-
100
100
BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
5.1 Hasil Penelitian
5.1.1 Gambaran Pelayanan BKD Kabupaten Malang
Tuntutan pelayanan publik diera globalisasi sekarang ini yang
menjadi
harapan dan dambaan masyarakat dan sekaligus merupakan
gambaran
masyarakat terhadap kualitas kinerja birokrasi pemerintahan yang
berimplikasi
luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Usaha dalam
melakukan
perbaikan kinerja pelayanan dalam bidang kepegawaian secara
berkelanjutan
terus ditingkatkan untuk mendorong terciptanya situasi yang
kondusif kegiatan
penyelenggaraan pelayanan manajemen aparatur yang akan
memberikan
kesejahteraan pada masyarakat.
Perbaikan kinerja pelayanan manajemen aparatur merupakan
keputusan
yang strategis dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
yang
berimplikasi luas pada setiap aspek menuju perbaikan yang terus
menerus
(continual improvement), serta proses jasa yang selalu berfokus
pada
pelanggan (customer focus), baik pada seluruh Aparatur Sipil
Negara (ASN)
yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada pada
lingkungan
Pemerintah Kabupaten Malang maupun pada Masyarakat. Sesuai tugas
pokok
dan fungsi jenis pelayanan Badan Kepegawaian Daerah yang
diberikan kepada
aparatur disetiap Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten Malang, masyarakat dan penerima layanan lainnya yaitu
:
1. Administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai;
2. Administrasi Kenaikan Gaji Berkala;
3. Administrasi Mutasi Pegawai;
-
101
101
4. Pengurusan Ijin Belajar;
5. Prosedur Pengajuan Kartu Pegawai;
6. Penerbitan Kartu Suami atau Istri;
7. Administrasi Pensiun;
8. Administrasi Pengajuan Cuti;
9. Pemberian Reward dan Punishment;
10. Pengurusan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah;
11. Pengurusan Tugas Belajar;
12. Pembuatan Kartu Identitas Pegawai (ID CARD);
13. Pendidikan dan Pelatihan.
1. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kepegawaian
Daerah
Kabupaten Malang
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat
Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Organisasi
Perangkat Daerah, maka telah terjadi penggabungan Badan
Pendidikan dan
Pelatihan dan Badan Kepegawaian Daerah menjadi satu organisasi
perangkat
daerah yaitu Badan Kepegawaian Daerah. Dalam kedudukan tugas dan
fungsi
Badan Kepegawaian Daerah sebagai unsur pendukung Bupati
pelaksanaan
kegiatan akan di arahkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang
Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu
melaksanakan
penyelenggaraan manajemen kepegawaian di daerah yang berada
dibawah
Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah dengan
fungsi antara lain:
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
-
102
102
Untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 11 huruf e dan pasal
13
Peraturan Daerah Kabupaten Malang nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Susunan Organisasi,
Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah, ditetapkan
dalam
Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian
Daerah
Kabupaten Malang,:
a. Kedudukan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Kedudukan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dalam
ketetapan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 Bab II pasal 2,
sebagai
berikut:
1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan fungsi penunjang
urusan
pemerintahan di bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan
Pelatihan;
2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang
berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui
Sekretaris
Daerah.
b. Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Malang
Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
dalam ketetapan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 Bab III
pasal 3,
sebagai berikut:
1) Susunan Organisasi Badan terdiri dari:
a) Kepala Badan;
b) Sekretariat;
c) Bidang Pengembangan dan Pembinaan Aparatur;
d) Bidang Mutasi Aparatur;
e) Bidang Pengolahan Data dan Informasi Aparatur;
-
103
103
f) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
g) UPT; dan
h) Kelompok Jabatan Fungsional.
2) Sekretariat, Bidang, dan UPT sebagaiman dimaksud pada ayat
(1),
masing-masing dipimpin oleh Sekretaris Badan, Kepala Bidang,
dan
Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan.
3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
huruf h, dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk
oleh Kepala
Badan, barada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan
atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
-
104
Gambar 5.1 : Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
BIDANG
MUTASI APARATUR
UPT
KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN
ASET
SUB BAGIAN
PERENCANAAN,
EVALUASI DAN
PELAPORAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUB BIDANG MUTASI JABATAN DAN
KEPANGKATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA DAN ADMINISTRASI
SUB BIDANG MUTASI JABATAN
DAN
KEPANGKATANFUNGSIONAL
SUB BIDANG MUTASI JABATAN
DAN KEPANGKATAN
FUNGSIONAL UMUM
BIDANG PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN APARATUR
SUB BIDANG PENGEMBANGAN
DAN APARATUR
SUB BIDANG
KESEJAHTERAAN APARATUR
SUB BIDANG PEMBINAAN
DAN DISIPLIN APARATUR
BIDANG PENGOLAHAN DATA
DAN INFORMASI APARATUR
SUB BIDANG PENGOLAHAN
DATA DAN ARSIP
SUB BIDANG PELAYANAN
INFORMASI APARATUR
SUB BIDANG PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI APARATUR
BIDANG PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN APARATUR
SUB BIDANG PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN
KEPEMIMPINAN
SUB BIDANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
FUNGSIONAL
SUB BIDANG PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN TEKNIS
-
105
c. Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Malang
Dalam tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Malang, pada Bab IV Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2016
Pasal 4
tentang tugas dan Pasal 5 fungsi Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten
Malang
1. Tugas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
a) Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian
serta
Pendidikan dan Pelatihan; dan
b) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
bidang
tugasnya.
2. Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
a) Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk
data
base serta analisa data untuk penyusunan program kegiatan;
b) Perencanaan strategis pada Badan Kepegawaian Daerah;
c) Perumusan kebijakan teknis Sistem Informasi Aparatur Sipil
Negara;
d) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
bidang
kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
e) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian;
f) Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan
pelaporan penyelenggaraan bidang kepegawaian;
g) Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib
dilaksanakan
bidang kepegawaian;
h) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Badan
Kepegawaian
Daerah;
i) Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan
bidang
kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah;
-
106
j) Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat,
Lembaga Pemerintah dan Lembaga lainnya;
k) Penyelenggaraan administrasi Aparatur Sipil Negara;
l) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang
kepegawaian;
m) Perencanaan formasi dan pengembangan kepegawaian;
n) Persiapan kebijakan umum pengembangan Aparatur Sipil
Negara
bidang Pendidikan dan Pelatihan;
o) Persiapan dan pelaksanaan administrasi pengangkatan,
pemindahan
dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara sesuai dengan norma
standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-
undangan;
p) Persiapan dan penetapan pensiun Aparatur Sipil Negara ;
q) Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Aparatur Sipil
Negara
sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan
dengan
peraturan perundang-undangan;
r) Pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada
Aparatur Sipil Negara;
s) Persiapan dan pelaksanaan administrasi kepangkatan Aparatur
Sipil
Negara sesuai dengan norma standar dan prosedur yang
ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan;
t) Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil
Negara
secara komprehensif;
u) Penyiapan kebutuhan data dan atau informasi untuk
penyusunan
program pengembangan Aparatur Sipil Negara;
v) Pendokumentasian tata naskah kepegawaian; dan
w) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan
tugas dan fungsinya.
-
107
5.1.2 Perencanaan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Negara
BKD
Kabupaten Malang dalam Perspektif Good Governance
Perencanaan peningkatan kualitas sumber daya aparatur
merupakan
tanggungjawab pemerintah daerah, dalam hal ini Badan Kepegawaian
Daerah
Kabupaten Malang sebagai unsur pembantu Bupati dalam
melaksanakan
program pembangunan daerah pada bidang kepegawaian. Di dalam
perencanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur
diarahkan
untuk mendukung visi misi kepala daerah sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang yaitu melaksanakan
kegiatan
pembangunan yang mengarah pada pembangunan Manajemen
Sumberdaya
Aparatur Sipil Negara sehingga terwujudnya sumberdaya aparatur
yang
berkompeten dan profesional untuk meningkatkan kualitas
pelayanan.
Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan
jangka
panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara
pemerintahan dan masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka
Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan
dokumen
perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun
ketiga,
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang
Nomor 6
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2016–2021. Berdasarkan Peraturan Bupati
Malang
Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2017,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 61
Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 15
Tahun 2016
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, bahwa
Rencana Kerja
Pemerintah Daerah merupakan penjabaran Rencana Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, memuat
rancangan
-
108
kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana
kerja dan
pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja
Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk
periode 1 (satu)
tahun. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat
Daerah
memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan
langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong
partisipasi masyarakat.
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2017 merupakan
penggabungan antara Badan Kepegawaian Daerah dan Badan
Pendidikan dan
Pelatihan menjadi satu Perangkat Daerah yaitu Badan Kepegawaian
Daerah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016
tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten
Malang. Dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai
penjabaran
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah yang baru memuat
rencana
kegiatan pembangunan tahun berikutnya dan dilengkapi dengan
kerangka
anggaran dan regulasi serta indikasi pembiayaan dua tahun
kedepan yang
memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.
Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang sebagai institusi didaerah
yang
merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di Bidang
Kepegawaian dan
mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah
dalam
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepegawaian,
maka
untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dilaksanakan melalui
pengawasan
aparatur, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan
kualitas
-
109
pelayanan serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.
Sejalan dengan
perkembangan ilmu dan teknologi maka dibidang pemerintahan
sekarang ini
telah terjadi perubahan yang besar sekali, diantaranya adalah
diwujudkannya
tata kepemerintahan yang baik dan bersih (clean governance).
Upaya
mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, bersih dan
berwibawa selalu
menjadi obsesi bagi rakyat dan pemerintahan di zaman modern
sekarang ini.
Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan
yang telah dicapai, diperlukan adanya perwujudan dan kemampuan
serta
kesungguhan aparatur negara untuk menjadi insan yang
berkualitas, profesional
dan bertanggung jawab dalam menangani berbagai permasalahan
sehingga
keberhasilan yang telah dicapai dapat terus dipelihara dan
ditingkatkan serta
diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia. Peningkatan
sumber daya
manusia dan profesionalisme pada Aparatur Negara terus
ditingkatkan guna
mewujudkan Aparatur Negara yang dapat memberikan pelayanan
kepada
masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam
penyelenggaraan
tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Tata
Ruang Wilayah adalah dokumen-dokumen yang menjadi pedoman
dalam
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah. Sebagai
bahan
masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah
Daerah adalah rancangan awal rencana strategis perangkat daerah.
Selanjutnya
setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
disahkan
maka menjadi acuan penyusunan rencana strategis perangkat
daerah. Rencna
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dijabarkan dalam
Rencana
Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan.
-
110
Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2017
yang tertuang dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016
tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, sebagaimana diubah
dengan
Peraturan Bupati Malang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas
Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana
Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2017. Badan Kepegawaian Daerah selaku
Perangkat
Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai dengan
tugas pokok
dan fungsi. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari rencana
straegis, yang
dalam penyusunannya mengacu pada rancangan awal Rencana
Kerja
Pemerintah Daerah. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan
untuk
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah. Rencana
Kerja
dan Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan
penyusunan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Rencana kerja
juga perlu
mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Forum
Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan
kebijakan pemerintah pusat/Provinsi Jawa Timur.
Secara konseptual dalam penelitian ini, meneliti tentang
pengembangan
sumber daya manusia aparatur dengan melihat perencanaan
pendidikan dan
latihan (diklat) melalui diklat teknis dan peningkatan
kompetensi teknis. Dalam
proses MSDM ada suatu usaha untuk memelihara, meningkatkan
kemampuan,
kapasitas maupun profesionalisme pegawai. Pelatihan adalah
proses sistemik
pengubahan perilaku para pegawai dalam suatu arah guna
meningkatkan tujuan-
tujuan organisasional. Pelatihan dan pengembangan penting karena
keduanya
merupakan cara yang digunakan oleh organisasi untuk
mempertahankan,
menjaga, memelihara pegawai publik dalam organisasi dan
sekaligus
meningkatkan keahlian para pegawai untuk kemudian dapat
meningkatkan
produktivitasnya. Menurut informan pejabat Kepala Bidang
Pendidikan dan
-
111
Latihan I S (L.46) BKD Kabupaten Malang, menyatakan dalam
wawancara pada
4 April 2017 bahwa;
“...Sejak berlakunya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang
pemerintahan
daerah dan menurunkan PP Nomor 18 tahun 2016 memberikan
perampingan struktur, dari Badan Pendidikan dan Latihan (diklat)
berubah
menjadi Bidang Pendidikan dan latihan (diklat), salah satu
tugasnya
adalah mengkoordinasikan, mengintegrasikan,
mensingkronisasikan
pelaksanaan kegiatan pendidikan dan latihan di lingkungan
pemerintah
daerah.
Perencanaan yang dilakukan pada Bidang Pendidikan dan Latihan
dapat
memberikan dampak bagi pengembangan sumber daya manusia aparatur
di
lingkungan pemerintah daerah. Menurut informan pejabat Kepala
Bidang
Pendidikan dan Latihan I S (L.46) BKD Kabupaten Malang,
menyatakan dalam
wawancara pada 4 April 2017 bahwa;
"...dalam perencanaan pendidikan dan latihan (diklat), kami
mengacuh
pada visi dan misi Bupati yang tertuang dalam Rencana
Pembangunan
Jangka Menenga Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang 2016 – 2021.
Pada Misi ke 2 yaitu Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi
demi
tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan
demokratis
berbasis teknologi informasi. Dengan berpedoman pada RPJMD
kami
juga membuat Renstra dan juga membuat Renja dengan pedoman
Renstra dan dokumen lain yang berkaitan dengan perencanaan.
Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa penyusunan
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah didasarkan pada visi, misi
Kepala
Daerah terpilih selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah
(RPJMD) menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Strategis
Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang memuat sasaran-sasaran pokok yang harus
dicapai,
arah kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan
utama
pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun.
-
112
Keterkaitan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten
Malang dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
sebagai
wujud konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan
pembangunan daerah
sehingga Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian
Daerah
Kabupaten Malang akan berpedoman dengan Rencana Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Malang 2016-2021. Penyusunan
Rencana
Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang juga sebagai
acuan
dalam penyusunan rencana kerja (RENJA) SKPD dan rencana kerja
tahunan
(RKT) yang disusun dalam suatu program dan kegiatan sesuai
dengan sasaran
yang diharapkan dengan tepat sesuai kebutuhan dan perubahan.
Sebagaimana
pada gambar di bawah ini dapat memberikan gambaran tentang
keterkaitan
dokumen perencanaan Badan Kepegawaina Daerah Kabupaten
Malang.
Gambar 5.2 : Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan
Sumber data : Renja 2017
5.1.2.1 Perencanaan Kepegawaian BKD Kabupaten Malang
Perencanaan kepegawaian merupakan identifikasi atau
penentuan
jumlah sumber daya manusia yang diperlukan untuk mencapai tujuan
organisasi
pada masa yang akan datang. Dalam hal ini rencana kepegawaian
terkait erat
RPJPD
&
RTRW
RPJMD Ranwal
RKPD
Renja
BKD
Renstra
BKD RKA
BKD
RAPBD
APBD
DPA
BKD
Pedoman
Pedoman
Bahan
Bahan
Pedoman
Pedoman
Diacu
Dijabarkan
RKP
Daerah
-
113
dengan rencana strategis organisasi. Perencanaan kepegawaian
Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dilakukan dengan mengacu
pada
kebijakan nasional yang terkait dengan sasaran makro pembangunan
dan
prioritas pembangunan pada pemerintah daerah adalah dengan
ditetapkannya
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
dimana
kebijakan nasional mengarah pada reformasi birokrasi secara
sistemik yang
mencakup perbaikan kelembagaan, ketatalaksanaan hingga
sumberdaya
birokrasi yang meliputi berbagai level mulai dari struktur,
mindset serta kultur
birokrasi. Sebagai unsur pendukung Bupati dalam penyelenggaraan
tugas
pemerintahan dan pembangunan khususnya di bidang kepegawaian,
Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang memiliki komitmen untuk
melaksanakan perubahan paradigma pengelolaan sumber daya
kepegawaian
yang menekankan hak dan kewajiban pegawai menuju perspektif
baru
manajemen pengembangan sumber daya manusia secara strategis.
Tersedianya
Aparatur Sipil Negara yang profesional selaras dengan tuntutan
perubahan visi
dan misi Bupati yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Daerah
(RPJMD) Kabupaten Malang 2016–2021. Pada Misi ke 2 yaitu
Memperluas
inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan
yang bersih,
efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.
Menurut Kepala
Bidang Pendidikan dan Latihan (Diklat) I S (L.46) BKD Kabupaten
Malang,
menyatakan dalam wawancara pada 5 April 2017 bahwa;
“...perencanaan kepegawaian untuk pendidikan dan latihan
(diklat) kami
membuat surat edaran kepada setiap OPD untuk melakukan
rencana
sesuai kebutuhan peningkatan kompetensi aparaturnya dan
dapat
dilakukan oleh masing-masing OPD yang mau mengembangkan
kompetensi aparaturnya, salah satu contoh pada dinas kesehatan
karena
untuk membantu dalam kenaikan pangkat. Namun, pembuatan
perencanaan dilakukan dan dilaporkan kepada Bidang Pendidikan
dan
Latihan untuk dapat melaksanakan proses pendidikan dan latihan
(diklat).
-
114
Perencanaan kepegawaian dalam pengembangan sumber daya
manusia aparatur baik pendidikan dan latihan (diklat) dapat
dilakukan
berdasarkan isu-isu strategis untuk menjawab visi misi
pembangunan daerah.
Salah satu isu strategis pembangunan Kabupaten Malang 2016-2021
yaitu
optimalisasi kinerja birokrat dan pelayanan publik. Untuk
mewujudkan
optimalisasi kinerja birokrat diperlukan peningkatan etos kerja
birokrat.
