BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHANsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708141001306... · Kota Semarang serta mendukung perkembangan iklim investasi dan perekonomian

PE

NY

ELE

NG

GA

RA

AN

TU

GA

S U

MU

M P

EM

ER

INT

AH

AN

Hal. 417

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, setiap daerah dituntut untuk

memaksimalkan segala potensi yang dimiliki. Namun mengingat berbagai keterbatasan

yang ada di setiap daerah, maka hubungan kerjasama antar daerah menjadi sangat

penting. Kerjasama antar daerah yang baik merupakan prasyarat untuk terbentuknya

sinergitas dan sinkronisasi program-program pembangunan secara menyeluruh dalam

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Program pembangunan nasional hanya akan dapat berhasil secara efektif jika

didukung dengan program kerjasama antara daerah yang mengarah pada peningkat

mantapan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain,

keserasian pembangunan daerah, sinergitas pengelolaan potensi antar daerah.

Kerjasama antar daerah yang dapat dilaksanakan dengan baik dapat mengeliminir

kesenjangan antar daerah, khususnya dalam penyelenggaraan dan peningkatan

kinerja pelayanan publik.

Selanjutnya Pemerintah telah mengatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50

Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah serta turunannya

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata

Cara Kerjasama Daerah.

Beberapa program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam

rangka peningkatan kerjasama antar daerah antara lain :

1. Kerjasama Kedungsepur

Kerjasama Kedungsepur adalah bentuk kerjasama antara kota Semarang dengan

daerah hinterland-nya, yang mencakup Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak,

Ungaran (Kabupaten Semarang), Kota Semarang, Kota Salatiga dan Purwodadi

(Kabupaten Grobogan). Kerjasama ini telah menjadi komitmen bersama dan telah

diatur dalam Keputusan Bersama No. 30 Tahun 2005, No. 130 / 0975, No. 130 / 02646,

No. 63 tahun 2005, No. 130.1/A.00016, No. 130.1/4382 tanggal 15 Juni 2005 tentang

Kerjasama Program Pembangunan di Wilayah Kedungsepur

Kerjasama ini disepakati dengan tujuan untuk menciptakan pertumbuhan yang

serasi dan selaras antara daerah kota / kabupaten di wilayah Kedungsepur, sehingga

mampu mengurangi ketidakseimbangan pertumbuhan masing-masing daerah,

disamping juga dalam rangka eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya potensial yang

ada, sehingga dapat lebih bermanfaat bagi pertumbuhan wilayah Kedungsepur.

Pemerintah Kota Semarang sebagai salah satu anggota Kedungsepur

menyelenggarakan Workshop Rencana Kerjasama Anter Daerah Bidang Transportasi

PE

NY

ELE

NG

GA

RA

AN

TU

GA

S U

MU

M P

EM

ER

INT

AH

AN

Hal. 418


se-Kedungsepur di Kota Semarang yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 2016

dilanjutkan dengan kegiatan Observasi Lapangan ke Sarbagita Bali untuk melihat

langsung praktek bidang transportasi yang dikelola oleh Sarbagita Bali. Sedangkan di

lingkup Kedungsepur telah dihasilkan MoU yang saat ini sedang dalam proses

penandatanganan melalui desk to desk.

2. APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia).

APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) merupakan wadah yang

dibentuk oleh Pemerintah Kota dimana anggotanya terdiri dari seluruh Kota di

Indonesia yang berjumlah 98 kota dan saat ini di ketuai oleh Walikota Tangerang

Selatan dengan Direktur Eksekutif APEKSI Pusat sebagai sekretarisnya.

Dalam pengkoordinasiannya, APEKSI terbagi dalam beberapa Komisariat Wilayah

(Komwil), dimana Kota Semarang tergabung dalam Komwil III yang beranggotakan 25

(dua puluh lima) Pemerintah Kota di wilayah Provinsi Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa

Tengah dan DIY. Saat ini Komisariat Wilayah III APEKSI dipimpin oleh Walikota

Bandung sebagai ketuanya.

Kegiatan APEKSI Pusat yang diikuti oleh Pemerintah Kota Semarang yaitu Munas

APEKSI dan Indonesia City Expo yang diselenggarakan pada tanggal 26 – 31 Juli 2016 di

Kota Jambi. Tahun 2016 ini adalah tahun terakhir periode kepengurusan Dewan

Pengurus APEKSI 2012-2016. Melalui Forum Munas V Apeksi inilah, Dewan Pengurus

akan mempertanggungjawabkan kegiatan selama empat tahun atau satu periode

kepengurusan.

PENGURUS APEKSI 2016-2020

PENGAWAS APEKSI PERIODE 2016-2020:

Ketua:

Dr. Ir. GS Vicky Lementut, M.Si., DEA - Walikota Manado

Anggota:

1 Dr. Bima Arya Sugiarto – Walikota Bogor

2 Ir. Sofian Raga – Walikota Tarakan

3 M. Irwansyah Sofyan Rebuin, S.Sos, M.Si – Walikota Pangkalpinang

4 H. Muhammad Idaham, SH, M.Si – Walikota Binjai

5 H. Taufan Pawe, SH – Walikota Parepare

6 H. Mochammad Anton – Walikota Malang

DEWAN PENGURUS APEKSI PERIODE 2016-2020:

Ketua:

Hj. Airin Rachmi Diany, SH, MH – Walikota Tangerang Selatan

Wakil Ketua:

1. Bidang Pemerintahan & Otonomi: Drs. H. T. Dzulmi Eldin S, M.Si. – Walikota

Medan

2. Bidang Pembangunan: H. Syarif Fasha, ME – Walikota Jambi

PE

NY

ELE

NG

GA

RA

AN

TU

GA

S U

MU

M P

EM

ER

INT

AH

AN

Hal. 419


3. Bidang Kerjasama: Jonas Salean, SH, M.Si – Walikota Kupang

4. Bidang Kesejahteraan Sosial & Perkotaan: Dr. Burhan Abdurahman, SH – Walikota

Ternate

5. Bidang Ekonomi & Keuangan: HM. Rizal Efendi – Walikota Balikpapan

6. Bidang Informasi, Advokasi & Hukum: H. Moh. Muraz, SH, MM – Walikota

Sukabumi

Sekretaris:

