BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN 2015 - … · KATA PENGANTAR Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sesuai dengan amanat Undang-Undang Migas No. 22 Tahun

RENCANA STRATEJIK BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

TAHUN 2015 - 2019

BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMITAHUN 2014

BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMIGedung BPH MIGASJl. Kapten P. Tendean No. 28Jakarta Selatan 12710 - IndonesiaTelp.: +62-21 5255500, +62-21 5212400Fax.: +62-21 5223210, +62-21 5255656http: //www.bphmigas.go.id

KATA PENGANTAR

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sesuai dengan amanat Undang-Undang Migas No. 22

Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan PeraturanPemerintah Nomor 67 Tahun 2002 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan

Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, BPH Migas adalah Lembaga Pemerintah Independent

yang mempunyai tugas melakukan Pengawasan dan Pengaturan terhadap Penyediaan dan Pendistribusian BBM

dan Pengangkutan Gas Bumi di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Eksistensi BPH Migas selaku pemangku tiga kepentingan (Pemerintah, Badan Usaha dan Rakyat), tentu memiliki

tantangan cukup berat di tahun-tahun mendatang. Tanpa didukung oleh perencanaan dan strategi yang matang,

tentu sulit membuat BPH Migas menjadi lembaga yang hebat, dan disegani dan diperhitungkan keberadaannya.

Oleh karena itu, Rencana Stratejik BPH Migas Tahun 2015-2019 telah dirancang sempurna yang berdasar dan

berpijak kepada kebijakan, strategi dan program yan mampu menjawab semua tantangan dimasa yang akan

datang, kurun waktu lima tahun dalam pencapaian kinerja. Dengan telah diterbitkannya Rencana Stratejik

BPH Migas Tahun 2015-2019 diharapkan menjadi pijakan bagi BPH Migas dalam menyelesaikan tugas dan

pekerjaan sehari-hari.

Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu proses

penyusunan hingga terbitnya Rencana Stratejik BPH Migas Tahun 2015 - 2019..

Jakarta, 30 Desember 2014

Kepala BPH Migas

Andy Noorsaman Sommeng

1


TAHUN 2015 - 2019


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................... 1DAFTAR ISI .............................................................. 2BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG................................................................................................... 6

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN......................................................................................... 6

1.3 CAPAIAN SEKTOR HILIR MIGAS 2010 - 2014........................................... 6

1.4 POTENSI SEKTOR HILIR MIGAS......................................................................... 25

BAB II TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS2.1 TUJUAN........................................................................................................................ 28

2.2 SASARAN STRATEGIS............................................................................................. 28

BAB III DINAMIKA LINGKUNGAN STRATEJIK3.1 ARAH KEBIJAKAN.................................................................................................... 30

3.2 STRATEGI DAN RENCANA AKSI......................................................................... 30

3.2 KERANGKA REGULASI........................................................................................... 33

3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN............................................................................... 33

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN4.1 TARGET KINERJA...................................................................................................... 36

4.2 KERANGKA PENDANAAN.................................................................................... 37

BAB V PENUTUP

BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI(BPH MIGAS)

KEPUTUSAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMINOMOR : 867/Kpts/Ka/BPH Migas/2014

TENTANGRENCANA STRATEJIK

BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMITAHUN 2015 - 2019

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk memberikan pedoman bagi program dan kegiatan

pelaksanaan tugas dan fungsi BPH Migas serta untuk tertib administrasi dalam

pelaksanaan anggaran dalam kurun waktu tahun 2015 - 2019, dianggap perlu

menetapkan Rencana Stratejik Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Tahun

2015 - 2019 dalam suatu keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas

Bumi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor5,Tambahan


4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur

Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha

Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 141,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4253);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Kegiatan Usaha Hilir

Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 124,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintahan Nomor 30 Tahun

2009 tentang perubahan atas peraturan pemerintahan Nomor 36 Tahun

2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4996);

7. Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Besaran dan

Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui

Pipa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2,Tambahan


3


TAHUN 2015 - 2019



RENCANA STRATEJIK BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN 2015 - 2019

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan

dan kinerja Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Keputusan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2002 tanggal 30 Desember 2002

tentang Pembentukan Badan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkatan

Gas Bumi Melalui Pipa;

10. Keputusan Presiden RI Nomor 27/P Nomor Tahun 2007 tanggal 23 April

2007;

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

Nomor : 25 Tahun 2012 tentang “Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan

Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar

Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa”;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan

Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan

Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG

RENCANA STRATEJIK BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN

2015 - 2019.

KESATU : Menetapkan Rencana Stratejik Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Tahun

2015 - 2019 yang Materinya tercantum dalam Naskah Sebagaimana dimaksud

dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Naskah Rencana Stratejik Badan Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan satu kesatuan yang tidak dapat

dipisahkan dari keputusan ini .

KETIGA : Rencana Stratejik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan ditinjau

kembali, apabila terjadi perubahan kebijakan pemerintahan

KEEMPAT : Rencana Stratejik Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan

landasan penyusunan Program dan Kegiatan Badan Pengatur Hilir Minyak dan

Gas Bumi Tahun 2015 - 2019

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 30 Desember 2014

Kepala Badan Pengatur Hilir Migas

Andy Noorsaman Sommeng

BAB IPENDAHULUAN

4BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMITAHUN 2014


1. LATAR BELAKANG

Peran minyak dan gas bumi dalam konstribusinya sebagai sumber devisa negara maupun sebagai sumber

energi dan sebagai bahan baku untuk industri dalam menggerakan roda perekonomian negara Indonesia masih

tetap diharapkan, meskipun sejak 10 tahun terakhir produksi minyak mentah kita terus menurun sedangkan

konsumsi Bahan Bakar Minyak dalam negeri terus meningkat terutama dari sektor transportasi dan kelistrikan .

Kondisi kilang dalam negeri yang rata-rata sudah tua tidak mampu mengimbangi peningkatan konsumsi BBM

yang relatif cepat. Suatu kenyataan sekitar 40% kebutuhan BBM dalam negeri diperoleh dari impor yang

harganya mengikuti mekanisme pasar, sementara sebagian besar BBM yang menguasai hajat hidup orang

banyak masih menjadi beban Pemerintah karena Subsidi .

Kondisi diverifikasi energi yang dicanangkan Pemerintah melalui pemanfaatan energi alternatif terutama Gas

Bumi, berjalan agak lambat karena harga Gas Bumi yang dianggap masih terlalu mahal apabila dibandingkan

dengan harga BBM bersubsidi . Sementara itu infrastruktur pengangkatan Gas Bumi melalui Pipa masih sangat

terbatas karena rendahnya minat investor untuk menanamkan modalnya dalam membangun infrastruktur Gas

Bumi.

Dengan dibentuknya Badan Pengatur penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan

Gas Bumi melalui Pipa(BPH Migas), diharapkan dapat memainkan perannya sebagai regulator yang dapat

memberikan kepercayaan kepada investor asing maupun nasional untuk menanamkan modalnya dalam

rangka mendorong percepatan investasi disektor penyediaan dan pendistribusian BBM serta pembangunan

Infrastruktur Gas Bumi melalui Pipa.

Disamping peran tersebut di atas, BPH Migas diharapkan mampu menjamin ketersediaan Bahan Bakar Minyak di

seluruh wilayah NKRI, dan Meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi dalam negeri melalui optimalisasi pengaturan

dan pengawasan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Stratejik BPH Migas 2015-2019 agar terdapat pedoman yang dapat dijadikan acuan

dalam melaksanakan program kerja yang terukur dan terarah melalui program kegiatan yang berkesinambungan.

1.3 CAPAIAN SEKTOR HILIR MIGAS 2015 – 2019

NO

UR

AIA

NSA

TUA

N

TARG

ETC

APA

IAN

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

1Ju

mla

h Pr

ovin

si y

ang

tida

k m

enga

lam

i

kela

ngka

an B

BMPr

ovin

si9

85

23

10

00

0

2W

aktu

Ket

ahan

an s

tok

cada

ngan

BBM

Nas

iona

lH

ari

00

00

00

00

0 0

3Ju

mla

h La

pora

n pe

rtan

ggun

gjaw

aban

adm

inis

trat

ifLa

pora

n9

1010

2424

1810

1030

37

4Ju

mla

h Re

gula

si y

ang

dapa

t dis

eles

aika

nRe

gula

si2

22

85

02

26

5

5Ju

mla

h w

ilaya

h pe

neta

pan

harg

a ga

s bu

mi

untu

k ru

mah

tang

ga d

an p

elan

ggan

kec

ilW

ilaya

h11

64

32

34

26

3

6Ju

mla

h pe

mbe

rian

Hak

Khu

sus

pada

ruas

tran

smis

i dan

wila

yah

jari

ngan

dis

trib

usi

(WJD

)/pi

pa d

edic

ated

Ruas

tr

ansm

isi

dan

WJD

2 &

44

& 7

2 &

36

22

5 &

15

2 &

212

0

7Ju

mla

h pe

neta

pan

tari

f pen

gang

kuta

n ga

s

bum

i mel

alau

i pip

a ya

ng w

ajar

dan

efis

ien

untu

k pe

nggu

na (s

hipe

r)Pe

neta

pan

24

20

11

22

0 4

8Ju

mla

h ke

luha

n Ba

dan

Usa

ha d

i bid

ang

BBM

dan

Gas

Bum

i mel

alui

pip

a Ba

dan

Usa

ha0

00

00

00

00

0

CA

PAIA

N IN

DIK

ATO

R K

INER

JA U

TAM

A B

PH M

IGA

S 20

10-2

014

6 7BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMITAHUN 2014



TAHUN 2015 - 2019


NO

TAH

UN

IUR

AN

BU

BBM

IUR

AN

BU

GA

S BU

MI

TOTA

L IU

RA

N

Renc

ana

Real

isas

i%

Renc

ana

Real

isas

i%

Renc

ana

Real

isas

i%

120

0626

6,55

0,50

6,13

421

8,18

4,03

8,96

381

.85%

34,8

10,2

84,2

487,

340,

969,

068

21.0

9%30

1,36

0,79

0,38

222

5,52

5,00

8,03

174

.84%

220

0728

0,45

0,29

6,18

935

9,11

0,11

5,33

212

8.05

%54

,708

,441

,990

14,9

74,3

84,6

3727

.37%

335,

158,

738,

179

374,

084,

499,

969

111.

61%

320

0835

5,84

9,26

7,29

433

4,57

0,61

0,93

694

.02%

74,0

51,5

62,7

0614

2,97

8,37

7,11

619

3.08

%42

9,90

0,83

0,00

047

7,54

8,98

8,05

111

1.08

%

420

0936

2,47

7,10

7,55

236

4,93

7,52

9,58

310

0.68

%94

,588

,262

,448

94,6

87,6

33,8

0210

0.11

%45

7,06

5,37

0,00

045

9,62

5,16

3,38

610

0.56

%

520

1034

5,58

4,86

6,67

536

5,40

3,00

0,68

410

5.73

%75

,025

,034

,535

93,9

87,1

76,0

8112

5.27

%42

0,60

9,90

1,21

045

9,39

0,17

6,76

510

9.22

%

620

1135

9,00

0,25

0,30

063

2,39

0,00

0,00

017

6.15

%77

,250

,000

,000

151,

060,

000,

000

195.

55%

436,

250,

250,

300

783,

450,

000,

000

179.

59%

720

1235

9,25

2,30

2,15

781

0,92

2,36

3,49

122

5.73

%78

,250

,000

,000

179,

194,

147,

167

229.

00%

437,

502,

302,

157

990,

116,

510,

658

226.

31%

820

1348

0,00

0,00

0,00

072

2,69

7,77

0,02

215

0.56

%12

0,00

0,00

0,00

018

0,12

1,84

6,96

515

0.10

%60

0,00

0,00

0,00

090

2,81

9,61

6,98

715

0.47

%

920

1448

0,00

0,00

0,00

082

7,70

9,,4

38,1

9717

2%12

0,00

0,00

0,00

018

4,76

0,38

0,04

015

4%60

0,00

0,00

0,00

01,

012,

469,

818,

237

169%

TOTA

L

4,63

5,92

4,86

7,20

8

1,

049,

104,

914,

876

5,68

5,02

9,78

2,08

4

PEN

ERIM

AA

N IU

RA

N 2

006

s.d.

201

4 D

AN

TA

RGET

PEN

ERIM

AA

N IU

RA

N 2

014

s.d.

