Embed Size (px)
Citation preview
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KONSEP HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
DANA DEKONSENTRASI BIDANG KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2005 DAN 2006
PADA
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAN
INSTANSI TERKAIT
DI PONTIANAK
Nomor : /S/V-XIII.3/ /2007 Tanggal : 2007
2
DAFTAR ISI
Halaman
Resume Hasil Pemeriksaan …………………………………… 1
I. Pendahuluan …………………………………………………… 5
1. Dasar Hukum Pemeriksaan ……………………………………. 5
2. Tujuan Pemeriksaan ……………………………………………… 5
3. Sasaran Pemeriksaan ……………………………………………. 5
4. Metodologi Pemeriksaan ………………………………….……. 5
5. Jangka Waktu Pemeriksaan …………………………………….… 6
6. Obyek Pemeriksaan ……………………………………………… 6
II Uraian Hasil Pemeriksaan ……………………………………… 9
A. Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern ……………… 9
1. Organisasi ……… ……………………………………….……… 9
2. Kebijakan ………………………………………………………. 12
3. Perencanaan …………………………………………………….… 12
4. Prosedur Kerja ………………………………………………….… 13
5. Pencatatan ……………………………………………………… 13
6. Pelaporan ………………………………………………………… 14
7. Personalia ………………………………………………………… 14
8. Pengawasan ………………………………….…………………… 14
B. Temuan Pemeriksaan ………………………………………… 15
02 Penyimpangan terhadap kriteria/peraturan yang telah ditetapkan .
15
1. Terdapat keterlambatan penyelesaian pembangunan Gedung RSUD Tugas Perbantuan dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2006 dan belum dikenakan denda minimal sebesar Rp12.622.500,00 dan terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp17.633.043,14 serta pekerjaan tambah kurang tanpa didukung addendum kontrak sebesar Rp62.985.236,32…………………………
15
2. Denda keterlambatan atas pengadaan peralatan kesehatan dan peralatan laboratorium untuk puskesmas dan RSUD TA. 2005 dan 2006 belum dipungut sebesar Rp44.152.222,00 dan
19
3
2.961.444,00………………….. 3. Kelebihan pembayaran jasa konsultan tahun 2005 dan
2006 sebesar Rp7.982.500,00………………………………
26 05 Kelemahan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya
program yang direncanakan.
30
4. Terdapat pekerjaan pembangunan gedung RSUD dan puskesmas di wilayah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat senilai Rp3.406.461.000,00 dalam tahun 2006 berpotensi terlambat penyelesaiannya .............................................................................
30
5. Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB, alat kesehatan medis serta alat kesehatan non medis pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat TA. 2005 dan 2006 belum dimanfaatkan masing-masing sebesar Rp4.659.160.500,00 dan Rp1.558.255.000,00 selama antara 27 hari sampai dengan satu tahun.
34
6. Terdapat pengadaan peralatan TV Kabel Indovision sebesar Rp41.689.351,24 tidak efektif pada RSUD Soedarso Pontianak..........................................................................................
46
4
KONSEP HASIL PEMERIKSAAN ATAS
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA DEKOSENTRASI BIDANG KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2005 DAN 2006 PADA
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAN INSTANSI TERKAIT
DI PONTIANAK
RESUME HASIL PEMERIKSAAN
Berdasarkan Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK-RI telah melakukan pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Dekonsentrasi Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2005 dan 2006 pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan Instansi Terkait di Pontianak. Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Audit Pemerintahan (SAP) Tahun 1995.
Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan. Dana Dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat non fisik, yaitu antara lain untuk kegiatan koordinasi perencanaan, fasilitasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Sedangkan dana Tugas Pembantuan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik, yaitu pembangunan gedung dan pengadaan peralatan kesehatan.
Sebagai wujud pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi, SKPD menyampaikan laporan
pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi kepada Gubernur dan/atau untuk tugas Pembantuan, SKPD
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Pembantuan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota.
Selanjutnya Gubernur, Bupati dan Walikota menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh
pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kepada menteri negara/pimpinan
lembaga yang memberikan pelimpahan wewenang dan menteri negara/pimpinan lembaga
5
menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas
Perbantuan secara nasional kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berkaitan
dengan status barang dalam pelaksanaan Dekosentrasi/Tugas Pembantuan, dalam Pasal 91 dan 98 UU
No.33 Tahun 2004, tersebut dinyatakan bahwa semua barang yang diperoleh dari Dana
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan menjadi Barang Milik Negara (BMN) dan dapat dihibahkan
kepada daerah. BMN yang dihibahkan kepada daerah wajib dikelola dan ditatausahakan oleh daerah
sedangkan BMN yang tidak dihibahkan kepada daerah wajib dikelola dan ditatausahakan oleh
kementerian negara/lembaga yang memberikan pelimpahan wewenang
Tujuan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan adalah untuk mengetahui apakah:
1 . Sistem Pengendalian Intern (SPI) entitas yang diperiksa, atas laporan keuangan dan terhadap pengamanan atas kekayaan, telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai.
2 . Keuangan yang dikuasai telah ditatausahakan dan dipertanggungjawabkan secara tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta informasi keuangan telah disajikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
3 . Pelaksanaan kegiatan, meliputi pengadaan barang dan jasa serta pemborongan pekerjaan (fisik, non fisik) telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan memenuhi prinsip kehematan dan efektivitas.
Sasaran pemeriksaan meliputi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang/jasa, serta pemanfaatan hasil kegiatan yang dibiayai dari anggaran Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Bidang Kesehatan Tahun Anggaran (TA) 2005 dan 2006 yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
Hasil pemeriksaan BPK-RI menunjukkan bahwa secara umum Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat telah dirancang namun dalam pelaksanaannya masih belum memenuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku serta kurang memperhatikan kehematan dan manfaat. Untuk mengantisipasi berbagai penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan anggaran Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, sehingga memerlukan perbaikan pada masa mendatang yaitu, antara lain :
1 . Masing-masing satker dilingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat belum melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) sesuai ketentuan, hal ini terlihat antara lain dengan belum adanya :
Laporan BMN dari petugas akuntansi barang;
Hasil rekonsiliasi dengan KPPN tiap bulan;
6
Perbedaan hasil rekonsiliasi dengan KPPN;
Hasil koreksi terhadap kesalahan yang ditemukan dari hasil rekonsiliasi dengan KPPN.
Selain itu sebagian besar kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka menghasilkan Neraca Satker-satker pada Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat belum dilaksanakan sesuai dengan Sistem Akuntansi BMN, dimana laporan bulanan yang dihasilkan tidak lengkap. Inventarisasi Asset sebagai salah satu dasar untuk menyusun Neraca Awal belum dilakukan sehingga Neraca yang dikerjakan oleh masing-masing satker belum menggambarkan posisi Asset satker yang sebenarnya.
2 . Dalam pelaksanaan kegiatan masih terjadi bahwa dokumen-dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa antara lain ; jaminan penawaran belum ada; jangka waktu jaminan pelaksanaan lebih pendek daripada jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan Pengeluaran biaya langsung non personil belum didukung bukti-bukti pengeluaran yang sah, berupa kuitansi pembelian barang, pembayaran sewa, telepon dan lain-lain.
3 . Prosedur penerimaan dan pemeriksaan barang belum dirancang untuk menghindari terjadi resiko barang yang diserahkan oleh Penyedia Barang tidak sesuai dengan yang disepakati dalam kontrak.
4 . Tidak ada kebijakan umum dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa untuk menjamin bahwa pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek efisiensi dan kehematan.
5 . Kurangnya koordinasi antara instansi terkait sehubungan dengan perencanaan kebutuhan barang untuk menghindari kemungkinan terjadinya barang hasil pengadaan tidak dapat dimanfaatkan secara langsung sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Anggaran Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat TA 2005 dan 2006 masing-masing sebesar Rp84.438.508.000,00 dan Rp107.107.255.000,00 dengan Realisasi anggaran untuk TA 2005 (s.d. 31 Desember 2005) dan 2006 (s.d. Nopember 2006) masing-masing sebesar Rp47.877.859.735,00 dan Rp79.707.080.897,00 atau 56,70% dan 74,42% dari anggarannya.
Nilai cakupan pemeriksaan untuk TA 2005 dan 2006 masing-masing sebesar Rp25.807.213.907,00 dan Rp41.435.929.050,00 atau 53,90% dan 51,99% dari realisasi anggarannya sebesar Rp47.877.859.735,00 dan Rp79.707.080.897,00 Nilai temuan pemeriksaan adalah sebesar Rp9.813.902.797,00 atau 14,59% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp67.243.142.957,00 ( Rp25.807.213.907,00 + Rp41.435.929.050,00).
Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai, BPK-RI berpendapat bahwa dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Bidang Kesehatan TA 2005 dan 2006 pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat
7
dan Instansi Terkait di Pontianak menunjukkan bahwa dari Anggaran DIPA TA 2005 dan 2006 telah dialokasikan untuk kegiatan fisik sebesar Rp51.587.277.000,00 dan non fisik sebesar Rp59.386.825.000,00 sehingga menggambarkan bahwa penggunaan dana Dekonsentrasi bidang kesehatan belum searah dengan tujuan penggunaan dana dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimana dana dekonsentrasi digunakan untuk manajemen kesehatan dan dana perbantuan untuk pembangunan fisik dan dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan sebagai berikut:
1. Terdapat Keterlambatan Pembangunan Gedung RSUD Tugas Pembantuan dilingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat tahun 2006 yang belum dikenakan sanksi denda minimal sebesar Rp12.622.500,00 dan kekurangan volume sebesar Rp17.633.043,14 serta pekerjaan tambah kurang tanpa didukung addendum kontrak sebesar Rp62.985.236,32;
2. Terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan barang oleh pelaksana yang belum dikenakan denda atas:
a. Pengadaan peralatan gigi, medis, kesehatan masyarakat dan laboratorium puskesmas pada Program Upaya Kesehatan Masyarakat TA 2005 sebesar Rp44.152.222,00;
b. Pengadaan peralatan kedokteran, kesehatan dan KB pada Program Perbaikan Gizi Masyarakat dan Program Upaya Kesehatan Perorangan TA 2006 RSUD Dr. Rubini Mempawah sebesar Rp2.961.444,00;
3. Kelebihan Pembayaran Jasa Konsultan Tahun 2005 dan 2006 sebesar Rp7.982.500,00;
4. Terdapat Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD dan Puskesmas diwilayah Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat senilai Rp3.406.461.000,00 dalam tahun 2006 berpotensi terlambat penyelesaiannya
5. Hasil pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB, alat kesehatan medis, serta alat kesehatan non medis pada Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat TA. 2005 dan 2006 masing-masing sebesar Rp4.659.160.500,00 dan sebesar Rp1.558.255.000,00 belum dimanfaatkan selama antara 27 hari sampai dengan satu tahun.
6. Terdapat pengadaan Peralatan TV Kabel Indovision sebesar Rp41.689.351,24 tidak memberikan manfaat bagi dukungan pelayanan medis di RSUD Soedarso Pontianak.
Berkaitan dengan permasalahan tersebut diatas, BPK-RI telah memberikan saran-saran perbaikan untuk menjadi perhatian dan ditindak lanjuti oleh pihak-pihak terkait yang dapat dilihat pada bagian berikut dari laporan ini.
Jakarta, Pebruari 2007 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA Penanggung Jawab Pemeriksaan,
Barlean Suwondo NIP. 240001894
8
BAB I
PENDAHULUAN
1. Dasar Hukum Pemeriksaan
a. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
b. Undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Tujuan Pemeriksaan
Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Dekonsentrasi Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2005 dan 2006 pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan instansi terkait di Pontianak merupakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu untuk mengetahui apakah:
a. Sistem Pengendalian Intern entitas tersebut, atas laporan keuangan dan terhadap pengamanan atas kekayaan, telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai;
b. Keuangan yang dikuasai telah ditatausahakan dan dipertanggungjawabkan secara tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta informasi keuangan telah disajikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
c. Pelaksanaan kegiatan, meliputi pengadaan barang dan jasa serta pemborongan pekerjaan (fisik, non fisik) telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan memenuhi prinsip kehematan dan efektivitas;
3. Sasaran Pemeriksaan
Sasaran pemeriksaan lebih ditekankan kepada:
a. Perencanaan teknis (penyusunan program dan rencana kerja);
b. Pelaksanaan anggaran dan kegiatan fisik berupa pengadaan barang dan jasa atau pemborongan pekerjaan. Kegiatan non fisik berupa pelatihan, penyuluhan dan penyebaran informasi;
c. Pengendalian dan evaluasi atas pertanggungjawaban keuangan dan fisik pekerjaan;
d. Pencapaian target dan pemanfaatan hasil kegiatan.
4. Metodologi Pemeriksaan
Pemeriksaan dilakukan dengan cara melakukan:
a. Pengujian terhadap unsur-unsur dalam SPI, untuk selanjutnya dikembangkan baik secara kualitatif dan kuantitatif;
b. Uji petik atas pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan serta pertanggungjawabannya;
9
c. Wawancara/konfirmasi kepada pejabat-pejabat pelaksana dan instansi terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
5. Jangka waktu pemeriksaan
Sesuai Surat Tugas No.124/ST/V-XIII.3/11/2006 tanggal 10 Nopember 2006, pemeriksaan dilakukan selama 30 hari kalender, mulai tanggal 20 Nopember sampai dengan 19 Desember 2006.
6. Obyek Pemeriksaan
Pemeriksaan dilaksanakan terhadap Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola Dana Dekonsentrasi Bidang Kesehatan. Anggaran yang diperiksa adalah anggaran Dekonsentrasi yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2005 dan 2006. Alokasi anggaran Dekonsentrasi untuk Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat masing-masing TA 2005 sebesar Rp84.438.508.000,00 terdiri dari 17 program melalui satu DIPA dengan realisasi s.d. 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp47.877.859.735,00. Sedangkan DIPA TA 2006 sebesar Rp107.107.255.000,00 terdiri dari 17 program dengan realisasi sampai dengan 30 Nopember 2006 adalah sebesar Rp79.707.080.897,00, dengan rincian sebagai berikut:
No Jenis Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) A TA 2005 (s.d. 31 Desember 2005 ) DIPA No: 062.0/24-01.1/IV/2005 Tgl. 1
Januari 2005
1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
500.000.000
488.425.595
2. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
1.017.273.000
553.074.285
3. Program Upaya Kesehatan Mayarakat 14.493.976.000 13.915.279.000 4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.984.523.000 1.389.943.000 5. Program Upaya Kesehatan Perorangan 57.421.400.000 27.237.140.173 6. Program Upaya Kesehatan Perorangan
(luncuran 2006)
-
- 7. Program Lingkungan Kesehatan 350.000.000 296.320.000 8. Program pencegahan dan Pemberantasan
penyakit menular
1.500.000.000
1.004.499.807 9. Program Lingkungan Kesehatan (ADB) 1.250.000.000 - 10. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 229.000.000 162.850.000 11. Program Penelitian dan Pengembangan
Kesehatan
-
- 12. Program Sumber Daya Kesehatan 770.000.000 682.825.875 13. Program Sumber Daya Kesehatan PHP 4.922.336.000 2.147.502.000 14 Program Upaya Kesehatan Perorangan (RSJ
Pontianak)
-
- 15 Program Upaya Kesehatan Perorangan (RS
Kusta Alverno Singkawang)
-
- 16 Program Upaya Kesehatan Perorangan (Lab.
Kesehatan Pontianak)
-
- 17 Program Upaya Kesehatan Perorangan (RSDS
Pontianak)
-
-
Jumlah TA 2005 84.438.508.000,00 47.877.859.735,00
10
B. DIPA 2006 (s.d Nopember 2006) 1. Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.151.000.000
548.559.500 2. Program Kebijakan dan Manajemen
Pembangunan Kesehatan
4.765.783.000
1.210.925.318 3. Program Upaya Kesehatan Mayarakat 22.085.053.000 17.902.738.000 4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 14.979.117.000 13.003.449.475 5. Program Upaya Kesehatan Perorangan 938.300.000 759.911.050 6. Program Upaya Kesehatan Perorangan
(luncuran 2006)
29.839.907.000
29.501.583.897 7. Program Lingkungan Kesehatan 570.000.000 401.504.300 8. Program pencegahan dan Pemberantasan
penyakit menular
7.179.865.000
4.823.705.000 9. Program Lingkungan Kesehatan (ADB) 8.538.360.000 300.000 10. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.173.210.000 1.123.776.000 11. Program Penelitian dan Pengembangan
Kesehatan
200.000.000
40.469.500 12. Program Sumber Daya Kesehatan 1.330.767.000 1.142.660.400 13. Program Sumber Daya Kesehatan PHP 6.605.893.000 2.918.197.407 14. Program Upaya Kesehatan Perorangan (RSJ
Pontianak)
1.000.000.000
142.658.000 15. Program Upaya Kesehatan Perorangan (RS
Kusta Alverno Singkawang)
1.000.000.000
603.612.350 16. Program Upaya Kesehatan Perorangan (Lab.
