BADAN PENGHUBUNG DAERAH - perwakilan.jatimprov.go.idperwakilan.jatimprov.go.id/wp-content/uploads/2018/06/RENJA-2018.pdfRenja Kantor Perwakilan Prov. Jatim 2018 KATA PENGANTAR Dengan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

BADAN PENGHUBUNG DAERAH

RENCANA KERJA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2018

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ……………………………………………………………………………………….. 1

1.2. Landasan Hukum ……………………………………………………………………………………. 3

1.3. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………………………………… 4

1.4. Sistematika Penulisan ……………………………………………………………………………… 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD…..…. 5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD ….……………………………………………………………….. 9

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi PD ….…………………………… 10

2.4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan PD…….............. 11

2.5. Penentuan Isu-isu Strategis …………………………………………………………………………. 13

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional……………………………………………………….. 14

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PD…..…………………………………………………… 14

3.3. Program dan Kegiatan ……………………………………………………………………………... 15

BAB IV PENUTUP………………………………………………………………………………………….. 19

Renja Kantor Perwakilan Prov. Jatim 2018

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, kami dapat menyusun

Rencana Kinerja PD Badan Penghubung Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 yang merupakan

salah satu dari pelaporan rutin Badan Penghubung Daerah pada Setiap awal Tahun Anggaran

Baru.

Rencana Kinerja ini berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan tujuan,

sasaran, program kerja dan kegiatan tahun berikutnya.

Dalam upaya mencapai keberhasilan pembangunan daerah membutuhkan Rencana

Kerja Tahunan Badan Penghubung Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur ikut mengemban tugas menyukseskan visi

dan misi Gubernur.

Sejalan dengan tanggung jawab tersebut dengan telah disahkannya Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Perubahan Tahun 2014-

2019, maka Badan Penghubung dengan tugas fungsi yang dimiliki dan berpedoman pada

RPJMD Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 tersebut, telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2018.

Dengan tugas dan fungsi utama adalah pelayanan dan perwakilan Jawa Timur di

Jakarta maka program dan kegiatan Badan Penghubung Daerah menekankan pada peningkatan

koordinasi dari Pusat ke Daerah maupun dari Daerah ke Pusat dan fasilitasi dibidang promosi

daerah.

Akhirnya teriring harapan mudah-mudahan dengan tersusunnya Rencana Strategi

Badan Penghubung Daerah ini dapat menjadi landasan baik kedalam yaitu unsur staf pelaksana

yang ada di Badan Penghubung Daerah maupun keluar yakni kepada para stake holder.

Jakarta, Agustus 2017

KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Drs. DWI SUYANTO, MM. Pembina Tk. I

NIP. 19620321 198502 1 002

Renja Badan Penghubung Daerah Prov. Jatim 2018 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pemerintah Daerah berwenang untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi

dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah ditujukan untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan daya saing

dengan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam system Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah yang

berdaya guna dan berhasil guna perlu disusun perencanaan pembangunan

daerah meliputi :

a. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (

RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran

dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang menyusunnya

berpedoman kepada RPJP Daerah yang memuat arah kebijakan

keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum

dan program PD, lintas PD, program kewilayahan disertai dengan

rencana kerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;

b. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu

1(satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat

rancangan ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah,

rencana kerja dan pendanaan.

c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk

jangka waktu 20 ( dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan

arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional;

Mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan

menjabarkan rencana detail teknis pelaksanaan Perangkat Daerah (PD)


menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi tujuan, strategis,

kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi dengan berpedoman

pada RPJMD dan bersifat indikatif yang dirumuskan dalam bentuk Rencana

Kerja PD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik

yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP)

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 dan sebagai upaya untuk mewujudkan

sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung

jawaban, maka Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur menyusun

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Rencana Kerja Perangkat

Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang

mempunyai kedudukan dan fungsi strategis dalam sistem perencanaan

tahunan. Renja PD juga merupakan perencanaan pada unit organisasi

terendah yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka

anggaran guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang lebih

transparan, akuntabel, efisien dan efektif dibidang Perencanaan

Pembangunan Daerah.