Dr. H. Sarimun Hadisaputra, M.Si – Direktur Eksekutif

Bendahara:

Hj. Illiza Sa’aduddin Djamal, SE – Walikota Banda Aceh

Kota penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional 2017:

Kota Malang

Cadangan:

Kota Tarakan, Kota Makassar

Adapun forum Munas V APEKSI ini dirangkaikan dengan kegiatan-kegiatan

pendukung lainnya, seperti Indonesia City Expo dan Penampilan Kesenian Daerah

serta Pawai Budaya. Harapannya rangkaian kegiatan ini dapat dijadikan peluang bagi

anggota APEKSI untuk bertukar pengalaman, berpromosi dan bertransaksi antar

daerah sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Sedangkan kegiatan yang diselenggarakan oleh APEKSI Komwil III pada tahun

2016 yaitu:

1. Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Rakerkomwil) III APEKSI Tahun 2016 di Kota

Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 19 – 21 April 2016 dengan tema

Pengembangan Pembiayaan Melalui Skema Kerjasama Pemerintah dengan

Badan Usaha (Public Private Partnership) dalam Upaya Percepatan

Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas serta

Pemenuhan/Ketersediaan Pelayanan Publik di daerah.

2. Rapat Koordinasi Komisariat Wilayah (Rakorkomwil) III APEKSI Tahun 2016 di

Kota Salatiga, Jawa Tengah pada tanggal 23 – 25 November 2016 dengan Tema

Perubahan Perangkat Daerah Berdasarkan UU no. 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dan PP no. 18 tahun 2016 Perangkat Daerah terhadap

Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Daerah.

3. Citynet Indonesia dan Citynet Asia Pasific

Tahun 2016 ini Pemerintah Kota Semarang menghadiri seminar dan sharing best

practice dengan tema tentang Kesehatan dan Manajemen Pengelolaan Rumah Sakit

yang diadakan pada tanggal 12 – 14 Oktober 2016 di Kota Banjarbaru, Kalimantan

Selatan.

PE

NY

ELE

NG

GA

RA

AN

TU

GA

S U

MU

M P

EM

ER

INT

AH

AN

Hal. 420


Adapun tahun ini Pemerintah Kota Semarang tidak menghadiri kegiatan-kegiatan

yang diselenggarakan oleh Citynet Asia Pasifik.

4. SISTER CITY

Tahun 2016 Pemerintah Kota Semarang telah menandatangani Letter of Intent

(LoI) terkait kerjasama Sister City dengan Kota Nanjing, Provinsi Jiangsu, RRT pada

tanggal 23 Oktober 2016 di Kota Nanjing, Provinsi Jiangsu, RRT. Sehingga kota Sister

City Semarang bertambah satu menjadi enam. Penandatanganan tersebut merupakan

tindak lanjut dari kunjungan Delegasi Pemerintah Kota Nanjing ke Kota Senmarang

pada bulan Juli 2016 dalam rangka penjajagan kerjasama Sister City. Selain itu

Pemerintah Kota Semarang juga telah menandatangani Memorandum of

Understanding (MoU) dengan Pemerintah Jung-Gu, Ulsan Metropolitan City, Korea

Selatan pada tanggal 25 November 2016 di kota yang sama yang telah menjadi Sister

City Kota Semarang sejak tahun 2013.

Adapun dengan kota Sister City lainnya tetap terjalin komunikasi aktif, antara

lain dalam bentuk kunjungan dari Walikota Beihai ke Kota Semarang pada bulan April

2016, undangan-undangan kegiatan dari Pemerintah Kota Fuzhou, RRT dan

Pemerintah Kota Brisbane, Australia namun tidak dihadiri oleh Pemerintah Kota

Semarang.

Pada tahun ini pula Kota Kobe di Jepang bekerjasama dengan JICA melakukan

penjajagan kerjasama di bidang pertanian dan pariwisata dengan Pemerintah Kota

Semarang, tepatnya di bulan Oktober 2016. Kerjasama ini tidak dalam bentuk Sister

City namun lebih kepada kerjasama teknik yang langsung mengarah ke bidang

Pertanian dan Pariwisata. Selain itu ada beberapa kota di Tiongkok yang berminat

untuk membuka hubungan kerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang antara lain

Kota Zhengcheng yang mengirimkan perwakilannya ke Pemerintah Kota Semarang

pada bulan September 2016 yang diterima oleh Sekretaris Daerah Kota Semarang yang

mewakili Bapak walikota Semarang. dan tawaran kerjasama dari Asosiasi Persahabatan

Indonesia - Tiongkok yang berpusat di Macau, Tiongkok.

5. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Lain

Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Semarang telah menandatangani Kesepakatan

Bersama dengan Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor 019.6/326/2016 24 Oktober

2016 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan untuk mensinergikan

penyelenggaraan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di

Kota Semarang dan Kota Banjarmasin. Selain itu juga telah ditandatangani Perjanjian

Kerjasama antara Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang dan Pemerintah Kota

Denpasar sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota

Semarang dengan Pemerintah Denpasar Nomor 415.4/658/2015; Nomor

415.4/33/KB/BKS/2015 tentang Jaringan Lintas Perkotaan Kerjasama Bidang

PE

NY

ELE

NG

GA

RA

AN

TU

GA

S U

MU

M P

EM

ER

INT

AH

AN

Hal. 421


Perekonomian, Seni Budaya, Manajemen Perkotaan dan Peningkatan Sumber Daya

Manusia. Sedangkan dengan Pemerintah Kota Medan dan Surabaya baru dalam tahap

penjajagan kerjasama.