Kesehatan Pontianak)
750.000.000
736.030.700 17. Program Upaya Kesehatan Perorangan (RSDS
Pontianak)
5.000.000.000 4.847.000.000 Jumlah TA 2006 107.107.255.000 79.707.080.897
Penentuan cakupan pemeriksaan (audit coverage) atas dana Dekonsentrasi dan Dana Pembantuan Bidang Kesehatan pada Provinsi Kalimantan Barat TA 2005 dan 2006 dilakukan secara uji petik pada 4 dan 6 kegiatan bagian program, karena keterbatasan waktu pemeriksaan dan lokasi proyek tersebar disetiap kabupaten/kota dan RSU/RSUD pada wilayah Provinsi Kalimantan Barat, sehingga tidak seluruh bagian program dapat diperiksa. Nilai cakupan pemeriksaan untuk TA 2005 dan 2006 masing-masing sebesar Rp25.807.213.907 dan Rp41.435.929.050 atau 59,30% dan 58,49% dari realisasi anggarannya sebesar Rp43.546.861.980 dan Rp70.838.387.422 atau 51,99% dan 53,90% dari realisasi anggaran dana dekonsentrasi sebesar Rp47.877.859.735,00 dan Rp79.707.080.897,00. Rincian anggaran realisasi dan nilai bagian program yang diperiksa adalah sebagai berikut :
11
Nilai 6 (enam) temuan pemeriksaan adalah sebesar Rp9.813.902.797,00 atau 14,59% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp67.243.142.957,00, yang terdiri dari 3 (tiga) temuan merupakan penyimpangan terhadap kriteria/peraturan yang telah ditetapkan sebesar Rp85.351.709,00, dan 3 (tiga) temuan merupakan kelemahan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya program yang direncanakan sebesar Rp9.665.565.851,00.
No Jenis Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Nilai Diperiksa % A TA 2005 (s.d. 31 Desember ) DIPA No: 062.0/24-01.1/IV/2005
Tgl. 1 Januari 2005
1 Program Upaya Kesehatan Mayarakat 14.493.976.000 13.915.279.000 96 6.774.814.100 48,50 2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.984.523.000 1.389.943.000 70 1.389.943.000 100 3. Program Upaya Kesehatan
Perorangan
57.421.400.000
27.237.140.173
47,40
16.637.957.000
61,10 4. Program pencegahan dan
Pemberantasan penyakit menular
1.500.000.000
1.004.499.807
67
1.004.499.807
100 Jumlah TA 2005 75.399.899.000 43.546.861.980 57,80 25.807.213.907 59,30
B. DIPA 2006 1 Program Upaya Kesehatan Mayarakat 22.085.053.000 17.902.738.000 81,10 1.676.500.000 9,40 2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 14.979.117.000 13.003.449.475 86,80 985.680.000 7,60 3. Program Upaya Kesehatan
Perorangan
938.300.000
759.911.050
81
759.911.050
100 4. Program Upaya Kesehatan
Perorangan (luncuran 2006)
29.839.907.000
29.501.583.897
98,90
28.343.133.000
96,10 5. Program pencegahan dan
Pemberantasan penyakit menular
7.179.865.000
4.823.705.000
67,20
4.823.705.000
100 6. Program Upaya Kesehatan
Perorangan (RSDS Pontianak)
5.000.000.000
4.847.000.000
96,90
4.847.000.000
100 Jumlah TA 2006 80.022.242.000 70.838.387.422 88,50 41.435.929.050 58,50
12
BAB II URAIAN HASIL PEMERIKSAAN
A. Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern
Pengujian terhadap sistem pengendalian intern pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat yang meliputi organisasi, kebijaksanaan, perencanaan, prosedur kerja, pencatatan/sistem akuntansi, pelaporan, personalia, dan pengawasan intern menunjukan hal-hal sebagai berikut:
1 . Organisasi
Dalam rangka pelaksanaan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, telah dibentuk:
a. Organisasi pelaksanaan anggaran dekonsentrasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2005 dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI tanggal 2 Mei 2005 Nomor : 670/Menkes/SK/V/2005 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (Pembuat Komitmen), Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran, dan Bendahara Pengeluaran dilingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2005, yaitu terdiri dari:
1) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, dijabat oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
2) Pejabat Penandatangan SPM, dijabat oleh Kepala Sub Dinas Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
3) Pejabat Penguji SPM, dijabat oleh Staf Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
4) Bendahara Pengeluaran, dijabat oleh Staf Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
5) Pejabat Pembuat Komitmen Program Upaya Kesehatan Perorangan, dijabat oleh Kepala Seksi Kesehatan Dasar Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
6) Pejabat Pembuat Komitmen Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dijabat oleh Kepala Seksi Kaji Terap dan Diklat Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
7) Pejabat Pembuat Komitmen Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, dijabat oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
8) Pejabat Pembuat Komitmen Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, dijabat oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sub Dinas Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
13
9) Pejabat Pembuat Komitmen Program Upaya Kesehatan Perorangan (RSDS Pontianak), dijabat oleh Kepala Seksi Rujukan dan Penunjang Medik Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
10) Pejabat Pembuat Komitmen Program Sumber Daya Kesehatan, dijabat oleh Kepala Sub Dinas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
b. Organisasi pelaksanaan anggaran dekonsentrasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2006 dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat tanggal 26 Januari 2006 Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (Pembuat Komitmen), Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran, dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Dekonsentrasi) Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006, yaitu terdiri dari:
1) Kuasa Pengguna Anggaran, dijabat oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
2) Pejabat Penerbit SPM, dijabat oleh Kepala Bidang Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
3) Pejabat Penguji SPM, dijabat oleh Staf Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
4) Pejabat Pembuat Komitmen Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dijabat oleh Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
5) Pejabat Pembuat Komitmen Program Perbaikan Gizi Masyarakat, dijabat oleh Kepala Seksi Perbaikan Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
6) Pejabat Pembuat Komitmen Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, dijabat oleh Kepala Seksi Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
7) Pejabat Pembuat Komitmen Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, dijabat oleh Kepala Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
8) Pejabat Pembuat Komitmen Program Lingkungan Sehat, dijabat oleh Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
9) Pejabat Pembuat Komitmen Program Sumber Daya Kesehatan, dijabat oleh Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
10) Pejabat Pembuat Komitmen Program Program Sumber Daya Kesehatan, dijabat oleh Finance Officer Sekretariat HWS Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
14
11) Pejabat Pembuat Komitmen Program Upaya Kesehatan Perorangan, dijabat oleh Kepala Seksi Ibu dan Anak Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
12) Pejabat Pembuat Komitmen Program Lingkungan Sehat, dijabat oleh Kepala Seksi Lingkungan Sehat Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
13) Pejabat Pembuat Komitmen Program Upaya Kesehatan Perorangan, dijabat oleh Kepala Seksi Kesehatan Khusus Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat ;
14) Bendahara Pengeluaran Program Kegiatan Dekonsentrasi, dijabat oleh staff dimasing-masing Pembuat Komitmen pada program yang bersangkutan;
Selain organisasi KPA dan perangkat dibawahnya, maka untuk menunjang pelaksanaan anggaran Dekonsentrasi TA. 2005, telah dibentuk Panitia Pengadaan, dan Panitia Penerima/Pemeriksa Barang dan Jasa pada masing-masing satuan kerja dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, termasuk untuk anggaran tugas pembantuan dibentuk dan dilaksanakan pada masing-masing Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dan RSUD. Surat Keputusan Panitia Penerima/Pemeriksa Barang dan Jasa dikeluarkan oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota dan RSUD.
2 . Kebijakan
Dalam pelaksanaan anggaran dekonsentasi, terdapat kebijakan penting berkaitan dengan kegiatan pada Program Perbaikan Gizi berupa pengadaan Makanan Penambah ASI (MP ASI) yang pelaksanaannya diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk lebih mengefisienkan proses pelaksanaan anggaran kegiatan tersebut, maka Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat mengambil kebijakan untuk menguasakan sebagian dana yang tertuang dalam DIPA Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dalam bentuk penerbitan Surat Kuasa Penggunaan Anggaran (SKPA) dengan berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 07/PB/2005 tentang Surat Kuasa Penggunaan Anggaran (SKPA).
Berkaitan dengan kebijakan di bidang pengadan barang/jasa, tim pemeriksa BPK-RI masih melihat adanya kelemahan yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa tahun 2005 dan 2006 yaitu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) belum menetapkan kebijakan umum berkaitan dengan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan, hal ini dapat dilihat dalam penentuan prosentase keuntungan bagi penyedia barang/jasa dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan penentuan metode evaluasi penawaran atas pengadaan barang yang sejenis yang disusun oleh Panitia Pengadaan belum dilakukan secara seragam antara satu tim Panitia Pengadaan yang satu dengan tim Panitia Pengadaan yang lain;
3 . Perencanaan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dekonsentrasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat disusun berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang proses penyusunan dan pembahasannya dilakukan secara berjenjang mulai dari unit satuan kerja terkecil sampai pada tingkat Biro Perencanaan dan Anggaran Departemen Kesehatan dan
15
Departemen Keuangan. Dalam proses penyusunan rencana kebutuhan barang yang anggarannya tertuang dalam DIPA, tim pemeriksa BPK-RI menilai masih kurangnya koordinasi antara instansi terkait hal ini dapat dilihat salah satu contohnya dari hasil pengadaan alat kedokteran untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang belum dimanfaatkan karena belum siapnya sarana dan prasarana tempat/ruang dan atau tenaga untuk mengoperasikan alat tersebut di RSUD dan tempat penyimpanan sementara barang hasil pengadaan ditempat yang kondisinya tidak memadai yang dapat menimbulkan potensi hilang atau rusaknya barang tersebut.
4 . Prosedur Kerja
Masih terlihat adanya kelemahan dalam prosedur kerja yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa, terutama yang berhubungan dengan prosedur penerimaan dan pemeriksaan untuk barang-barang yang akan diserahkan kepada Puskesmas sebagai pengguna barang hasil pengadaan. Dalam pengadaan barang yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, terdapat beberapa kontrak pengadaan yang tempat penyerahannya adalah pada Puskesmas (franco Puskemas), akan tetapi Panitia Penerimaan dan Pemeriksaan Barang berada pada tingkat Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat tidak berada pada tingkat Puskesmas. Kondisi ini dapat menimbulkan risiko barang yang diterima oleh Puskesmas tidak sesuai dengan yang disepakati dalam kontrak karena terdapat kemungkinan barang yang pada saat diterima dan diperiksa oleh Panitia Penerimaan dan Pemeriksaan Barang dalam kondisi baik dan lengkap namun pada saat penyerahan ke Puskesmas barang tersebut ditukar dengan barang lainnya dengan kondisi dan jumlah yang berbeda dengan yang diserahkan dan diperiksa oleh Panitia Penerimaan dan Pemeriksaan Barang.
5 . Pencatatan
Pembukuan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran, belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan belum memperhatikan pembagian volume pekerjaan yang dapat menghindari risiko terjadinya kesalahan pencatatan pada Buku Kas Umum (BKU). Untuk mengelola Uang Persediaan, telah ditunjuk beberapa personel yang diserahi tanggung jawab sebagai Pemegang Uang Muka (PUM) pada masing-masing program yang bertanggungjawab secara langsung kepada Bendahara Pengeluaran. Namun demikian, untuk bukti pengeluaran yang dilaksakan oleh PUM seluruhnya dibukukan kembali oleh Bendahara Pengeluaran sehingga volume pekerjaan yang ditangani oleh Bendahara Pengeluaran menjadi besar dan dapat menimbulkan risiko terjadinya kesalahan pencatatan pada BKU. Disamping hal tersebut, berkaitan dengan proses pencatatan masih terdapat kelemahan terutama yang berkaitan dengan risiko terjadinya realisasi belanja yang melebihi pagu anggaran per-Program, per-Kegiatan, per-Subkegiatan, maupun per-MAK yang tercantum dalam DIPA. Resiko ini mungkin terjadi karena pada masing-masing Bendahara Pengeluaran maupun Pejabat Penerbit SPM belum melakukan pencatatan realisasi belanja per-Program, per-Kegiatan, per-Sub kegiatan, maupun per-MAK dalam suatu Kartu Pengawasan Kredit Anggaran yang berfungsi sebagai kontrol terhadap belanja-belanja yang telah direalisasikan. Pencatatan yang dilakukan pada Bendahara Pengeluaran
16
selama ini hanya terbatas pada pencatatan keluar masuknya uang pada BKU yang semata-mata hanya berfungsi sebagai kontrol terhadap jumlah uang yang menjadi tanggungjawab Bendahara Pengeluaran namun belum dapat dijadikan alat kontrol terhadap pagu anggaran.
6 . Pelaporan
Realisasi belanja dana dekonsentrasi/tugas pembantuan dan aset hasil pengadaan yang sumber dananya berasal dari dana dekonsentrasi belum dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Belum dilaporkannya realisasi belanja dana dekonsentrasi/tugas pembantuan dan aset hasil pengadaan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan disebabkan unit akuntansi yang menangani Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) masih belum dibentuk secara formal. Selain itu, pada tingkat yang lebih tinggi juga belum dibentuk Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dekonsentrasi/tugas pembantuan sebagai koordinator pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan untuk seluruh UAKPA yang berada pada Provinsi Kalimantan Barat.
7 . Personalia
Pejabat yang ditunjuk sebagai Panitia Pengadaan dan Panitia Peneriman dan Pemeriksaan Barang belum sepenuhnya mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yaitu belum memenuhi sesuai dengan persyaratan pemahaman terhadap jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia/pejabat pengadaan yang bersangkutan. Kondisi ini terlihat khususnya dalam proses pengadaan jasa pembangunan dan renovasi Puskesmas dimana dalam struktur Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan tidak ada seorangpun yang sepenuhnya memahami substansi pekerjaan yang ditenderkan, yaitu bidang konstruksi bangunan.
8 . Pengawasan Intern
Pengawasan intern terhadap pelaksanaan anggaran pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat selama ini secara rutin dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah (Bawasda) dan Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan.
17
B. TEMUAN PEMERIKSAAN (02) Penyimpangan terhadap kriteria/peraturan yang telah ditetapkan 1 . (02.06.01) Terdapat Keterlambatan penyelesaian pembangunan Gedung RSUD Tugas
Pembantuan dilingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat tahun 2006 dan belum dikenakan denda minimal sebesar Rp12.622.500,00 dan terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp17.633.043,14 serta pekerjaan tambah kurang tanpa didukung addendum kontrak sebesar Rp62.985.236,32.
Pada tahun 2006 telah dilakukan pembangunan gedung untuk fasilitas kesehatan yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan di lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat. Dalam Pelaksanaannya terdapat permasalahan yaitu: a. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam
kontrak, dan belum dikenakan denda minimal sebesar Rp12.622.500,00 pada RSUD Dr. Rubini Mempawah.
b. Kekurangan volume pekerjaan dibanding kontrak sebesar Rp17.633.043,14 yang terdapat pada RSUD Dr. Rubini Mempawah dan RSUD Skadau.
c. Pekerjaan Tambah Kurang tanpa didukung dengan Addendum Kontrak sebesar Rp62.985.236,32 yang terdapat pada RSUD Dr. Rubini Mempawah.
Uraian permasalahan di atas adalah sebagai berikut:
a. Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit Dr. Rubini Mempawah terlambat dari jadwal yang diperjanjikan dan belum dikenakan denda keterlambatan minimal Rp12.622.500,00 dan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp10.891.601,14 serta terdapat pekerjaan tambah kurang senilai Rp62.985.236,32 yang tidak didukung dengan addendum kontrak.
Pada Tahun Anggaran 2006, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dokter Rubini Mempawah telah melaksanakan pekerjaan berupa pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) senilai Rp742.500.000,00. Untuk melaksanakan pekerjaan ini telah ditunjuk CV Siliwangi melalui proses lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibuatkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) nomor 440/88/PUKP/RSDR/2006 tanggal 16 Agustus 2006, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender, terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2006, dan masa pemeliharaan selama 90 hari kalender terhitung mulai saat pekerjaan dinyatakan selesai 100%. Pembayaran telah dilaksanakan berupa uang muka sebesar Rp222.750.000,00 atau 30% dari nilai kontrak sesuai SPM nomor 00011/RSDR/UKP tanggal 29 Agustus 2006 dan SP2D nomor 612210D/042/112 tanggal 8 September 2006, setelah menyerahkan Jaminan Uang Muka sebesar Rp222.750.000,00 dari PT Asuransi Himalaya Pelindung, Bond nomor PST. 0680/2006.8345KB, yang berlaku mulai tanggal 16 Agustus sampai dengan 14 Nopember 2006. Berdasarkan hasil pengecekan fisik oleh Tim BPK-RI di lapangan pada tanggal 29 Nopember 2006, diketahui hal-hal berikut : 1) Pekerjaan belum selesai dilaksanakan oleh kontraktor sampai dengan tanggal 29
Nopember 2006, pekerjaan sudah terlambat selama 17 (tujuh belas) hari. Sesuai laporan mingguan kemajuan pekerjaan oleh Konsultan Pengawas, sampai dengan minggu ke-12 (dua belas) atau periode tanggal 30 Oktober sampai dengan 4 Nopember 2006, pekerjaan baru selesai 61,322%. Laporan mingguan kemajuan pekerjaan setelah minggu ke-12 belum disusun oleh Konsultan Pengawas. Berdasarkan kontrak pasal 5 mengenai jangka waktu pelaksanaan, dan pasal 15
18
mengenai sanksi/denda, kontraktor dapat dikenakan denda keterlambatan minimal sebesar Rp12.622.500,00 (1 0/00 x Rp742.500.000,00 x 17).
