di jelaskan pada Tabel dibawah ini.
Tabel 1.5 Permohonan Penyelesaaian Sengketa yang Tidak Diregistrasi pada Pemilihan Kepala
Daerah 2015.
2) Permohonan yang Tidak Diterima
Permohonan yang tidak diterima adalah Pemohon yang dikarenakan tidak
memenuhi syarat formil dan materil.
Adapun permohonan yang tidak diregistrasi ada 3 Permohonan, yang berada pada 1
Provinsi, 1 Kota dan 2 Kabupaten, sebagaimana di jelaskan pada Tabel dibawah ini.
Tabel 1.6 Permohonan Penyelesaaian Sengketa yang Tidak Diterima pada Pemilihan Kepala Daerah
2015.
3) Permohonan yang Diregistrasi
Permohonan yang diregistrasi adalah permohonan yang kelengkapan
persyaratan administrasi permohonan telah terpenuhi/lengkap, sesuai dengan
Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015. Adapun permohonan penyelesaian
No Nama
Provinsi/Kabupaten/Kota Nama Provinsi Permohonan
1 Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara 2
2 Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat 1
3 Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan 1
4 Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan 1
5 Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara 2
6 Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah 1
7 Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat 1
8 Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat 1
9 Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat 3
JUMLAH 13
No Nama
Provinsi/Kabupaten/Kota Nama Provinsi Permohonan
1 Kota Depok Provinsi Jawa Barat 2
2 Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat 3
3 Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur 2
4 Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah 2
JUMLAH 9
6
sengketa yang diregistrasi seluruhnya ada 114 permohonan, dengan rincian sebagai
berikut:
Permohonan Diregistrasi
Keputusan
Mufakat Gugur Ditolak Dikabulkan
Sebagian Dikabulkan Seluruhnya
114 5 4 42 40 23
Tabel 1.7 Permohonan Penyelesaaian Sengketa yang Diregistrasi pada Pemilihan Kepala
Daerah 2015.
Untuk jumlah permohonan penyelesaian sengketa yang diregistrasi di daerah, dari 6
Provinsi ada 9 Permohonan, dari 12 Kota ada 12 Permohonan dan dari 61 Kabupaten
ada 85 Permohonan, sebagaimana di jelaskan pada Tabel dibawah ini sebagai berikut:
6 Provinsi
12 Kota
61 Kabupaten
Keterangan
9 Permohonan
20 Permohonan
85 Permohonan
Permohonan Keseluruhan termasuk Daerah yang Ditunda Pemilihannya .
Tabel 1.8 Permohonan Penyelesaaian Sengketa yang Diregistrasi di Daerah pada Pemilihan
Kepala Daerah 2015.
Permohonan Penyelesaian Sengketa yang Diregistrasi di Bawaslu Provinsi
Adapun Rincian permohonan penyelesaian sengketa yang ada pada 6
Bawaslu Provinsi dari 9 Provinsi yang melakukan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur adalah 9 Permohonan, dengan rincian sebagai berikut:
No Nama Provinsi Permohonan Keterangan
1 Provinsi Sumatera Barat 1
2 Provinsi Bengkulu 1
3 Provinsi Kepulauan Riau 1
4 Provinsi Kalimantan Tengah 2 Pemilihan Ditunda Hingga 27 Januari 2016
5 Provinsi Kalimantan Selatan 1
6 Provinsi Sulawesi Utara 3
Jumlah Permohonan Sengketa 9
Tabel 1.9 Nama-nama Provinsi yang melakukan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Tahun 2015.
Permohonan Penyelesaian Sengketa yang Diregistrasi di Panwas Kota
Adapun Rincian permohonan penyelesaian sengketa yang ada pada 12
Panwas Kota dari 33 Kotamadya yang melakukan Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota adalah 20 Permohonan, dengan rincian sebagai berikut:
No Nama Provinsi No Nama Kota Permohonan Keterangan
1 Provinsi Sumatera Utara
1 Kota Pematang Siantar
4 Pemilihan Ditunda
2 Kota Gunung Sitoli 3
2 Provinsi Jambi 1 Kota Sungai Penuh 1
3 Provinsi Banten 1 Kota Tangerang Selatan
2
4 Provinsi Jawa Timur 1 Kota Surabaya 1
5 Provinsi NTB 1 Kota Mataram 1
6 Provinsi Kalimantan Timur
1 Kota Balikpapan 2
7 Provinsi Sulawesi Utara
1 Kota Manado 1 Pemilihan Ditunda
7
T
abel
1.10 Nama-nama Kota yang melakukan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2015.
Permohonan yang Diregistrasi di Kabupaten
Adapun Rincian permohonan penyelesaian sengketa yang ada pada 66
Panwas Kabupaten dari 65 Kabupaten yang melakukan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati adalah 96 Permohonan sebagai berikut:
2 Kota Tomohon 1
3 Kota Bitung 3
8 Provinsi Sulawesi Tengah
1 Kota Palu 1
JUMLAH 12 Kota Madya 20
NO Provinsi
Kabupaten Permohonan Diregistrasi
1
Provinsi Sumatera Utara
1 Kabupaten Humbang Hasundutan
3
2 Kabupaten Karo 1
3 Kabupaten Labuhan Batu 1
4 Kabupaten Mandailing Natal 2
5 Kabupaten Nias Selatan 1
6 Kabupaten Pakpak Bharat 1
7 Kabupaten Toba Samosir 1
8 Kabupaten Simalungun 2
9 Kabupaten Labuhan Batu Selatan
2
2 Provinsi Sumatera
Barat
1 Kabupaten Pasaman Barat 1
2 Kabupaten Pesisir Selatan 1
3 Kabupaten Tanah Datar 1
3 Provinsi Riau 1 Kabupaten Kuantan Singingi 1
4
Provinsi Sumatera Selatan
1 Kabupaten Musi Rawas 1
2 Kabupaten Musi Rawas Utara 1
3 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
2
5
Provinsi Bengkulu
1 Kabupaten Kepahiang 2
2 Kabupaten Kaur 1
3 Kabupaten Seluma 1
6
Provinsi Lampung
1 Kabupaten Pesawaran 1
2 Kabupaten Pesisir Barat 1
3 Kabupaten Lampung Timur 2
7 Provinsi Jawa Barat
1 Kabupaten Pangandaran 1
2 Kabupaten Karawang 1
8 Provinsi Jawa Tengah
1 Kabupaten Pemalang 1
9 Provinsi Jawa Timur 1 Kabupaten Mojokerto 3
10 Provinsi Banten 1 Kabupaten Serang 1
11 Provinsi Nusa Tenggara Barat
1 Kabupaten Sumbawa Barat 1
12 Provinsi Nusa Tenggara Timur
1 Kabupaten Sumba Timur 1
2 Kabupaten Manggarai Barat 1
13 Provinsi Kalimantan Barat
1 Kabupaten Sekadau 1
2 Kabupaten Ketapang 1
14 Provinsi Kalimantan Tengah
1 Kabupaten Kotawaringin Timur 2
8
Tabel 1.11 Kabupaten yang melakukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.
b. Hasil musyawarah penyelesaian sengketa
Dalam pelaksanaan persidangan penyelesaian sengketa Bawaslu Provinsi dan
Pengawas Kabupaten/Kota dilakukan secara musyawarah sebagaimana Pasal 15 pada
Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015, menyatakan bahwa hasil pada proses musyawah
terbagi menjadi 3 keputusan yang disepakati, yakni Mufakat, Gugur, dan Keputusan dalam
hal ini adalah Keputusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota, dengan jumlah
untuk keseluruhan adalah sebagai berikut:
No Hasil Musyawarah
Penyelesaian Sengketa
Provinsi Kota Kabupaten Keterangan
1 Mufakat 1 1 3
Dari 5 Daerah, Ada 5 Keputusan Mufakat
2 Gugur 1 2 1
Dari 4 Daerah, Ada 4 Keputusan Gugur
3 Ditolak 3 3 25
Dari 31 Daerah, Ada 34 Keputusan Ditolak
4 Dikabulkan Sebagian
3 9 10 Dari 22 Daerah, Ada 40 Keputusan Dikabulkan
15 Provinsi Kalimantan
Selatan
1 Kabupaten Banjar 1
2 Kabupaten Kotabaru 1
3 Kabupaten Hulu Sungai Tengah 1
16 Provinsi Kalimantan Utara
1 Kabupaten Kutai Kartanegara 2
17 Provinsi Kalimantan Utara
1 Kabupaten Tana Tidung 3
18 Provinsi Sulawesi
Utara
1 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
1
2 Kabupaten Minahasa Selatan 1
19 Provinsi Sulawesi
Tengah
1 Kabupaten Poso 4
2 Kabupaten Tojo Una-Una 1
3 Kabupaten Morowali Utara 1
20
Provinsi Sulawesi Selatan
1 Kabupaten Gowa 1
2 Kabupaten Selayar 1
3 Kabupaten Soppeng 1
4 Kabupaten Bulukumba 1
21 Provinsi Sulawesi Tenggara
1 Kabupaten Muna 4
2 Kabupaten Kolaka Timur 1
22 Provinsi Gorontalo
1 Kabupaten Bone Bolango 2
2 Kabupaten Pohuwato 1
23 Provinsi Sulawesi Barat
1 Kabupaten Mamuju Utara 1
2 Kabupaten Majene 1
24 Provinsi Maluku 1 Kabupaten Kepulauan Aru 2
25 Provinsi Maluku Utara
1 Kabupaten Halmahera Timur 1
26
Provinsi Papua
1 Kabupaten Supiori 3
2 Kabupaten Peg. Bintang 1
3 Kabupaten Nabire 1
4 Kabupaten Boven Digoel 1
27 Provinsi Papua Barat
1 Kabupaten Fak Fak 1
2 Kabupaten Kaimana 1
Jumlah 61 Kabupaten 85
9
Sebagian
5 Dikabulkan Seluruhnya - 3 19
Dari 22 Daerah, Ada 23 Keputusan Dikabulkan Sebagian
Tabel 1.12 Keseluruhan Keputusan dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa di Provinsi, Kota dan
Kabupaten pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2015.