Renja PD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) PD, hasil

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika

permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Dalam

menyusun Renja PD perlu ditetapkan tujuan,sasaran, indikator kinerja, pagu

indikatif, prakiraan maju serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai

skala prioritas daerah sebagai upaya mensinergikan pencapaian sasaran dan

target Renstra PD dan RPJMD tahun yang bersangkutan. Renja PD

mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah. Selain itu

Renja PD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD

dan Restra PD) kedalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Renja


juga menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam

langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian

Rencana Kerja dapat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) PD.

1.2. LANDASAN HUKUM KELEMBAGAAN

Landasan Hukum yang melandasi keberadaan Badan Penghubung Daerah

Provinsi Jawa Timur adalah :

1. Undang-undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi

dan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Daerah;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 57 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang


Tahapan, Tata cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 11 Tahun 2005 tentang

Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur;


Pembentukan Peraturan Daerah;


Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,. Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi

Jawa Timur;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun

2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun

2009 Seri E);

13. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun

2014-2019;

14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017;

15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015;

16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan

Penghubung Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Renja SKPD Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur

antara lain:

1. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan

kebijakan dan perencanaan program;

2. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;


3. Terwujudnya penilaian kinerja yang terukur sesuai dengan Renstra

SKPD;

4. Keselarasan program dengan penganggaran;

5. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya;

Tujuan Renja Badan Penghubung Daerah Jawa Timur antara lain:

1. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan dalam

1(satu) tahun anggaran;

2. Merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan

Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur;

3. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan anggaran dan

program kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RENCANA KERJA

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab IV : Penutup.


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Tahun Anggaran 2017

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai PD pada Tahun

Anggaran 2017 mengajukan usulan kebutuhan anggaran yang diwujudkan

dalam 6 (enam) program dan dijabarkan dalam 6 (enam) kegiatan.

Program antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat

Daerah;

4. Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen

Penyelenggaraan Pemerintah;

5. Program Dukungan Layanan Badan Penghubung Daerah;

6. Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah.

Kegiatan antara lain:

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana,

Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana;

3. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah,

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

4. Penyusunan Dokumen perencanaan, Penyusunan Laporan Hasil

Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran, Penyusunan,

Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi

Data;

5. Peningkatan pelayanan keprotokolan kepada unsur pemerintah

eksekutif/legislatif dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan

Provinsi;


6. Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Pameran UKM Jawa Timur di

Jakarta, Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Pentas Seni Budaya

Jawa Timur di Jakarta, Pelatihan keterampilan bagi anggota

Pawarta Jatim.

Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Promosi Daerah di Bidang UKM,

Pariwisata dan Seni Budaya di Jakarta:

1) Pergelaran Kesenian Daerah dari Kabupaten/Kota secara

bergiliran di Anjungan Jawa Timur;

2) Pelatihan Tari Warok dan Jatil di Anjungan Jawa Timur

TMII;

3) Paket Acara Khusus Pesona Budaya Jawa Timur Tahun

2017;

4) Mengikuti pameran di Jabodetabek;

5) Pekan Raya Jakarta;

6) Pergelaran Kesenian pada Pameran di Jabodetabek;

7) Pameran Kerjasama dengan Paguyuban;

8) Pelatihan Ketrampilan kepada PAWARTA JATIM;

9) Pergelayaran Wayang Kulit dalam rangka Pekan Suro;

10) Pergelaran Wayang Kulit dalam rangka HUT TMII Jakarta;

11) Peringatan hari jadi Provinsi Jawa Timur;

12) Gerak jalan sehat memperingati Hari Pahlawan.

