62

BAB V

HASIL PENELITIAN

Seperti halnya dengan manusia ataupun seluruh makhluk hidup lainnya,

bahwa sesungguhnya bumi dan seluruh isinya saling menyatu dan atau terikat satu

sama lain. Sehingga apabila terjadi ketidaksetaraan ataupun sesuatu yang

mengancam keberadaan isi bumi tersebut, maka seyogyanya juga diperjuangkan

atau dibela dengan tujuan dapat membantu menciptakan keadilan yang diharapkan.

Maka dari itu, bab ini akan memaparkan hasil dan pembahasan dari proses

aktivitas advokasi yang dilakukan oleh WWF sebagai salah satu organisasi

konservasi lingkungan technical support yang peduli dengan permasalahan

lingkungan ketika memperjuangkan dan menyuarakan kepedulian serta dukungan

masyarakat tentang kelestarian gajah Sumatera di Riau supaya lebih diperhatikan

dan dilindungi (konservasi) agar tidak punah.

5.1 Advokasi WWF dalam Konservasi Gajah Sumatera di Riau tahun 2012-

2015

WWF sebagai salah satu organisasi internasional terbesar di dunia dengan

tujuan untuk membantu melestarikan keanekaragaman hayati secara berkeadilan

demi keberlanjutan dan kesejahteraan manusia memiliki tanggungjawab yang

besar terhadap kepentingan bersama. Tanggungjawab tersebut menuntut WWF

untuk melakukan tindakan proaktif yang berpihak pada kelestarian alam

berkelanjutan, salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui advokasi untuk

membantu menangani isu gajah Sumatera di Riau. Hal ini menjadi sangat menarik

untuk dibahas dalam kajian ilmu hubungan internasional.

63

Sebab kasus dari semakin kritis dan terancamnya populasi gajah Sumatera

di Riau juga disebabkan dari banyak faktor, bukan hanya karena home range

gajah yang semakin terkotak-kotak menjadi beberapa pecahan kecil, namun juga

karena sebab lainnya, seperti akibat aktivitas kehutanan dan pertanian yang tidak

ramah lingkungan, konflik antara manusia dan gajah, perburuan liar gading gajah,

hingga pemanfaatan gajah untuk berbagai kepentingan (kebun binatang, tempat

hiburan atau pariwisata). Oleh sebab itulah, advokasi yang dilakukan WWF untuk

mencapai konservasi gajah Sumatera di Riau ini disesuaikan dengan data-data

penting yang dilihat dan mengacu dari sumber akar masalah yang

melatarbelakangi.

Mengacu pada konsep advokasi yang dipaparkan oleh Keck dan Sikkink,

maka WWF perlu merealisasikan beberapa hal yang berhubungan dengan upaya

advokasi tersebut. Khususnya dalam hal pencarian informasi dan proses

penyuarakan atau memperjuangkan isu gajah Sumatera di Riau tersebut dalam

jangka waktu tahun 2012-2015.

5.1.1 Information Politics

Dijelaskan pada bagian ini bahwa informasi memiliki peranan penting untuk

mengikat keanggotaan kelompok, menciptakan keefektifan kerja, dapat dijadikan

sebagai alat yang mampu mempengaruhi publik terhadap isu yang sedang

diperjuangkan, dan bahkan tidak melupakan dan melewatkan terhadap

pemanfaatan media-media yang ada. Oleh sebab itu, dalam hal ini penulis akan

melihat upaya dan proses yang dilakukan WWF ketika berusaha mencari,

mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan informasi yang kredibel dan

akurat terkait kondisi dan keadaan populasi gajah sumatera di Riau, sehingga

64

dapat digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi perhatian publik dan

membantu ketercapaian misi advokasi konservasi gajah Sumatera di Riau.

Umumnya, informasi yang dibutuhkan WWF untuk advokasi konservasi

gajah Sumatera di Riau ini dilihat dari dua aspek dan dua cara. Aspek pertama,

dilihat dari jumlah dan kondisi populasi gajah Sumatera di Riau dan kedua, dilihat

dari distribusi atau sebaran yang dibutuhkan bagi hidupan gajah Sumatera di Riau

(kelimpahan habitat). Oleh sebab itu, informasi-informasi terbaru tentang gajah

dan habitat merupakan informasi fundamental yang dibutuhkan oleh WWF

sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu advokasi untuk konservasi gajah

Sumatera di Riau.

Hasil pengamatan dan dari beberapa wawancara yang dilakukan penulis di

kantor WWF Program Sumatera Tengah pada bulan April 2017, menunjukkan

bahwa terdapat beberapa cara yang selama ini diterapkan oleh WWF ketika

mencari dan menggali informasi tentang gajah dan habitatnya, yaitu dengan

melakukan penelitian ilmiah secara langsung atau praktik penelitian dilapangan

(primer) ataupun berdasarkan analisa informasi yang tersaji diberbagai media

(sekunder), seperti jurnal, release, laporan, ataupun hasil dokumentasi yang

dilakukan oleh pemerintah atau LSM lainnya.

WWF juga membagi-bagi tugas menjadi beberapa tim inti yang disesuaikan

dengan fungsinya masing-masing pada saat melakukan penelitian primer

dilapangan. Pemetaan fungsi dan tugas ini menjadi modal dan landasan WWF

pada saat advokasi konservasi gajah Sumatera di Riau yang dimaksudkan agar

pihak atau aktor tujuan yang harus bertanggung jawab dan diadvokasi dapat tepat

65

sasaran, baik dalam bentuk usulan, dorongan, atau desakan yang dilakukan oleh

WWF sendiri.

Penelitian lapangan yang dilakukan WWF tersebut seperti, riset dan

investigasi. Memasuki tahun 2012-2013, WWF, Balai TNTN, para akademisi dan

lembaga penelitian (Eijkman institute) saling bekerjasama untuk misi penelitian

lapangan terkait analisa DNA (veacal DNA) kotoran gajah yang diambil dengan

metode Capture Mark Recapture (CMR), yang mana sampel kotoran tersebut

akan diteliti lebih lanjut di labolatorium Eijkman institute atas izin dari Kemenhut

dan BBKSDA (Simbolon, Sukmantoro, Widodo, & Firdaus, 2013, p. 2).

Gambar 6. Metode Capture Mark Recapture pada sampel kotoran gajah.

