BAB X PENGANTAR BISNIS. Manajemen Sumber Daya Manusia

1

Universitas Gunadarma

Pengantar Bisnis

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Manajemen sumber daya manusia, disingkat MSDM,

adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan

peranan sumber daya (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu

secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara

maksimal sehingga tercapai tujuan (goal) bersama perusahaan,

karyawan dan masyarakat menjadi maksimal. MSDM didasari

pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia -

bukan mesin - dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis.

Kajian MSDM menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti

psikologi, sosiologi, dll.

I.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat di buat beberapa

rumusan masalah yaitu antar lain:

a. Macam-macam Sumber Daya Manusia

b. Perkembangan Sumber Daya Manusia

c. Pemanfaatan sumber tenaga kerja dan kompensasi

d. Hubungan perburuhan

e. Mengapa para pekerja mendirikan serikat pekerja

f. Perserikatan saat ini

g. Hukum-hukum yang mengatur hubungan antar tenaga

kerja dengan manajer

h. Bagaimana serikat pekerja diorganisasi dan disahkan

Sandy Widayanto1EB1728213234

2


Pengantar Bisnis

BAB II

PEMBAHASAN

II.1 Macam-Macam Sumber Daya Manusia

Manusia memiliki akal, budi dan pikiran yang tidak

dimiliki oleh tumbuhan maupun hewan. Meskipun paling tinggi

derajatnya, namun dalam ekosistem, manusia juga berinteraksi

dengan lingkungannya, mempengaruhi dan dipengaruhi

lingkungannya sehingga termasuk dalam salah satu faktor

saling ketergantungan.

Sumber daya manusia dibagi menjadi dua, yaitu :

Manusia sebagai sumber daya fisik

Dengan energi yang tersimpan dalam ototnya, manusia

dapat bekerja dalam berbagai bidang, antara lain: bidang

perindustrian, transportasi, perkebunan, perikanan, perhutanan,

dan peternakan.

Manusia sebagai sumber daya mental

Kemampuan berpikir manusia merupakan suatu sumber

daya alam yang sangat penting, karena berfikir merupakan

landasan utama bagi kebudayaan. Manusia sebagai makhluk

hidup berbudaya, mampu mengolah sumber daya alam untuk

kepentingan hidupnya dan mampu mengubah keadaan sumber

daya alam berkat kemajuan ilmu dan teknologinya. Dengan akal


3


Pengantar Bisnis

dan budinya, manusia menggunakan sumber daya alam dengan

penuh kebijaksanaan. Oleh karena itu, manusia tidak dilihat

hanya sebagai sumber energi, tapi yang terutama ialah sebagai

sumber daya cipta (sumber daya mental) yang sangat penting

bagi perkembangan kebudayaan manusia.

II.2. Perkembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah

kerangka kerja untuk membantu karyawan mengembangkan

pengetahuan mereka pribadi dan organisasi keterampilan, dan

kemampuan. Human Resource Development includes such

opportunities as employee training, employee career

development, performance management and development,

coaching , mentoring , succession planning , key employee

identification, tuition assistance , and organization development.

Pengembangan Sumber Daya Manusia termasuk kesempatan

seperti pelatihan karyawan, pengembangan karir karyawan,

manajemen kinerja dan pengembangan, pelatihan , mentoring ,

perencanaan suksesi , identifikasi karyawan kunci, bantuan

uang sekolah , dan pengembangan organisasi.

Perkembangan sumber daya manusia revulusi industry

abad ke 20 dan revolusi teknologi abad ke 19 mengubah makna

tenaga kerja itu sendiri, dimana kebanggaan hasil kerjanya

menjadi berkurang.

Akibat revolusi industry dan teknologi terhadap tenaga kerja

adalah :

1. Berkembangnya spesialisasi, secara ekonomis

menguntungkan, hasil kerjanya lebih banyak dan

orang akan ahli dalam bidangnya.


4


Pengantar Bisnis

2. Hambatan pengembangan diri, bagi kelompok

tertentu secara sosiologis disebut block of mobility

(sekat-sekat mobilitas masyarakat).

3. Perubahan yang terus menerus, merugikan tenaga

kerja dengan perubahan bidang industry dan

teknologi.

