107

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Gambaran Umum

5.1.1 Kabupaten Bolaang Mongondow

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Kabupaten Bolaang Mongondow

merupakan bagian wilayah dari Propinsi Sulawesi yang berpusat di Makassar.

Pada tahun 1953 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1953,

Sulawesi Utara dijadikan sebagai Daerah Otonom Tingkat I, diikuti Bolaang

Mongondow yang menjadi daerah otonom tingkat II mulai tanggal 23 Maret

1954. Sejak saat itu Bolaang mongondow resmi menjadi daerah otonom yang

berhak mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan PP No.24 Tahun 1954.

Seiring desentralisasi dan tuntutan akan kebutuhan otonomi daerah yang

ditandai dengan terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Kabupaten

Bolaang Mongondow telah mengalami pemekaran wilayah hingga saat ini

menghasilkan empat daerah otonom baru. Termasuk salah satunya adalah

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Walaupun telah terjadi pemekaran

wilayah, namun karena kesamaan dalam aspek sejarah serta budaya, seluruh

pecahan wilayah Bolaang Mongondow kemudian disebut Bolaang Mongondow

Raya (BMR) oleh masyarakatnya. Munculnya istilah BMR menunjukkan bahwa,

walaupun masyarakat Bolaang Mongondow telah terpisah secara politik dan

administratif, namun masyarakat tetap mengakui kesamaan identitas diantara

mereka. Adapun daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow

adalah sebagai berikut:

108

1. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Dibentuk pada tanggal 2 Januari tahun 2007, melalui Undang-undang

No. 10 tahun 2007

2. Kota Kotamobagu

Dibentuk pada tanggal 2 Januari tahun 2007, melalui Undang-undang

No. 4 tahun 2007

3. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Dibentuk pada tanggal 30 Desember tahun 2008, melalui Undang-

undang No. 30 tahun 2008

4. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Dibentuk pada tanggal 30 Desember tahun 2008, melalui Undang-

undang No. 29 tahun 2008

A. Kondisi geografis

Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki luas wilayah 8.358.04 km2 pada

waktu sebelum dimekarkan. Daerah ini terletak antara 0 30' - 10 0' Lintang Utara

dan 1230 - 1240 Bujur Timur. Batas-batasnya meliputi:

Sebelah utara : Laut Sulawesi

Sebelah timur : Kabupaten Minahasa Selatan

Sebelah Selatan : Teluk Tomini

Sebelah barat : Provinsi Gorontalo

109

Gambar 5.1 Peta Bolaang Mongondow Raya

Sumber: Bolaang Mongondow Dalam Angka, 2007

Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Sang Tombolang, yaitu 9,28

persen dari total wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow. Sementara

Kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Kotamobagu Barat,

dengan hanya 0,12 persen dari total wilayah daerah ini. Terlihat pada tabel di

bawah ini:

110

Tabel. 5.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow

No Kecamatan Luas Wilayah (Km2) Persen (%) (1) (2) (3) (4) 1. Bolaang Uki 393,43 4,70 2. Posigadan 729,00 8,72 3. Dumoga Barat 375,44 4,49 4. Dumoga Utara 364,21 4,35 5. Dumoga Timur 539,93 6,46 6. Pinolosian 285,93 3,42 7. Pinolosian Timur 221,87 2,65 8. Pinolosian Tengah 302,07 3,61 9. Kotabunan 361,38 4,32

10. Nuangan 337,80 4,04 11. Modayag 179,13 2,14 12. Lolayan 297,00 3,55 13. Kotamobagu Timur 65,98 0,78 14. Kotamobagu Selatan 85,27 1,02 15. Kotamobagu Barat 10,61 0,12 16. Kotamobagu Utara 22,47 0,26 17. Passi Barat 95,46 1,14 18. Passi Timur 147,28 1,76 19. Poigar 322,84 3,86 20. Bolaang 213,23 2,55 21. Lolak 374,54 4,48 22. Sang Tombolang 776,31 9,28 23. Sangkub 567,85 6,79 24 Bintauna 348,94 4,17 25. Bolangitang Timur 445,64 5,33 26. Bolangitang Barat 293,75 3,51 27. Kaidipang 85,09 1,01 28. Pinogaluman 115,59 1,38

Jumlah 8.358,04 100 Sumber: Bolaang Mongondow Dalam Angka, 2007

B. Kondisi administratif

Secara administratif Kabupaten Bolaang Mongondow terbagi dalam 28

kecamatan dan 329 desa/kelurahan. Rata-rata jarak tempuh dari ibukota

kecamatan menuju ibukota kabupaten (Kotamobagu) adalah 77,2 Km.

Kecamatan yang terdekat adalah Kecamatan Lolayan yang berjarak 10 Km,

sementara kecamatan yang terjauh adalah Kecamatan Pinogaluman dengan

jarak 205 Km. Selanjutnya, rata-rata jarak tempuh menuju ibukota kabupaten

111

adalah 105 menit (hampir 2 jam). Kecamatan yang jarak tempuhnya paling lama

adalah Kecamatan Pinogaluman yaitu 300 menit (5 jam), sementara kecamatan

yang lebih cepat adalah Kecamatan Lolayan. Selengkapnya terlihat pada tabel

berikut:

Tabel 5.2

Jumlah Desa Menurut Kecamatan, Jarak Tempuh, dan Waktu Tempuh dari Ibukota Kecamatan Menuju Ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow

No Nama Ibukota Kecataman Kecamatan Jumlah

Desa/Kel Jarak

Tempuh (Km)

Waktu Tempuh (Menit)

(1) (2) (3) (4) (4) (4) 1. Molibagu Bolaang Uki 18 81 85 2. Momalia I Posigadan 14 171 240 3. Pinolosian Pinolosian 9 110 90 4. Dayow Pinolosian Timur 5 125 240 5. Adow Pinolosian Tengah 9 120 120 6. Doloduo Dumoga Barat 12 58 60 7. Mopuya Dumoga Utara 13 48 60 8. Imandi Dumoga Timur 17 37 45 9. Kotabunan Kotabunan 15 71 150 10. Nuangan Nuangan 6 60 110 11. Modayag Modayag 20 10 25 12. Tungoi Lolayan 14 10 20 13. Kotobangon Kotamobagu Timur 8 0 0 14. Poyowa Besar Kotamobagu Selatan 9 5 5 15. Mongkonai Kotamobagu Barat 10 5 5 16. Bilalang I Kotamobagu Utara 7 5 5 17. Passi Passi Barat 10 12 25 18. Pangian Passi Timur 6 15 30 19. Poigar Poigar 15 70 90 20. Inobonto I Bolaang 13 40 60 21. Lolak Lolak 18 52 80 22. Maelang Sang Tombolang 9 86 100 23. Sangkub I Sangkub 9 109 140 24. Pimpi Bintauna 14 144 180 25. Bohabak I Bolangitang Timur 15 158 200 26. Bolangitang Bolangitang Barat 12 165 220 27. Buroko Kaidipang 9 190 250 28. Buko Pinogaluman 13 205 300

Jumlah / Rata-rata 329 77,2 105 Sumber: Bolaang Mongondow Dalam Angka, 2007

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dapat dikatakan belum

memiliki sumberdaya manusia yang cukup baik. Hal ini diindikasikan oleh

persentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Daerah ini

112

yang masih didominasi oleh PNS dengan tingkat pendidikan SLTA, yaitu sebesar

48,13 persen dari total PNS yang ada di daerah ini.

Tabel 5.3

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bolaang Mongondow

Tingkat Pendidikan yang

Ditamatkan Jenis Kelamin Jumlah Persen (%) Laki-laki Perempuan

(1) (2) (3) (4) (5) Sampai dengan SD 130 18 148 1,70 SLTP / Sederajat 124 30 154 1,77 SLTA / Sederajat 1.761 2.410 4.171 48,13 Diploma I/II/III 1.066 1.205 2.271 26,20 Strata 1 1.148 741 1.889 21,79 Strata 2 29 4 33 0,38 Strata 3 - - - -

Jumlah 4.258 4.408 8.666 100 Sumber: Bolaang Mongondow Dalam Angka, 2007.

Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang duduk

di kursi DPRD Bolaang Mongondow hasil Pemilu 2004, sebanyak 40 orang.

Komposisi wakil rakyat tersebut sebagian dikuasai oleh Partai Golkar dengan 20

orang. Sisanya adalah PDI-P 7 orang, PPP 5 orang, PKPB 1 orang, PAN 4

orang, PD 1 orang, PNKB 1 orang, dan PBB 1 orang. Selengkapnya terlihat pada

tabel berikut:

113

Gambar 5.2 Komposisi Kursi Partai Politik di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow

Periode 2004 - 2009

Sumber: Bolaang Mongondow Dalam Angka, 2007

C. Kondisi sosial

Menurut hasil sensus tahun 2000, jumlah penduduk Kabupaten Bolaang

Mongondow sebesar 429.475 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebagian besar

penduduk masih masuk dalam kategori usia muda ( < 35 tahun ). Laju

pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 1,47 % per tahun selama periode 1991

– 2001. Kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk terendah adalah

Kecamatan Dumoga (Dumoga Barat, Dumoga Utara, dan Dumoga Timur) yaitu

1,08 % per tahun. Selengkapnya terlihat pada tabel di bawah ini:

114

Tabel 5.4 Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten

Bolaang Mongondow

Kecamatan Jumlah Penduduk Laju Pertumbuhan (%)

1971 1980 1991 2001 1971-1980 1981-1991

1991-2001

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Bolaang Uki Posigadan 11.746 15.343 23.318 28.327 3,01 4,27 2,02

Dumoga Barat Dumoga Utara Dumoga Timur

18.722 47.647 57.870 64.255 10,94 1,96 1,08

Pinolosian Pinolosian Timur Pinolosian Tengah

7.558 10.915 15.684 19.567 4,17 3,69 2,30

Kotabunan Nuangan 13.226 19.782 25.986 30.624 4,57 2,76 1,70

Modayag 15.515 19.239 25.028 28.108 2,24 2,26 1,20 Lolayan 18.531 24.655 29.493 34.255 3,22 1,81 1,55 Kotamobagu Timur Kotamobagu Selatan Kotamobagu Barat Kotamobagu Utara

34.090 40.041 53.970 60.574 1,80 3,03 1,19

Passi Barat Passi Timur 19.729 26.491 30.478 34.865 3,33 1,41 1,39

Poigar 9.314 12.212 13.831 15.665 3,06 1,24 1,29 Bolaang 14.279 18.033 21.263 23.707 2,63 1,14 1,63 Lolak 10.826 16.328 18.081 20.764 4,67 1,02 1,43 Sang Tombolang Sangkub 6.061 9.664 13.644 15.267 5,32 3,51 1,16

Bintauna 6.732 8.735 9.931 13.119 2,94 1,29 2,91 Bolangitang Barat Bolangitang Timur 13.842 19.897 19.504 22.423 2,24 1,44 1,44

Kaidipang Pinogaluman 11.188 13.714 15.454 17.955 2,29 1,20 1,55

Jumlah/Rata-rata 211.359 299.696 372.535 429.475 3,96 2,20 1,47 Sumber: Bolaang Mongondow Dalam Angka, 2007

Secara umum persebaran penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow

cukup merata, dengan tingkat kepadatan 58,25 jiwa per kilometer persegi.

