55
BAB 4 APBN dan APBD dalam Pembangunan Kompetensi Inti Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah Kompetensi Dasar Mendeskripsikan APBN dan APBD dalam pembangunan Peta konsep

PETA KONSEP - LABKOM SMA 34 JAKARTA | … · Web viewTugas perbantuan berarti penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PETA KONSEP - LABKOM SMA 34 JAKARTA | … · Web viewTugas perbantuan berarti penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan

BAB 4APBN dan APBD dalam Pembangunan

Kompetensi Inti

Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,

prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena

dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah

Kompetensi Dasar

Mendeskripsikan APBN dan APBD dalam pembangunan

Peta konsep

Page 2: PETA KONSEP - LABKOM SMA 34 JAKARTA | … · Web viewTugas perbantuan berarti penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan

Kata kunci

APBN Komponen APBN/APBD Kebijakan AnggaranAPBD DAU Tujuan APBNFungsi APBN/APBD DAK Azas penyusunan APBNPengaruh APBN terhadap pembangunan

Mekanisme penyusunan APBN/APBD

Tujuan pembelajaran• Setelah mempelajari bab ini anda diharapkan dapat:

• Mendeskripsikan pengertian APBN

• Mendeskripsikan fungsi dan tujuan APBN

• Sumber-sumber penerimaan APBN

• Menyebutkan jenis-jenis pengeluaran negara

• Mendeskripsikan mekanisme penyusunan APBN

• Mendeskripsikan pengaruh APBN terhadap perekonomian

• Mendeskripsikan pengertian APBD

• Mendeskripsikan fungsi dan tujuan APBD

• Sumber-sumber penerimaan APBD

• Menyebutkan jenis-jenis pengeluaran daerah

• Mendeskripsikan mekanisme penyusunan APBD

• Mendeskripsikan pengaruh APBD terhadap perekonomian

• Mendeskripsikan peran APBN dan APBD dalam pembangunan

Page 3: PETA KONSEP - LABKOM SMA 34 JAKARTA | … · Web viewTugas perbantuan berarti penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan

PENDAHULUAN

Sebelum melaksanakan kegiatan pemerintahan tahun yang akan datang,

Presiden sebagai kepala pemerintahan menyampaikan rancangan anggaran

pendapatan dan belanja negara(RAPBN) dihadapan rapat DPR. Dalam RAPBN

disampaikan maksud, arah, tujuan, azas anggaran pendapatan maupun anggaran

belanja dalam tahun yang dimaksud. Bilamana RAPBN sudah dibahas oleh DPR

selanjutnya disetujui disebut APBN, dengan demikian pemerintah sudah dapat

melaksanakan kegiatannya dengan acuan APBN dan diawasi pelaksanaannya oleh

DPR sesuai kesepakatan bersama. Selanjutnya arah dan tujuan kegiatan pemerintah

untuk pembangunan ekonomi dan juga pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun

tersebut yang pada gilirannya akan mensejahterakan rakyat.

Berdasarkan gambar dan ilustrasi diatas, apa saja yang terpikiran oleh anda?

Buatlah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan penafsirannya dan jawablah

pertanyaan tersebut. Setelah anda menemukan jawabannya cobalah simpulkan dan

selanjutnya jika ingin mengetahui jawaban lebih banyak bacalah pengembangan

konsep berikut

PENGEMBANGAN KONSEPPemerintah memegang peranan penting dalam mengatur, menstabilkan, dan

mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk itu, pemerintah memerlukan

biaya yang sangat besar dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya

yang banyak itu. Pemerintah harus dapat menggali sumber dana dan menentukan

penggunaan dana yang diperoleh untuk dapat memaksimalkan pelaksanaan tugas-

tugas dan fungsi yang diembannnya. Sumber dana serta penggunaan dana inilah

yang dipelajari dalam keuangan negara / daerah sebagaimana dituangkan dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD).

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)Anggaran pendapatan dan belanja negara disusun setiap tahun sebagai

pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, dengan demikian

Gambar suasana sidang DPR, presiden menyampaikan RAPBN 2014Keterangan Presiden SBY sedang menyampaikan RAPBN 2014 dihadapan Anggota DPR

Page 4: PETA KONSEP - LABKOM SMA 34 JAKARTA | … · Web viewTugas perbantuan berarti penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan

pendapatan maupun belanja negara dapat direalisasikan pada tahun anggaran yang

bersangkutan.

1. Pengertian APBN

Istilah APBN yang digunakan di Indonesia secara formal mengacu pada

anggaran pendapatan dan belanja pemerintah pusat, Keberadaan APBN merupakan

hal yang diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat (1) tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana ditetapkan setiap tahun. Hal ini

kemudian diperjelas melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang

Keuangan Negara.

Anda telah mengetahui kepanjangan APBN adalah Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara sesuai dengan kepanjangan tersebut dapat di tarik kesimpulan

bahwa APBN adalah suatu daftar yang secara sistematis dan terinci memuat

sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara dalam jangka waktu

tertentu (biasanya 1 tahun) untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah . Periode

penyusunan dan pelaksanaan APBN di Indonesia di mulai dari 1 Januari sampai

dengan 31 Desember tahun yang sama, yang selanjutnya dikenal dengan sebutan

tahun anggaran.

2. Fungsi APBNAnggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi.

Sebagai instrumen kebijakan ekonomi,anggaran berfungsi untuk mewujudkan

pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam

rangka mencapai tujuan bernegara. Sebagai realisasi pelaksana pembangunan

jangka pendek ( satu tahun ), pemerintah pusat menetapkan APBN yang mempunyai

fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi Otorisasi.Fungsi ini mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk

melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

b. Fungsi Perencanaan. Fungsi ini mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi

manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

c. Fungsi Pengawasan. Anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan.

Page 5: PETA KONSEP - LABKOM SMA 34 JAKARTA | … · Web viewTugas perbantuan berarti penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan

d. Fungsi alokasi.Di dalam APBN dijelaskan bahwa sumber pendapatan dan pendistribusiannya.

Pendapatan yang paling besar dari pemerintah berasal dari pajak. Penghasilan

dari pajak yang diterima dapat dialokasikan ke berbagai sektor pembangunan.

Dengan pedoman APBN, pendapatan yang diterima yang bersumber dari pajak

dapat digunakan untuk membangun sarana-sarana umum seperti jembatan,

jalan, taman umum dan pengeluaran lainnya yang bersifat umum.

e. Fungsi distribusi. Penggunaan pajak yang ditarik dari masyarakat dan masuk menjadi

pendapatan pada APBN tidak selalu harus diartikan untuk kepentingan umum.

Tetapi dapat juga didistribusikan dalam bentuk dana subsidi, Bantuan

Langsung Tunai (BLT),Bantuan Operasional Siswa (BOS) dan dana pensiun.

Pengeluaran pemerintah semacam ini disebut transfer payment.

Transfer payment dapat membatalkan pembiayaan ke salah satu sektor,

kemudian dipindahkan ke sektor yang lain yang berkaitan dengan tranfer

payment.Fungsi inilah yang disebut fungsi distrbusi pendapatan atau

pemerataan.

f. Fungsi stabilisasi.

APBN berfungsi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran

keuangan Negara teratur sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dengan

demikian, akan mempermudah pencapaian berbagai sasaran yang telah

ditetapkan. Dengan penetapan APBN sesuai alokasi yang ditentukan akan

menjaga kestabilan arus uang dan barang sehingga dapat menghindari

terjadinya inflasi.

3. Tujuan APBNPada UUD 1945 pasal 23 ayat 1 menyatakan Anggaran pendapatan dan

belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan

setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan

tanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi tujuan

APBN adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara agar

terjadi keseimbangan yang dinamis dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan

untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, dalam rangka

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat.

APBN harus dijadikan landasan untuk mengendalikan pengeluaran pemerintah

Page 6: PETA KONSEP - LABKOM SMA 34 JAKARTA | … · Web viewTugas perbantuan berarti penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan

dan disaat yang bersamaan menjadi target bagi pencapaian penerimaan

negara. Pada akhirnya, semua itu ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil

dan makmur, baik material maupun spiritual bedasarkan Pancasila dan UUD

1945.

4. Sumber-sumber penerimaan APBNPenerimaan negara terdiri dari penerimaan dalan negeri dan hibah.

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut dari masing-masing pos penerimaan

tersebut

Penerimaan Dalam Negeri. Penerimaan Dalam Negeri. Penerimaan APBN diperoleh dari

berbagai sumber. Secara umum, penerimaan negara dapat dibedakan

menjadi dua sumber

1) Penerimaan pajak meliputi :

a. Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

c. Pajak Bumi dan Bangunan(PBB).

d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) &

Cukai.

e. Pajak lainnya seperti Pajak Perdagangan (bea masuk dan

pajak/pungutan ekspor)

2) Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terdiri dari:

a. Penerimaan dari sumber daya alam.

b. Setoran laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

c. Penerimaan bukan pajak lainnya.