Adapun rincian hasil pada proses musyawarah untuk dapat dijelaskan sebagaimana
berikut dibawah ini:
1) Mufakat
Keputusan Mufakat adalah suatu keputusan yang dihasilkan dari dicapainya
kesepakatan antara pemohon dan termohon untuk menyelesaikan sengketa yang
dimohonkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun keputusan
mufakat yang pada musyawarah yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa ada 5
Permohonan, yang berada pada 1 Provinsi, 1 Kota dan 3 Kabupaten Kota,
sebagaimana di jelaskan pada Tabel dibawah ini.
Tabel 1.13 Keputusan Mufakat dalam Musyawarah Penyelesaaian Sengketa pada Pemilihan Kepala
Daerah 2015.
2) Gugur
Keputusan Gugur adalah suatu keputusan yang apabila Pemohon meninggal
dunia, pemohon atau kuasanya tidak hadir dalam 2 (dua) kali berturut-turut dalam
proses musyawarah, Termohon terlah memenuhi tuntutan pemohon, dan pemohon
mencabut permohonannya.
Adapun keputusan Gugur yang pada musyawarah yang dilakukan dalam penyelesaian
sengketa ada 4 Permohonan, yang berada pada 1 Provinsi, 2 Kota dan 1 Kabupaten,
sebagaimana di jelaskan pada Tabel dibawah ini.
Tabel 1.14 Keputusan Mufakat dalam Musyawarah Penyelesaaian Sengketa pada Pemilihan Kepala
Daerah 2015.
3) Ditolak
Keputusan Ditolak adalah suatu keputusan yang apabila seluruh amar keputusan yang
dimohonkan pemohonan tidak beralasan hokum untuk seluruhnya.
No Nama
Provinsi/Kabupaten/Kota Nama Provinsinya
Jumlah Permohonan
Keterangan
1 Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau 1
2 Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur 1
3 Kabupaten Kutai Karta Negara
Provinsi Kalimantan Timur
1
4 Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat 1
5 Kabupaten Buven Digoel Provinsi Papua 1
JUMLAH 5
No Nama
Provinsi/Kabupaten/Kota Nama Provinsi
Jumlah Permohonan
Keterangan
1 Kota Gunung Sitoli Provinsi Sumatera Utara 1
2 Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi 1
3 Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara 1
4 Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat 1
JUMLAH 4
10
Adapun keputusan Ditolak pada musyawarah yang dilakukan dalam penyelesaian
sengketa ada 42 Permohonan, yang berada pada 3 Provinsi, 3 Kota dan 26 Kabupaten,
sebagaimana di jelaskan pada Tabel dibawah ini.
No Provinsi Provinsi/ Kabupaten/ Kota Keputusan
Ditolak
1 Provinsi
Sumatera Utara
1 Kabupaten Humbang
Hasundutan 1
2 Kabupaten Karo 1
3 Kabupaten Mandailing
Natal 1
4 Kabupaten Pakpak Bharat 1
5 Kabupaten Simalungun 1
2 Provinsi
Sumatera Barat
1 Provinsi Sumatera Barat 1
2 Kabupaten Pasaman Barat 1
3 Provinsi Riau 1 Kabupaten Kuantan
Singingi 1
4 Provinsi
Sumatera Selatan
1 Kabupaten Musi Rawas 1
2 Kabupaten Musi Rawas
Utara 1
3 Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir 2
5 Provinsi
Bengkulu
1 Kabupaten Kepahiang 1
2 Kabupaten Kaur 1
6 Provinsi Lampung
1 Kabupaten Pesawaran 1
2 Kabupaten Pesisir Barat 1
3 Kabupaten Lampung Timur 2
7 Provinsi Jawa
Timur 1 Kabupaten Mojokerto 3
8 Provinsi Banten 1 Kota Tangerang Selatan 1
9 Provinsi Nusa
Tenggara Barat 1 Kabupaten Sumbawa Barat 1
10 Provinsi Nusa
Tenggara Timur 1
Kabupaten Manggarai Barat
1
11 Provinsi
Kalimantan Tengah
1 Provinsi Kalimantan
Tengah 1
12 Provinsi
Kalimantan Selatan
1 Provinsi Kalimantan
Selatan 1
13 Provinsi
Kalimantan Timur
1 Kota Balikpapan 1
14 Provinsi
Sulawesi Utara
1 Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan 1
2 Kota Bitung 1
16 Provinsi
Sulawesi Tengah 1 Kabupaten Poso 3
17 Provinsi
Sulawesi Selatan 1 Kabupaten Soppeng 1
18 Provinsi Sulawesi Tenggara
1 Kabupaten Muna 4
2 Kabupaten Kolaka Timur 1
11
19 Provinsi
Gorontalo 1 Kabupaten Pohuwato 1
20 Provinsi Maluku
Utara 1
Kabupaten Halmahera Timur
1
21 Provinsi Papua 1 Kabupaten Supiori 2
Jumlah 32 Kabupaten 42 Tabel 1.15 Keputusan Ditolak dalam Musyawarah Penyelesaaian Sengketa pada Pemilihan Kepala
Daerah 2015.
