BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK ...rb.pom.go.id/sites/default/files/basic/Keputusan Deputi...Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Badan Pengawas

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT DAN NPPZA

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02.3.32.03.20.0003 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

KEDEPUTIAN BIDANG PENGAWASAN OBAT DAN NPPZA

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT DAN NPPZA


REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di

lingkungan Kedeputian Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA

Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu dibentuk Tim

Reformasi Birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang

Pengawasan Obat dan NPPZA Badan Pengawas Obat dan

Makanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang

Pengawasan Obat dan NPPZA Badan Pengawas Obat dan

Makanan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di

Lingkungan Kedeputian Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA

Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi 2010-2025;

2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan

Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman

Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang

Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

-2-

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map

Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik


5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26

Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Negara Republik


6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12

Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan

Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 784);

7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Nomor HK.04.1.24.08.15.4097 Tahun 2015 tentang Road

Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan

Tahun 2015-2019;


Nomor HK.04.1.22.02.19.0761 Tahun 2019 tentang Pedoman

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Unit

Kerja di Lingkungan BPOM;


Nomor HK.04.01.1.22.04.19.1370 Tahun 2019 tentang

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat

dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT DAN NPPZA

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI

LINGKUNGAN KEDEPUTIAN BIDANG PENGAWASAN OBAT DAN

NPPZA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

Kesatu : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di

lingkungan Kedeputian Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA

Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut

Tim RB Deputi I.

-3-

Kedua : Tim RB Deputi I sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu,

terdiri atas:

a. Tim Pelaksana; dan

b. Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (PMPRB) serta Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Ketiga : Tim RB Deputi I sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua

memiliki susunan keanggotaan dan melaksanakan tugas

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

Keempat : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua

huruf a terdiri atas:

a. Kelompok Kerja 1 Bidang Manajemen Perubahan;

b. Kelompok Kerja 2 Bidang Penguatan Sistem Pengawasan;

c. Kelompok Kerja 3 Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja;

d. Kelompok Kerja 4 Bidang Penguatan Kelembagaan;

e. Kelompok Kerja 5 Bidang Penguatan Tata Laksana;

f. Kelompok Kerja 6 Bidang Penguatan Sistem Manajemen

Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara;

g. Kelompok Kerja 7 Bidang Penguatan Peraturan Perundang-

undangan; dan

h. Kelompok Kerja 8 Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik.

Kelima : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

diktum Kedua, Tim RB Deputi I mengacu pada Rencana Aksi Road

Map Reformasi Birokrasi Kedeputian Bidang Pengawasan Obat

dan NPPZA Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2019.

Keenam : Tim RB Deputi I sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu

berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Tim Pelaksana Reformasi

Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan dan

bertanggungjawab kepada Deputi Bidang Pengawasan Obat dan

NPPZA selaku Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi

Kedeputian Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA Badan

Pengawas Obat dan Makanan.

-4-

Ketujuh : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim RB

Deputi I dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Maret 2020


BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

RITA ENDANG

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

2. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan selaku Ketua Tim Pelaksana

Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;

3. Inspektur Utama selaku Koordinator Tim Asesor PMPRB dan Monev Reformasi

Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan

4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT DAN NPPZA

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02.3.32.03.20.0003 TAHUN 2020

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DEPUTI BIDANG

PENGAWASAN OBAT DAN NPPZA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI DEPUTI

BIDANG PENGAWASAN OBAT DAN NPPZA


A. TIM PELAKSANA

Ketua : Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA.

Sekretaris : 1. Direktur Registrasi Obat

2. Kepala Sub Direktorat Penilaian Uji Klinik dan Pemasukan Khusus

3. Kepala Sub Bagian Kesekretariatan Deputi Bidang Pengawasan Obat

dan NPPZA

Anggota :

1. Kelompok Kerja 1 - Bidang Manajemen Perubahan.

a. Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja 1

Koordinator : Direktur Registrasi Obat

Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Registrasi Obat Baru dan Produk

Biologi

Anggota :

1) Kepala Sub Direktorat Pengawasan Sarana Produksi Bahan Baku Obat

dan NPP

2) Kepala Sub Direktorat Standardisasi Khasiat dan Keamanan Obat

3) Kepala Sub Direktorat Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan NPP