2) Terdapat pekerjaan tambah kurang senilai Rp62.985.236,32 yang dilaksanakan tanpa addendum kontrak, dengan rincian sebagai berikut :
No. Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak Awal (Rp)
Nilai Pekerjaan Tambah (Rp)
Nilai Pekerjaan Kurang (Rp)
Nilai Akhir (tanpa addendum) (Rp)
1 Pek. Pendahuluan 23.319.683,78 - 3.447.075,00 19.872.608,78 2 Pek. Bak Kontrol 32.695.148,22 - - 32.695.148,22 3 Pek. Bak Penampungan 48.495.561,64 - - 48.495.561,64 4 Pek. Bak Pengurai
Anaerob 100.018.537,90 - - 100.018.537,90
5 Pek. Bak Up Flow Filter 150.693.007,54 - - 150.693.007,54 6 Pek. Bak Khlorinasi 5.011.535,12 - - 5.011.535,12 7 Pek. Bak Stabilisasi 28.063.653,24 - - 28.063.653,24 8 Pek. Bak Indikator 28.664.112,97 - - 28.664.112,97 9 Pek. Rumah Pompa 19.130.349,84 - - 19.130.349,84 10 Pek. Bak Air 31.704.799,98 - 31.704.799,98 - 11 Pek. Tower Air 7.756.048,55 - 7.756.048,55 - 12 Pek. Bak Penggelontor 5.785.323,81 7.040.637,11 - 12.825.960,92 13 Pek. Septic Tank 6.292.312,40 32.349.813,48 - 38.642.125,88 14 Pek. Bak Kontrol Septic
Tank 1.878.231,75 16.904.085,72 - 18.782.317,47
15 Pek. Pemasangan Pipa 106.762.993,52 - 16.077.289,94 90.685.703,59 16 Pek.Listrik 74.879.400,00 - - 74.879.400,00 17 Pek. Lain-lain 4.000.000,00 6.690.700,00 4.000.000,00 6.690.700,00 Jumlah 675.150.700,26 62.985.236,32 62.985.213,47 675.150.723,11
3) Terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp10.891.601,14.
Pada pekerjaan pembuatan plat atas Bak Pengurai Anaerob dan Bak Up Flow Filter, ketebalan plat atas yang seharusnya 15 cm, dikerjakan antara 5 s/d 10 cm, karena ketebalannya bervariasi, diambil rata-rata ketebalannya 10 cm. Dengan demikian terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 2,499 M3 senilai Rp10.891.601,14, dengan rincian:
No. Uraian Harga per M3
Volume (M3) Kekurangan Pekejaan
(Rp) RAB Cek Fisik Selisih (Rp) 1 Bak Pengurai
Anaerob
a. Plat Atas I 3.989.017,67 1,350 0,900 0,450 1.795.057,95 b. Plat Atas II 5.017.765,78 1,150 0,767 0,383 1.923.476,88 Sub Jumlah 2,500 1,667 0,833 3.718.534,83 2 Bak Up Flow
Filter
a. Plat Atas I 3.989.017,67 3,465 2,310 1,155 4.607.315,41 b. Plat Atas II 5.017.765,78 1,534 1,023 0,511 2.565.750,90 Sub Jumlah 4,999 3,333 1,666 7.173.066,31 Jumlah 7,499 5,000 2,499 10.891.601,14
b. Terdapat kekurangan volume pekerjaan lantai cor beton tumbuk pada pembangunan IGD
RSUD Sekadau senilai Rp6.741.442,00 dan pekerjaan yang belum selesai senilai Rp138.370.132,02.
Pada TA 2006 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sekadau
melaksanakan pekerjaan pembangunan Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD.
Berdasarkan DIPA Proyek Pembangunan IGD RSUD Sekadau TA 2006 Kabupaten
19
Sekadau Nomor: 1542.0/02404.1/-/2006 tanggal 31 Desember 2005 yang sumber
dananya berasal dari Tugas Pembantuan (APBN) TA 2006. Untuk melaksanakan
pekerjaan ini telah ditunjuk CV. Kalimas Indah melalui proses pelelangan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan dibuatkan Kontrak/Surat Perjanjian Kerja
No.027/936/Dinkes Kb-A tanggal 22 September 2006 dengan nilai sebesar
Rp.438.000.000,00, jangka waktu pekerjaan selama 90 hari (sembilan puluh) kalender
terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK) dan harus sudah
diserahterimakan untuk pertama kali paling lambat pada tanggal 20 Desember 2006.
Pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen kontrak pekerjaan diketahui bahwa tidak
dicantumkan ketentuan yang mengatur mengenai jaminan uang muka pekerjaan sebesar
30% dari nilai kontrak atau sebesar Rp131.400.000,00,Rencana Anggaran Biaya (RAB),
Asbuiltdrawings dan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) serta bukti publikasi.
Berdasarkan SPM No.00002RSUD Sekadau tanggal 26-09-2006 telah dibayarkan uang
muka 30% atau sebesar Rp117.065.454,00 tanpa melampirkan jaminan pelaksanaan.
Hasil pemeriksaan cek fisik pekerjaan pada tanggal 9 Desember bersama Staf RSUD
Sekadau, Rekanan CV Kalimas Indah dan Konsultan Pengawas diketahui bahwa:
1) Terdapat kekurangan volume pekerjaan lantai beton tumbuk senilai Rp6.741.442,00 yaitu didalam kontrak dan gambar seharusnya ketebalan 12 cm, tetapi realisasi ketebalan hanya 6 cm dengan rincian perhitungan sebagai berikut;
Menurut Kontrak Hasil Cek Fisik Volume
(m) Harga Satuan
(Rp) Jumlah
(Rp) Volume
(m) Harga Satuan
(Rp) Jumlah
(Rp) Selisih kurang
(Rp) 22,03 688.605,00 15.169.968,15 12,24 688.605,00 8.428.525,2 6.741.442,95
2) Masih terdapat pekerjaan yang belum dilaksanakan senilai Rp138.370.132,02
dengan rincian sebagai berikut: No Uraian Pekerjaan Jumlah (Rp) I Pek. Lantai,Dinding, Plafond 60.259.854,68 II Pek. Pintu,Jendela, Ventilasi 11.161.060,38 III Pek. Pengunci dan penggantung 3.118.000,00 IV Pek. Instalasi Listrik 7.982.500,00 V Pek. Pengecatan 19.028.829,46 VI Pek.lain-lain 36.819.887,50 Jumlah keseluruhan 138.370.132,02
Hal tersebut di atas tidak sesuai dengan :
a. Surat Perjanjian Kontrak Nomor 440/88/PUKP/RSDR/2006 antara Pejabat Pembuat
Komitmen PUK Perorangan Satker RSUD Dr. Rubini Mempawah dengan CV. Siliwangi
tanggal 16 Agustus 2006 pasal 5 ayat 1 yang menetapkan bahwa lama waktu
penyelesaian pekerjaan adalah selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai
tanggal 16 Agustus 2006 hingga selambat-lambatnya tanggal 13 Nopember 2006, dan
Pasal 15 ayat 2 yang menetapkan bahwa jika pihak kedua tidak dapat menyelesaikan
pekerjaan pemborongan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang tercantum dalam
20
pasal perjanjian ini, maka setiap hari keterlambatan Pihak Kedua wajib membayar denda
keterlambatan sebesar satu perseribu dari biaya pekerjaan borongan. Oleh karena
ketentuan surat perjanjian tersebut, seharusnya CV. Siliwangi dikenakan denda
kelambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp12.622.500,00.
b. Surat Perjanjian Kontrak Nomor 027/936/Dinkes Kb-A tanggal 22 September 2006
antara Pejabat Pembuat Komitmen PUK Perorangan Satker RSUD Sekadau Kabaputen
Sekadau dengan CV. Kalimas Indah Pasal 3 huruf A angka 2 yang mengatur bahwa
untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan berlaku dan mengingat gambar, bestek,
dan gambar-gambar detil, termasuk-termasuk gambar-gambar detil yang harus
diselenggarakan/diselesaikan oleh Pihak Kedua
c. Surat Perjanjian Kontrak Nomor 440/88/PUKP/RSDR/2006 antara Pejabat Pembuat
Komitmen PUK Perorangan Satker RSUD Dr. Rubini Mempawah dengan CV. Siliwangi
tanggal 16 Agustus 2006 antara lain menetapkan bahwa perubahan yang merupakan
penambahan atau pengurangan pekerjaan hanya dianggap sah sesudah mendapat
persetujuan tertulis dari Pihak Pertama dengan menyebutkan jenis, volume, dan rincian
pekerjaan secara jelas. Pelaksanaan atau penyelesaian pekerjaan tersebut akan diatur
dalam Addendum kontrak yang tidak terpisahkan.
Hal ini mengakibatkan :
a. Pihak RSUD Dr. Rubini tidak dapat segera memanfaatkan instalasi pengolahan air
limbah sesuai rencana, dan tidak diperoleh penerimaan negara atas denda keterlambatan
minimal sebesar Rp12.622.500,00 (1 0/00 x Rp742.500.000,00 x 17) yang belum dipungut
dari CV. Siliwangi.
b. Kerugian negara atas kekurangan pekerjaan minimal senilai Rp17.633.043,14 pada
RSUD Dr. Rubini Mempawah dan RSUD Skadau.
c. Adanya pekerjaan tambah kurang yang dilaksanakan tanpa addendum kontrak berakibat
sulit dipertanggungjawakan secara legal dan apabila terjadi cedera janji (wanprestasi)
akan mengalamai kendala dalam penyelesaiannya.
Hal ini disebabkan :
a. CV. Siliwangi dan CV. Kalimas Indah lalai dalam melaksanakan pekerjaan dan adanya
itikad tidak baik dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai kontrak.
b. Konsultan Pengawas tidak menjalankan tugas serta kewajiban sesuai fungsinya.
c. Pejabat Pembuat Komitmen tidak cermat dalam menilai hasil pekerjaan yang dilakukan
rekanan.
d. Perencanaan serta Pengawasan yang dilakukan oleh instansi Tehnis tidak optimal.
Terhadap permasalahan diatas :
21
a. Pihak Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Dr. Rubini Mempawah menjelaskan hal-hal
sebagai berikut:
1) Keterlambatan pekerjaan oleh pihak kontraktor akan dikenakan denda sesuai dengan
ketentuan kontrak dan akan disetorkan ke Kas Negara.
2) Addendum kontrak dalam proses pembuatan dan persetujuan direktur RSUD Dr.
Rubini Mempawah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
3) Nilai kekurangan volume pekerjaan pada pembuatan plat atas bak pengurai anaerob
dan bak up flow filter pada proyek Instalasi Pengolahan Limbah telah ditambah
ketebalannya oleh kontraktor pelaksana sesuai dengan volume pekerjaan yang
tercantum dalam kontrak/SPK setebal 15 cm.
b. Pihak Dinas Kesehatan RSUD Sekadau menyatakan Kekurangan Volume pekerjaan
lantai beton bertulang camp 1:3:5 tebal 6 cm yang seharusnya 12 cm akan dialokasikan
pada pekerjaan tambahan berupa pengadaan dan pemasangan 2 (dua) unit AC ¾ PK.
.
BPK RI menyarankan kepada Menteri Kesehatan agar meminta kepada Gubernur Provinsi
Kalimantan Barat untuk, memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan
Barat untuk :
a. Menarik denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah
kepada CV. Siliwangi sebesar Rp Rp12.622.500,00 untuk kemudian disetorkan ke Kas
Negara dan bukti setor disampaikan ke BPK-RI.
b. Memperhitungkan nilai pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan cor beton
tumbuk pada proyek pembangunan IGD RSUD Sekadau dari CV.Kalimas Indah senilai
Rp6.741.442,00 sesuai dengan prestasi pekerjaan dan bukti realisasi pembayaran
disampaikan kepada BPK-RI.
c. Perubahan kontrak atas pekerjaan tambah kurang pada kontrak pekerjaan pembangunan
IPAL RS Dr. Rubini Mempawah dengan CV. Siliwangi dibuatkan addendumnya dan
copy addendum disampaikan kepada BPK-RI.
d. Pejabat Pembuat Komitmen dan Ketua Panitia Pengadaan barang yang lalai dalam
melaksanakan tugasnya diberikan sanksi administrative sesuai ketentuan kepegawaian.
2 . (02.06.02) Denda keterlambatan atas pengadaan peralatan kesehatan dan peralatan
laboratorium untuk puskesmas dan RSUD TA. 2005 dan 2006 belum dipungut sebesar Rp44.152.222,00 dan Rp2.961.444,00
Dalam TA 2005 dan 2006 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat telah
mengadakan peralatan kesehatan dan peralatan laboratorium untuk puskesmas dan RSUD.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim BPK-RI atas dokumen, konfirmasi dan cek fisik hasil
pelaksanaan pengadaan alat tersebut, diketahui terdapat keterlambatan penyelesaian
22
pekerjaan oleh rekanan akan tetapi tidak dikenakan denda pada TA 2005 sebesar
Rp44.152.222,00 dan TA 2006 sebesar Rp2.961.444,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Tahun Anggaran 2005
Dalam TA 2005 Program Obat dan Perbekalan, Upaya Kesehatan Masyarakat dan
Perbaikan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat
melakukan pengadaan peralatan gigi, medis, kesehatan masyarakat dan peralatan
laboratorium puskesmas.
Penunjukan Rekanan dalam pengadaan peralatan kesehatan tersebut dilaksanakan
dengan cara pelelangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan uraian sebagai
berikut :
1) Pengadaan peralatan gigi puskesmas, medis puskesmas dan kesehatan masyarakat
senilai Rp4.217.436.600,00 dilakukan dengan cara pelelangan umum yang diikuti
oleh 9 (sembilan) rekanan. Berdasarkan keputusan Pejabat Yang Diberi Kewenangan
Untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Mengeluarkan Anggaran Belanja
No. 445/350A/YANKES/B/UKM/2005 tanggal 28 Oktober 2005, PT. Tritunggal
Maju Bersama (PT. TMB) ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan kontrak No.
445/415/YANKES/PUK/B/2005 tanggal 16 Nopember 2005 dan Surat Perintah
Mulai Kerja (SPMK) No. 445/473/YANKES/PUK/B/2005 tanggal 17 Nopember
2005. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 45 (empat puluh lima) hari
kalender, terhitung sejak tanggal 17 Nopember sampai dengan 31 Desember 2005.
Pekerjaan pengadaan peralatan gigi puskesmas, medis puskesmas dan kesehatan
masyarakat telah selesai dikerjakan dan telah diserahterimakan, sesuai Berita Acara
Penerimaan dan Pemeriksaan Barang No. 095/2158/TU-C tanggal 19 Desember
2005 dan telah dibayar secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
a) SPM No. 00356/DINKES/UKM tanggal 07 Desember 2005 sebesar
Rp843.487.320,00.
b) SPM No. 00503/DINKES/UKM tanggal 20 Desember 2005 sebesar
Rp2.741.333.790,00.
c) SPM No. 00028/DINKES/UKM tanggal 19 April 2006 sebesar
Rp632.615.490,00.
Dari hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik serta konfirmasi
pada penerima barang di lokasi oleh tim tanggal 29 Nopember sampai dengan 06
Desember 2006 diketahui bahwa terdapat peralatan kesehatan yang seharusnya
diterima paling lambat tanggal 31 Desember 2005 ternyata terlambat diterima pada
23
kantor Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan puskesmas antara 32 s.d. 83 hari. Atas
keterlambatan tersebut rekanan belum dikenakan sanksi denda sebesar
Rp38.528.835,00, dengan rincian sebagai berikut :
Jenis Peralatan Jumlah Tanggal diterima
Terlambat (hari)
Denda Keterlambatan
(Rp) Dinas Kesehatan Kabupaten Pontianak
Peralatan Medis Bidan Kit 9 Paket
21 Peb 2006 52 1.018.836,00
Peralatan Pusk. Pembantu (Poli)
15 Paket
21 Peb 2006 52 6.965.790,00
Peralatan Pusk. & KIA KIT
15 Paket
21 Peb 2006 52 629.460,00
Usila KIT 3 Paket
21 Peb 2006 52 291.486,00
PHN KIT 4 Paket
21 Peb 2006 52 103.896,00
UKS KIT 4 Paket
21 Peb 2006 52 103.896,00
Tabung Gas & Nasal Canula
3 Unit 21 Peb 2006 52 543.660,00
Inkubator Bayi 1 Unit 21 Peb 2006 52 1.812.200,00 Timbangan Dewasa 20
Buah 21 Peb 2006 52 124.800,00
Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas
Peralatan Medis Bidan Kit 15 Paket
24 Maret 2006
83 2.710.365,00
Peralatan Pusk. Pembantu (Poli)
15 Paket
24 Maret 2006
83 11.118.473,00
Peralatan Pusk. & KIA KIT
15 Paket
24 Maret 2006
83 1.004.715,00
Usila KIT 3 Paket
24 Maret 2006
83 465.257,00
PHN KIT 6 Paket
24 Maret 2006
83 248.751,00
UKS KIT 6 Paket
24 Maret 2006
83 248.751,00
Tabung Gas & Nasal Canula
3 Unit 24 Maret 2006
83 867.765,00
Inkubator Bayi 1 Unit 24 Maret 2006
83 2.892.550,00
Timbangan Dewasa 11 Buah
24 Maret 2006
83 109.560,00
Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau
Peralatan Medis Bidan Kit 12 Paket
01 Peb 2006 32 835.968,00
Peralatan Pusk. Pembantu (Poli)
15 Paket
01 Peb 2006 32 4.286.640,00
Peralatan Pusk. & KIA KIT
15 Paket
01 Peb 2006 32 387.360,00
Usila KIT 2 Paket
01 Peb 2006 32 119.584,00
24
PHN KIT 4 Paket
01 Peb 2006 32 63.936,00
UKS KIT 4 Paket
01 Peb 2006 32 63.936,00
Tabung Gas & Nasal Canula
3 Unit 01 Peb 2006 32 334.560,00
Inkubator Bayi 1 Unit 01 Peb 2006 32 1.115.200,00 Timbangan Dewasa 16
Buah 01 Peb 2006 32 61.440,00
TOTAL DENDA 38.528.835,00
2) Pengadaan peralatan laboratorium puskesmas senilai Rp1.168.327.500,00,00
dilakukan dengan cara pelelangan umum yang diikuti oleh 7 (tujuh) rekanan.