Peningkatan etos kerja birokrat dilakukan melalui penerapan
disiplin pegawai dan
peningkatan kinerja. Sehingga terwujud sumber daya manusia yang
kompeten
dan profesional, untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan
ditunjang
dengan pemanfaatan teknologi informasi.
Sehubungan dengan pelaksanaan peningkatan reformasi
birokrasi
terutama reformasi sumberdaya aparatur dilingkungan Pemerintah
Kabupaten
Malang diperlukan adanya perubahan manajemen kepegawaian
melalui
pendidikan dan latihan (diklat) sehingga mampu mendukung
reformasi birokrasi
dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good
government and clean
governance), sehingga perlu dibangun Aparatur Sipil Negara (ASN)
pemerintah
daerah yang memiliki kemampuan/kompetensi dan kekuatan serta
daya saing
yang semakin tinggi agar mampu melaksanakan pencapaian
tujuan
meningkatkan pelayanan publik bidang pemerintahan kepada
masyarakat.
Pengembangan dan pembinaan sumberdaya manusia Aparatur Sipil
Negara (ASN) saat ini perlu ditingkatkan untuk menjawab
tantangan pelayanan
publik yang menjadi sorotan masyarakat terhadap akuntabilitas
kinerja instansi
pemerintah. Oleh karena itu dalam pengembangan pendidikan dan
latihan
(diklat) diperlukan peningkatan dan pengembangan sumber daya
manusia
aparatur melalui kemajuan teknologi dan pengetahuan untuk
mewujudkan
pemerintahan yang baik sehingga dunia usaha dan masyarakat dapat
terlayani
-
115
dengan baik dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
sosial untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5.1.2.2 Perencanaan Program (program planning) BKD Kabupaten
Malang
Perencanaan program merupakan upaya dan tindakan konkret
dalam
bentuk intervensi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan arah
kebijakan
pembangunan. Aspek pertama yang perlu diperhatikan adalah
keterkaitan
program tersebut dengan visi misi yang ditetapkan semula dalam
RPJMD. Hal ini
sangat penting artinya agar perumusan program dan kegiatan
benar-benar
bertujuan untuk melaksanakan visi dan misi kepala daerah
sebagaimana
ditetapkan dalam RPJMD. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran
sesuai arah
kebijakan, maka Bidang Pendidikan dan Latihan (Diklat) Badan
Kepegawaian
Daerah Kabupaten Malang diperlukan langkah-langkah yang akan
dilaksanakan
dan dijabarkan kedalam program penunjang/rutin program wajib
pembangunan
dan kegiatan utama. Bidang Pendidikan dan Latihan dengan
program
penunjang/rutin yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur,
Program ini untuk mendukung pengetahuan dan keterampilan OPD
untuk
meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur. Indikator
outcome
program adalah cakupan pemenuhan kompetensi Sumberdaya Aparatur
OPD,
dimana output kegiatan ini adalah jumlah aparatur yang dikirim
mengikuti
diklat/bimtek/sosialisasi/kursus-kursus singkat dan pelatihan
dalam 1 (satu)
tahun. Dan program wajib yakni: (1) Program Pendidikan
Kedinasan, program ini
diarahkan mewujudkan visi dan misi kualitas kompetensi jabatan
struktural
dengan indikator kinerja program atau outcome prosentase
aparatur yang
memiliki kompetensi manajerial. Indikator sasaran prosentase
aparatur yang
lulus diklat kepemimpinan dengan kategori memuaskan. (2)
Program
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, program ini diarahkan
untuk
mewujudkan visi dan misi kapasitas SDM aparatur. Indikator
kinerja program
-
116
atau outcome prosentase aparatur yang memiliki kompetensi teknis
dan
fungsional. Indikator sasaran prosentase aparatur yang lulus
diklat teknis dan
fungsional dengan kategori baik. Capaian kinerja Bidang
Pendidikan dan Latihan
(Diklat) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dalam
melaksanakan
rencana strategis tahun sebelumnya selama kurun waktu 2011–2015
telah
dilaksanakan dengan berbagai langkah dan kebijakan yang mengarah
pada
usaha perbaikan yang berkelanjutan dengan sasaran strategis,
yaitu: Program
Peningkatan Kapasitas Aparatur, dengan kegiatan pelaksanaan
pendidikan dan
pelatihan dengan sasaran meningkatkan kapasitas sumberdaya
aparatur hingga
akhir 2015 diuraikan sebagai berikut:
1. Capaian kinerja untuk diklat kepemimpinan II, III dan IV
termasuk kategori
berhasil 94,46% target renstra 2011-2015 sejumlah 379
realisasi
358 peserta;
2. Capaian kinerja untuk diklat prajabatan termasuk kategori
berhasil 100%
target renstra 2011-2015 sejumlah 1097 terealisasi
seluruhnya;
3. Capaian kinerja untuk diklat teknis termasuk kategori
berhasil 100% target
renstra 2011-2015 sejumlah 1036 peserta terealisasi
seluruhnya;
4. Capaian kinerja untuk diklat fungsional termasuk kategori
berhasil 100%
target renstra 2011-2015 sejumlah 656 peserta terealisasi
seluruhnya;
Menurut Kepala Bidang Pendidikan dan Latihan (Diklat) I S (L.46)
BKD
Kabupaten Malang, menyatakan dalam wawancara pada 4 April 2017
bahwa;
“...Dalam penyusunan program kami mengacu pada agenda pokok
yang
tertuang dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Malang yaitu
optimalisasi
kinerja birokrasi dan pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan
dan sasaran
kami merumuskan strategi dan kebijakan sebagai pedoman
operasional
dalam melaksanakan program yang dapat disesuaikan dengan
Rencana
Strategis 2016 – 2021 kedalam program pembangunan melalui
program
wajib dan program penunjang/rutin.
-
117
Perencanaan program kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah
dilakukan dengan melihat agenda pokok yang tertuang dalam
RPJMD
2016–2021 Pemerintah Kabupaten Malang adalah optimalisasi
kinerja
birokrasi dan pelayanan publik. Kualitas kinerja pemerintah
daerah perlu
untuk ditingkatkan baik dari sisi mental dan etos kerja
birokratnya,
manajemen kelembagaan dan infrastruktur penunjangnya.
Peningkatan
etos kerja birokrat dapat dilakukan melalui penerapan disiplin
pegawai
dan peningkatan kinerja. Dalam rangka mencapai tujuan dan
sasaran
yang telah ditetapkan perlu merumuskan strategi dan kebijakan,
yang
menjadi pedoman operasional dalam melaksanakan program 5
(lima)
tahun dari Rencana Strategis 2016-2021 Badan Kepegawaian
Daerah
Kabupaten Malang, kedalam program pembangunan melalui
program
wajib dan program penunjang.
5.1.2.3 Perencanaan Program Mengikuti Pengembangan dari
Rencana
Kepegawaian BKD Kabupaten Malang
Perencanaan program pendidikan dan latihan (diklat) dilakukan
dengan
mengikuti pengembangan dari rencana kepegawaian Badan
Kepegawaian
Daerah Kabupaten Malang. Perencanaan program mengikuti
pengembangan
dari rencana kepegawaian adalah menyangkut pemilihan alat SDM
yang paling
efektif yang terpusat pada kelebihan maupun kekurangan SDM.
Sehubungan
dengan pelaksanaan peningkatan reformasi birokrasi terutama
reformasi
sumberdaya aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang
diperlukan
adanya perubahan manajemen kepegawaian yang mampu mendukung
reformasi
birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
(good government
and clean governance), sehingga perlu dibangun Aparatur Sipil
Negara (ASN)
pemerintah daerah yang memiliki kemampuan/kompetensi dan
kekuatan serta
daya saing yang semakin tinggi agar mampu melaksanakan
pencapaian tujuan
-
118
meningkatkan pelayanan publik bidang pemerintahan kepada
masyarakat.
Menurut Kepala Bidang Pendidikan dan Latihan (Diklat) I S (L.46)
BKD
Kabupaten Malang, menyatakan dalam wawancara pada 4 April 2017
bahwa;
“...kami melakukan perencanaan program pendidikan dan latihan
(diklat)
sesuai dengan kebutuhan pembangunan dalam rangka mewujudkan
reformasi birokrasi dengan melihat kekurang dan kelebihan yang
sudah
dicapai sebelumnya.