Gambar 4.1

Penting pula untuk diperhatikan adalah dalam hal mengatur

administrasi penerimaan negara. Departemen atau lembaga tidak boleh

lagi menggunakan penerimaan yang diperolehnya secara langsung untuk

memenuhi kebutuhan pengeluarannya. Semua penerimaan harus disetor

Gambar suasana pembayaran PBB di salah satu bankKeterangan Pembayaran pajak adalah satu sumber penerimaan dalam APBN

Page 7: PETA KONSEP - LABKOM SMA 34 JAKARTA | … · Web viewTugas perbantuan berarti penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan

ke kas negara baru kemudian dialokasikan ke masing-masing

departemen atau lembaga

Hibah. Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal

dari sumbangan swasta dalam negeri, dan sumbangan lembaga swasta

dan pemerintah luar negeri, termasuk lembaga internasional. Penerimaan

hibah ini tidak perlu dikembalikan. Hibah meliputi pemberian untuk proyek

khusus dan untuk mendukung anggaran secara umum. Hibah dalam

bentuk peralatan, barang, dan bantuan teknis, biasanya tidak dimasukkan

dalam anggaran, tetapi dicatat dalam item memorandum

5. Pengeluaran/Belanja NegaraPengeluaran negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai

tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan. Pengeluaran atau belanja

negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai belanja

pemerintah pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah

pusat dan daerah.Belanja negara sangat berperan penting dalam usaha

mencapai kesejahteraan rakyat. Sudah seharusnya rakyat mengawasi belanja

negara dalam penyelenggaraan tugas pemerintah agar dapat digunakan

secara optimal untuk melayani rakyat dalam usaha mewujudkan masyarakat

yang makmur dan sejahtera sesuai yang diamanatkan oleh UUD 1945. Untuk

mengawasi belanja negara, maka masyarakat juga perlu tahu apa saja jenis-

jenis belanja negara yang berasal dari uang mereka sendiri yang dipungut oleh

pemerintah melalui berbagai cara yang ditentukan oleh Undang-undang dan

peraturan-peraturan. Pasal 11 Undang-undang Nomor 23 tahun 2013 tentang

Keuangan Negara menetapkan klasifikasi jenis belanja negara terdiri dari

Belanja Pegawai, Belanja Modal, Belanja Barang, Subsidi, Bantuan Sosial,

Bunga, Hibah, Belanja Iain-Iain dan Belanja Daerah. Penjelasan mengenai

jenis-jenis belanja tersebut adalah sebagai berikut:

Belanja PegawaiPengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam

bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah

di dalam maupun di luar negeri baik kepada pejabat negara, Pegawai Negeri

Sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus

PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali

pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Page 8: PETA KONSEP - LABKOM SMA 34 JAKARTA | … · Web viewTugas perbantuan berarti penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan

Belanja ModalPengeluaran anggaran yang digunakan, dalam rangka memperoleh atau

menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu

periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau

aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset Tetap tersebut dipergunakan

untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Gambar 4.2

Gambar pembuatan jembatan di jalan rayaKeterangan pembuatan jembatan , sarana dan prasarana umum

merupakan salah satu pengeluaran dari APBN

Belanja BarangPengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis

pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak

dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau

dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja ini terdiri dari belanja

barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas.

SubsidiSubsidi merupakan bentuk pengeluaran pemerintah yang mengakibatkan

kenaikan daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli bisa terjadi melalui dua

hal: (i) harga barang/jasa yang dibayar masyarakat lebih rendah dari yang

seharusnya; dan (ii) penghasilan masyarakat meningkat karena tidak perlu

mengeluarkan uang untuk memperoleh suatu barang/jasa. Sebagai contoh,

pemberian subsidi pada Pertamina dimaksudkan agar harga jual bahan bakar

minyak (BBM) pada masyarakat lebih rendah dari biaya pengadaannya,

sehingga sebagian dari penghasilan masyarakat yang seharusnya dipakai

untuk membayar konsumsi BBM dapat dipakai untuk keperluan lain. Oleh

karena sifat subsidi yang meningkatkan daya beli masyarakat atau seolah-olah

menambah penghasilan, maka subsidi sering disebut sebagai pajak negatif.

Pengeluaran untuk subsidi selalu terkait dengan kebijakan stabilisasi ekonomi

yang ditempuh melalui pengendalian harga barang-barang yang banyak

dikonsumsi masyarakat atau dianggap merupakan hajat hidup orang banyak.

Bentuk-bentuk subsidi tersebut antara lain adalah (i) subsidi tarif listrik; (ii)

subsidi BBM; (iii) subsidi pupuk; (iv) subsidi harga benih; (v) subsidi pengadaan

Page 9: PETA KONSEP - LABKOM SMA 34 JAKARTA | … · Web viewTugas perbantuan berarti penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan

pangan pada Badan Urusan Logistik (BULOG); (vi) subsidi bunga pada kredit

program, dan lain-lain.

Bantuan Sosial

Gambar 4.3

Gambar bencana meletusnya gunung sinabung di KaroKeterangan Bantuan sosial diberikan kepada korban

meletusnya gunung sinabung diperoleh dari APBN

Transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna

melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat

langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga

kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah

bidang pendidikan dan keagamaan. Pengeluaran ini dalam bentuk uang/

barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan

kesejahteraan masyarakat, bersifat tidak terus menerus dan selektif.

Pembayaran Bunga UtangPengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (interest) yang

dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) baik

utang dalam maupun luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman

jangka pendek atau jangka panjang. Jenis belanja ini khusus digunakan dalam

kegiatan dari Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.

Belanja Daerah (Transfer Ke Daerah)Bagian belanja pemerintah pusat berupa pembagian dana APBN kepada

pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang besarnya

berdasarkan perhitungan-perhitungan berdasarkan kriteria-kriteria yang

ditetapkan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan. Belanja daerah

terbagi atas dua kelompok besar yaitu Dana Perimbangan, merupakan

Pengeluaran/alokasi anggaran untuk pemerintah daerah berupa dana bagi

hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang ditujukan untuk

keperluan pemerintah daerah, dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian,

merupakan Pengeluaran/alokasi anggaran untuk pemerintah daerah berupa

Page 10: PETA KONSEP - LABKOM SMA 34 JAKARTA | … · Web viewTugas perbantuan berarti penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan

dana otonomi khusus dan dana penyesuaian yang ditujukan untuk keperluan

pemerintah daerah

HibahPengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang, barang atau

jasa, bersifat tidak wajib yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya

dan tidak mengikat serta tidak terus menerus kepada pemerintahan negara

lain, pemerintah daerah, masyarakat dan organisasi kemayarakatan serta

organisasi intemasional.

Belanja Lain-lainPengeluaran/belanja pemerintah pusat yang sifat pengeluarannya tidak

dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran diatas.Pengeluaran ini

bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan

bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang

sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah.

PERAGA 4.1 Format APBNFormat lama Format baru

Format I-accountA. Pendapatan Negara dan Hibah

I. Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan 2. P N B P II. HibahB. Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal 4. Pembayaran Bunga Utang 5. Subsidi 6. Belanja Hibah 7. Bantuan Sosial 8. Belanja lain-lain II. Transfer ke Daerah 1. Dana Perimbangan 2. Dana Otonomi Khusus dan

PenyusuaianC. Keseimbangan PrimerD. Surplus / Devisit PembayaranE. Pembiayaan

Format T-account Penerimaan NegaraBelanja NegaraPenerimaan Dalam NegeriPenerimaan Migas

Minyak BumiGas Alam

Penerimaan Bukan MigasPPhPPnBea MasukCukaiPajak eksporPBB dan BPHTBPajak lainnyaPNBP

Penerimaan PembangunanPinjaman Program

Pinjaman ProyekBelanja RutinBelanja PpegawaiBelanja BarangBelanja rutin daerahBunga dan cicilan hutangPengeluaran rutin lainnya

Belanja PembangunanPembangunan rupiahPembangunan Proyek

TotalTotal

Page 11: PETA KONSEP - LABKOM SMA 34 JAKARTA | … · Web viewTugas perbantuan berarti penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan

TABEL 4.1 APBN 2012, 2013 dan RAPBN 2014 (triliun rupiah)

Uraian 2012 2013 2014APBN-

PRAPBN

A. Pendapatan Negara I. Penerimaan dalam negeri 1. Penerimaan perpajakan 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak II. HibahB. Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat 1. Belanja Kementrian Negara/Lembaga 2. Belanja Non Kementrian Negara/

Lembaga II. Transfer ke daerah

1. Dana Perimbangan2. Dana otonomi khusus dan

penyesuaianC. Keseimbangan primerD. Surplus/Devisit Anggaran % devisit terhadap PDBE. Pembiayaan I. Pembiayaan dalam negeri 1. Perbankan dalam negeri 2. Non perbankan dalam negeri II. Pembiayaan luar negeri (neto) 1. Penarikan pinjaman luar negeri (bruto) 2. Penerusan pinjaman (SLA) 3. Pembayaran cicilan pokok utang LN Kelebihan/kekurangan pembiayaan

1.338,11.332,3

980,5351,5

5,81.491,41.010,6

489,4521,1

480,6411,369,4

(52,8)(153,3)

(1,86)175,2198,662,7

135,9(23,5)

31,4(3,8)

(51,1)21,9

1.502,01.497,51.448,4

349,24,5

1.726,21.196,8

622,0574,8

529,4445,583,8

(111,7)(224,2)

(2,38)224,2241,134,6

205,5(16,9)

49,0(6,7)

(59,2)0,0

1.662,51.661,11.310,2

350,91,4

1.816,71.230,3

612,7617,7

586,4481,8104,6(34,7)

(154,2))(1,49)154,2173,2

4,3108,9(19,0)

43,2(5,3)

(56,9)0,0

Sumber: Kementrian Keuangan

MEKANISME PENYUSUNAN APBN

Penyusunan dan penetapan APBN dalam UU No. 23 Tahun 2013 meliputi

penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran

DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran,

pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran,

penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan penggunaan

kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran.