Namun, di ibukota kabupaten , tepatnya di Kotamobagu, yang luasnya hanya

kurang dari 3 % luas seluruh wilayah kabupaten, dihuni hampir 20 % dari total

penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow. Hal ini menyebabkna tingkat

kepadatan penduduknya mencapai lebih dari 537 penduduk per kilometer

persegi. Di kecamatan lain, tingkat kepadatan penduduk berkisar antara 12,44

hingga 154 penduduk per kilometer persegi. Kecamatan dengan tingkat

115

kepadatan terendah adalah Kecamatan Sang Tombolang. Terlihat pada tabel

berikut:

Tabel 5.5

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2006

No Kecamatan Luas (Km2) Penduduk Kepadatan (1) (2) (3) (4) (5) 1. Bolaang Uki 393,43 18.843 47,89 2. Posigadan 729,00 15.264 20,94 3. Dumoga Barat 375,44 25.558 68,07 4. Dumoga Utara 364,21 18.807 51,64 5. Dumoga Timur 539,93 31.632 58,59 6. Pinolosian 285,93 8.631 30,19 7. Pinolosian Timur 221,87 6.520 29,39 8. Pinolosian Tengah 302,07 5.021 16,62 9. Kotabunan 361,38 20.564 56,90 10. Nuangan 337,80 12.936 38,29 11. Modayag 179,13 27.088 151,22 12. Lolayan 297,00 21.478 72,32 13. Kotamobagu Timur 65,98 25.289 383,28 14. Kotamobagu Selatan 85,27 25.449 298,45 15. Kotamobagu Barat 10,61 33.992 3.203,77 16. Kotamobagu Utara 22,47 14.338 638,10 17. Passi Barat 95,46 14.702 154,01 18. Passi Timur 147,28 17.294 117,42 19. Poigar 322,84 17.951 55,60 20. Bolaang 213,23 26.109 122,46 21. Lolak 374,54 23.933 63,90 22. Sang Tombolang 776,31 9.659 12,44 23. Sangkub 567,85 8.629 15,20 24. Bintauna 348,94 12.058 34,55 25. Bolangitang Timur 445,64 11.858 26,61 26. Bolangitang Barat 293,75 13.207 44,96 27. Kaidipang 85,09 10.432 122,60 28. Pinogaluman 115,59 9.653 83,51

Jumlah 8.358,04 486.895 58,25 Sumber: Bolaang Mongondow Dalam Angka, 2007

Secara umum terjadi peningkatan jumlah murid pada jenjang Taman

Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Pada semua

jenjang pendidikan terjadi peningkatan jumlah murid dari tahun ke tahun, kecuali

pendidikan SD yang mengalami penurunan jumlah murid. Hal tersebut

116

mengindikasikan kecenderungan masyarakat untuk memilih pendidikan yang

lebih menekankan pada aspek keterampilan, sehingga lebih mudah untuk masuk

kedunia kerja.

Namun, peningkatan jumlah murid SMK tidak diikuti pula dengan

meningkatkan jumlah tenaga pengajar/guru. Peningkatan jumlah tenaga

pengajar/guru justru terjadi pada Sekolah Menengah Umum yang notabene

mengalami penurunan jumlah murid. Rasio murid terhadap guru merupakan

salah satu indikator dari usaha peningkatan kualitas pendidikan. Rasio murid

terhadap guru pada jenjang pendidikan SMU sebesar 15,15. Angka tersebut

dapat diartikan bahwa setiap satu orang guru SMU menangani kira-kira 15 orang

murid. Semakin rendah angka rasio ini, mengindikasikan semakin tinggi kualitas

pendidikan. Sebaliknya, semakin tinggi angka rasio ini mengindikasikan kurang

baiknya mutu pendidikan karena satu orang guru harus menangani sejumlah

murid yang di luar kemampuannya.

Tabel. 5.6

Rasio Murid-Guru di Kabupaten Bolaang Mongondow

No Jenjang Pendidikan Murid Guru Rasio (1) (2) (3) (4) (5) 1. TK 5.751 295 19,5 2. SD 64.759 3.434 18,9 3. SLTP 18.713 1.187 15,8 4. SMU 6.077 401 15,2 5. SMK 3.262 185 17,6

Sumber: Bolaang Mongondow Dalam Angka, 2007

Fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan Puskesmas Pembantu telah

tersebar diseluruh wilayah kecamatan dan diharapkan telah dapat dirasakan

manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Berbeda dengan pengadaan

fasilitas Rumah Sakit yang hanya ada di wilayah ibukota kabupaten. Secara

117

resmi jumlah fasilitas kesehatan yang ada terdiri dari, 5 buah Rumah Sakit, 31

Puskesmas, 129 Puskesmas Pembantu, dan 389 Posyandu. Tenaga kesehatan

seperti Dokter umum telah tersebar diseluruh kecamatan. Namun untuk Dokter

gigi masih kurang, sehingga ada beberapa kecamatan yang belum memiliki

dokter gigi.

Kerukunan hidup beragama di Kabupaten Bolaang Mongondow dapat

dikatakan telah terbina dengan baik. Lebih dari 69 persen penduduk Kabupaten

Bolaang Mongondow menganut agama Islam, 26 persen menganut agama

protestan, sisanya menganut agama Katolik, Hindu, dan Budha. Tahun 2005

tercatat fasilitas peribadatan sebanyak 520 buah Masjid, 355 buah Gereja

Protestan, 17 buah Gereja Katolik, dan tempat peribadatan umat Hindu dan

Budha masing-masing 23 buah dan 1 buah.

Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow dapat dikatakan sudah

heterogen. Masyarakat dari berbagai etnis telah mendiami daerah ini. Etnis

mongondow adalah etnis terbesar di daerah ini. Etnis minahasa, sangir dan

gorontalo juga terdapat di daerah ini, karena berdekatan dengan wilayah

Kabupaten Bolaang Mongondow dan kesemuanya merupakan wilayah Provinsi

Sulawesi Utara (kecuali gorontalo yang saat ini telah menjadi Provinsi Gorontalo).

Daerah ini juga telah dihuni oleh etnis jawa dan bali melalui program transmigrasi

pada masa orde baru. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

118

Tabel 5.7 Penduduk Menurut Etnis di Kabupaten Bolaang Mongondow

2001

No Kecamatan Mongondow Minahasa Gorontalo Sangir Jawa Bali Lainnya Jumla

h (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1. 2.

Bolaang Uki Posigadan 619 425 21.797 441 93 11 4.941 28.327

3. 4. 5.

Dumoga Barat Dumoga Utara Dumoga Timur

21.315 19.938 1.940 576 7.021 8.588 4.875 64.253

6. 7. 8.

Pinolosian Pinolosian Timur Pinolosian Tengah

10.676 653 4.453 2.817 74 12 882 19.567

9. 10.

Kotabunan Nuangan 23.122 958 246 3.822 24 1 2.453 30.624

11. Modayag 14.883 7.077 1.022 497 3.599 14 1.016 28.108 12. Lolayan 30.365 2.254 262 197 366 18 793 34.255 13. 14. 15. 16.

Kotamobagu Timur Kotamobagu Selatan Kotamobagu Barat Kotamobagu Utara

40.727 8.165 3.604 1.824 1.479 159 4.583 60.541

17. 18.

Passi Barat Passi Timur 28.760 2.979 28 68 24 4 3.001 34.864

19. Poigar 5.541 5.175 230 2.179 164 9 2.366 15.664 20. Bolaang 16.303 738 681 3.213 116 14 2.632 23.697 21. Lolak 9.679 1.565 547 7.401 82 - 1.490 20.764 22. 23.

Sang Tombolang Sangkub 8.426 553 919 2.775 1.066 9 1.514 15.262

24. Bintauna 8.079 421 1.648 1.716 72 5 1.178 13.262 25. 26.

Bolang Itang Timur Bolang Itang Barat

17.498 116 1.673 2.497 49 1 585 22.419

27. 28.

Kaidipang Pinogaluman 2.338 62 3.677 1.405 24 8 10.567 17.945

Jumlah Total 238.331 51.007 42.727 31.428 14.253 8.853 42.876 429.475

Sumber: Bolaang Mongondow Dalam Angka, 2007

D. Kondisi keuangan dan ekonomi

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

Bolaang Mongondow pada tahun 2006, menunjukkan kecilnya porsi Pendapatan

Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah ini. Persentase PAD daerah

ini terhadap total pendapatannya hanya sebesar 2,05 persen. Hal ini

menggambarkan ketergantungan yang besar daerah ini terhadap Dana

Perimbangan dari Pemerintah Pusat. Terlihat pada tabel berikut:

119

Tabel 5.8 Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Bolaang Mongondow 2006

Uraian Realisasi Anggaran Persen (%)

(1) (2) (3) A. PENDAPATAN:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) b. Pendapatan Transfer c. Pendapatan lain-lain yang sah

486.738.537.599,00 9.968.177.812,00

471.621.112.019,00 5.149.247.768,00

100,00 2,05

96,89 1,06

B. BELANJA a. Belanja Operasi b. Belanja Modal c. Belanja Tak Terduga

497.344.602.872,16 405.320.059.420,16

86.093.563.452,00 5.930.980.000,0

100,00 81,50 17,31 1,19

C. BAGI HASIL KE DESA - D. PEMBIAYAAN

a. Penerimaan Pembiayaan (SiLPA) b. Pengeluaran Pembiayaan

10.241.695.273,00 10.241.695.273,00

-

Sumber: Bolaang Mongondow Dalam Angka, 2007

Dari aspek Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) atas dasar

harga berlaku, sektor pertanian, peternakan dan kehutanan merupakan

komoditas unggulan dan menjadi kontributor terbesar bagi perekonomian

Kabupaten Bolaang Mongondow. Sementara sektor listrik, gas, dan air bersih

menjadi kontributor terendah. Selengkapnya pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.9

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bolaang Mongondow (dalam Jutaan Rp.)