Pengembangan dan pembinaan sumberdaya manusia Aparatur Sipil
Negara (ASN) saat ini perlu ditingkatkan untuk menjawab
tantangan pelayanan
publik yang menjadi sorotan masyarakat terhadap akuntabilitas
kinerja instansi
pemerintah. Oleh karena itu peningkatan dan pengembangan sumber
daya
manusia aparatur melalui kemajuan teknologi dan pengetahuan
sangat
diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik sehingga
dunia usaha
dan masyarakat dapat terlayani dengan baik dan mampu
meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan sosial untuk meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat. Tingkat keberhasilan perencanaan peningkatan
kualitas
sumberdaya aparatur pemerintah Kabupaten Malang dapat di lihat
pada tabel
berikut berdasarkan golongan dan pertumbuhan:
Tabel 5.1
Data Perkembangan PNS berdasarkan Golongan
Sumber data : Renstra BKD Kabupaten Malang (2016-2021)
NO URAIAN 2011 +/- 2012 +/- 2013 +/- 2014 +/- 2015 +/-
1 Gol. IV 6.999 -1,08 7.398 5,70 7.268 -1,75 6.940 -4,51 6.648
-4,20
2 Gol. III 6.592 -3,62 5.752 -
12,74 5.308 -7,71 5.869 10,56 5.820 -0,83
3 Gol. II 3.467 -2,42 3.279 -5,42 3.148 -3,99 3.195 1,49 3.170
-0,78
4 Gol. I 477 -8,26 431 -9,64 365 -
15,31 374 2,46 298
-20,32
Jumlah 17.535 -2,52 16.860 -3,84 16.089 -4,57 16.378 1,79 15.936
-26,98
-
119
Berdasarkan tabel di atas bahwa pertumbuhan PNS dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Malang dari tahun 2011 sampai tahun 2015
setiap
tahunnya semakin berkurang (minus growth) karena adanya
kebijakan dari
pemerintah pusat yang mengurangi jumlah PNS dan alokasi belanja
pegawai
didaerah. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, terdapat
capaian target
kegiatan-kegiatan yang kurang berhasil, cukup berhasil, berhasil
dan sangat
berhasil. Pada kegiatan Penempatan PNS, Penataan Sistem
Administrasi
Kenaikan Pangkat otomatis PNS, Pembangunan / Pengembangan
Sistem
Informasi Kepegawaian Daerah, dan Pemberian Bantuan Tugas
Belajar Ikatan
Dinas, capaian melebihi target atau sangat berhasil, Kegiatan
Pelaksanaan ujian
dinas dan ujian penyesuaian ijazah termasuk kategori berhasil,
Kegiatan
Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN dan
Proses
penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS termasuk cukup
berhasil.
Sedangkan Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS tidak mencapai
target atau
kurang berhasil. Hal ini disebabkan adanya kebijakan dari
pemerintah pusat
tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri
Sipil Tahun
2015 berdasarkan Surat Menpan dan RB No. B/2163/M.PAN-RB/06/2015
bahwa
untuk kegiatan Rekruitmen 2015 secara nasional dilakukan
penundaan. Untuk
Kegiatan Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja
IPDN
berdasarkan SE dari Kementerian Dalam Negeri No. 992.1/5612/SJ
tanggal
2 Oktober 2015, tentang Seleksi Penerimaan IPDN disebutkan untuk
kegiatan
seleksi dilaksanakan oleh pusat dan provinsi.
Untuk mendukung kebijakan reformasi birokrasi melalui
peningkatan
ketrampilan dan profesionalisme serta peningkatan pelayanan,
maka Bidang
Pendidikan dan Latihan (Diklat) Badan Kepegawaian Daerah
melaksanakan
program sebagai berikut :
-
120
a. Program Rutin:
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
b. Program Urusan Wajib:
1) Program Pendidikan Kedinasan;
2) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
5.1.2.4 Perencanaan Program Mencakup Pengkoordinasian
Program-
Program BKD Kabupaten Malang
Perencanaan program meliputi pengkoordinasian beragam
program
untuk memenuhi rencana kepegawaian. Hal ini dilakukan untuk
mengantisipasi
dan memenuhi kebutuhan perubahan relatif terhadap perolehan,
penyebaran,
dan pendayagunaan orang. Menurut Kepala Bidang Pendidikan dan
Latihan
(Diklat) I S (L.46) BKD Kabupaten Malang, menyatakan dalam
wawancara pada
4 April 2017 bahwa;
“...kami melaksanakan perencanaan program dan pengkoordinasian
sesuai
dengan rencana strategis sebagaimana dalam agenda pokok
RPJMD
2016 – 2021 Pemerintah Kabupaten Malang kedalam Rencana
Strategis
BKD 2016 – 2021 dan tersusun melalui program wajib dan
program
penunjang.
Agenda pokok yang tertuang dalam RPJMD 2016–2021 Pemerintah
Kabupaten
Malang adalah optimalisasi kinerja birokrasi dan pelayanan
publik. Kualitas
kinerja pemerintah daerah perlu untuk ditingkatkan baik dari
sisi mental dan etos
kerja birokratnya, manajemen kelembagaan dan infrastruktur
penunjangnya.
Peningkatan etos kerja birokrat dapat dilakukan melalui
penerapan disiplin
pegawai dan peningkatan kinerja. Dalam rangka mencapai tujuan
dan sasaran
yang telah ditetapkan perlu merumuskan strategi dan kebijakan,
yang menjadi
pedoman operasional dalam melaksanakan program 5 (lima) tahun
dari Rencana
Strategis 2016-2021 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang,
kedalam
-
121
program pembangunan melalui program wajib dan program penunjang.
Adapun
program wajib dan program penunjang/rutin sebagai berikut:
a. Program rutin/pendukung Badan Kepegawaian
DaerahKabupatenMalang
terdiri dari:
1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran
Program ini merupakan program rutin untuk mendukung tujuan
dan
capaian pelayanan administrasi perkantoran. Program ini
bertujuan
untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
sebagai
sarana penunjang pelayanan publik dibidang kepegawaian.
Indikator
outcome program adalah tingkat kelancaran administrasi
perkantoran
Kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
indikator
output secara umum adalah jumlah penyediaan sarana
perkantoran
untuk menunjang kerja dikantor;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini merupakan program rutin untuk mendukung sarana
dan
prasarana terkait penyediaan kebutuhan sarana prasarana
kantor.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kebutuhan sarana
dan
prasarana baru dan pemeliharaan sarana prasarana agar dapat
dipakai secara optimal. Indikator outcome program adalah
cakupan
sarana prasarana yang berfungsi dengan baik. Kegiatan
peningkatan
sarana dan prasarana aparatur output secara umum adalah
jumlah
pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja dalam
setahun;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program ini untuk mendukung sarana aparatur terkait
penyediaan
dan pengadaan pakaian hari-hari tertentu. Program ini untuk
meningkatkan kedisiplinan dalam hal keseragaman aparatur
dalam
-
122
penggunaan pakaian khusus. Indikator outcome program adalah
cakupan disiplin aparatur. Output kegiatan jumlah pakaian
khusus
hari-hari tertentu dilakukan dalam 2 (dua) tahun sekali;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Program ini untuk mendukung pengetahuan dan ketrampilan OPD
untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur.
Indikator outcome program adalah cakupan pemenuhan
kompetensi
Sumberdaya Aparatur OPD. Output kegiatan ini jumlah aparatur
yang
dikirim mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi/kursus-kursus
singkat dan
pelatihan dalam 1 (satu) tahun;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan. Program ini untuk mendukung laporan
keuangan. Indikator outcome program adalah cakupan pelaporan
kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku,
tepat
waktu dan akuntabel. Output kegiatan ini jumlah laporan
capaian
kinerja, laporan keuangan semesteran dan tahunan.
b. Program wajib Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
terdiri dari:
1. Program Pendidikan Kedinasan
Program ini diarahkan mewujudkan visi dan misi kualitas
kompetensi
jabatan struktural dengan Indikator kinerja program atau
outcome
persentase aparatur yang memiliki kompetensi manajerial.
Indikator
sasaran persentase aparatur yang lulus diklat kepemimpinan
dengan
kategori memuaskan.
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Program ini diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi
kapasitas
SDM aparatur. Indikator kinerja program atau outcome
prosentase
aparatur yang memiliki kompetensi teknis dan fungsional.
Indikator
-
123
sasaran prosentase aparatur yang lulus diklat teknis dan
fungsional
dengan kategori baik.
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Program ini diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi
memperluas
inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan
yang
bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi
informasi.
Indikator kinerja program atau outcome pelaksanaan pembinaan
dan
pengembangan apartur dengan Indikator kinerja sasaran terdiri
dari
2 (dua) indikator yaitu:
1) Prosentase tingkat kompetensi aparatur;
2) Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur.
Output indikator sasaran kegiatan Prosentase Tingkat Kompetensi
Aparatur
terdiri dari:
1. Prosentase pegawai mengikuti tes phisikologi dan
assessment;
2. Prosentase proporsi penerimaan pegawai baru;
3. Prosentase ketepatan pemrosesan keputusan kepangkatan/gaji
berkala;
4. Prosentase Akurasi data kepegawaian;
5. Prosentase aparatur yang menerima keputusan pensiun,
karis/karsu dan
Satya Lancana;
6. Prosentase aparatur yang menerima bantuan Tugas Belajar
Ikatan Dinas;
7. Prosentase peserta ujian penyesuaian ijazah dan ujian dinas
yang lulus
ujian;
8. Prosentase angka pelanggaran aparatur terhadap hukum dan
Prosentase
penurunan pelanggaran disiplin aparatur.