Berdasarkan keputusan Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Melakukan
Tindakan Yang Mengakibatkan Mengeluarkan Anggaran Belanja No.
445/350B/YANKES/B/UKM/2005 tanggal 28 Oktober 2005, PT. Sinar Gemilang
Mandiri (PT. SGM) ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan kontrak No.
445/416/YANKES/PUK/B/2005 tanggal 16 Nopember 2005 dan Surat Perintah
Mulai Kerja (SPMK) No. 445/473A/YANKES/PUK/B/2005 tanggal 17 Nopember
2005. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 45 (empat puluh lima) hari
kalender, terhitung sejak tanggal 17 Nopember sampai dengan 31 Desember 2005.
Rincian pengadaan peralatan laboratorium puskesmas adalah sebagai berikut :
No Jenis Pengadaan Merk & Type Volume Harga Satuan (Rp)
Jumlah Harga (Rp)
1 Mikroskop Binocular Olympus 12 Buah 19.861.000,00 238.332.000,00 2 Sentrifuge Darah Gemmy 15 Set 2.000.000,00 30.000.000,00 3 Mikro Pipet (10 mikro) Socorex 15 Set 2.000.000,00 30.000.000,00 4 Mikro Pipet (100 mikro) Socorex 15 Set 2.000.000,00 30.000.000,00 5 Cuvet Tabung 1 cm (5 buah) Local 15 Set 26.200,00 393.000,00 6 Tips Biru (box @ 500) Socorex 15 Set 418.000,00 6.270.000,00 7 Tips Kuning (box @ 500) Socorex 15 Set 418.000,00 6.270.000,00 8 Rak Tabung 12 Hole Lokal 15 Set 137.500,00 2.062.500,00 9 Reagen 1 Set Randox 15 Set 2.000.000,00 30.000.000,00 10 Fotometer Semi Automatic AMP Piccos 05 15 Set 53.000.000,00 795.000.000,00
TOTAL 1.168.327.500,00
Pekerjaan pengadaan peralatan laboratorium puskesmas telah selesai dikerjakan dan
telah diserahterimakan, sesuai Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang
No. 095/2156/TU-C tanggal 19 Desember 2005 dan telah dibayar secara bertahap
dengan Surat Perintah Membayar No. 00367/DINKES/UKM tanggal 08 Desember
2005 sebesar Rp233.665.500,00, Surat Perintah Membayar No.
00505/DINKES/UKM tanggal 20 Desember 2005 sebesar Rp759.412.875,00 dan
Surat Perintah Membayar No. 00029/DINKES/UKM tanggal 21 April 2006 sebesar
Rp175.249.125,00
25
Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik yang dilakukan
oleh tim tanggal 29 Nopember sampai dengan 06 Desember 2006 diketahui
bahwa terdapat peralatan laboratorium puskesmas yang seharusnya diterima
paling lambat tanggal 31 Desember 2005 ternyata terlambat diterima, antara
34 s.d. 98 hari dan atas keterlambatan tersebut rekanan belum dikenakan
sanksi denda sebesar Rp5.623.387,00 dengan rincian sebagai berikut :
Jenis Peralatan Jumlah Tanggal diterima
Terlambat (hari)
Denda Keterlambatan
(Rp) Dinas Kesehatan Kota Singkawang
Puskesmas Singkawang Microscope Binoculer 1 Unit 14 Peb 2006 45 893.745,00
Dinas Kesehatan Kabupaten Pontianak Puskesmas Mempawah Microscope Binoculer 1 Unit 03 Peb 2006 34 675.274,00 Sentri Fuge Darah 1 Unit 03 Peb 2006 34 68.000,00 Micro Pipet 10 ul 1 Unit 03 Peb 2006 34 68.000,00 Micro Pipet 100 ul 1 Unit 03 Peb 2006 34 68.000,00 Cuvet Tabung 1 Unit 03 Peb 2006 34 891,00 Tips Biru 1 Unit 03 Peb 2006 34 14.212,00 Tips Kuning 1 Unit 03 Peb 2006 34 14.212,00 Rak 1
Buah 03 Peb 2006 34 4.675,00
Reagent 1 Unit 03 Peb 2006 34 68.000,00 Fhoto Meter Semi Automatic 1 Unit 03 Peb 2006 34 1.802.000,00
Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Puskesmas Tumbang Titi Microscope Binoculer 1 Unit 08 April
2006 98 1.946.378,00
TOTAL DENDA 5.623.387,00
b. Tahun Anggaran 2006
Dalam TA 2006 Program Perbaikan Gizi Masyarakat dan Program Upaya Kesehatan
Perorangan pada Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat melakukan pengadaan
peralatan kedokteran, kesehatan dan KB.
Penunjukan rekanan dalam pengadaan alat tersebut dilaksanakan dengan cara
pelelangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan uraian sebagai berikut :
1) Program Perbaikan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat
telah melaksanakan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (alat posyandu)
26
yang diperuntukan bagi Dinas Kesehatan di 12 (dua belas) Kabupaten/Kota se
Kalimantan Barat (franko gudang di 12 Kabupaten Kota) senilai Rp985.680.000,00
dilakukan dengan cara pelelangan umum yang diikuti oleh 4 (empat) rekanan.
Pekerjaan dilaksanakan oleh PT. Global Karya Borneo (PT. GKB) berdasarkan
Surat Penunjukan Pemenang Pelaksana Pekerjaan No.
445/045/GIZI/YANKES/2006 tanggal 15 Juni 2006 dan Surat Perjanjian Pekerjaan
(Kontrak) No. 445/049/GIZI/YANKES/2006 tanggal 16 Juni 2006 serta Surat
Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 445/053/GIZI/YANKES/2006 tanggal 16 Juni
2006. Jangka waktu pelaksanaan pengadaan adalah 90 (sembilan puluh) hari
kalender mulai tanggal 16 Juni 2006 sampai dengan 13 September 2006.
Rincian pengadaan tersebut adalah sebagai berikut :
No Jenis Pengadaan Merk & Type
Volume Harga Satuan (Rp)
Jumlah Harga (Rp)
1 Alat Ukur Panjang Badan -/Balita 680 Buah 246.000,00 167.280.000,00
2 Alat Timbang (Dacin Set) SSS/Balita
2.000 Buah 394.500,00 789.000.000,00
3 Anthropometri Berat Badan Germany 4 Buah 7.350.000,00 29.400.000,00 TOTAL 985.680.000,0
0
Pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (alat posyandu) telah
selesai dikerjakan dan telah diserahterimakan, sesuai Berita Acara Serah Terima
Pekerjaan No. 445/080/GIZI/YANKES/2006 tanggal 07 Agustus 2006 dan telah
dibayar secara bertahap dengan dengan rincian sebagai berikut:
a) SPM No. 00089/DINKES/GIZI tanggal 28 Juni 2006 sebesar
Rp295.704.000,00.
b) SPM No. 00126/DINKES/GIZI tanggal 28 Agustus 2006 sebesar
Rp689.976.000,00.
Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh tim
diketahui bahwa alat ukur panjang badan untuk Kabupaten Sekadau sebanyak 56
buah baru diterima 16 Desember 2006, dengan demikian terdapat keterlambatan
penyelesaian pekerjaan selama 94 hari, akan tetapi atas keterlambatan tersebut
rekanan belum dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar Rp1.294.944,00
(Rp13.776.000,00 X 94 X 0.001)
2) Program Upaya Kesehatan Perorangan RSUD Dr. Rubini Mempawah telah
melaksanakan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB senilai
Rp628.430.000,00 dengan cara pelelangan umum yang diikuti oleh 4 (empat)
rekanan. Pekerjaan dilaksanakan oleh PD. Kalimantan Riset (PD. KR) berdasarkan
27
Surat Penunjukan Pemenang Pengadaan Alat No. 74/PUKP/RSDR/2006 tanggal 3
Agustus 2006 dan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) No. 81/PUKP/RSDR/2006
tanggal 10 Agustus 2006 serta Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.
82/PUKP/RSDR/2006 tanggal 10 Agustus 2006. Jangka waktu pelaksanaan
pengadaan adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender mulai tanggal 10 Agustus 2006
sampai dengan 08 Nopember 2006.
Rincian pengadaan tersebut adalah sebagai berikut :
No Jenis Pengadaan Merk & Type Volume Harga Satuan (Rp)
Jumlah Harga (Rp)
1 Slit Lamp Jaggi-Carlos 1 Unit 86.900.000,00 86.900.000,00 2 Auto Refkerator dan Meja Shin Nippon-Accuref-K 1 Set 182.050.000,00 182.050.000,00 3 Lensmeter Huvitz-CLM-3100P 1 Unit 29.150.000,00 29.150.000,00 4 Carl Teufel Katarak Set Precisement-Various 1 Set 63.800.000,00 63.800.000,00 5 Binocular Indirec
Opthamoscope Heine-Omega 180 1 Set 50.600.000,00 50.600.000,00
6 Lens Indirec 20 D Volk-V 20 LC 1 Set 8.470.000,00 8.470.000,00 7 Operating Microscope
with Stand Shin Nippon-OP-2 1 Set 144.980.000,00 144.980.000,00
8 Emergency Stretcher MAK-34130 1 Unit 15.840.000,00 15.840.000,00 9 Folding Stretcher MAK-31201 1 Unit 7.040.000,00 7.040.000,00 10 Multi Purpose Stretcher MAK-31206 1 Unit 39.600.000,00 39.600.000,00
TOTAL 628.430.000,00
Pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB telah selesai dikerjakan dan
telah diserahterimakan, sesuai Berita Acara Serah Terima Barang No.
128/PUKP/RSDR/2006 tanggal 02 Nopember 2006 dan telah dibayar lunas dengan
Surat Perintah Membayar No. 00016/RSDR/UKP tanggal 24 Nopember 2006
sebesar Rp628.430.000,00.
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 29 Nopember dan Surat
Pernyataan dari Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 21 Nopember 2006, diketahui
bahwa terdapat 3 (tiga) jenis pengadaan berupa Slit Lamp, Lensmeter dan Binocular
Indirec Opthamoscope baru diterima tanggal 18 Nopember 2006. Dengan demikian
terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 10 hari akan tetapi atas
keterlambatan tersebut rekanan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar
Rp1.666.500,00 (Rp166.650.000,00 X 10 X 0.001)
Sampai saat pemeriksaan berakhir pada tanggal 20 Desember 2006, terhadap masing-masing rekanan tersebut belum dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar Rp47.113.666,00 (Rp38.528.835,00 + Rp5.623.387,00 + Rp1.294.944,00 + Rp1.666.500,00) Hal tersebut tidak sesuai dengan : a. Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Pasal 8 ayat 1 huruf e, menyatakan bahwa Departemen/Lembaga wajib melakukan penuntutan dan pemungutan denda yang telah diperjanjikan.
28
b. Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian Kesebelas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Paragraf Kesembilan Sanksi Pasal 37 ayat 1, antara lain menyatakan bahwa bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, maka yang bersangkutan dikenakan denda sekurang-kurangnya 1‰ per hari dari nilai kontrak.
c. Kontrak Pengadaan antara Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Program UKM, Program Perbaikan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat dengan PT. Tritunggal Maju Bersama No. 445/415/YANKES/PUK/B/2005 tanggal 16 Nopember 2005 Pasal 15 ayat (4) yang menyatakan bahwa jika pihak kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan seperti tercantum dalam Pasal 7 kontrak ini yang diakibatkan oleh kelalaian pihak kedua, maka untuk setiap hari keterlambatan pihak kedua dikenakan denda keterlambatan 1/1000 (satu permil) dari pekerjaan-pekerjaan yang terlambat diserahkan, sampai sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari nilai kontrak.
d. Kontrak Pengadaan antara Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Program UKM, Program Perbaikan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat dengan CV. Sinar Gemilang Mandiri No. 445/416/YANKES/PUK/B/2005 tanggal 16 Nopember 2005 Pasal 15 ayat (4) yang menyatakan bahwa jika pihak kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan seperti tercantum dalam Pasal 7 kontrak ini yang diakibatkan oleh kelalaian pihak kedua, maka untuk setiap hari keterlambatan pihak kedua dikenakan denda keterlambatan 1/1000 (satu permil) dari pekerjaan-pekerjaan yang terlambat diserahkan, sampai sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari nilai kontrak.
e. Kontra pengadaan antara Pejabat Pembuat Komitmen Program Perbaikan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat dengan PT. Global Karya Borneo No. 445/049/GIZI/YANKES/2006 tanggal 16 Juni 2005, Pasal 8 ayat (1) menetapkan jika pihak kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati seperti tercantum pada pasal 5 ayat (1) perjanjian ini, maka pihak kedua dikenakan denda 1/1000 (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dihitung berdasarkan dari satuan harga per satuan alat yang mengalami keterlambatan.
f. Kontrak Pengadaan antara Pejabat Pembuat Komitmen PUK Perorangan RSUD Dr.
Rubini Mempawah TA 2006 dengan PD. Kalimantan Riset No.
81/PUKP/RSDR/2006 tanggal 10 Agustus 2006 Pasal 8 yang menyatakan jika Pihak
Kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan
yang tercantum dalam pasal 4 ayat (1) surat perjanjian ini, maka untuk setiap hari
keterlambatan Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) dihitung
berdasarkan dari satuan harga per satuan alat yang mengalami keterlambatan sampai
setinggi-tingginya 5% (lima persen).
Hal tersebut mengakibatkan tidak diperoleh penerimaan negara atas denda keterlambatan
penyelesaian pekerjaan sebesar Rp47.113.666,00, dengan rincian dari :
a. PT. Tritunggal Maju Bersama sebesar Rp38.528.835,00
b. PT. Sinar Gemilang Mandiri sebesar Rp5.623.387,00
c. PT. Global Karya Borneo sebesar Rp1.294.944,00
d. PD. Kalimantan Riset sebesar Rp1.666.500,00
29
Hal tersebut terjadi karena :
a. Pihak rekanan lalai memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan
pengadaan sesuai kontrak yang telah ditetapkan.
b. Panitia Penerima Barang kurang cermat dalam menerima dan memeriksa kelengkapan
barang-barang yang diterima tersebut.
c. Pengawasan atasan langsung atas pelaksanaan pengadaan masih lemah.
Atas permasalahan tersebut pihak Pejabat Pembuat Komitmen TA. 2005 dan 2006
menanggapi bahwa memang diakui adanya keterlambatan atas pengadaan peralatan
kesehatan paket kecil dan non kecil. Hal ini terjadi karena waktu pelaksanaan pekerjaan
yang sangat pendek (11 hari kalender) dan terdapat barang yang harus diimport. Selanjutnya
akan dilakukan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan secara lebih baik, sehingga proses
pengadaan tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran.
Atas permasalahan tersebut BPK-RI menyarankan kepada Menteri Kesehatan untuk
meminta kepada Gubernur Propinsi Kalimantan Barat agar :
a. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat :
1) Melalui Pejabat Pembuat Komitmen untuk menarik dan menyetorkan denda
keterlambatan dari keempat rekanan yaitu (PT. Tritunggal Maju Bersama, PT.
Sinar Gemilang Mandiri, PT. Global Karya Borneo dan PD. Kalimantan Riset) ke
kas Negara. Selanjutnya bukti setor disampaikan kepada BPK-RI.
2) Memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan kepegawaian kepada Pejabat
Pembuat Komitmen dan Ketua Panitia Pengadaan yang lalai dalam melaksanakan
tugasnya.
b. Supaya KPA lebih intensif melakukan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan dan
penggunaan anggaran.
3 . (02.16.04) Kelebihan Pembayaran Jasa Konsultan Tahun 2005 dan 2006 sebesar
Rp7.982.500,00
Pada Tahun Anggaran 2005 dan 2006, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan pekerjaan
pembangunan/rehabilitasi gedung.