201

5

GRAFIK RENCANA DAN REALISASI IURAN BPH MIGAS TAHUN 2006 s.d. 2014

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Rencana BBM 266,550,506,134 280,450,296,189 355,849,267,294 362,477,107,552 345,584,866,675 359,000,250,300 359,252,302,157 480,000,000,000 480,000,000,000

Realisasi BBM 218,184,038,963 359,110,115,332 334,570,610,936 364,937,529,583 365,403,000,684 632,390,000,000 810,922,363,491 722,697,770,022 827,709,438,197

Rencana Gas Bumi 34,810,284,248 54,708,441,990 74,051,562,706 94,588,262,448 75,025,034,535 77,250,000,000 78,250,000,000 120,000,000,000 120,000,000,000

Realisasi Gas Bumi 7,340,969,068 14,974,384,637 142,978,377,116 94,687,633,802 93,987,176,081 151,060,000,000 179,194,147,167 180,121,846,965 184,760,380,040

900.000.000.000

800.000.000.000

700.000.000.000

600.000.000.000

500.000.000.000

400.000.000.000

300.000.000.000

200.000.000.000

100.000.000.000

-

Rencana BBM Realisasi BBM Rencana Gas Bumi Realisasi Gas Bumi

9


TAHUN 2015 - 2019




ROA

D M

AP

TAH

APA

N P

ENG

UR

AN

GA

N S

UBS

IDI B

BM D

AN

STA

TUS

HIN

GG

A T

AH

UN

201

4

S =

Subs

idi

: M

asih

dis

ubsi

di

*

) D

itet

apka

n be

rsam

a ol

eh P

emer

inta

h da

n D

PR

NS

= N

on S

ubsi

di :

Tid

ak d

isub

sidi

S/Tu

tup1

:

Uji

coba

pen

ataa

n (2

009-

2010

)S/

Tutu

p2

: U

ji co

ba s

iste

m d

istr

ibus

i ter

tutu

p se

cara

ber

taha

p (2

011-

2014

) S/

Tutu

p3

: M

asih

dis

ubsi

di d

enga

n si

stem

dis

trib

usi t

ertu

tup

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *)

KUOTA APBN-P KEROSENE 11,348,198 9,900,000 9,591,264 7,561,454 4,700,000 2,389,765 1,800,000 1,200,000 1,200,000 900,000

REALISASI KEROSENE 11,385,582 9,972,988 9,851,811 7,854,962 4,571,978 2,349,270 1,695,586 1,183,091 1,110,000 913,830

-

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

Keterangan :*) Jan-Sept (verified), Okt-Des (Unverified)

Dari Grafik diatas menunjukkan bahwa keberhasilan Pemerintah dalam melaksanakan program Konversi Minyak

Tanah ke LPG, telah mampu mengurangi konsumsi Minyak Tanah secara signifikan dalam kurun waktu 10 tahun

terakhir (2004 sd 2014) dari 11,5 Juta KL menjadi dibawah 1 Juta KL

Saat ini Minyak tanah telah dihapus secara bertahap yaitu di Pulau Jawa dan Bali sudah 100% tidak menggunakan

Minyak tanah bersubsidi, Sumatera (tinggal Sumatera Barat), Sulawesi sudah bebas dari Minyak Tanah Subsidi

pada tahun 2014, Minyak Tanah Subsidi hanya ada di Irian Jaya, Maluku dan NTT.

REALISASI DAN KUOTA KEROSENE TAHUN 2005 - 2014

REALISASI DAN KUOTA M. SOLAR TAHUN 2005 – 2014

-

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *) KUOTA APBN-P MINYAK SOLAR 23,845,080 11,000,000 9,857,880 11,000,000 11,817,671 12,559,863 14,149,994 15,840,735 16,030,000 15,670,000

REALISASI MINYAK SOLAR 20,638,376 10,671,900 10,883,740 11,838,663 12,083,800 12,944,484 14,498,512 15,628,897 15,960,000 16,159,452





TAHUN 2015 - 2019


Dari Grafik diatas menunjukan bahwa konsumsi JBT jenis Solar Tahun 2006-2014 mengalami peningkatan

rata-rata sebesar 5,4% sebagai efek dari pertumbuhan ekonomi. Pemerintah melalui BPH Migas menjamin

ketersediaan, kelancaran pendistribusian BBM, yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup

orang banyak di seluruh NKRI.

-

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *) KUOTA APBN-P PREMIUM 17,471,632 17,000,000 16,582,173 16,976,292 20,946,992 23,129,873 24,538,587 28,366,658 30,770,000 29,430,000

REALISASI PREMIUM 17,480,327 16,811,376 17,929,842 19,529,469 21,180,868 22,934,942 25,501,320 28,257,060 29,270,000 29,538,814

REALISASI DAN KUOTA PREMIUM TAHUN 2005 – 2014


Dari Grafik diatas menunjukan bahwa konsumsi JBT jenis Premium Tahun 2006-2014 mengalami peningkatan

rata-rata sebesar 6,8% sebagai efek dari pertumbuhan ekonomi. Pemerintah melalui BPH Migas menjamin

ketersediaan, kelancaran pendistribusian BBM, yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup

orang banyak di seluruh NKRI.

REALISASI JENIS BBM TERTENTU TAHUN 2010-2014

Jika volume kuota APBN-P tahun 2010 dibandingkan volume realisasi pendistribusian JBT tahun 2010, terdapat

total penghematan sebesar 0,15 juta KL atau 0,39% dengan rincian sebagai berikut:

Jenis BBM Tertentu

Volume Berdasarkan Kuota APBN-P 2010 Realisasi 2010 Penghematan

(Jt KL/Thn) Rata-rata(Jt KL/Bln) (Jt KL/Thn) (Jt KL/Thn) %

Premium 23.13 1.93 22.93 0.20 0.84%

Minyak Tanah 2.39 0.20 2.35 0.04 1.67%

Minyak Solar 12.86 1.07 12.94 (0.09) -0.66%

Total 38.38 3.20 38.23 0.15 0.39%

Volume realisasi pendistribusian JBT Tahun 2011 jika dibandingkan tahun 2010, terdapat peningkatan sebesar

9,07%. Jika realisasi pendistribusian JBT tahun 2011 dibandingkan dengan kuota APBN-P tahun 2011, terdapat

over kuota sebesar 1,2 juta KL atau 2,96%, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis BBM Tertentu

Volume Berdasarkan Kuota APBN-P 2011 Realisasi 2011 Over Kuota

(Jt KL/Thn) Rata-rata (Jt KL/Bln) (Jt KL/Thn) (Jt KL/Thn) %

Premium 24.54 2.04 25.50 (0.96) -3.92%

Minyak Tanah 1.80 0.15 1.70 0.11 5.83%

Minyak Solar 14.16 1.18 14.50 (0.34) -2.42%

Total 40.49 3.37 41.69 (1.20) -2.96%

Jenis BBM Tertentu

Volume Berdasarkan Kuota APBN-P 2012 Realisasi 2012 Over Kuota


Premium 28.31 2.36 28.26 0.05 0.17%

Minyak Tanah 1.20 0.10 1.18 0.02 1.67%

Minyak Solar 15.61 1.30 15.63 (0.03) -0.16%

Total 45.11 3.76 45.07 0.04 0.09%


8,1%. Jika volume kuota APBN-P tahun 2012 dibandingkan volume realisasi pendistribusian JBT tahun 2012,

terdapat total penghematan sebesar 0,04 juta KL atau 0,09% dengan rincian sebagai berikut:

Jenis BBM Tertentu

Volume Berdasarkan Kuota APBN-P 2013 Realisasi 2013 Penghematan


Premium 30.77 2.56 29.26 1.51 4.91%

Minyak Tanah 1.20 0.10 1.11 0.09 7.67%

Minyak Solar 16.03 1.34 15.99 0.04 0.24%

Total 48.00 4.00 46.36 1.64 3.42%

Perbandingan Kuota volume JBT sesuai dengan APBN-P Tahun 2014 dan Realisasi pendistribusian Periode

Januari s.d Desember 2014 terdapat over kuota Jenis BBM Tertentu sebesar 1,13%, dengan rincian sebagai

berikut:


2,86%. Jika volume kuota APBN-P tahun 2013 dibandingkan volume realisasi pendistribusian JBT tahun 2013,

terdapat total penghematan sebesar 1,64 juta KL atau 3,42% dengan rincian sebagai berikut:

Jenis BBM Kuota APBN-P 2014 Realisasi

Jan - 31Des 2014 Realisasi vs Kuota

APBN-P 2014

(KL) (KL) (%)

Premium 29,430,000 29.538.814 100.37%

Minyak Tanah 900,000 913.830 100.54%

Minyak Solar 15,670,000 16.159.452 103.12%

Total 46,000,000 46.612.096 101.33%

Sumber data : Realisasi Jenis BBM Tertentu Januari - September (verified), Oktober - Desember (Unverified)

REALISASI JENIS BBM TERTENTU BULAN JANUARI S/D 31 DESEMBER 2014 VS KUOTA 2014




TAHUN 2015 - 2019


PERTUMBUHAN PENYALUR BBM DI INDONESIA SAMPAI AKHIR DESEMBER 2014

3% 1,6% 1,1% 4,9%

2,4% 1,8% 2,0% 3,6%

3% 1,6% 1,1% 4,9%

2,4% 1,8% 2,0% 3,6%

* Data Penyalur PT Pertamina, AKR, SPN, Shell dan Total (Sumber : BPH MIGAS, 2014)

1. Pertumbuhan Penyalur BBM di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat.

2. Dari peta sebaran Penyalur BBM terlihat bahwa penyebaran Penyalur BBM terbesar di Pulau Jawa dan

Sumatera.

Target :

1. Pengembangan infrastruktur dan Penyalur BBM ke Wilayah Indonesia Bagian Timur diutamakan Daerah

Terpencil.

2. Untuk daerah yang jauh dari Penyalur BBM akan dikembangkan Penyalur BBM Pembantu.




TAHUN 2015 - 2019


Kasus 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tahap Penyelidikan 96 161 55 494 662 534

Tahap Penuntutan 38 32 150 75 225 0

Tahap Persidangan 66 18 100 40 60 30

TOTAL 200 211 305 609 947 564

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kasus Penyalagunaan BBM 200 211 305 623 947 564

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah Volume (KL) 664.62 523.65 1224.59 253,311.72 7235 3,140.60

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

KASUS PENYALAGUNAAN BBM

JUMLAH VOLUME (KL)

PENANGANAN PENYALAHGUNAAN BBM TAHUN 2007 s.d. 2014

Keterangan : 2014 s.d Desember

1. Penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan BBM dari tahun 2009 s.d. 2014 terus meningkat.

2. Dari peta sebaran penyalahgunaan BBM subsidi terlihat bahwa untuk daerah-daerah yang banyak

terdapat kegiatan pertambangan dan industri, seperti di Kalimantan dan Sumatera banyak terjadi kasus

penyalahgunaan BBM Subsidi sehingga ini menjadi dasar pelarangan bagi pertambangan, perkebunan,

kehutanan dan industri kapal barang dilarang menggunakan BBM Subsidi.