© WWF Sumatera Tengah/Suara Tesso Nilo

Penelitian melalui analisa Veacal DNA oleh WWF ini merupakan cara yang

diterapkan untuk mengetahui jumlah populasi gajah Sumatera di Riau yang masih

tersisa sekaligus untuk mengetahui luas dari daerah persebaran yang dibutuhkan

oleh gajah tersebut. Sehingga hasil penelitian ini dapat difungsikan sebagai alat

yang membantu dan menguatkan WWF pada saat berada dalam forum diskusi,

sosialisasi, kampanye ataupun forum perdebatan yang dilakukan oleh WWF pada

66

saat memberikan pengaruh, mendorong, ataupun menekan pihak-pihak tertentu

untuk mendukung konservasi gajah Sumatera di Riau. Hal demikian karena data

yang digunakan oleh WWF merupakan data valid hasil dari penelitian ilmiah yang

telah dilakukan.

Seperti diungkapkan oleh Febri Anggriawan Widodo sebagai Researh and

Monitoring Tiger and Elephant Module Leader WWF Central Sumatera (2017).

“Data-data ilmiah tentang jumlah populasi dan habitat gajah

itulah yang dapat menguatkan kita untuk bisa meyakinkan orang

lain saat berdiskusi atau berdebat”.

WWF juga menggali informasi dengan cara melakukan investigasi,

khususnya untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan kasus penyebab

kematian gajah, baik karena konflik gajah dengan manusia ataupun akibat

perburuan liar. Penggalian informasi tersebut lantas tidak serta merta dilakukan

oleh WWF sendiri, melainkan WWF dibantu dengan beberapa jaringan (networks)

yang telah dibentuk sebelumnya dan ditempatkan dibeberapa lokasi strategis dari

habitat dan gajah Sumatera di Riau. Koordinasi tim ini dilakukan dengan cara

informal (Telepon, pertemuan tidak disengaja) ataupun formal (Email). Sisi

menarik dari tim investigasi ini terletak pada proses yang dilakukan.

Koordinasi penting bagi tim ini sebelum diputuskan untuk mengambil suatu

tindakan. Tim investigasi WWF dimotori oleh The Threat Hunter (TTH), dan

tidak jarang tim ini melakukan tindakan undercover investigation yang tentunya

melibatkan pihak atau kelompok berwenang seperti GaKum (Penegak Hukum)

sebagai bagian dari Kementrian Lingkungan Hidup atau otoritas yang lebih

berkuasa (Erizal & Anam, 2017).

67

Sedangkan, untuk mengetahui keakuratan luas habitat hidupan gajah

Sumatera di Riau, WWF melakukan pemasangan GPS Collar pada leher gajah

betina dewasa (penanda klan) yang dapat dipantau melalui website dengan

pemberian laporan sebanyak 3-4 kali/hari, cara ini mampu memberikan informasi

yang akurat tentang pergerakan jelajah gajah yang akan berpengaruh pada

penentuan home range kawasan gajah Sumatera di Riau. Metode ini dianalisis

menggunakan perhitungan MCP (Minimum convex collar) dan dilakukan pertama

kali pada tahun 2007 dan selanjutnya dilakukan hingga tahun 2013 (Simbolon,

Sukmantoro, Widodo, & Firdaus, 2013, p. 5).

Manfaat dari metode ini adalah untuk mengetahui dan memetakan luas

jelajah yang dibutuhkan oleh gajah, sehingga dapat dijadikan preferensi bagi

WWF ketika mengusulkan perluasan kawasan ataupun mendorong pihak

berwenang dan kelompok kepentingan tertentu untuk berlaku kooperatif terhadap

gajah Sumatera di Riau. Seperti keberhasilan WWF (sebagai salah satu LSM)

yang mengusulkan perluasan TNTN pada tahun 2009 dengan luas menjadi 83.968

Ha yang mulanya hanya seluas 38.576 Ha ditahun 2004 (Syamsidar, 2008, p. 3;

Rahadian, 2008, p. 3).

Bersamaan dengan riset dan investigasi lapangan, ternyata informasi untuk

kepentingan data yang dibutuhkan juga didapatkan oleh WWF berdasarkan

beberapa laporan dari masyarakat dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam

(BBKSDA), namun biasanya pelaporan tersebut berhubungan dengan aktivitas

kedatangan gajah, konflik gajah dengan manusia ataupun informasi tentang

kematian gajah di dan atau area sekitar kawasan konservasi gajah Sumatera di

Riau (Susanto, 2017).

68

Informasi-informasi tersebut diatas, merupakan informasi primer yang dicari

WWF, dapat dilatarbelakangi karena telah adanya peristiwa penyempitan habitat

(home range) jelajah gajah, bahkan tidak jarang menjurus pada konflik antara

manusia dan gajah, ataupun identifikasi kasus kematian dan perburuan liar yang

dilakukan beberapa kelompok tertentu yang tidak bertanggungjawab dengan alam.

Maka dari itu, pemrosesan dan pengelolaan informasi itupun dilakukan dilingkup

internal terlebih dahulu sesuai dengan keadaan dan kapabilitas tim peneliti,

melalui kajian ilmiah, berdiskusi, menelaah, dan menyaring informasi untuk

mendapatkan kesamaan informasi sebelum akhirnya didistribusikan atau di

publish.

Setelah informasi primer dan sekunder yang berhasil diperoleh WWF

tersebut diolah, lalu tahap publikasi untuk pendistribusian informasi kepada

publik atau pihak yang dituju oleh WWF pun dilakukan dengan cara-cara yang

beragam. Jika sasarannya pemerintah, WWF sering mengirimkan laporan hasil

penelitian tersebut dalam bentuk brief atau fact sheet. Hal demikian berkenaan

untuk memudahkan pemerintah dalam menangkap informasi melalui 1-2 lembar

laporan singkat (namun padat) agar pemerintah segera mengambil tindakan tegas.

Seperti dikatakan Khairul Anam selaku Technical Support and Monitoring

Coordinator WWF Central Sumatera (2017).

“WWF selalu mengirimkan informasi kepada pemerintah. Informasi

itu dikemas dalam bentuk brief yang singkat namun jelas dan padat,

kenapa brief? Soalnya kalau banyak tulisan (laporan), malah tidak

dibaca. Meskipun sudah bentuk brief, kita juga masih terus

mendesak mereka dengan ditelepon atau kita datang ke kantor

mereka”.

Selain itu, WWF juga mendistribusikan informasi yang sudah diolah

tersebut dengan melakukan pertemuan dalam meja bersama, berdiskusi dan

69

berdialog dengan beberapa kelompok kepentingan (Pemerintah, penegak hukum,

perusahaan, dan masyarakat) yang dihadiri dari beberapa perwakilan dari

kelompok bersangkutan. Diawali dari pemaparan masalah dan cara

penanggulangan yang semestinya dilakukan. Seperti dilakukan pada, 27 Agustus

2015 saat sosialisasi “Pestarian dan penegakan hukum kejahatan perburuan-

perdagangan satwa liar” di Desa Segati, Riau.