Sebelum pekerjaan pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi tersebut dilaksanakan, terlebih
dahulu dilakukan perencanaan mengenai desain dan biayanya, yang dalam hal ini dilakukan
oleh Konsultan Perencana. Selama pelaksanaan pekerjaan pembangunan/rehabilitasi, diawasi
30
oleh Konsultan Pengawas, yang tugas utamanya adalah mengawasi pelaksanaan pekerjaan
yang bersifat teknis secara detil dan terus-menerus.
Untuk pelaksanaan jasa perencanaan dan pengawasan tersebut, konsultan dibayar sesuai
dengan kontrak yang disepakati dalam dokumen kontrak, yang meliputi Biaya Langsung
Personil dan Biaya Langsung Non Personil.
Hasil penelitian terhadap dokumen yang diterima oleh Tim atas pelaksanaan kontrak dengan
konsultan perencana dan pengawas, dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Terjadi kelebihan pembayaran kepada konsultan pada Biaya Langsung Non Personil
yang seharusnya tidak dapat dimintakan penggantian kepada pengguna jasa seluruhnya
sebesar Rp7.982.500,00, atas empat kontrak perencanaan dan pengawasan pada Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan tiga kontrak pada RSUD.
b. Pengeluaran biaya langsung non personil belum didukung bukti-bukti pengeluaran yang
sah, berupa kuitansi pembelian barang, pembayaran sewa, telepon dan lain-lain,
seluruhnya sebesar Rp120.087.300,00.
c. Terdapat jangka waktu sewa kantor yang kurang dari 6 bulan pada kontrak perencanaan
dan pengawasan pada pembangunan Gedung Radiologi RSUD Dr. Agoesdjam Ketapang
serta kontrak pengawasan tekhnis pembangunan gedung poliklinik dan IGD RSUD
Sambas.
Adapun rinciannya adalah sebagai berikut : No Pekerjaan Pelaksana, Nmr, tgl dan nilai
kontrak Jenis biaya Biaya Yang Tdk Termasuk
Non Personil Biaya
Personil (Rp)
Biaya Non Personil
(Tdk didukung
Bukti) (Rp)
Jumlah (Rp)
Keterangan
Tahun 2005 1 Perencanaan
Teknis Lanjutan Pembangunan Gedung Puskesmas Kampung Dalam
PT Anuresi, kontrak no. 445/09/YANKES/B/2005 tgl 26 Mei 2005; Nilai kontrak Rp46.000.000,00.
29.467.500 16.532.500 282.500 Biaya Rekening Listrik
2 Pengawasan Teknis Lanjutan Pembangunan Gedung Puskesmas Kampung Dalam
PT Unitri Lestari, kontrak no. 445/258/Yankes-PATT/2005 tgl 26 Agustus 2005; Nilai kontrak Rp32.300.000,00.
22.352.000 9.948.000 300.000 Biaya Rekening Listrik
3 Perencanaan Gedung Radiologi RSUD Dr. Agoesdjam ketapang
CV Elmarsindo, kontrak no. 445/21.A/yankes/C/05 tgl 12 Mei 2005; Nilai kontrak Rp47.850.000,00
31.610.700 16.239.300 600.000 Sewa Ruang Kantor
4 Pengawasan Gedung Radiologi
PT Asri Pertiwi, kontrak no. 445/1066A/yankes/C/05 tgl
24.172.500 15.779.500 3.150.000 Sewa Rumah
31
No Pekerjaan Pelaksana, Nmr, tgl dan nilai kontrak
Jenis biaya Biaya Yang Tdk Termasuk Non Personil
Biaya Personil
(Rp)
Biaya Non Personil
(Tdk didukung
Bukti) (Rp)
Jumlah (Rp)
Keterangan
RSUD Dr. Agoesdjam ketapang
12 September 2005; Nilai kontrak Rp39.950.000,00.
Jumlah 2005 107.602.700 58.499.300 4.332.500 Tahun 2006
1 Pengawasan Pembangunan IPAL RSUD Dr. Rubini Mempawah
PT Unitri Lestari, kontrak no. 96/PUKP/RSDR/2006 tgl 16 Agustus 2006; Nilai kontrak Rp31.150.000,00.
9.350.000 31.200.500 2.250.000
Biaya Listrik dan Dokumen Kontrak.
2 Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Poliklinik, adminstrasi dan IGD RSUD Sambas
CV. Citra Stapaka Sejahtera, kontrak no. 03/PPK-RS/III/2006 tgl 3 Maret 2006; Nilai kontrak Rp69.577.000,00. Personil : Rp 50.737.500,00 Non Personil : Rp,00
50.737.500 18.920.000 500.000 Biaya Rekening Listrik
3 Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Poliklinik, adminstrasi dan IGD RSUD Sambas
CV Mitra Dafane, kontrak no. 09/PPK-RS/VI/2006 tgl 2 Juni 2006; Nilai kontrak Rp49.516.000,00. Personil : Rp 38.049.000,00
38.049.000 11.467.500 900.000 Biaya Rekening Listrik
Jumlah 2006 98.136.500 61.588.000 3.650.000 TOTAL 205.739.200 120.087.300 7.982.500
Hal ini tidak sesuai dengan : a. Surat Edaran Bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen
Keuangan Nomor : 1203/D.II/03/2000 tanggal 17 Maret 2000 SE – 38/A/2000
perihal : Petunjuk penyusunan RAB untuk jasa konsultansi Biaya Langsung Personil
(Remuneration) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost) mengatur
bahwa biaya konsutansi yang dapat dibayar oleh pihak pengguna jasa adalah sebagai
berikut :
1) Biaya Langsung Personil (Renumeration), dihitung berdasarkan harga pasar yang
berlaku dan wajar serta didasarkan pada dokumen yang dapat
dipertanggungjawabkan yaitu melalui daftar gaji yang telah diaudit (audited payroll)
dan disertai bukti pembayaran pajak terhadap gaji yang diterima.
2) Biaya Langsung Non Personil (Direct reimbursable cost), Biaya Langsung Non
Personil yang dapat diganti yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan untuk
pengeluaran-pengeluaran sesungguhnya/sesuai pengeluaran (at cost), meliputi:
- Tiket Penerbangan
32
- Kelebihan bagasi
- Bagasi yang tidak dibawa sendiri (unaccompanied baggage)
- Temporary lodging
- Perjalanan domestic
- Perlengkapan Kantor
- Biaya Komunikasi (telex, telepon dan facsimile)
- Biaya Komputer (mencakup fasilitas computer, perangkat lunak dan royalty
untuk program yang dipergunakan)
- Pembelian peralatan kantor
- Perlengkapan khusus
- Meninggalkan tempat tugas (temporarily leave)
- Dokumen Perjalanan *)
- Biaya Perjalanan Darat (dari kantor ke Bandar udara terdekat)
- Relokasi (storage allowance) *)
- Tunjangan penempatan *)
- Biaya fiscal *)
- Tunjangan harian (perdiem allowonce)
- Tunjangan Perumahan
- Biaya Sewa Kantor
- Biaya Sewa Kendaraan (roda 4 dan roda 2)
- Biaya Pelaporan. *) Hanya berlaku untuk tenaga ahli asing (expatriate)
b. Lampiran SEB menetapkan bahwa sewa kantor dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan
tidak berlaku untuk biaya langsung non personil.
c. Pembayaran atas biaya langsung non personil baru sah dilaksanakan setelah tagihannya
dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
Hal ini mengakibatkan :
a. Kelebihan pembayaran biaya jasa konsultan perencanaan dan pengawasan Tahun
Anggaran 2005 dan 2006 sebagai ketidakhematan keuangan negara seluruhnya sebesar
Rp7.982.500,00.
b. Belum dapat dipertanggungjawabkan pembayaran Biaya Langsung Non Personil jasa
konsultan perencanaan dan pengawasan Tahun Anggaran 2005 dan 2006 seluruhnya
sebesar Rp120.087.300,00 tanpa didukung dengan bukti-bukti yang sah.
Hal tersebut terjadi karena :
33
a. Konsultan Perencanaan dan Pengawasan memasukkan unsur biaya yang seharusnya
tidak boleh dimasukkan dalam RAB.
b. Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak cermat dalam melakukan evaluasi penawaran.
c. Bendahara, Peneliti SPM dan Pejabat Pembuat Komitmen kurang cermat di dalam
meneliti kelengkapan pertanggungjawaban konsultan sebelum memberikan persetujuan
bayar.
Pihak masing-masing Rumah Sakit menjelaskan antara lain bahwa:
a. Perencanaan Teknis Lanjutan Pembangunan Gedung Puskesmas Kampung Dalam oleh
PT. Anuresi Rp282.500 akan segera disetor ke kas negara.
b. Pengawasan Teknis Lanjutan Pembangunan Gedung Puskesmas Kampung Dalam oleh
PT. Unitri Lestari Rp300.000 akan disetor ke kas negara.
c. Perencanaan Gedung Radiologi RSUD Dr. Agoesdjam ketapang CV Elmarsindo
Rp600.000, telah menjadi temuan Bawasda Propinsi sebesar Rp750.000 dan telah disetor
ke Kas Negara.
d. Pengawasan Gedung Radiologi RSUD Dr. Agoesdjam ketapang PT Asri Pertiwi
Rp3.150.000, telah menjadi temuan Bawasda Rp1.575.000 dan telah disetor ke Kas
Negara.
e. Pengawasan Pembangunan IPAL RSUD Dr. Rubini Mempawah PT Unitri Lestari
Rp2.250.000, belum ada tanggapan.
f. Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Poliklinik, adminstrasi dan IGD RSUD
Sambas CV. Citra Stapaka Sejahtera Rp500.000, belum ada tanggapan.
g. Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Poliklinik, adminstrasi dan IGD RSUD
Sambas CV Mitra Dafane Rp900.000, belum ada tanggapan.
BPK RI menyarankan kepada Menteri Kesehatan untuk meminta kepada Gubernur
Kalimantan Barat agar memerintahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan
Barat untuk :
a. Meminta Pejabat Pembuat Komitmen melakukan hal sebagai berikut :
1) Meminta kelebihan pembayaran Biaya Langsung Non Personil kepada PT. Anuresi,
PT Unitri Lestari, CV. Citra Stapaka Sejahtera dan CV Mitra Dafane (4 kontraktor)
senilai Rp7.982.500,00 untuk disetorkan ke Kas Negara dan bukti setor disampaikan
ke BPK-RI
2) Meminta bukti-bukti pengeluaran Biaya Langsung Non Personil kepada rekanan PT.
Anuresi, PT. Unitri Lestari, CV. Elmarsindo, PT. Asri Pertiwi, CV. Citra Stapaka
Sejahtera, CV. Mitra Dafane dan copy bukti tersebut disampaikan kepada BPK-RI.
34
b. Memberikan sanksi aministratif sesuai ketentuan kepegawaian kepada Pejabat Pembuat
Komitmen dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa atas ketidakcermatan dalam melakukan
evaluasi penawaran.
(05) Kelemahan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya program yang direncanakan
4. (05.06.01)Terdapat Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD dan Puskesmas diwilayah
Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat senilai Rp3.406.461.000,00 dalam tahun 2006
berpotensi terlambat penyelesaiannya.
Dalam tahun 2006 telah dibuat kontrak pembangunan gedung Rumah Sakit dan Puskesmas
di wilayah Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat, pada umumnya penyelesaiannya
berpotensi terlambat dari waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, adapun rincian dari
pelaksanaan pembangunan yang berpotensi terlambat tersebut adalah sebagai berikut:
a. Pekerjaan Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD Kota Singkawang senilai
Rp1.326.955.000,00.
Berdasarkan DIPA TA 2006 Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat pada Satker
RSUD Dr Abdul Azis Singkawang telah melaksanakan pembangunan gedung Poliklinik
dengan perjanjian kontrak No.900/04/PUKP-PPK-RSUD/2006 tanggal 16 Agustus 2006
dengan PT Karya Laut Timur senilai Rp1.326.955.000,00 dengan jangka waktu
pelaksanaan 120 hari kalender mulai tanggal 16 Agustus 2006 sampai dengan 13
Desember 2006.
Proses penunjukan pelaksana pekerjaan dilakukan melalui pelelangan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan berdasarkan surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa
No.900/03/PUK P-PPK-RSUD/2006 tanggal 15 Agustus 2006 telah diputuskan
PT.Karya Laut Timur sebagai pelaksana.
Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan cek fisik dilapangan pada tanggal 30 Nopember
2006, dikemukakan hal sebagai berikut:
1) Pembayaran pekerjaan dilakukan secara bertahap yaitu;
- SP2D No 891613D/093/110 tanggal 7 September 2006, untuk pembayaran uang
muka 20% x Rp1.326.955.000,00 = Rp265.391.000,00.
- SP2D No 892934D/093/110.Tanggal 10 Nopember 2006, untuk pembayaran
angsuran I senilai Rp319.192.993 setelah dikurangi pengembalian uang muka,
dengan prestasi kemajuan pekerjaan sebesar 33,00%.
35
2) Penyelesaian pekerjaan pembangunan gedung poliklinik RSUD Kota Singkawang
berpotensi terlambat. Berdasarkan Laporan kemajuan pekerjaan dari tanggal 22
Nopember sampai dengan 28 Nopember 2006 realisasi pekerjaan baru mencapai
61,056% yang seharusnya menurut jadwal kontrak adalah sebesar 74,856%,
sehingga terjadi kelambatan pencapaian target pekerjaan sebesar 13,800%. Dalam
laporan pekerjaan dinyatakan bahwa struktur cor beton dak baru selesai dikerjakan,
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak/bestek bahwa waktu yang
dibutuhkan agar cor-coran kering 28 hari, sedangankan jangka waktu yang tersisa
untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak pada saat dilakukan pemeriksaan fisik
di lapangan tanggal 30 Nopember 2006 hanya 13 hari, sehingga target pekerjaan
yang direncanakan 95,553% tidak akan tercapai sesuai jangka waktu kontrak.
Adapun volume pekerjaan yang belum dilaksanakan yaitu :
No Uraian Pekerjaan Harga (Rp) 1 Pekerjaan Lantai Dasar 2.398.534,68 2 Pekerjaan Kolom, Balok dan Plat (Lt 1) 30.406.365,79 3 Pekerjaan Dinding dan Pasangan 128.470.374,76 4 Pekerjaan Plafond 52.305.234,19 5 Pekerjaan Atap dan Penutup Atap 12.647.338,12 6 Pekerjaan Kusen, Pintu, Jendela& Jalusi 56.015.125,95 7 Pekerjaan Listrik 33.543.100,00 8 Pekerjaan Pengecatan 60.760.604,29
Jumlah 376.546.677,78
b. Pembangunan Gedung Poliklinik dan Rawat Inap Rumah Sakit Daerah Bengkayang Tahun Anggaran 2006 senilai Rp1.384.806.000..
Dalam tahun Anggaran 2006 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat mendapat alokasi dana dekonsentrasi dari APBN untuk Pembangunan Gedung Poliklinik dan Rawat Inap. Untuk melaksanakan pembangunan gedung tersebut telah ditunjuk para pelaksana dengan kontrak dan rincian sebagai berikut:
No Uraian Pelaksana No.Kontrak Tgl Kontrak Nilai 1 Gedung Poliklinik CV. Sinar
Pusaka 04.PLK/PPK-RSU/UKP/VIII/2006
29 Agustus 2006
413.651.000
2 Gedung Rawat InapCV. Tuah RaraSejahtera
04.RDL/PPK-RSU/UKP/IX/2006
29 Agustus 2006
857.985.000
3 Perencanaan CV. Yunindra 03/PPK-PRC/RS-BKY/V/2006
22 Mei 2006 66.220.000
4 Pengawasan CV. Basis Konsultan
03/PPK-PGWS/RSU-BKY/VIII/2006
18 Agustus 2006
46.950.000
Jumlah 1.384.806.000
Penunjukkan kedua kontraktor pelaksana di atas dilakukan dengan cara pelelangan
umum, sedangkan rekanan perencana dan pengawas dengan cara penunjukkan langsung.
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen keuangan diketahui :
36
1) Telah dilakukan pembayaran Uang Muka sebesar 30% kepada CV. Sinar Pusaka
dengan nilai sebesar Rp124.095.300 sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM)
No. 00014 tanggal 16 Oktober 2006.
2) Telah dilakukan pembayaran Uang Muka kepada CV. Tuah Rara Sejahtera sebesar
30% dari kontrak dengan nilai sebesar Rp257.395.000 sesuai Surat Perintah
Membayar (SPM) No.00015 tanggal 16 Oktober 2006 dan Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) No. 892639D/093/110 tanggal 19 Oktober 2006.
3) Pekerjaan konsultan Perencana telah selesai 100% dan telah dibayar 80% dari nilai
kontrak sebesar Rp52.976.000,00 dengan SPM No. 0000700003 tanggal 26 Juni
2006 dan SPPD No234284C/093/110 tanggal 28 Juni 2006, adapun kepada
konsultan Pengawas belum dilakukan pembayaran.
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dilapangan dan wawancara dengan Direktur Rumah
Sakit beserta Kuasa Pengguna Anggaran dapat dijelaskan sebagai sebagai berikut:
1) Pada tanggal 2 Desember 2006 telah dilakukan pemeriksaan fisik dilokasi
pembangunan, ternyata kemajuan pekerjaan lebih kurang 30%, sedangkan jangka
waktu kontrak akan berakhir tanggal 12 Desember 2006 untuk Gedung Poliklinik
dan 27 Desember 2006 Gedung Rawat Inap. Kemajuan pekerjaan 30% merupakan
perkiraan, karena belum ada Laporan Kemajuan Pekerjaan dari konsultan Pengawas,
sehingga tidak diketahui secara pasti presentase keterlambatan pekerjaan yang terjadi
dan seharusnya diselesaikan.