Dapat dijabarkan pada table 2.1. dibawah ini secara

keseluruhan program dan kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi

Jawa Timur sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Program dan Kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur

Tahun 2017

No. NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN

ALOKASI ANGGARAN

1 2 3

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.778.191.000

Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 4.778.191.000


2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5.819.204.000

Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

4.637.075.500

Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

1.182.128.500

3 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah

2.177.010.000

Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah

1.411.200.000

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 765.810.000

4 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

395.310.000

Penyusunan Dokumen Perencanaan 106.155.000

Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

106.155.000

Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

183.000.000

5 Program Dukungan Layanan Badan Penghubung

1.034.200.000

Peningkatan pelayanan keprotokolan kepada unsur pemerintah eksekutif/ legislatif dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi

1.034.200.000

6 Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah 15.656.290.000

Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Pameran UKM Jawa Timur di Jakarta

4.887.272.500

Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Pentas Seni Budaya Jawa Timur di Jakarta

10.612.262.500

Pelatihan keterampilan bagi anggota pawarta Jatim 156.755.000

Jumlah Belanja Daerah 29.860.205.000

Pelaksanaan hasil evaluasi Rencana Kerja PD tahun lalu dan pencapaian

kinerja Renstra PD merupakan kegiatan yang bersifat regular dan rutin yang

bertujuan untuk mengidentifikasi program dan kegiatan Resntra PD yang

didasarkan atas laporan hasil evalusi pelaksanaan Renstra PD.

Dalam rangka pengendalian tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran,

maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas

tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai.


Anggaran yang berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis di dalam

penyusunan anggaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan

menggunakan informasi kinerja yang diharapkan dapat dijadikan dasar PD Badan

Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur.

Tingkat efisiensi dan efektivitas kinerja program kegiatan Badan

Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel 2.2. sebagai

berikut

Tabel 2.2.

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN

PENCAPAIAN RENSTRA BADAN PENGHUBUNG DAERAH s/d TAHUN 2016

Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Capaian Program

(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program (Renstra)

SKPD Tahun 2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu (2016)

Target

program dan

kegiatan (Renja SKPD tahun 2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

SKPD s/d 16

Target Renja SKPD tahun 2016

Realisasi Renja SKPD tahun 2016

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2017)

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Otonomi Daerah , Pemerintahan Umum, Administrasi

1 01 Bidang Urusan

1.

20. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

019 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.

20. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase sarana dan prasarana aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


yang layak fungsi

021

Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Jumlah penyediaan peralatan dan kelengkapan saraana

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Jumlah pemeliharan kendaraan roda 4 & 2= 30 unit

30 30 30 100% 30 30 100%

Jumlah pemeliharaan 11 bangunan

11 11 11 100% 11 11 100%

Jumlah pemeliharaan alat kesenian 3 set

3 3 3 100% 3 3 100%

1.

20. 07

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah

Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

001

Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah

Jumlah prosentase koordinasi konsultasi kelembagaan pemerintah daerah

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah diklat

10 10 10 100% 100% 10 100%

1.

20. 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan

Jumlah dokumen yang tersedia 12 12 12 100% 12 12 100%


Pemerintah

001

Penyusunan Dokumen perencanaan

Jumlah dokumen perencanaan

6 6 6 100% 6 6 100%

002

Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

Jumlah dokumen laporan

5 5 5 100% 5 5 100%

003

Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

Jumlah pemeliharaan jaringan internet 1 1 1 100% 1 1 100%

1. 20. 88 Program Dukungan Layanan Badan Penghubung

Prosentase layanan lingkup layanan kantor perwakilan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

001 Peningkatan pelayanan keprotokolan kepada unsur pemerintah eksekutif/legislatif dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi

Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan keprotokolan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1. 20. 95 Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah

Prosentase pelaksanaan promosi potensi daerah

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

001

Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Pameran UKM Jawa Timur di Jakarta

Prosentase terpenuhinya kebutuhan kegiatan pameran

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Jatim di Jakarta

002

Prosentase terpenuhinya kebutuhan kegiatan pentas seni budaya Jatim di Ja karta

Prosentase terpenuhinya kebutuhan kegiatan pentas seni budaya Jatim di Jakarta

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

003 Pelatihan keterampilan bagi anggota Pawarta Jatim

Jumlah pelatihan keterampilan

1 1 1 100% 1 1 100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Pencapaian Kinerja Pelayanan merupakan suatu tingkat keberhasilan yang

dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu. Dalam organisasi Pemerintah

Daerah, pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai PD dalam melakukan tugas

pokok dan fungsi yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Hal penting dalam system pengukuran Pencapaian kinerja pelayanan yang

dapat mengindikasikan orientasi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, dan

pelayanan kepada masyarakat adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap

kinerja pemerintah.