Adapun mengirimkan hasil penelitian yang sudah dibentuk menjadi jurnal

ke sejumlah Universitas ataupun lembaga yang menerbitkan jurnal-jurnal

penelitian juga merupakan cara WWF untuk mendistribusikan dan publikasi data

kepada masyarakat luas, informasi juga disalurkan keberbagai lini masa (cetak

dan non cetak). WWF sendiri memiliki buletin Suara Tesso Nilo yang selalu terbit

3 bulan sekali. Tidak berhenti dipenerbitan saja, namun WWF Sumatera Tengah

juga mendistribusikannya ke beberapa stakeholders, universitas dan tentu saja

pemerintah.

Gambar 7. Sosialisasi WWF bekerjasama dengan Polda Pelalawan, Riau.

© WWF Sumatera Tengah

70

Gambar 8. Buletin WWF Suara Tesso Nilo tahun 2012.

©WWF Sumatera Tengah

Cara lainnya juga diterbitkan di dalam website ataupun semua media sosial

milik WWF sendiri dan juga portal media online lainnya, baik dalam bentuk

pemberitaan, release, ataupun catatan perjalanan jika memungkinkan, informasi

tersebut dapat diakses di facebook, instagram, LINE ataupun dilaman website

WWF http://www.wwf.or.id/, yang mana informasi tersebut memuat dua hal

pokok. Pertama, tentang kegiatan proyek WWF untuk memunculkan isu-isu yang

sedang terjadi agar segera mendapatkan perhatian masyarakat dan pemerintah atau

pemerintah segera menindaklanjuti kasus tersebut secara serius, dan yang kedua

berisikan informasi untuk mengenalkan atau memberitakan isu yang sedang

terjadi kepada publik (Anam, 2017).

71

Gambar berikut merupakan beberapa media penyebarluasan informasi

mengenai kondisi dan keadaan gajah Sumatera yang dapat diakses secara online.

Gambar 9. Salah satu media (portal online) yang menginformasikan

kondisi gajah Sumatera.

©DW/Yasmeen Qureshi (Koesoemawiria, 2012)

Mengutip dari yang dikatakan oleh Carlos Drews dalam Koesoemawiria

(2012), selaku Direktur WWF untuk Program Spesies Global yang

mengungkapkan bahwa:

“Kini gajah Sumatra masuk dalam kategori fauna Indonesia yang

secara kritis terancam punah, selain itu juga terdapat orang utan

Sumatra, badak Jawa dan Sumatra serta harimau Sumatra, dan bila

tidak ada upaya konservasi segera yang efektif, maka binatang-

binatang ini bisa punah dalam masa kehidupan kita.”

72

Adapun paparkan Anwar Purwoto dari WWF Indonesia tentang kondisi

serta pihak yang seharusnya bertanggungjawab atas kondisi yang menimpa gajah

Sumatera di Riau, bahwa :

“Di Riau sudah 6 dari 9 kawanan gajah yang punah akibat

pembalakan hutan. Para pemilik konsesi hutan, seperti perusahaan-

perusahaan pulp atau kertas, dan industri kelapa sawit memililki

tanggung jawab hukum dan etis untuk melindungi fauna terlindung

yang hidup di lahan konsesinya.”

Gambar 10. Informasi melalui LINE

©Dina Kurniawati

Berhubungan dengan informasi terbaru terkait dengan penangkapan dan

translokasi gajah yang telah disepakati oleh KSDAE – KLHK (Direktorat

Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem – Kementrian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan), disampaikan oleh Wishnu Sukmantoro yang saat ini berada di

Forum Konservasi Gajah Nasional, yaitu sebelum dilakukan penangkapan ataupun

translokasi gajah ke lokasi yang baru, maka dibutuhkan kematangan skenario, hal

itu berkenaan dengan upaya antisipasi gajah yang akan kembali ke lokasi asal,

73

juga antisipasi konflik gajah - manusia di lokasi yang baru ataupun hal lain yang

lebih seru dibandingkan dari lokasi asal (Sukmantoro, 2017).

Pada gambar infografik dibawah ini dapat diketahui bahwa dalam rentang

tahun 2012 hingga 2016, terdata mayoritas kasus kematian gajah Sumatera terjadi

di Riau. Selain itu, juga terlihat dalam gambar tersebut, bahwa sejak tahun 2012

hingga 2014, kematian gajah di Sumatera terus mengalami peningkatan dan tetapi

ketika memasuki tahun 2015, kasus kematian gajah berhasil ditekan dan

menunjukkan adanya penurunan.

Gambar 11. Infografik lokasi dan jumlah kematian gajah di Sumatera.

Selain itu, secara khusus WWF juga berkoalisi dengan LSM lingkungan

lainnya (Jikalahari dan Walhi – yang dinamai Eyes on the Forest) dalam

menginformasikan isu atau pemberitaaan yang berhubungan dengan lingkungan,

terutama hutan ataupun habitat gajah Sumatera di Riau, informasi tersebut dapat

diakses dilaman EoF (Eyes on the Forets) http://eyesontheforest.or.id/, website

tersebut memuat informasi update dalam bentuk jurnal, release, berita, laporan

74

investigasi. Adapun website EoF ini ditargetkan untuk menjangkau sasaran yang

lebih luas karena juga memuat laporan berbahasa inggris. Selain itu, informasi-

informasi tersebut juga disebarkan melalui twitter WWF di @WWF_ID dan juga

channel youtube WWF-Indonesia.

Sedangkan dipaparkan oleh Afdhal Mahyudhin selaku EoF Sumatra

Coordinator mengenai alasan WWF untuk berkoalisi dengan NGOs lokal

(Jikalahari) dan NGOs domestik (Walhi) yaitu supaya tidak menimbulkan

kesalahpahaman sosial atas adanya campur tangan dari institusi internasional yang

membela suatu isu untuk diperjuangkan, misalnya isu tentang kelestarian harimau

ataupun gajah (Mahyudhin, 2015).

Gambar 12. Media elektronik channel youtube WWF-Indonesia

©WWF Indonesia

Selain harus mengakses dari media website yang sudah ada, WWF juga

mendistribusikan informasi kepada para supporter WWF (WWF Warrior –

disebut dengan sahabat gajah) dalam bentuk newsletter ataupun Living Planet

75

Magazine WWF-Indonesia yang diberikan satu kali dalam empat bulan selama

masih tergabung dalam program sahabat gajah atau donatur.

Gambar 13. Distribusi informasi bagi sahabat gajah - WWF Indonesia

©WWF Indonesia

Selain kepada para donator yang terlibat dalam program sahabat gajah,

WWF juga mendistribusikan informasi kepada para supporter non donator dalam

bentuk newsletter yang dikirimkan melalui email pada pelanggan WWF, dengan

syarat telah mendaftar berlangganan (subscribe) melalui sign up alamat email

kepada WWF Indonesia. Seperti dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 14. Distribusi informasi bagi subscriber - WWF Indonesia.