Regional I

4) Kepala Seksi Pengawasan Label Produk Tembakau

5) Kepala Seksi Penilaian Uji Klinik

6) Kepala Seksi Registrasi Ulang dan Variasi Obat Baru

7) Kepala Seksi Standardisasi Obat Generik dan Zat Adiktif

8) Dra. Dedeh Endawati, Apt., M. Biomed (PFM Ahli Madya Direktorat

Pengawasan KMEI)

9) Vemy Primastuti, S.Si, Apt. (PFM Ahli Muda Direktorat Pengawasan

Produksi Obat dan NPP)

10) Nina M. Kadri, S. Farm., Apt. (PFM Ahli Pertama Direktorat

Standardisasi Obat dan NPPZA)

-2-

b. Tugas Kelompok Kerja 1 – Bidang Manajemen Perubahan

Mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme

kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja

di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran

reformasi birokrasi, dengan cara antara lain :

1) mengoordinasi peningkatan komitmen pimpinan dan pegawai dalam

melakukan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang

Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

Badan Pengawas Obat dan Makanan, melalui:

a) menyusun Tim Reformasi Birokrasi;

b) menyusun Road Map Reformasi Birokrasi; dan

c) melakukan pemantauan dan evaluasi reformasi birokrasi.

2) mengoordinasi terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja di

lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,

Prekursor, dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan

3) menurunkan risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan

timbulnya resistensi terhadap perubahan.

2. Kelompok Kerja 2 - Bidang Penguatan Sistem Pengawasan.


Koordinator : Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat,

Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Pengawasan Sarana Distribusi

Obat dan NPP Regional II

Anggota :

1) Kepala Seksi Inspeksi Sarana Distribusi Obat, NPP, dan Bahan Obat

Regional II

2) Kepala Seksi Inspeksi Sarana Produksi Bahan Baku Obat dan NPP

3) Kepala Seksi Pengawasan Promosi dan Iklan Produk Tembakau

4) Kepala Seksi Registrasi Ulang dan Variasi Obat Generik

5) Dra. Ernawati Mangunatmadja, Apt. (PFM Ahli Madya Direktorat


6) Dra. Erliza, Apt. (PFM Ahli Madya Pengawasan Produksi Obat dan

NPP)

7) Joan Aprilla Arland S.Si., Apt. (PFM Ahli Pertama Direktorat

Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat dan NPP)

8) Dra. Herawati, Apt., M. Biomed (PFM Ahli Madya Direktorat Registrasi

Obat)

-3-

9) Dewi Nopitasari, S. Farm., Apt. (PFM Ahli Muda Direktorat Pengawasan

Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat dan NPPZA)

10) Ayu Chandra Dewi, S. Farm., Apt. (PFM Ahli Pertama Direktorat


b. Tugas Kelompok Kerja 2 - Bidang Penguatan Sistem Pengawasan

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan

Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Badan Pengawas

Obat dan Makanan, dengan cara antara lain:

1) meningkatkan kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan

keuangan negara melalui:

a) pembuatan kebijakan, sosialisasi, penanganan, evaluasi

penanganan gratifikasi di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan

Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Badan

Pengawas Obat dan Makanan; dan

b) mengelola Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di

lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,

Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan

Makanan.

2) meningkatkan status opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap

pengelolaan keuangan negara melalui koordinasi pencanangan,

pengembangan, monitoring, dan evaluasi atas pembangunan zona

integritas di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,


Makanan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); dan

3) menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang di lingkungan Deputi

Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat

Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui:

a) pembuatan kebijakan, penanganan, evaluasi penanganan atas

pengaduan masyarakat terhadap Badan Pengawas Obat dan

Makanan;

b) mengelola pelaksanaan whistle blowing system dan melakukan

evaluasinya; dan

-4-

c) melakukan sosialisasi, penanganan, dan evaluasi atas benturan

kepentingan di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat,

Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Badan

Pengawas Obat dan Makanan.

3. Kelompok Kerja 3 - Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja.


Koordinator : Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika,

Psikotropika dan Prekursor.