17


TAHUN 2015 - 2019




NO PROGRAM STRATEGIS PENJELASAN TEKNIS DAMPAK POSITIF

MIGAS

1 Penyelesaian Proyek-proyek Infrastruktur

Arun - Belawan - Terpenuhinya kebutuhan energi untuk wilayah Aceh dan Sumatera Utara yang akan dipenuhi dari Terminal LNG Arun

- Mengatasi krisis pasokan Gas Bumi di wilayah Aceh dan Sumatera Utara

Panjang Pipa : Arun - Rantau Panjang 114.3 km Rantau Panjang - P. Brandan 192.2 km P. Brandan - Belawan 26.6 km

Diameter : 24 inch

Kapasitas Pipa : 200 MMSCFD

Tekanan : 780 PSIG (Operasi), 860 PSIG (Design)

Sumber Gas : Regasifikasi Arun (PT. Pertamina Gas)

Status Pipa : Open Access

Investasi : USD 560 juta

Status Terakhir : Diperkirakan gas commissioning bulan November 2014

Kepodang - Tambak Lorok Terpenuhinya kebutuhan Gas Bumi untuk PLTGU Tambak Lorok, Semarang

Panjang Pipa : 207 km

Diameter : 14 inch


Sumber Gas : Lapangan Gas Bumi Kepodang (Petronas Carigalli Muriah Ltd )



Status Terakhir : Telah dilakukan groundbreaking pada tanggal 14 Maret 2014 di Semarang oleh Presiden Republik Indonesia

Gresik - Semarang Mengintegrasikan pipa gas dari Jawa Timur ke Jawa Tengah sehingga dapat menjamin pasokan gas pada kedua daerah tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan Gas Bumi untuk PLN, pupuk, industri, komersial dan rumah tangga sepanjang Gresik-Semarang

Panjang Pipa : 267.22 km

Diameter : 28 inch


Tekanan : 600 PSIG (Operasi), 680 PSIG (Design)

Sumber Gas : Lapangan Gas Bumi Tiung Biru - Jambaran dan Cendana (PT. Pertamina EP)



Status Terakhir : Telah dilakukan groundbreaking pada tanggal 8 Oktober 2014 di Lapangan Banyu Urip, Cepu, Jawa Timur oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

NO PROGRAM STRATEGIS PENJELASAN TEKNIS DAMPAK POSITIF

2 Realisasi Volume Menghitung realisasi volume Gas Bumi yang diangkut dan diniagakan oleh Badan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa (data terlampir)

Meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melaui iuran Badan Usaha

3 Hak Khusus Pengaturan pemberian Hak Khusus pada Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa bertujuan :- Meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi untuk dalam negeri- Menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaan penyediaan

Gas Bumi dalam negeri- Meningkatkan partisipasi Badan Usaha dalam penyediaan

Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan Gas Bumi dalam negeri

- Memberikan kepastian hukum dalam pengoperasian Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa bagi para pelaku usaha (data terlampir)

Terciptanya pengaturan kegiatan usaha Gas Bumi Melalui Pipa yang adil transparan dan akuntabel

4 Panjang Pipa Panjang pipa dari badan usaha yang memiliki hak khusus adalah 3,773.82 km untuk pipa open access dan 4,213.54 km untuk pipa dedicater hilir (data terlampir)

Meningkatnya infrastruktur pipa Gas Bumi dalam negeri

5 Harga Gas Penetapan harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil secara transparan, akuntabel, kompetitif dan adil (data terlampir)

Dengan adanya penetapan harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil, masyarakat dapat mendapatkan energi yang murah

6 Tarif Pengangkutan Gas Bumi

Menghitung biaya/tarif yang wajar dengan adil dan transparan untuk semua ruas pipa transmisi di Indonesia (data terlampir)

Dengan adanya penetapan tarif pengangkutan dari BPH maka ruas transmisi tersebut sudah bisa dimanfaatkan bersama / open access

CAPAIAN KINERJA GAS BUMI 2010 – 2014 CAPAIAN KINERJA GAS BUMI 2010 – 2014

19


TAHUN 2015 - 2019




REALISASI PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA DAFTAR PEMEGANG HAK KHUSUS PENGANGKUTAN

REALISASI PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

Catatan : *) sampai dengan semester I

Catatan : *) sampai dengan semester I

No Badan UsahaWilayah

Administrasi

Hak Khusus

Nomor Tanggal

I PT Energasindo Heksa Karya

1 Tempino Kecil - P. Selincah Jambi250/KT/BPH Migas/Kom/

VII/201120 Juli 2011

II PT Majuko Utama Indonesia

2 Cilegon - Ciwandan Cilegon266/KT/BPH Migas/Kom/

VII/201120 Juli 2011

III PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

3 Sumatera Utara

Wampu - Belawan Binjai267/KT/BPH Migas/Kom/

XII/20119 Desember 2011

Pantai Pakam Timur - Hamparan Perak

Deli Serdang

Hamparan Perak - Paya Pasir Medan

4 SSWJ I

Pertamina Receiving Point - Pagardewa

Sumsel02/KT/BPH Migas/

Kom/201223 April 2012

Pagardewa - Labuhan Maringgai Sumsel, Lampung

Labuhan Maringgai - Bojonegara Lampung, Banten

IV PT Surya Cipta Internusa

5 MS GM – MS PJB Gresik Gresik17/KT/BPH Migas/

Kom/20121 Agustus 2012

V PT Rabana Gasindo Usama

6SKG Tegalgede - Stasiun Gas Citeureup

Bekasi & Bogor13/KT/

BPH MIGAS/KOM/2013

22 Juli 2013

VI PT Rabana Gasindo Utama

7 SKG Tegalgede - Cikarang Listrindo Bekasi14/KT/

BPH MIGAS/KOM/2013

22 Juli 2013

VII PT Gasindo Pratama Sejati

8Citarik - SKG Tegalgede - Stasiun Gas Cikarang

Karawang & Bekasi

15/KT/BPH MIGAS/KOM/2013

22 Juli 2013

No BADAN USAHA 2010 2011 2012 2013 2014*

MMBTU MMBTU MMBTU MMBTU MMBTU

1 PGN (Persero) Tbk 176,064,871.32 202,375,102.33 244,665,268.70 234,540,291.98 122,041,291.23

2 Energasindo Heksa Karya 10,713,453.20 10,693,081.10 10,790,815.49 8,825,379.59 6,805,770.27

3 Igas Utama -

4 Bayu Buana Gemilang 9,143,961.47 9,610,564.45 8,956,546.41 13,613,724.51 7,160,504.38

5 Sadikun Niagamas Raya 1,992,984.27 1,675,832.32 1,461,019.13 2,051,602.62 997,964.73

6 Odira Energy Persada 7,150,282.74 6,759,726.91 6,107,401.27 5,162,815.09 1,381,123.19

7 Banten Inti Gasindo 1,631,229.01 1,587,919.06 1,405,751.93 1,038,550.32 423,283.408 Mitra Energi Buana 898,366.61 964,728.51 1,154,318.17 1,172,542.89 600,963.90

9 Krakatau Daya Listrik 315,811.73 690,462.13 735,171.40 707,066.21 305,683.29

10 Pelangi Cakrawala Losarang 417,605.49 1,039,351.78 1,618,759.48 1,728,296.36 819,524.31

11 Pertiwi Nusantara Resources 213,372.78 235,059.92 276,761.47 -

12 Pertagas 5,549,238.62 7,045,219.75 8,034,526.81 3,948,148.1213 PDPDE 3,679,485.80 1,727,071.00

14 Indogas Kriya Dwiguna 425,675.22 210,936.66

15 Gagas Energi Indonesia 3,012,817.95 3,032,401.06

16 Gresik Migas 1,674,580.80 4,103,935.59

17 Surya Cipta Indonesia 1,591,827.38 9,134,826.07

18 Intermega Sebaku Indonesia 30,907.92 203,075.85

Total Volume 208,328,565.83 241,159,380.00 284,175,331.65 287,566,852.92 162,896,503.06

No BADAN USAHA PENGANGKUTAN

2010 2011 2012 2013 2014*

MSCF MSCF MSCF MSCF MSCF

1 PT. PERTAMINA GAS (PERTAGAS) 1,031,654,801.00 1,065,152,433.17 1,211,326,654.11 1,288,283,736.61 595,208,363.51

2 PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk 10,909,083.41 11,300,415.62 19,535,587.82 12,424,710.33 10,441,371.97

3 PT TRANSPORTASI GAS INDONESIA 293,441,471.60 296,117,607.60 300,640,392.40 298,761,799.40 144,923,873.30

4 PT MAJUKO UTAMA INDONESIA - 342,187.03 3,940,640.66 4,032,273.37 1,776,379.87

5 PT ENERGASINDO HEKSA KARYA - - 4,000,516.00 8,056,151.00 1,688,030.00

6 PT RABANA GASINDO UTAMA - - - 1,163,513.43 1,231,881.80

7 PT RABANA GASINDO UTAMA - - - 1,380,000.00 745,123.95

8 PT GASINDO PRATAMA SEJATI - - - 5,657,515.51 6,003,981.22

TOTAL 1,336,005,356.01 1,372,912,643.42 1,539,443,790.99 1,619,759,699.65 762,019,005.61




TAHUN 2015 - 2019



Administrasi

Hak Khusus

Nomor Tanggal

I PT Krakatau Daya Listrik

1

Station Bojonegara - Krakatau Daya Listrik

Cilegon 210/KD/BPH Migas/Kom/VII/2010

12 Juli 2010

Tie in di Trafo AM04 - Krakatau Steel

Tie in Trafo AM08 - Krakatau Wajatama

II PT Pelangi Cakrawala Losarang

2

Lap. Cemara PEP - Chang Jui Fang Indonesia & Tirta Bening Mulia

Indramayu 211/KD/BPH Migas/Kom/VII/2010

12 Juli 2010

III PT Pertiwi Nusantara Resources

3

KHT - Hottap Pipa Pertagas KM 37 Indramayu 243/KD/BPH Migas/Kom/II/2011

09 Februari 2011

IV PT Pertamina Gas (Dedicated Hilir)

4 PDT I - SKG Tegal Gede Bekasi 242/KD/BPH Migas/Kom/II/2011

09 Februari 2011

V PT Mitra Energi Buana

5

GMS Keramasan Pertamina - Sunan Rubber

Palembang245/KD/BPH Migas/

Kom/IV/201118 April 2011

KP 0,7 - Remco

MS KM 3 Pertagas - PT Hok Tong

6 Tie in Poin LBCV - Aneka Bumi Pratama

Palembang 266/KD/BPH Migas/KOM/XII/2011

09 Desember 2011

VI PT. Energasindo Heksa Karya

7 Tempino Kecil - Payo Selincah Muaro Jambi - Jambi

249/KD/BPH Migas/Kom/VII/2011

20 Juli 2011


Administrasi

Hak Khusus

Nomor Tanggal

VII PT PGN (Persero) Tbk

8 WJD Palembang Palembang

260/KD/BPH Migas/Kom/IX/2011

07 September 2011

9 WJD Banten Banten

10 WJD Jakarta Jakarta

11 WJD Bogor Bogor

12 WJD Bekasi Bekasi

13 WJD Karawang, Purwakarta, Subang Jawa Barat

14 WJD Cirebon Cirebon

15 WJD Medan, Binjai, Serdang Sumut

16 WJD Batam Batam

17 WJD Pekanbaru Pekanbaru

VIII PT Banten Inti Gasindo

18

MS Cilegon PT Pertamina - KI Merak Cilegon

16/KD/BPH Migas/Kom/2012

1 Agustus 2012

Main Line - Mitsubishi Chemical Indonesia

Main Line - Unggul Indah Cahaya

Main - Line - Styron Indonesia

IX PT PDPDE GAS

19 USM Simpang Abadi - MS Lontar Papyrus P&P

Jambi 23/KD/BPH Migas/Kom/2012

3 Desember 2012

X PT Indogas Kriya Guna

20 TA#3 Lapindo - MS PT BaGS Sidoarjo 01/KD/BPH Migas/Kom/2013

10 Januari 2013

XI PT Indogas Kriya Guna

21 TA#3 Lapindo - MS PT BaGS Sidoarjo 01/KD/BPH Migas/Kom/2013

10 Januari 2013

XII PT Sadikun Niagamas Raya

22 Cikarang Bekasi03/KD/BPH Migas/

Kom/201321 Februari 201323 Cilegon Cilegon

24 Karawang Karawang

DAFTAR PEMEGANG HAK KHUSUS DEDICATED HILIRDAFTAR PEMEGANG HAK KHUSUS DEDICATED HILIR

23


TAHUN 2015 - 2019





Administrasi

Hak Khusus

Nomor Tanggal

XIII PT Bayu Buana Gemilang

25

Cibitung Jawa Barat04/KD/BPH MIGAS/

KOM/201304 April 2013Cikarang

Cileungsi

26 Jawa Timur Jawa Timur 05/KD/BPH MIGAS/KOM/2013

04 April 2013

XIV PT PGN (Persero) Tbk

27 Area Surabaya - Gresik Surabaya06/KD/BPH MIGAS/

KOM/2013 25 April 201328 Area Sidoarjo - Mojokerto Sidoarjo

29 Area Pasuruan - Probolinggo Pasuruan

XV PT Gagas Energi Indonesia

30 Offtake Perawang - MS PT IKPP Tbk Siak, Riau 16/KD/BPH Migas/Kom/2013

22 Juli 2013

XVI PT Gresik Migas

31 Delivery Point PHE WMO & PT GM - MS PTGM

Gresik, Jawa Timur


22 Juli 2013

XVII PT Surya Cipta Internusa

32 Wilayah Distribusi Gresik Gresik, Jawa Timur


26 November 2013

XVIII PT Intermega Sabaku Indonesia

33 JOB Pertamina Salawati Plant - TAC Pertamina Intermega Sabaku Central Plant Salawati

Sorong, Papua Barat


26 November 2013

DAFTAR PEMEGANG HAK KHUSUS DEDICATED HILIR

PENGANGKUTAN

Badan Usaha Panjang (km) Prosentase

PGN 1,038.40 27.52%

Pertagas 1,589.29 42.11%

TGI 1,006.00 26.66%

BU Lain 140.13 3.71%

DEDICATED HILIR

Badan Usaha Panjang (km) Prosentase

PGN 3,877.41 92%

BU Lain 336.13 8%

PIPA PENGANGKUTAN(OPEN ACCESS)