No Lapangan Usaha 2001 2002 2003 2004 2005 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. Pertanian, peternakan,

kehutanan 655.214,73 724.100,81 716.725,18 772.027,70 912.583,90

2. Pertambangan dan penggalian 123.188,33 133.909,30 148.175,75 163.607,89 265.440,67

3. Industri pengolahan 55.446,42 63.456,02 71.548,45 82.937,47 83.793,11 4. Listrik, gas, dan air bersih 6.646,94 7.635,37 8.721,31 9.130,48 9.292,13 5. Bangunan 198.082,82 218.888,70 254.262,94 279.313,94 344.764,25 6. Perdagangan, hoten, dan

restoran 159.838,02 177.687,42 200.421,89 235.942,34 268.734,29

7. Pengangkutan dan komunikasi 78.889,69 83.838,29 92.676,45 100.111,52 98.866,76

8. Keuangan, persewaan dan jasa 83.348,34 89.077,99 99.197,05 105.839,92 112,621,17

9. Jasa-jasa 418.867,75 449.610,09 483.100,74 550.209,06 558.688,44 Produk Domestik Regional Bruto 1.779.523 1.948.204 2.074.829 2.299.120 2.654.784

Sumber: Bolaang Mongondow Timur Dalam Angka, 2012

120

5.1.2 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

A. Kondisi geografis

Berdasarkan kondisi geografisnya, Kabupaten Bolaang Mongondow

Timur memiliki luas wilayah keseluruhan 910,176 Km2, dan memiliki batas-batas

wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara : Kecamatan Touluaan, Kecamatan Tombatu, dan

Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa

Tenggara

Sebelah timur : Laut Maluku

Sebelah Selatan : Laut Maluku dan Kecamatan Pinolosian Timur

Kabupaten Bolaang Mongondow

Sebelah barat : Kecamatan Lolayan, Kecamatan Passi Timur

Kabupaten Bolaang Mongondow, Kecamatan

Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, dan

Kecamatan Modoinding, Kecamatan

Tombasubaru, Kecamatan Ranoyapo Kabupaten

Minahasa Selatan.

121

Gambar 5.3

Peta Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Sumber: Lampiran UU No. 29 tahun 2008

Wilayah yang terluas adalah Kecamatan Modayag sementara wilayah

terkecil adalah Kecamatan Modayag Barat. Sebagaimana terlihat pada gambar

berikut ini:

122

Gambar 5.4 Perbandingan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow

Timur

Sumber: Bolaang Mongondow Timur Dalam Angka, 2012

B. Kondisi administratif

Secara administratif, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terdiri atas 5

kecamatan dan 51 desa/kelurahan. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak

adalah Kecamatan Modayag yang terdiri dari 17 desa/kelurahan, sementara

kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Modayag Barat

dengan hanya 5 desa/kelurahan.

Tabel 5.10

Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

No Kecamatan Desa Kelurahan (1) (2) (3) (4) 1 Nuangan 13 - 2 Tutuyan 9 - 3 Kotabunan 7 - 4 Modayag 17 - 5 Modayag Barat 5 -

Bolaang Mongondow Timur 51 - Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bolaang Mongondow Timur, 2012

123

Jarak antara ibukota kecamatan (district’s capital) dengan ibukota

kabupaten (regency’s capital) merupakan aspek yang sangat penting dalam

rentang kendali pemerintahan suatu daerah otonom yang dapat mendukung atau

bahkan menjadi kendala dalam kemampuan catchmen area suatu pemerintahan

dalam menyediakan layanan publik. Kecamatan yang terjauh dari ibukota

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah Kecamatan Modayag Barat,

sementara yang terdekat adalah Kecamatan Kotabunan. Sebagaimana terlihat

pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.11 Jarak Antara Ibukota Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan di Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur

No Kecamatan Ibukota Kecamatan Jarak ke Ibukota Kab. (Km) (1) (2) (3) (4) 1 Nuangan Nuangan 34 2 Tutuyan Tutuyan 0 3 Kotabunan Kotabunan 8 4 Modayag Modayag 45 5 Modayag Barat Moyongkota 52

Sumber : Diolah

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat dikatakan telah

memiliki sumber daya manusia yang cukup baik. Hal ini diindikasikan dengan

persentase PNS yang ada di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur, telah didominasi pegawai dengan pendidikan S1 dan

Diploma. Bahkan ada beberapa pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan

pada jenjang S2 maupun S3. Tabel dan gambar di bawah ini menunjukkan

jumlah, tingkat pendidikan yang di tamatkan, dan jenis kelamin Pegawai Negeri

Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

Timur.

124

Tabel 5.12 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan

Jenis Kelamin di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Jenis Kelamin Jumlah Persen(%) Laki-laki Perempuan (1) (2) (3) (4) (5)

Sampai dengan SD 1 - 1 0,07 SLTP / Sederajat 3 2 5 0,38 SLTA / Sederajat 158 202 360 27,79 Diploma I/II/III 133 227 360 27,79 Strata 1 323 225 548 42,31 Strata 2 15 4 19 1,46 Strata 3 2 - 2 0,15

Jumlah 635 660 1295 100 Sumber: Bolaang Mongondow Timur Dalam Angka, 2012

Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur adalah sebanyak 20 orang/kursi. Adapun komposisi

wakil rakyat tersebut adalah; Partai Golkar 9 orang, PDIP 4 orang, PAN 3 orang,

Partai Demokrat 3 orang, Partai Hanura 2 orang, PPP 2 orang, PKS 2 orang,

PDS 1 orang, Partai Barnas 1 orang, dan Partai Gerindra 1 orang.

Tabel 5.13

Anggota DPRD menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

No Partai Politik Jenis Kelamin Persen (%) Laki-laki Perempuan Jumlah (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Fraksi Golkar 4 4 8 40 2 Fraksi Demokrat 2 1 3 15 3 Fraksi Pelopor Perjuangan

Keadilan 3 1 4 20

4 Fraksi Nasional Totabuan 5 - 5 25 Bolaang Mongondow Timur 14 6 20 100

Sumber : Sekretariat DPRD Bolaang Mongondow Timur

Hampir seperti daerah lainnya, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

telah memiliki fasilitas pendidikan yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada,

mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah

125

Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah

Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Madrasah Aliyah

(MA). Hanya Perguruan Tinggi (PT) yang belum ada daerah ini.

Tabel 5.14

Fasilitas Pendidikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

No Kecamatan Fasilitas Pendidikan Jumlah

SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA PT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Nuangan 12 5 2 - 19 2 Tutuyan 9 3 1 - 13 3 Kotabunan 7 2 2 - 11 4 Modayag 19 3 2 - 24 5 Modayag Barat 8 - - - 8

Bolaang Mongondow Timur 55 13 7 - 75 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (2012)

Guna menunjang fasilitas pendidikan di atas, maka sangat diperlukan

keberadaan tenaga pengajar (guru) baik secara kuantitas maupun kualitas.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki

tenaga pengajar (Guru) yang tersebar di seluruh fasilitas pendidikan yang ada.

Tabel 5.15

Sebaran Guru Menurut Kecamatan dan Sarana Pendidikan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

No Kecamatan Tenaga Pengajar Guru (orang) Jumlah

SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA (1) (2) (3) (4) (5) (7) 1 Nuangan 76 33 7 116 2 Tutuyan 86 26 13 125 3 Kotabunan 55 18 26 99 4 Modayag 154 50 34 238 5 Modayag Barat 70 - - 70

Bolaang Mongondow Timur 441 127 80 648 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (2012)

126

Sebagaimana sektor pendidikan, kesehatan juga merupakan hal yang

sangat urgen sebagai kebutuhan dasar masyarakat, yang menuntut suatu daerah

untuk senantiasa menyediakan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan sesuai

dengan kuantitas kebutuhan masyarakat. Sampai saat ini Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur belum memiliki Rumah Sakit, daerah ini hanya memiliki

sarana/fasilitas kesehatan berupa Puskesmas yang tersebar di masing-masing

ibukota kecamatan, Puskesmas Pembantu (Pustu) yang tersebar di desa, dan

Puskesmas Keliling (Pusling). Sementara itu, dari 5 Puskesmas yang ada di

masing-masing ibukota kecamatan, hanya ada 2 Puskesmas yang dapat

melakukan Rawat Inap kepada pasien, yaitu Puskesmas Kecamatan Kotabunan

dan Puskesmas Kecamatan Modayag. Adapun rincian fasilitas kesehatan yang

ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, secara lebih lengkap dapat dilihat

pada tabel berikut:

Tabel 5.16

Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

No Kecamatan Rumah

Sakit Puskesmas Puskesmas

Pembantu Puskesmas

Keliling Posyandu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Nuangan - 1 10 1 13 2 Tutuyan - 1 5 - 9 3 Kotabunan - 1 4 1 7 4 Modayag - 1 9 1 17 5 Modayag

Barat - 1 3 1 5

Jumlah - 5 31 4 51 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (2012)

Adapun fasilitas kesehatan di atas, ditunjang dengan tenaga

kesehatan/medis yang terdiri dari Dokter (umum) dan Perawat/Bidan yang

tersebar di seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur. Namun, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Bolaang

127

Mongondow Timur masih mengalami keterbatasan dalam hal tenaga medisnya,

karena belum memiliki Dokter Spesialis, Dokter Gigi, maupun Apoteker.

Keterbatasan berikut adalah sedikitnya jumlah tenaga kesehatan yang dimiliki

daerah ini, yang sampai saat ini hanya memiliki 12 tenaga dokter dan 56 tenaga

perawat/bidan. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah dan sebaran tenaga

medis yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Tabel 5.17

Sebaran Tenaga Medis Menurut Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

No Kecamatan Tenaga Kesehatan

Dokter (Umum) Perawat/Bidan (1) (2) (3) (4) 1 Nuangan 2 10 2 Tutuyan 2 6 3 Kotabunan 5 8 4 Modayag 2 24 5 Modayag Barat 1 8

Bolaang Mongondow Timur 12 56 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (2012)

C. Kondisi sosial

Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tahun 2010

adalah sebanyak 63.654 orang (hasil sensus penduduk 2010). Selama periode

2000 – 2010, rata-rata pertumbuhan penduduk tiap tahun sebesar 1,56 persen.

Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan penduduk

tiap tahun pada periode 1990 – 2000 (1,46 persen). Terlihat pada tabel berikut:

128

Tabel 5.18 Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur

No Kecamatan Penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk

per Tahun (%) 1990 2000 2010 1990-2000 2000-2010

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Nuangan - - 12.935 - 1,52 2 Tutuyan 25.986 30.624 11.224 1,70 1,69 3 Kotabunan - - 11.003 - 0,99 4 Modayag 25.028 28.108 18.613 1,20 2,09 5 Modayag Barat 9.879 1,17

Bolaang Mongondow Timur 51.014 58.753 63.654 1,46 1,56 Sumber: Bolaang Mongondow Timur Dalam Angka, 2012

Pada tahun 2010, persebaran penduduk di Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur dapat dikatakan kurang merata. Di Kecamatan Modayag

Barat misalnya, kecamatan yang luasnya hanya 5,18 persen dari keseluruhan

wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ini, dihuni oleh 15,52 persen dari

penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan tingkat kepadatan 217

orang per kilometer persegi. Sementara di Kecamatan Nuangan yang memiliki

luas 38,46 persen dari luas Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, hanya dihuni

oleh 20,32 persen penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan

tingkat kepadatan 38 orang per kilometer persegi.