4) Dikabulkan Sebagian
Keputusan Dikabulkan Sebagian adalah suatu keputusan yang apabila satu atau lebih
amar Keputusan yang dimohonkan pemohon beralasan hukum untuk sebagian, dan
satu atau lebih amar Keputusan yang dimohonkan pemohon tidak baeralasan hokum
untuk sebagian lainnya.
Adapun keputusan Ditolak pada musyawarah yang dilakukan dalam penyelesaian
sengketa ada 40 Permohonan, yang berada pada 3 Provinsi, 8 Kota dan 11 Kabupaten,
sebagaimana di jelaskan pada Tabel dibawah ini.
No Provinsi Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dikabulkan Sebagian
1
Provinsi Sumatera Utara
1 Kota Pematang Sinatar 4
2 Kota Gunung Sitoli 1
3 Kabupaten Humbang Hasundutan
1
4 Kabupaten Labuhan Batu Selatan
2
2 Provinsi Sumatera Barat
1 Kabupaten Pesisir Selatan 1
3 Provinsi Bengkulu
1 Provinsi Bengkulu 1
2 Kabupaten Kepahiang 1
3 Kabupaten Seluma 1
4 Provinsi Jawa Barat
1 Kabupaten Karawang 1
5 Provinsi Banten 1 Kota Tangerang Selatan 1
6 Provinsi Nusa Tenggara Barat
1 Kota Mataram 1
7 Provinsi Nusa
Tenggara Timur 1
Kabupaten Sumba Timur 1
8 Provinsi Kalimantan Barat
1 Kabupaten Ketapang 1
9 Provinsi
Kalimantan Tengah
1 Kabupaten Kotawaringin Timur
2
2 Provinsi Kalimantan Tengah
1
10 Provinsi
Kalimantan Selatan
1 Kabupaten Banjar 1
2 Kabupaten Kotabaru 1
11 Provinsi
Kalimantan Timur
1 Kota Balikpapan 1
2 Kabupaten Kutai Kartanegara
1
12 Provinsi
Kalimantan Utara 1
Kabupaten Tana Tidung 3
13 Provinsi Sulawesi
Utara
1 Provinsi Sulawesi Utara 2
2 Kota Manado 1
3 Kota Tomohon 1
12
T
abel
1.16
Kepu
tusa
n
Dika
bulka
n
Seba
gian
dalam Musyawarah Penyelesaaian Sengketa pada Pemilihan Kepala Daerah 2015.
5) Dikabulkan Seluruhnya
Keputusan Dikabulkan Sebagian adalah suatu keputusan yang apabila seluruh amar
Keputusan yang dimohonkan pemohon beralasan hukum untuk seluruhnya.
Adapun keputusan Ditolak pada musyawarah yang dilakukan dalam penyelesaian
sengketa ada 23 Permohonan, yang berada di 3 Kota dan 19 Kabupaten, sebagaimana
di jelaskan pada Tabel dibawah ini.
4 Kota Bitung 1
14 Provinsi Sulawesi
Selatan
1 Kabupaten Gowa 1
2 Kabupaten Selayar 1
3 Kabupaten Bulukumba 1
15 Provinsi
Gorontalo 1
Kabupaten Bone Bolango 2
16 Provinsi Papua
1 Kabupaten Supiori 1
2 Kabupaten Peg. Bintang 1
3 Kabupaten Nabire 1
Jumlah 31
40
Provinsi Provinsi/ Kabupaten/ Kota Permohonan Dikabulkan Seluruhnya
1 Provinsi Sumatera Utara
1 Kota Gunung Sitoli 1
2 Kabupaten Humbang Hasundutan
1
3 Kabupaten Labuhan Batu 1
4 Kabupaten Mandailing Natal
1
5 Kabupaten Nias Selatan 1
6 Kabupaten Toba Samosir 1
7 Kabupaten Simalungun 1
2 Provinsi
Sumatera Barat 1
Kabupaten Tanah Datar 1
3 Provinsi Jawa
Tengah 1
Kabupaten Pemalang 1
4 Provinsi Banten 1 Kabupaten Serang 1
5 Provinsi
Kalimantan Barat 1
Kabupaten Sekadau 1
6 Provinsi Kalimantan Selatan
1 Kabupaten Hulu Sungai
Tengah 1
7 Provinsi Sulawesi Utara
1 Kota Bitung 1
2 Kabupaten Minahasa Selatan
1
8 Provinsi
Sulawesi Tengah
1 Kabupaten Poso 1
2 Kabupaten Tojo Una-Una 1
3 Kota Palu 1
4 Kabupaten Morowali Utara 1
9 Provinsi Sulawesi 1 Kabupaten Majene 1
10 Provinsi Maluku 1 Kabupaten Kepulauan Aru 2
11 Provinsi Papua
Barat
1 Kabupaten Fak Fak 1
2 Kabupaten Kaimana 1
Jumlah 22
23
13
Tabel 1.17 Keputusan Dikabulkan Seluruhnya dalam Musyawarah Penyelesaaian Sengketa
pada Pemilihan Kepala Daerah 2015.