2) Lokasi Proyek belum didukung dengan sarana jalan akses masuk ke lokasi dan
topografi tanah berbukit, walaupun bangunan poliklinik dan rawat inap selesai,
dalam jangka waktu 1-2 tahun belum dapat digunakan. Rencana pembangunan
Poliklinik dan Rawat Inap RSUD Bengkayang mengalami perobahan, tidak sesuai
dengan rencana pada waktu pengusulan dan penyusunan DIPA tahun 2006, dimana
pembangunannya direncanakan pada lokasi RSUD yang telah ada, akan tetapi lokasi
RSUD yang lama tidak dapat dikembang untuk jangka panjang, karena keterbatasan
lahan, sehingga perencanaan awal tidak sesuai dengan pelaksanaannya.
c. Pekerjaan Penyelesaian dan Perluasan Pembangunan Gedung Puskesmas Entikong
senilai Rp694.700.000,00.
Berdasarkan DIPA Dekon TA 2006 Pejabat Pembuat Komitmen PUK Masyarakat
Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan ikatan kontrak
No.445/169/Yankes/PAN/2006 tanggal 28 Agustus 2006 dengan C.V Sinar Bangun
Raya untuk melaksanakan pekerjaan penyelesaian dan perluasan pembangunan gedung
puskesmas dikecamatan Entikong Kabupaten Sanggau senilai Rp694.700.000,00,
37
dengan jangka waktu pelaksanaan 110 hari kalender mulai tanggal 28 Agustus sampai
dengan 15 Desember 2006, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalendar sejak
serah terima pertama. Penunjukan pelaksana pekerjaan dilakukan melalui proses
pelelangan dan berdasarkan Surat Keputusan PUK Kesmas Nomor
445/168/Yankes/PAN/2006 tanggal 18 Agustus 2006 ditetapkan C.V Sinar Bangun
Raya sebagai pelaksana.
Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan cek fisik dilapangan pada tanggal 2 Desember
2006, dikemukakan hal sebagai berikut:
1) Pembayaran pekerjaan dilakukan secara bertahap, yang sudah dibayarkan yaitu;
- Uang muka 30% x Rp694.700.000,00 = Rp208.410.000,00 .
- Angsuran pertama senilai Rp dengan prestasi kemajuan pekerjaan sebesar 42%,
setelah dikurangi pengembalian uang muka.
2) Berdasarkan Laporan harian pekerjaan pada tanggal 29 Nopember 2006, belum bisa
dihitung prosentasi kemajuan pekerjaan dari konsultan pengawas, sehingga belum
ketahui target pekerjaan yang dicapai pada akhir bulan Nopember 2006. Adapun
volume pekerjaan yang belum dilaksanakan sebesar Rp268.879.763,31, dengan
rincian terlampir.
Pelaksanaan pembangunan penyelesaian dan perluasan pembangunan gedung
puskesmas dikecamatan Entikong Kabupaten Sanggau tersebut berpotensi tidak sesuai
dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak yang berakhir tanggal 15
Desember 2006 sehingga terlambat untuk pencapaian rampung 100 % dari volume
pekerjaan.
Hal tersebut diatas tidak sesuai dengan :
a. Kontrak RSUD Dr. Abdul Azis Singkawang No.900/04/PUKP-PPK-RSUD/2006
tanggal 16 Agustus 2006, Pasal 8 ayat 2 yaitu Seluruh Pekerjaan tersebut pasal 3
kontrak ini sudah harus diselesaikan, diperbaiki dan diserahkan kepada Pihak
Pertama selama 120 hari kalender yaitu mulai tanggal 16 Agustus sampai dengan 13
Desember 2006 ditambah dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.
b. Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Nomor. 04.PLK/PPK-RSU/UKP/VIII/2006
tanggal 29 Agustus 2006 Pasal 5 Jangka Waktu Penyelesaian angka 1. Jangka Waktu
pelaksanaan pekerjaan sampai selesai 100% ditetapkan sejak tanggal 29 Agustus
2006 dan berakhir tanggal 12 Desember 2006. Surat Perjanjian Perjanjian
Pemborongan/Kontrak Nomor.04.RDL/PPK-RSU/UKP/VIII/2006 tanggal 29
Agustus 2006 Pasal 5 Jangka Waktu Penyelesaian angka 1. Jangka Waktu
38
pelaksanaan pekerjaan sampai selesai 100% ditetapkan sejak tanggal 29 Agustus
2006 dan berakhir tanggal 27 Desember 2006.
c. Kontrak No.445/169/Yankes/PAN/2006 tanggal 28 Agustus 2006, Pasal 5 ayat 1
yaitu Pihak Kedua sanggup melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut pada
pasal 1 dan menyerahkan untuk pertama kalinya dalam keadaan selesai seluruhnya
selama 110 hari kalendar terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
dikeluarkan yakni tanggal 28 Agustus dan berakhir pada tanggal 15 Desember 2006
ditambah masa pemeliharaan selama 180 hari kalendar, sejak serah terima pertama. Hal ini mengakibatkan penyelesaian Pembangunan Gedung RSUD Dr. Abdul Azis
Singkawang, RSUD Kabupaten Bengkayang dan Puskesmas Entikong berpotensi
mengalami keterlambatan, sehingga tidak dapat segera digunakan sesuai dengan waktu
yang telah direncanakan dan rekanan dapat dikenakan denda atas keterlambatan
tersebut.
Hal ini disebabkan Kontraktor Pelaksana lalai dalam memenuhi persyaratan jangka
waktu yang telah disepakati.
Pihak RSUD Singkawang menjelaskan adapun langkah-langkah penanganan yang telah
diambil adalah diadakannya amandemen waktu pelaksanaan selama 17 hari kalender,
kontrak berakhir tanggal 30 Desember 2006. Berdasarkan prediksi tekhnis yang
dilakukan konsultan pengawas terhadap sisa pekerjaan, diprediksi pekerjaan akan dapat
diselesaikan 100% pada tanggal 30 Desember 2006.
Pihak RSUD Bengkayang bahwa Pekerjaan dapat diselesaikan pada akhir tahun, hingga
saat ini pekerjaan sudah mencapai 75%, pihak kontraktor sudah komit dan
bertanggungjawab untuk menyelesaikannya sesuai dengan Perjanjian Akte Notaris
Nomor 17/DAFTAR/XII/2006 (Sinar Pusaka) dan Nomor 18/DAFTAR/XII/2006 (Tuah
Rara Sejahtera).
Pihak Pejabat Pembuat Komitmen Program Upaya Kesehatan Masyarakat menjelaskan
bahwa berdasarkan laporan konsultan pengawas pada minggu ke 15 pekerjaan
penyelesaian dan perluasan pembangunan gedung Puskesmas Entikong tersebut diatas
telah selesai sebesar 90,3%. Dan berdasrkan laporan konsultan pengawas pada minggu
ke 16 (akhir kontrak) pekerjaan tersebut telah mencapai 100%. Dengan demikian maka
pekerjaan dan perluasan pembangunan gedung Puskesmas Entikong tersebut tidak
mengalami keterlambatan.
BPK RI menyarankan kepada Menteri Kesehatan agar meminta Gubernur Provinsi
Kalimantan Barat untuk memerintahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Barat untuk meminta Pejabat Pembuat Komitmen menegur kepada masing-
39
masing rekanan untuk dapat menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian dan
apabila terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan agar menetapkan jumlah
denda sesuai dengan kontrak, menarik dan menyetorkannya ke Kas Negara serta bukti
setor disampaikan kepada BPK-RI.
5. (05.09.02) Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB, alat kesehatan medis, serta
alat kesehatan non medis pada Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat TA. 2005
dan 2006 belum dimanfaatkan selama antara 27 hari sampai dengan satu tahun
masing-masing sebesar Rp4.659.160.500,00. dan Rp1.558.255.000,00.
Dalam TA 2005 dan 2006 dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat
telah mengadakan peralatan kesehatan dan peralatan laboratorium untuk puskesmas dan
RSUD. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim BPK-RI atas dokumen, konfirmasi dan cek fisik
hasil pelaksanaan pengadaan alat-alat tersebut, ternyata belum dimanfaatkan senilai
Rp6.217.415.500,00 dengan rincian adalah sebagai berikut:
a. Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp4.659.160.500,00
1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2005 sebesar
Rp502.870.000,00.
Dalam TA. 2005 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Propinsi
Kalimantan Barat telah melakukan pengadaan peralatan mesin ULV, mesin swing
fog, refrigerator vaksin dan vaksin carier sebesar Rp889.050.000,00 sedangkan HPS
yang dibuat oleh Panitia sebesar Rp830.650.000,00 dan pagu DIPA sebesar
Rp901.850.000,00. Pengadaan tersebut dilaksanakan dengan cara Penunjukan
Langsung. Pertimbangan dari pihak Dinas Kesehatan propinsi Kalimantan Barat
untuk melakukan Penunjukan Langsung tertuang dalam surat yang ditujukan kepada
Gubernur Kalimantan Barat No. 445/1831.B/Yan Kes/B/2005 tanggal 22 Nopember
2005 perihal Permohonan Persetujuan Penunjukan Langsung yang antara lain
menyatakan bahwa pengadaan peralatan tersebut dalam rangka pencegahan dan
pemberantasan penyakit demam berdarah yang berdasarkan siklus 5 tahunan
diperkirakan penyakit demam berdarah di Kalimantan Barat akan mencapai
puncaknya pada tahun 2007. Surat tersebut telah mendapatkan balasan dari Plt.
Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Barat dengan surat No. 027/3261/P.B tanggal
28 Nopember 2005 perihal pertimbangan penunjukan langsung Program Upaya
Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan SK
Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan
Pengeluaran Anggaran Belanja No. 445/1849-C/UKM-PAN/2005 tanggal 29
Nopember 2005, maka ditetapkanlah CV. Mulia Rezeki sebagai pelaksana
40
penunjukan langsung dengan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak No. 445/850-
C/YANKES/B/UKM/2005 tanggal 30 Nopember 2005 serta Surat Perintah Mulai
Kerja (SPMK) No. 445/1855-C/YANKES/PUK/B/2005 tanggal 01 Desember 2005.
Sebelum dilakukan penetapan pelaksana pengadaan, terlebih dahulu dilakukan
evaluasi surat penawaran yang tertuang dalam Berita Acara No. 445/1840-C/UKM-
PAN/2005 tanggal 28 Nopember 2005 negosiasi harga penawaran dengan Berita
Acara No. 445/1845-C/UKM-PAN/2005 tanggal 29 Nopember 2005. Jangka waktu
pelaksanaan pengadaaan adalah 40 hari kalender atau mulai tanggal 01 Desember
2005 sampai dengan 10 Januari 2006 dengan ketentuan penyerahan pengadaan
pada Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat. Pengadaan tersebut telah
dilaksanakan sesuai Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang No.
095/2160/TU-C tanggal 19 Desember 2005 dan telah dibayar lunas dengan SPM
No. 00508/DINKES/UKM tanggal 20 Desember 2005 sebesar Rp889.050.000,00.
Adapun rincian pengadaan tersebut, seperti terlihat dalam tabel berikut : No Jenis
Peralatan Merk Jumlah
(Unit) Harga Satuan
(Rp) Total Harga
(Rp) 1. Mesin ULV IGEBA/Jerman 2 164.000.000,0
0 328.000.000,00
2. Mesin Swing Fog
TF. 35/Jerman 5 17.250.000,00 86.250.000,00
3. Refrigrator Vaksin
Electrolux 10 43.960.000,00 439.600.000,00
4. Vaksin Carier Elektrolux 22 1.600.000,00 35.200.000,00 889.050.000,00
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 13 Desember 2006 diketahui bahwa hasil pengadaan peralatan senilai Rp502.870.000,00 belum dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat, masih tersimpan di gudang Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat selama 11 (sebelas) bulan dengan rincian sebagai berikut adalah :
No.
Jenis Peralatan Merk Jml (Unit)
Harga Satuan (Rp)
Total Harga (Rp)
1. Mesin ULV IGEBA/Jerman 2 164.000.000,00 328.000.000,00 2. Mesin Swing
Fog TF. 35/Jerman 3 17.250.000,00 51.750.000,00
3. Refrigrator Vaksin
Electrolux 2 43.960.000,00 87.920.000,00
4. Vaksin Carier Elektrolux 22 1.600.000,00 35.200.000,00 502.870.000,00
2) Program Upaya Kesehatan Perorangan Tahun 2005 sebesar Rp4.156.290.500,00
Dalam TA. 2005 Program Upaya Kesehatan Perorangan pada Dinas Kesehatan
Propinsi Kalimantan Barat mengadakan alat kedokteran, kesehatan dan KB yang
diperuntukkan bagi Rumah Sakit Umum Daerah di Propinsi Kalimantan Barat,
antara lain adalah sebagai berikut :
a) Rumah Sakit Umum Daerah Sambas sebesar Rp339.000.000,00.
41
Program Upaya Kesehatan Perorangan Wilayah II Dinas Kesehatan Propinsi
Kalimantan Barat telah melakukan pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB
untuk RSUD Dr. A. Aziz Singkawang sebesar Rp1.965.000.000,00, RSUD
Bengkayang sebesar Rp1.791.000.000,00 dan RSUD Sambas sebesar
Rp1.390.450.000,00 dengan jumlah total sebesar Rp5.146.450.000,00.
Pengadaan tersebut dilaksanakan dengan cara pelelangan umum yang diikuti
oleh 32 (tiga puluh dua) peserta lelang dan dimenangkan CV. Graha Raya Utama
dengan Surat Penetapan Pemenang Pelaksana Pekerjaan No.
445/1029/YANKES/C/2005 tanggal 7 September 2005 . Pengadaan tersebut
sesuai kontrak No. 445/1061/YANKES/C/2005 tanggal 12 September 2005
dan Surat Perintah Mulai Kerja No. 445/1074/YANKES/C/2005 tanggal 12
September 2005 dengan jangka waktu pelaksanaan pengadaaan adalah 100 hari
kalender atau mulai tanggal 12 September sampai dengan 20 Desember 2005.
Atas kontrak tersebut telah dilakukan addendum dengan No.
445/2015.E/YANKES/C/2005 tanggal 06 Desember 2005. Jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan berubah menjadi 164 (seratus enam puluh empat) hari
kalender terhitung mulai tanggal 12 September 2005 sampai dengan tanggal 20
Pebruari 2006. Pengadaan tersebut telah dilaksanakan sesuai Berita Acara
Pemeriksaan dan Serah Terima Barang No. 445/2037A/YANKES/C/2005
tanggal 12 Desember 2005, No. 445/2037C/YANKES/2005 tanggal 12
Desember 2005, No. 445/2037B/YANKES/2005 tanggal 13 Desember
2005 dan No. 445/293B/YANKES/C/2005 tanggal 08 Pebruari 2005.
Pelaksanaan pekerjaan telah dibayar lunas secara bertahap dengan rincian
pembayaran sebagai berikut:
SPM No. 00172/DINKES/UKP tanggal 04 Oktober 2005 sebesar Rp1.029.300.000,00.
SPM No. 00469/DINKES/UKP tanggal 19 Desember 2005 sebesar Rp1.572.040.000,00.
SPM No. 00016/DINKES/UKP tanggal 28 Maret 2006 sebesar Rp2.545.160.000,00.
Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB tersebut bertujuan untuk memenuhi kelengkapan peralatan medis di RSUD Dr. A. Aziz Singkawang, RSUD Bengkayang dan RSUD Sambas. Adapun jenis-jenis alat kesehatan untuk RSUD Sambas, seperti terlihat dalam tabel berikut :
No.