-
124
5.1.2.5 Analisis SDM Menyertai Penyusunan Strategi Organisasi
BKD
Kabupaten Malang
Analisis sumber daya manusia menyertai penyusunan strategi
merupakan tulang punggung dari perencanaan sumber daya manusia.
Menurut
Kepala Bidang Pendidikan dan Latihan (Diklat) I S (L.46) BKD
Kabupaten
Malang, menyatakan dalam wawancara pada 4 April 2017 bahwa;
“...kami menganalisa sumberdaya manusia sesuai pencapaian
kinerja
Badan Kepegawaian Daerah dalam Indikator Kinerja Utama (IKU),
setelah
itu dilakukan strategi dan program-program peningkatan yang
sesuai
dengan kebutuhan daerah dan kebijakan reformasi birokrasi.
Analisis SDM didasari kinerja pelayanan sesuai tugas pokok dan
fungsi Badan
Kepegawaian Daerah berdasarkan indikator kinerja utama (IKU)
yang ditetapkan
sesuai Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2013 tentang
Indikator Kinerja
Utama (IKU) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang ada 5
(lima) Indikator
Kinerja Utama hingga tahun 2014. Pada bulan Juni 2015 dilakukan
perubahan
Indikator Kinerja Utama (IKU) hasil asistensi dengan Bagian
Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Malang menjadi 6 indikator kinerja
yang
dituangkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan
tahun 2015.
Catatan Analisis Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 sebagai
berikut :
1. Proporsi penerimaan baru dengan formula jumlah rekrutmen
CPNS
pelamar umum/GTT/PTT dan rekrutmen praja IPDN dibagi dengan
jumlah
PNS yang pensiun;
2. Tingkat kekosongan jabatan dengan formula Jumlah pejabat
yang
dilantik/mutasi dibagi dengan jumlah jabatan yang ada;
3. Kecepatan pemrosesan SK Kenaikan pangkat tepat waktu dibagi
dengan
Jumlah PNS yang semestinya naik pangkat;
4. Akurasi data kepegawaian dengan formula database
kepegawaian
didatabase dibagi dengan data di SK kepegawaian;
-
125
5. Tingkat kualitas SDM Aparatur dengan formula jumlah pns yang
mengikuti
tugas belajar Ikatan Dinas dan PNS yang ijin belajar dibagi
dengan jumlah
PNS.
Tahun 2015 Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :
1. Proporsi penerimaan pegawai baru
Formula Jumlah CPNS pelamar umum dan GTT/PTT yang diterima
dibagi Jumlah CPNS yang dibutuhkan;
Jumlah Calon Praja IPDN yang diterima dibagi dengan Jumlah
Pelamar.
2. Prosentase pemenuhan kekosongan jabatan formula Jumlah
pejabat yang
promkosi/mutasi dibagi dengan Jumlah jabatan yang seharusnya
diisi;
3. Prosentase kecepatan pemrosesan Keputusan Kenaikan
Pangkat/Kenaikan gaji Berkala, formula Jumlah PNS yang
memperoleh
Keputusan Kenaikan Pangkat/Gaji Berkala tepat waktu dibagi
dengan
Jumlah PNS yang naik pangkat/gaji berkala ;
4. Prosentase akurasi data kepegawaian, formula Jumlah data
yang
dibutuhkan dibagi data yang seharusnya ada dan valid;
5. Prosentase tingkat kualitas SDM aparatur perjenjang
pendidikan, formula
Jumlah PNS yang tugas belajar ikatan dinas dan ijin belajar
kejenjang
pendidikan diploma,S-1 dan S-2 dibagi Jumlah PNS
berpendidikan
Diploma,S-1 dan S-2; dan prosentase penurunan pelanggaran
disiplin dan
etika pegawai, formula jumlah pelanggaran tahun ini dikurangi
tahun lalu
dibagi tahun lalu;
6. Prosentase peserta Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas
yang lulus
ujian, formula jumlah peserta ujian yang lulus dibagi jumlah
peserta.
-
126
Prosentase pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian
Daerah
Kabupaten Malang berdasarkan 6 (enam) indikator kinerjadi lihat
dari
target renstra SKPD, realisasi capaian dan proyeksi pada tabel
berikut:
-
127
Tabel 5.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Malang
No Indikator Kinerja
SPM/
Standar
Nasional
IKU
Target Renstra SKPD
Realisasi Capaian
Proyeksi Catatan
Analisis Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Terwujudnya
pengembangan
aparatur melalui
rekruitmen CPNS
- Proporsi
penerimaan
pegawai baru
100 %
700
CPNS
29,99 %
724
CPNS
40,00 %
720
CPNS
50,00 %
900
CPNS
157,85 %
1105
CPNS
29,99 %
724
CPNS
40,00 %
720
CPNS
50,00 %
900
CPNS
700
CPNS
2145
Kebutuhan
CPNS
1800
Kebutuhan
CPNS
1800
Kebutuhan
CPNS
700
CPNS
2145
Kebutuhan
CPNS
1800
Kebutuhan
CPNS
1800
Kebutuhan
CPNS
Proporsi
penerimaan
pegawai baru IPDN
8 %
4
Calon
Praja
IPDN
8 %
4
Calon
Praja
IPDN
8 %
4
Calon Praja
IPDN
8 %
4
Calon
Praja
IPDN
6 %
3
Calon
Praja
IPDN
8 %
4
Calon
Praja
IPDN
8 %
4
Calon Praja
IPDN
8 %
4
Calon Praja
IPDN
50
Pelamar
50
Pelamar
50
Pelamar
50
Pelamar
50
Pelamar
50
Pelamar
50
Pelamar
50
Pelamar
2.
Terwujudnya
penataan personil
untuk meningkatkan
pelayanan yang
Optimal disetiap
organisasi Perangkat
Daerah (OPD)
-
Persentase
pemenuhan
kekosongan jabatan
51,02 %
750
Orang
47,55 %
1292
Orang
22,08 %
600
Orang
24,30 %
660
Orang
76,67 %
575
Orang
47,55 %
1292
Orang
22,08 %
600
Orang
24,30 %
660
Orang
1470
Pejabat
2717
Jabatan
yang ada
2717
Jabatan
yang ada
2717
Jabatan
yang ada
1470
Pejabat
2717
Jabatan
yang ada
2717
Jabatan
yang ada
2717
Jabatan
yang ada
3. Meningkatnya
kesejahteraan
pegawai dengan
pemBerian
penghargaan
Kenaikan
Pangkat/Kenaikan
Gaji Berkala
- Pesentase
kecepatan
pemrosesan
Keputusan
Kepangkatan/Kenai
kan Gaji Berkala
100 %
2680
Keputusan
KP/KGB
89.98 %
3766
Keputusa
n
KP/KGB
90,00 %
3150
Keputusan
KP/KGB
92,00 %
3542
Keputusan
KP/KGB
80,82 %
2166
Keputusan
KP/KGB
89.98 %
3766
Keputusan
KP/KGB
90,00 %
3150
Keputusan
KP/KGB
92,00 %
3542
Keputusan
KP/KGB
2680
Keputusan
KP/KGB
4185
PNS Naik
pangkat
3500
Keputusan
KP/KGB
3850
Keputusan
KP/KGB
2680
Keputusa
n KP/KGB
4185
PNS Naik
pangkat
3500
Keputusan
KP/KGB
3850
Keputusan
KP/KGB
-
128
Tabel 5.2 Lanjutan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4. Tersedianya database
kepegawaian yang
valid sebagai
pengamBilan
keputusan pejabat
Pembina kepegawaian
- Persentase akurasi
data kepegawaian
93,14 %
4130
Data PNS
100 %
6453
Data PNS
100 %
4699
Data PNS
100 %
5356
Data
PNS
93,24 %
3851
Data PNS
100 %
6453
Data PNS
100 %
4699
Data PNS
100 %
5356
Data
PNS
4434
Data PNS
6453
Data PNS
4699
Data PNS
5356
Data
PNS
4434
Data PNS
6453
Data PNS
4699
Data
PNS
5356
Data
PNS
5. Meningkatnya kualitas
Sumberdaya Aparatur
- Persentase Tingkat
kualitas SDM
aparatur perjenjang
pendidikan
1,83 %
300
PNS
1,58 %
300
PNS
1,75 %
225
PNS
1,90 %
250
PNS
1,36 %
223
PNS
1,58 %
300
PNS
1,75 %
225
PNS
1,90 %
250
PNS
16378
Jml PNS
12628
Jml PNS
Diploma,S
1-S2
12851
Jml PNS
Diploma,
S1-S2
13151
Jml PNS
Diploma,
S1-S2
16378
Jml PNS
Diploma,
S1-S2
12628
Jml PNS
Diploma,
S1-S2
12851
Jml PNS
Diploma,
S1-S2
13151
Jml PNS
Diploma,
S1-S2
- Persentase
penurunan
pelanggaran disiplin
dan etika Pegawai
0,31 %
50
PNS
4,16 %
46-48
PNS
2,17 %
45-46
PNS
2,22 %
44-45
PNS
0,29 %
48
PNS
4,16 %
46-48
PNS
2,17 %
45-46
PNS
2,22 %
44-45
PNS
16378
Jml PNS
48
Pelanggaran
thn lalu
46
Pelanggaran
thn lalu
45
Pelanggaran
thn lalu
16378
Jml PNS
48
Pelanggaran
thn lalu
46
Pelanggaran
thn lalu
45
Pelanggaran
thn lalu
6. Terwujudnya pegawai
yang Berkompetensi
setelah lulus
pendidikan formal dan
lulus ujian dinas dan
ujian penyesuaian
ijazah
- Persentase peserta
Ujian Penyesuian
Ijazah dan Ujian
Dinas yang lulus
ujian
100%
200
PNS
100 %
100
PNS
90 %
180
PNS
95 %
190
PNS
84 %
168
PNS
102 %
102
PNS
90 %
180
PNS
95 %
190
PNS
200
PNS
100
PNS
200
PNS
200
PNS
200
PNS
100 200
PNS
200
PNS
Sumber data : Renja BKD Kabupaten Malang (2016)
-
129
Tabel di atas menjelaskan tentang hasil proposisi dan
prosentase
pegawai pada target renstra, realisasi capaian dan proyeksi pada
Badan
Kepegawaian Daerah dari tahun 2014 sampai 2017.