Tabel 5.19

Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

No Kecamatan Luas Area Penduduk Kepadatan Penduduk Km2 % Orang % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Nuangan 337,80 38,46 12.935 20,32 38,29 2 Tutuyan 227,20 25,87 11.224 17,63 49,40 3 Kotabunan 134,18 15,28 11.003 17,29 82,00 4 Modayag 133,66 15,22 18.613 29,24 139,26 5 Modayag Barat 45,47 5,18 9.879 15,52 217,26

Bolaang Mongondow Timur 878,31 100 63.654 100 72,47 Sumber: Bolaang Mongondow Timur Dalam Angka, 2012

129

Berdasarkan hasil sensus 2010, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur sebesar 109,70. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat

109 penduduk laki-laki dalam setiap penduduk perempuan. Dengan kata lain,

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki penduduk laki-laki yang lebih

banyak daripada penduduk perempuan.

Tabel 5.20 Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur

No Kecamatan Penduduk (orang) Rasio Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Jumlah (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Nuangan 6.798 6.137 12.935 110,77 2 Tutuyan 5.890 5.334 11.224 110,42 3 Kotabunan 5.875 5.128 11.003 114,57 4 Modayag 9.625 8.988 18.613 107,09 5 Modayag Barat 5.111 4.768 9.879 107,19

Bolaang Mongondow Timur 33.299 30.355 63.654 109,70 Sumber: Bolaang Mongondow Timur Dalam Angka, 2012

Angka partisipasi sekolah masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow

Timur secara umum, persentase tertinggi terdapat pada kelompok usia 7 – 12

tahun. Persentasenya pada tahun 2010 mencapai 97, 98 persen. Sementara

angka partisipasi sekolah terendah terdapat pada kelompok usia 16 – 18 tahun.

Persentase pada kelompok usia ini terus menerus mengalami penurunan dari

tahun ke tahun. Tercatat sampai pada tahun 2011 hanya mencapai 40,47 persen.

Berikut uraian angka partisipasi sekolah masyarakat Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur:

130

Tabel 5.21 Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

2009 – 2011

Angka Partisipasi Sekolah 2009 2010 2011 (1) (2) (3) (4)

7 – 12 96,64 97,98 96,69 13 – 15 81,70 78,61 81,49 16 -18 54,36 45,98 40,47

Sumber: Bolaang Mongondow Timur Dalam Angka, 2012

Pada umumnya, masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

terbagi dalam etnis mongondow, minahasa dan jawa. Etnis mongondow sebagai

etnis terbesar yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan

pemeluk agama islam, begitupun dengan masyarakat dari etnis jawa. Sementara

etnis minahasa merupakan pemeluk agama Protestan dan Katholik. Terlihat pada

tabel di bawah ini:

Tabel 5.22

Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut dan Etnis Menurut Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

No Kecamatan

Agama Etnis Islam Protestan Katholik Mongondow Minahasa Jawa

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (5) (5) 1 Nuangan 8.576 2.731 - 8.576 2.731 - 2 Tutuyan 10.672 4.115 25 10.672 4.140 - 3 Kotabunan 10.184 1.493 22 10.184 1.515 - 4 Modayag 13.407 6.424 1.417 10.059 7.841 3.348 5 Modayag Barat 9.074 1.503 - 9.074 1.503 -

51.914 16.265 1.464 48.565 16.265 3.348 Sumber: Bolaang Mongondow Timur Dalam Angka, 2012

Sementara itu dalam melaksanakan peribadatan, masyarakat dari

berbagai umat ini memiliki sarana peribadatan yang tersebar di semua

kecamatan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Sarana

peribadatan yang ada adalah Masjid dan Mushola untuk umat Islam dan Gereja

untuk umat Protestan dan Katholik. Pemeluk agama Hindu dan Budha belum

memiliki sarana peribadatan. Sebagaimana pada tabel berikut ini:

131

Tabel 5.23 Banyaknya Sarana Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bolang

Mongondow timur

No Kecamatan Masjid Mushola Gereja Protestan

Gereja Katholik

Pura Vihara

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Nuangan 12 - 23 1 - - 2 Tutuyan 6 - 11 1 - - 3 Kotabunan 8 2 8 - - - 4 Modayag 15 7 27 1 - - 5 Modayag Barat 6 6 6 - - - Bolaang Mongondow Timur 47 15 75 3 - -

Sumber: Bolaang Mongondow Timur Dalam Angka, 2012

Pada Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2009, jumlah Tempat

Pemungutan Suara (TPS) dan pemilih terbanyak berada di Kecamatan Modayag

dengan 33 TPS dari 14.203 pemilih. Sementara kecamatan dengan jumlah TPS

dan pemilih terendah adalah Kecamatan Modayag barat dengan 15 TPS dari

7.286 pemilih. Berikut rinciannya:

Tabel 5.24

Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Pemilih Terdaftar Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada

Pemilihan Umum 2009

No Kecamatan TPS Laki-laki Perempuan Jumlah (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. Nuangan 21 4.909 4.198 9.107 2. Tutuyan 18 4.332 4.304 8.636 3. Kotabunan 17 4.058 3.650 7.708 4. Modayag 33 7.341 6.862 14.203 5. Modayag Barat 15 3.772 3.514 7.286

Bolaang Mongondow Timur 104 24.412 22.528 46.940Sumber: KPU Bolaang Mongondow Timur (2012)

Pada tahun 2010, persentase rata-rata pemilih yang menggunakan hak

pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bolaang Mongondow Timur

adalah 85,8 persen. Persentase tertinggi di Kecamatan Modayag Barat dengan

91,8 persen, sementara persentase terendah di Kecamatan Kotabunan dengan

hanya 79,5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik

132

masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terutama dalam proses politik

(pemilihan), sudah cukup tinggi. Rinciannya tertuang pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.25

Jumlah Pemilih Terdaftar dan Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih Menurut Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada Pemilihan Umum

2009

No Kecamatan Pemilih terdaftar Pemilih yang menggunakan hak pilih

Persen (%)

(1) (2) (3) (4) (5) 1. Nuangan 9.107 7.248 79,5 2. Tutuyan 8.636 7.043 81,5 3. Kotabunan 7.708 6.550 84,9 4. Modayag 14.203 12.743 89,7 5. Modayag Barat 7.286 6.690 91,8

Bolaang Mongondow Timur 46.940 40.274 85,8 Sumber: KPU Bolaang Mongondow Timur, 2012

D. Kondisi keuangan dan ekonomi

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeah (APBD) Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli

Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah ini, masih sangat kecil. Pada

tahun 2011, tercatat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah ini hanya

sebesar 1,49 persen. Hal ini menunjukkan ketergantungan yang besar daerah ini

terhadap Dana Perimbangan (pendapatan transfer) dari Pemerintah Pusat. Pada

periode tersebut, porsi Dana Perimbangan sebesar 89,06 persen. Kecilnya porsi

PAD terhadap APBD daerah ini menunjukkan belum adanya kemandirian daerah

secara fiskal dalam hal penerimaan (revenue). Terlihat pada tabel berikut:

133

Tabel 5.26 Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2011

Uraian Realisasi Anggaran Persen (%)

(1) (2) (3) A. PENDAPATAN:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) b. Pendapatan Transfer c. Pendapatan lain-lain yang sah

335.280.596.168,80 4.992.038.918,80

298.614.261.610,00 31.674.295.640,00

100,00 1,49

89,06 9,45

B. BELANJA a. Belanja Operasi b. Belanja Modal c. Belanja Tak Terduga

346.966.101.273,00 175.986.641.084,00 170.553.681.599,00

425.778.590,00

100,00 50,72 49,16 0,12

C. BAGI HASIL KE DESA - D. PEMBIAYAAN

a. Penerimaan Pembiayaan (SiLPA) b. Pengeluaran Pembiayaan

56.334.468.080,00 56.334.468.080,00

-

Sumber: Bolaang Mongondow Dalam Angka, 2007

Apabila porsi masing-masing sumber pendapatan ditampilkan dalam

bentuk grafis, akan terlihat jelas bagaimana besarnya ketergantungan daerah ini

terhadap dana transfer Pemerintah pusat. Seperti pada grafik berikut:

Gambar 5.5

Realisasi Penerimaan Daerah Menurut Sumber Penerimaan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

2011

Sumber: Bolaang Mongondow Timur Dalam Angka, 2012

134

Kemudian dari aspek Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) atas

dasar harga berlaku, sektor pertambangan dan penggalian merupakan

kontributor terbesar dalam PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Hal ini

karena di daerah ini terdapat banyak titik-titik penambangan emas maupun pasir

besi yang dikelola baik oleh perusahaan maupun dikelola langsung oleh

masyarakat secara tradisional. Sementara yang terkecil adalah sektor listrik, gas

dan air bersih. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.27

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2006 – 2010 (dalam Jutaan Rp.)

No Lapangan Usaha 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. Pertanian, peternakan,

kehutanan 122.333,61 129.959,37 145.556,24 171,552,83 198.555,60

2. Pertambangan dan penggalian 200.971,99 218.038,23 231.545,45 272.509,59 301.587,84 3. Industri pengolahan 10.568,69 10.983,06 10.185,19 11.355,96 11.980,15 4. Listrik, gas, dan air bersih 1.305,45 1.323,79 1.360,63 1.487,58 1.584,02 5. Bangunan 36.209,19 40.865,24 41.529,18 46.361,54 52.154,40 6. Perdagangan, hoten, dan

restoran 26.371,15 27.521,84 39.994,55 46.438,95 51.927,30

7. Pengangkutan dan komunikasi 13.913,07 14.394,08 15.043,38 16.552,96 17.869,33 8. Keuangan, persewaan dan jasa 8.123,90 8.912,60 10.161,18 11.121,59 11.837,50 9. Jasa-jasa 50.843,09 53.155,35 71.751,97 93.107,85 124.479,80

Produk Domestik Regional Bruto 470.642,14 505.153,56 567.127,77 670.458,84 771.975,94 Sumber: Bolaang Mongondow Timur Dalam Angka, 2012

Dari data di atas, apabila ditampilkan hanya PDRB tahun 2010, maka

akan terlihat jelas bagaimana kontribusi masing-masing lapangan usaha (sektor)

terhadap PDRB Bolaang Mongondow Timur, seperti pada grafik berikut ini:

135

Gambar 5.6 Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow

Timur 2010

Sumber: Diolah dari Bolaang Mongondow Timur Dalam Angka, 2012

5.1.3 Perbandingan Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Secara geografis, Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki wilayah yang

lebih luas dari Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Luas wilayah Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur hanya 10,88 persen dari luas wilayah Kabupaten

Bolaang Mongondow (sebelum dikurangi wilayah Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur itu sendiri). Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki luas

wilayah 8.358.04 km2, sedangkan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur hanya

seluas 910,176 km2. Karena itu dalam hal rentang kendali pemerintahan, dengan

wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow yang luas, sulit untuk mencapai

efisiensi dan efektifitas pemerintahan. Hal ini terlihat pada rata-rata jarak tempuh

dan rata-rata waktu tempuh dari ibukota kecamatan masing-masing menuju

ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow. Rata-rata jarak tempuhnya adalah 77,2

Km dengan rata-rata waktu tempuh selama 105 menit (hampir 2 jam) [Tabel. 5.2].