6. KERJASAMA ANTAR DAERAH / LEMBAGA

NO LEMBAGA KETERANGAN

1. Lembaga Administrasi Negara Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara tentang

Penguatan Kapasitas Pemerintah Kota Semarang melalui Penyelenggaraan

Kegiatan Kajian Kebijakan, Pendidikan dan pelatihan, Inovasi Administrasi

Negara serta Pendidikan Tinggi.

Jangka waktu Kesepakatan Bersama 1 tahun mulai tanggal 20 Desember

2016 s/d 19 Desember 2017

2. Badan Tenaga Nuklir Nasional Perjanjian Kerjasama dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang

Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan teknologi Nuklir untuk Kesejahteraan

Masyarakat Kota Semarang .

Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini 1 tahun mulai tanggal 9 September

2016 s/d 8 September 2016

3. PT Bank Negara Indonesia Perjanjian Kerjasama dengan BNI tentang Pemanfaatan Fasilitas Jasa dan

Layanan Perbankan dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli daerah dan

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) Kota Semarang.

Jangka waktu 1 tahun mulai tanggal 28 Oktober 2016 s/d 27 Oktober2017

B. KERJASAMA PIHAK KETIGA

1. Kerjasama Pengelolaan Lapangan Gombel Golf Semarang

Pemerintah Kota Semarang sepakat mengadakan kerjasama dengan PT. Askara

Maju Perkasa dalam hal Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan Lapangan Gombel Golf

Semarang Beserta Fasilitasnya Milik Pemerintah Kota Semarang yang Terletak di Jalan

Gombel Lama Nomor 90 Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota

Semarang. Adapun jangka waktu kerjasama adalah sampai dengan ditunjuknya

pengelola tetap atau maksimal 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 22 Januari 2016

s/d 21 Januari 2017. Sedangkan besaran nilai sewa lahan yang ditetapkan adalah Rp.

1.550.000.000,- / bulan.

2. Kerjasama Pembangunan Sky Bridge dan Basement Hotel Tentrem

Dalam rangka pengembangan pengembangan kawasan Central Bussines District

Kota Semarang serta mendukung perkembangan iklim investasi dan perekonomian

perkotaan, maka Pemerintah Kota Semarang bekerjasama dengan PT. Candi Baru

untuk pemanfaatan sebagian lahan jalan di Jalan Pekunden Dalam Kota Semarang

untuk pembangunan Sky Bridge dan Basement sebagai bangunan penghubung antara

Tower Hotel dan Tower Apartement Tentrem. Jangka waktu perjanjian kerjasama

selama 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 3 Mei 2021 dengan nilai sewa sebesar

Rp. 11.786.439.000,00 (Sebelas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat

Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu rupiah).

3. Kerjasama Pembangunan Menara Telekomunikasi Microcell Kamuflase Sarana

Penerangan Jalan Umum (PJU)

Dalam rangka pengendalian pembangunan menara telekomunikasi serta

memenuhi kebutuhan lampu penerangan jalan umum (PJU), Pemerintah Kota

PE

NY

ELE

NG

GA

RA

AN

TU

GA

S U

MU

M P

EM

ER

INT

AH

AN

Hal. 422


Semarang sepakat mengadakan kerjasama dengan beberapa pihak ketiga yaitu PT.

Tower Bersama, PT. Dayamitra Telekomunikasi, dan PT. Balitowerindo dalam hal sewa

menyewa lahan untuk penempatan titik lokasi pembangunan menara telekomunikasi

microcell kamuflase sarana penerangan jalan umum (PJU) titik lokasi di wilayah kota

semarang.

Adapun jangka waktu kerjasama PT. Tower Bersama selama 5 (lima) Tahun

terhitung mulai tanggal 10-05-2016 s/d 09-05-2021 dengan besaran nilai sewa selama

5 tahun sebesar Rp. 2.330.000.000,- sedangkan PT. Dayamitra Telekomunikasi jangka

waktu kerjasama selama 5 (lima) tahun dengan nilai sewa selama 5 ( lima ) tahun

sebesar Rp. 3.000.000.000,-. dan telah lunas dibayar dimuka sebelum penandatangan

perjanjian kerjasama. Dan untuk PT. Tower Bersama Tahap II selama 5 (lima) tahun

dengan besaran nilai sewa sebesar Rp. 1.000.000.000 terhitung sejak 15 Agustus 2016

sampai dengan 14 Agustus 2021, sedangkan PT. Balitowerindo jangka waktu kerjasama

selama 5 tahun dengan nilai sewa sebesar Rp.2.100.000,- yang telah lunas dibayar

dimuka.

4. Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi

Pemerintah Kota Semarang juga melaksanakan kerjasama dengan perguruan

tinggi dalam rangka Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan

mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Semarang dan

Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kerjasama yang dilakukan diantaranya

dengan 9 (sembilan) perguruan tinggi, diantaranya:

1 Universitas Islam Negeri Walisongo

2 Universitas AKI

3 Universitas Muhammadiyah Semarang

4 Universitas Sultan Agung Semarang

5 Universitas Negeri Semarang

6 POLTEKES

7 STIMART AMNI

8 UNPAND

9 UPGRIS

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi :

a. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi :

1) Pendidikan;

2) Penelitian;

3) Pengabdian Masyarakat.

b. Partisipasi dalam penyelesaian permasalahan aktual masyarakat di bidang :

1) Ekonomi;

2) Sosial dan Budaya;

3) Politik dan Pemerintahan;

PE

NY

ELE

NG

GA

RA

AN

TU

GA

S U

MU

M P

EM

ER

INT

AH

AN

Hal. 423


4) Infrastruktur;

5) Lingkungan;

6) Teknologi, Informasi dan Komunikasi.

Adapun jangka waktu pelaksanaan kerjasama 5 ( lima ) tahun.