c. Permohonan Tindak Lanjut Pada PT.TUN
Permohonan Penyelesaian Sengketa yang Ditindak Lanjut pada PT.TUN adalah
Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan kepada PT.TUN oleh Pemohon yang
dikarenakan adanya ketidak puasan dari hasil Keputusan Bawaslu Provinsi atau Pengawas
Pemilu Kabupaten/Kota. Jumlah Permohonan yang ajukan Ke PT.TUN ada 38 Permohonan
dari 114 Keputusan yang dikeluarkan Bawaslu Provinsi atau Pengawas Pemilu
Kabupaten/Kota.
Dari 38 permohonan yang diajukan hanya 6 Permohonan yang Dikabulkan
Seluruhnya, sedangkan permohonan yang lainnya terdapat 19 permohonan yang tidak
diterima, 12 Permohonan yang ditolak, dan 1 Permohonan yang diterima Sebagian.
Permohonan ke PT.TUN
Permohonan Tidak
Diterima Diregistrasi Ditolak
Dikabulkan
Sebagian Seluruhnya
38 19 19 12 1 6
38 19
Tabel 1.18 Permohonan Penyelesaaian Sengketa Tindak Lanjut yang disampaikan ke
PT.TUN pada Pemilihan Kepala Daerah 2015.
Adapun rincian 38 permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan ke PT.TUN
merupakan permohonan yang berasal dari Provinsi ada 3, Kota ada 3, dan Kabupaten
ada 28. sebagaimana di jelaskan pada Tabel dibawah ini.
No Provinsi Provinsi/ Kabupaten/
Kota
PT.TUN
Tidak Diterima
Diregistrasi
Ditolak
Dikabulkan
Sebagian Seluruhnya
1 Provinsi Sumatera Utara
1 Kota Pematang
Siantar - 1 - 1 -
2 Kabupaten Humbang
Hasundutan - 1 - - 1
3 Kabupaten
Mandailing Natal - 1 1 - -
4 Kabupaten Pakpak
Bharat - 1 1 - -
5 Kabupaten Simalungun
2 - - - -
2 Provinsi Sumatera Barat
1 Provinsi Sumatera
Barat 1 -
- - -
2 Kabupaten
Pasaman Barat 1 -
- - -
3 Kabupaten Tanah
Datar 1 -
- -
3 Provinsi Lampung Timur
1 Kabupaten
Lampung Timur - 1 1 - -
4 Provinsi Sumatera Selatan
1 Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir
- 1 - - 1
5 Provinsi Bengkulu
1 Kabupaten Kaur - 1 - - 1
6 Provinsi Jawa Barat
1 Kota Depok 1 - - - -
7 Provinsi Jawa Timur
1 Kabupaten Mojokerto
- 1 1 - -
14
2 Kabupaten
Banyuwangi - 1 1 - -
8 Provinsi Nusa Tenggara Barat
1 Kabupaten
Lombok Tengah 1 - - - -
9 Provinsi Kalimantan Barat
1 Kabupaten Ketapang
1 - - - -
10 Provinsi Kalimantan Tengah
1 Provinsi
Kalimantan Tengah
- 1 - - 1
11 Provinsi
Kalimantan Selatan
1 Kabupaten Banjar 1 - - - -
2 Provinsi
Kalimantan Selatan
1 - - - -
3 Kabupaten Hulu Sungai Tengah
1 - - - -
12 Provinsi
Kalimantan Timur
1 Kota Balikpapan - 1 1 - -
13 Provinsi
Kalimantan Utara
1 Kabupaten Tana
Tidung 1 1 1 - -
14 Provinsi
Sulawesi Utara
1 Provinsi Sulawesi
Utara 2 - - - -
2 Kota Manado - 1 1 - -
3
Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan
- 1 1 - -
15 Provinsi Sulawesi Tengah
1 Kabupaten Poso 1 - - - -
16 Provinsi Kalimantan Tengah
1 Kabupaten Bulukumba
- 1 1 - -
17 Provinsi Sulawesi Tenggara
1 Kabupaten Muna - 1 1 - -
18 Provinsi Gorontalo
1 Kabupaten Pohuwato
- 1 - - 1
19 Provinsi
Sulawesi Barat 1
Kabupaten Mamuju Utara
1 - - - -
20 Provinsi
Maluku Utara 1
Kabupaten Halmahera Timur
- 1 1 - -
21 Provinsi Papua
1 Kabupaten Nabire 2 - - - -
2 Kabupaten Boven
Digoel 1 - - - -
22 Provinsi Papua
Barat 1 Kabupaten Fak Fak - 1 - - 1
Jumlah 19 19 12 1 6
38 19
Tabel 1.19 Rincian Permohonan Penyelesaaian Sengketa Tindak Lanjut yang disampaikan
ke PT.TUN pada Pemilihan Kepala Daerah 2015.
d. Permohonan Kasasi Tindak Lanjut Pada MA
Permohonan Kasasi Tindak Lanjut pada Mahkamah Agung (MA) adalah
Permohonan Banding Penyelesaian Sengketa yang diajukan kepada MA oleh Pemohon
yang dikarenakan adanya ketidak puasan dari hasil Keputusan PT.TUN.