136

Secara administratif, Kabupaten Bolaang Mongondow terdiri dari 28

kecamatan dan 329 desa/kelurahan, sedangkan Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur terdiri dari 5 kecamatan dan 51 desa/kelurahan. Dalam hal

Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat

dikatakan memiliki sumberdaya manusia yang lebih baik dari Kabupaten Bolaang

Mongondow. Hal ini terlihat pada tingkat pendidikan PNS yang telah didominasi

oleh PNS dengan tamatan Sarjana, sementara Kabupaten Bolaang Mongondow

masih didominasi oleh PNS dengan tamatan SMA/sederajat. Namun, dari sisi

fasilitas pendidikan dan kesehatan, Kabupaten Bolaang Mongondow jauh lebih

baik dari Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Kabupaten Bolaang

Mongondow telah memiliki fasilitas pendidikan sampai tingkat Perguruan Tinggi,

sementara Kabupaten Bolaang Mongondow Timur hanya sampai jenjang

SMA/sederajat. Kabupaten Bolaang Mongondow juga memiliki 5 buah Rumah

Sakit, sementara Kabupaten Bolaang Mongondow timur belum memiliki satupun

Rumah Sakit.

Secara sosial, masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow lebih

heterogen daripada masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Selain

etnis mongondow (55,49 %) sebagai etnis terbesar di Kabupaten Bolaang

Mongondow, daerah ini juga telah dihuni oleh masyarakat dari berbagai etnis

dengan jumlah yang cukup signifikan, seperti; minahasa (11,87 %), gorontalo

(9,94 %), sangir (7,31 %), jawa (3,31 %), bali (2,06 %), dan etnis lainnya (9,98 %)

[Tabel 5.7]. Sedangkan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

cenderung lebih homogen. Hal ini ditunjukkan oleh persentase masyarakat etnis

mongondow sebagai etnis terbesar yaitu 69,73 persen, selanjutnya etnis

minahasa (23,35 %) dan etnis jawa (4,8 %) [Tabel 5.22]. Namun dalam hal

137

budaya atau adat istiadat, masyarakat etnis mongondow yang ada di dua

kabupaten ini, tetap memiliki kesamaan tradisi.

Secara fiskal, Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur sama-sama masih tergantung pada transfer dana dari

Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Pendapatan

Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur hanya sebesar 1,49

persen dari total pendapatan. Struktur penerimaan daerah ini masih didominasi

Dana Perimbangan, sebesar 89,06 persen. Sisanya adalah Pendapatan Lain-lain

yang Sah sebesar 9,45 persen. Sementara itu Kabupaten Bolaang Mongondow

masih sedikit lebih baik dari Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan porsi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan sebesar 2,05 persen.

Namun, porsi Dana Perimbangannya mencapai 96,89 persen, dimana

Pendapatan Lain-lain yang Sah hanya 1,06 persen. Kondisi ini sangat jelas

menggambarkan ketergantungan ke dua daerah ini terhadap pemerintah di

atasnya (Pemerintah Pusat).

5.2 Latar Belakang Tuntutan Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

5.2.1 Lokalisasi kekuasaan (localisation of power)

Dalam tuntutan pembentukan daerah otonom, terdapat pelbagai aspek

yang mengakumulasi keinginan masyarakat untuk berdiri menjadi daerah otonom

baru, yakni aspek geografis, administratif, ekonomi, sosial, maupun politik. Akan

tetapi, selain pada aspek-aspek tadi, terdapat aspek lain yang ikut menyokong

bagaimana dinamika masyarakat di tingkat lokal kemudian menuntut

pembentukan daerah otonom. Aspek tersebut adalah lokalisasi kekuasaan

138

(localisation of power). Terdapat konsekuensi institusional yang menjadi

keniscayaan politik, administratif dan fiskal, pasca pembentukan daerah otonom.

Dengan terbentuknya daerah otonom baru, diikuti dengan pembentukan institusi-

institusi politik maupun administratif di daerah. Institusi ini merupakan unsur

penyelenggara pemerintahan di daerah. Konsekuensi legal lainnya adalah

desentralisasi fiskal. Dengan adanya desentralisasi fiskal, maka daerah otonom

memiliki kekuasaan dan kontrol atas sumber dan pendapatan keuangan yang

potensial di daerah, serta pengelolaan anggaran yang diserahkan Pemerintah

Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan.

Banyaknya keuntungan pasca pembentukan daerah otonom baru ini,

menjadi pemicu bagi lahirnya upaya lokalisasi kekuasaan (localisation of power)

dalam bentuk tuntutan pembentukan daerah otonom. Merujuk pada apa yang

disampaikan Hadiz (2011,63) bahwa lokalisasi kekuasaan (localisation of power)

dapat dilihat dari dinamika politik dalam pemilihan dan partai politik (the dynamics

of electoral and party politics can provide important clues about the nature of the

localisation of power). Sehingga itu, dalam melihat upaya lokalisasi kekuasaan

(localisation of power) pada proses pembentukan Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur, peneliti melihat pada dua aspek penting, yaitu; a). dinamika

perubahan institusional (dynamics of institutional changes), dan b). peran dan

kepentingan elit lokal (local elites).

A. Dinamika Perubahan Institusional (dynamics of institutional

changes)

Tak terelekkan bahwa dengan adanya pembentukan daerah otonom

baru, memberi konsekuensi legal pada pembagian kekuasaan (area division of

139

power). Pembagian kekuasaan dilakukan secara vertikal antara negara

(dimanivestasi pemerintah pusat) dan masyarakat (daerah otonom). Hal ini

membawa keniscayaan pada pelembagaan kekuasaan (institutional of power)

atas seluruh aspek kekuasaan yang ada di daerah bersangkutan.

Pembagian kekuasaan yang ditetapkan secara konstitusional ini,

memberi hak kepada daerah otonom untuk menyelenggarakan urusan

pemerintahan (kecuali urusan pemerintahan yang tetap dipegang pemerintah

pusat). Hak daerah otonom dalam menyelenggarakan otonomi sebagaimana

diatur dalam pasal 22 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa daerah otonom memiliki

hak sebagai berikut:

a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, b. Memilih pimpinan daerah c. Mengelola aparatur daerah d. Mengelola kekayaan daerah e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan

sumber daya lainnya yang berada di daerah, g. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan

perundang-undangan

Melihat pada hak daerah di atas, dapat dikatakan bahwa terdapat

beberapa bentuk kekuasaan yang dilekatkan kepada daerah otonom. Kekuasaan

tersebut adalah; 1) Kekuasaan politik, untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan melalui institusi politik (DPRD dan Kepala Daerah) dan

institusi administratif (Perangkat Daerah, sebagai pembantu Kepala Daerah),

serta memilih pimpinan daerah. 2) Kekuasaan birokrasi, untuk mengelola

aparatur daerah dalam rangka menjalankan kebijakan pemerintahan yang

ditetapkan bersama melalui DPRD dan Kepala Daerah, 3) Kekuasaan fiskal,

untuk menggali dan mengelola sumber-sumber penerimaan daerah melalui pajak

140

dan retribusi, serta anggaran yang ditransfer Pemerintah Pusat dalam bentuk

Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi

Umum, dan Dana Alokasi Khusus).

Selanjutnya untuk menunjang daerah otonom baru dalam

menyelenggarakan hak dan kewajibannya sebagai daerah otonom, dibentuk

institusi politik maupun administratif sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah di daerah tersebut. Dalam sistem Pemerintahan Daerah di indonesia,

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di kabupaten terdiri dari Pemerintah

Daerah (kepala daerah/bupati dan perangkat daerah) dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten. Merujuk pada pasal 3 undang-undang nomor

32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa:

(1). Pemerintahan Daerah adalah: a. Pemerintahan Daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah

daerah provinsi dan DPRD provinsi b. Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang terdiri atas

pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota

(2). Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah

Dalam hal pembentukan institusi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, mengacu pada undang-

undang nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sistem alokasi kursi DPRD yang ditetapkan

undang-undang tersebut, menggunakan indikator jumlah penduduk. Maka sesuai

dengan sistem pengalokasian kursi itu, komposisi kursi DPRD Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur adalah sebanyak 20 orang. Hal ini karena jumlah

penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, di bawah 100.000 penduduk.

Lebih jelas diatur dalam pasal 26 ayat (2) poin a Undang-undang nomor 10 tahun

141

2008, sebagai berikut:

“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi”.

Pelaksana pembentukan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bolaang

Mongondow, sebagai daerah induk. Sebagaimana diceritakan Farida

Lasabuda,SE,ME selaku anggota KPUD Bolaang Mongondow, bahwa:

Setelah bolaang mongondow timur mekar, kami langsung melakukan pengisian kursi DPRD untuk periode yang berakhir sampai tahun 2009. Waktu itu jatah kursi di sana 20, karena jumlah penduduknya tidak sampai seratus ribu orang. Kebetulan pada Pemilu 2004, bolaang mongondow timur merupakan satu dapil utuh (dapil 4) dengan jatah 7 kursi, sehingga sangat memudahkan bagi kami untuk melakukan pengisian. Kami langsung melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan ke 20 anggota DPRD bolaang mongondow timur yang diambil dari 7 orang yang ada di DPRD bolaang mongondow waktu itu dan 13 orang diambil dari para caleg yang berasal dari partai politik yang maju dari dapil situ (wawancara pada tanggal 23 november 2012)

Berdasarkan data dari KPUD Bolaang Mongondow Timur (2012), pada

Pemilu tahun 2009, komposisi kursi di Dewan Perwakilah Rakyat Daerah (DPRD)

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk periode 2009 - 2012, dimenangi

oleh Partai Golkar dengan 8 Kursi, sementara kursi lain beruturut-turut diperoleh

Partai Demokrat dengan 3 kursi, PDIP dengan 2 kursi, dan partai politik lain yang

memperoleh masing-masing 1 kursi yaitu; PAN, PKS, Partai Pelopor, PKB,

Hanura, PPP, dan PDS. Dari seluruh partai peraih kursi tersebut, yang berdiri

sebagai satu fraksi utuh hanya Partai Golkar dan Partai Demokrat. Adapun fraksi

yang ada di DPRD Bolaang Mongondow Timur adalah sebagai berikut:

142

Tabel 5.28 Fraksi Partai Politik di DPRD Bolaang Mongondow Timur

Periode 2009 – 2014

No Fraksi Partai Politik Jumlah Kursi Persen (%) (1) (2) (3) (4) 1. Fraksi Golkar 8 40 2. Fraksi Demokrat 3 15 3. Fraksi Pelopor Perjuangan Keadilan 4 20 4. Fraksi Nasional Totabuan 5 25

Bolaang Mongondow Timur 20 100 Sumber: KPUD Bolaang Mongondow Timur

Undang-undang nomor 29 tahun 2008 sebagai landasan konstitusional

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai daerah otonom baru di

Indonesia, telah mengatur mengenai pembentukan institusi-institusi sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow

Timur. Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ini adalah Kepala Daerah

yang dibantu oleh Perangkat Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD).