Strategi organisaisi Badan Kepegawaian Daerah dapat
diarahkan
berdasarkan pernyataan visi pembangunan Kabupaten Malang
tahun
2016-2021 yaitu terwujudnya Kabupaten Malang yang “Madep
Manteb
Manetep”. Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas dan
fungsi
sebagai perangkat daerah yang mengelola aparatur di daerah
sehingga
ada keterkaitan dengan misi pembangunan Kabupaten Malang yang ke
2
yaitu memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata
kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis
berbasis
teknologi informasi.
1. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program
Untuk lebih memantapkan pelaksanaan pembangunan sumber daya
manusia aparatur dan untuk mewujudkan SDM aparatur yang kompeten
dan
profesional pada bidangnya, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Malang
telah merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sesuai
dengan
Rencana Strategis yang ditetapkan sebagai berikut:
Tujuan yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Malang
dalam rangka mendukung rencana strategis Pemerintah Kabupaten
Malang
adalah :
a. Tujuan
Peningkatan kualitas pelayanan dibidang kepegawaian:
b. Sasaran Strategis
1. Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur;
2. Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik melalui
peningkatan
kompetensi dan profesionalisme aparatur;
-
130
c. Arah dan Kebijakan
Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka pencapaian
tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama
(IKU), perlu
dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman
bagi
perumusan dan operasionalisasi program Badan Kepegawaian
Daerah
Kabupaten Malang tahun 2016-2021.
1. Dalam upaya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
ditetapkan kebijakan :
a) Melaksanakan penyelenggaraan diklat kepemimpinan sesuai
kualifikasi kediklatan yang dibutuhkan;
b) Melaksanakan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional
sesuai kualifikasi kediklatan yang dibutuhkan;
c) Melaksanakan bimtek/sosialisasi peraturan bidang
kepegawaian.
2. Dalam upaya peningkatan kinerja birokrasi dan layanan
publik
melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur
ditetapkan kebijakan:
a) Melaksanakan penempatan ASN sesuai kompetensi;
b) Melaksanakan pembinaan dan penegakan disiplin ASN.
2. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan
penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih
rendah
untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan
indikator
kinerja. Perjanjian kinerja merupakan kontrak kinerja yang
harus
diwujudkan dan pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen
untuk
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang
terukur
dan jelas dalam waktu satu tahun. Adapun perjanjian kinerja
Badan
-
131
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang di lihat berdasarkan
capaian
kinerja sebagai berikut :
a. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur ada 3 indikator
kinerja
utama yaitu :
1) Prosentase Aparatur yang telah lulus Diklat Kepemimpinan
dengan kategori memuaskan dengan target 40 peserta terdiri
dari Diklatpim II sejumlah 2 peserta dan diklatpim IV
sejumlah
28 peserta dengan target capaian sebesar 71,00 % ;
2) Prosentase Aparatur yang telah lulus Diklat Teknis dan
Fungsional dengan kategori baik dengan target peserta diklat
teknis 240 peserta dan diklat fungsional 240 peserta dengan
target capaian sebesar 100 %;
3) Prosentase Aparatur yang mengikuti bimtek/sosialisasi
kepegawaian dengan nilai baik target 400 peserta dengan
target capaian sebesar 80,00 %.
b. Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik melalui
peningkatan
kompetensi dan profesionalisme aparatur. Ada 2 indikator
kinerja
utama yaitu :
1) Prosentase tingkat kompetensi aparatur target 14.267 ASN
yang sesuai kompetensi jabatan,pangkat,pendidikan dan diklat
target capaian sebesar 89,53 %;
2) Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur target
penurunan 2 ASN dari 38 ASN yang melakukan pelanggaran
tahun lalu dengan target capaian sebesar 5,26 %.
Adapun Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Malang
tahun 2016 sebagaimana tabel berikut :
-
132
Tabel 5.3
Perjanjian Kinerja BKD Kabupaten Malang
No.
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Persentase Aparatur yang telah lulus Diklat Kepemimpinan
dengan kategori memuaskan
71,00 %
2. Persentase Aparatur yang telah lulus Diklat Teknis dan
Fungsional dangan kategori baik
100%
3. Persentase Aparatur yang mengikuti bintek/sosialisasi
kepegawaian dengan nilai baik
80,00%
2.
Peningkatan kinerja birokrasi dan
layanan publik melalui
peningkatan kompetensi dan
profesionalisme aparatur
4. Persentase tingkat kompetensi aparatur
89,53%
5. Persentase penurunan pelanggaran disiplin
5,26%
Sumber data : Indikator Kinerja Umum BKD Kabupaten Malang
2016
a. Capaian Kinerja
Dari hasil penelitian, membahas tentang perjanjian kinerja
Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang. Berikut ini merupakan
gambaran
umum pencapaian kinerja dan perbandingan capaian kinerja
organisasi Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang sebagaimana dilihat pada
tabel berikut:
-
133
Tabel 5.4
Pencapaian Kinerja Sasaran
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Capaian
%
1.
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1. Prosentase Aparatur yang telah lulus Diklat Kepemimpinan
dengan kategori memuaskan
71 %
100%
140
2. Prosentase Aparatur yang telah lulus Diklat Teknis dan
Fungsional dangan kategori baik
100% 100% 100
3. Prosentase Aparatur yang mengikuti bim tek/sosialisasi
kepegawaian dengan nilai baik
80,00% 80,00% 100
2. Peningkatan kinerja birokrasi dan
layanan publik melalui peningkatan
kompetensi dan profesionalisme
aparatur
4. Prosentase tingkat kompetensi aparatur
89,53% 87,56% 97,79
5. Prosentase penurunan pelanggaran disiplin
5,26% 65,79% 1250,76
Sumber data: Indikator Kinerja Utama BKD Kabupaten Malang
(2016)
Tabel di atas menunjukan pencapaian kinerja sasaran dengan 2
(dua) sasaran
strategis yakni pertama peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur dengan
3 (tiga) indikator kinerja yakni pertama prosentase aparatur
yang telah lulus
diklat kepemimpinan dengan kategori memuaskan dan kedua
peningkatan
kinerja; kedua prosentase aparatur yang telah lulus diklat
teknis dan fungsional
dangan kategori baik; ketiga prosentase aparatur yang
mengikuti
bimtek/sosialisasi kepegawaian dengan nilai baik. Dan untuk
sasaran strategis
ke 2 (dua) dengan indikator kinerja yakni pertama prosentase
tingkat kompetensi
aparatur; dan kedua prosentase penurunan pelanggaran
disiplin.
-
134
Tabel 5.5
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2016
Sumber data : Indikator Kinerja Utama BKD Kabupaten Malang
(2016)
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Th. 2015
(n-1)
Th. 2016
(n)
1.
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1. Prosentase Aparatur
yang telah lulus
Diklat Kepemimpinan
dengan kategori
memuaskan
71,00%
74,07%
100,00%
2. Prosentase Apartur
yang telah lulus
Diklat Teknis dan
Fungsional dangan
kategori baik
100,00% 100,00% 100,00%
3. Prosentase Aparatur
yang mengikuti
bintek/sosialisa
si kepegawaian
dengan nilai baik
80,00% 80,00% 80,00%
2.