5. Kerjasama dengan Pihak Ketiga Lainnya

Dalam pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga pada tahun 2016 masih ada

beberapa yang belum terlaksana dikarenakan masih perlu adanya penjajakan dan

kajian teknis untuk proses kerjasamanya, diantaranya, kerjasama pemanfaatan sarana

dan prasarana jalan untuk pemasangan microcell kamuflase PJU.

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

1. FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda

adalah forum yang digunakan untuk membahas dan menunjang kelancaran

pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Anggota Forkopimda

kabupaten/kota terdiri atas pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan,

dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah.

Namun untuk menjaga harmoni penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dan

untuk mempermudah koordinasi dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan maka

unsur Forkopimda di Kota Semarang ditambahkan beberapa Instansi Vertikal yang ada

di wilayah Kota Semarang. Penambahan tersebut ditetapkan dalam Keputusan

Walikota Semarang Nomor 130/1/2010 tentang Pembentukan Forum Koordinasi

Pimpinan Daerah Kota Semarang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua : Walikota Semarang

Wakil Ketua : Wakil Walikota Semarang

Sekretaris : Sekretaris Daerah Kota Semarang

Anggota : 1. Ketua DPRD Kota Semarang

2. Kapolrestabes Semarang

3. Komandan Kodim 0733/BS Semarang

4. Kepala Kejaksaan Negeri Semarang

5. Ketua Pengadilan Negeri Semarang

6. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

7. Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang

8. Ketua Pengadilan Agama Semarang

9. Komandan Lanal Semarang

10. Kepala Satuan Brimob Daerah Jawa Tengah

11. Komandan Yon Arhanudse 15 Semarang

12. Komandan Denpom IV/5 Semarang

13. Komandan Yonif 400/Raider Semarang

PE

NY

ELE

NG

GA

RA

AN

TU

GA

S U

MU

M P

EM

ER

INT

AH

AN

Hal. 424


14. Kepala Detasemen TNI AU Semarang

15. Kepala Kantor Imigrasi Semarang

16. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang.

Hubungan kerja antar Instansi Vertikal diimplementasikan melalui kegiatan

koordinasi pemerintahan daerah. Kegiatan koordinasi ini merupakan upaya untuk

mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun

pelaksanaan tugas serta kegiatan semua Instansi Vertikal, agar tercapai hasil guna dan

daya guna yang sebesar-besarnya.

Dengan demikian kebijakan penyelenggaraan koordinasi dengan instansi vertikal

di daerah diarahkan untuk mensinergikan dan mengoptimalkan pelaksanaan

pemerintahan di daerah yang merupakan proses komunikasi dan interaksi antar

penyelenggara pemerintahan dan instansi vertikal di daerah.

Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah di arahkan kepada upaya

memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka penyelesaian permasalahan -

permasalahan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

Adapun pelaksanaan kegiatan koordinasi diselenggarakan melalui :

(a) Rapat Koordinasi,

(b) Nara sumber dalam berbagai forum.

(b) Permintaan dan penyampaian data, informasi atau pendapat.

(c) Konsultasi.

Pada tahun 2016 Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah telah beberapa kali

melaksanakan pertemuan formal maupun informal dalam rangka lebih memudahkan

dan mempercepat pengambilan keputusan, mencari formula yang tepat terhadap

berbagai permasalahan yang ada. Melalui kegiatan ini dapat terhimpun segala

informasi dan masukan dari anggota Forkopimda yang memberikan manfaat terhadap

lancarnya penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta dalam rangka menghadapi

kondisi ideologi, sosial politik, sosial budaya, ekonomi dan keamanan.

Adapun kegiatan pertemuan formal atau rapat koordinasi Forkopimda pada

tahun 2016 dilaksanakan sebagai berikut :

DATA HASIL KEGIATAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH

KOTA SEMARANG TAHUN 2016

NO HARI / TANGGAL MATERI

1 Rabu, 21 Desember 2016 Rapat koordinasi Forkominda dalam rangka menyongsong

Natal 2016 dan Tahun Baru 2017 Sumber Badan Kesbangpol Kota Semarang Tahun 2016

Hasil pelaksanaan Rakor Forkominda jelang natal dan tahun baru 2017 pada

tanggal 21 Desember 2016 antara lain :

1) Pembentukan Tim Pantau dan pendirian posko pengamanan natal dan tahun

baru 2017.

2) Monitoring harga kebutuhan pokok masyarakat.

PE

NY

ELE

NG

GA

RA

AN

TU

GA

S U

MU

M P

EM

ER

INT

AH

AN

Hal. 425


3) Kunjungan ke gereja pada malam natal.

2. KOORDINASI BIDANG PERTANAHAN

Penyelenggaraan urusan pertanahan memerlukan kerjasama dan koordinasi

antara Pemerintah Daerah dengan instansi vertikal khususnya Badan Pertanahan

Nasional. Hal ini khususnya dilihat dari proses kegiatan pengadaan tanah untuk

kepentingan umum.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diperlukan guna mendorong

percepatan pembangunan daerah dengan berpedoman pada azas Kemanusiaan,

Demokratis dan Berkeadilan. Hal ini dimaksudkan agar tetap menjamin kepentingan

hukum pihak yang berhak.

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dari tahun ke

tahun terus mengalami perubahan seiring perkembangan dan tuntutan kebutuhan

masyarakat, sehingga dilakukan penyempurnaan dengan terbitnya regulasi yang

mengatur antara lain :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

2. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan

Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012

tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk

Kepentingan Umum;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya

Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.2/2013 tentang Biaya Operasional

dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara;

5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan

Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah

Nomor 60 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

PE

NY

ELE

NG

GA

RA

AN

TU

GA

S U

MU

M P

EM

ER

INT

AH

AN

Hal. 426


Beberapa kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang

dilaksanakan di Kota Semarang pada Tahun 2016 antara lain:

1) PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL BATANG –

SEMARANG.