©WWF Indonesia

76

Itulah beberapa upaya yang dilakukan WWF dalam mencari,

mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan informasi terkait gajah Sumatera

di Riau sehingga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan terhadap advokasi

konservasi gajah Sumatera di Riau untuk mempengaruhi, membujuk, menekan

ataupun mendorong pihak-pihak tertentu, pemerintah dan pelaku usaha khususnya

dan masyarakat pada umumnya agar terus peduli dan mendukung konservasi

gajah Sumatera di Riau agar tidak semakin terancam apalagi punah di alam.

Melihat dari apa yang telah dilakukan oleh WWF, bahwa informasi

mengenai kasus gajah dan faktor-faktor yang menyebabkan kematiannya dicari

dengan melakukan penelitian primer, sekunder, ataupun berdasarakan dari hasil

laporan pemerintah dan masyarakat, hingga kemudian diproses melalui

mekanisme diskusi internal sampai kemudian disampaikan kepada masyarakat

dalam forum dan sosialisasi melalui berbagai media dan cara, itulah kemudian

membuktikan bahwa WWF telah bergerak untuk melakukan upaya-upaya politis

agar dapat mempengaruhi pihak berwenang dan kelompok kepentingan lain untuk

advokasi konservasi gajah Sumatera di Riau.

5.1.2 Symbolic Politics

Selain dari ketersediaan data ilmiah yang telah diperoleh dan didistribusikan,

WWF juga membutuhkan ketersediaan dukungan kelompok lain yang juga

mendukung kelestarian lingkungan, khususnya gajah Sumatera di Riau. Untuk

mencapai dukungan tersebut, WWF membutuhkan strategi-strategi yang dapat

meyakinkan masyarakat atau publik melalui adanya keseimbangan ataupun

konsistensi informasi yang diangkat.

77

Oleh sebab itu, dalam hal ini penulis akan melihat upaya dan proses yang

dilakukan WWF ketika berusaha mengenalkan atau mengangkat isu gajah

Sumatera di Riau melalui beragam kegiatannya. Adapun terdapat tiga cara

ataupun strategi yang selalu melekat pada WWF untuk mengenalkan atau

mengangkat isu yang sedang diperjuangkan kepada publik, yaitu kampanye,

pendidikan lingkungan dan awareness raising.

Pertama, kampanye merupakan salah satu strategi yang selalu dilakukan

WWF untuk mengenalkan ataupun mencari dukungan dari masyarakat terhadap

berbagai isu yang sedang diperjuangkan. Ditambah lagi, secara internasional pada

tiap tanggal 12 Agustus telah diakui untuk dijadikan sebagai hari gajah

internasional atau biasa dikenal dengan Global Elephants Day (GED). Umumnya,

seluruh organisasi konservasi alam memperingati perayaan GED dengan berbagai

caranya masing-masing. Tidak ketinggalan bagi WWF untuk turut berpartisipasi

dalam kegiatan tersebut, mengingat salah satu program yang dilakukan WWF

adalah untuk misi penyelamatan gajah Sumatera.

Sebagai contoh pada tahun 2015, WWF bersama dengan Forum Masyarakat

Peduli Gajah Riau (FMPG) yang dibantu dengan Komunitas Earth Hour

memperingati Global Elephant Day 2015 dengan melakukan kampanye dan

sosialisasi kepada masyarakat. Tujuan utama peringatan itu adalah agar dapat

mensosialisasikan dan mengampanyekan isu gajah Sumatera di Riau yang

semakin terancam punah agar lebih diperhatian publik dan juga agar publik dapat

lebih menjaga dan melestarikan ekosistem alam. Selain itu, WWF, Forum

Masyarakat Peduli Gajah Riau (FMPG) dan Komunitas Earth Hour juga

merusaha pengumpulan petisi dari masyarakat yang digalakkan di beberapa

78

fasilitas publik, dilakukan dengan cara face to face dan dengan memanfaatkan

media elektronik yang dilakukan di change.org.

Gambar 15. Petisi dukung konservasi gajah Sumatera di Riau tahun 2015

©WWF Sumatera Tengah/Heri Tarmizi

Kedua, bentuk pendidikan lingkungan yang dilakukan WWF tersebut dibagi

atas dua sesi, yaitu indoor dan outdoor yang mencakup pada tiga aspek dengan

sifatnya yang multidisipliner, yaitu education about environment, education in

environment, dan education for environment.

Dikatakan Khairul Anam selaku Technical Support and Monitoring

Coordinator WWF Central Sumatera (2017), sebagai berikut.

“Apa kerja WWF kalo bukan untuk mendorong, mendukung dan

mendesak pemerintah juga stakeholders? Maka dari itu, bentuk

pendidikan lingkungan yang dijalankan WWF itu pakai cara-cara

yang kreatif. Bisa indoor juga outdoor, supaya menarik minat, kita

bawa juga mereka buat belajar langsung di kawasan yang dijadikan

daerah percontohan konservasi”

Education about environment merupakan bentuk pendidikan yang dilakukan

WWF kepada publik (siswa, masyarakat, pemangku kepentingan) dengan

mengangkat isu-isu tentang lingkungan. Bentuk pendidikan ini selalu diselipkan

WWF dalam berbagai kegiatan yang dilakukan, seperti jambore, kampanye

ataupun kegiatan lainnya.

79

Education in environment, merupakan cara WWF dalam menindaklanjuti

model education about environment, model pendidikan lingkungan ini dilakukan

WWF dengan melibatkan masyarakat agar turun langsung kelapangan atau suatu

tempat yang dijadikan sebagai daerah percontohan konservasi (misal: Area

konservasi gajah di Taman Nasional Tesso Nilo dan Suaka Margasatwa Rimbang

Baling sebagai area konservasi Harimau Sumatera di Riau – termasuk daerah

dibawah pengawasan WWF).

Education for environment, merupakan aspek terakhir dari proses

pendidikan lingkungan, hal demikian berkenaan dengan adanya suatu tindakan

nyata yang diharapkan dapat terpatri dalam diri masing-masing individu agar

dapat lebih mempedulikan keadaan dan menjaga lingkungan dari segala aktivitas

yang mengganggu atau merusak. Selain itu, dalam mengenalkan kepada

masyarakat lain yang lebih luas, WWF juga mengadakan event perlombaan

ditingkat nasional yang dapat diikuti oleh seluruh kalangan masyarakat Indonesia

dari berbagai kalangan usia. Perlombaan yang pernah dilakukan WWF tersebut

seperti lomba membuat poster yang secara umum bertemakan lingkungan hidup.