Jenis Peralatan Merk Jumlah (Unit)
Total Harga (Rp)
1. Sterilisator/Auto Clave Hanshin/HS-2519 1 Unit 75.000.000,00 2. Tensimeter Standing Riester 3 Unit 14.250.000,00 3. Spectrophotometer with
Reagensia, Stabilizer and UPS
Humalizer/3000 1 Unit 250.000.000,00
4. Electric Vacum Extractor Ardo/Senator 30 1 Unit 84.000.000,00
42
(Gynecology) PAC 5. Dopler/Echo Souder Hanshin/ES-103
MIC 1 Unit 15.000.000,00
6. Oxygen Therapy Set Sharp/OT-1000 1 Unit 5.000.000,00 7. Regulator Oxygen Sharp/OT-1500 9 Unit 11.700.000,00 8. Vena Section Set Complete Lowton/Varius Set 1 Set 16.500.000,00 9. Laryngoscope for Adult Set Riester/2,3 &4 1 Set 6.000.000,00 10. Laryngoscope for Pediatric
Set Riester/0,1 & 2 1 Set 6.000.000,00
11. Endotracheal Tube, ETT (No. 2,5 – No. 34)
Rusch 1 Set 13.500.000,00
12. Stetoscope for Pediatric Duplex/4051 2 Set 1.500.000,00 13. Bedside Cabinet Karixa/KA 04-00B 5 Set 20.000.000,00 14. Hematology with Reagensia,
Stabilizer and UPS Nihon Kohden/MEK-6318 J/K
1 Unit 355.000.000,00
15. Monitor Patient 4 Parameter Datascope/Passport-2
1 Unit 255.000.000,00
16. Urinalisasi System + Reagensia, UPS and Stabilizer
Combilyzer VA/Human
1 Unit 160.000.000,00
17. Infusion Pump Terumo/TE-112 1 Unit 35.000.000,00 18. Syringe Pump Terumo/TE-331 1 Unit 37.000.000,00 19. Lemari Instrument 2 Pintu Karixa/KA 025-
02A 3 Unit 18.000.000,00
20. Matras Pasien (Adult) MAK/31813 3 Set 12.000.000,00 Jumlah (termasuk PPn 10%) 1.390.450.000,0
0
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 01 Desember 2006 terhadap pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB TA. 2005 di RSUD Sambas, diketahui terdapat 4 (empat) item alat berupa Monitor Patient 4 Parameter, Infusion Pump, Syringe Pump dan Matras Pasien (Adult) senilai Rp339.000.000,00 tersimpan di gudang RSUD Sambas selama 10 (sepuluh) bulan dalam kondisi baik belum dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat karena belum lengkapnya semua peralatan ruang ICU dan belum adanya tenaga/perawat yang akan ditugaskan untuk ruang ICU.
b) Rumah Sakit Umum Daerah Sintang sebesar Rp2.195.750.000,00
Program Upaya Kesehatan Perorangan Wilayah I Dinas Kesehatan Propinsi
Kalimantan Barat telah melakukan pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB
untuk RSUD Sanggau sebesar Rp2.806.500.000,00 dan RSUD Ade Mohamad
Djoen Sintang sebesar Rp2.195.750,00,00 dengan jumlah total sebesar
Rp5.002.250.000,00. Pengadaan tersebut dilaksanakan dengan cara pelelangan
umum yang diikuti oleh 4 (empat) peserta lelang dan dimenangkan PT.
Rajawali Nusantara Indonesia Cabang Pontianak dengan Surat Penetapan
Pemenang Pelaksana Pekerjaan Nomor. 445/1023/YANKES/C/2005 tanggal 7
September 2005. Pengadaan tersebut sesuai kontrak No.
445/1055/YANKES/C/2005 tanggal 12 September 2005 dan Surat Perintah
Mulai Kerja No. 445/1068/YANKES/C/2005 tanggal 12 September 2005
43
dengan jangka waktu pelaksanaan pengadaaan adalah 100 hari kalender atau
mulai tanggal 12 September sampai dengan 20 Desember 2005. Atas kontrak
tersebut telah dilakukan addendum dengan No. 445/2015/YANKES/C/2005
tanggal 06 Desember 2005. Nilai kontrak yang semula Rp5.002.250.000,00
menjadi Rp4.959.496.600,00 dengan rincian untuk RSUD Sanggau Sebesar
Rp2.763.746.600 sedangkan untuk RSUD Ade Mohamad Djoen Sintang
sebesar Rp2.195.750.600,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berubah
menjadi 130 (seratus tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 12
September 2005 sampai dengan tanggal 19 Januari 2006. Pengadaan tersebut
telah dilaksanakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang
No. 445/2034A/YANKES/C/2005 tanggal 1 Desember 2005 dan No.
445/2034B/YANKES/C/2005 tanggal 12 Desember 2005.
Pelaksanaan pekerjaan telah dibayar lunas dengan rincian pembayaran secara bertahap dengan urutan sebagai berikut:
SPM No. 00155/DINKES/UKP tanggal 30 September 2005 sebesar Rp1.000.450.000,00.
SPM No. 00513/DINKES/UKP tanggal 20 Desember 2005 sebesar Rp1.756.600.000,00 .
SPM No. 00001/DINKES/UKP tanggal 09 Pebruari 2006 sebesar Rp2.202.446.600,00.
Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB tersebut bertujuan untuk memenuhi kelengkapan peralatan medis di RSUD Sanggau dan RSUD Ade Mohamad Djoen Sintang. Adapun jenis-jenis alat kesehatan untuk RSUD Ade Mohamad Djoen Sintang , seperti terlihat dalam tabel berikut :
No Jenis Peralatan Merk Jml (Unit)
Total Harga (Rp)
1. Defibrillator with ECG Monitor
GE Medical System /Cardioserv
1 200.000.000,00
2. Sentral Monitor 4 Bed Philips/862067 1 310.000.000,00 3. Drain Thorax Equipment Ardo/Senator 30 1 75.000.000,00 4. Infution Pump Terumo/TE-112 3 128.250.000,00 5. Syring Pump Terumo/TE331 2 71.000.000,00 6. Oxygen Concentrator
Individual Standar WHO 5 Devilbiss/515 KS 1 79.000.000,00
7. Patient Monitor 4 Parameter Philips/Intelli Vue MP 20 3 690.000.000,00 8. Digital Portable ECG 1-6
Chanel with Printer Triple-MED/Biosed 9000G 1 125.000.000,00
9. Pulse Oxymetri Weinmann/Oxycount Mini WM 90500
2 160.000.000,00
10. Autoclave Cap 16 Ltr Hanshin/HS-2519 1 75.500.000,00 11. Traction Machine + Table Celcom/TR2-S+B2BED 1 147.000.000,00 12. Electric ICU Bed with Matras MAK/Supramax Bed 73003
+ 31813 3 135.000.000,00
Jumlah (termasuk PPn 10%) 2.195.750.000,00
44
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 6 Desember 2006 terhadap
pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB TA. 2005 di RSUD Sintang,
diketahui bahwa semua pengadaan peralatan yang berjumlah 12 (dua belas)
item senilai Rp2.195.750.000,00 tersimpan di gudang RSUD Sintang selama 12
(dua belas) bulan dalam kondisi baik belum dapat digunakan untuk pelayanan
kesehatan kepada masyarakat karena ruang ICU yang ada dipergunakan untuk
ruang perawatan.
c) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rubini Mempawah sebesar
Rp1.389.790.500,00
Program Upaya Kesehatan Perorangan Wilayah II Dinas Kesehatan Propinsi
Kalimantan Barat telah melakukan pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB
untuk RSUD Dr. Rubini Mempawah sebesar Rp3.456.132.250,00 dan RSUD
Landak sebesar Rp1.291.665.350,00 dengan jumlah total sebesar
Rp4.747.797.600,00. Pengadaan tersebut dilaksanakan dengan cara pelelangan
umum yang diikuti oleh 29 (dua puluh sembilan) peserta lelang dan
dimenangkan PT. Indofarma Global Medika dengan Surat Penetapan Pemenang
Pelaksana Pekerjaan No. 445/1030/YANKES/C/2005 tanggal 7 September
2005. Pengadaan tersebut sesuai kontrak No. 445/1061/YANKES/C/2005
tanggal 12 September 2005 dan Surat Perintah Mulai Kerja No.
445/1075/YANKES/C/2005 tanggal 12 September 2005 dengan jangka waktu
pelaksanaan pengadaaan adalah 100 hari kalender atau mulai tanggal 12
September sampai dengan 20 Desember 2005. Atas kontrak tersebut telah
dilakukan addendum dengan No. 445/2015.A/YANKES/C/2005 tanggal 06
Desember 2005. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berubah menjadi 164
(seratus enam puluh empat) hari kalender terhitung mulai tanggal 12 September
2005 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2006. Pengadaan tersebut telah
dilaksanakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang
No. 445/2036A/YANKES/C/2005 tanggal 12 Desember 2005 dan
No. 445/2B/YANKES/C/2006 tanggal 13 Januari 2006. Pelaksanaan pekerjaan
telah dibayar lunas secara bertahap dengan dengan rincian sebagai berikut:
SPM No. 00222/DINKES/UKP tanggal 10 Oktober 2005 sebesar Rp949.559.520,00.
SPM No. 00468/DINKES/UKP tanggal 19 Desember 2005 sebesar Rp2.764.905.800,00.
SPM No. 00003/DINKES/UKP tanggal 14 Pebruari 2006 sebesar Rp1.033.332.280,00
45
Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB tersebut bertujuan untuk
memenuhi kelengkapan peralatan medis di RSUD Dr. Rubini Mempawah dan
RSUD Landak.
Adapun jenis-jenis alat kesehatan untuk RSUD Dr. Rubini Mempawah , seperti
terlihat dalam tabel berikut :
No. Jenis Peralatan Merk Jml (Unit
)
Total Harga (Rp)
1. Mayor Surgery Instrument set complete
Aesculap 1 Set 87.211.750,00
2. Basic Instrument Set Aesculap 1 Set 118.337.500,00 3. Large Suture Instrument Set Aesculap 1 Set 20.774.500,00 4. Vena Section Instrument Set Aesculap 1 Set 17.816.750,00 5. Abdominal Instrument Set Aesculap 1 Set 102.292.500,00 6. Minor Surgery Instrument Set Aesculap 1 Set 12.736.750,00 7. Circumcision Adult Set Aesculap 1 Set 14.838.750,00 8. Defibrilator with ECG and Pacing Nihon Kohden/Tec-5521K 2 Unit 552.873.000,00 9. Vital Sign Monitor
ECG/SPO2/MIBP/2 TEMP/ Battery/RS232 with Mobile Stand
Invivo MDE/Escort-M12 2 Unit 691.197.000,00
10. Surgical Suction Pump Hirtz/Hicovac : 700CH/A-46
2 Unit 179.797.500,00
11. Laryngoscope Adult Fiber Light Heine/F-119 2 Unit 26.765.000,00 12. Laryngoscope Pediatric Fiber Lihgt Pneupac/LSFM-3 2 Unit 32.715.000,00 13. Intubation Kit Complete with Fiber
Optic Laryngoscope Spencer/DG 80014E 2 Unit 69.039.500,00
14. Drainage Pump (WSD) Hirtz/Hico Thermovac-760
1 Unit 79.025.000,00
15. Electro Cauter Wem/SS 100 MC 1 Unit 64.528.500,00 16. Hospital Bed Electric and Matras Ampesa Acare/HCB-
8332H 2 Unit 99.177.000,00
17. Suction Pump Universal Fazzini/F-100/4 1 Unit 59.555.750,00 18. Syringe Pump Terumo/TE-331 2 Unit 71.049.000,00 19. Infusion Pump Terumo/TE-112 2 Unit 85.145.000,00 20. Examination Lamp Medical Illumination
/Centry-021343 1 Unit 51.650.250,00
21. Steam Sterilizer/Auto Clave (wet and dry cup 20 liter)
Rexall/Rexmed : LS-2D 2 Unit 239.953.500,00
22. Blood Gas Analyzer Nova Biomedical/Phox 1 Unit 390.956.500,00 23. Elisa System with Automatic
Washer, UPS and Stabilizer Human 1 Unit 386.723.500,00
24. Head Lamp Reister/6031 1 Unit 1.972.750,00 Jumlah 3.456.132.250,00
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 29 Nopember 2006 terhadap
pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB TA. 2005 di RSUD Dr. Rubini
Mempawah, diketahui terdapat pengadaan peralatan berjumlah 9 (sembilan) item
senilai Rp1.389.790.500,00 tersimpan di gudang RSUD Dr. Rubini Mempawah
selama 10 (sepuluh) bulan dalam kondisi baik belum dapat digunakan untuk
46
pelayanan kesehatan kepada masyarakat karena volume untuk melakukan operasi
belum banyak, dengan rincian peralatan sebagai berikut :
No Jenis Peralatan Merk Jml (Unit)
Total Harga (Rp)
1. Defibrilator with ECG and Pacing Nihon Kohden/Tec-5521K
2 Unit 552.873.000,00
2. Vital Sign Monitor ECG/SPO2/MIBP/2 TEMP/ Battery/RS232 with Mobile Stand
Invivo MDE/Escort-M12
1 Unit 345.598.500,00
3. Laryngoscope Pediatric Fiber Lihgt Pneupac/LSFM-3 2 Unit 32.715.000,00 4. Drainage Pump (WSD) Hirtz/Hico Thermovac-
760 1 Unit 79.025.000,00
5. Suction Pump Universal Fazzini/F-100/4 1 Unit 59.555.750,00 6. Syringe Pump Terumo/TE-331 1 Unit 35.524.500,00 7. Infusion Pump Terumo/TE-112 1 Unit 42.572.500,00 8. Steam Sterilizer/Auto Clave (wet
and dry cup 20 liter) Rexall/Rexmed : LS-2D 2 Unit 239.953.500,00
9. Head Lamp Reister/6031 1 Unit 1.972.750,00 TOTAL 1.389.790.500,00
d) Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau Rp231.750.000,00
Dalam TA. 2005 Program Upaya Kesehatan Perorangan Wilayah I Dinas
Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat telah melakukan pengadaan alat
kedokteran, kesehatan, KB untuk RSUD Sekadau sebesar Rp766.200.000,00.
Pengadaan tersebut dilaksanakan dengan cara pelelangan umum yang diikuti
oleh 20 (dua Puluh) peserta lelang dan dimenangkan PT. Medika Paramitha
Farma dengan Surat Penetapan Pemenang Lelang no.
445/1024/YANKES/C/2005 tanggal 7 September 2005 . Pengadaan tersebut
sesuai kontrak No. 445/1056/YANKES/C/2005 tanggal 12 September 2005 dan
Surat Perintah Mulai Kerja No. 445/1069/YANKES/C/2005 tanggal 12
September 2005 dengan jangka waktu pelaksanaan pengadaaan adalah 100 hari
kalender atau mulai tanggal 12 September sampai dengan 20 Desember 2005.
Pengadaan tersebut telah dilaksanakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan dan
Serah Terima Barang No. 445/2080/YANKES/C/2005 tanggal 13 Desember
2005 dan dibayar secara bertahap dengan SPM No. 00161/DINKES/UKP
tanggal 03 Oktober 2005 sebesar Rp229.860.000,00 dan SPM No.
00512/DINKES/UKP tanggal 20 Desember 2005 sebesar Rp536.340.000,00.
Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB tersebut bertujuan untuk
memenuhi kelengkapan peralatan medis di RSUD Sekadau. Adapun jenis-jenis
alat kesehatan medis tersebut, seperti terlihat dalam tabel berikut :
No
Jenis Peralatan Merk Jml (Unit
)
Total Harga (Rp)
1. Automatic Film Processor Dongmun/DSP-33SQ 1 146.000.000,00
47
2. Vacuum Extractor Electric with Cup and Tubing
Fazzini/F-60/F4+05.10005 + 05.10006
1 87.100.000,00
3. Suction Pump Fazzini/F100/4 1 38.000.000,00 4. Ultra Violet Sterilizer Gris/922634 1 12.250.000,00 5. Endotracheal Tube No. 2,5 s.d.
No. 34 (16 item) Rusch/ETT No. 2,5- No. 34
1 21.000.000,00
6. Instrument Table Small Gris/922217 1 5.400.000,00 7. Centrifuge Macro Human/Humax 5000 1 50.200.000,00 8. Micropipette Human/Humapette Fix
Volume 1 15.100.000,00
9. Urinalisa System with Reagensia, UPS and Stabilizer
Human/Combylizer VA 1 163.000.000,00
10. Halogen Examination Lamp Emergency Type
Dai-Ichi/ET9S 1 68.000.000,00
11. Patient Bed with Matras Gris/921206 10 89.500.000,00 12. Stand Infusion Gris/922625 5 7.750.000,00 13. Bedside Cabinet Gris/921300 5 20.500.000,00 14. Whell Chair Gris/921251 1 2.950.000,00 15. Brankard Emergency Gris/921333 1 12.950.000,00 16. Mayo Stand Gris/923451 1 4.100.000,00 17. AC For Radiology and Operating
Teathre Panasonic CS/CU-PC 12 DKH
4 22.400.000,00
Jumlah (termasuk PPn 10%) 766.200.000,00
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 6 Desember 2006 terhadap
pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB TA. 2005 di RSUD Sekadau,
diketahui bahwa terdapat 6 (enam) alat seharga Rp231.750.000,00 tersimpan di
gudang RSUD Sekadau selama 12 (dua belas) bulan dalam kondisi baik belum
dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat karena belum
adanya dokter spesialis bedah. Alat tersebut adalah :
No Jenis Alat Jumlah (Unit)
1. Vacuum Extractor Electric with Cup and Tubing 1 2. Suction Pump 1 3. Ultra Violet Sterilizer 1 4. Endotracheal Tube No. 2,5 s.d. No. 34 (16 item) 1 5. Instrument Table Small 1 6. Halogen Examination Lamp Emergency Type 1
b. Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp1.558.255.000,00.
1) Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang sebesar
Rp975.260.000,00.
Dalam TA. 2006 Program Upaya Kesehatan Perorangan RSUD Ade Mohammad
Djoen Sintang telah melakukan pengadaan alat kesehatan/kedokteran sebesar
Rp975.260.000,00. Pengadaan tersebut dilaksanakan dengan cara pelelangan umum
yang diikuti oleh 10 (sepuluh) peserta lelang dan dimenangkan PT. Omega Mulya
Sukses dengan Surat Penetapan Pemenang Pelaksana Pekerjaan No. 447/2610.A/Kes
tanggal 12 Juli 2006 . Pengadaan tersebut sesuai kontrak No. 447/2686/Kes
tanggal 20 Juli 2006 dan Surat Perintah Mulai Kerja No. 447/2687/Kes tanggal
48
20 Juli 2006 dengan jangka waktu pelaksanaan pengadaaan adalah 120 hari kalender
atau mulai tanggal 20 Juli sampai dengan 16 Nopember 2006. Pengadaan tersebut
telah dilaksanakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang No.