Proses pengadaan tanah guna pembangunan jalan tol Semarang – Batang

sempat vakum, namun pada Tahun 2016 kegiatan Pengadaan tanah dimaksud

dilanjutkan kembali.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 620/8 Tahun 2015

Tanggal 4 Mei 2015 tentang Persetujuan Pembaharuan Penetapan Lokasi

Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Provinsi Jawa Tengah, kebutuhan lahan

yang akan dibebaskan sejumlah 2.555 bidang dengan luas 1.089.265 M2 yang

tersebar di 2 (dua) kecamatan dan 9 (sembilan) kelurahan.

Adapun Tahapan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

a. Inventarisasi dan Identifikasi data bidang tanah;

b. Pengumuman;

c. Verifikasi Keberatan;

d. Penilaian Bidang Tanah;

e. Musyawarah; dan

f. Pemberian Ganti Rugi.

Berikut realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-

Batang Tahun 2016.

NO. KECAMATAN /

KELURAHAN BIDANG LUAS REALISASI 2016 SISA

KETERANGAN BIDANG LUAS BIDANG LUAS

NGALIYAN

1. Wonosari 245 90.716 228 72.751 17 17.965

2. Podorejo 3 339.869 3 339.869 0 0 Kawasan hutan

3. Gondoriyo 372 143.018 347 125.646 25 17.372

4. Beringin 6 2.994 2 2.707 4 287

5. Ngaliyan 334 116.636 324 95.706 10 20.930

6. Purwoyoso 785 137.622 724 126.726 61 10.896

7. Tambakaji 573 200.608 540 159.251 33 41.357

8. Bambankerep 80 15.563 67 14.796 13 767

SMG BARAT

9. Kembangarum 157 40.063 124 33.446 33 6.617

JUMLAH 2.555 1.089.265 2.359 970.898 196 116.191

PROSENTASE 100% 100% 92% 89% 8% 11%

Sumber Data : Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2016

2) PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN UNDERPASS JATINGALEH

Pengadaan tanah untuk pembangunan underpass Jatingaleh yang dilaksanakan

sejak tahun 214 telah mengacu kepada Undang-undang nomor 2 tahun 2012

tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum.

Pengadaan tanah untuk pembangunan underpass jatingaleh didasarkan pada

Keputusan Walikota Semarang Nomor 591/531/2014 Tanggal 22 Juli 2014

PE

NY

ELE

NG

GA

RA

AN

TU

GA

S U

MU

M P

EM

ER

INT

AH

AN

Hal. 427


tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Underpass

Jatingaleh di Kota Semarang.

Lokasi tanah yang akan dibebaskan berada di 3 (tiga) kecamatan dan 4 (empat)

kelurahan dengan kebutuhan 122 bidang dengan luas 8.997 M2. Adapun proses

pengadaan tanah sampai dengan Tahun 2016 sebagai berikut:

NO. KECAMATAN /

KELURAHAN BIDANG LUAS REALISASI S/D 2016 SISA

KETERANGAN BIDANG LUAS BIDANG LUAS

BANYUMANIK

1. Ngesrep 21 1.136 20 859 1 277

2. Tinjomoyo 26 2.127 25 1.673 1 454

CANDISARI

3. Jatingaleh 39 2.569 38 2.545 1 24

GAJAHMUNGKUR

4. Karangrejo 36 2.985 32 2.672 4 313

JUMLAH 122 8.997 115 7.749 7 1.248

PROSENTASE 100% 100% 94% 86% 6% 14%

Sumber Data : Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2016

3. KOORDINASI BIDANG STATISTIK

Koordinasi di bidang Statistik dilaksanakan antara Pemerintah Kota Semarang

dengan Badan Pusat Statistik (BPS), sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16

Tahun 1997 tentang Statistik, khususnya pada Pasal 17 yang menyebutkan bahwa

Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik dilakukan oleh BPS dengan

instansi pemerintah dan masyarakat, di tingkat pusat dan daerah.

Koordinasi di bidang Statistik diperlukan dalam rangka meningkatkan efektivitas

perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Data statistik yang obyektif

dan dapat dipercaya menunjang keberhasilan perencanaan pembangunan.

Bentuk kegiatan koordinasi di bidang statistik yang dilakanakan pada Tahun 2016

antara lain:

1. Penyusunan buku –buku statistik

Kerjasama dalam penyusunan Buku-buku Statistik yang diperlukan dalam

perencanaan dan pengendalian pembangunan di Kota Semarang sudah

dilaksanakan secara rutin tiap tahun dan berlangsung lama. Pada tahun 2016,

buku-buku yang diterbitkan adalah sebagai berikut :

a. Buku Profil Kependudukan Kota Semarang Tahun 2015;

b. Buku Analisis Ekonomi Regional Kota Semarang tahun 2015;

c. Buku Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Semarang Tahun 2015;

d. Buku Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Tahun 2014/2015;

e. Buku Indeks Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio) dan Pola Konsumsi Kota

Semarang Tahun 2015;

f. Buku Statistik Industri Besar & Sedang Kota Semarang Tahun 2015;

g. Buku Saku Kota Semarang Tahun 2015;

h. Buku Statistik Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang Tahun 2015;

PE

NY

ELE

NG

GA

RA

AN

TU

GA

S U

MU

M P

EM

ER

INT

AH

AN

Hal. 428


i. Buku Statistik Kecamatan Kota Semarang Tahun 2015;

j. Buku Statistik Kegiatan Ekonomi Kota Semarang Tahun 2015;

k. Buku Statistik Ketahanan Sosial Kota Semarang Tahun 2015;

l. Buku Statistik Kota Semarang Tahun 2015; dan

m. Buku Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Semarang Tahun 2015.

2. Survei dan sensus

Survei dan sensus yang dilaksanakan merupakan kerjasama dalam rangka data

yang akurat dan valid sebagai bahan perumusan kebijakan di Kota Semarang.