Untuk analisis kinerja pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur

akan diuraikan melalui penjelasan capaian tiap program kenerja yang ada dan pada

tahun 2016 kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur menunjukkan

hasil yang baik dalam melaksanakan program dan arah kebijakan organisasi Realisasi 6

program/kegiatan belanja langsung Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur

pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 36,245,478,000. dengan realisasi anggaran

sebesar Rp. 35,272,683,489. atau 97,32 % rata-rata telah memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan.


Tabel 2.3.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI JAWA TIMUR

NO

Indikator SPM/standar

Nasional

IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyek

si Catatan Analisis Tahun

2014 Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Prosentase Unsur Pemerintah yang puas terhadap pelayanan Kantor Perwakilan,

100% 100% 100% 100% 91% 92% 95% 100%

2. Prosentase pengunjung yang puas atas promosi UKM,

100% 100% 100% 100% 96% 87% 89% 100%

3.

Prosentase pengunjung yang puas atas pentas seni budaya Jawa Timur di Jakarta,

100% 100% 100% 100% 95% 98% 99% 100%

4. Prosentse pengisi acara pentas seni yang Puas di fasilitsi di Jakarta,

100% 100% 100% 100% 98% 97% 100% 100%

5. Prosentase peningkatan pengunjung pentas seni di

Jakarta.

25% 25% 25% 25% 23% 44% 30% 25%

Berdasarkan Hasil Pencapaia Kinerja Pelayanan pada Tabel 2.3 dapat

disimpulkan bahwa pencapaian Kinerja Badan Penghubung Daerah di Provinsi

Jawa Timur pada tahun 2016 Sangat Berhasil (rata-rata 90%) sebanyak 2 (dua)

sasaran dan 5 (lima) Indikator sesuai dengan target yang telah ditetapkan, Hal ini

menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program kegiatan Badan Penghubung


Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 terlaksana semua dan telah mencapai target

yang telah ditetapkan dan sesuai dengan Renstra.

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di

Jakarta dan berlokasi dijantung kota, sangat strategis sebagai terminal penghubung

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan kantor-kantor pusat pemerintahan dan

kantor-kantor perwakilan Negara asing serta pusat perdagangan yang ada di

Jakarta.

Disamping letaknya yang strategis dengan ditunjang sarana yang memadai

baik gedung, kendaraan operasional, mess, sumber daya manusia dan biaya sudah

sepatutnya Badan Penghubung Daerah dapat menjalankan roda organisasi

secara baik dalam arti cepat, akurat, akuntable dalam tugas-tugas pelayanan.

Selain itu Badan Penghubung Daerah juga mengelola anjungan daerah

yang ada di Taman Mini “Indonensia Indah”, dimana keberadaan Anjungan Daerah

di Taman Mini “Indonesia Indah” Jakarta, disamping secara wujud phisiknya

merupakan replika sebagian kekayaan budaya daerah, terutama dalam bentuk

arsitektur bangunan rumah-rumah adat beserta perabot-perabot khasnya, tetapi

secara aktivitas diharapkan menjadi salah satu garda depan dalam ikut

mengenalkan, menyebarluaskan dan mempromosikan potensi daerah, khususnya

kerajinan, industri kecil, obyek-obyek wisata dan seni budaya daerah.

Sebagai tempat rekreasi yang murah dan ramai pengunjung baik wisatawan

nusantara maupun wisatawan asing, terutama pada bulan-bulan tertentu didukung

dengan kegiatan-kegiatan besar lainnya, maka Taman Mini “Indonesia Indah”

termasuk didalamnya adalah Anjungan Daerah masih cukup evektif sebagai “ Show

Window “ berbagai potensi daerah melalui pameran, promosi dan pergelaran seni

budaya daerah.

Sejalan dengan tugas dan fungsinya serta tantangan yang dihadapi

Pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai fasilitaor, regulator

dan eksekutor dalam berbagai urusan maka Badan Penghubung Daerah Provinsi

Jawa Timur sebagai satuan kerja perangkat daerah harus mampu berperan aktif

dalam memperkuat pencapaian visi, misi dan program Pemerintah Provinsi Jawa

Timur.