II.3. Pemanfaatan Sumber Tenaga Kerja Dan Kompensasi

Program Kompensasi Karyawan Dirancang :

1. Menarik karyawan yang berpenampilan menarik

kedalam organisasi

2. Memotifasi karyawan mencapai prestasi unggul

3. Mencapai masa dinas yang panjang

Sesuai Fungsinya, Didalam Perusahaan Ada Dua Macam

Tenaga Kerja :

1. Tenaga kerja Eksekutif, mengambil keputusan dan

melaksanakan fungsi organic manajemen.

2. Tenaga Operatif, tenaga terampil, menguasai

pekerjaan, sehingga tugas dapat dilaksanakan dengan

baik.

Ada Tiga Tenaga Terampil :

1. Tenaga terampil (skilled labor)

2. Tenaga setengah terampil (semi skilled labor)

3. Tenaga tidak terampil (unskilled labor)

Penentuan jumlah tenaga kerja meliputi dua hal pokok :

1. Analisis beban kerja , meliputi : peramalan penjualan

(sales forecast) , penyusunan jadwal waktu kerja dan

penentuan jumlah tenaga kerja untuk membuat satu

unit barang.


5


Pengantar Bisnis

2. Analisis tenaga kerja, menghitung jumlah tenaga kerja

yang sesungguhnya dapat tersedia pada satu periode.

II.4. Hubungan Perburuhan

Hubungan Perburuhan adalah hubungan antara unsur –

unsur dalam produksi yaitu buruh, pengusaha dan pemerintah,

yang didasarkan pada nilai – nilai yang terkandung dalam

Pancasila, inti dari pola hubungan perburuhan Pancasila adalah

bahwa setiap perselisihan perburuhan yang terjadi harus

diupayakan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

Hubungan perburuhan pancasila, agar setiap persoalan

antara buruh dan manajemen diselesaikan dengan musyawarah

dan mufakat.

Bila terjadi ketidaksepakatan , buruh punya senjata yang

dapat digunakan :

a. Boikot

b. Pemogokan

c. Penghasutan

d. Memperlambat kerja

Untuk mencapai tujuan tersebut, ada tiga asas yang

digunakan yaitu :

Asas Partner in Production

Dimana buruh dan pengusaha mempunyai kepentingan

yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan buruh

mampu meningkatkan hasil usaha/ produksi. Hal ini

tercermin dalam system ci-determination.

Asas Partner in Profit

Hasil yang dicapai perusahaan itu seharusnya bukan

untuk dinikmati oleh pengusaha saja, tetapi harus


6


Pengantar Bisnis

dinikmati oleh buruh yang turut serta dalam mencapai

hasil produksi tersebut.

Asas Partner in Responsibility

Dimana buruh dan pengusaha memiliki tanggung jawab

untuk bersama – sama meningkatakan hasil produksi.

Rasa tanggung jawab kedua belah pihak ini akan

mendorong hasil produksi yang meningkat lagi.

Untuk mengeoperasikan Hubungan Perburuhan Pancasila

tersebut, telah ditetapkan berbagai sarana yaitu :

Lembaga Bipartite / Tripartite

Melalui Lembaga Bipartite/Tripartite, setiap

perselisihan yang terjadi dapat diselesaikan secara

musyawarah untuk mufakat. Penyelesaian

perselisihan melalui Lembaga Bipartite berarti

penyelesaian yang dilaksanakan melalui dua

pihak,yaitu Buruh dan Pengusaha (secara intern).

Penyelesaian melalui lembaga Tripartite berarti

mengundang pihak pemerintah untuk ikut serta

menyelesaikan perselisihan yang terjadi secara

musyawarah untuk mufakat.

Kesepakatan Kerja Bersama (Perjanjian Perburuhan)

Melalui perjanjian perburuhan para pihak yang

terkait dalam phubungan kerja mengetahui secara

jelas apa yang menjadi hak dan kewajibannya

sehingga dengan demikian dapat diharapkan

mencegah timbulnya perselisihan.

Peradilan Perburuhan

Melalui peradilan perburuhan, setiap perselisihan

yang timbul dapat diselesaikan secara damai,


7


Pengantar Bisnis

sehingga kemungkinan untuk mogok / lock-out dapat

dicegah sedini mungkin.