Pada Tahun 2016 dilaksanakan sensus ekonomi yang diselenggarakan oleh

Pemerintah Pusat (terutama yang dilaksanakan oleh BPS) dengan dukungan dari

Pemerintah Kota Semarang berupa fasilitasi kegiatan sosialisasi dan perekrutan

petugas pendata sensus ekonomi.

D. PENEGASAN BATAS WILAYAH

Penegasan batas wilayah memegang peranan penting dalam penyelenggaraan

pemerintahan, karena hal ini merupakan salah satu faktor penunjang perkembangan

dari suatu daerah.

Penegasan batas wilayah bertujuan untuk menjaga kepastian terhadap batas

wilayah administrasi daerah. Selain itu penegasan batas dimaksudkan guna menjaga

stabilitas keamanan, sosial dan politik masing – masing daerah. Sehingga akan tercipta

stabilitas dan sinergitas hubungan antara dua wilayah yang berbatasan.

1. Penegasan Batas Antar Daerah

Kegiatan Penegasan Batas Daerah antara Kota Semarang dengan daerah yang

berbatasan telah selesai dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang

Penegasan Batas Daerah sebagai berikut:

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2014 tanggal 19 Maret 2014

tentang Batas Daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa

Tengah;

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2014 tanggal 13 Oktober 2014

Tentang Batas Daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa

Tengah; dan

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2015 tanggal 6 Juni 2015

Tentang Batas Daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang Provinsi

Jawa Tengah.

Namun demikian bukan berarti bahwa kerjasama penegasan batas daerah benar-

benar telah selesai. Masih terdapat kegiatan pemeliharaan pilar batas yang bertujuan

PE

NY

ELE

NG

GA

RA

AN

TU

GA

S U

MU

M P

EM

ER

INT

AH

AN

Hal. 429


untuk menjaga kepastian batas wilayah administrasi melalui keberadaan pilar sebagai

bukti fisik di lapangan.

Selanjutnya pada Tahun 2016 telah disepakati perjanjian kerjasama pemeliharaan pilar

batas antara Kota Semarang dengan kabupaten yang berbatasan sebagai berikut:

a. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kabupaten

Kendal Nomor 019.6/128/2016 dan 135.4/004/IV/2016 tanggal 4 April 2016

tentang Pemeliharaan Pilar Batas Daerah Antara Kota Semarang dengan

Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah;

b. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kabupaten

Demak Nomor 130/129/2016 dan 130/5/2016 tanggal 4 April 2016 tentang

Pemeliharaan Pilar Batas Daerah Antara Kota Semarang dengan Kabupaten

Demak Provinsi Jawa Tengah; dan

c. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kabupaten

Semarang Nomor 016.6/179/2016 dan 415.4/04/KJS/2016 tanggal 12 Mei 2016

tentang Pemeliharaan Pilar Batas Daerah Antara Kota Semarang dengan

Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah.

2. Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Kota Semarang

Adanya batas wilayah administrasi yang tegas baik di atas peta maupun di

lapangan, akan digunakan sebagai acuan untuk perencanaan pembangunan yang

terpadu bagi masing-masing wilayah administrasi baik kecamatan maupun kelurahan.

Ketegasan tentang keberadaan suatu wilayah administrasi menjadi sangat penting

dalam rangka menjalankan kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri.

Penegasan batas wilayah administrasi berkaitan erat dengan aspek yuridis

administrasi dan teknis dan juga beberapa faktor seperti demografi, politik, sosial

ekonomi dan lain-lain. Untuk membantu penentuan posisi geografis di lapangan,

sangat perlu dan penting adanya tugu batas wilayah administrasi yang berkoordinat.

Keberadaan Pilar Batas wilayah administrasi di Kota Semarang yang dimaksud

nantinya akan mempermudah pengukuran rekonstruksi batas wilayah, terutama

tertuju pada batas kawasan yang dekat dengan permukiman atau rawan perubahan

situasi, kondisi serta cakupan sepanjang garis batas wilayah antar kelurahan yang

dimaksud.

Penegasan batas wilayah administrasi kecamatan telah selesai dilaksanakan pada

Tahun 2015 dengan jumlah keseluruhan 146 pilar. Selanjutnya pada tahun 2016

dilaksanakan kegiatan penegasan batas kelurahan di 3 (tiga ) kecamatan yaitu: Genuk,

Pedurungan dan Semarang Selatan.

Adapun jumlah pilar batas kelurahan yang dipasang sebagai berikut:

Kecamatan Genuk = 15 pilar

Kecamatan Pedurungan = 14 pilar

Kecamatan Semarang Selatan = 2 pilar

PE

NY

ELE

NG

GA

RA

AN

TU

GA

S U

MU

M P

EM

ER

INT

AH

AN

Hal. 430


Selanjutnya untuk Kecamatan Semarang Selatan, pemasangan pilarnya akan

dilanjutkan pada tahun 2017.

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Kondisi wilayah Kota Semarang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis,

dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh

faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya

korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak

psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan.

Pencegahan dan Penanggulangan Bencana mempunyai tujuan untuk

memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat atas

ancaman bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Perlindungan diberikan kepada masyarakat atas ancaman bencana alam, bencana non

alam dan bencana sosial. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana

dilaksanakan dengan serangkaian upaya meliputi kegiatan mitigasi bencana,

kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan

wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan secara

terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Penyelenggaraan pencegahan dan

penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat yang

antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan

pelindungan sosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam

penyelenggaraan penanggulangan bencana, berpartisipasi dalam pengambilan

keputusan.

Sebagai landasan hukum dan pedoman pencegahan dan penanggulangan

bencana adalah Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana (BPBD). Dalam Undang – Undang tersebut diamanatkan

untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Tingkat Provinsi dan

Kabupaten/Kota, di Kota Semarang BPPD dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota

Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Susunan dan Tata Kerja BPBD Kota

Semarang.