Peningkatan kinerja
birokrasi dan
layanan publik
melalui peningkatan
kompetensi dan
profesionalisme
aparatur
4. Prosentase tingkat
kompetensi aparatur
89,53% 87,00 87,56 %
5. Prosentase
penurunan
pelanggaran disiplin
5,26% 4,00 65,79%
-
135
Tabel 5.6
Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra
Sumber data : Indikator Kinerja Utama BKD Kabupaten Malang
(2016)
b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi
Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa
indikator
kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Adapun
hal-hal utama
yang menjadi penyebab antara lain:
1. Pada indikator prosentase aparatur yang telah lulus Diklat
Kepemimpinan
dengan kategori memuaskan. Pada tahun 2016 pejabat yang
mengikuti
diklat kepemimpinan tk. II sejumlah 2 orang dan diklat
kepemimpinan IV
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target Akhir
Renstra
Realisasi s.d Th. 2016
Tingkat Kemajuan
1 2 3 4 5 6
1.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Prosentase Aparatur yang telah lulus Diklat Kepemimpinan
dengan kategori memuaskan
71%
8%
11,26%
2. Prosentase Aparatur yang telah lulus Diklat Teknis dan
Fungsional dangan kategori baik
100% 25% 25%
3. Prosentase Aparatur yang mengikuti bimtek/sosialisasi
kepegawaian dengan nilai baik
80% 80% 100%
2.
Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan
publik melalui peningkatan
kompetensi dan profesionalisme
aparatur
4. Prosentase tingkat kompetensi aparatur
100% 87,56% 87,56%
5. Prosentase penurunan pelanggaran disiplin
8,13% 10,16% 125,00 %
-
136
sejumlah 40 orang dari 42 orang ditargetkan 30 orang yang lulus
kategori
memuaskan atau 71,00 %, Dari analisis peserta yang memiliki
sertifikat
kategori memuaskan terealisasi 42 orang atau 100 % dengan
tingkat
capaian dari target sebesar 140 % sangat memuaskan. Berdasarkan
data
tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator kinerja yang
mengalami
keberhasilan. Adapun hal-hal utama penyebab antara lain:
a) Pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan oleh
tim
pengajar dan penguji melalui seminar hasil kegiatan peserta.
b) Dukungan sarana prasarana yang memadai;
c) Seleksi peserta diklat yang sesuai dengan persyaratan
yang
ditentukan.
Untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan
kinerja
pada tahun yang akan datang Badan Kepegawaian Daerah akan
melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
a) Terus melakukan pendataan calon peserta diklatpim II,III dan
IV baik
pejabat yang mutasi maupun promosi setiap tahun dan
pembentukan
Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TPSDI);
b) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan penyelenggaraan
diklat
agar memperoleh infomasi yang tepat dalam menunjang target
diklat;
c) Penyediaan tambahan anggaran yang cukup untuk biaya
diklat
penjenjangan struktural sesuai dengan standar biaya umum.
c. Pada indikator prosentase aparatur yang telah lulus diklat
teknis dan
fungsional dengan kategori baik. Pada tahun 2016 ASN yang
mengikuti
diklat teknis sejumlah 200 orang dengan jenis diklat :
1. Diklat Penyusunan Sakip 40 peserta;
2. Diklat Tanggap Bencana bagi Aparatur 40 peserta;
3. Diklat Pengelolaan Barang Daerah 40 peserta;
-
137
4. Diklat Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penyusunan
Program Kegiatan SKPD 40 peserta;
5. Diklat kewirausahaan bagi Aparatur 40 peserta.
Untuk diklat Fungsional sejumlah 280 orang dengan jenis diklat
:
1. Diklat Peningkatan Kompetensi Kepustakaan Sekolah 40
peserta;
2. Diklat Peningkatan Kompetensi Kearsipan 40 peserta;
3. Diklat Peningkatan Kompetensi Guru Mata Pelajaran Seni
Budaya
dan Ketrampilan/Prakarya Angkatan I 40 peserta;
4. Diklat Peningkatan Kompetensi Guru Mata Pelajaran Seni
Budaya
dan Ketrampilan/Prakarya Angkatan II 40 peserta;
5. Diklat Peningkatan Kompetensi Tenaga Perawat Rumah Sakit
dan
Puskesmas Anggkatan I 40 peserta dan Angkatan II 40 peserta;
6. Diklat Pelayanan Prima Petugas Kesehatan Dalam Upaya
Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat 40 peserta.
Dengan target 100,00 %, dari analisis peserta yang memiliki
sertifikat
kategori baik diklat diatas terealisasi 480 orang atau 100 %
dengan
tingkat capaian 100 % sangat memuaskan. Berdasarkan data
tersebut,
diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja yang
mengalami
keberhasilan. Adapaun hal-hal utama penyebab antara lain:
1. Pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan oleh
tim
pengajar dan penguji melalui pre test dan post test.
2. Tersedianya data peserta diklat teknis dan fungsional yang
akurat
untuk pelaksanaan kegiatan;
3. Ketersediaan fasilitator penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan.
Untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan
kinerja
pada tahun yang akan datang Badan Kepegawaian Daerah akan
melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
-
138
1. Menyusun data yang akurat calon peserta diklat;
2. Penyediaan anggaran yang cukup untuk penyelenggaraan
diklat
teknis dan fungsional;
3. Menyusun analisis kebutuhan diklat yang dibutuhkan dan
ingin
ditingkatkan oleh Perangkat Daerah.
d. Pada indikator prosentase aparatur yang mengikuti
bimtek/sosialisasi
kepegawaian dengan nilai baik. Pada tahun 2016 ASN yang
mengikuti
diklat Teknis target sejumlah 400 orang atau 80,00 %. Dengan
materi
sosialisasi kepegawaian antara lain :
1. Sosialisasi PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
2. Sosialisasi PP 46 Tahun 2011 tentang Penyusunan SKP;
Sosialisasi diikuti oleh pejabat struktural yang menangani
kepegawaian di
setiap OPD, Kepala UPTD TK/SD dan PLS ,SMP dan SMA/SMK serta
Calon PNS peserta umum. Dari analisis peserta sosialisasi yang
memiliki
nilai baik terealisasi 320 orang atau 80 % dengan tingkat
capaian 100 %
sangat memuaskan. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa
ada
beberapa indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan. Adapaun
hal-hal
utama penyebab antara lain:
a. Tingkat kehadiran peserta sosialisasi sesuai target yang
diharapkan;
b. Pemahaman peserta dalam menerima materi dari narasumber
yang
berkompeten;
c. Tersedianya anggaran yang cukup untuk pelaksanaan
kegiatan
dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan.
Untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan
kinerja
pada tahun yang akan datang Badan Kepegawaian Daerah akan
melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
-
139
a. Menyusun data yang akurat calon peserta sosialisasi
kepegawaian;
b. Penyediaan anggaran yang cukup untuk pelaksanaan
kegiatan;
c. Penyusunan materi yang dibutuhkan dan narasumber yang
berkompeten.
e. Pada indikator prosentase tingkat kompetensi aparatur. Pada
Tahun 2016
penataan jabatan ASN yang sesuai dengan kompetensi
pendidikan,
kepangkatan, pendidikan dan pelatihan dari target 14.267 ASN
atau
89,53 % terealisasi 13.954 ASN dibagi dengan seluruh jumlah ASN
15.936
tahun lalu dengan tingkat capaian 87,56 % memuaskan. Berdasarkan
data
tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator kinerja yang
mengalami
kegagalan belum tercapai. Adapun hal-hal utama penyebab antara
lain:
a. Adanya ASN yang pensiun/BUP dan belum ada penggantinya;
b. Belum adanya petunjuk pelaksanaan tentang penyebutan nama
jabatan sesuai UU ASN;
c. Belum adanya regulasi penyebutan jabatan pelaksana.
Untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan
kinerja
pada tahun yang akan datang Badan Kepegawaian Daerah akan
melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
a. Penyusunan rencana pembinaan karier aparatur;
b. Seleksi mutasi pindah masuk;
c. Seleksi penerimaan calon Aparatur Sipil Negara sesuai
kompetensi
dan formasi yang dibutuhkan.
f. Prosentase penurunan pelanggaran disiplin pada Tahun 2016
ditargetkan
terjadi penurunan 2 pelanggaran ASN dari tahun lalu sejumlah
38
pelanggaran ASN atau 5,26% terealisasi 13 terdiri jenis Hukuman
Sedang
sejumlah 7 orang dan Hukuman Berat sejumlah 6 orang, maka
sanksi
pelanggaran ASN tahun 2016 terjadi penurunan 25 ASN yang
melakukan
-
140
pelanggaran dengan tingkat capaian 65,79%. Penyebab
keberhasilan
penurunan berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada
beberapa
indikator kinerja yang mengalami keberhasilan. Adapaun hal-hal
utama
penyebab antara lain:
a. Semakin meningkatnya tingkat disiplin aparatur dan
pemahaman
kegiatan sosialisasi peraturan kepegawaian tentang disiplin
kerja
aparatur;
b. Pengawasan dan pembinaan dari atasan langsung kepada
bawahan
untuk mematuhi ketentuan jam kerja;
c. Pemberian sanksi yang tegas terhadap semua pelanggaran
disiplin.
Untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan
kinerja
pada tahun yang akan datang Badan Kepegawaian Daerah akan
melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Memantau laporan absensi mingguan dan bulanan manual
secara
terus menerus;
b. Mengembangkan sistem aplikasi presensi aparatur secara
elektronik;
c. Mengembangkan sistem aplikasi presensi elektronik yang
terintergrasi dengan seluruh perangkat daerah;
Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten
Malang/Perangkat
Daerah tersebut, program yang menunjukkan output paling
mendukung bagi
pencapaian kinerja organisasi adalah Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur pada kegiatan penempatan PNS dengan
output
kegiatan penataan dan penempatan aparatur dalam jabatan sesuai
dengan
kompetensi dan profesionalisme. Hal tersebut dikarenakan
program/kegiatan
tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada
masyarakat.
-
141
5.1.2.6 Klasifikasi Sumberdaya Aparatur
Dalam melaksanakan program dan kegiatan diperlukan
sumberdaya
aparatur agar dapat mewujudkan visi dan misi daerah yang
diemban.
Sumberdaya Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Malang
merupakan satu kesatuan individu dan melakukan kerjasama
dalam
melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang
ditetapkan,
untuk mewujudkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan dibutuhkan
SDM yang
mampu, terampil, berdisiplin dan berkompeten. Menurut Kepala
Bidang
Pendidikan dan Latihan (Diklat) I S (L.46) BKD Kabupaten Malang,
menyatakan
dalam wawancara pada 4 April 2017 bahwa;
“...kami melakukan perencanaan dengan memperhitungkan
kualifikasi
sumberdaya aparatur yang ada, sehingga menjadi dasar dalam
melakukan
perencanaan pengembangan sumberdaya manusia aparatur melalui
program dan kegiatan pendidikan dan latihan (diklat) baik
struktural,
fungsional, maupun teknis.
Sumberdaya aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Malang
didukung dengan personil sejumlah 88 orang (62+26) keadaan
sampai bulan
akhir September 2016 dengan jenjang kualifikasi pendidikan,
pangkat/golongan
sebagai berikut:
1. Dikaji berdasarkan jumlah PNS Badan Kepegawaian Daerah
menurut
tingkat pendidikan;
2. Dikaji berdasarkan keadaan PNS dilingkungan Badan
Kepegawaian
Daerah menurut kelompok umur;
3. Dikaji berdasarkan keadaan PNS dilingkungan Badan
Kepegawaian
Daerah menurut jenis kelamin;
4. Dikaji berdasarkan keadaan PNS dilingkungan Badan
Kepegawaian
Daerah menurut golongan/ruang;
-
142
-
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
- -
19
- -
4
-
49
15
1
Jum
lah
SD SLTP SLTA D-1 D-2 D-3 D-4 S-1 S-2 S-3
5. Dikaji berdasarkan keadaan PNS dilingkungan Badan
Kepegawaian
Daerah menurut diklat kepemimpinan;
6. Dikaji berdasarkan keadaan PNS dilingkungan Badan
Kepegawaian
Daerah menurut diklat teknis dan fungsional;
Adapun klasifikasi SDM pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Malang
dapan disusun sebagai berikut:
Grafik 5.1 : Jumlah PNS Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang Menurut Tingkat Pendidikan
Sumber data : Renstra BKD Kabupaten Malang (2016-2021)
Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa kondisi aparatur di
Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Malang secara umum rata-rata memiliki
pengetahuan dan
kemampuan yang cukup baik, hal ini dilihat dari tingkat
pendidikan Sarjana (S-1)
49 orang (36+13), S-2 Magister/Pasca Sarjana sejumlah 15 orang
(10+5) dan 1
orang Kepala Badan berpendidikan Doktoral (S-3), sedangkan
tingkat pendidikan
D-3 sejumlah 4 orang dan SLTA sejumlah 19 orang (11+8), dapat
diartikan
bahwa dukungan pengetahuan, kemampuan dan kompetensi yang ada di
Badan
-
143
-
5
10
15
20
25
30
4
28 33
23
Jum
lah
21-30 31-40 41-50 51-60
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas
pokok dan
fungsinya adalah cukup baik dan berpotensi.
Grafik 5.2 : Keadaan PNS di lingkungan Badan Kepegawaian
Daerah
Menurut Kelompok Umur
Sumber data : Renstra BKD Kabupaten Malang (2016-2021)
Dari grafik diatas diketahui bahwa SDM Aparatur Badan
Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang yang berusia 41 s.d 50 tahun merupakan kelompok
terbesar
37,50% (33/88x100) bahwa dalam pelaksanaan kegiatan masih
ditunjang
dengan usia yang produktif dan memiliki etos kerja yang
tinggi.
-
144
27
28
29
30
31
32
33
33
29 Jum
lah
Pria Wanita
Grafik 5.3 : Keadaan PNS di lingkungan Badan Kepegawaian
Daerah
Menurut Jenis Kelamin
Sumber data : Renstra BKD Kabupaten Malang (2016-2021)
Dilihat dari grafik diatas perbadingan jumlah aparatur laki –
laki dan perempuan
di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang terkait isu
pengarusutamaan
gender (PUG) menunjukkan angka yang cukup proporsional dan
berimbang
dengan jumlah pegawai laki-laki 46 orang (33 +13) atau 52,27%
dan perempuan
sejumlah 42 orang (29+13) atau 47,73%.
-
145
-
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
- - - -
2
-
3
5
17
20
11
16
8
4
2
-
Jum
lah
I/a I/b I/c I/d II/a II/b II/c II/d
III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d
Grafik 5.4 : Keadaan PNS di lingkungan Badan Kepegawaian
Daerah
Menurut Golongan / Ruang
Sumber data : Renstra BKD Kabupaten Malang (2016-2021)
Dari grafik diatas dapat dilihat jumlah aparatur Badan
Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang berdasarkan golongan menunjukkan bahwa untuk
untuk
pegawai golongan III dengan jumlah terbanyak dengan jumlah 64
orang atau
72,73%, golongan II sejumlah 10 orang atau 11,36% dan golongan
IV sejumlah
14 orang atau 15,91%. Dari gambaran diatas menunjukkan bahwa
struktur
jumlah pegawai menggelembung dapat diasumsikan bahwa penataan
pegawai
sesuai kebutuhan organisasi yang diharapkan dapat menjalankan
fungsi
pengelolaan manajemen aparatur di daerah.
-
146
Grafik 5.5 : Keadaan PNS di lingkungan Badan Kepegawaian
Daerah
Menurut Diklat Kepemimpinan
Sumber data : Renstra BKD Kabupaten Malang (2016-2021)
Dari grafik diatas dapat dilihat jumlah pejabat struktural Badan
Kepegawaian
Daerah Kabupaten Malang dengan SOTK yang baru menunjukkan bahwa
untuk
pejabat Eselon II, III dan IV seluruhnya sudah mengikuti diklat
kepemimpinan
sesuai jenjang jabatan struktural yang didudukinya.
-
2
4
6
8
10
12
1
8
11
2 2
7
Jum
lah
PIM II PIM III PIM IV SPADA ADUMLA ADUM
-
147
-
2
4
6
8
10
12
14
16
16
2
Jum
lah
Diklat Teknis Diklat Fungsinal
Grafik 5.6 : Keadaan PNS di lingkungan Badan Kepegawaian
Daerah
Menurut Diklat Teknis dan Fungsional
Sumber data : Renstra BKD Kabupaten Malang (2016-2021)
Dari grafik diatas dapat dilihat jumlah aparatur Badan
Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang dengan berdasarkan Diklat Teknis dan Fungsional
dari
jumlah aparatur 88 personil menunjukkan bahwa untuk ASN yang
mengikuti
diklat teknis sejumlah 16 orang atau 18,19% dan diklat
fungsional sejumlah 2
orang atau 2,27%. Dari tabel diatas bahwa untuk lima tahun
mendatang perlu
dilakukan pengiriman diklat teknis dan fungsional agar mampu
meningkatkan
pengetahuan dan kompetensi aparaturnya.
-
148
5.1.2.7 Menghasilkan Program Alternatif Untuk Mencapai Tujuan
Yang
Telah Ditentukan
Program alternatif dilakukan berdasarkan model sumber daya
manusia
yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang telah
ditentukan. Menurut
Kepala Bidang Pendidikan dan Latihan (Diklat) I S (L.46) BKD
Kabupaten
Malang, menyatakan dalam wawancara pada 4 April 2017 bahwa;
“...Kami melakukakan program alternatif dengan memperhitungkan
sumber
daya yang ada, dimana sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan
pembangunan yang diarahkan pada optimalisasi kinerja
birokrasi.
Tujuan dan Sasaran terkait dengan sasaran Rencana Strategis
Badan
Kepegawaian Daerah, Rencana Kerja Tahun 2017 ada 1 (satu )
tujuan yaitu
Peningkatan kualitas pelayanan dibidang kepegawaian dengan 2
(dua) sasaran
sebagai berikut:
1. Sasaran ke 1 (satu) adalah:
Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dengan indikator
sasaran:
1) Prosentase aparatur yang lulus diklat kepemi