Panjang total 3773,82 kmDiameter antara 8 – 32 inchi

Panjang Pipa Pengangkutan (km)

Panjang Pipa Dedicated Hilir (km)

PIPA NIAGADEDICATED HILIR

Panjang total 4213,54 kmDiameter antara 20 mm – 32 inchi

PIPA GAS BUMI EKSISTING

1.4. POTENSI SEKTOR HILIR MIGAS

Indonesia merupakan Negara Kepulauan, hampir sekitar 70% wilayah Indonesia merupakan lautan yang

menjadi penghubung antara pulau satu dengan pulau lainnya. Wilayah yang luas dan perlu pemersatu maka

Indonesia sering disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan kondisi geografis seperti itu

maka, potensi pengelolaan sektor hilir migas di seluruh wilayah NKRI sangatlah besar. Adapun potensi sektor

hilir migas yang ada di seluruh wilayah NKRI adalah sebagai berikut:

1. Jalur pendistribusian BBM ke seluruh wilayah NKRI sangatlah luas sehingga potensial untuk dikelola secara

bersistem dan berintgrasi;

2. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 253,60 juta jiwa dan menduduki peringkat ke 4 dunia setelah

China, India, Amerika Serikat (berdasarkan biro sensus BPS per 2014), dengan jumlah penduduk sebesar ini

membutuhkan energi sangat besar;

1,006.0027%

1,038.4027%

140.134%

PGN PGNPERTAGAS BU LAINTGI BU LAIN

1,589.2942%

3,877.4192%

336.138%

25


TAHUN 2015 - 2019




3. Menurut Badan Pusat Statistik, hasil proyeksi menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia selama

dua puluh lima tahun mendatang terus meningkat yaitu dari 205,1 juta pada tahun 2000 menjadi 273,2

juta pada tahun 2025. Melihat pertumbuhan penduduk Indonesia masih cukup tinggi ini, mengakibatkan

kebutuhan energi akan terus meningkat;

4. Perlu dilakukan diversifikasi energi yaitu mengurangi ketergantungan pada BBM dengan meningkatkan

pemanfaatan Gas Bumi yang merupakan energi murah dan ramah lingkungan.

Penggerak pertumbuhan permintaan energi adalah pertumbuhan ekonomi yang diwujudkan sebagai parameter

Produk Domestik Bruto (PDB) dan populasi, dengan mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan penduduk

sampai dengan tahun 2025 mengikuti Proyeksi Penduduk Indonesia 2025 (BPS) dan 2025-2030 mengikuti

trend perkembangan tahun-tahun terakhir proyeksi BPS tersebut, pertumbuhan ekonomi (PDB) 5,5% hingga

2015 kemudian naik secara gradual hingga 6,5% di tahun 2020 dan menjadi 7,0% sejak tahun 2020 hingga

2030, serta beberapa asumsi teknis energi lainnya termasuk harga minyak mentah USD 80 per barel.

Salah satu hasil yang diperoleh dari simulasi dan perhitungan adalah sebagai berikut permintaan energi final

masa mendatang akan didominasi oleh permintaan dari sector industry (47,3%, diikuti oleh sector transportasi

(29,8%) dan rumah tangga (14,1%), dengan pertumbuhan masing-masing sektor sebagai berikut industry

6,2%, transportasi 6,1%, rumah tangga 2,2%, komersial 4,9% dan PKP 3,8%. Sebagai hasil upaya-upaya

konservasi, pertumbuhan permintaan energi final menurut skenario dasar, masing-masing 4,8% per tahun dan

4,4% per tahun. Menurut jenis energinya, permintaan energi final masa mendatang masih didominasi oleh

BBM. Bersasarkan skenario dasar, bauran permintaan energi final 2030 menjadi BBM 31,1%, gas bumi 23,7%,

listrik 18,7%, batubara 15,2%, biomasa 6,1%, BBN 2,7% dan LPG 2,4%. Bauran Energi final menurut Skenario

Energy Security dan Skenario Mitigasi tidak banyak berbeda dengan Skenario Dasar kecuali BBN dimana pada

Skenario Mitigasi pangsa BBN akan mencapai sekitar 6,0%. Dari sisi pasokan, energi Indonesia masa mendatang

masih akan didominasi oleh batubara diikuti oleh minyak bumi dan gas bumi, walaupun pangsa Energi Baru dan

Terbarukan (EBT) juga berkembang cukup pesat. (sumber:IEO-2010)

Pada saat ini cadangan minyak Indonesia menurun menjadi hanya sekitar 3,70 milyar barrel. Kemampuan

produksi minyak Indonesia juga tercatat mengalami penurunan signifikan menjadi tinggal kisaran 830 – 850

ribu barrel per hari. Sementara seiring bertambahnya kapasitas ekonomi dan jumlah kendaraan, konsumsi

minyak nasional justru meningkat signifikan menjadi sekitar 1,5 juta barrel per hari. Karena kondisi tersebut

dalam beberapa tahun terakhir neraca perdagangan minyak nasional berada pada kondisi defisit. Defisit neraca

perdagangan minyak tercatat terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2009 defisit neraca perdangan

minyak nasional tercatat baru sebesar 4,01 milyar USD. Sedangkan pada tahun 2013 telah mencapai 22,47

milyar USD atau meningkat sebesar 460 % dalam kurun 4 tahun. Defisit yang semakin tinggi tersebut karena

konsumsi yang terus meningkat dan kapasitas kilang yang terbatas. Terbatasnya kapasitas kilang menyebabkan

impor harus dilakukan dalam bentuk produk yang harganya jauh lebih mahal. Sehingga defisit neraca

perdagangan semakin tinggi.

Melihat respon kebijakan yang relatif minim, pengambil kebijakan tampaknya belum begitu menyadari bahwa

krisis telah terjadi di sektor migas nasional. Krisis yang telah memberikan dampak signifikan terhadap belanja

subsidi energi di APBN dan juga defisit neraca perdagangan tersebut cenderung dianggap hal biasa. Sikap dan

cara pandang pemerintah terefleksikan dalam kebijakan yang diimplementasikan. Sebagai contoh sampai saat

ini pemerintah relatif belum memiliki upaya kongrit untuk menyelesaikan permasalahan subsidi BBM.

BAB IITUJUAN DAN

SASARAN STRATEGIS



2.1 TUJUAN Adapun Tujuan BPH Migas adalah sebagai berikut :

a. Mewujudkan organisasi BPH Migas yang handal, kredibel dan kuat dalam melakukan

pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM dan mengoptimalkan sistem

pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa dalam rangka

meningkatkan pemanfaatan gas bumi dalam negeri.

b. Mewujudkan BPH Migas yang good governance dan terwujudnya citra BPH Migas yang baik

ditingkat nasional dan internasional.

2.2 SASARAN STRATEGIS Adapun Sasaran Strategis BPH Migas adalah sebagai berikut :

a. Tercapainya Pengendalian Kuota Volume Jenis BBM Tertentu yang ditugaskan kepada Badan

Usaha;

b. Terwujudnya Ketahanan Cadangan BBM Nasional dari masing-masing Badan Usaha;

c. Tercapainya Peningkatan Volume Konsumsi BBM Non Subsidi dalam rangka menuju Pasar

terbuka yang diatur;

d. Tercapainya Peningkatan Pemanfaatan dan Pengambangan Infrastruktur Ruas transmisi dan/atau

Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi melalui Pipa;

e. Tercapainya Peningkatan Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi melalui Pipa;

f. Terwujudnya Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada Badan Usaha Pembayar Iuran.

BAB IIIARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,

KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN



hajar prastyani hapsari

Sticky Note

sasaran strategis poin2nya yang ada di bab 3 kolom pertama

3.1 ARAH KEBIJAKAN· Pengaturan dan Penetapan;

· Pengawasan;

· Pengusulan Kebijakan;

· Penyelesaian perselisihan.

3.2 STRATEGI DAN RENCANA AKSI 3.2.1 STRATEGI PROGRAM KERJA

l Melakukan Pembinaan kepada Badan Usaha yang diatur. Membuat pedoman mekanisme pengelolaan

iuran.

l Memberikan pelayanan kepada Badan Usaha yang telah membayar iuran.

l Menetapkan target penerimaan PNBP dari iuran Badan Usaha sebagai dana operasional BPH Migas.

l Menyusun rencana kerja dan anggaran secara efektif dan efisien.

l Koordinasi efektivitas program kerja BPH Migas dengan Pemerintah Daerah.

l Membuat sistem data iuran dan data keuangan yang terintegrasi.

l Menyampaikan laporan kinerja kepada Presiden RI sebagai bahan audit kinerja BPH Migas.

l Melakukan kerjasama dengan Stakeholder, Pemerintah Daerah dan Badan Regulasi Bidang Hilir Migas

di Luar Negeri.

l Menyusun panduan kaidah TLSK di lingkungan BPH Migas.

l Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia.

l Menyusun prosedur kerja, pertimbangan hukum dan perumusan peraturan/ keputusan BPH Migas.

l Melakukan inventarisasi dan evaluasi permasalahan peraturan.

l Mengadakan pertemuan berkala dengan wartawan untuk memberikan pembekalan perihal kebijakan

yang diterbitkan oleh BPH Migas maupun berita-berita terkini seputar kegiatan hilir migas.

l Menyelenggarakan Stakeholders Meeting.

l Mengefektifkan kehumasan sebagai juru bicara dan pusat informasi BPH Migas.

l Menerbitkan media informasi dan iklan layanan masyarakat untuk memberikan pemahamantentang

kinerja kegiatan BPH Migas.

l Mengadakan Sosialisasi dan/atau seminar BPH Migas di daerah.

l Mengadakan MoU dengan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

l Meningkatkan peran Teknologi Informasi (IT) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPH Migas.

PENGATURAN :l Menetapkan dan mengatur Wilayah Distribusi Niaga BBM untuk Badan Usaha pemegang Izin Usaha

Niaga berikut tatacaranya;

l Menugaskan Badan Usaha untuk melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM tertentu;

l Mengatur Kewajiban Badan Usaha untuk melakukan operasi di daerah yang mekanisme pasarnya

belum berjalan dan/atau daerah terpencil;

l Mengatur Kewajiban Pendaftaran bagi Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan Usaha BBM;

l Melakukan koordinasi dengan Pemerintah terkait pengaturan Cadangan BBM Nasional;

l Mengatur dan menetapkan volume alokasi Cadangan Operasional masing-masing Badan Usaha sesuai

dengan Izin Usaha;

l Menetapkan mekanisme penggunaan Cadangan Operasional Badan Usaha pada saat terjadi kelangkaan;

l Mengatur dan menetapkan Pemanfaatan fasilitas bersama :

l Di daerah yang pasarnya sudah berjalan (kesepakatan “B to B”);

l Di daerah yang terjadi kelangkaan BBM;

l Di daerah terpencil;

l Mengatur Ketersediaan BBM hasil kegiatan usaha pengolahan oleh Badan Usaha untuk pemenuhan

cadangan BBM dan kebutuhan dalam negeri;

l Menyelesaikan perselisihan yang timbul berkaitan dengan kegiatan usaha Niaga BBM;

l Mengatur Besaran iuran Badan Usaha yang mempunyai kegiatan usaha di bidang penyediaan dan

pendistribusian BBM sesuai dengan volume BBM yang diperdagangkan berdasarkan formula yang

ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;

l Mengatur Pemberian sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran kewajiban Badan Usaha dalam

penyediaan dan pendistribusian BBM serta alokasi Cadangan Operasional Peruntukan pemakaian

BBM;

l Mengoptimalkan peran Sistem informasi dalam penyediaan dan pendistribusian BBM;

l Mengatur Manajemen Penyediaan dan pendistribusian BBM dalam rangka menghindari dan

menanggulangi kelangkaan;

l Melakukan pengaturan Pengurangan penggunaan BBM bersubsidi dengan cara konversi dsb;

l Mengatur Mekanisme penyediaan BBM melalui produksi kilang dalam negeri dan atau impor;

l Memberikan penghargaan kepada Badan Usaha yang berprestasi dalam mendorong pertumbuhan

investasi untuk penyediaan & pendistribusian BBM;

l Mengatur Penataan infrastruktur penyediaan dan pendistribusian BBM;

l Melakukan Inventarisasi Data dan Pemeriksaan Fisik Pipa Transmisi Dan Distribusi Gas Bumi Dalam

Rangka pemberian Hak Khusus;

l Melaksanakan Lelang Hak Khusus Ruas Transmisi Dan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Nasional;

l Melakukan Evaluasi Pengaturan Akses (Access Arrangement) pada Ruas Transmisi dan/ atau Wilayah

Jaringan Distribusi Milik Badan Usaha;

l Mengatur Pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan/atau

wilayah jaringan distribusi gas bumi melalui pipa.

l Menyusun database kegiatan usaha hilir gas bumi melalui pipa.