Dalam hal Kepala Daerah (Bupati), diatur dalam pasal 10 ayat (1)

undang-undang nomor 29 tahun 2008, bahwa:

Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dipilih dan disahkan seorang bupati dan wakil bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun sejak terbentuknya Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Berdasarkan amanat undang-undang di atas, Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur telah resmi memiliki Bupati dan Wakil Bupati yang dihasilkan

melalui Pemilahan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) pada tahun 2010. Pada

Pemilukada tersebut, terpilih Bapak Sehan Landjar sebagai Bupati dan Bapak

Medy Lensun sebagai Wakil Bupati untuk periode 2010 – 2015 (KPUD Bolaang

Mongondow Timur, 2012). Pasangan ini diusung dan didukung oleh Partai

143

Gabungan, yakni;

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 2. Partai Bintang Reformasi (PBR), 3. Partai Damai Sejahtera (PDS), 4. Partai Republikan, dan 5. Partai Pelopor.

Selanjutnya dalam hal pembentukan perangkat daerah. Pembentukan

perangkat daerah ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007

tentang organisasi perangkat daerah. Di dalam PP ini, terdapat 8 (delapan) unsur

perangkat daerah yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas

Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. Sebagaimana

juga diatur di dalam UU nomor 29 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara. Dalam pasal 12 ayat (1)

disebutkan bahwa:

Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dibentuk perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan unsur perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD)

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (2012), terdapat 7 unsur perangkat

daerah (minus kelurahan) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Adapun

rincian perangkat daerah yang ada, sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD 3. Inspektorat Daerah 4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 5. Dinas Kesehatan 6. Dinas Pertambangan dan Energi 7. Dinas Sosial 8. Dinas Pekerjaan Umum 9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

144

10.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 11.Dinas Perhubungan Pariwisata dan Komunikasi Informasi 12.Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM 13.Dinas Kehutanan dan Perkebunan 14.Dinas Kelautan dan Perikanan 15.Dinas Pertanian dan Peternakan 16.Dinas PPKAD 17.Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 18.Badan Perencanaan Pembangunan Pengembangan Penelitian

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 19.Badan Kesbangpol dan Linmas 20.Badan Lingkungan Hidup 21.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes 22.Badan PP, KB dan Perlindungan Anak 23.Badan Penyuluh PPK 24.Badan Ketahanan Pangan 25.Badan Penanggulangan Bencana Daerah 26.Sekretariat KPU 27.Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 28.Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 29.Kantor Camat Tutuyan 30.Kantor Camat Kotabunan 31.Kantor Camat Nuangan 32.Kantor Camat Modayag 33.Kantor Camat Modayag Barat

Sementara itu dalam hal fiskal (keuangan), sebagai daerah otonom

baru, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur juga berhak memperoleh Dana

Perimbangan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU),

dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, serta

bantuan keuangan lainnya yang bersumber dari APBN. Sebagaimana

diamanatkan dalam pasal 15 ayat (1) undang-undang nomor 29 tahun 2008

tentang pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di provinsi

sulawesi utara, bahwa “Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berhak mendapat

alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pada tahun 2011, total Dana Perimbangan yang diperoleh Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur dari Pemerintah Pusat yaitu 89,06 persen dari total

pendapatan (revenue) daerah ini. Di dalam dana perimbangan yang diterima

145

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ini, porsi Dana Alokasi Umum (DAU) dan

Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi penyokong terbesar dalam struktur

pendapatan daerah ini. Sementara Dana Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak adalah

yang terkecil dengan hanya 6,54 persen. Seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.29

Realisasi Pendapatan Menurut Sumber Pendapatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

2011

No Dana Perimbangan Realisasi

(Rp)

Persentase dari Total Pendapatan APBD

(%) (1) (2) (3) (4) 1. Dana Bagi Hasil Pajak dan Non

Pajak 21.930.969.336 6,54

2. Dana Alokasi Umum (DAU) 200.526.892.274 59,81 3. Dana Alokasi Khusus (DAK) 76.156.400.000 22,71 Total Dana Perimbangan 298.614.261.610 89,06

Total Pendapatan (revenue) APBD 335.280.596.168,80 100

Sumber: Dimodifikasi dari Bolaang Mongondow Timur Dalam Angka, 2012

Uraian di atas menggambarkan bagaimana perubahan kelembagaan

yang terjadi pasca pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Bahwa

terbentuk institusi politik maupun administratif sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Dalam hal ini

adalah Pemerintah Daerah (Kepala Daerah/Bupati dibantu Perangkat Daerah)

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kemudian secara fiskal

(keuangan), bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow Timur juga berhak

memperoleh dana transfer (dana perimbangan) dari Pemerintah Pusat untuk

menyelenggarakan urusan pemerintahan. Dengan demikian bahwa terbentuknya

institusi penyelenggara Pemerintahan Daerah di daerah otonom bersama

sumber pendanaanya, membuka peluang atas terciptanya jabatan-jabatan politik

maupun birokrasi yang memegang kekuasaan politik, birokrasi, dan fiskal. Hal ini

146

menjadi pemicu bagi dinamika sosial dan politik di tingkat masyarakat terutama

elit lokal untuk menuntut pembentukan daerah otonom.

Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur itu sendiri lebih

berorientasi pada manfaat institusional dan fiskal, dengan meningkatnya Dana

Alokasi Umum (DAU), bertambahnya jumlah jabatan politik (DPRD dan Kepala

Daerah), serta komposisi dan jabatan birokrasi di daerah. Seperti terungkap pada

wawancara dengan Ketua Panitia Pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow

(Drs Jainudin Damopolii), selaku tokoh kunci Pembentukan Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur, bahwa:

Coba kita bandingkan bagaimana bolaang mongondow sebelum mekar dan sekarang, tadinya kita hanya menerima DAU kurang lebih hanya 400 milyar sekarang dana pusat yang masuk ke daerah bolaang mongondow bersatu ini melebihi 2 trilyun di 5 daerah ini (kabupaten bolaang mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow utara, dan kota kotamobagu). Dan dengan lahirnya 5 daerah ini maka rekruitmen PNS yang tadinya hanya 200 orang per tahun, sekarang menjadi 2000 orang untuk 5 kabupaten/kota itu. Jabatan-jabatan struktural juga ikut bertambah banyak. Kemudian kursi di DPRD yang dulunya hanya 40 kursi sekarang telah menjadi 150 kursi untuk 5 kabupaten/kota ini (wawancara pada tanggal 19 november 2012)

Pemahaman sempit atas otonomi daerah seperti ini, seringkali hanya

berupaya menciptakan arena kekuasaan baru di daerah, dengan terbukanya

peluang kekuasaan melalui institusi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah, yang terbentuk pasca pembentukan daerah otonom. Dengan demikian

jabatan politik untuk Kepala Daerah/Bupati dan DPRD menjadi ajang pertarungan

bagi para elit yang berkepentingan atas kekuasaan di daerah, melalui proses

politik (pemilihan). Pada akhirnya, dinamika pemilihan dan partai politik di level

lokal, menjadi begitu intens.

147

Sejak digulirkan kembali desentralisasi pasca runtuhnya rezim orde

baru, Undang-undang tentang pemerintahan daerah yakni UU No. 5 tahun 1974,

mengalami perubahan melalui Undang-undang Nomor 29 tahun 1999 dan

sampai sekarang melalui Undang-undang No. 32 tahun 2004. Nuansa

pemerintahan daerah yang awalnya sangat sentralistis, kemudian berubah arah

menuju desentralistis. Makna otonomi daerah pun ikut berubah, dari otonomi

yang bertanggung jawab, menjadi otonomi seluas-luasnya. Konsekuensinya,

bahwa kekuasaan yang melekat pada otonomi daerah yang didesentralisasikan

pemerintah pusat kepada daerah otonom, menyebabkan peningkatan jumlah

partai politik dan parlemen, baik di tingkat nasional maupun lokal, serta

meningkatkan intensitas politik dalam politik lokal (pemilihan). Hal ini

menunjukkan bahwa para kelompok pejuang kepentingan (struggle group) yang

memperebutkan kekuasaan baik di level daerah maupun nasional, kian

bertambah banyak.

Sebagaimana terlihat pada pertumbuhan jumlah partai politik di

Indonesia sebelum dan setelah di berlakukan kembali desentralisasi pada tahun

1999, menunjukkan angka pertumbuhan yang sangat tinggi. Pertumbuhan Partai

Politik yang menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) anggota Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daaerah (DPRD) baik

Provinsi, Kabupaten dan Kota, melonjak drastis. Menilik data partai politik peserta

Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1997 (sebelum digulirkan kembali desentraliasi),

jumlah partai politik yang menjadi peserta pada Pemilu tersebut hanya terdiri dari

tiga partai politik, yakni; Golongan karya, Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) [www.kpu.go.id]. Kemudian pada Pemilu

tahun 1999 (setelah digulirkan kembali desentraliasi, jumlah partai politik yang

148

menjadi peserta Pemilu, langsung melonjak drastis menjadi 48 partai. Jumlah

Partai Politik pada Pemilu 1999 itu, mengalami sedikit penurunan pada Pemilu

2004, di mana tinggal mengikutkan 24 Partai Politik. Namun pada Pemilu 2009,

kembali mengalami kenaikan menjadi 38 partai Politik (www.kpu.go.id).

Lebih khusus di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, pada Pemilu

tahun 2009, jumlah Partai Politik yang menjadi peserta Pemilu yang terdaftar di

KPUD Bolaang Mongondow (Kabupaten Bolaang Mongondow Timur belum

memiliki KPUD) sebagai peserta Pemilu di Kabupaten Bolaang Mongondow

Timur, linier dengan jumlah partai politik secara nasional yang keseluruhannya

juga menjadi peserta politik untuk memperebutkan kursi di Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) di daerah ini. Berikut rincian partai politik peserta Pemilu

2009 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur maupun secara nasional:

1. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 2. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) 3. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) 4. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) 5. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 6. Partai Barisan Nasional (Barnas) 7. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) 8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 9. Partai Amanat Nasional (PAN) 10.Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) 11.Partai Kedaulatan 12.Partai Persatuan Daerah (PPD) 13.Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 14.Partai Pemuda Indonesia (PPI) 15.Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme) 16.Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) 17.Partai Karya Perjuangan (PKP) 18.Partai Matahari Bangsa (PMB) 19.Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) 20.Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) 21.Partai Republik Nusantara (RepublikaN) 22.Partai Pelopor 23.Partai Golongan Karya (Golkar) 24.Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 25.Partai Damai Sejahtera (PDS) 26.Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia)

149

27.Partai Bulan Bintang (PBB) 28.Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 29.Partai Bintang Reformasi (PBR) 30.Partai Patriot 31.Partai Demokrat 32.Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) 33.Partai Indonesia Sejahtera (PIS) 34.Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) 35.Partai Merdeka 36.Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) 37.Partai Serikat Indonesia (PSI) 38.Partai Buruh

Dinamika politik pada pemilihan lokal (local electoral) dalam perebutan

jabatan politik, baik di parlemen (DPRD) maupun Kepala Daerah sebagai top

eksekutif (Bupati/Walikota), menjadi begitu intens. Kontestasi politik ini tidak lagi

pada aspek visi misi atau konsep pembangunan yang ditawarkan kepada

masyarakat. Kontestasinya telah didominasi oleh praktek politik uang (money

politics). Seperti terungkap pada wawancara dengan salah satu pengurus partai

politik di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai berikut:

Sekarang ini partai yang tidak memiliki ‘amunisi’ (uang) dalam setiap momen politik pasti tidak akan menang dalam Pilkada atau minimal memperoleh kursi di dewan (DPRD). Sehingga itu, partai politik harus cermat dalam memilih siapa kandidat yang layak diusung, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan kandidat itu sendiri. Dana politik itu sangatlah besar. Kita butuh anggaran operasional untuk semua tim sukses (tim pemenangan), belum lagi untuk ‘serangan fajar’ (membayar suara masyarakat) saat menjelang hari H pemilihan. (Wawancara pada tanggal 30 November 2012)

Dinamika politik lokal yang begitu menampakkan intensitas pertarungan

politik untuk memperebutkan kekuasaan melalui institusi politik daerah,

menyebabkan mahalnya biaya politik dalam pemilihan baik Bupati maupun

DPRD, selanjutnya berdampak pada maraknya kasus korupsi di daerah.