Ketentuan umum penyusunan APBN (Pasal 35):1. APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan

negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara.

Page 12: PETA KONSEP - LABKOM SMA 34 JAKARTA | … · Web viewTugas perbantuan berarti penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan

2. Penyusunan Rancangan APBN berpedoman kepada rencana kerja

Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

3. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit,ditetapkan sumber-sumber

pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-undang tentang

APBN.

4. Dalam hal anggaran diperkirakan surplus,Pemerintah Pusat dapat mengajukan

rencana penggunaan surplus anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Azas penyusunan APBN

APBN disusun dengan berdasarkan azas-azas:

1. Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri sehingga

pinjaman luar negeri hanya sebagai pelengkap.

2. Penghematan atau peningkatan efesiensi dan produktivitas.

3. Penajaman prioritas pembangunan, pengeluaran/belanja dalam APBN

mengutamakan pembangunan di sektor yang lebih bermanfaat

4. Menitik beratkan pada azas-azas dan undang-undang negara

Gambar 4.4

Gambar anggota DPR sedang mengikuti sidang nota keuangan 2014 dan RAPBN 2014 oleh

Prinsip penyusunan APBNPrinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek penerimaan dan aspek

pengeluaran ada tiga yaitu

Aspek penerimaan Aspek pengeluaran Intensifikasi penerimaan anggaran

dalam jumlah dan kecepatan penyetoran.

Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara.

Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda.

Hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan.

Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan.

Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional

Page 13: PETA KONSEP - LABKOM SMA 34 JAKARTA | … · Web viewTugas perbantuan berarti penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan

Mekanisme Penyusuna APBN

1. Tahap pendahuluan

Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka

ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat

selambat-lambatnya bulan Mei tahun berjalan.Pemerintah Pusat dan Dewan

Perwakilan Rakyat membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan

fiskal yang diajukan oleh Pemerintah Pusat dalam pembicaraan pendahuluan

rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.Berdasarkan kerangka ekonomi makro

dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Pemerintah Pusat bersama Dewan Perwakilan

Rakyat membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan

bagi setiap kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran,

kemudian hasil pembahasan rencana kerja dalam anggaran disampaikan kepada

Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang

APBN tahun berikutnya.

2. Tahap pengajuan, pembahasan, dan penetapan APBN.

Tahapan dimulai dengan pidato presiden sebagai pengantar RUU APBN dan

Nota Keuangan. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan baik antara Menteri

Keuangan dan Panitia Anggaran DPR,maupun antara komisi-komisi dengan

departemen/lembaga terkait.Hasil pembahasan ini adalah UU APBN, yang di

dalamnya memuat satuan anggaran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

undang-undang tersebut. Satuan anggaran adalah dokumen anggaran yang

menetapkan alokasi dana per departemen atau lembaga, sektor, subsektor, program

dan proyek atau kegiatan. Untuk membiayai tugas umum pemerintah dan

pembangunan, departemen atau lembaga mengajukan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian atau Lembaga kepada Departemen Keuangan dan

Bappenas untuk kemudian dibahas menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran .

Dalam pelaksanaan APBN dibuat petunjuk berupa keputusan presiden (kepres)

sebagai Pedoman Pelaksanaan APBN. Dalam melaksanakan pembayaran, kepala

kantor/pemimpin proyek di masing masing kementerian dan lembaga mengajukan

Surat Permintaan Pembayaran kepada Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara

3. Tahap pengawasan APBN.

Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh pengawas

fungsional baik eksternal maupun internal pemerintah. Pengawasan internal adalah

pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawas yang merupakan bagian dari

Page 14: PETA KONSEP - LABKOM SMA 34 JAKARTA | … · Web viewTugas perbantuan berarti penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan

organisasi yang diperiksa, hubungan antara aparat pengawasan dengan pihak yang

diawasi adalah keduanya berada dalam satu unit organisasi yang sama. Sedangkan

pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan atau orang

yang berasal dari unit organisasi lain selain unit organisasi yang diperiksa. Hubungan

antara aparat pengawasan dengan pihak yang diawasi adalah keduanya tidak

berbeda dalam satu unit organisasi yang sama.Sebelum tahun anggaran berakhir

sekitar bulan November, pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan membuat

laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan melaporkannya dalam bentuk

Rancangan Perhitungan Anggaran Negara (RUU PAN), yang paling lambat lima

belas bulan setelah berakhirnya pelaksanaan APBN tahun anggaran bersangkutan.

Laporan ini disusun atas dasar realisasi yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK). Apabila hasil pemeriksaan perhitungan dan pertanggungjawaban

pelaksanaan yang dituangkan dalam RUU PAN disetujui oleh BPK, maka RUU PAN

tersebut diajukan ke DPR guna mendapat pengesahan oleh DPR menjadi UU

Perhitungan Anggaran Negara (UU PAN) tahun anggaran berkenaan.

Peraga 4.2 Mekanisme penyusunan APBN

Penyusunan APBN pun harus mempertimbangkan beberapa asumsi dasar

yang sangat mungkin mempengaruhinya (lihat Tabel 4.2). Asumsi yang tidak tepat

dapat mengakibatkan pencapaian target penerimaan dan target pengeluaran dalam

APBN sulit dilaksanakan. Sebagai contoh, pemerintah sudah mentargetkan

penerimaan dari minyak dan gas, di mana target menerimaan ini dibuat berdasarkan

asumsi harga minyak dunia . Target ini tentu sulit dicapai jika di masa mendatang

ternyata harga minyak dunia menunjukkan tren menurun . Tabel 4.2 memperlihatkan

asumsi dasar dalam penyusunan APBN

Page 15: PETA KONSEP - LABKOM SMA 34 JAKARTA | … · Web viewTugas perbantuan berarti penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan

TABEL 4. 2 ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO DALAM PENYUSUNAN APBN

Indikator 2012 2013 2014APBN APBN-P RAPBN

1. Pertumbuhan ekonomi (%)

2. Inflasi (%)

3. Nilai tukar rupiah (Rp/USD)

4. Suku bunga SPN 3 bulan rata-rata (%)

5. Harga minyak (USD/barel)

6. Lifting minyak (ribu barel perhari)

7. Lifting Gas (mboepd)

6,2

4,3

9.384

3,2

112,7

860,6

-

6,3

7,2

9.600

5,0

108,0

840,0

1.240,0

6,4

4,5

9.750

5,5

106,0

870,0

1.240,0

PENGARUH APBN TERHADAP PEREKONOMIANAPBN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perekonomian secara

agregat. Ini disebabkan karena setiap perubahan yang terjadi pada variabel-variabel

ekonomi makro akan berpengaruh besaran -besaran pada APBN. Sebaliknya, jika

terjadi perubahan dalam kebijakan APBN (sebagai percerminan kebijakan fiskal)

yang diambil pemerintah pada gilirannya juga akan memengaruhi aktivitas

perekonomian.Saat ini, kebijakan anggaran negara mempunyai peranan yang cukup

penting dalam mendorong aktivitas perekonomian, terutama ketika dunia usaha

belum sepenuhnya pulih akibat terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998. Peranan

kebijakan anggaran melalui kebijakan stimulasi fiskal, diharapkan akan mampu

mempercepat proses pemulihan ekonomi, yang tercermin dari peranannya dalam

permintaan agregat. Sejalan dengan Teori Keynesian, bahwa stimulasi fiskal melalui

“government expenditure” baik belanja barang dan jasa maupun belanja investasi

atau modal akan dapat membantu menggerakkan sektor riil.

Pengaruhnya adalah sebagai beriku:

1. Menciptakan kestabilan keuangan atau moneter negara, sebabnya dapat

mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, maksudnya dapat

mengetahui besarnya GNP dari tahun ke tahun.

3. Memperlancar distribusi pendapatan, maksudnya dapat mengetahui sumber

penerimaan dan penggunaan untuk belanja pegawai dan belanja barang serta

yang lainnya.

Page 16: PETA KONSEP - LABKOM SMA 34 JAKARTA | … · Web viewTugas perbantuan berarti penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan

4. Menimbulkan investasi masyarakat, karena dapat mengembangkan industri-

industri dalam negeri.

5. Memperluas kesempatan kerja, karena terdapat pembangunan proyek-proyek

negara dan investasi negara, sehingga dapat membuka lapangan kerja yang

baru dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 4.6

Gambar pembangunan jalan raya / sarana dan prasaran a umumKeterangan pembangunan sarana dan prasaran umum dapat

mengembangkan industri dalam negeri

Dengan APBN , dapat diketahui arah, tujuan serta prioritas pembangunan yang

akan dan sedang dilaksanakan. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana

ekonomi, peningkatan sumber daya manusia akan meningkatkan produktifitas faktor-

faktor produksi. Pada gilirannya akan terbentuk tabungan masyarakat sehingga

meningkatkan investasi yang menyebabkan semakin banyak barang dan jasa yang

tersedia bagi masyarakat.