Dari jumlah 25 Permohonan yang disampaikan ke MA merupakan sebagian dari 38
permohonan yang diajukan ke PT.TUN. Dan 25 permohonan yang diajukan tersebut hanya
15
3 Permohonan yang Dikabulkan Seluruhnya, sedangkan permohonan yang lainnya dari 25
permohonan yang Diregistrasi, 22 Permohonan ditolak.
Permohonan ke MA
Permohonan Tidak
Diterima Diregistrasi Ditolak
Dikabulkan
Sebagian Seluruhnya
25 0 25 22 0 3
25 25
Tabel 1.20 Permohonan Penyelesaaian Sengketa Tindak Lanjut yang disampaikan ke
Mahkamah Agung (MA) pada Pemilihan Kepala Daerah 2015.
Adapun rincian 25 permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan ke MA
merupakan permohonan yang berasal dari Provinsi ada 1, Kota ada 2, dan Kabupaten
ada 19. sebagaimana di jelaskan pada Tabel dibawah ini.
No Provinsi Provinsi/ Kabupaten/
Kota
MA
Tidak Diterima
Diregistrasi
Ditolak
Dikabulkan
Sebagian Seluruhnya
1 Provinsi Suamtera Utara
Kabupaten
Mandailing Natal - 1 1 - -
Kabupaten Simalungun
- 2 2 - -
2 Provinsi Sumatera Barat
Kabupaten
Pasaman Barat - 1 1 - -
3 Provinsi Lampung
Kabupaten
Lampung Timur - 1 1 - -
4 Provinsi Jawa Timur
Kabupaten Mojokerto
- 1 - - 1
5 Provinsi Kalimantan Barat
Kabupaten Ketapang
- 1 1 - -
6 Provinsi Kalimantan Tengah
Provinsi
Kalimantan Tengah
- 1 - - 1
7 Provinsi
Kalimantan Selatan
Kabupaten Banjar - 1 1 - -
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- 1 1 - -
8 Provinsi
Kalimantan Timur
Kota Balikpapan - 1 1 - -
9 Provinsi
Kalimantan Utara
Kabupaten Tana
Tidung - 2 2 - -
10 Provinsi Sulawesi Utara
Kota Manado - 1 1 - -
Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan
- 1 1 - -
11 Provinsi Sulawesi Tengah
Kabupaten Poso - 1 1 - -
12 Provinsi Sulawesi
Kabupaten Muna - 1 1 - -
16
Tenggara
13 Provinsi Sulawesi
Barat
Kabupaten Mamuju Utara
- 1 1 - -
14 Provinsi Maluku
Kabupaten
Kepulauan Aru - 1 1 - -
15 Provinsi Maluku Utara
Kabupaten
Halmahera Timur - 1 1 - -
16 Provinsi Papua
Kabupaten Nabire - 2 2 - -
Kabupaten Boven
Digoel - 1 1 - -
17 Provinsi
Papua Barat
Kabupaten Fak Fak
- 1 - - 1
Jumlah 0 25 22 0 3
25 25
Tabel 1.21 Rincian Permohonan Penyelesaaian Sengketa Tindak Lanjut yang disampaikan
ke PT.TUN pada Pemilihan Kepala Daerah 2015.
2. Klasifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 2015.
Permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan kepada Bawaslu Provinsi atau
Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan adalah berdasarkan Sengketa antar peserta pemilihan atau Sengketa antar peserta
pemilihan dengan penyelenggara pemilihan. Pada Pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun
2015, Sengketa Pemilihan timbul karena:
a. perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah
kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. keadaaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran
antarpeserta Pemilihan atau antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan;
dan
c. Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
Pada penanganan penyelesaian sengketa pemilihan permohonan penyelesaian
sengketa pada tahap pencalonan Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berasal dari Permohonan Calon
Perseorangan dan Permohonan Calon Dukungan Parpol, dengan objek sengketa dapat berupa
dokumen:
a. Berita Acara atau Surat yang menyatakan Diterima atau Tidak Diterima yang dikeluarkan
KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota Keputusan,
b. Surat Keputusan yang dikeluarkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota Keputusan
yang menyatakan Diterima atau Tidak Diterima.