2.4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan PD

Dalam menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang

dapat mempengaruhi target dan capaian kinerja Organisasi Dinas Badan

Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur dan Sebagai unsur pendukung

Gubernur, potret Badan Penghubung Daerah dapat diketahui dengan

melakukan analisis metode SWOT (Strength, Weaknes, Opportunity, Threath).

Berdasarkan analisa SWOT yakni Kekuatan (Strengths), Kelemahan

(Weaknesses), Peluang ( Opportonities ) dan Ancaman/Tantangan (Threats)

adalah sebagai berikut :

Kekuatan (Strengths)

a. Adanya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 69 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Badan Penghubung Daerah.

b. Tersedianya sarana dan prasarana khususnya kantor, kendaraan dinas layanan,

mess tamu, panggung pergelaran dan ruangan promosi daerah serta etalase

display tetap;

c. Dukungan anggaran dari APBD yang memungkinkan kegiatan dapat berjalan

sesuai rencana;

d. Tersedianya Sumber Daya Aparatur dan organisasi yang solid serta didukung

tingkat kesejahteraan yang relatif memadai;

e. Keberadaan kantor yang strategis/aksesibilitas mudah dijangkau.

Kelemahan ( Weaknesses )

a. Adanya kekurangan tenaga ahli untuk bidang-bidang pekerjaan tertentu;

b. Bidang urusan dan pekerjaan yang multi dimensional dan lebih bersifat

pelayanan/fasilitator;

c. Dibidang promosi belum terdukung dengan bahan-bahan promosi secara

memadai, baik yang diproduksi sendiri maupun kiriman dari Pemerintah

Kabupaten dan Kota;


Peluang ( Opportonities )

a. Semakin tingginya masyarakat Jawa Timur yang melakukan kunjungan

ke Jakarta untuk berbagai urusan dan kegiatan;

b. Banyaknya event promosi di Jakarta untuk lebih mengenalkan dan

mempromosikan potensi daerah;

c. Meningkatnya daya beli masyarakat memungkinkan orang untuk berwisata dan

berbelanja;

d. Banyaknya kunjungan wisatawan ke Anjungan Jawa Timur Taman Mini

“Indonesia Indah”.

Tantangan / Ancaman (Threats)

‘1. Persaingan disegala bidang usaha dan promosi yang semakin ketat;

‘2. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan Institusi Pemerintah yang semakin

tinggi;

‘3. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin tinggi;

’4. Persaingan produk impor dan produk pabrikan yang melemahkan posisi produk

kerajinan / usaha kecil menenggah.

2.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur di Jakarta yang

didalamnya termasuk mengelola Anjungan Jawa Timur Taman Mini ” Indonesia Indah ”

dengan memperhatikan isu-isu strategis antara lain :

Isu Strategis : ” Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan

berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindutri, dan industrialisasi ” sebagaimana

salah satu misi Pembangunan Provinsi Jawa Timur pada RPJMD 2014 -2019 Yakni ”

Meningkat-kan reformasi birokrasi dan Pelayanan publik , serta profesionalisme

pelayanan publik ”, hal tersebut sejalan dengan tugas dan fungsi Badan Penghubung

Daerah :

a. Melaksanakan hubungan antar lembaga dan mewakilli Perangkat Daerah Provinsi

dalam melaksanakan tugas – tugas tertentu di Jakarta;

b. Memfasilitasi hubungan kerja dan tugas – tugas koordinasi antara Pemerintah

Provinsi dan Kabupaten / Kota dengan Pemerintah maupun lembaga non

Pemerintah di Jakarta;


c. Memfasilitasi pembinaan dan pemberdayaan paguyuban masyarakat Jawa Timur di

Jabodetabek;

d. Memberikan pelayanan kepada Pejabat, Pegawai Pemerintah Provinsi, Pimpinan

dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan tugas dinas ke

Jakarta;

e. Melaksanakan kegiatan fasilitasi Pameran UMKN, promosi dan penyampaian

informasi potensi Jawa Timur;

f. Melaksanakan tugas pengelolaan Anjungan Jawa Timur sebagai “ Show Window “

Jawa Timur;

g. Memfasilitasi penyelenggaraan pementasan Seni Budaya Jawa Timur ;

Memfasilitas pembinaan sanggar seni budaya Jawa Timur di Jabodetabek.