Sekretaris : Kepala Subdit Pengawasan Sarana Produksi Obat dan

NPP

Anggota :

1) Kepala Sub Direktorat Pengawasan Sarana Pelayanan Obat dan NPP

2) Kepala Sub Direktorat Pengawasan Mutu, Informasi dan Promosi Obat

dan NPP

3) Kepala Seksi Standardisasi Mutu Obat dan NPP

4) Kepala Seksi Registrasi Obat Generik

5) Kepala Seksi Pengawasan Sarana Pelayanan Kategori II Obat dan NPP

6) Nurul Prasetyorini, S.Si, Apt. (PFM Ahli Muda Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP)

7) Yunita Ermawati, S. Farm., Apt. (PFM Ahli Pertama Direktorat

Registrasi Obat)

8) Nita Widhatiningsih, S. Farm., Apt. (PFM Ahli Muda Direktorat


9) Wilia Indarwati, S. Farm., Apt. (PFM Ahli Pertama Direktorat

Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat dan NPPZA)

b. Tugas Kelompok Kerja 3 – Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang


Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan cara antara lain:

1) koordinasi keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perencanaan

kinerja dan pemantauan penyampaian kinerja secara berkala;

2) melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang

menangani akuntabilitas kinerja;

3) menyusun pedoman akuntabilitas kinerja;

4) melakukan pengukuran kinerja berbasis elektronik; dan

5) melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala.

-5-

4. Kelompok Kerja 4 - Bidang Penguatan Kelembagaan.


Koordinator : Direktur Pengawasan Produksi Obat dan NPP

Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Pengawasan Produk Biologi dan

Sarana Khusus

Anggota :

1) Drs. Harry Wahyu, Apt.

2) Kepala Sub Direktorat Pengawasan Mutu, Informasi dan Promosi Obat

dan NPP

3) Kepala Sub Direktorat Pengawasan Keamanan Obat dan NPP

4) Kepala Sub Direktorat Registrasi Obat Baru dan Produk Biologi

5) Kepala Sub Direktorat Penilaian Uji Klinik dan Pemasukan Khusus

6) Kepala Seksi Inspeksi Produk Biologi dan Sarana Khusus

7) Kepala Seksi Inspeksi Sarana Distribusi Obat, NPP dan Bahan Obat

Regional I

8) Hariadi Soleh, S.Si, Apt. (PFM Ahli Muda Direktorat Pengawasan


b. Tugas Kelompok Kerja 4 - Penguatan Kelembagaan

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional sesuai

dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi

menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran, dengan caramelakukan evaluasi

yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi/unit kerja dengan kinerja

yang akan dihasilkan.

5. Kelompok Kerja 5 - Bidang Penguatan Tata Laksana.


Koordinator : Direktur Standardisasi Obat, Psikotropika, Prekursor,

dan Zat Adiktif.

Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Standardisasi Khasiat dan

Keamanan Obat

Anggota :

1) Kepala Sub Direktorat Registrasi Obat Generik

2) Kepala Sub Direktorat Pengawasan Keamanan Obat dan NPP

3) Kepala Seksi Penilaian Uji Bioekivalensi

4) Kepala Seksi Standardisasi Khasiat dan Keamanan Obat Baru, Produk

Biologi dan Obat Pengembangan Baru

5) Kepala Seksi Pengawasan Penerapan Farmakovigilans

-6-

6) Teti Hastati, S. Si, Apt., MKM

7) Tumiur Gultom, S. Farm., Apt.

8) Linda Andriyani, S. Si., Apt.

b. Tugas Kelompok Kerja 5 - Bidang Penguatan Tata Laksana

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja

yang jelas, efektif, efisien, dan terukur, antara lain dengan cara:

1) menyusun peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi

Badan Pengawas Obat dan Makanan serta dijabarkan dalam Standar

Operasional Prosedur (SOP);

2) mengoordinasi penerapan Sistem Manajemen Mutu atau Quality

Management System (QMS) di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan

Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Badan

Pengawas Obat dan Makanan;

3) melakukan evaluasi dan penyesuaian peta proses bisnis dan SOP

terhadap perkembangan tuntutan efisiensi dan efektivitas birokrasi;

4) mengoordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Deputi Bidang


Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan

5) mengoordinasi penerapan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan keterbukaan informasi publik.