Gambar 16. Beberapa poster yang dapat mempropaganda publik tentang isu.

©WWF Sumatera Tengah/Dina Kurniawati

80

Beberapa cara tersebut merupakan upaya yang dilakukan WWF untuk

mengenalkan isu dan mendapatkan perhatian dari publik dengan harapan

masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dan berkontribusi untuk melakukan

penyelamatan lingkungan, melindungi kelestarian gajah suamtera di Riau, dan

terutama mendukung ketercapaian advokasi yang dijalankan WWF.

Oleh sebab itu, berdasarkan tindakan-tindakan yang telah dilakukan WWF

tersebut, baik dalam bentuk kampanye face to face dibeberapa fasilitas publik,

mengadakan event perlombaan ataupun pengangkatan isu yang dilakukan dengan

berbagai cara hingga isu tersebut diketahui dan dikenali publik, itulah kemudian

yang membuktikan bahwa WWF telah bergerak untuk melakukan upaya-upaya

penyimbolan politis agar isu tersebut dapat mempengaruhi pihak berwenang dan

kelompok kepentingan lain untuk advokasi konservasi gajah Sumatera di Riau.

5.1.3 Leverage Politics

Selain dukungan dari kalangan domestik (Indonesia) ataupun masyarakat

biasa, tentu WWF juga membutuhkan dukungan dari baragam aktor lainnya yang

memiliki kekuatan besar (powerful) sehingga dapat memudahkan WWF untuk

mencapai misi konservasi gajah Sumatera di Riau, karena dukungan dari powerful

aktor membantu memberikan nilai dan pengaruh kepada aktor-aktor lainnya

supaya turut serta bergabung mendukung konservasi gajah Sumatera di Riau.

Dalam hal ini, leverage politics dijelaskan dalam dua macam bentuk,

pertama yaitu berbentuk material leverage seperti bantuan keuangan atau

berwujud barang penunjang lainnya. Mengingat WWF hanya sebagai jaringan

organisasi independent yang tidak terikat dengan struktur kepemerintahan, maka

WWF membutuhkan keterampilan untuk mencapai dukungan material tersebut.

81

Adapun berkaitan dengan pendanaan, tentu WWF membutuhkan dana yang

tidak sedikit untuk mencapai advokasi konservasi gajah Sumatera di Riau.

Beruntungnya dibanyak kesempatan proyek yang dilakukan WWF, tidak

terkecuali proyek konservasi gajah Sumatera di Riau, mayoritas dana penunjang

tersebut di dapat dari jaringan WWF sendiri (WWF Network/WWF Family).

Namun selain dari jaringan WWF sendiri, ternyata WWF juga mendapat

dukungan dari pihak-pihak lain, baik berbentuk dana ataupun pemberian fasilitas

(komoditi) penunjang pelaksanaan program yang dipilih secara selektif oleh

WWF.

Berikut pernyataan Khairul Anam selaku Technical Support and Monitoring

Coordinator WWF Central Sumatera (2017).

WWF kan punya jaringan (WWF Network) yang tersebar dibanyak

tempat dan negara. Sumber dana utama kita, berasal dari WWF

pusat (kita ajukan melalui proposal program yang kita kirim), tapi

WWF tetap selektif, karena untuk menghindari money laundrying” .

Sedangkan selain dari WWF Network sendiri, sumber dana yang digunakan

WWF juga berasal dari sumber lainnya, seperti dari hasil kegiatan WWF yang

mengadakan fund raising, berasal dari kelompok-kelompok bisnis, CSR

perusahaan, charity, dari lembaga atau bahkan dari individu-individu, misalnya

seperti Leonardo DiCaprio dan Horrison Ford yang memberikan dananya kepada

WWF (Anam, 2017).

Sebagai contoh, perusahaan Michelin yang merupakan salah satu

perusahaan ban asal prancis dan telah menerapkan ecosystem friendly ribon

menyalurkan dana kepada WWF Prancis, sedangkan program yang dilakukan di

Indonesia (Riau) juga merupakan salah satu yang di-support dana dari Michelin

tersebut.

82

Berikut merupakan cara WWF mencari dukungan materil yang ditujukan

secara umum. Sebagaimana hasil fund raising tersebut akan dialokasikan untuk

memenuhi kebutuhan konservasi gajah Sumatera. Fund raising WWF terbagi

menjadi dua, pertama, dilakukan secara face to face (biasanya di fasilitas publik –

toko buku atau pusat perbelanjaan), dan kedua, secara online (via website) seperti

ilustrasi berikut.

Gambar 17. Cara WWF melakukan fund raising online (website).

©WWF Indonesia/Capture (Dina Kurniawati)

Adapun dana hasil perolehan kegiatan fund raising tersebut, oleh WWF

dipromosikan untuk memenuhi kebutuhan para rangers atau mahout yang

melaksanakan tugas untuk konservasi gajah Sumatera. Oleh sebab itu, segala

sumbangsih dan bantuan yang diperoleh akan disalurkan untuk beberapa

keperluan. Pada gambar berikut dapat diketahui dirincikan alokasi dari

masyarakat yang dapat membantu WWF dalam menggaet dukungan fund raising.

83

Gambar 18. Pembagian saluran kebutuhan hasil donasi.

©WWF Indonesia/Capture (Dina Kurniawati)

WWF juga didukung oleh Bank BNI melalui kerjasama penerbitan kartu

Co-branding BNI dan WWF (BNI Affinity Card) yang telah berakhir pada

Februari 2015. Sebagaimana setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah melalui

kartu kredir BNI-WWF, akan berkontribusi langsung pada pelestarian lingkungan

dan sebanyak 0,3% dari nilai transaksi akan didonasikan untuk memenuhi

berbagai keperluan program WWF Indonesia (BNI, 2015).

Gambar 19. Affinity Card atas kolaborasi WWF dan Bank BNI

©Bank BNI

84

WWF juga mendapat dukungan material dari Bank Internasional yang

berasal dari Inggris, yaitu HSBC. Dana yang diberikan oleh HSBC secara

keseluruhan difungsikan untuk membantu pendanaan dari seluruh program

konservasi yang dijalankan oleh WWF-Indonesia (Agnika, 2015, p. 31).

Selain berbentuk bantuan dana (keuangan), WWF juga mendapat bantuan

dalam bentuk lainnya, yang mana bantuan tersebut berguna sebagai alat

penunjang yang dapat membantu konservasi gajah Sumatera di Riau. Gambar

berikut merupakan beberapa bentuk bantuan yang diterima oleh WWF Sumatera

Tengah yang berbentuk bantuan operasional dari lembaga atau individu.