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional menjadi acuan dalam

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang memuat Visi,

Misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah

untuk periode 5 tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah

dokumen perencanaan pembangunan untuk periode lima tahunan yang

merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan

berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

Dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Badan

Penghubung Daerah berpedoman pada undang-undang Nomor 25 Tahun 2005.

Pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan pada Tahun 2018 dilaksanakan

melalui program-program peningkatan yang telah di tentukan.

Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur di Jakarta yang

didalamnya termasuk mengelola Anjungan Jawa Timur Taman Mini ” Indonesia

Indah ” dengan memperhatikan isu-isu strategis antara lain :

3.2. Tujuan, Sasaran, Tugas dan Fungsi Rencana Kerja PD

Tujuan

a. Meningkatkan promosi Jawa Timur di Jabodetabek ;

b. Menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan

baik dengan pemerintah pusat maupun daerah.

Sasaran

a. Meningkatnya promosi potensi daerah Jawa Timur di Jabodetabek ;

b. Meningkatnya layanan terhadap urusan pemerintah pusat dan daerah.

Tugas:

Melaksanakan kegiatan hubungan antar lembaga, mewakili tugas-tugas

tertentu perangkat daerah, memfasilitasi kegiatan masyarakat Jawa

Timur di Jakarta, menyampaikan informasi potensi Jawa Timur dan


mengelola Anjungan Jawa Timur di Taman Mini "Indonesia Indah" serta

melayani pejabat atau petugas Pemerintahan Provinsi yang bertugas di

Jakarta.

Fungsi :

1. Pelaksanaan Hubungan Antar Lembaga di Jakarta;

2. Perwakilan perangkat daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu di Jakarta;

3. Pelaksanaan pelayanan terhadap kegiatan pejabat atau petugas Pemerintah Provinsi yang melaksanakan tugas di jakarta;

4. Pelaksanaan fasilitasi dan penyampaian informasi tentang Jawa Timur kepada Masyarakat di Jabodetabek;

5. Pelaksanaan promosi potensi dan hasil pembangunan Provinsi Jawa Timur di Jabodetabek;

6. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan Anjungan Daerah Jawa Timur di TMII;

7. Pelaksanaan ketata usahaan;

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Matrik Hubungan Antara Tujuan Dan Sasaran

No TUJUAN SASARAN INDIKATOR

1.

Meningkatkan promosi Jawa Timur di Jabodetabek .

1. Meningkatnya promosi potensi daerah Jawa Timur di Jabodetabek.

1. Jumlah kegiatan promosi potensi daerah

2. Menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan baik dengan pemerintah pusat maupun daerah.

2. Meningkatnya layanan terhadap urusan pemerintah pusat dan daerah.

2. Prosentase unsur pemerintah yang puas terhadap layanan


Rencana Kinerja Tahun 2018 Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur

No TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET

1. Meningkatkan promosi Jawa Timur di Jabodetabek .

1. Meningkatnya promosi potensi daerah Jawa Timur di Jabodetabek.

1. Jumlah kegiatan promosi potensi daerah

141

2.

Menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan baik dengan pemerintah pusat maupun daerah.

2. Meningkatnya layanan terhadap urusan pemerintah pusat dan daerah.

2 Prosentase unsur pemerintah yang puas terhadap layanan

100%

3.3. Program dan kegiatan

Program adalah intrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat yang dikoordinir dan

difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan

pembangunan daerah.

Program yang ditetapkan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur

berdasarkan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Tahun 2018 sebanyak

6(enam) program, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah;

4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen

Penyelenggaraan Pemerintah;

5. Program Dukungan Layanan Badan Penghubung Daerah;

6. Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah.


Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan

oleh PD sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu

program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa

sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi,

dana atau kombinasi sebagai masukan untuk menghasilkan output dalam

bentuk barang dan jasa. Secara keseluruhan alokasi anggaran untuk

program kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur pada

Tahun Anggaran 2018 mengajukan usulan anggaran sebesar Rp.