Peran APBN dalam pembangunan APBN memiliki dua peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan

rakyat. Pertama, meningkatan permintaan agregat merupakan faktor penting dalam

pertumbuhan ekonomi dan pengaruhnya terhadap alokasi serta efisiensi

sumberdaya perekonomian. Kedua, dana yang tersedia dalam APBN untuk

melaksanakan tiga fungsi ekonomi Pemerintah yang tidak dapat dilaksanakan oleh

sektor swasta secara optimal, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi

stabilisasi.

Fungsi alokasi dilakukan antara lain melalui pendanaan pada berbagai program

dan investasi produktif, seperti pendanaan pembangunan infrastruktur atau belanja

barang dan jasa. Fungsi stabilisasi dilakukan melalui pemberian berbagai jenis

subsidi, baik subsidi harga barang-barang kebutuhan pokok, maupun subsidi

langsung ke obyek sasaran roduktif, seperti pendanaan pembangunan infrastruktur

atau belanja barang dan jasa. Sedang fungsi distribusi dilakukan melalui dukungan

untuk pemberdayaan kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Page 17: PETA KONSEP - LABKOM SMA 34 JAKARTA | … · Web viewTugas perbantuan berarti penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan

Dari uraian fungsi ekonomi pemerintah diatas dapat ditarik kesimpulan peran

APBN dalam pembangunan sebagai berikut:

1. Peranan dalam pembangunan ekonomIFungsi ekonomi tersebut secara sinergis berperan besar dalam perbaikan dan

penguatan fundamental perekonomian, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi

yang berkelan jutan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja produktif untuk

menurunkan tingkat pengangguran , menjaga stabilitas ekonomi khususnya stabilitas

harga, serta memperbaiki distribusi pendapatan dalam mengurangi tingkat

kemiskinan.

2. Peranan dalam pembangunan infrastrukturInfrastruktur ekonomi adalah infrastruktur yang terdiri dari infrastruktur

fisik dan jasa layanan yang diperoleh darinya untuk memperbaiki produktivitas

ekonomi dan kualitas hidup seperti transportasi, telekomunikasi, kelistrikan, dan

irigasi. Sedangkan Pengertian infrastruktur pemukiman adalah infrastruktur yang

terdiri dari infrastruktur fisik dan layanan yang diperoleh darinya untuk memenuhi

kebutuhan dasar manusia dan meningkatkan kualitas hidup seperti air bersih dan

perumahan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD)Pada masa orde baru, hubungan keuangan antara pusat dan daerah didasari

oleh asas otonomi daerah (dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas perbantuan)

adalah sebagaimana diatur oleh UU No. 32 Tahun 1956. Sampai dengan saat ini,

asas-asas tersebut tetap dipertahankan dalam pengaturan keuangan pusat dan

daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004. Desentralisasi berarti

penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Dekonsentrasi

berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil

pemerintah. Tugas perbantuan berarti penugasan dari Pemerintah kepada daerah

dan/ atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan

mempertanggung jawab kan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Dari pengertian dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas perbantuan, terdapat

satu kata kunci,‘ penyerahan / pelimpahan wewenang’. Penyerahan dan pelimpahan

wewenang ini tentu tidak akan berjalan efektif jika tidak diikuti oleh kemampuan

finansial yang cukup memadai dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini

terjadi pada masa orde baru.

Page 18: PETA KONSEP - LABKOM SMA 34 JAKARTA | … · Web viewTugas perbantuan berarti penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan

Pada masa orde baru, daerah-daerah dengan kemampuan finansial yang kuat

dapat melaksanakan wewenang itu dengan baik, sehingga pembangunan di daerah

itu dapat berjalan lancar. Sementara itu, bagi daerah lain yang tidak memiliki

kemampuan finansial yang kuat, tidak dapat melaksanakan wewenang itu dengan

baik. Ironisnya daerah-daerah yang memiliki kekayaan alam yang melimpah justru

termasuk golongan yang kedua. Salah satu penyebab utamanya adalah buruknya

pengaturan bagi hasil antara pusat dan daerah.

Setelah era reformasi bergulir, UU No. 32 Tahun 1956 dirasakan sudah tidak

sesuai lagi dengan perubahan keadaan yang mendorong otonomi daerah saat itu

terutama karena banyak penyimpangan dalam pelaksanaan undang - undang ini

(tertutama dalam pelaksanaan asas desentralisasi). Pengaturan keuangan antara

pusat dan daerah kemudian diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004. Format baru dalam

undang-undang ini berupa sistem penganggaran terpadu yang melebur anggaran

rutin dan pembangunan dalam satu format anggaran. Penggabungan belanja rutin

(meliput igaji, pemeliharaan, perjalanan dinas, dan belanja barang) dengan belanja

pembangunan diharapkan mengurangi tumpang tindih alokasi.

Inti dari UU No .33 Tahun 2004 adalah pembagian kewenangan dan fungsi

(power sharing) antara pusat - daerah. Sebagai konsekuensi dari power sharing ini

maka muncul pula pembagian sumber - sumber daya keuangan (financial sharing)

antara pusat dan daerah. Undang-undang baru ini menganut prinsip money follows

function atau ’uang mengikuti kewenangan’. Secara ringkas prinsip money follows

function berarti jika kewenangan dilimpahkan ke daerah maka uang untuk mengelola

kewenangan itu pun harus dilimpahkan daerah.

Besar distribusi kewenangan, tugas, dan tanggung jawab, yang dilimpahkan

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan menentukan besarnya distribusi

keuangan. Prinsip ini membawa perubahan dalam struktur pembiayaan

desentralisasi yang kini lebih melibatkan pemerintah pusat yang terwujud dalam

dana perimbangan (DAU, DAK,dan bagi hasil)

Pada masa mendatang, tujuan dari prinsip desentralisasi sebagaimana ingin

dicapai oleh pemerintah adalah sebagai berikut.

1. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah (vertical fiscal

imbalance), dan antar daerah (horizontal fiscal imbalance).

2. Meningkatkan kapasitas daerah di dalam menggali potensi

3. Memperkecil kesenjangan pelayanan publik antar daerah (public servic

eprovisiongap).

4. Mendukung kesinambungan fiskal (fiscal sustain ability) dalam kebijakan

ekonomi makro.

Page 19: PETA KONSEP - LABKOM SMA 34 JAKARTA | … · Web viewTugas perbantuan berarti penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan

Gambar4.7

Gambar suasana penyadapan karet oleh penyadap karet lampung

Keterangan Tujuan dan prinsip desentralisasi antara lain meningkatkan pendapatan daerah di dalam menggali potensi di daerahnya

Fungsi APBDSebagai realisasi pelaksanaan pembangunan jangka pendek (satu tahun),

pemerintah daerah menetapkan APBD. Oleh karena itu,APBD mempunyai beberapa

fungsi, yaitu sebagai berikut.

1. Fungsi Otorisasi

APBD menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan

pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.Tanpa dianggarkan

dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.

2. Fungsi perencanaan

APBD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk merencanakan

kegiatan pada tahun yang bersangkutan

3. Fungsi Pengawasan

APBD menjadi pedoman untuk menilai (mengawasi) apakah kegiatan

penyelenggaraan pemerintah daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang

telah ditetapkan.

Gambar 4.8

Gambar Suasana sidang membahas APBD DKIKeterangan Gubernur DKI Jakarta Ir Joko Widodo menyampaikan

nota keuangan tahun 2014 dihadapan anggota DPRD DKI Jakarta

4. Fungsi AlokasiAPBD dalam pembagiannya harus diarahkan dengan tujuan untuk mengurangi

pengangguran, pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan

efektivitas perekonomian.

5. Fungsi Distribusi

Pendistribusiannya harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Page 20: PETA KONSEP - LABKOM SMA 34 JAKARTA | … · Web viewTugas perbantuan berarti penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan

6. Fungsi stabilitasi

Fungsi stabilisasimemliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk

memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah

SUMBER PENERIMAAN APBDSumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri

dari:

a. Pendapatan asli daerah (PAD)

Adalah penerimaan yang diperoleh dari pungutan-pungutan daerah berupa:

1) Pajak daerah

2) Hasil pengolahan kekayaan daerah

3) Retribusi daerah

4) Keuntungan dari perusahaan-perusahaan milik daerah

5) Lain-lain PAD

b. Pinjaman daerah

c. Dana Perimbangan

Adalah dana yang dialokasikan dari APBN untuk daerah sebagai pengeluaran

pemerintah pusat untuk belanja daerah, yang meliputi:

1) Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang

dialokasikan dengan tujuan

Sebagai tujuan dari wujud pemeraatan kemampuan keuangan daerah

2) Dana bagi hasil

Yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah sebagai

hasil dari pengelolaan sumber daya alam didaerah oleh pemerintah pusat.