Dari hasil rekapitulasi data penanganan penyelesaian sengketa pemilihan dapat di
klasifikasi permohonan penyelesaian sengketa pada tahap pencalonan Pemilihan Gubernur
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dikarenakan:
a. Syarat jumlah Dukungan Baik dari Masyarakat untuk calon perseorangan, ataupun jumlah
syarat dukungan Parpol untuk calon dukungan parpol.
b. Syarat Kesehatan yang dilakukan dari tes kesehatan oleh KPU.
c. Syarat kelengkapan Ijazah dan keabasahannya.
d. Waktu pendaftaran pencalonan.
e. Mantan Narapidan.
f. Syarat kelengkapan Surat Keputusan Pemberhentian calon.
17
E. Penerbitan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu RI Terkait Penyelesaian Sengketa
Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu RI terkait Penyelesaian Sengketa adalah Surat yang
dikeluarkan Bawaslu RI sebagai Arahan atupun Petunjuk Teknis tambahan yang belum diatur atau
Sudah Diatur pada Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 yang diundangkan pada tanggal 24
Juni 2015 untuk disampaikan kepada jajaran dibawahnya dalam menindaklanjuti permohonan
Penyelesaian Sengketa dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Pengawas Pemilu dalam
rangka Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota. Adapun Surat Edaran Bawaslu yang terkait Penyelesaian Sengketa yang telah di
keluarkan sebanyak 5 Surat, dengan rincian sebagaimana berikut:
a. Surat Edaran Bawaslu RI Ke-1 (Satu)
Surat Edaran Nomor 0167/Bawaslu/VI/2015 tanggal 20 Juni 2015, Perihal Petunjuk
Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa, yang merupakan Surat Edaran yang dikeluarkan sebelum
Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di
undangkan. Mengingat peraturan Bawaslu tersebut masih dalam proses pengundangan di
Kementerian Hukum dan HAM, maka pengawas Pemilu dalam melaksanakan tugas
Penyelesaian Sengketa agar pedoman pada Tata Cara Penyelesaian Sengketa, Pedoman
Penyelesaian Sengketa, Formulir Penyelesaian Sengketa, Penomoran Penyelesaian Sengketa,
yang dilampirkan pada surat ini.
b. Surat Edaran Bawaslu RI Ke-2 (Dua)
Surat Edaran Nomor 0210/Bawaslu/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015, Perihal Pencalonan
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang merupakan Surat Edaran yang dikeluarkan
setelah Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil
Walikota di undangkan.
Terhadap bebrapa permasalahan maupun perkembangan hukum yang terjadi dalam proses
pencalonan pilkada agar Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota menerima
permohonan penyelesaian sengketa pemilihan, dari segala bentuk dokumen baik berupa surat
taupun Berita Acara (BA) yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi/KIP dan KPU/KIP Kabupaten
Kota, yang menyatakan diterima atau tidak diterima pendaftaran pasangan calon. Berdasarkan
Pasal 9 ayat 1 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 permohonan penyelesaian sengketa
pemilihan di ajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak objek sengketa diketahui.
c. Surat Edaran Bawaslu RI Ke-3 (Tiga)
Surat Edaran Nomor 0231/Bawaslu/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015, Perihal Kedudukan
Hukum Permohonan Sengketa Pemilihan Akibat dikeluarkan Keputusan KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten Kota tentang Penetapan Pasangan Calon, yang menegaskan Peraturan Bawaslu
Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 4 huruf a, dalam menerima kedudukan hukum pasangan calon
sebagi pemohon dengan menyertakan Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon yang
Dikeluarkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota atau dokumen yang menunjukan bukti
bahwa pasangan calon yang bersangkutan telah datang dan mendaftarkan diri ke KPU Provinsi
atau KPU Kabupaten/Kota pada masa pendaftaran 26-28 Juli 2015, seperti Berita Acara atau
Surat yang menyatakan Diterima atau Tidak Diterima yang dikeluarkan KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota.
d. Surat Edaran Bawaslu RI Ke-4 (Empat)
Surat Edaran Nomor 0230/Bawaslu/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015, Perihal Penyampaian
Beberapa Istilah Amar Putusan, yang menyampaikan istilah Amar Putusan Penyelesaian
Sengketa yang dikeluarkan berupa : Keputusan Dikabulkan, Keputusan Dikabulkan Sebagian,
Keputusan Ditolak, Keputusan Tidak Diterima.
e. Surat Edaran Bawaslu RI Ke-5 (Lima)
18
Surat Edaran Nomor 0348/Bawaslu/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015, Perihal Sengketa
Keputusan Diskualifikasi Akibat Belum Adanya Keputusan Pemberhentian Calon Dari Jabatan
dan Pekerjaannya, yang merupakan tanggapan terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota yang membatalkan pasangan calon yang belum menyerahkan
Keputusan Pemberhentian bagi calon yang bersetatus sebagi Anggota DPR, Anggota DPRD,
Anggota TNI, Anggota POLRI, dan PNS, karena melewati batas 60 hari sejak ditetapkan sebagai
calon. Maka Bawaslu RI mengintruksikan kepada Jajarannya untuk segara merespon sengketa
pencalonan yang diajukan para pihak sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015. Dan
pemohon yang dirugikan secara langsung oleh surat Keputusan tersebut mempunyai
kedudukan hukum sebagai pemohon, sedangkan yang tidak dirugikan secara langsung
ditangani melalui proses penangan pelanggaran.