Gambar 20. Bantuan operasional WWF Sumatera Tengah untuk program gajah

dari lembaga (Ecological Club tahun 2003).

©WWF Sumatera Tengah/Dina Kurniawati

85

Gambar 21. Bantuan operasional WWF Sumatera Tengah untuk program gajah

dari perorangan/individu (Tahun 2003).

©WWF Sumatera Tengah/Dina Kurniawati

Meskipun demikian, berdasarkan dialog dan wawancara yang telah

dilakukan oleh penulis kepada beberapa staff WWF (WWF di Jakarta dan

Sumatera Tengah), penulis tidak menjumpai adanya pernyataan secara mendetail

berkenaan dengan rincian biaya dan sumber dana yang digunakan untuk

melakukan konservasi gajah Sumatera tersebut. Melainkan lebih kepada

penegasan bahwa WWF senantiasa melakukan kegiatan fund raising kepada

masyarakat agar bersedia menjadi agen konservasi, seperti #SahabatGajah dan

juga sumber dana yang diperoleh dari WWF Family.

86

Gambar 22. Screen Capture penggalangan fund raising #SahabatGajah

©Dina Kurniawati

Selain itu untuk mengembangkan sinergi positif secara menyeluruh yang

dapat membantu memekarkan isu-isu yang sedang diperkuangkan oleh WWF ini,

maka WWF melakukan usaha-usaha seperti kunjungan kebeberapa redaksi media

(lini masa), diantaranya seperti MRA Printed Media, The Jakarta Post, Globe

Media Group, Media Indonesia, Metro TV, Green Radio, KBR68H, ANTARA,

MNC Media Group, dan Femina Group (Kurniawan, 2011, p. 27).

Dukungan dari beberapa perusahaan dan individu untuk menerapkan praktik

patroli hutan ataupun flying squad merupakan salah satu bentuk dukungan lain

yang dapat dikatakan sudah mendukung program WWF untuk konservasi gajah

Sumatera di Riau. Hal itu tercermin dari ketersediaan upaya mitigasi konflik dari

beberapa perusahaan atau lembaga untuk mengadopsi praktik EFS dilokasi tempat

usaha lembaga tersebut, seperti EFS yang diterapkan di desa Gondai (Yayasan

87

Tesso Nilo), EFS Asian Agri (perkebunan kelapa sawit), dan EFS RAPP (konsesi

HTI Akasia) (Sukmantoro, Syamsuardi, & Samsuardi, 2009, p. 2).

Adapun usaha WWF dalam mengkampanyekan dan mencari dukungan

publik terhadap isu-isu yang sedang diperjuangkan ternyata mampu meraih

dukungan publik, secara global sendiri WWF telah didukung oleh lebih dari 5 juta

suporter. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri sejak tahun 2006 hingga 2013,

kurang lebih telah ada sekitar 64 ribu suporter yang mendukung program WWF,

data tersebut masih diluar dari data masyarakat yang menjadi fund raising (WWF-

Indonesia, 2013).

Selain itu, isu perlindungan atau konservasi gajah secara keseluruhan

(global), ternyata juga telah mendapat dukungan penuh dari pemerintah Amerika

Serikat pada saat dipimpin oleh Barack Obama dengan dikeluarkanya President

Obama’s National Strategy for Combating Wildlife Trafficking sejak tahun 2014.

Hal tersebut merupakan bagian dari upaya Amerika Serikat untuk menghentikan

aktiviitas illegal trade of wildlife products. Obama’s National Strategy to Combat

Wildlife Trafficking ini merupakan suatu kebijakan yang muncul akibat adanya

tekanan ataupun informasi yang diberikan oleh U.S Wildlife Trafficking Alliance

antara beberapa major companies, foundations, and non-profit organizations yang

bekerjasama dengan pemerintah Amerika Serikat untuk memperjuangkan

pengurangan permintaan akan illegal elephant ivory, rhino horn and other wildlife

products (Kershaw, 2015).

Keterlibatan beberapa public figure untuk mendukung program konservasi

yang dilakukan WWF merupakan nilai tersendiri bagi WWF, sebab mayoritas

para public figure tersebut datang kepada WWF dengan sukarela berniat

88

membantu mengkampanyekan program konservasi yang diperjuangkan WWF.

Para public figure tersebut diantaranya seperti Davina Veronica Hariadi, Ario

Bayu, Nugi, Marchel dan Mischa Chandrawinata dan masih banyak lagi.

Beruntung bagi Nadya Hutagalung karena ditetapkan sebagai ambassador atau

WWF Warrior untuk spesies gajah Sumatera (WWF-Indonesia, 2013; WWF-

Indonesia, 2012).

Seperti diungkapkan oleh Margaret Meutia selaku footprint coordinator

WWF-Indonesia (2017) pada saat penulis melakukan wawancara di kantor WWF

Jakarta tanggal 25 April 2017.

“Malah artis-artis itu pada dateng ke kantor WWF, mereka bilang

ke kita kalo mau bantu mengkampenyekan program-programnya

WWF. Tapi dari situ kita jadi ngerti, ada yang niatnya tulus sama

yang pencitraan doang”.

Gambar 23. Beberapa public figure yang dinobatkan sebagai WWF Warrior

©WWF-Indonesia

Melihat dari apa yang telah dilakukan oleh WWF, bahwa telah ada beberapa

upaya untuk mencari dukungan-dukungan publik hingga pada suatu kesempatan

telah ada beberapa lembaga atau instansi dan public figure yang membantu WWF

dalam mendukung dan mengkampanyekan program konservasi gajah Sumatera.

Hal itulah yang kemudian menunjukkan kinerja WWF telah bergerak untuk

melakukan upaya-upaya leverage politis agar dapat mempengaruhi pihak

89

berwenang dan kelompok kepentingan lain untuk advokasi konservasi gajah

Sumatera di Riau.

5.1.4 Accountability Politics

Menindaklanjuti dari berbagai peranan dan upaya yang telah dilakukan oleh

para pembela dan pecinta lingkungan, terutama bagi kelestarian spesies dan satwa

langka yang telah dilindungi tersebut, kini telah membuahkan dan menghasilkan

beberapa respon ataupun tanggapan positif yang setidaknya dapat meresolusikan

permasalahan yang telah terjadi.

Adapun Pemerintah Indonesia melalui kementerian kehutanan yang

bekerjasama dengan beberapa organisasi ataupun LSM lingkungan telah

menunjukkan tanggapannya melalui keterbentukan Strategi dan Rencana Aksi

Nasional Konservasi Gajah Sumatera sebagai komitmennya untuk melindungi dan

melestrikan populasi gajah di Indonesia. perancangan strategi tersebut diterbitkan

pada tahun 2007 untuk digunakan hingga tahun 2017.