6. Kelompok Kerja 6 - Bidang Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Aparatur Sipil Negara.


Koorddinator : Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat,

Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Pengawasan Sarana Pelayanan Obat

dan NPP

Anggota :

1) Kepala Seksi Tata Operasional Direktorat Pengawasan Distribusi dan

Pelayanan Obat dan NPP

2) Kepala Seksi Tata Operasional Direktorat Registrasi Obat

3) Kepala Seksi Tata Operasional Direktorat Pengawasan Produksi Obat

dan NPP

4) Kepala Seksi Tata Operasional Direktorat Standardisasi Obat, NPPZA

-7-

5) Kepala Seksi Tata Operasional Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu

dan Ekspor Impor Obat dan NPPZA

6) Kepala Seksi Surveilan Keamanan Obat dan NPP

7) Dwi Ary Restuti, S. Farm., Apt.

8) Pratri Priya Wijaya, S. Kom

9) Siti Rofiiqotun Sa’da, S. Farm., Apt. (PFM Ahli Pertama Direktorat

Registrasi Obat)

b. Tugas Kelompok Kerja 6 - Bidang Penguatan Sistem Manajemen Sumber

Daya Manusia Aparatur Sipil Negara

Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia aparatur di

lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,

Prekursor, dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang

didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis

kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan

kesejahteraan yang sepadan, antara lain dengan cara:

1) meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan sumber daya manusia

aparatur di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,


Makanan melalui melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai

dengan kebutuhan organisasi;

2) meningkatkan disiplin sumber daya manusia aparatur di lingkungan

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor,

dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui penegakan

aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai;

3) meningkatkan efektivitas manajemen sumber daya manusia aparatur

di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,


Makanan melalui:

a) penetapan kinerja individu;

b) pelaksanaan evaluasi jabatan;

c) pengembangan sistem informasi kepegawaian; dan

d) meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia aparatur di

lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,


Makanan melalui pengembangan pegawai berbasis kompetensi.

-8-

7. Kelompok Kerja 7 - Bidang Penguatan Peraturan Perundang-undangan.


Koordinator : Direktur Standardisasi Obat, Psikotropika, Prekursor,

dan Zat Adiktif.

Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Standardisasi Produksi dan

Distribusi Obat dan NPPZA

Anggota :

1) Kepala Sub Direktorat Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan NPP

Regional I

2) Kepala Seksi Standardisasi Distribusi Obat dan NPPZA

3) Kepala Seksi Standardisasi Produksi Obat dan NPPZA

4) Kepala Seksi Penilaian Pemasukan Khusus

5) Kepala Seksi Pengawasan Informasi dan Promosi Obat dan NPP

6) Kepala Seksi Pengawasan Sarana Pelayanan Kategori II Obat dan NPP

7) Juwita Manik, S. Farm., Apt. (PFM Ahli Pertama Direktorat Pengawasan


b. Tugas Kelompok Kerja 7 - Bidang Penguatan Peraturan Perundang-

undangan

Meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan di

bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dikeluarkan oleh Badan

Pengawas Obat dan Makanan, yaitu antara lain dengan cara:

1) melakukan identifikasi, analisis, pemetaan, dan revisi peraturan

perundang-undangan di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat,

Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Badan Pengawas

Obat dan Makanan yang mempunyai risiko tumpang tindih/tidak

harmonis/tidak sinkron; dan

2) melakukan deregulasi peraturan terkait pelayanan publik.

8. Kelompok Kerja 8 - Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.


Koordinator : Direktur Registrasi Obat

Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Registrasi Obat Generik

Anggota :

1) Kepala Sub Direktorat Pengawasan Ekspor Impor Obat dan NPP

2) Kepala Seksi Pengawasan Ekspor Impor NPP

3) Kepala Seksi Penilaian Sarana Distribusi Obat NPP, Bahan Obat

Regional I

-9-

4) Dra. Neviyenti, Apt. (PFM Ahli Madya Direktorat Registrasi Obat)

5) Tuti Indriyawati, S. Si., Apt. (PFM Ahli Muda Direktorat Pengawasan

Distribusi dan Pelayanan Obat NPP)

6) Indri Arya Astuti, S. Farm., Apt. (PFM Ahli Muda Direktorat Pengawasan

Produksi Obat NPP)

b. Tugas Kelompok Kerja 8 - Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Deputi Bidang


Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan cara antara lain:

1) memperkuat dan mengembangkan best practices peningkatan kualitas

pelayanan, pengawasan, dan sistem pemberdayaan masyarakat

melalui melakukan review dan perbaikan kebijakan/pedoman standar

pelayanan dan pengawasan;

2) meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan yang berbasis

sistem manajemen mutu yang diakui secara internasional melalui:

a) melakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya meningkatkan

penerapan budaya pelayanan prima;

b) meningkatkan sarana layanan terpadu/terintegrasi dan

kemudahan pengaksesan informasi;

c) melakukan inovasi layanan;

3) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pelayanan publik di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat,

Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Badan Pengawas

Obat dan Makanan melalui:

a) meningkatkan pengelolaan pengaduan pelayanan;

b) melakukan penilaian kepuasan pelayanan;

c) peningkatan pemanfaatan teknologi informasi;

4) melakukan promosi pelaksanaan reformasi birokrasi dan

pemberdayaan masyarakat, berdasarkan data yang didapat dari hasil

monitoring maupun data dari Tim PMPRB melalui media informasi.

9. Tim Pelaksana selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan

angka 8, Tim Pelaksana juga mempunyai tugas:

a. merumuskan rencana aksi Road Map Reformasi Birokrasi Deputi Bidang


Badan Pengawas Obat dan Makanan;

b. merumuskan quick wins;

-10-

c. menjadi agen perubahan;

d. melaksanakan koordinasi, kerjasama, dan fasilitasi kepada semua

pemangku kepentingan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di

lingkungan Kedeputian Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA Badan

Pengawas Obat dan Makanan;

e. melakukan internalisasi dan sosialisasi kepada pegawai dan masyarakat

tentang reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Pengawasan

Obat dan NPPZA Badan Pengawas Obat dan Makanan;

f. mengikutsertakan dan/atau bekerjasama dengan para pakar dan

pemangku kepentingan;

g. melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Ketua Tim Pelaksana

serta menembuskan kepada Tim Monitoring dan Evaluasi, paling sedikit

setiap 3 (tiga) bulan; dan

h. menyiapkan data dan dokumen pendukung sebagai bahan penilaian PMPRB

bagi Tim Asesor PMPRB.

B. TIM ASESOR PMPRB DAN MONEV RB

a. Susunan Keanggotaan Tim Asesor PMPRB dan Monev RB

Ketua : Direktur Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat,

dan NPPZA

Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Pengawasan Produk Tembakau

Anggota :

1) Dra. Nurma Hidayati, Apt., M. Epid

2) Kepala Sub Direktorat Standardisasi Mutu Obat dan NPP

3) Kepala Seksi Pengawasan Ekspor Impor Obat

4) Kepala Seksi Pengawasan Mutu Obat dan NPP

5) Kepala Seksi Registrasi Obat Baru

6) Kepala Seksi Registrasi Produk Biologi

7) Kepala Seksi Penilaian Sarana Distribusi Obat NPP Regional II

8) Kepala Seksi Inspeksi Sarana Pelayanan Kategori I Obat dan NPP

9) Kepala Seksi Standardisasi Mutu Obat Baru, Produk Biologi dan Produk

Khusus

10) Reni Setyawati, SKM, M. Epid (PFM Ahli Muda Direktorat Pengawasan

Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat dan NPPZA)

11) Shanty Milani, S. Si., Apt. (PFM Ahli Madya Direktorat Registrasi Obat)

-11-

b. Tugas Tim Asesor PMPRB dan Monev RB sebagai berikut:

1) menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses

penilaian;

2) melakukan penilaian mandiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)

tahun;

3) menyusun rencana aksi tindak lanjut atas hasil penilaian mandiri untuk

perbaikan pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan

Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai masing-masing area

perubahan;

4) melakukan pengolahan data hasil PMPRB masing-masing area perubahan;

5) melakukan penyusunan Laporan Hasil PMPRB Deputi Bidang Pengawasan

Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Badan Pengawas

Obat dan Makanan;

6) melakukan konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan

nilai PMPRB Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,

Prekursor, dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan;

7) menyampaikan laporan PMPRB ke Ketua PMRRB Badan Pengawas Obat dan

Makanan;

8) memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti oleh Tim Pelaksana pada

setiap area perubahan;

9) mengoordinasi percepatan implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi

pada setiap area perubahan; dan

10) melaporkan pekembangan hasil kerja setiap area perubahan kepada ketua

Tim Monev, paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan.


BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Rita Endang

Documents

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK ...rb.pom.go.id/sites/default/files/basic/Keputusan Deputi...Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Badan Pengawas