005/UKP/RSU/2006 tanggal 10 Nopember 2006.
Pelaksanaan pekerjaan telah dibayar lunas dengan rincian pembayaran secara
bertahap dengan urutan sebagai berikut:
a) SPM No. 00010/RSU/IX/2006 tanggal 19 September 2006 sebesar
Rp292.578.000,00.
b) SPM No. 00012/RSU/XI/2006 tanggal 13 Nopember 2006 sebesar Rp682.682.000,00.
Pengadaan alat kesehatan/kedokteran tersebut bertujuan untuk memenuhi
kelengkapan peralatan medis di RSUD Ade Mohamad Djoen Sintang. Adapun jenis-
jenis alat kesehatan untuk RSUD Ade Mohamad Djoen Sintang , seperti terlihat
dalam tabel berikut :
No. Jenis Peralatan Merk Jml
(Unit) Total Harga
(Rp) 1. Emergency Ventilator Puritan Bennet /
Achieva 1 286.000.000,00
2. Infant Ventilator with Compresor
SLE/SLE-4000 1 374.660.000,00
3. Electric ICU Bed with Matras MAK / MAK 73003 1 44.000.000,00 4. Patient Bed + Accesoris : bed
side rail; matras; IV hanger; bed side cabinet; overbed table
MAK / MAK 33802 7 138.600.000,00
5. Infant Incubator with skin temperature servo control
David Ningbo/YP-90A
1 66.000.000,00
6. Oxygen Concentrator Standar WHO
Respironic/Milenium 1 66.000.000,00
Jumlah (termasuk PPn 10%) 975.260.000,00
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 6 Desember 2006 terhadap
pengadaan alat kesehatan/kedokteran TA. 2006 di RSUD Ade Mohammad Djoen
Sintang, diketahui bahwa semua pengadaan peralatan yang berjumlah 6 (enam) item
senilai Rp975.260.000,00 tersimpan di gudang RSUD Ade Mohammad Djoen
Sintang selama 1 (satu) bulan dalam kondisi baik belum dapat digunakan untuk
pelayanan kesehatan kepada masyarakat karena ruang ICU yang ada dipergunakan
untuk ruang perawatan.
2) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rubini Mempawah sebesar Rp182.160.000,00.
Dalam TA. 2006, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rubini Mempawah (RSUD Dr.
Rubini) telah melaksanakan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB senilai
Rp628.430.000,00 dengan cara pelelangan umum yang diikuti oleh 4 (empat)
rekanan. Pekerjaan dilaksanakan oleh PD. Kalimantan Riset (PD. KR) berdasarkan
49
Surat Penunjukan Pemenang Pengadaan Alat No. 74/PUKP/RSDR/2006 tanggal 3
Agustus 2006 dan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) No. 81/PUKP/RSDR/2006
tanggal 10 Agustus 2006 serta Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.
82/PUKP/RSDR/2006 tanggal 10 Agustus 2006. Jangka waktu pelaksanaan
pengadaan adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender mulai tanggal 10 Agustus 2006
sampai dengan 08 Nopember 2006.
Rincian pengadaan tersebut adalah sebagai berikut :
No Jenis Pengadaan Merk & Type Volm Harga Satuan (Rp)
Jumlah Harga (Rp)
1 Slit Lamp Jaggi-Carlos 1 Unit 86.900.000,00 86.900.000,00 2 Auto Refkerator dan
Meja Shin Nippon-
Accuref-K 1 Set 182.050.000,0
0 182.050.000,00
3 Lensmeter Huvitz-CLM-3100P 1 Unit 29.150.000,00 29.150.000,00 4 Carl Teufel Katarak Set Precisement-Various 1 Set 63.800.000,00 63.800.000,00 5 Binocular Indirec
Opthamoscope Heine-Omega 180 1 Set 50.600.000,00 50.600.000,00
6 Lens Indirec 20 D Volk-V 20 LC 1 Set 8.470.000,00 8.470.000,00 7 Operating Microscope
with Stand Shin Nippon-OP-2 1 Set 144.980.000,0
0 144.980.000,00
8 Emergency Stretcher MAK-34130 1 Unit 15.840.000,00 15.840.000,00 9 Folding Stretcher MAK-31201 1 Unit 7.040.000,00 7.040.000,00 10 Multi Purpose Stretcher MAK-31206 1 Unit 39.600.000,00 39.600.000,00
TOTAL 628.430.000,00
Pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB telah selesai dikerjakan dan
telah diserahterimakan, sesuai Berita Acara Serah Terima Barang No.
128/PUKP/RSDR/2006 tanggal 02 Nopember 2006 dan telah dibayar lunas dengan
Surat Perintah Membayar No. 00016/RSDR/UKP tanggal 24 Nopember 2006
sebesar Rp628.430.000,00.
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 29 Nopember dan Surat
Pernyataan dari Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 21 Nopember 2006, diketahui
bahwa terdapat pengadaan peralatan yang berjumlah 5 (empat) item berupa Slit
Lamp, Lensmeter, Binocular Indirec Opthamoscope, Lens Indirec 20 D dan Folding
Stretcher senilai Rp182.160.000,00 tersimpan di gudang RSUD Dr. Rubini
Mempawah selama 27 hari dalam kondisi baik belum dapat digunakan untuk
pelayanan kesehatan kepada masyarakat karena masih dalam proses pencatatan
barang inventaris sebelum diserahkan kepada unit yang membutuhkan.
3) Rumah Sakit Umum Daerah Sanggau sebesar Rp400.835.000,00.
Dalam TA. 2006, Rumah Sakit Umum Daerah Sanggau (RSUD Sanggau telah
melaksanakan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB senilai
Rp712.080.000,00 dengan cara pelelangan umum yang diikuti oleh 5 (lima) rekanan.
50
Pekerjaan dilaksanakan oleh CV. Surya Kimia (CV. SK) berdasarkan Surat
Penunjukan Pemenang Pelaksana Pekerjaan SK No. 445/32/RSUD/PAN/2006
tanggal 26 Juni 2006 dan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) No.
445/34/RSUD/2006 tanggal 03 Juli 2006 serta Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
No. 445/36/RSUD/PAN/2006 tanggal 03 Juli 2006. Jangka waktu pelaksanaan
pengadaan adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender mulai tanggal 03 Juli 2006
sampai dengan 30 Oktober 2006.
Rincian pengadaan tersebut adalah sebagai berikut :
No Jenis Pengadaan Merk & Type Volume Harga
Satuan (Rp)
Jumlah Harga (Rp)
1 Stetoscope GIMA/32523 14 Unit
345.000.00 4.830.000,00
2 Anaroid Phigmomanometer Mobile Stand
GIMA/KENZ LINE 32764 6 Unit 8.250.000,00 49.500.000,00
3 Emergency Strecher MURIDO/MR3140-1SS 2 Unit 25.000.000,00 50.000.000,00 4 Emergency Trolley MURIDO/3190-1SS 2 Unit 14.370.000,00 28.740.000,00 5 Spirometry PROVAIR II/ZAN 200 1 Unit 62.200.000,00 62.200.000,00 6 Esopphageal Ballon Dilator Olympus/BE22 1 Set 17.750.000,00 17.750.000,00 7 Tracheastomy Instrument
Set MEDICON 2 Set 20.980.000,00 41.960.000,00
8 Laryngoscope Adult GIMA/34302 1 Unit 11.000.000,00 11.000.000,00 9 Kursi Tunggu Pasien 4 Bench MURIDO/MR3430-4B 30 Unit 5.600.000,00 168.000.000,00 10 ICU Bed Electric with
Mattras MURIDO/MR3000-D3EL+MR3350-A
2 Unit 56.850.000,00 113.700.000,00
11 Children Bed Stenless Steel MURIDO/MR3120-A2SS 6 Unit 13.690.000,00 82.140.000,00 12 Matrass Child MURIDO/MR3370-A 20 Unit 2.500.000,00 50.000.000,00 13 Instrument Cabinet MURIDO/MR3220-2A 4 Unit 7.250.000,00 29.000.000,00
TOTAL 712.080.000,00 Pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB telah selesai dikerjakan dan
telah diserahterimakan, sesuai Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang
No. 445/747.A/RSUD/2006 tanggal 18 Oktober 2006 dan telah dibayar secara
bertahap dengan Surat Perintah Membayar No. 00003/LS/07/2006 tanggal 27 Juli
2006 sebesar Rp213.624.000,00 dan Surat Perintah Membayar No.
00009/LS/11/2006 tanggal 14 Nopember 2006 sebesar Rp498.456.000,00
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 6 Desember 2006 terhadap
pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB TA. 2006 di RSUD Sanggau, diketahui
terdapat pengadaan peralatan berjumlah 11 (sebelas) item senilai Rp400.835.000,00
tersimpan di gudang RSUD Sanggau selama 2 (dua) bulan dalam kondisi baik belum
dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat karena masih dalam
proses pencatatan barang inventaris sebelum diserahkan kepada unit yang
membutuhkan, dengan rincian peralatan sebagai berikut :
No Jenis Pengadaan Merk & Type Volume Harga Satuan
Jumlah Harga (Rp)
51
(Rp) 1 Stetoscope GIMA/32523 13 Unit 345.000.00 4.485.000,00 2 Anaroid Phigmomanometer
Mobile Stand GIMA/KENZ LINE
32764 6 Unit 8.250.000,00 49.500.000,00
3 Emergency Strecher MURIDO/MR3140-1SS 1 Unit 25.000.000,00 25.000.000,00 4 Emergency Trolley MURIDO/3190-1SS 2 Unit 14.370.000,00 28.740.000,00 5 Spirometry PROVAIR II/ZAN 200 1 Unit 62.200.000,00 62.200.000,00 6 Esopphageal Ballon Dilator Olympus/BE22 1 Set 17.750.000,00 17.750.000,00 7 Tracheastomy Instrument Set MEDICON 2 Set 20.980.000,00 41.960.000,00 8 Laryngoscope Adult GIMA/34302 1 Unit 11.000.000,00 11.000.000,00 9 ICU Bed Electric with
Mattras MURIDO/MR3000-D3EL+MR3350-A
2 Unit 56.850.000,00 113.700.000,00
10 Matrass Child MURIDO/MR3370-A 7 Unit 2.500.000,00 17.500.000,00 11 Instrument Cabinet MURIDO/MR3220-2A 4 Unit 7.250.000,00 29.000.000,00
TOTAL 400.835.000,00
Hal tersebut tidak sesuai dengan :
a. Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, Pasal 12 ayat (1), menyatakan bahwa Pelaksanaan Anggaran Belanja
Negara didasarkan atas prinsip-prinsip efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan
rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.
b. Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Pasal 3 huruf b, menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa wajib
menerapkan prinsip efektif, yaitu pengadaan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan dan
dapat memberikan manfaat sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
c. Tujuan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB, alat kesehatan medis, serta alat
kesehatan non medis adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada
masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan.
Hal tersebut mengakibatkan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB, alat
kesehatan medis, serta alat kesehatan non medis senilai Rp6.217.415.500,00 tidak
sepenuhnya mencapai sasaran dan tujuan pengadaan dimaksud yang berpotensi sebagai
ketidakhematan penggunaan keuangan negara, dengan rincian :
a. Pengadaan peralatan mesin ULV, mesin swing fog, refrigerator vaksin dan vaksin carier
TA. 2005 pada Program Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp502.870.000,00;
b. Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB TA. 2005 pada Program Upaya Kesehatan
Perorangan untuk RSUD Sambas sebesar Rp339.000.000,00;
c. Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB TA. 2005 pada Program Upaya Kesehatan
Perorangan untuk RSUD Sintang sebesar Rp2.195.750.000,00;
d. Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB TA. 2005 pada Program Upaya Kesehatan
Perorangan untuk RSUD Dr. Rubini Mempawah sebesar Rp1.389.790.500,00;
52
e. Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB TA. 2005 pada Program Upaya Kesehatan
Perorangan untuk RSUD Sekadau sebesar Rp231.750.000,00;
f. Pengadaan alat kesehatan/kedokteran TA. 2006 pada Program Upaya Kesehatan
Perorangan RSUD Ade Mohammad Djoen Sintang sebesar Rp975.260.000,00;
g. Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB TA. 2006 pada Program Upaya Kesehatan
Perorangan RSUD Dr. Rubini Mempawah sebesar Rp182.160.000,00;
h. Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB TA. 2006 pada Program Upaya Kesehatan
Perorangan RSUD Sanggau sebesar Rp400.835.000,00
Hal tersebut disebabkan :
a. Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan Barang kurang cermat dalam
menyusun rencana kebutuhan untuk pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB, alat
kesehatan medis, serta alat kesehatan non medis;
b. Panitia Penerima Barang kurang memahami tugas dan tanggung jawabnya, serta lalai
untuk segera mendistribusikan barang hasil pengadaan yang telah diterima;
c. Kurang koordinasi antara Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat dengan
Pihak RSUD dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan barang hasil pengadaan;
d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kurang optimal dalam melakukan pengendalian atas
pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran.
Atas permasalahan tersebut pihak Pejabat Pembuat Komitmen TA.2005 dan 2006
menanggapi bahwa :
a. Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB, alat kesehatan medis, serta alat kesehatan
non medis yang kurang dimanfaatkan sebesar Rp6.217.415.500,00, akan segera
dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan;
b. Untuk masa mendatang akan dilakukan koordinasi secara lebih intensif antara pihak
Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat dan
RSUD, serta dengan pihak-pihak terkait lainnya.
Atas permasalahan tersebut BPK-RI menyarankan agar Menteri Kesehatan meminta
Gubernur Propinsi Kalimantan Barat agar :
a. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat selaku Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) untuk segera mengkoordinasikan dengan seluruh satuan
kerja pengguna untuk memanfaatkan secara optimal seluruh peralatan medik dan sarana
medik tersebut di atas, agar dapat mendukung upaya pelayanan medis secara maksimal.
53
b. KPA dan seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengawasi lebih intensif atas
distribusi, alokasi dan pemanfaatan serta pencatatan dan pertanggungjawaban atas
penggunaan peralatan medik dimaksud.
c. KPA menghindari terjadi masalah yang sama berulang dimasa yang akan datang.
6. (05.09.03) Terdapat pengadaan Peralatan TV Kabel Indovision sebesar Rp41.689.351,24
Tidak efektif.
Dalam tahun Anggaran 2005 RSU Dr Soedarso Pontianak Propinsi Kalimantan Barat
melanjutkan Pembangunan Gedung Poliklinik dan IGD dengan kontraktor pelaksana adalah
PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dengan kontrak Nomor 445/1230/YANKES/C/II/2005 tanggal
23 September 2005 dengan nilai sebesar Rp28.343.133.000 jangka waktu 180 hari kalender
terhitung sejak tanggal 23 September 2005 sampai dengan tanggal 20 Desember 2005.
Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik dilapangan tanggal 11 Desember
2006 serta konfirmasi dapat dijelaskan bahwa dalam rincian RAB terdapat item pekerjaan
Instalasi TV masing-masing pada Gedung Poliklinik dan Gedung IGD dengan rincian
sebagai berikut:
No Uraian Pekerjaan Volume Harga Satuan Jumlah a Receiver Indovision 2 11.963.495,84 23.926.991,68 b Parabola Indovision 2 8.881.197,78 17.762.359,56 Jumlah 41.689.351,24
Dari pemeriksaan fisik ternyata jaringan TV Kabel tersebut sudah tidak berfungsi lagi, hanya
berlangganan untuk 3 bulan, dengan demikian peralatan Receiver dan Parabola dari
Indovision senilai Rp41.689.351,24 tidak dimanfaatkan lagi.
Hal ini tidak sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bagian Ketiga Prinsip Dasar Pasal 3 huruf b yang
antara lain menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip efektif,
yaitu pengadaan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan manfaat
sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
Hal ini mengakibatkan ketidakhematan keuangan negara senilai Rp41.689.351,24
Hal ini disebabkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak
mempertimbangkan prioritas dan urgensi tujuan pengadaan peralatan dimaksud. Selain itu
Panitia Pembangunan RS Dr. Soedarso dan Konsultan perencana kurang cermat dalam
melakukan perencanaan dan perhitungan Biaya Peralatan TV Kabel Indovision.
Pihak Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat menjelaskan, bahwa peralatan TV
Kabel Indovision tersebut pada saat perencanaan fasilitas program Indovision belum seperti
sekarang.
54
BPK RI menyarankan agar Menteri Kesehatan meminta Gubernur Kalimantan Barat untuk
memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat agar :
a. Memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan kepegawaian kepada PPK dan Panitia
Pengadaan Barang yang lalai dalam melaksanakan tugasnya.
b. Dimasa yang akan datang dalam menyusun perencanaan disesuaikan dengan kebutuhan
yang riil serta mengoptimalkan pemanfaatan peralatan tersebut.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