3) Dana alokasi khusus

Yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah

tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus daerah yang

disesuaikan dengan prioritas nasional.

d. Penerimaan lain-lain yang sah, berupa:

1) Hasil pengolahan kekayaan daerah

2) Penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro dan

pendapatan bunga

3) Komisi, penjualan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan

pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

Page 21: PETA KONSEP - LABKOM SMA 34 JAKARTA | … · Web viewTugas perbantuan berarti penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan

Jenis-jenis pengeluaran pemerintah daerahUntuk mengembangkan daerahnya, pemerintah daerah diberi wewenang untuk

mengelola atau mengatur keuangan daerahnya sendiri-sendiri. Komponen

pengeluaran daerah adalah sebagai berikut:

1. Belanja Aparatur meliputi

1) Belanja Adminstrasi Umum adalah belanja tidak langsung dan tidak

menambah aset tetap.

a) Belanja Pegawai adalah semua pembayaran berupa uang tunai yang

dibayarkan kepada pegawai daerah otonom. Belanja pegawai terdiri dari

gaji dan tunjangan lainnya, honorarium, tunjangan beras, biaya

perawatan dan pengobatan pegawai, upah pegawai tidak tetap, uang

lembur, dan belanja pegawai lain-lain.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang adalah semua pengeluaran yang dilakukan untuk kantor,

pembelian inventaris kantor, biaya perpustakaan, biaya pendidikan, biaya

pakaian dinas, biaya hansip, pembelian alat-alat laboratorium, pembelian

peralatan dokter, pembelian perlengkapan dapur rumah sakit, pembelian

inventaris ruangan pasien, pembelian obat-obatan, pembelian bahan

laboratorium, pembelian bahan percontohan , dan lain-lain.

c) Belanja Perjalanan Dinas terdiri dari biaya perjalanan dinas, biaya

perjalanan dinas tetap,biaya perjalanan dinas pindah, biaya pemulangan

pegawai yang dipensiunkan, biaya perjalanan dinas lainnya.

d) Belanja Pemeliharaan adalah semua pengeluaran yang dilakukan dalam

rangka pemeliharaan rumah dinas,kendaraan dinas kepala daerah dan

wakil kepala daerah, asrama, mess dan sejenisnya, kendaraan dinas

lainnya, inventaris kantor, dan lain-lain.

2) Belanja Operasi dan Pemeliharaan terdiri dari belanja pegawai, belanja

barang dan jasa,belanja perjalan dinas dan biaya pemeliharaan.

3) Belanja Modal adalah belanja yang dikeluarkan untuk

membeli/memperoleh modal seperti tanah, mobil, alat-alat, dll.

2. Belanja Publik terdiri dari belanja adminstrasi/umum, belanja operasi dan

pemeliharaan, dan belanja modal.

3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan adalah belanja daerah yang sumber

dananya dari bantuan pemerintah pusat dari APBN berupa Dana Bagi Hasil,

Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Page 22: PETA KONSEP - LABKOM SMA 34 JAKARTA | … · Web viewTugas perbantuan berarti penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan

4. Belanja Tak Disangka adalah semua belanja yang tidak terduga selama tahun

anggaran

Gambar 4.9

Gambar Normalisasi waduk Rio Rio di JakartaKeterangan Normalisasi waduk Rio dimaksud untuk

mengendalikan banjir di Jakarta yang dibiayai oleh APBD DKI Jakarta

Tabel 4.3 APBD Propinsi DKI Jakarta Tahun 2013- 2014( dalam milyar rupiah)

Uraian APBD 2013 2014

1 2 3Pendapatan Daerah 41.525,3 64.700,5

1. Pendapatan Asli Daerah 26.670,5 39.544,22. Dana perimbangan 9.248,9 17.770,03. Pendapatan lain-lain 5.605,9 7.386.3Penerimaan Pembiayaan 8.454,5 7.284,4 Total

pendapatan49.979,8 71.984,9

4. Belanja Daerah 45.476,3 64.882,75. Belanja langsung 30.993,4 49.006,16. Belanja tidak langsung 14.582,9 15.876,67. Pengeluaran pembiayaan 4.403,5 7.117,4

Total belanja 49.979,8 72.000,1Sumber : Jakarta.go.id

Cara Penyusunan APBDAPBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap

tahun dengan Peraturan Daerah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran

belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah,

dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Sebagaimana penyusunan

APBN, maka langkah-langkah penyusunan APBD adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukung kepada DPRD pada

minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya. Pengambilan keputusan

oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan

selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan

dilaksanakan.

Page 23: PETA KONSEP - LABKOM SMA 34 JAKARTA | … · Web viewTugas perbantuan berarti penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan

2. Sesudah disetujui oleh DPR, RAPBD kemudian ditetapkan menjadi APBD

melalui Peraturan Daerah. Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan

Peraturan Daerah yang diajukan Pemerintah Daerah, maka untuk membiayai

keperluan setiap bulan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran

setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

3. Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, pelaksanaannya

dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur/ Bupati / Walikota.

Gambar 4.10

Gambar Suasana sidang di DPRDKeterangan Anggota DPRD DKI Jakarta sedang mengikuti sidang

pengesahan APBD DKI Jakarta tahun 2014

Pengaruh APBD dalam Perekonomian

Melalui APBD, maka dapat diketahui arah, tujuan, serta prioritas pembangunan

yang akan dan sedang dilaksanakan. Lebih jauh, pengeluaran pembangunan

tersebut, sebagaimana tertuang dalam APBD, akan meningkatkan pembangunan

sarana dan prasarana ekonomi,sehingga akan meningkatkan produktivitas faktor-

faktor produksi. Selain itu, pengeluaran pembangunan juga diharapkan mampu

meningkatkan sumber daya manusia, sehingga memampukan manusia tersebut

dalam menerapkan teknologi tinggi pada proses produksi, begitu pula hasil-hasil

produksi semakin meningkat, dan akhirnya semakin banyak barang dan jasa yang

tersedia bagi masyarakat.

Dari uraian di atas APBD memiliki dampak terhadap perekonomian. Dampak

(pengaruh) APBD terhadap perekonomian adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya APBD, pemerintah daerah memiliki pedoman yang jelas dalam

melaksanakan pembangunan ekonomi sehingga semua kegiatan dapat terarah

dan perekonomian daerah diharapkan bisa meningkat.

2. APBD dapat memengaruhi perubahan harga di daerah, misalnya: dalam

rangka meningkatkan PAD, pemerintah daerah menaikkan tarif beberapa

pungutan, seperti tarif pendaftaran rumah sakit, tarif pengujian kendaraan

bermotor, pajak hotel, pajak hiburan dan pajak sarang burung walet. Semua

Page 24: PETA KONSEP - LABKOM SMA 34 JAKARTA | … · Web viewTugas perbantuan berarti penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan

kenaikan tarif tersebut tentu akan berpengaruh terhadap harga barang dan

jasa. Satu hal yang perlu diingat oleh pemerintah daerah, jangan sampai

kenaikan-kenaikan tersebut menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Gambar 4.11

Gambar Hotel Mulia beserta aktivitasnyaKeterangan Dalam rangka meningkatkan PAD pemerintah daerah mengenakan tarif pajak hotel

3. APBD dapat digunakan sebagai alat perbaikan perekonomian. Jika daerah

mengalami gejala ekonomi yang buruk, misalnya mengalami ekonomi biaya

tinggi, APBD dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki perekonomian.

Caranya, pada penyusunan APBD tahun berikutnya, pemerintah daerah harus

mengurangi atau bahkan menghapuskan beberapa pungutan yang

memberatkan.

4. APBD dapat memengaruhi tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Misalnya,

di suatu daerah kita mengenal adanya sarang burung walet yang tentunya

membuat kaya para pemiliknya. Agar kekayaan mereka tidak bertumpuk dan

menimbulkan kecemburuan sosial serta menciptakan ketimpangan distribusi

pendapatan maka pada APBD dianggarkan pajak sarang burung walet. Pajak

yang dikenakan pada pemilik sarang burung walet akan digunakan pemerintah

daerah untuk kepentingan masyarakat banyak. Dengan demikian, distribusi

pendapatan di masyarakat diharapkan lebih merata.

5. APBD mampu memengaruhi tingkat produktivitas perusahaan. Apabila

pemerintah daerah menetapkan peraturan yang menghambat lalu lintas barang

dan jasa antar daerah, hal itu akan memengaruhi produktivitas perusahaan-

perusahaan tertentu, seperti perusahaan yang menjual produknya ke daerah

lain atau perusahaan yang mendatangkan bahan bakunya dari daerah lain.

Peran APBD dalam PembangunanAPBD mempunyai 3 (tiga) fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi

dan stabilitas, berdasarkan fungsi ini dapatlah peran APBD dalam pembangunan.

Dalam fungsi alokasi pemerintah daerah mencitakan lapangan kerja untuk

mengurangi pengangguran , sedang fungsi didtribusi dalam ekonomi pemerintah

Page 25: PETA KONSEP - LABKOM SMA 34 JAKARTA | … · Web viewTugas perbantuan berarti penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan

sangat berkaitan erat pemerataan kesehahteraan bagi penduduk di daerah

bersangkutan dengan terdistribusinya barang dan jasa antara satu daerah dengan

daerah lain tidak sama kesejahteraannya karena dipengaruhi oleh kemampuan

daerahnya masing-masing. Sedangkan fungsi stabilitas mempunyai dukungan dan

peran paling kecil. APBD memainkan peranan dalam pengalokasian anggaran untuk

kepentingan publik atau penyelenggaraan pemerintahan yang pada akhirnya juga

dalam rangka pelayanan publik. Dalam fungsi yang lain termasuk pula pemerataan

pendapatan dan pengentasan kemiskinan serta penciptaan lingkungan

makroekonomi yang kondusif .