Parahnya, penyelewengan anggaran (korupsi) yang dilakukan oleh pejabat-

pejabat politik ini, juga melibatkan para birokrat (perangkat daerah). Hal ini

150

nampak jelas dengan banyaknya sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

(Pemilukada) di seluruh daerah otonom yang ada di Indonesia, serta kasus-

kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat politik yang juga melibatkan para

birokrat (perangkat daerah).

Sebagaimana disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Republik

Indonesia, Mahfud M. D., dalam surat kabar elektronik (Fajar Online, 21 januari

2012), bahwa hampir semua pemilihan kepala daerah (Pemilu Kada) di

Indonesia dalam kurun dua tahun terakhir, berakhir dengan sengketa. Berikut

petikan penyampaiannya:

Pemilu kada di Indonesia dalam dua tahun terakhir, sejak 2009, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota seluruhnya 440. Dari gelar pemilu kada itu terdapat 392 sengketa (www.fajar.co.id) diakses tanggal 21 januari 2012.

Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam

Negeri, Djohermansyah Djohan dalam surat kabar elektronik (Fajar Online, 24

desember 2012) mengatakan bahwa:

Tidak bisa kita pungkiri biaya politik pilkada langsung itu sangat mahal. Berbagai cara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sepanjang tahun ini setidaknya ada 4.487 pejabat daerah yang terseret korupsi. Paling banyak dari kalangan anggota DPRD provinsi 2.545 orang. Sedangkan di tingkat eksekutif jumlah 290 orang. Jumlah aparatur Pemerintahan Daerah yang diduga terlibat korupsi saat ini 1.221 orang. Yang berstatus tersangka 185 orang, terdakwa 112 orang, dan terpidana 877 orang. Sedangkan yang masih sebatas saksi 46 orang (www.fajar.co.id) diakses tanggal 24 desember 2012

Deretan sengketa hasil Pemilukada dan kasus-kasus korupsi yang

dilakukan oleh para pejabat politik maupun para birokrat di atas, semakin

memperkuat bahwa dinamika perubahan kelembagaan (dynamics institutional

changes) pasca pembentukan daerah otonom, telah menciptakan arena

151

pertarungan kekuasaan antar elit lokal (elit politik, elit ekonomi, dan elit birokrasi)

di daerah. Kekuasaan diperebutkan untuk mencapai keuntungan ekonomis yang

melekat pada kekuasaan dan kontrol melalui institusi politik maupun administratif

di daerah. Institusi-institusi ini memiliki kekuasaan politik, kekuasaan birokrasi,

serta kekuasaan fiskal untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta

mengelola sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang potensial

menjadi penerimaan (revenue) daerah terutama dalam hal menentukan sendiri

jenis dan besaran pengeluaran (expenditure) daerah. Oleh karena itu, dengan

menjadi pejabat pada institusi politik maupun birokrasi di daerah, para elit lokal

ini dapat menikmati kekuasaan secara ekslusif untuk mencapai keuntungan

material.

Uraian di atas sesuai dengan apa yang disampaikan Hadiz, bahwa

perubahan kelembagaan yang terjadi seiring desentralisasi diikuti dengan

peningkatan jumlah partai politik dan parlemen, baik di level nasional maupun

lokal, yang memainkan peran penting dalam kerangka kerja post-otoritarian.

Intinya, saat ini sering mencerminkan persaingan yang ketat antara elit untuk

memegang kekuasaan antara mereka dan besarnya sumberdaya yang

dikeluarkan dalam proses; “This change has involved the rise of political parties

and parliaments, national and local, which play an important role in the post-

authoritarian framework. The importance of political parties, and national and

regional parliaments, is curently reflected in the often intense competition among

elites to wield control over them and the increasingly vast resources expended in

the process” (Hadiz, h. 65).

Kondisi seperti ini cenderung mengesampingkan hakikat otonomi

daerah sebagai ruh desentralisasi. Otonomi daerah tidak hanya menyangkut hak

152

daerah otonom, tapi juga kemampuan atau kapasitas daerah otonom dalam

melaksanakan fungsi pemerintahan. Kedua makna itu jelas terdefinisi secara

implisit dan eksplisit dalam otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam pasal 1

(satu) Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

bahwa otonomi sebagai “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Untuk

dapat melaksanakan kewajibannya sebagai daerah otonom, maka suatu daerah

harus memiliki kemampuan/kapasitas baik kapasitas politik, birokrasi, dan

terutama kapasitas fiskal.

Kekuasaan politik untuk menetapkan / merumuskan kebijakan daerah,

kekuasaan administrasi untuk mengimplementasikan kebijakan, serta kekuasaan

fiskal untuk mengelola keuangan daerah, seharusnya diikuti oleh kapasitas

daerah dalam hal politik, administrasi/birokrasi, maupun kapasitas fiskal.

Tercapainya kapasitas politik, administrasi/birokrasi, serta kapasitas fiskal, akan

menghasilkan rumusan dan implementasi kebijakan daerah yang unggul dan

kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan melalui potensi

yang dimiliki daerah.

Kapasitas daerah terutama dalam hal fiskal menunjukkan kemandirian

daerah (local-self government) dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan.

Sebagaimana dinyatakan Yustika et al. (2008, h. 28) bahwa kemandirian daerah

dalam menyelenggarakan pemerintahan diukur dari kemampuan menggali dan

mengelola keuangannya. Lebih spesifik ditekankan Syamsi, bahwa semakin

banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah

(PAD), kian tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah dan juga semakin mandiri

153

dalam bidang keuangan (Yustika et al., 2008).

Merujuk pada proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total

pendapatan (revenue) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang masih sangat

kecil, dapat dikatakan bahwa daerah ini belum memiliki kemandirian daerah

(local-self government). Total PAD kabupaten ini hanya 1,49 persen dari total

pendapatannya. Hal ini menunjukkan ketergantungan yang besar kepada

Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) dalam menyelenggaraka urusan

pemerintahan daerah. Tabel di bawah ini menunjukkan bagaimana porsi PAD

terhadap total pendapatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Tabel. 5.30 Realisasi PAD Menurut Sumber Pendapatan Terhadap Total Pendapatan

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2011

No Pendapatan Asli Daerah (PAD) Realisasi

(Rp)

Persentase dari Total Pendapatan APBD

(%) (1) (2) (3) (4) 1. Pajak Daerah 430.204.590,00 0,13 2. Retribusi Daerah 329.588.443,00 0,10 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan - -

4. Lain-lain PAD yang Sah 4.232.245.885,80 1,26 Total PAD 4.992.038.918,80 1,49

Total Pendapatan (revenue) APBD 335.280.596.168,80 100

Sumber: Dimodifikasi dari Bolaang Mongondow Timur Dalam Angka, 2007

Rendahnya kapasitas fiskal Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

sebagai daerah otonom baru hasil pemekaran, menunjukkan rendahnya

kemandirian daerah ini dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Berangkat dari kondisi rendahnya kemandirian daerah otonom hasil pemekaran

ini, pemerintah pusat perlu melakukan deregulasi fiskal terkait komposisi sumber

pendapatan daerah yang tepat sebagai syarat pembentukan daerah otonom,

154

terutama menyangkut seberapa besar persentase pendapatan asli daerah (PAD)

terhadap total pendapatan suatu daerah. Hal ini bisa dimulai dengan memberi

batasan tingkat kemampuan fiskal bagi daerah-daerah yang akan dimekarkan.

B. Peran dan kepentingan elit lokal (local elites)

Meneropong peran elit lokal (local elites) di dalam proses pembentukan

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, menjadi sangat penting sebagai dasar

untuk melihat lebih jauh bagaimana kepentingan (interest) para elit lokal ini pasca

terbentuknya Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menjadi daerah otonom.

Oleh karena itu maka dalam penelitian kali ini, peneliti mencoba melihat

bagaimana peran elit lokal ini (birokrat, pengusaha maupun politisi) di dalam

proses pembentukannya, kemudian mengkorelasikannya dengan kepentingan

mereka sebagai aktor demokrasi (politik) pasca terbentuknya Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur.

Dalam proses pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,

keterlibatan para birokrat, pengusaha, maupun politisi sangat signifikan.

Kebanyakan dari mereka adalah penopang dana dan selebihnya merupakan

aktivis pemekaran. Seperti yang diceritakan oleh Kepala Desa Modayag

Kecamatan Modayag (Hj. Nurnanengsih Mamonto):

Waktu itu yang sangat aktif mendukung perjuangan pemekaran bolaang mongondow timur, bukan hanya dengan gerakan tapi juga dengan dana, kalau dari politisi itu bapak Soenardi Soemantha dan bapak Sehan Mokoagow, kalau dari birokrat bapak Jainudin Damopolii dan bapak Husen Mamonto (mantan camat modayag). Sementara dari kalangan pengusaha itu yang sangat mendukung perjuangan pemekaran adalah bapak Roby Wowor. (wawancara tanggal 29 oktober 2012)

Berdasarkan informasi di atas yang mengungkap para elit lokal yang

berperan dalam proses pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,

155

peneliti kemudian mendalami temuan tersebut dengan melakukan penelitian

lebih lanjut guna mengetahui bagaimana posisi kepentingan (interest) dari para

elit lokal tersebut di dalam politik lokal, pasca terbentuknya Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur.