Peraturan Perundang – undangan Perburuhan

Peraturan perundang – undangan perburuhan

mutlakdiperlukan dan harus dapat mengakomodasi

semua kepentingan pekerja maupun pengusaha,

sehingga dengan demikian kepastian hokum dapat

tercipta dan dapat mengurangi terjadinya

perselisihan perburuhan yang dapat menimbulkan

tindakan mogok/lock-out.

Masalah khusus yang harus diperhatikan yaitu

masalah upah dan masalah pemogokan Melalui

penanganan / pengaturan masalah pengupahan

secara memadai, akan mengurangi timbulnya

perselisihan peruruhan yang berkaitan dengan

masalah upah. Demikian pula masalaah pemogokan

yang pada hakekatnya merupakan penyelesaian

perselisihan pekerja secara tidak damai, sedapat

mungkin dihindari dengan mengutamakan

musyawarah untuk mufakat.

II.5. Mengapa Pekerja Mendirikan Serikat Pekerja

Serikat pekerja adalah organisasi demokratis yang

berkesinambungan dan permanen dibentuk secara sukarela

dari, oleh dan untuk pekerja sebagai maksud untuk mrlindungi

dan membela apa yang menjadi hak dari para pekerja,

Memperbaiki kondisi – kondisi dan syarat – syarat kerja melalui

perjanjian kerja bersama dengan manajemen/pengusaha,

Melindungi dan membela pekerja beserta keluarganya akan

keadaan sosial dimana mereka mengalami kondisi sakit,

kehilangan dan tanpa kerja (PHK), Mengupayakan agar


8


Pengantar Bisnis

manajemen/pengusaha mendengarkan dan mempertimbangkan

suara atau pendapat serikat pekerja sebelum membuat

keputusan.

Cara membentuk serikat pekerja

Sesuai pasal 5 UU No. 21 Tahun 2000, sebuah serikat

pekerja dapat dibentuk oleh minimal 10 orang karyawan di

suatu perusahaan. Dalam undang-undang yang sama disebutkan

bahwa pembentukan serikat pekerja ini tidak diperbolehkan

adanya campur tangan dari perusahaan, pemerintah, partai

politik, atau pihak manapun juga. Serikat pekerja juga harus

memiliki anggaran dasar yang meliputi :

nama dan lambang

dasar negara, asas, dan tujuan

tanggal pendirian

tempat kedudukan

keanggotaan dan kepengurusan

sumber dan pertanggungjawaban

keuangan

ketentuan perubahan anggaran

dasar atau anggaran rumah tangga

II.6. Perserikatan Saat Ini

Tipe-tipe serikat karyawan :

a. Craft Unions

Anggotanya karyawan yang punya keterampilan

yang sama seperti tukang kayu.

b. Industrial Unions

Dibentuk berdasarkan lokasi pekerjaan yang sama,

serikat ini terdiri dari pekerja yang tidak

berketerampilan maupun dalam perusahaan atau

industry tertentu.


9


Pengantar Bisnis

c. Mixed Unions

Mencakup pekerja terampil , tidak terampil dan

setengah terampil dari suatu local tertentu tidak

memandang dari industry mana.

Contoh : PERSATUAN PEKERJA DAN PEMANTAU

FARMASI INDONESIA (PPPFI) telah terdaftar sebagai

Organisasi Kemasyarakatan yang legal dan resmi di

Departemen Dalam Negeri dengan SKT Nomor

107/D.II.3./X/2008. Hal ini tentukannya merupakan respon

yang baik sebagai tindaklanjut dari Surat Permohonan

Nomor :018/DPP-PPPFI-DKBP/V/2008 tanggal 05 Mei

2008, yang telah diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat

(DPP).