Dilain sisi, kapolda Riau dalam statemennya menunjukkan adanya

ketegasan untuk senantiasa menegakkan hukum perlindungan hutan kawasan dari

para pelaku perambahan hutan yang secara langsung berkontribusi terhadap

kerusakan ekosistem alam dan habitat gajah Sumatera di Taman Nasional Tesso

Nilo. Statemen tersebut disampaikan oleh kapolda Riau Irjen Pol Zulkarnain

Adinegara sebagaimana berikut sesuai dengan pemberitaan di Tribun Pekanbaru

(Yafiz, 2017).

90

“Saya sikat betul, kalau bisa saya tangkap sendiri, artinya saya kesal

betul”.

Ditambah lagi, ternyata sejak tahun 2006, Riau telah ditetapkan oleh

kementrian kehutanan untuk menjadi suatu kawasan pusat konservasi gajah

sebagaimana tercantum dalam peraturan menteri kehutanan No. 73/Menhut-

II/2006. Adapun di skala internasional, accountability politics dari beberapa

kelompok yang telah bersepakat untuk mendukung konservasi spesies, terutama

gajah, ditunjukkan dengan dibuat atau dibentuk perjanjian kemitraan melalui

penandatanganan MoU, baik antara agensi pemerintah, organisasi antar

pemerintah (CITES), World Customs Organization and businesses, WWF, IUCN

dan NGO lainnya (TRAFFIC-International, 2008). Selain itu, dukungan untuk

melindungi kelestarian gajah juga ditunjukkan melalui komitmen bersama yang

disebut dengan Clinton Global Initiative commitment to save elephants yang

dibentuk pada Juli tahun 2013 atas kerjasama dengan WCS (Wildlife

Conservation Society) (Calvelli, 2016).

Gambar 24. Penandatangan MoU dengan kelompok Bisnis (Alibaba)

© (TRAFFIC-International, 2008)

91

Gambar 25. Hillary dan Chelsea Clinton pada saat peluncuran the Elephant

Action Network tahun 2013 dalam pertemuan Clinton Global Initiative.

©Julie Larsen Maher/WCS

Dilain sisi, pada Februari tahun 2014, pemerintah Amerika Serikat ketika

masih dipimpin oleh Presiden Barack Obama mengeluarkan the Obama

Administration's National Strategy for Combating Wildlife Trafficking sebagai

komitmen Amerika untuk mendukung pelarangan perdagangan gading gajah

secara komersial (OFFICE-OF-THE-SECRETARY, 2014).

Sedangkan secara domestik di Indonesia, bertepatan pada 26 April 2004

pemerintah Indonesia mewujudkan gagasan WWF dan BBKSDA Riau untuk

mengembangkan teknik mitigasi konflik antara gajah dan manusia dengan

menjadikan Riau sebagai pilot project konservasi gajah Sumatera di Riau melalui

penetapan Elephant Flying Squad (EFS) atau Pasukan Gajah Reaksi Cepat

(PSRC) yang ditujukan agar dapat meminimalisir konflik manusia dan gajah

ataupun sebagai early warning system. Lokasi penempatan pilot project tersebut

berada di desa Lubuk Kembang Bunga, Kabupaten Pelalawan, Riau. Adapun

92

teknik Elephant Flying Squad ini sebelumnya juga diterapkan di India

(Syamsuardi, et al., 2010, p. 8).

Berdirinya Elephant Flying Squad di desa Lubuk Kembang Bunga (LBK)

pada tahun 2004 di Riau ini menjadi cikal bakal aktivitas sekaligus komitmen

WWF yang terkonsentrasi pada konservasi gajah Sumatera di Riau. Adapun

metode mitigasi yang diterapkan tersebut terbagi atas dua cara, yaitu mitigasi

konflik secara statis dan dinamis. Mitigasi konflik statis tersebut seperti

pembuatan parit untuk mencegah gajah memasuki area perkebunan masyarakat

dan juga melalui pemasangan pagar listrik bertegangan rendah agar dapat

menimbulkan efek kejutan bagi gajah-gajah liar yang berusaha mengganggu

penduduk dengan memasuki kawasan serta berpotensi merugikan ataupun

merusak perkebunan masyarakat (Sukmantoro, Syamsuardi, & Samsuardi, 2009,

p. 8).

Gambar 26. Upaya mitigasi konflik statis

(1) Mitigasi konflik melalui parit

©WWF Indonesia

93

(2) Mitigasi konflik melalui pagar listrik

©WWF Indonesia

Sedangkan mitigasi konflik melalui patroli flying squad ini termasuk dalam

kategori mitigasi konflik secara dinamis, sebagaimana flying squad merupakan

tim patroli yang dilakukan dengan menggunakan gajah-gajah yang sudah jinak

dari PLG serta beberapa gajah yang sudah terlatih dan dilengkapi dengan mahout

(pawang gajah) – dapat juga dengan tim tanpa gajah (tim ranger motor). Tim

tersebut berperan untuk melakukan patroli hutan secara rutin (2 kali dalam 1

minggu) serta mengusir gajah-gajah liar yang berusaha mengganggu atau

memasuki lahan perkebunan masyarakat agar kembali ke dalam hutan, metode

pengusiran gajah-gajah liar ini biasanya dilakukan dengan menggunakan meriam

karbit ataupun cara lain yang menimbulkan efek suara untuk menakuti gajah

(Sukmantoro, Syamsuardi, & Samsuardi, 2009, p. 8).

94

Gambar 27. Pengusiran gajah liar oleh tim patroli Elephant Flying Squad

©Nazaruddin (2015)

Upaya WWF untuk advokasi kepada pemerintah Indonesia juga berhasil

mendapatkan respon positif dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertepatan pada

tahun 2014. Pada tahun tersebut, MUI turut mengeluarkan kebijakan yang

dinamai dengan “Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 04 tahun 2014 tentang

Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem” (MUI, 2014).

Sedangkan berkenaan dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 pasal 40

ayat 2 tentang ketentuan pidana yang dimaksud “hukuman pidana paling lama”,

WWF dan beberapa LSM lainnya melakukan advokasi agar pemerintah merevisi

Undang-Undang tersebut dengan menghilangkan kata-kata “paling lama”, karena

hingga sejauh ini hukuman yang diberikan penegak hukum terhadap para pelaku

kejahatan satwa liar masih dinilai terlalu ringan bahkan hanya mencapai 2 bulan

saja. Namun hingga saat ini, usulan WWF dan LSM lain itu masih dalam proses

yang dirundingkan oleh pihak pemerintah, sedangkan trend hukuman bagi pelaku

mengalami peningkatan positif (hukuman yang telah bertambah) (Syamsidar;

Fadhli, 2017)

95

Adapun sebagai bentuk tindak lanjut atas fatwa yang telah ditetapkan MUI

tersebut, MUI bersama dengan WWF saling bekerjasama untuk mengadakan dan

membentuk Forum Komunikasi Da’i Konservasi yang diadakan di Stasiun

Lapangan WWF yang berlokasi di Subayang, Riau. Selain sebagai implementasi

Fatwa MUI No. 4 tahun 2014, forum ini juga ditujukan untuk memberikan wadah

kepada para Da’i supaya dapat saling mempererat komunikasi antara Da’i dalam

menjalin kerjasama pada saat melakukan syiar perlindungan alam (Maryam, 2016,

p. 6).