Kebijakan AnggaranPenyusunan anggaran dilatar belakangi oleh suatu kebijakan tertentu. Selain

itu, sasaran APBN tidak lepas dari sasaran kebijakan keuangan pemerintah, yang

pada gilirannya harus menunjang sasaran pertumbuhan dan pembangunan

ekonomi, sebagaimana direncanakan dalam pembangunan, kestabilan moneter,

perluasan kesempatan kerja, pelayanan umum, dan lain-lain, yang menyangkut

peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sebagai upaya dalam mewujudkan kesinambungan fiskal, maka langkah

strategis yang akan dijalankan oleh Pemerintah adalah menurunkan defisit APBN

secara bertahap menuju kondisi seimbang atau surplus, dan melakukan

manajemen pembiayaan anggaran yang optimal, efisien, dan efektif.

Penurunan defisit APBN dimaksudkan agar tambahan beban pembiayaan,

yang terutama berasal dari utang, dapat dikurangi sehingga secara bertahap rasio

utang Pemerintah terhadap PDB menjadi semakin berkurang. Sementara itu,

pengelolaan pembiayaan anggaran lebih diutamakan kepada pembiayaan dari

utang dalam negeri dan luar negeri, dengan pengelolaan yang sesuai kebijakan

untuk menjaga kesinambungan fiskal. Terkait dengan penggunaan rekening

pemerintah di Bank Indonesia dan privatisasi BUMN sebagai sumber

pembiayaan yang jumlahnya terbatas hanya bersifat sementara.

Macam-macam Kebijakan AnggaranSuatu anggaran dapat disusun dengan struktur anggaran berimbang, surplus,

atau defisit. Pada anggaran berimbang, semua pengeluaran disusun berdasarkan

pada penerimaan untuk mencapai keseimbangan antara penerimaan dan

pengeluaran. Melalui kebijakan anggaran berimbang, kestabilan ekonomi diharapkan

dapat dipertahankan, begitu pula untuk menghindarkan defisit. Selain kebijakan

anggaran berimbang dikenal pula anggaran surplus dan anggaran defisit.

Page 26: PETA KONSEP - LABKOM SMA 34 JAKARTA | … · Web viewTugas perbantuan berarti penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan

Apabila belanja lebih kecil daripada anggaran, disebut sebagai anggaran

surplus. Sebaliknya, apabila anggaran lebih kecil daripada pengeluaran, disebut

anggaran defisit. Setiap kebijakan anggaran memiliki kecenderungan tersendiri.

Pada sistem anggaran berimbang misalnya, perekonomian cenderung berjalan

stabil jika dibandingkan dengan kebijakan anggaran defisit dan surplus. Kebijakan

anggaran defisit cenderung mendorong timbulnya tingkat inflasi yang lebih tinggi.

Salah satu cara menutup defisit dapat dilakukan melalui pencetakan uang,

yang berarti menambah jumlah uang yang beredar, dan selanjutnya akan

mendorong naiknya tingkat harga dan merosotnya nilai uang. Jika keadaan tersebut

berlangsung terus- menerus maka inflasi dapat terjadi. Meskipun demikian, tidak

berarti keadaan defisit adalah buruk dan harus dihindari. Pada kondisi tertentu, saat

perekonomian lesu dan ditandai dengan tingkat suku bunga yang tinggi misalnya,

defisit anggaran dapat diartikan bahwa pemerintah sedang berusaha meningkatkan

belanja pemerintah (government expenditure), agar perekonomian dapat menggeliat

kembali.

Kebijakan anggaran surplus cenderung menimbulkan gejala deflasi. Surplus

anggaran dapat menimbulkan keadaan jumlah uang yang beredar semakin kecil,

yang pada akhirnya menyebabkan tingkat harga cenderung turun (gejala deflasi).

Sebagaimana pembahasan sebelumnya, kebijakan anggaran yang dianut di

Indonesia sebelum tahun 2001 menggunakan anggaran berimbang dinamis, dan

sejak tahun 2001 menggunakan kebijakan anggaran surplus/ defisit.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan anggaran sangat

mempengaruhi ekonomi suatu negara dan berarti juga ikut mempengaruhi tingkat

kemakmuran negara melalui terciptanya stabilitas moneter. Kelangsungan anggaran

negara menjadi isu penting di saat krisis ekonomi, yang menimbulkan kerusakan di

berbagai bidang, dan telah meningkatkan beban belanja APBN dalam jumlah yang

sangat besar. Tambahan beban tersebut meliputi alokasi dana APBN untuk (i)

pembayaran bunga program rekapitalisasi dan restrukturisasi perbankan; (ii)

pembiayaan program Jaring Pengaman Sosial; dan (iii) membengkaknya

kebutuhan anggaran untuk subsidi, terutama subsidi BBM.

Beban APBN juga bertambah berat sebagai akibat anjloknya nilai tukar

rupiah terhadap mata uang asing, khususnya USD. Oleh karena itu,

mempertahankan kelangsungan anggaran negara merupakan salah satu hal yang

mau tidak mau harus dilakukan oleh pemerintah, terutama menghadapi tahun-

tahun ke depan yang diprediksi akan menjadi tahun yang berat bagi bangsa ini.

Page 27: PETA KONSEP - LABKOM SMA 34 JAKARTA | … · Web viewTugas perbantuan berarti penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan

EKONOMIKAWamenkeu: Subsidi Listrik Harus Dicabut Karena Memberatkan APBN

Kamis, 17 April 2014 17:00 WIB

JAKARTA, Jaringnews.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai

tepat kebijakan Dirjen Kelistrikan yang akan menghapus subsidi listrik kepada

golongan pelanggan PT PLN (Persero) I3 dan I4. Karena kalau tidak dihapus subsidi

listrik tersebut, akan sangat berat terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara

(APBN).

"Menaikkan harga listrik dengan menghapus subsidi listrik saya pikir sudah

tepat. Ini dilakukan supaya subsidi listrik tidak menjadi hambatan bagi APBN," ujar

Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di kantor Ditjen Ketenagalistrikan,

Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (17/4).

Bambang menuturkan, golongan pelanggan PLN yang memang tidak

membutuhkan subsidi listrik sudah sepatutnya disesuaikan dengan Tarif Tenaga

Listrik (TTL) nya. Sebab, sepanjang 2013 lalu saja subsidi energi sudah mencapai

Rp300 triliun dengan subsidi listrik Rp100 triliun dan BBM Rp200 triliun.

"Kalau listrik sudah jelas menurut kelompoknya maka sebaiknya diubah dari

bentuknya menjadi pembayaran listrik kepada kategori golongan tertentu. Itu

harusnya yang mendapatkan pada golongan rumah tangga tertentu, tentu yang

harus menerima adalah yang membutuhkan," ungkap Bambang.

TUGAS KELOMPOKBuat kelompok yang terdiri dari 4-5 orangTiap kelompok mencari data APBD propinsi/kabupaten tahun 2008-2013, kemudian analisis data tersebut Hasil analisis:APBD Propinsi/Kabupaten : ................................Tahun .......Pendapatan : .........................................Pengeluaran : .........................................Pendapatan tertinggi : .........................................Pendapatan terendah : .........................................Pengeluaran tertinggi : .........................................Pengeluaran terendah : ........................................

Page 28: PETA KONSEP - LABKOM SMA 34 JAKARTA | … · Web viewTugas perbantuan berarti penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan

Namun begitu, pihaknya tetap memperhatikan sektor industri strategis yang

berkontribusi pada ekonomi nasional. Bambang mengusulkan agar pemberian

subsidi ini skenarionya diubah dengan bantuan langsung atau insentif.

"Jadi diubah pengertiannya dengan memberi bantuan secara langsung kepada

pelanggan rumah tangga tertentu. Selain itu sektor industri strategis mendapatkan

insentif dalam bentuk support fasilitas dari pemerintah," jelas Bambang

Sumber http://jaringnews.com

RANGKUMAN1. Landasan hukum APBN adalah UUD 1945 pasal 23 ayat 1.

2. APBN adalah suatu daftar dan penjelasan rinci mengenai penerimaan dan

pengeluaran negara

3. Tujuan APBN adalah sebagai pedoman penerimaan anggaran dan

pengeluaran negara.

4. Fungsi APBN adalah otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi,

dan stabilisasi.

5. Prinsip APBN adalah prinsip intensifikasi pendapatan dan efisiensi serta

efektivitas dalam pengeluaran dana.

6. Azas pemanfaatan APBN adalah mandiri, hemat, dan penajaman prioritas

pembangunan.

7. Cara penyusunan APBN adalah pemerintah mengajukan RAPBN ke DPR, DPR

membahas dalam sidang komisi APBN dengan perbaikan yang diperlukan. Bila

disetujui oleh DPR maka RAPBN berubah menjadi APBN dan dapat

dilaksanakan oleh pemerintah. Bila RAPBN tidak disetujui, pemerintah

menggunakan APBN tahun sebelumnya.

8. Laporan keuangan pemerintah pusat yang telah diperiksa oleh Badan

Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya 6

(enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

9. Secara garis besar, APBN terdiri dari 5 (lima) komponen utama, yaitu (i)

Pendapatan Negara dan Hibah; (ii) Belanja Negara; (iii) Keseimbangan

Primer; (iv) Surplus/Defisit Anggaran; dan (v) Pembiayaan.

Page 29: PETA KONSEP - LABKOM SMA 34 JAKARTA | … · Web viewTugas perbantuan berarti penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan

SOAL PILIHAN GANDA1. Yang bukan merupakan azas penyusunan APBN adalah ...