Dengan disyahkannya PPPFI sebagai Organisasi

Kemasyarakatan yang beroperasi diseluruh wilayah

Indonesia, maka sekarang adalah tugas kita semua untuk

mensukseskan Organiasi ini dengan peran aktif dan

kerjasama kita sehingga cita-cita luhur organisasi sesuai

dengan VISI dan MISI PPPFI yang tertuang dalam lipar

pilar utama yaitu :

• Memberikan payung hukum kepada seluruh Anggota

• Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

• Membantu Mewujudkan Masyarakat yang Sehat

• Mengabdi kepada Negara melalui peran Sosial

• Meningkatkan kwalitas produk Farmasi & Nutrisi

melalui Pemantauan

II.7. Hukum-Hukum Yang Mengatur Hubungan Antara

Tenaga Kerja Dan Manajer

Ada tiga perjanjian kerja bersama , yaitu :


10


Pengantar Bisnis

a. Closed Shop Agreement

Hanya berlaku bagi pekerja yang telah bergabung

menjadi anggota serikat(persatuan).

b. Union Shop Ageement

Mengharuskan para pekerja untuk menjadi anggota

serikat untuk periode waktu tertentu.

c. Open Shop Agreement

Memberikan kebebasan pekerja untuk menjadi atau

tidak anggota serikat kerja.

II.8. Bagaimana Serikat Pekerja Diorganisasikan Dan

Disahkan

Permasalahan mengenai hak seseorang untuk mendirikan

dan turut serta dalam serikat pekerja. Sebagaimana diatur

dalam konstitusi Negara kita UUD 1945, pasal 28E yang

berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,

berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

Selain itu dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 39

Tahun 1999 tentang hak asasi manusia disebutkan bahwa

“Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan

tidak boleh dihambat utnuk menjadi anggotanya demi

melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.”

Serta masih banyaklagi ketentuan yang mengatur

mengenai hal ini, diantaranya:

a. Pasal 23 ayat (4) Declaration of Human Rights.

b. Pasal 8 International Convenants on Economic,

social and Cultural


11


Pengantar Bisnis

c. Pasal 104 dan 137 Undang-undang Nomor 13 Tahun

2003 Tentang Ketenagakerjaan

Sebagai Negara hukum, salah satu ciri yang harus

dipenuhi Negara, adalah perlindungan dan jaminan hak asasi

manusia atas seluruh warga negaranya. Seperti halnya

Indonesia yang bercita-cita menjadi Negara berlandaskan

hukum, maka pemerintah Indonesia harus dapat mewujudkan

dan menjamin hak atas kesejahteraan sosial bagi warga

negaranya. Oleh karena itu, dengan adanya ketentuan yang

menjamin hak atas kesejahteraanmb tersebut diatas, maka

dalam hal ini pemerintah juga harus turut serta dalam

pemenuhan akan hak-hak itu.


12


Pengantar Bisnis

BAB III

PENUTUP

III.1. Kesimpulan

Manusia memiliki akal, budi dan pikiran yang tidak

dimiliki oleh tumbuhan maupun hewan. Meskipun paling tinggi

derajatnya, namun dalam ekosistem, manusia juga berinteraksi

dengan lingkungannya, mempengaruhi dan dipengaruhi

lingkungannya sehingga termasuk dalam salah satu faktor

saling ketergantungan.

III.2. Saran-Saran

Penulisan makalah yang penulis buat ini tidak sempurna

masih banyak memiliki salah sehingga pada penulis, selanjutnya

perlu memperhatikan beberapa aspek penulisan yang pelu

menjadikan koreksi jika benar terdapa kekuarangan, mulai dari

inti pembahasan sampai dengan memberikan simpulan atas

penulisan makalah ini.


13


Pengantar Bisnis

DAFTAR PUSTAKA

Siswasih dan M. Ridwan, Kanen. 2008. Bahasa dan Sastra

Indonesia Untuk SMK Kelas XII, Jakarta: Pusat

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

http://www.google.co.id

http://www.wikipedia.co.id

http://zahraaraa.blogspot.com/2012/02/manajemen-sumber-daya-manusia.html

http://pppfi.blogspot.com/2008_11_01_archive.html

ocw.gunadarma.ac.id/course/…/manajemen-sumber-daya-manusia

http://ikeriyanti.blogspot.com/2012/11/manajemen-sumber-daya-manusia.html


http://www.wikipedia.co.id/

http://www.google.co.id/

Documents

BAB X PENGANTAR BISNIS. Manajemen Sumber Daya Manusia