PENGAWASAN :l Mengawasi pelaksanaan pengaturan dan penetapan BPH Migas;

l Mengawasi Penyediaan dan pendistribusian BBM yang telah mengikuti mekanisme pasar;

l Mengawasi Penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran;

l Mengawasi Kelancaran penyediaan dan distribusi BBM yang berkaitan dengan gangguan operasional;

l Mengawasi Perkembangan harga BBM dalam rangka menjaga kestabilan penyediaan dan

pendistribusian BBM;

l Mengawasi Pelaksanaan Izin Usaha penyediaan dan pendistribusian BBM;

l Mengawasi Pelaksanaan penyediaan BBM hasil produksi kilang dan impor;

l Mengawasi Penyalahgunaan BBM

l Pengawasan dengan menggunakan Teknologi Informasi (TI) dalam penyediaan dan pendistribusian

BBM.

l Pengawasan Akun Pengaturan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

l Pengawasan dan Evaluasi Penerapan Harga Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil;

l Pengawasan dan Evaluasi Penerapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;

l Pengawasan Pelaksanaan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Transmisi dan Jaringan Distribusi Gas Bumi;

l Pengawasan atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir di Bidang Gas Bumi Berdasarkan Izin Usaha

(Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga);




TAHUN 2015 - 2019


3.2.2 RENCANA AKSIa. Open Access Pipa Transmisi dan Distribusi Nasional direncanakan selesai Tahun 2015.

b. Program Konversi Minyak Tanah ke LPG, yang telah mampu mengurangi konsumsi Minyak Tanah secara

signifikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2004 s.d. 2014) dari 11,5 Juta KL sehingga menjadi

dibawah 1 Juta KL.

c. Pembatasan konsumen pengguna BBM Bersubsidi, mulai dari langkah/tindakan melarang industri

penerbangan, pembangkit listrik, industri besar, pertambangan, perkebunan, kehutanan, perkapalan,

kendaraan TNI/POLRI, Pemerintah/ BUMN/ BUMD menggunakan BBM Bersubsidi.

d. Menghapus produk BBM Bersubsidi mulai dari Avtur, Minyak Bakar (MFO), dan Minyak Tanah secara

bertahap. Saat ini di wilayah Jawa dan Bali sudah 100% tidak ada lagi Minyak Tanah Subsidi, wilayah

Sumatera (tinggal Sumatera Barat dan Bangka Belitung), wilayah Sulawesi tahun ini (2014) diharapkan

sudah bebas dari Minyak Tanah Bersubsidi, Minyak Tanah Subsidi hanya ada di Irian Jaya, Maluku, dan

NTT. Pengaturan dan Pengawasan terhadap penarikan minyak tanah dalam rangka pelaksanaan program

konversi ke LPG Tabung 3 Kg

e. Pengawasan t erhadap pelarangan penggunaan BBM Bersubsidi untuk usaha industri , pembangkit listrik,

pertambangan, perkebunan, kehutanan, perkapalan non pelayaran rakyat dan non pelayaran perintis serta

kendaraan TNI/POLRI, Pemerintah/ BUMN/ BUMD

f. Mengusulkan penghapusan BBM Bersubsidi untuk sektor transportasi non angkutan penumpang dan

logistic

g. Mengusulkan pelarangan penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan plat Hitam dan pembayaran

dengan sistim non cash.

h. Meningkatkan kordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengawasan penggunaan Bahan Bakar

Minyak di daerah.

3.3 KERANGKA REGULASIRegulasi-regulasi yang akan diusulkan dalam Renstra BPH Migas Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

l Menyusun Peraturan BPH Migas tentang pengawasan dan pengendalian BBM Bersubsidi.

l Menyusun Peraturan BPH tentang besaran Biaya Distribusi BBM Bersubsidi pada daerah terpencil.

l Mengusulkan kepada pemerintah untuk menetapkan volume cadangan BBM Nasional

l Menyusun peraturan BPH Migas tentang kewajiban Badan Usaha Niaga Umum menyediakan Cadangan

BBM Operasional.

l Menambah jumlah Wilayah Distribusi Niaga (WDN).

l Menyusun Peraturan BPH Migas tentang pengawasan dan pemberian sanksi.

l Menyusun Peraturan BPH Migas tentang penyaluran BBM Bersubsidi melalui Sub Penyalur pada daerah

terpencil.

l Menyusun Peraturan BPH Migas tentang alokasi kuota konsumen pengguna BBM Bersubsidi.

l Menyusun Peraturan BPH Migas tentang Pengendalian BBM Bersubsidi untuk setiap konsumen pengguna.

l Penyusunan SOP Nomor Registrasi Penyalur BBM Bersubsidi (NRPB)

l Menyusun Peraturan BPH Migas tentang Penataan Penyalur BBM Bersubsidi.

l Menyusun Peraturan BPH Migas tentang Penggunaan Teknologi Penanda untuk penyaluran BBM Bersubsidi.

3.4 KERANGA KELEMBAGAANDalam perkembangannya BPH Migas perlu adanya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan BPH Migas dan

perlunya dibentuk organisasi Badan Pengatur Bidang Hilir Migas yang kuat dengan mengusulkan dibentuknya

Unit Eselon I di BPH Migas dan dibukanya Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Wilayah Distribusi di seluruh

NKRI.

RENCANA STRATEGISBADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

RENCANA STRATEGIS BPH MIGAS TH

2015 - 2019

a. Tersedianya Pengaturan dan Penetapan serta terlaksananya Pengawasan, Penyediaan dan Pendistribusian BBM di seluruh Wilayah NKRI.

b. Terwujudnya Bisnis Hilir Gas Bumi yang Efisien, Kompetitif, Transparan dan Sehat.

c. Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Gas Bumi.

d. Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi di Dalam Negeri melalui Pipa.

e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.

f. Terlaksananya Pengaturan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM di seluruh Wilayah NKRI dalam rangka memenuhi kebutuhan Nasional melalui Mekanisme Persaingan Usaha yang wajar, sehat dan transparan.

g. Terselenggaranya optimalisasi pengaturan, penetapan dan pengawasan kegiatan sektor Hilir Gas Bumi yang wajar, sehat dan tranparan.

SASARAN PROGRAM KEGIATAN BPH MIGAS TH 2015 - 2019

DIREKTORAT BBM1. Tersedianya dan terdistribusinya Bahan Bakar

Minyak keseluruh Wilayah NKRI sehingga tidak terjadi kelangkaan BBM dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

2. Tersedianya BBM yang terdiri atas masing-masing jenis dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam hitungan hari / bulan/ tahun dalam bentuk cadangan BBM nasional.

3. Tersedianya infrastruktur yang berupa fasilitas penyimpanan BBM (depot/ritel outlet) dan alat pengangkutan berupa moda angkutan darat dan laut yang memadai untuk dimanfaatkan secara optimal, efektif dan efisien.

DIREKTORAT GAS BUMI1. Mengoptimalkan sistem pengaturan kegiatan bisnis

gas melalui pipa.2. Mengoptimalkan sistem pengawasan kegiatan bisnis

gas bumi melalui pipa.3. Meningkatkan pengembangan infrastruktur pipa

transmisi gas bumi yang terintegrasi secara nasional.

SEKRETARIAT BPH MIGAS1. Terwujudnya organisasi BPH Migas yang handal,

kredibel dan kuat untuk menjawab tantangan masa depan .

2. Terwujudnya BPH Migas yang Good Governance3. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang

accountable, auditable dan tepat waktu.4. Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran dan

pengelolaannya yang dapat mendukung kegiatan operasional BPH Migas.

5. Terciptanya mekanisme tata persuratan dan kearsipan yang baik.

6. Terwujudnya pelayanan prima di bidang hukum bagi Badan Usaha yang membayar iuran.

7. Terwujudnya citra BPH Migas di tingkat Nasional dan Internasional .

8. Tersedianya Teknologi Informasi (TI) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPH Migas secara optimal

9. Terwujudnya pegawai yang berkualitas dan profesional.




TAHUN 2015 - 2019


hajar prastyani hapsari

Sticky Note

yang ini tlg masukin ke halaman bab dua

EPengembangan Organisasi menjadi Unit Eselon I :

1. Organisasi kerucut, dengan strata Struktural paling atas adalah Eselon I (Sekretaris Utama) yang

bertanggung jawab kepada Kepala BPH Migas.

2. Sekretaris Utama merupakan unsur penunjang yang membawahkan 4 (empat) Eselon II.

3. Organisasi eselon II terdiri dari 3 (tiga) Eselon II, kecuali fungsi Sekretariat membenahi 4 (empat) Eselon II.

4. Pembentukan Satuan Pengawas Intern dan Unit Pelaksana Teknis.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGATUR (USULAN)

KOMITEBPH MIGAS

SEKRETARISUTAMA

UNIT PELAKSANA TEKNIS(UPT)

SEKRETARIAT

DIREKTORAT PENGATURAN

PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN

BBM

DIREKTORAT PENGATURAN

PENGANGKUTAN GAS BUMI

MELALUI PIPA

SEKSI-1 SEKSI-2 SEKSI-3

DIREKTORAT PENGAWASAN

DANPEMBINAAN

SATUAN PENGAWASAN

INTERNAL

UNIT PELAKSANA

TEKNIS (UPT)

EPembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) :

1. UPT Setingkat Eselon III;

2. Ditempatkan pada Wilayah Distribusi;

3. Sebagai Kantor Perwakilan di Wilayah Distribusi;

4. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan di Wilayah Distribusi;

5. Pelaksanaan Fungsi Pengendalian Teknis di Wilayah Distribusi.

BAB IVTARGET KINERJA DAN

KERANGKA PENDANAAN



4.1. TARGET KINERJA4.1.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)Indikator Kinerja Utama (IKU) BPH Migas tahun 2015 - 2019 memuat indikator kinerja kegiatan yang utama bagi

BPH Migas,adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) BPH Migas tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

No Uraian SatuanOutput

2015 2016 2017 2018 2019

1 Prosentase Pengendalian Kuota Volume Jenis BBM Tertentu Yang Ditugaskan Kepada Badan Usaha

Prosentase 100 100 100 100 100

2 Prosentase Peningkatan Volume Konsumsi BBM Non Subsidi Dalam Rangka Menuju Pasar Terbuka Yang Diatur

Prosentase 10 2 4 6 8

3 Jumlah Hari Ketahanan Cadangan BBM Nasional dari Masing-masing Badan Usaha

Hari 21 21 21 22 22

4 Jumlah Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa

Kilometer 13,105 15,330 15,364 15,646 18,322

5 Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa

MSCF 1,791,591,994 1,827,423,834 1,863,972,311 1,901,251,757 1,939,276,792

6 Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas Kepada Badan Usaha Pembayar Iuran

Nilai Mutu Layanan

Puas Puas Puas Sangat Puas Sangat Puas

4.1.2. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) BPH MigasAdapun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

IKK Pengaturan, Penetapan dan Pelaksanaan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM (Direktorat

Bahan Bakar Minyak) :

1. Peraturan/ Juklak/ Juknis/ SOP Bidang Penyediaan dan Pendistribusian BBM;

2. Penunjukan Badan Usaha Pelaksana P3JBT dan Badan Usaha Jenis BBM Khusus Penugasan alokasi BBM per

Propinsi Kab/Kota;

3. Pelaksanaan Pengaturan dan Pengawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian BBM;

4. Peraturan Cadangan BBM Nasional;

5. Sistem Informasi Penyediaan dan Pendistribusian BBM;

6. Layanan Dukungan Manajemen Bidang BBM;

7. Kepatuhan Badan Usaha melaporkan kegiatan Usaha;

8. Pembangunan Infrastruktur Depo BBM.

IKK Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan pada Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa

(Direktorat Gas Bumi) :

1. Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan Hak Khusus Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi melalui Pipa;

2. Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan dan Niaga Gas

Bumi melalui Pipa;

3. Layanan Manajemen Direktorat Gas Bumi;

4. Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa dan Pelaporan Akun Pengaturan (Regulatory

Account);

5. Ketetapan Harga Gas Bumi Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil;

6. Pengawasan Pengusahaan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi melalui Pipa;

IKK Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis BPH Migas (Sekretariat BPH Migas) :

1. Dokumen Perencanaan;

2. Evaluasi Kegiatan;

3. Laporan Keuangan;

4. Iuran Badan Usaha;

5. Layanan Regulasi Bidang Hilir Migas;

6. Layanan Pertimbangan Hukum;

7. Layanan Kehumasan;

8. Layanan Kepegawaian, Organisasi dan Ketatalaksanaan;

9. Layanan Pengelolaan Rumah Tangga dan Pengelolaan Data;

10. Layanan Perkantora

4.2. KERANGKA PENDANAANProgram dan Kegiatan Baseline Anggaran




TAHUN 2015 - 2019


ARSITEKTUR DAN INFORMASI KINERJA BPH MIGAS

KINERJA

ANGGARAN, TARGET & REALISASI KINERJA

PAGU 2015 PAGU 2016 PAGU 2017 PAGU 2018 PAGU 2019

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

Direktorat BBM

Outcome:

Tersedianya Pengaturan dan Penetapan Serta Terlaksananya Pengawasan, Penyediaan dan Pendistribusian BBM di seluruh Wilayah NKRI

Indikator Outcome:

Jumlah Badan Usaha Yang Mendaftarkan Nomor Registerasi Usah (NRU) dari BPH Migas 205 BU 215 BU 225 BU 235 BU 250 BU

Jumlah Pengawasan Badan Usaha Niaga Umum dan Terbatas Pemegang Ijin Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM Non PSO

70 BU 72 BU 75 BU 77 BU 80 BU

Jumlah Pegawasan Terhadap Penugasan Badan Usaha untuk Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi)

3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan

Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Direktorat BBM Dalam Rangka Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM


Jumlah Bahan Rekomendasi/Pertimbangan Untuk Penetapan Kebijakan/Penugasan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan

Jumlah Rancangan Peraturan/Juklak dan Juknis Untuk Penyediaan dan Pendistribusian BBM Nasional 2 Rancangan 3 Rancangan 4 Rancangan 5 Rancangan 6 Rancangan

Jumlah Pengembangan Sistem Pengawasan Pendistribusian Tertutup Jenis BBM Tertentu Secara Bertahap


Anggaran Rp85,510,968,000 Rp56,479,033,200.0 Rp58,467,555,560.00 Rp62,513,819,755.20 Rp66,940,751,936.03

Output 1:Peraturan/Juklak/Juknis/SOP Bidang Penyediaan dan Pendistribusian BBMIndikator Output:Jumlah Peraturan/Juklak/Juknis/SOP Bidang Penyediaan dan Pendistribusian BBM

2 Peraturan/Juklak/Juknis/SOP






Aktifitas:

011

Penyusunan Peraturan Yang Terkait Dengan Peraturan & Pengawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian BBM

Rp1,537,424,000 Rp2,551,461,000 Rp2,602,490,220 Rp2,654,540,024.40 Rp2,707,630,824.89

012

Pemantauan dan Evaluasi atas Penerapan Peraturan Yang Terkait Dengan Peraturan & Pengawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian BBM

Rp1,325,290,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0




TAHUN 2015 - 2019


KINERJA




Output 2:Perencanaan Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian BBMIndikator Output: Jumlah Laporan Perencanaan Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM



Aktifitas:

013Penilaian Kinerja Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan & Pendistribusian JBT

Rp1,033,911,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

014Persiapan Pelaksanaan Penyediaan & Pendistribusian JBT (P3JBT) Tahun 2017

Rp1,422,073,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

015 Penetapan Wilayah Distribusi Niaga kepada Badan Usaha Rp1,017,640,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

016

Perencanaan Penyusunan Kuota Volume JBT di setiap Kabupaten/Kota Seluruh Wilayah NKRI Tahun 2016

Rp1,119,070,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

017

Perhitungan Proyeksi Volume Pendistribusian BBM Non Subsidi Dalam Rangka Rencana Penetapan Iuran Badan Usaha

Rp1,028,686,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

018Analisis dan Penyusunan Volume JBT Untuk Sektor Pengguna Kereta Api

Rp1,029,581,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

019

Analisis dan Penyusunan Volume JBT Untuk Sektor Transportasi Untuk Konsumen Penggguna Angkutan Sungai dan Penyeberangan (ASDP) Tahun 2016

Rp1,363,775,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

020Analisis & Penyusunan Sektor Pengguna JBT untuk Sektor Usaha Pertanian

Rp958,598,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

021Analisis & Penyusunan Sektor Pengguna JBT untuk Sektor Pengguna Transportasi Darat

Rp882,613,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

022Analisis & Penyusunan Sektor Pengguna JBT untuk Sektor Pengguna Rumah Tangga

Rp882,613,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

023

Analisis & Penyusunan Sektor Pengguna JBT di setiap Kabupaten/Kota untuk Sektor Pengguna Usaha Mikro Tahun 2015

Rp890,068,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

024

Analisis & Penyusunan Sektor Pengguna JBT untuk Sektor Pengguna Usaha Pelayanan Umum

Rp885,484,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

025Analisis & Penyusunan Sektor Pengguna JBT untuk Sektor Pengguna Usaha Perikanan

Rp933,924,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

026

Analisis & Penyusunan Alokasi Konsumen Pengguna JBT untuk Konsumen Kapal Perintis/ Pelayaran Rakyat (PELRA) dan PELNI

Rp1,295,714,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

Lanjutan Arsitektur Dan Informasi Kinerja BPH Migas




TAHUN 2015 - 2019


KINERJA




027Kajian Pengaturan Pengelolaan dan Pengawasan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional

Rp2,442,517,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

028Kajian Penyediaan dan Pendistribusian BBM pada wilayah berbasis Kepulauan

Rp1,288,120,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

029Kajian Analisis Tinjauan Harga Aktual JBT di Wilayah terpencil dan Perbatasan

Rp1,021,587,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

030Koordinasi Penyiapan Pengaturan, Pengelolaan dan Pengawasan Cadangan BBM Nasional

Rp0 Rp2,202,775,300 Rp2,423,052,830 Rp2,665,358,113 Rp2,931,893,924.30

031

Persiapan Pelaksanaan Penyediaan & Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan

Rp0 Rp2,844,146,000 Rp2,901,028,920 Rp2,959,049,498.40 Rp3,018,230,488.37

032 Analisis dan Penyusunan Kuota Volume JBT Tahun 2017 Rp0 Rp4,305,428,000 Rp4,735,970,800 Rp5,209,567,880 Rp5,730,524,668

Output 3: Pelaksanaan Pengaturan dan Pegawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian BBMIndikator Output: Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengaturan dan Pegawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian BBM


Anggaran Rp30,901,737,000 Rp29,657,986,500 Rp31,723,199,150.00 Rp33,994,933,065.00 Rp36,493,840,371.50

Aktifitas:

030

Koordinasi & Rekomendasi Hasil Penyelidikan, Penyidikan & Keterangan Ahli pada Kegt. Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan & Pendistribusian BBM & Pengangkutan GB Melalui Pipa (SBK)

Rp16,129,600,000 Rp9,005,860,000 Rp9,005,860,000 Rp9,005,860,000 Rp9,005,860,000

033Pengawasan Kegiatan Penyediaan dan Pendistribusian JBT Tahun 2015 untuk Badan Usaha

Rp2,919,417,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

034

Pengawasan Penyaluran JBT di Titik Serah Penyalur dalam Rangka Pengamanan Harga Jual Sesuai Dengan Ketetapan Pemerintah

Rp763,020,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

035

Pengawasan dan Evaluasi Penyaluran JBT (Bersubsidi) dan ketersediaan Penyalur JBT di Wilayah Indonesia Bagian Timur serta Wilayah Perbatasan

Rp873,203,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

036

Monitoring dan Inventarisasi Wilayah Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Minyak Tanah Terkait dengan Pelaksanaan Program Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 kg.

Rp1,021,587,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

037Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBN sebagai Campuran Pada JBT

Rp932,012,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

038Monitoring Penyediaan BBM dari Produk Impor & Kilang Dalam Negeri

Rp1,252,206,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0





TAHUN 2015 - 2019


KINERJA




039Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM Non PSO Badan Usaha

Rp2,116,086,000 Rp4,630,000,000 Rp5,093,000,000 Rp5,602,300,000 Rp6,162,530,000

040

Monitoring Pengaturan Atas Penyediaan & Pendistribusian BBM Bersubsidi dari Titik Serah ke Pedalaman (Daerah Terpencil)

Rp836,554,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

041

Monitoring dan Evaluasi Atas Permintaan Tambahan Alokasi dan Realokasi Kuota Volume Jenis BBM Tertentu Dalam Rangka Mengatisipasi Over Kuota

Rp666,833,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

042

Monitoring Cadangan Operasional Badan Usaha Dalam Rangka Menjaga Ketahanan Stok BBM

Rp466,200,000 Rp1,045,000,000 Rp1,149,500,000 Rp1,264,450,000 Rp1,390,895,000

043

Pelaksanaan Pemberian Nomor Registrasi Penyalur BBM Bersubsidi (NRPB) & Nomor Registrasi Penyalur BBM Non Berubsidi (NRPNB) Badan Usaha

Rp660,883,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

044

Pelaksanaan Kegiatan Registrasi Badan Usaha & Pengawasan Kegiatan Badan Usaha Pemilik NRU

Rp591,609,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

045

Monitoring Penerimaan dan Pengeluaran JBT dari Depot sampai Lembaga Penyalur (Rantai Pasok) untuk mengantisipasi kelangkaan dan Kelancaran Distribusi Pada Hari Besar Nasional

Rp1,072,644,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

046Monitoring atas Perselisihan antar Badan Usaha pada Penyediaan dan Pendistribusian BBM

Rp599,883,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

047

Koordinasi dan Pengawasan Terhadap Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM Jenis Tertentu, BBM Khusus Penugasan dan Jenis BBM Umum Tahun 2016 di Seluruh Wilayah NKRI

Rp0 Rp4,525,734,000 Rp4,978,307,400 Rp5,476,138,140 Rp6,023,751,954

048

Koordinasi Pemantauan dan Klarifikasi Terhadap Laporan Kegiatan Badan Usaha Dalam Penyediaan BBM dari Produk Impor & Kilang Dalam Negeri

Rp0 Rp4,316,000,000 Rp4,747,600,000 Rp5,222,360,000 Rp5,744,596,000

049

Koordinasi dan Pengawasan Terhadap Kegiatan Penyediaan dan Pendistribusian JBT dan BBM Khusus Penugasan pada Daerah Tertinggal, Terluar dan Perbatasan

Rp0 Rp4,736,000,000 Rp5,209,600,000 Rp5,730,560,000 Rp6,303,616,000

050

Pelaksanaan Pemberian Nomor Registrasi Usaha & Nomor Registrasi Penyalur BBM Berubsidi (NRPNB) serta Monitoring atas Perselisihan Antar Badan Usaha

Rp0 Rp1,399,392,500 Rp1,539,331,750 Rp1,693,264,925 Rp1,862,591,417.50





TAHUN 2015 - 2019


KINERJA




Output 4: Layanan Data Informasi dan Sistem Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBMIndikator Output: Jumlah Laporan Layanan Data dan Informasi serta Sistem Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM



Aktifitas:

042Pengawasan Pendistribusian JBT secara tertutup Untuk sektor Nelayan

Rp1,102,565,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

045Monitoring dan Updating Data Penyediaan dan Pendistribusian BBM Berbasis IT

Rp971,062,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

046Monitoring dan Updating Data Infrastruktur Penyediaan dan Pendistribusian BBM

Rp1,390,791,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

047Monitoring dan Updating Data dan Infrastruktur Penyediaan dan Pendistribusian BBM Berbasis IT

Rp0 Rp1,549,031,000 Rp1,703,934,100 Rp1,874,327,510 Rp2,061,760,261

048Jasa Teknologi Pengembangan Sistem Pengawasan dan Pengaturan (War Room)

Rp0 Rp1,711,000,000 Rp0 Rp0 Rp0

Output 5: Layanan Dukungan Manajemen Bidang BBMIndikator Output: Jumlah Laporan Layanan Dukungan Manajemen Bidang BBM