A. Penghematan

B. Peningkatan efisiensi

C. Pemasukan berdasar pengeluaran

D. Manajemen prioritas pembangunan

E. Kemandirian

2. Berikut fungsi dan tujuan APBN:

1) Pedoman pengeluaran dan pengiriman negara agar terjadi keseimbangan

yang dinamis

2) Meningkatkan produk dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan

pertumbuhan ekonomi

3) Menjaga kestabilan arus uang dan barang, sehingga dapat mencegah

terjadinya inflasi maupun deflasi

4) Mengetahui sasaran dan preoritas pembangunan yang akan dilaksanakan

oleh pemerintah

5) Membiayai seluruh pengeluaran negara diberbagai departemen

Dari pernyataan diatas , yang termasuk fungsi APBN adalah ....

A. 1 , 2 , dan 3

B. 1 , 3 , dan 5

C. 2 , 3 , dan 4

D. 2 , 3 , dan 5

E. 3 , 4 , dan 5

3. Sumber penerimaan APBD meliputi ....

A. Subsidi dari pemerintah pusat, pajak daerah, perusahaan daerah

B. Subsidi dari daerah, pajak kota, perusahaan negara

C. Pajak langsung dan pajak tidak langsung

D. Pajak daerah dan pajak lain-lain

E. PBB dan pajak penghasilan

4. Pemerintah menggunakan APBN dengan tujuan ....

A. Pedoman pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah derah

B. Pedoman untuk mengetahui jumlah penerimaan negara

C. Pedoman pembelanjaan negara

Page 30: PETA KONSEP - LABKOM SMA 34 JAKARTA | … · Web viewTugas perbantuan berarti penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan

D. Pedoman penerimaan dan pengeluaran negara untuk melaksanakan

tujuan yang ingin dicapai pemerintah

E. Pedoman untuk mengetahui jumlah pengeluaran negara

5. Di bawah ini unsur-unsur penerimaam dan pengeluaran APBN

1) Belanja pegawai

2) Bantuan program

3) Subsidi daerah otonom

4) Pembayaran rupiah

5) Belanja barang

Yang termasuk pengeluaran rutin APBN adalah ....

A. 1 , 2 , dan 3

B. 1 , 2 , dan 4

C. 1 , 3 , dan 5

D. 2 , 3 , dan 5

E. 2 , 3 , dan 4

6. APBN diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber

daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian. Dalam hal ini

APBN mempunyai fungsi...

A. Distribusi

B. Stabilisasi

C. Alokasi

D. Perencanaan

E. Otorisasi

7. Pengeluaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah :

1) Biaya keperluan perwakilan luar negeri

2) Pemeliharaan sarana prasarana

3) Belanja perjalanan dinas

4) Pembayaran bunga utang luar negeri

5) Penerimaan tranfer bantuan

Yang merupakan pengeluaran pemerintah pusat adalah ....

A. 1 , 2 , dan 3

B. 1 , 3 , dan 4

C. 2 , 3 , dan 4

D. 2 , 4 , dan 5

Page 31: PETA KONSEP - LABKOM SMA 34 JAKARTA | … · Web viewTugas perbantuan berarti penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan

E. 3 , 4 , dan 5

8. Beberapa jenis pengeluaran anggaran:

1) Gaji pegawai negeri sipil

2) Belanja pelunasan utang luar ngeri

3) Belanja perbaikan jalan provinsi

4) Anggaran pelaksanaan desentralisasi

5) Merenovasi kantor PDAM

Yang merupakan pengeluaran pemerintah daerah

A. 1 , 2 , dan 3

B. 1 , 3 , dan 5

C. 2 , 3 , dan 4

D. 2 , 4 , dan 5

E. 3 , 4 , dan 5

9. Berikut ini sebagian APBD salah satu provinsi di Indonesia (dalam triliun

rupiah):

A Pendapatan:

PAD Rp 7.585

Dana perimbangan Rp 5.770

Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 109

B Belanja

1. Aparatur

Belanja administrasi umum Rp 2.414

Belanja operasi dan pemeliharaan Rp 1.286

Modal Rp 648

2. Publik

Belanja administrasi umum Rp 2.218

Belanja operasi dan pemeliharaan Rp 2.692

Modal Rp 2.757

Berdasarkan data di atas dampak terhadap kegiatan ekonomi adalah ....

A. APBD tersebut devisit sehingga peningkatan kualitas pelayanan

pemerintah berkurang

B. APBD tersebut surplus sehingga peningkatan kualitas pelayanan

pemerintah bertambah

Page 32: PETA KONSEP - LABKOM SMA 34 JAKARTA | … · Web viewTugas perbantuan berarti penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan

C. APBD tersebut surplus sehingga peningkatan kualitas pelayanan

pemerintah berkurang

D. Pemerintah daerah tersebut mengalami kesulitan untuk mengatur dana

karena APBD devisit

E. Terjadi keseimbangan APBD, sehingga pelayanan pemerintah daerah

tersebut stabil

10. Salah satu sumber penerimaan negara dalam APBN adalah pinjaman

pemerintah dari Bank Indonesia, sumber penerimaan ini disebut ....

A. Hibah

B. Pencetakan uang

C. Penerimaan pajak

D. Penerimaan negara bukan pajak

E. Penerimaan negara bukan pajak lainnya

11. APBN mempunyai beberapa fungsi antara lain: fungsi alokasi, distribusi,

stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Berikut ini yang dimaksud dengan fungsi

alokasi adalah APBN sebagai ....

A. Daftar rinci tentang pendapatan yang digunakanuntuk membiayai

pengeluaran pemerintah

B. Sumber penerimaan yang akan disalurkan kembali pada masyarakat

berupa subsidi, premi

C. Alat untuk mencegah fluktuasi ekonomi yang tidak menentu

D. Alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

E. Alat untul mengendalikan tingkat inflasi

12. Pada saat perekonomian negara dilanda inflasi, APBN dapat difungsikan

sebagai pengendali perekonomian. Hal ini dilakukan dengan cara ...

A. Menambah anggaran pengeluaran rutin

B. Mengurangi/menunda beberapa pengeluaran

C. Mengurangi tabungan negara

D. Menciptakan tertib anggaran pengekluaran

E. pajak dikurangi jumlahnya

13. Yang dikategorikan dalam PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah ...

A. Dana alokasi umum, hibah, pajak daerah

B. Pajak daerah, pajak darurat, hibah

Page 33: PETA KONSEP - LABKOM SMA 34 JAKARTA | … · Web viewTugas perbantuan berarti penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan

C. Dana bagi hasil, pajak daerah, retribusi

D. Retribusi daerah, pajak daerah, pendapatan bunga

E. Retribusi daerah, pajak daerah, dana darurat

14. Berikut hal-hal yang berhubungan dengan APBN:

1) minyak bumi dan gas alam

2) pajak ekspor

3) subsidi daerah otonom

4) pajak penghasilan

5) gaji pegawai

6) bunga dan cicilan utang

Yang merupakan sumber penerimaan negara adalah ...

A. 1 , 2 dan 5

B. 1 , 3 dan 4

C. 1 , 2 dan 4

D. 2 , 4 dan 6

E. 2 , 5 dan 6

15. Pada APBN, pajak yang diterima dapat disalurkan pada berbagai proyek

pembangunan. APBN dalam hal ini menjalankan fungsi ...

A. Distribusi

B. Stabilisasi

C. Relokasi

D. Alokasi

E. pengawasan

16. Hibah merupakan unsur-unsur APBN yang tergolong ....

A. Dana luar negeri

B. Penerimaan negara

C. Penerimaan dalam negeri

D. Penerimaan keuntungan BUMN

E. Sumbangan swasta, baik dari dalam negeri maupun luar negeri

17. Unsur-unsur dan faktor-faktor dari proses penyusunsn APBN antara lain ....

1) Kewenangan anggaran

2) Pelimpahan kewenangan pemerintah pusat

3) Realisasi dari penerimaan daerah

Page 34: PETA KONSEP - LABKOM SMA 34 JAKARTA | … · Web viewTugas perbantuan berarti penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan

4) Kewajiban

5) Realisasi pengeluaran

Dari pernyataan diatas yang merupakan proses terjadinya pengeluaran

adalah ....

A. 1 , 2 dan 3

B. 2 , 3 dan 4

C. 1 , 3 dan 4

D. 1 , 4 dan 5

E. 2 , 4 dan 5

18. Kebijakan anggaran surplus cenderung menimbulkan deflasi, karena surplus

anggaradapat menimbulkan jumlah uang yang beredar ....

A. Semakin kecil

B. Semakin besar

C. Akan berimbang

D. Akan tetap

E. Akan dinamis

19. Diketahui RAPBN tahun 2013 dalam triliun rupiah sebagai berikut:

Pendapatan

Pendapatan dalam negeri 1.497,5

Hibah 4,5

Belanja negara

Belanja pemerintah pusat 1.196

Tranfer ke daerah lain 530

Berdasarkan data tersebut posisi RAPBN adalah ....

A. Devisit 226 triliun

B. Devisit 224 triliun

C. Surplus 224 triliun

D. Surplus 226 triliun

E. Berimbang

20. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi adalah ....