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari beberapa nara sumber

dan kemudian mengelaborasi pengetahuan peneliti - karena peneliti juga

merupakan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow - dengan informasi

yang diperoleh dari dua orang responden yang tercatat sebagai mantan aktivis

dari organisasi kepemudaan yang saat ini telah menjadi PNS di lingkungan

Pemda Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yaitu Jalaludin Koesasi,SE

(Badan Ketahanan Pangan) dan Sandy Mukhtar,ST (Dinas Pekerjaan Umum).

Peneliti menemukan bahwa hampir keseluruhan elit lokal yang berperan dalam

proses pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, menjadi aktor

politik lokal. Selengkapnya diuraikan di bawah ini:

1. Soenardi Soemantha merupakan politisi partai golkar yang tidak lain

adalah mantan Ketua DPRD Bolaang Mongondow periode 2004 –

2009. Dia adalah salah satu tokoh yang meloloskan usulan

pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Pada Pemilu

2009, dia menjadi calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara

dari Dapil Bolaang Mongondow bersatu, dan hasilnya terpilih

menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara untuk periode 2009

– 2014. Kemudian pada Pemilukada Bolaang Mongondow Timur

tahun 2010, dia maju sebagai kandidat Bupati yang diusung oleh

Partai Demokrat, namun gagal memenangkan Pemilukada.

Sebelum menjadi politisi, dia adalah seorang PNS yang bertugas di

156

Kodim 703 Bolaang Mongondow.

2. Sehan Mokoagow adalah Wakil Bupati Bolaang Mongondow

periode 2005 - 2010 yang merupakan pasangan dari politisi Golkar

sekaligus Bupati Bolaang Mongondow periode 2005 - 2010 (Dra.

Ny. Hj. Marlina Moha Siahaan). Sebelum menjadi wakil bupati, dia

adalah seorang birokrat, terakhir menjabat sebagai Kepala Bagian

Keuangan di Setda Bolaang Mongondow (sekarang berubah

menjadi Dinas PPKAD). Setelah Kabupaten Bolaang Mongondow

Timur terbentuk, dia menjadi Ketua DPD Partai Golkar Bolaang

Mongondow Timur, sehingga pada Pemilukada Bolaang

Mongondow Timur tahun 2010 dia menjadi Calon Bupati dari Partai

Golkar, namun tidak berhasil terpilih.

3. Jainudin Damopolii merupakan seorang birokrat yang pernah

menjadi Kepala Bappeda Bolaang Mongondow dan terakhir

Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu. Dia adalah Ketua Panitia

Pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow. Saat ini, dia tercatat

sebagai Calon Wakil Walikota pada Pilwako Kotamobagu periode

2013 – 2017 yang berpasangan dengan kandidat dari Partai Amanat

Nasional. Sebelumnya sempat akan berpasangan dengan kandidat

dari Partai Golkar, namun karena Partai Golkar koalisi dengan PDIP,

sehingga kandidat wakil walikota harus dari PDIP.

4. Husen Mamonto merupakan mantan Camat Modayag, dan

sekarang tercatat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

157

5. Roby Wowor merupakan seorang pengusaha yang bergerak di

bidang industri pengolahan kayu, pertambangan emas, dan juga

seorang kontraktor yang sering mendapat proyek-proyek dari APBD.

Pada Pemilukada Bolaang Mongondow Timur tahun 2010, dia

merupakan salah satu tim pemenangan sekaligus penopang dana

terbesar untuk kandidat Bupati Bolaang Mongondow Timur terpilih

untuk periode 2010 – 2015 (Sehan Landjar). Tercatat bahwa

perusahaan-perusahaannya selalu memperoleh proyek-proyek

APBD dalam jumlah besar, namun beberapa perusahaan miliknya

tidak tercatat atas namanya sendiri.

Untuk memperkuat temuan tentang peran dan kepentingan elit lokal di

dalam proses pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, peneliti

kemudian menggali informasi yang sama di tempat yang berbeda. Peneliti

mewawancarai tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan

Kotabunan dan Tutuyan. Dalam wawancara dengan peneliti, bapak R. L.

Paputungan selaku Ketua BPD Kotabunan Kecamatan Kotabunan menceritakan:

Tokoh-tokoh yang sangat aktif dalam perjuangan pemekaran salah satunya adalah bapak Jainudin Damopolii, karena beliau adalah ketua panitia pemekaran waktu itu. Kemudian dari pengusaha yaitu Ko’ Efendi dengan bapak Muhammad Salim Landjar (wawancara pada tanggal 3 november 2012)

Selanjutnya bapak Husen Mokoagow, S.Pd (Ketua BPD Tombolikad

Kecamatan Kotabunan) mengatakan:

Kalau disini yang kelihatan sekali keaktifannya yaitu pak Muhammad Wakid dan Pak Sarkawi Modeong yang juga mantan anggota dewan dari Golkar, kalau dari Tutuyan bapak Sofyan Alhabsyi. Mereka membantu dalam bentuk hibah, seperti bapak Muhammad Wakid yang rumahnya sempat dipinjamkan untuk digunakan sebagai rumah dinas Sekda. Kalau dari kalangan pengusaha, yang bahkan sampai mendanai pemekaran adalah Hj. Efendi (Eng Liu) (wawancara pada tanggal 2 november 2012)

158

Kemudian peneliti menemui salah satu tokoh masyarakat di Desa

Tutuyan Kecamatan Tutuyan (Ismail Mokoagow), beliau menceritakan bahwa:

“untuk di kecamatan tutuyan ini, yang pro aktif berjuang untuk pemekaran Bolaang Mongondow Timur waktu itu, dari pengusaha adalah ibu Sumardiah Modeong dan bapak Tomy Sumendap. Bahkan mereka sampai rela menghibahkan tanah dan meminjamkan rumah mereka untuk digunakan sebagai kantor pemerintahan yang penting pemekaran dapat terwujud”. (wawancara pada tanggal 2 november 2012)

Senada dengan itu, Sukri Mamonto,SE (tokoh pemuda kecamatan

nuangan) mengatakan bahwa:

“untuk kecamatan nuangan, yang paling berperan dalam pemekaran adalah Papi’ Wi’ (Sehan Mokoagow)”. (wawancara pada tanggal 4 november 2012)

Dari hasil wawancara dengan bererapa responden di atas, peneliti

menemukan peran/keterlibatan para elit lokal dalam proses pembentukan

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Terdapat beberapa nama dalam hasil

wawancara di atas telah peneliti uraikan sebelumnya berdasarkan hasil

wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat di Kecamatan Modayag, yakni

Janinudin Damopolii dan Sehan Mokoagow.

Peneliti kemudian menghimpun informasi mengenai latar belakang dari

beberapa elit lokal tersebut dengan mewawancarai Ali Imran Aduka (salah satu

tokoh pemuda bolaang mongondow timur) dan dua orang PNS di lingkungan

Pemda Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yakni Jalaludin Koesasi,SE dan

Sandy Mukhtar,ST. Dari hasil wawancara dengan ketiga narasumber di atas,

peneliti kemudian mengelaborasi informasi mengenai kepentingan (interest) dari

para elit lokal tersebut, selengkapnya diuraikan bawah ini:

1. Ko’ Efendy (Eng Liu) adalah seorang pengusaha keturunan Cina.

Dia memiliki sebuah toko di kecamatan kotabunan dan juga sebagai

159

kontraktor.

2. Muhammad Salim Landjar dianggap masyarakat sebagai salah satu

tokoh awal penggagas pemekaran bolaang mongondow timur.

Menariknya, Bupati Bolaang Mongondow Timur terpilih saat ini

(Sehan Landjar) adalah adik kandungnya. Saat ini, dia tercatat

sebagai salah satu Calon Walikota Kotamobagu dalam Pilwako

Kotamobagu tahun 2013.

3. Muhammad Wakid merupakan mantan anggota DPRD Bolaang

Mongondow (2004 – 2008) dan DPRD Bolaang Mongondow Timur

2008 – 2009 (setelah dilakukan pengisian ulang pasca terbentuknya

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur)

4. Sarkawi Modeong merupakan politisi Partai Golkar yang pernah

menjadi anggota DPRD Bolaang Mongondow selama dua periode.

Dia terpilih pada Pemilu 1999 dan 2004. Namun pada Pemilu 2009,

dia kembali mencalonkan diri dari Dapil Kecamatan Kotabunan, tapi

tidak lagi terpilih.

5. Sofyan Alhabsyi adalah mantan Ketua BPD Tutuyan. Dia kemudian

terjun ke dunia politik, dan berhasil terpilih pada Pemilu 2009

sebagai anggota DPRD Bolaang Mongondow Timur dari Partai

Amanat Nasional (PAN).

6. Tomy Sumendap adalah seorang pengusaha keturunan Cina-

Minahasa. Setelah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terbentuk,

dia terjun ke dunia politik, dan menjadi ketua Dewan Pimpinan

Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Bolaang Mongondow

Timur. Pada Pemilu 2009, dia terpilih menjadi anggota DPRD

160

Bolaang Mongondow Timur.

Informasi tersebut semakin memperkuat fakta bahwa elit lokal yang

berperan dalam proses pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

merupakan orang-orang yang berkepentingan besar dan memposisikan dirinya

dalam politik lokal untuk pertarungan kekuasaan di daerah. Para birokrat dan

politisi yang terlibat dalam proses pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow

Timur kemudian menjadi aktor politik, baik di Kabupaten Bolaang Mongondow

Timur itu sendiri atau di Kabupaten/kota lain yang merupakan hasil pemekaran

dari Kabupaten Bolaang Mongondow.

Apabila dipahami secara politik, peran elit lokal dalam proses

pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan upaya untuk

menciptakan kekuasaan ke daerah. Selanjutnya secara individu, dijadikan

sebagai sebuah ‘pencitraan politik’, yang akan berguna ketika mereka menjadi

aktor politik karena akan dianggap masyarakat sebagai pahlawan pemekaran.

Sementara para pengusaha, menjadikan itu sebagai tonggak awal untuk terjun

ke dunia politik atau sekedar sebagai take and give kepada para aktor politik

yang akan bertarung memperebutkan kekuasaan. Ketika para aktor politik yang

berafiliasi dengan mereka sukses memegang kekuasaan, maka harus

mengakomodir kepentingan para pengusaha melalui proyek-proyek

pembangunan di daerah. Dapat dikatakan bahwa peran elit lokal di dalam proses

pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan ‘investasi

politik’ mereka dalam rangka aktualisasi politik di dalam politik lokal untuk

memperebutkan kekuasaan.

Berdasarkan informasi tentang elit lokal yang berperan dalam proses

161

pembentukan Kabupaten Bolaaang Mongondow Timur di atas, dapat dipetakan

kepentingan para elit lokal tersebut menurut waktu sebelum dan pasca

terbentuknya Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Terlihat jelas pada matriks

berikut ini:

Tabel 5.31 Matriks Kepentingan Elit Lokal

No Nama Sebelum Pemekaran Setelah Pemekaran Ket (1) (2) (3) (4) (5) 1. Soenardi Soemantha Ketua DPRD Bolaang

Mongondow Calon Bupati Bolaang Mongondow Timur (tidak terpilih)

Sebelum me