Selain itu, upaya yang dilakukan WWF untuk mengikat komitmen kepada

para mitra dari pelaku bisnis, dilakukan dengan mengadakan corporate gathering

event. Event tersebut merupakan kegiatan tahunan dari forum kemitraan WWF

yang sekaligus dimanfaatkan WWF untuk meningkatkan kepedulian dan

menggiatkan peran aktif dari para pelaku bisnis. Dilain sisi juga dijadikan sebagai

media untuk memberikan pendampingan kepada para korporasi yang telah

berkomitmen untuk berkontribusi dalam pergerakan penyelamatan lingkungan

(Vela & Kurniawan, 2011).

Upaya WWF masih terus berlanjut, diantaranya dengan dibentuknya Forum

Masyarakat Peduli Gajah Riau (FMPGR). Forum ini merupakan forum terbuka

bagi seluruh masyarakat yang peduli dengan kelestarian gajah Sumatera di Riau,

terdiri atas masyarakat mulai dari tingkat mahasiswa hingga masyarakat umum.

Adapun pada tahun 2015, Forum Masyarakat Peduli Gajah Riau ini bekerjasama

dengan komunitas Earth Hour (EH), WWF Sumatera Tengah dan beberapa tenaga

volunteer saling bekerjasama untuk mengadakan kegiatan kampanye dan

sosialisasi ke beberapa instansi seperti sekolah dan fasilitas publik dengan misi

96

edukasi dan penyadartahuan akan pengaruh serta ancaman atas populasi gajah

Sumatera. Forum ini menghimbau kepada masyarakat luas supaya turut

berpartisipasi untuk mempedulikan dan melestarikan gajah Sumatera.

Gambar 28. FMP Gajah Riau usai sosialisasi di SD 159 Pekanbaru

©WWF Sumatera Tengah/Heri Tarmizi (2015)

Cara lain yang dilakukan WWF untuk mengikat komitmen dari para

pendukung kelestarian gajah Sumatera yaitu mendukung terhadap dibentuknya

Forum Komunikasi Mahout Sumatera (FOKMAS). Forum ini difungsikan untuk

saling bertukar informasi dan berbagi ilmu antar para mahout mengenai strategi-

strategi taktis dan praktis yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan patroli

dengan gajah pada saat proses mitigasi konflik manusia dan gajah. Hingga saat ini,

WWF dan FOKMAS terutama mahout yang berlokasi di Desa Lubuk Kembang

Bunga, Riau masih terus aktif berkoordinasi, sesekali juga melakukan patroli

bersama. Pemasangan GPS Satellit Collar yang dilakukan WWF pun bekerjasama

dan melibatkan FOKMAS (WWF-Indonesia).

97

Gambar 29. Mahout di tim flying squad TNTN

©WWF Sumatera Tengah

Selain itu, para mahout juga dilibatkan dalam kegiatan workshop antar

mahout se-Indonesia untuk dapat saling bertukar gagasan dan pengalaman selama

menjalankan tugasnya bersama dengan gajah. Salah satu fungsi dan kegunaan dari

hadirnya forum-forum masyarakat ini adalah untuk dapat dijadikan sebagai alat

bagi masyarakat dalam berpartisipasi dan mengisi forum pertemuan yang

membahas isu-isu lingkungan dan satwa. Sehingga, perwakilan dari forum

tersebut memiliki hak untuk bersuara dan menyuarakan aspirasinya terhadap isu

kelestarian lingkungan. Gambar dibawah ini merupakan salah satu gambar yang

didapatkan pada saat kegiatan workshop antara mahout se-Indonesia yang

diselenggarakan di Taman Nasional Gunung Leuser di tahun 2014.

98

Gambar 30. Workshop Mahout se-Indonesia (TN Gunung leuser, Sumatera)

©Bruce Levick (2014)

WWF juga menjalin kemitraan dengan Forum Konservasi Gajah Indonesia

(FKGI) dalam upaya perlindungan dan pemantauan perkembangan gajah

Sumatera. Forum ini memiliki keistimewaan tersendiri karena mempunyai wadah

yang memuat beragam informasi yang tersedia dalam website serta dapat diakses

di laman http://www.gajah.id/, website ini memuat informasi berkenaan dengan

berita dan fakta-fakta tentang gajah di Indonesia. Selain dengan WWF, FKGI juga

bermitra dengan LSM lainnya, seperti Veterinarians Society for Wildlife

Conservation (VESSWIC), Conservation Science Initiative (CSI), Fauna Flora

International (FFI), Wildlife Conservation Society (WCS), serta pemerintah dari

Departemen kehutanan dan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

(PHKA).

Adapun untuk mengikat komitmen pemerintah, WWF dapat mengacu pada

standar peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, sebagaimana

yang tertera dalam UU No. 5 tahun 1990 yang menuliskan adanya ketetapan

hukuman maksimal 5 tahun penjara serta denda sebesar 100 juta rupiah. Dalam

hal ini, WWF bersama dengan LSM lainnya selaku non profit organization

99

berupaya untuk mendesak pemerintah terhadap adanya revisi Undang-Undang

dalam maksud kata-kata “maksimal” untuk dihilangkan, hal ini berkenaan dengan

banyaknya kasus kematian gajah yang ditemukan akibat pelaku beberapa oknum

yang nyatanya hanya mendapat hukuman ± 2 bulan penjara ditahun 2015, oleh

sebab itu usulan ini hingga saat ini masih dalam proses yang dirundingkan oleh

pemerintah (Syamsidar, 2017).

Dengan demikian, upaya-upaya WWF untuk advokasi yang dimulai dari

mencari informasi, melakukan penyimbolan, memperluas pencarian dukungan

sampai usaha untuk mengikat komitmen masyarakat, stakeholders hingga

pemerintah menunjukkan telah ada proses advokasi yang dilakukan WWF untuk

mendukung konservasi gajah Sumatera di Riau dan telah berjalan sebagaimana

mestinya. Meskipun dalam implementasinya pemerintah masih terbilang lamban

dalam menanggapinya ataupun kasus kematian dan konflik gajah manusia masih

terus terjadi.