Aktifitas:

048Evaluasi Kegiatan Direktorat BBM TA 2014 & Perencanaan Kegiatan Tahun 2016

Rp1,987,008,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

049

Koordinasi Dengan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Evaluasi Penyediaan dan Pendistribusian BBM

Rp1,065,957,000 Rp3,197,871,000 Rp3,261,828,420 Rp3,327,064,988.40 Rp3,393,606,288.17

051 Dengar Pendapat dan Sosialisasi dari BPH Migas dgn Pihak terkait Rp1,097,132,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

052

Skema Pengembangan Pembentukan Pengaturan dan Pelaksanaan Pengawasan BPH Migas dengan Komparasi dari Badan Pengatur/Kementerian Hilir Minyak dan Gas Bumi di negara lain

Rp3,604,128,000 Rp3,784,334,400 Rp3,973,551,120 Rp4,172,228,676 Rp4,380,840,109.80

053 Dukungan Manajemen Kegiatan Direktorat BBM Rp0 Rp4,675,000,000 Rp5,142,500,000 Rp5,656,750,000 Rp6,222,425,000

Output Cadangan Rp21,031,900,000





TAHUN 2015 - 2019


KINERJA




Input:Sumber daya ManusiaGedung Dan BangunanPeralatan dan MesinBahan PerkantoranNorma/Standar/Pedoman/KetentuanDukungan AnggaranTotal Anggaran Rp85,510,968,000 Rp56,479,033,200.0 Rp58,467,555,560.00 Rp62,513,819,755.20 Rp66,940,751,936.03

Direktorat Gas Bumi 31,196,473,500 18,471,236,000 19,218,359,600 21,140,195,560 21,652,636,130

Outcome 1: Peningkatan Pemanfaatan Infrastruktur Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Melalui PipaIndikator Outcome: Jumlah Peningkatan Pemanfaatan Infrastruktur Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa

Anggaran 16,281,813,500 9,771,236,000 9,648,359,600 10,613,195,560 10,072,936,130

Output 1: Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan Hak Khusus Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui PipaIndikator Output: SK dan Laporan

Anggaran 6,515,896,000 3,800,000,000 3,080,000,000 3,388,000,000 3,726,800,000

Aktifitas:

Inventarisasi Data dan Pemeriksaan Fisik Fasilitas Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa

1,300,000,000 - - - -

Lelang Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Dalam Rangka Pemberian Hak Khusus

1,000,000,000 - - - -

Penyusunan Draft Revisi Peraturan BPH Migas Nomor 19/P/BPH MIGAS/XI/2010 Tentang Pemberian Hak Khusus Pengangkutan Dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa (swakelola)

1,302,478,000 - - - -

Penyusunan Draft Revisi Peraturan BPH Migas Nomor 12/P/BPH Migas/II/2008 Tentang Lelang Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi dalam Rangka Pemberian Hak Khusus (swakelola)

1,163,418,000 - - - -

Pengawasan Hak Khusus Niaga Gas Bumi melalui Pipa Berfasilitas 500,000,000 - - - -

Pengawasan Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa

500,000,000 - - - -

Pengawasan Hak Khusus Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi melalui Pipa

- 500,000,000 550,000,000 605,000,000 665,500,000

Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir di Bidang Gas Bumi Berdasarkan Izin Usaha

750,000,000 - - - -





TAHUN 2015 - 2019


KINERJA




Study Kalija II : Suplai Gas Bumi dari IDD Chevron dan Jangkrik ENI Kalimantan Timur untuk kebutuhan domestik *

- - - - -

Pemberian Hak Khusus Pengangkutan dan/atau Niaga Gas Bumi Melalui Pipa

- 800,000,000 880,000,000 968,000,000 1,064,800,000

Kajian roadmap pembangunan infrastruktur gas hilir yang terintegrasi

- 1,000,000,000 - - -

Strategi Pengembangan Infrastruktur Gas Bumi dengan Badan Regulator Gas Bumi di Luar Negeri

- 1,500,000,000 1,650,000,000 1,815,000,000 1,996,500,000

Output 2: Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui PipaIndikator Output: Laporan

Anggaran 1,500,000,000 2,203,290,000 2,423,619,000 2,665,980,900 1,331,000,000

Aktifitas:

Koordinasi BPH Migas dengan Pihak Terkait dalam Rangka Pengaturan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

500,000,000 - - - -

Penetapan Pengaturan Akses pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Milik Badan Usaha

500,000,000 500,000,000 550,000,000 605,000,000 665,500,000

Pengawasan Pelaksanaan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

500,000,000 500,000,000 550,000,000 605,000,000 665,500,000

Studi optimalisasi pemanfaatan CNG dan LNG beserta fasilitas pendukungnya (termasuk FSRU, land based storage, pipa dan SPBG) untuk transportasi darat, laut dan industry *

- - - - -

Penyusunan draft Peraturan BPH Migas tentang Mekanisme Crossing Pipa *

- - - - -

Koordinasi BPH Migas dengan Pihak Terkait dalam Rangka Pengaturan terhadap Pelaksanaan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

- 1,203,290,000 1,323,619,000 1,455,980,900 -





TAHUN 2015 - 2019


KINERJA




Output 3: Layanan Manajemen Direktorat Gas BumiIndikator Output: Laporan

Anggaran 8,265,917,500 3,767,946,000 4,144,740,600 4,559,214,660 5,015,136,130

Aktifitas:

Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Direktorat Gas Bumi 500,000,000 - - - -

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Direktorat Gas Bumi 500,000,000 - - - -

Penyusunan Bahan Rapat dan Laporan Kepada Instansi Terkait 500,000,000 - - - -

Perencanaan dan Evaluasi Kegiatan Direktorat Gas Bumi 1,500,000,000 1,650,000,000 1,815,000,000 1,996,500,000

Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan (Stakeholders) Direktorat Gas Bumi

750,000,000 - - - -

Forum Diskusi Bersama BPH Migas dengan Para Pemangku Kepentingan (Stakeholders)

2,000,000,000 790,860,000 869,946,000 956,940,600 1,052,634,660

Dengar Pendapat (Public Hearing) BPH Migas dan Pihak Terkait 1,000,000,000 - - - -

Strategi Pengembangan Infrastruktur Gas Bumi deangan Badan Regulator Gas Bumi di Luar Negeri

3,015,917,500 - - - -

Penyusunan Data dan Informasi Pengusahaan Hilir Gas Bumi - 1,477,086,000 1,624,794,600 1,787,274,060 1,966,001,470

Outcome 2: Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui PipaIndikator Outcome: Jumlah Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa

Anggaran 12,350,000,000 8,700,000,000 9,570,000,000 10,527,000,000 11,579,700,000

Output 4: Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Pelaporan Akun Pengaturan (Regulatory Account) Kegiatan Pengangkutan Gas Bumi Melalui PipaIndikator Output:Laporan

Anggaran 1,500,000,000 1,900,000,000 2,090,000,000 2,299,000,000 2,528,900,000

Aktifitas:

Analisa Perhitungan Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa untuk Badan Usaha yang telah Memiliki Hak Khusus

750,000,000 1,200,000,000 1,320,000,000 1,452,000,000 1,597,200,000

Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Akun Pengaturan (Regulatory Account) Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa

750,000,000 700,000,000 770,000,000 847,000,000 931,700,000





TAHUN 2015 - 2019


KINERJA




Penyusunan draft Peraturan BPH Migas tentang Pemberlakuan Sistem Informasi Pengusahaan Gas Bumi Melalui Pipa *

- - - -

Output 5: Ketetapan Harga Gas Bumi Rumah Tangga dan Pelanggan KecilIndikator Output: SK dan Laporan

Anggaran 1,250,000,000 1,000,000,000 1,100,000,000 1,210,000,000 1,331,000,000

Aktifitas:

Penetapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga (RT) dan Pelanggan Kecil (PK) pada Jaringan Kota Gas

750,000,000 - - - -

Pengawasan Penerapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil

500,000,000 - - - -

Study mengenai dampak substitusi BBM dengan Gas Bumi untuk industri, listrik dan transportasi terhadap ekonomi makro Indonesia atau PDB *

- - - - -

Penetapan, Pengawasan dan Evaluasi Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil

1,000,000,000 1,100,000,000 1,210,000,000 1,331,000,000

Output 6: Pengawasan Pengusahaan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Melalui PipaIndikator Output:Laporan

Aktifitas:

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Ruas Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang

1,750,000,000 - - - -

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Ruas Transmisi Gas Bumi Gresik - Semarang

750,000,000 - - - -

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Ruas Transmisi Gas Bumi Kepodang - Tambak Lorok Sebagai Pembangunan Tahap I Ruas Transmisi KALIJA

1,000,000,000 - - - -

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pipa Open Access Porong - PLTG Grati Jawa Timur

500,000,000 - - - -

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Ruas Transmisi Gas Bumi Tegal Gede - Muara Tawar - Muara Karang

500,000,000 - - - -

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Ruas Transmisi Gas Bumi Arun - Belawan

500,000,000 - - - -

Pengawasan Kegiatan Usaha Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa

- 1,600,000,000 1,760,000,000 1,936,000,000 2,129,600,000

Verifikasi Volume dan Uji Petik Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa pada Badan Usaha

- 2,100,000,000 2,310,000,000 2,541,000,000 2,795,100,000





TAHUN 2015 - 2019


KINERJA




Pengadaan sistem pengawasan kemajuan pembangunan infrastruktur pipa Gas Bumi *

- - - - -

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Ruas Transmisi Gas Bumi

- 2,100,000,000 2,310,000,000 2,541,000,000 2,795,100,000

Output 7: Layanan Data dan Informasi Usaha Gas BumiIndikator Output:Laporan

Anggaran 1,000,000,000 - - - -

Aktifitas:

Rekapitulasi Data dan Informasi Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa

1,000,000,000 - - - -

Penyusunan draft Peraturan BPH Migas tentang Pemberlakuan Sistem Informasi Pengusahaan Gas Bumi Melalui Pipa *

- - - - -

Output Cadangan 2,564,660,000

Input:

Sumber daya Manusia 75 Orang 75 Orang 75 Orang 75 Orang 75 Orang

Gedung Dan Bangunan GD. BPH Migas GD. BPH Migas GD. BPH Migas GD. BPH Migas GD. BPH Migas

Peralatan dan Mesin Komputer & Printer Komputer & Printer Komputer & Printer Komputer & Printer Komputer & Printer

Bahan Perkantoran Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor

Norma/Standar/Pedoman/Ketentuan PMK No. 94/PMK.02/2013

PMK No. 94/PMK.02/2013

PMK No. 94/PMK.02/2013

PMK No. 94/PMK.02/2013

PMK No. 94/PMK.02/2013

Dukungan Anggaran PNBP PNBP PNBP PNBP PNBP

Total Anggaran 31,196,473,500 18,471,236,000 19,218,359,600 21,140,195,560 21,652,636,130

Sekretariat BPH Migas

Outcome: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPH Migas

Rp255,090,263,000 Rp178,386,598,000 Rp178,386,598,000 Rp178,386,598,000 Rp177,136,598,000

Indikator Outcome:

Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Administratif 32 Laporan 32 Laporan 32 Laporan 32 Laporan 32 Laporan

Jumlah Rancangan Keputusan Yang Disusun 2 Rancangan 2 Rancangan 2 Rancangan 2 Rancangan 2 Rancangan

Jumlah Penarikan Iuran dari Badan Usaha 1 Triliyun 1 Triliyun 1 Triliyun 1 Triliyun 1 Triliyun

Anggaran Rp65,125,651,000 Rp71,899,278,000 Rp71,899,278,000 Rp71,899,278,000 Rp71,899,278,000

Output 1: Dokumen PerencanaanIndikator Output: Jumlah Dokumen Perencanaan 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen


Aktifitas:

011 Melaksanakan Rapat Kerja BPH Migas Rp1,497,278,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

012 Menetapkan Target PNBP Dalam Rangka Penyusunan APBN 2016 Rp793,369,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

013Sinkronisasi Kegiatan BPH Migas dengan Stakeholder di Seluruh Wilayah NKRI

Rp1,493,856,000 Rp1,200,016,000 Rp1,200,016,000 Rp1,200,016,000 Rp1,200,016,000





TAHUN 2015 - 2019


KINERJA




014 Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran BPH Migas Rp971,890,000 Rp1,220,771,000 Rp1,220,771,000 Rp1,220,771,000 Rp1,220,771,000