46,860,205,000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran,

sebesar: Rp. 6,354,136,000.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan

Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur dan Anjungan Jawa

Timur TMII Jakarta, sebesar: Rp. 10,341,039,000.

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah

sebesar: Rp: 3,050,270,000.

4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen

Penyelenggaraan Pemerintah: Rp. 862,865,000.

5. Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah sebesar:

Rp.24,724,885,000.

6. Program Layanan Badan Penghubung Daerah sebesar: Rp.

1,527,010,000.


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

3 11 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor

Jakarta 100% 6,354,136,000. APBD

100% 6,354,136,000.

3 11 01 019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran

Jakarta 100% 6,354,136,000. APBD 100% 6,354,136,000.

3 11 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

Jakarta 100% 10,341,039,000. APBD 100% 10,341,039,000.

3 11 02 021 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Jumlah Peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia

Jakarta 78 paket/unit

8,564,864,000 APBD 78 paket/unit

8,564,864,000

3 11 02 031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara

Jakarta 89 paket/unit

1,776,175,000 APBD 89 paket/unit

1,776,175,000

3 11 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah

Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi

Jakarta 100% 3,050,270,000. APBD 100% 3,050,270,000.


3 11 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah

Jumlah konsultasi

Jakarta 15 2,535,480,000 APBD 15 15 2,535,480,000

3 11 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan / Pelatihan

Jakarta 10 514,790,000 APBD 10 514,790,000

Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM

Jakarta 60 60

3 11 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah

Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu

Jakarta 100% 862,865,000 APBD

100% 862,865,000

3 11 08 001 Penyusunan Dokumen perencanaan

Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun

Jakarta 4 178,455,000 APBD 4 178,455,000

3 11 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun

Jakarta 3 178,455,000 APBD 3 178,455,000

3 11 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

Jumlah update database perangkat daerah

Jakarta 2 370,000,000 APBD 2 370,000,000

3 11 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan

Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun

APBD 3 135,955,000 APBD 3 135,955,000


3 11 95 Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah

Jumlah Promosi Potensi daerah di Jabodetabek

Jakarta 149 X 24,724,885,000 APBD 149 X 24,724,885,000

3 11 95 004 Pameran UKM Pawarta Jawa di Jabodetabek

Jumlah Kegiatan UKM Pawarta

Jakarta 15 X 4,000,505,000 APBD 15 X 4,000,505,000

3 11 95 005 Pameran Kabupaten/Kota se Jawa Timur di Anjungan Jawa Timur TMII Jakarta

Jumlah pameran Kabupaten/Kota se Jawa Timur di Anjungan Jawa Timur

Jakarta 30 x 760,650,000 APBD 30 x 760,650,000

3 11 95 006 Pentas Seni Budaya Jawa Timur di lingkungan TMII Jakarta

Jumlah Pentas Seni di TMII

Jakarta 85 x 15,884,855,000 APBD 85 x 15,884,855,000

3 11 95 007 Pentas Seni Budaya Jawa Timur di Jabodetabek

Jumlah Pentas Seni di Jabodetabek

Jakarta 11 x 1,584,780,000 APBD 11 x 1,584,780,000

3 11 95 008 Pameran UKM Jawa Timur di Jabodetabek

Jumlah Kegiatan Pameran UKM Jawa Timur

Jakarta 4 x 1,548,015,000 APBD 4 x 1,548,015,000

3 11 95 009 Pelatihan Keterampilan yang diikuti Pawarta Jatim

Jumlah Kegiatan Keterampilan Pawarta

Jakarta 4x 946,080,000 APBD 4x 946,080,000

3 11 97 Program Pelayanan Badan Penghubung Daerah

Prosentase layanan lingkup Badan Penghubung yang terpenuhi

Jakarta 100% 1,527,010,000 APBD 100% 1,527,010,000

3 11 97 001 Pelayanan keprotokolan kepada unsur pemerintah eksekutif/legislatif Provinsi Jawa Timur, koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi serta daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur

Jumlah layanan lingkup Badan Penghubung yang terpenuhi

Jakarta 800x 1,527,010,000 APBD 800x 1,527,010,000


BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun

2018 ini sudah diselaraskan dengan restrukturisasi program dan kegiatan serta

mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Tahun

2014‐2019.

Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun

2018, merupakan rencana tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis

Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dalam menunjang

tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah serta target dan sasaran pembangunan daerah.

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) ini sangat memerlukan partisipasi,

semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Badan Penghubung Daerah Provinsi

Jawa Timur, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah

disusun. Dengan demikian Rencana Kerja (Renja) ini nantinya bukan hanya sebagai

dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan

tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi

dan misi daerah yang ingin dicapai.

Rencana Kerja PD juga merupakan rencana kerja tahunan sebagai salah satu

alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, anggaran

sebagai alat perencanaan juga digunakan untuk antara lain :

Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan, merencanakan program kegiatan untuk

mencapai tujuan organisasi, menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian

strategis.

Akhir kata semoga Rencana Kerja (Renja) tahun 2018 Badan Penghubung

Daerah Provinsi Jawa Timur ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan

tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung

terwujudnya good governance melalui rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja

(Renja) Badan Penghubung.

Jakarta, Agustus 2017 KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR

Drs. DWI SUYANTO, MM.

Pembina Tk. I NIP. 19620321 198502 1 002

KEPUTUSAN BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 188.4/ 9976 /207/2017

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018

BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terarah dan

tata pemerintahan yang baik untuk pelaksanaan program kegiatan

tahun 2018, maka perlu disusun Tim Penyusun Rencana Kerja

(Renja) di Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur;

b. Bahwa Rencana Kerja Tahun 2018 Badan Penghubung Daerah

Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas

merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Tahun 2014-2019

Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b

dipandang perlu untuk menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja

(Renja) Tahun 2018 dengan Surat Keputusan Kepala Badan

Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah; 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Timur;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019;

9. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015.

10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penghubung Daerah.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

BADAN PENGHUBUNG DAERAH Jl.Pasuruan No. 16 - 20 Telp.(021) 3100393,3151902, 3904754 Fax. (021)3100393 Email : [email protected] - Website :http//.www.perwakilan.jatimprov.go.id/

J A K A R T A 10310

Mengingat :

mailto:[email protected]

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2018 Badan Penghubung Daerah Jawa Timur dengan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

Kedua : Tim sebagaimana pada diktum pertama bertugas mempersiapkan,

merencanakan, mengkoordinir, menyusun, dan melaporkan dokumen

dimaksud;

Ketiga : Tim bertanggung jawab terhadap data yang diberikan dalam

penyusunan dokumen dimaksud;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan

selesainya kegiatan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan

diubah dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan : di Jakarta Tanggal : 20 Juli 2017

KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR

Drs. DWISUYANTO, MM. Pembina Tk. I

NIP. 19620321 198502 1 002

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) 2018 PADA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NO JABATAN NAMA KET. JABATAN

INSTANSI

1 2 3 4

1 Ketua Drs. ASHARI ABUBAKAR, MM. KEPALA KANTOR

2 Sekretaris AWAN WIDODO SE, MM. KASUBAG TU

3 Anggota Drs. ANIS JAYA, M.Si. KASI HAL

4 SAMAD WIDODO S.S, MM. KASI PENGELOLA

ANJUNGAN

5 Dra. RAHMI AFWANI, M.Si. KASI PROMOSI DAN

INFORMASI

6 APRISAL, SE. Staf TU

7 AGUS SETIYONO Staf Hal

8 WARNI INDAH Staf PI

9 WAKHID SUTARTO Staf TU

10 LUKAS NAME RIWU Staf PA

KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR

Drs. DWISUYANTO, MM. Pembina Tk. I

NIP. 19620321 198502 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 188.4/ 9976 /207/2017 TANGGAL: 20 Juli 2017

Documents

BADAN PENGHUBUNG DAERAH - perwakilan.jatimprov.go.idperwakilan.jatimprov.go.id/wp-content/uploads/2018/06/RENJA-2018.pdfRenja Kantor Perwakilan Prov. Jatim 2018 KATA PENGANTAR Dengan