Bencana dibedakan menjadi beberapa, yaitu :

1. Bencana Alam;

Peristiwa bencana alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau

rangkaian peristiwa alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan

pohon tumbang.

2. Bencana non alam;

PE

NY

ELE

NG

GA

RA

AN

TU

GA

S U

MU

M P

EM

ER

INT

AH

AN

Hal. 431


Peristiwa bencana non alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau

rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal

modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

3. Bencana sosial

bencana sosial yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian

peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar

kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Berikut adalah data bencana yang terjadi di Kota Semarang pada Tahun 2016:

1. Data bencana yang terjadi di Kota Semarang (tidak ditetapkan dengan

Pernyataan Bencana oleh Walikota)

NO. JENIS BENCANA JUMLAH

BENCANA

KORBAN TAKSIRAN

KERUGIAN KETERANGAN MENINGGAL

DUNIA

LUKA-

LUKA

1. Banjir 30 4 org - -

2. Tanah longsor 52 2 org - 518.000.000

3. Puting beliung 1 - - -

4. Rumah roboh 14 - - 60.000.000

5. Pohon Tumbang 11 1 org - -

6. Kebakaran 44 - 8 org 2.591.000.000

Jumlah 7 org 8 org 3.169.000.000

Sumber Data : BPBD Kota Semarang Tahun 2016

2. Bencana yang ditetapkan dengan pernyataan bencana oleh Walikota Semarang

DATA BENCANA ALAM DI KOTA SEMARANG TAHUN 2016

( DITETAPKAN DENGAN SURAT PERNYATAAN BENCANA OLEH WALIKOTA SEMARANG )

NO NO. SK STATUS

DARURAT LOKASI JENIS BENCANA ANGGARAN KETERANGAN

1

360/2889 tanggal 17 Juni

2016

Kec. Genuk dan

sekitarnya Banjir 780.875.000

Penanganan darurat

banjir rob di wilayah

Kaligawe Kec. Genuk dan

sekitarnya (sewa

pompa)

360/3061 tanggal 11 Juli

2016

360/3147 tanggal 18 Juli

2016

2

360/5557 tanggal 19

Nopember 2016

Kelurahan Sawah

besar

Kebakaran

pasar waru 1.984.943.000

- Kegiatan : Kegiatan

tanggap darurat

bencana kebakaran

Pasar Waru 360/5817 tanggal 3

Desember 2016.

360/6068 tanggal 17

Desember 2016

- Pekerjaan : Pembuatan

lapak sementara Pasar

Waru

TOTAL 2.765.818.000

Sumber Data : BPBD Kota Semarang Tahun 2016

3. Pada Tahun 2016, peristiwa bencana non alam maupun bencana sosial tidak

terjadi di wilayah Kota Semarang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Nomor 2008 tentang Pendanaan

dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pemerintah daerah dapat menyediakan dana siap

pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang

ditempatkan dalam anggaran BPBD. Dana siap pakai yang dimaksud tersebut adalah

PE

NY

ELE

NG

GA

RA

AN

TU

GA

S U

MU

M P

EM

ER

INT

AH

AN

Hal. 432


dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada

saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.

Sehingga penggunaan dana siap pakai hanya dapat digunakan setelah ada pernyataan

bencana dari Kepala Daerah pada masa tanggap darurat bencana.

Dana tidak terduga dipergunakan pada masa kedaruratan, rehabilitasi,

rekonstruksi, pertolongan darurat serta untuk membantu masyarakat korban bencana.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui BPBD

Kota Semarang dalam rangka pencegahan bencana antara lain:

1) Usaha mengurangi risiko bencana melalui penyadaran dan peningkatan

kemampuan masyarakat menghadapi ancaman bencana. Upaya ini ditempuh

dengan cara membentuk Kelurahan Sadar Bencana (KSB) sebanyak 16 Kelurahan

kemudian masyarakat di Kelurahan tersebut diberikan informasi pemetaan

rawan bencana, pelatihan dan simulasi penanganan bencana. Sehingga apabila

terjadi bencana yang tidak diinginkan masyarakat telah mampu untuk bertindak

secara cepat dan tepat guna mengurangi resiko yang lebih besar.

2) Kesiapsiagaan bencana, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk

mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang

tepat guna dan berdaya guna. Upaya ini ditempuh dengan cara menyiapsiagakan

Tim Reaksi Cepat BPBD dan relawan yang tergabung dalam Posko

Penanggulangan Bencana. Tim dan relawan selama 24 jam siap siaga untuk

memantau, menerima laporan masyarakat dan melakukan tindakan pertama

setiap muncul kejadian yang diakibatkan oleh bencana.

3) Gladi lapang penanganan bencana yang diikuti oleh seluruh instansi pemerintah

maupun relawan yang berkompeten terhadap penanganangan bencana yaitu

BPPD Jawa Tengah, BPPD Kota Semarang, Kantor Basarnas Semarang, Kodim

0733 BS, SAR Polretabes Semarang, SAR Brimob Daerah Jateng, Relawan PMI,

Relawan Ubaloka dan unsur masyarakat serta SKPD Pemerintah Kota Semarang

yang berkaitan dengan kebencanaan. Dengan adanya gladi lapang ini masing-

masing unit organisasi telah mengetahui langkah pertama yang dapat dijalankan

secara sistematis dan terpadu apabila terjadi bencana.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka penanggulangan bencana

yaitu:

1) Pada saat terjadi bencana yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, maka masa

tanggap darurat bencana diberlakukan. Pada masa tanggap darurat ini

dilaksanakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat

kejadian bencana, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban,

harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi

dan penyelamatan.