F. Evaluasi
Dari hasil informasi yang di dapat di atas, dapat dilakukan suatu evaluasi pencapaian yang
dapat di ukur secara kuantitatif berupa presentase, yaitu:
1. Persentase Banyaknya Daerah yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa.
Dari jumlah seluruh daerah yang melakukan Pilkada sebanyak 269 di bandingkan antara 185
daerah yang tidak ada permohonan penyelesaian sengketa, dengan 84 daerah yang
mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Ke Bawaslu Provinsi atau Panwaslu
Kabupaten Kota pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.
Sehin
gga
perse
ntase
capai
an dari banyaknya Daerah yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa hanya
31.2%. Hal ini menunjukan masih lebih besar jumlah daerah yang tidak memiliki permohonan
penyelesaian sengketa.
2. Persentase Permohonan Penyelesaian Sengketa yang Diregistrasi.
Dari seluruh permohonan Penyelesaian Sengketa ada 136 Permohonan yang disampaikan
Kepada Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten Kota pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala
Daerah, sedangkan untuk Permohonan yang Diregistrasi ada 114, Permohonan yang Tidak
Diregistrasi ada 13, dan Permohonan Tidak Diterima ada 9.
Sehingga persentase capaian dari Seluruh Permohonan Penyelesaian Sengketa yang
Diregistrasi sebanyak 83.8%,. Hal ini menunjukan besar jumlah Permohonan yang dapat
ditindak penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon.
3. Persentase Hasil Keputusan Musyawarah dari Permohonan Sengketa yang Diregistrasi.
Persentase seluruh permohonan Penyelesaian Sengketa yang Diregistrasi ada 114
Permohonan, adapun hasil musyawarah penyelesaian sengketa, yakni; Mufakat ada 5, Gugur
ada 6, Ditolak ada 42, Dikabulkan Sebagian ada 40, dan Dikabulkan Seluruhnya ada 23.
No Banyaknya Daerah Jumlah Persetase Capaian
1 Daerah Pemilihan yang ada Senketa 84 31.2%
2 Daerah Pemilihan yang Tidak ada Senketa 185 68.8%
Jumlah Seluruh Daerah Pemilihan 269 100%
No Permohonan Jumlah Persentase
Capaian
1 Permohonan di registrasi 114 83.8%
2 permohonan tidak di registrasi 13 9.6%
3 permohonan Tidak diterima 9 6.6%
Jumlah Permohonan 123 100%
19
4. Persentase Hasil Keputusan Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota yang Di
Tindaklanjuti Ke PT.TUN.
Seluruh permohonan Penyelesaian Sengketa yang Diputuskan Bawaslu Provinsi atau
Pengawas Kabupaten/Kota ada 114 Permohonan, adapun hasil musyawarah penyelesaian
sengketa tersebut yang kembali ditindaklanjuti ke PT.TUN sebanyak 38 Keputusan.
No Permohonan Penyelesaian Sengketa Jumlah Persentase
1 Permohonan yang Di Putuskan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kab/Kota
114 66.7%
2 Permohonan yang Di ajukan ke PT.TUN 38 33.3%
Sehingga perbandingan antara persentase pencapaian keputusan yang diputuskan Bawaslu
Provinsi atau Pengawas Kabupaten/Kota sangatlah tinggi yang kemudian dilakukan
tindaklanjut kepada PT.TUN, yakni hanya sebesar 33.3 % permohonan. Hal ini menunjukan
masih lebih banyak kepercayaan pemohon untuk diserahkan keputusannya kepada Bawaslu
Provinsi atau Pengawas Kabupaten/Kota.
5. Persentase Hasil Keputusan PT.TUN yang kasasi ke Mahkamah Agung (MA).
Seluruh permohonan Penyelesaian Sengketa yang Diregistrasi dan diputuskan di PT.TUN ada
42 Putusan yang kemudian kembali di lakukan Kasasi di MA 21 Putusan.
Sehingga perbandingan antara persentase pencapaian keputusan yang diputuskan PT.TUN
sebesar 34,2 % karena permohonan yang ditindak lanjuti Kasasai di MA 65%.
Hal ini menunjukan kepercayaan hasil keputusan PT.TUN yang hanya 34,2%, tidak lebih besar
dari jumlah kepercayaan Pemohon terhadap Keputusan Bawaslu Provinsi atau Pengawas
Kabupaten/Kota yang mencapai 66.7%.
No Hasil Musyawarah Penyelesaian
Sengketa Jumlah
Persentase Capaian
1 Mufakat 5 4.4%
2 Gugur 4 3.5%
3 Ditolak 42 36.8%
4 Dikabulkan Sebagian 40 35.1%
Dikabulkan Seluruhnya 23 20.2%
Jumlah Keputusan 114 100%
No Permohonan Penyelesaian Sengketa Jumlah persentase
1 Permohonan yang Di ajukan ke PT.TUN 38 34.2%
2 Permohonan yang Di ajukan ke MA 25 65.8%