A. DAK

Page 35: PETA KONSEP - LABKOM SMA 34 JAKARTA | … · Web viewTugas perbantuan berarti penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan

B. DAU

C. Dana penyesuaian

D. Dana otonomi khusus

E. Dana perimbangan

Untuk soal no 21 s/d 25 pilihlahA. Jika 1 , 2 , dan 3 benar

B. Jika 1 dan 3 benar

C. Jika 2 dan 4 benar

D. Jika hanya 4 benar

E. Jika semuanya benar

21. Yang termasuk belanja barang adalah ....

1. Belanja pemeliharaan barang

2. Gaji dan tunjangan

3. Belanja jasa

4. Utang dalam negeri

22. Yang termasuk sumber pendapatan negara adalah....

1. Pajak

2. Keuntungan perusahaan negara

3. Hibah

4. Dana perimbangan

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) adalah …

1. suatu daftar yang merinci penerimaan negara untuk melaksanakan

pembangunan dalam suatu periode tertentu biasanya satu tahun

2. suatu daftar yang merinci pengeluaran negara untuk membiayai kegiatan

pembangunan selama satu tahun mendatang

3. suatu daftar yang merinci penerimaan pajak dengan pengeluaran

pembangunan suatu Negara selama periode tertentu biasanya satu tahun

4. suatu daftar yang merinci penerimaan dan pengeluaran Negara selama

periode tertentu biasanya satu tahun

24. Tujuan penyusunan APBN adalah ...

1. sebagai pedoman pendapatan dan pembelajaan negara dalam tugas

kenegaraan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Page 36: PETA KONSEP - LABKOM SMA 34 JAKARTA | … · Web viewTugas perbantuan berarti penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan

2. Agar uang yang diterima negara dan bersumber dari pajak dapat

digunakan sebaik-baiknya untuk tujuan pembangunan

3. Agar penggunaan uang negara dapat digunakan sebaik-baiknya untuk

tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat

4. Agar penggunaan uang negara yang berasal dari tabungan dapat

digunakan sebaik mungkin sesuai dengan undang-undang yang berlaku

25. Belanja daerah terdiri atas…

1. Pajak

2. Dana perimbangan

3. Susidi

4. Dana otonomi

Untuk soal No 26 s/d 30 pilihlah:A. Jika pernyataan 1 benar dan pernyataan 2 benar dan keduanya mempunyai

hubungan sebab akibat.

B. Jika pernyataan 1 benar dan pernyataan 2 benar tetapi keduanya tidak

mempunyai hubungan sebab akibat.

C. Jika pernyataan 1 salah dan pernyataan 2 benar

D. Jika pernyataan pertama benar dan pernyataan 2 salah

E. Jika pernyataan 1 salah dan pernyataan 2 salah

26. Penerimaan negara dalam APBN selain digunakan untuk kepentingan umum,

pembangunan dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah, juga di salurkan

kembali kepada masyarakat dalam bentuk subsidi, beasiswa, dan dana

pensiun.

Sebab

APBN memiliki fungsi Alokasi

27. Pendapatan negara yang dihimpun dari berbagai sumber akan digunakan

kembali untuk membiayai pengeluaran diberbagai sektor pembangunan

Sebab

Salah satu penerimaan negara adalah setoran pajak

28. APBN adalah suatu daftar yang memuat rincian sumber pendapatan dan

pengeluaran negara dalam 1 tahun

Sebab

Page 37: PETA KONSEP - LABKOM SMA 34 JAKARTA | … · Web viewTugas perbantuan berarti penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan

Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman dalam penerimaan dan

pengeluatan negara dalam rangka meningkatkan kemakmuran bagi

masyarakat

29. Pengeluaran pemerintah pusat untuk daerah adalah dana perimbangan yang

terdiri dari DAU, DAK dan bagi hasil

Sebab

DAK adalah dana yang berasal dari APBN untuk tujuan pemerataan

kemampuan keuangan daerah

30. Reklame, retribusi, pajak kendaraan bermotor adalah termasuk PAD

Sebab

Sumber penerimaan daerah adalah PAD dan dana perimbangan

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar 1. Apakah yang dimaksud dengan APBN

2. Apa yang dimaksud dengan APBD ?

3. Jelaskan fungsi APBN ?

4. Jelaskan tujuan dari APBN dan APBD ?

5. Jelaskan pengertian dari :

a. Azas anggaran surplus

b. Azas anggaran defisit

6. Apakah yang maksud dengan:

a. Dana Alokasi Umum (DAU)

b. Dana Alokasi Khusus (DAK)

7. Apa pengaruh APBD terhadap perekonomian ?

8. Sebutkan sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi

9. Sebutkan sumber-sumber penerimaan negara

10. Jelaskan yang dimaksud dengan kebijakan anggaran

Page 38: PETA KONSEP - LABKOM SMA 34 JAKARTA | … · Web viewTugas perbantuan berarti penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan

REFLEKSI DIRISetelah anda mempelajari tentang APBN dan APBD diharapkan dapat

membentuk karakter:

1. Religius, dengan mempelajari anggaran pendapatan dan belanja negara dan

anggaran pendapatan dan belanja daerah diharapkan dapat membentuk rasa

syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ,oleh karena masih dapat memahami

dan mengamalkannya dalam bentuk pengelolaan pendapatan uang saku serta

membelanjakannya , sehingga berdaya guna dan berhasil guna dalam

kehidupan belajar di sekolah maupun kehidupan sehari-hari.

2. Jujur, dengan mempelajari APBN/APBD diharapkan dapat terbentuk sikap

jujur. Sikap ini dapat diterapkan dalam mengaplikasikan APBN/APBD kedalam

pengelolaan pendapatan dan belanja uang saku yang berasal dari orang tua ,

harus jujur dalam pelaksanaan nya sehingga berdampak positif dalam

kehidupan keluarga.

3. Disiplin, dengan mempelajari APBN/APBD diharapkan dapat membentuk sikap

disiplin sehingga dapat diterapkan dalam mengelola anggaran pendapatan dan

belanja uang saku, sebagai refleksi dari materi pembelajaran APBN/APBD

dalam kehidupan sehari-hari diperlukan ketaatan dan ketepatan dalam

pelaksanaannya.

4. Responsif, dengan mempelajari APBN/APBD diharapkan dapat membentuk

sikap responsif dalam pengelolaan anggaran pendapatan uang saku jika

terdapat kelebihan atau kekurangan dari pembelajaan uang saku yang telah

disepakati, harus cepat diatasi sebab-sebab maupun akibatnya dengan segera,

tanpa menimbulkan masalah dalam keluarga.

5. Tanggung jawab, dengan mempelajari APBN/APBD diharapkan dapat

membentuk sikap tanggungjawab, anggaran pendapatan uang saku yang

bersumber dari orang tua dan membelanjaannya dalam kurun waktu tertentu ,

harus dipertanggung jawabkan dengan baik dan benar , agar orang tua dapat

memperbaiki pemberian uang saku pada waktu berikutnya.

Page 39: PETA KONSEP - LABKOM SMA 34 JAKARTA | … · Web viewTugas perbantuan berarti penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan

PENILAIAN DIRISetelah mempelajari pelaku kegiatan ekonomi lakukanlah penilaian diri tentang

sikap anda dengan memberikan tanda (v) pada pernyataan di bawah ini dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. Bacalah pernyataan-pernyataan dalam kolom dengan teliti.

b. Berilah tanda (v) sesuai dengan kondisi dan keadaan anda sehari-hari secara

jujur dengan kriteria sebagai berikut:

4 = Selalu, apabila secara terus menerus melakukan aspek yang diamati.

3 = Sering, apabila cenderung lebih banyak melakukan aspek yang diamati

2 = Kadang-kadang, , apabila cenderung lebih melakukan aspek yang diamati

1 = Tidak pernah, , apabila tidak pernah melakukan aspek yang diamati

c. Jika anda mendapatkan jumlah skor dari masing-masing aspek yang diamati/

dinilai maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Kurang

2. Sedang

3. Baik

4. Amat baik

Nama Peserta Didik :........................................

K e l a s : X (.......)

Materi Pokok : APBN dan APBD dalam pembangunan

Tanggal Penilaian : ......................................

No PERNYATAAN NILAI JUMLAH

SKOR1 2 3 4

1 Saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa

karena telah memahami dan menghayati materi

pembelajaran APBN/APBD dengan baik dan benar

2 Saya akan jujur dalam mengaplikasikan

APBN/APBD ke dalam pengelolaan pendapatan

dan belanja dari uang saku sehingga dapat

dipercaya orang tua

3 Saya akan disiplin dalam mengelola pendapatan

dan belanja dari uang saku dalam kehidupan

sehari-hari, sehingga ketepatan dan ketaatan dapat

Page 40: PETA KONSEP - LABKOM SMA 34 JAKARTA | … · Web viewTugas perbantuan berarti penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan

tercapai sesuai kesepakatan

4 Saya akan responsif bilamana dalam anggaran

pendapatan uang saku terdapat kelebihan

/kekurangan terhadap pengeluaran uang saku

sehingga dapat diatasi dengan segera tanpa

menimbulkan masalah dalam keluarga

5 Saya akan bertanggung jawab dalam penerimaan

uang saku yang diterima dan pengeluaran setiap

bulan akan dipertang gung jawabkan kepada orang

tua sehing ga dapat diperbaiki untuk penerimaan bu

lan-bulan selanjutnya