PE

NY

ELE

NG

GA

RA

AN

TU

GA

S U

MU

M P

EM

ER

INT

AH

AN

Hal. 433


2) Setelah masa tanggap darurat maka tahap selanjutnya adalah rehabilitasi

bencana, yaitu serangkaian kegiatan perbaikan dan pemulihan aspek kebutuhan

dasar masyarakat korban bencana sampai tingkat yang memadai pada wilayah

pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara

wajar aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

Rehabilitasi pasca bencana dilaksanakan melalui pemberian bantuan sosial baik

berupa uang maupun barang kepada masyarakat korban bencana dan kegiatan

SKPD yang difokuskan kepada aspek kebutuhan dasar korban bencana.

Adapun jumlah bantuan sosial akibat bencana yang diberikan kepada korban

bencana sejumlah 144 orang dengan total bantuan sebesar Rp. 767.000.000,-.

F. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan yang aman, tenang

dan bebas dari gangguan atau kekacauan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat

seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada.

ketentraman dan ketertiban umum sangat penting dan menentukan dalam kelancaran

jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan

dalam suatu wilayah atau daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang

diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Mengingat bahwa ketentraman dan ketertiban merupakan salah satu

kebutuhan dasar individu dan atau masyarakat, sudah selayaknya apabila ada

partisipasi aktif dari masyarakat. Dalam rangka menstimulasi masyarakat agar mau

berpartisipasi dalam bidang ketentraman dan ketertiban, diperlukan adanya rasa

saling percaya (trust) antara pemerintah dengan masyarakatserta antar masyarakat.

Tanpa adanya saling percaya, justru akan timbul rasa saling curiga, sehingga akan

mudah dihasut.

Arah dan kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kota

Semarang ditujukan kepada penegakan hukum, kepastian hukum dan budaya hukum

serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam mentaati hukum. Tujuan

dari penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Semarang adalah

mewujudkan kondisi daerah yang aman, tentram dan tertib serta guna menciptakan

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang kondusif.

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dilaksanakan oleh Satuan

Polisi Pamong Praja dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10

Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Semarang. Tugas dan fungsinya dijabarkan pada Peraturan Walikota Semarang Nomor

35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan polisi Pamong Praja.

Sesuai dengan peraturan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas pokok

http://kubuskecil.blogspot.com/2016/12/ketentraman-dan-ketertiban-masyarakat.html

PE

NY

ELE

NG

GA

RA

AN

TU

GA

S U

MU

M P

EM

ER

INT

AH

AN

Hal. 434


dalam Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota dan menyelenggarakan

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang bekerja

sama dengan Polrestabes Semarang. Kerjasama sebagaimana dimaksud didasarkan

atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan

mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik profesi

dan birokrasi. Sebagai dasar kerjasama tersebut adalah Kesepakatan Bersama

Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor

119/1527SJ tahun 2002, No Pol b/2300/VII/2002 tentang Kerjasama Pembinaan

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemeliharaan Keamanan

dan Ketertiban Masyarakat.

Fokus utama penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban adalah penegakan

Peraturan Daerah (Perda), Kota Semarang memiliki Perda yang mengandung sanksi

sebanyak 54 buah. Penegakan perda diutamakan kepada perda yang volume

pelanggaranya tinggi serta mempunyai nilai strategis yang pelanggaranya berdampak

secara langsung keapada kepentingan umum.

Adapun hasil dari penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah

sebagai berikut :

a. Terselenggaranya sosialisasi Perda-perda melalui himbauan langsung,

pengawasan dan pembinaan dilapangan oleh setiap unit Patroli Polisi Pamong

Praja kepada sasaran tertentu sebagai objek tugas Polisi Pamong Praja,

menjadikan pelanggaran Perda pada basis-basis tertentu khususnya di daerah

Pusat Kota Semarang semakin berkurang.

b. Terkendalinya situasi ketenteraman dan ketertiban serta penegakan Perda pada

setiap acara-acara pelaksanaan kegiatan-kegiatan Pemerintah Kota Semarang

dan Instansi / Lembaga lainnya di Kota Semarang, baik dalam acara Ceremonial,

Hari Besar Keagamaan, Hiburan, Olah Raga dan sebagainya.

c. Terlaksananya peningkatan frekuensi pengawasan dan penertiban pada ruas-

ruas jalan protokol di Kota Semarang baik pada pagi hari, siang dan malam hari

bahkan pada hari – hari libur tertentu, menjadikan pertumbuhan PKL,

Gelandangan Pengemis, dan PSK sementara semakin berkurang dan dapat

ditekan seminimal mungkin.

d. Peningkatan kerjasama dengan masyarakat dan Instansi terkait khususnya

Polrestabes Semarang dalam kegiatan-kegiatan pengawasan, pembinaan dan

penertiban menambah kekuatan dan kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Semarang di lapangan, memperkecil resiko yang tidak diinginkan antara lain

adanya komplain dan bentrok dilapangan antara petugas dan objek/sasaran

penertiban, dan lebih menjamin objektifitas tindakan karena lebih selektif

PE

NY

ELE

NG

GA

RA

AN

TU

GA

S U

MU

M P

EM

ER

INT

AH

AN

Hal. 435


berdasarkan informasi/keterangan sebelumnya yang diterima dari berbagai

pihak sebagai hasil kerjasama yang baik.

e. Menjaga disiplin dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Daerah, juga sebagai bentuk

komitmen kuat untuk mewujudkan Kota Semarang yang aman, nyaman, dan

tertib yang selaras dengan upaya besar menarik penanaman modal asing dan

domestik ke Kota Semarang sehingga membuka kesempatan kerja baru bagi

masyarakat.

Adapun salah satu bentuk inovasi yang dikembangkan Satuan Polisi Pamong

Praja (Satpol PP) Kota Semarang dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum adalah dengan meluncurkan kesatuan Fast Respon Unit (FRU), yaitu unit respon

cepat dalam penanganan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) ringan atau tindak

pidana ringan (tipiring). FRU dibentuk sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik.

http://jateng.tribunnews.com/tag/fast-respon-unit-fru

Documents

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHANsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708141001306... · Kota Semarang serta mendukung perkembangan iklim investasi dan perekonomian