015 Penyusunan Bahan RDP dan RAKER Bersama Komisi VII DPR RI Rp473,430,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

016

Identifikasi & Inventarisasi Peluang & Potensi KLN Dalam Rangka Perencanaan Program Bidang Hilir Migas

Rp899,905,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

017 Penyusunan Blue Print BPH Migas Rp677,500,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

Output 2: Evaluasi KegiatanIndikator Output:Hasil Evaluasi Kegiatan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan

Anggaran Rp999,778,000 Rp1,536,000,000 Rp1,536,000,000 Rp1,536,000,000 Rp1,536,000,000

Aktifitas:

1 Menyusun Laporan Evaluasi Kinerja Kegiatan BPH Migas Rp999,778,000 Rp1,036,000,000 Rp1,036,000,000 Rp1,036,000,000 Rp1,036,000,000

2 Menyusun Bahan Paparan Pimpinan BPH Migas Rp0 Rp500,000,000 Rp500,000,000 Rp500,000,000 Rp500,000,000

Output 3: Laporan KeuanganIndikator Output: Jumlah Laporan Keuangan 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan


Aktifitas:

1 Melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Itjen Rp1,250,000,000 Rp450,703,000 Rp450,703,000 Rp450,703,000 Rp450,703,000

2Satuan Tugas Sistem Pengendalian Internal (SPI) Sektor Hilir Migas

Rp0 Rp2,003,877,000 Rp2,003,877,000 Rp2,003,877,000 Rp2,003,877,000

Output 4: Iuran Badan UsahaIndikator Output: Jumlah Penarikan Iuran dari Badan Usaha

636 miliar 750 miliar 800 miliar 850 miliar 900 miliar


Aktifitas:

1 Rekonsiliasi Iuran Triwulanan dan Tahunan Kepada Badan Usaha Rp4,585,244,000 Rp4,585,244,000 Rp4,585,244,000 Rp4,585,244,000 Rp4,585,244,000

2Sinkronisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Rp1,218,974,000 Rp1,218,974,000 Rp1,218,974,000 Rp1,218,974,000 Rp1,218,974,000

3 Monitoring pembayaran Iuran Badan Usaha Rp1,056,549,000 Rp1,056,549,000 Rp1,056,549,000 Rp1,056,549,000 Rp1,056,549,000

4 Intensifikasi dan Peningkatan Iuran Badan Usaha Rp978,403,000 Rp978,403,000 Rp978,403,000 Rp978,403,000 Rp978,403,000

5Satuan Pelaksana Tugas Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN) Sektor Hilir Migas

Rp0 Rp2,001,334,000 Rp2,001,334,000 Rp2,001,334,000 Rp2,001,334,000





TAHUN 2015 - 2019


KINERJA




Output 5: Layanan Regulasi Bidang Hilir MigasIndikator Output: Jumlah Rancangan Regulasi Bidang Hilir Migas

2 Rancangan 2 Rancangan 2 Rancangan 2 Rancangan 2 Rancangan


Aktifitas:

1 Menyusun Rancangan Regulasi Bidang Hilir Migas Rp3,822,349,000 Rp3,275,776,000 Rp3,275,776,000 Rp3,275,776,000 Rp3,275,776,000

Output 6: Layanan Pertimbangan HukumIndikator Output: Jumlah Layanan Pertimbangan Hukum 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan


Aktifitas:

1

Monitoring Pelaksanaan Pasca MoU dengan Pemda Dalam Rangka Pengawasan BBM Bersubsidi & Pengagkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Rp831,408,000 Rp839,143,000 Rp839,143,000 Rp839,143,000 Rp839,143,000

2Melaksanakan Asistensi Hukum Untuk Masalah Litigasi atau Non Litigasi

Rp2,465,470,000 Rp2,500,000,000 Rp2,500,000,000 Rp2,500,000,000 Rp2,500,000,000

3Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Hilir Migas

Rp1,207,526,000 Rp2,000,000,000 Rp2,000,000,000 Rp2,000,000,000 Rp2,000,000,000

4

Koordinasi Pengawasan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dengan Pemda dan Instansi Terkait

Rp0 Rp2,000,000,000 Rp2,000,000,000 Rp2,000,000,000 Rp2,000,000,000

5Menyusun Terjemahan Peraturan Perundang-Undangan di Sektor Kegiatan Hilir Migas

Rp750,009,000 Rp750,009,000 Rp750,009,000 Rp750,009,000 Rp750,009,000

6 Mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Rp850,000,000 Rp850,000,000 Rp850,000,000 Rp850,000,000 Rp850,000,000

Output 7: Layanan KehumasanIndikator Output: Jumlah Layanan Kehumasan 8 Laporan 8 Laporan 8 Laporan 8 Laporan 8 Laporan


Aktifitas:

1

Sosialisasi Pelaksanaan Pengawasan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Kepada Stakeholder & Pemda

Rp1,500,000,000 Rp1,500,000,000 Rp1,500,000,000 Rp1,500,000,000 Rp1,500,000,000

2

Sosialisasi Pelaksanaan Pengawasan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Melalui Media Cetak, Radio Digital, Leaflet, Giant Billboard & Running Text

Rp6,500,000,000 Rp6,500,000,000 Rp6,500,000,000 Rp6,500,000,000 Rp6,500,000,000





TAHUN 2015 - 2019


KINERJA




3

Campaign Pengamanan Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Pengawasan Pengendalian BBM Bersubsidi

Rp1,350,000,000 Rp1,350,000,000 Rp1,350,000,000 Rp1,350,000,000 Rp1,350,000,000

4 Mempublikasikan Iklan Layanan Masyarakat Rp1,650,000,000 Rp1,650,000,000 Rp1,650,000,000 Rp1,650,000,000 Rp1,650,000,000

5

Coffee Morning dalam rangka Penyamaan Persepsi Kebijakan Sektor Hilir Migas (Forum Dialog Stakeholder)

Rp750,000,000 Rp750,000,000 Rp750,000,000 Rp750,000,000 Rp750,000,000

6 Kehumasan & Pameran Rp1,205,100,000 Rp1,205,100,000 Rp1,205,100,000 Rp1,205,100,000 Rp1,205,100,000

Menyusun Buku Agenda, Kalender dan Company Profil BPH Migas

Rp725,000,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

7Menyusun dan mencetak Buku Neraca Energi, Agenda, Kalender dan Company Profil BPH Migas

Rp0 Rp725,000,000 Rp725,000,000 Rp725,000,000 Rp725,000,000

8 Menerbitkan Majalah Hilir Migas Rp400,000,000 Rp400,000,000 Rp400,000,000 Rp400,000,000 Rp400,000,000

Output 8: Layanan Kepegawaian, Organisasi dan KetatalaksanaanIndikator Output: Jumlah Layanan Kepegawaian, Organisasi dan Ketatalaksanaan



Aktifitas:

1 Meningkatkan Kompetensi Pegawai BPH Migas Rp5,746,993,000 Rp15,960,222,000 Rp15,960,222,000 Rp15,960,222,000 Rp15,960,222,000

2 Melaksanakan Pembinaan Administrasi Kepegawaian Rp419,199,000 Rp526,081,000 Rp526,081,000 Rp526,081,000 Rp526,081,000

3Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi BPH Migas

Rp680,624,000 Rp680,619,000 Rp680,619,000 Rp680,619,000 Rp680,619,000

4 Koordinasi Penguatan Kelembagaan BPH Migas 2016 Rp0 Rp2,000,000,000 Rp2,000,000,000 Rp2,000,000,000 Rp2,000,000,000

5 Mengelola Kepegawaian Rp908,223,000 Rp908,223,000 Rp908,223,000 Rp908,223,000 Rp908,223,000

6

Koordinasi Dengan KESDM, BKN, KEMENPAN, dan Instansi Terkait Lainnya Dalam Pengembangan Organisasi

Rp715,419,000 Rp715,415,000 Rp715,415,000 Rp715,415,000 Rp715,415,000

7Penyelenggaraan Rekrutmen Anggota Komite BPH Migas Tahun 2015

Rp6,121,200,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

8Melaksanakan Penerimaan Pegawai Diperkerjakan dan CPNS BPH Migas

Rp440,625,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

Output 9: Layanan Pengelolaan Rumah Tangga dan Pengelolaan Data InformasiIndikator Output: Jumlah Layanan Pengelolaan Rumah Tangga dan Pengelolaan Data Informasi



Aktifitas:

1 Mengelola Barang Milik Negara BPH Migas Rp1,500,000,000 Rp965,858,000 Rp965,858,000 Rp965,858,000 Rp965,858,000

2 Mengelola Arsip BPH Migas Rp900,000,000





TAHUN 2015 - 2019


KINERJA




3 Penatausahaan dan Penyimpanan Arsip BPH Migas Rp0 Rp728,609,000 Rp728,609,000 Rp728,609,000 Rp728,609,000

4 Pengelolaan Rumah Tangga dan Perlengkapan Rp0 Rp1,194,241,000 Rp1,194,241,000 Rp1,194,241,000 Rp1,194,241,000

5 Penghapusan Barang Milik Negara Rp0 Rp986,665,000 Rp986,665,000 Rp986,665,000 Rp986,665,000

6 Mengoptimalkan Profesionalisme Satuan Pengamanan Rp0 Rp757,800,000 Rp757,800,000 Rp757,800,000 Rp757,800,000

7 Melaksanakan Dukungan Manajemen BPH Migas Rp3,054,595,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

8 Pengelolaan Operasional Manajemen BPH Migas Rp0 Rp1,571,906,000 Rp1,571,906,000 Rp1,571,906,000 Rp1,571,906,000

9 Mengatur Protokoler Pimpinan BPH Migas Rp779,695,000 Rp700,000,000 Rp700,000,000 Rp700,000,000 Rp700,000,000

10 Mengelola Bank Data & Updating Data Website BPH Migas Rp687,852,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

11

Pemanfaatan dan Pengolahan Cloud Storage dalam Penyimpanan Data dan Informasi BPH Migas

Rp0 Rp818,774,000 Rp818,774,000 Rp818,774,000 Rp818,774,000

12 Mengelola War Room BPH Migas Rp919,748,000 Rp837,966,000 Rp837,966,000 Rp837,966,000 Rp837,966,000

Penyusunan Renstra TI BPH Migas Rp1,348,440,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

Input:

Gaji dan tunjangan Rp36,658,340,000 Rp58,138,453,000 Rp58,138,453,000 Rp58,138,453,000 Rp58,138,453,000

Gedung dan bangunan Rp0 Rp7,205,000,000 Rp7,205,000,000 Rp7,205,000,000 Rp0

Peralatan dan mesin Rp7,205,000,000 Rp1,250,000,000 Rp1,250,000,000 Rp1,250,000,000 Rp7,205,000,000

Operasional sehari-hari dan pemeliharaan perkantoran Rp40,260,767,000 Rp39,893,867,000 Rp39,893,867,000 Rp39,893,867,000 Rp39,893,867,000

Output Cadangan 105,840,505,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

Total Anggaran Input Rp189,964,612,000 Rp106,487,320,000 Rp106,487,320,000 Rp106,487,320,000 Rp105,237,320,000

Total Anggaran Sekretariat Rp256,438,703,000 Rp178,386,598,000 Rp178,386,598,000 Rp178,386,598,000 Rp177,136,598,000

Total Anggaran BPH Migas Rp371,797,700,000 Rp253,336,867,200 Rp256,072,513,160 Rp262,040,613,315 Rp265,729,986,066





TAHUN 2015 - 2019


BAB VPENUTUP

Rencana Stratejik BPH Migas Tahun 2015 - 2019 pada hakekatnya merupakan keputusan dan kesepakatan

bersama, yang disusun oleh semua unsur di lingkungan BPH Migas.

Program dan kegiatan yang telah disusun merupakan usaha kolektif untuk dapat mewujudkan kelancaran

pelaksanaan tugas dan fungsi BPH Migas kedepan dalam bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPH

Migas.

Dalam penyusunan Rencana Stratejik BPH Migas Tahun 2015 - 2019, BPH Migas telah mempertimbangkan

kemampuan dan dinamika lingkungan stratejik, termasuk faktor-faktor internal yaitu faktor kekuatan dan

kelemahan dan faktor eksternal termasuk peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh BPH Migas dimasa

mendatang, sehingga diharapkan BPH Migas dapat memberikan kontribusi pada pembangunan di sektor Hilir

Migas sesuai tugas dan fungsinya.



Documents

BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN 2015 - … · KATA PENGANTAR Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sesuai dengan amanat Undang-Undang Migas No. 22 Tahun