BAB IV VISI, MISI,TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN web. ?· Dumas Klasifikasi Dumas Tujuan Surat Tindak…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI

RENCANA STRATEJIK TAHUN 2010 - 2015 60

BAB IV

VISI, MISI,TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

4.1 A. VISI

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) tahap II

tahun 2010 2015 telah ditetapkan Visi di Provinsi Jambi yaitu : Ekonomi

Maju, Aman, Adil dan Sejahtera.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kondisi yang ingin diwujudkan,

maka Inspektorat Provinsi Jambi menetapkan Visi sebagai berikut:

,

Mewujudkan Aparatur Pengawasan yang Profesional dan

Berintegritas dalam rangka mengawal terwujudnya Jambi Emas .

B. MISI

Guna mewujudkan Visi, Inspektorat Provinsi Jambi menetapkan Misi. Misi

diharapkan dapat terlaksana demi terwujudnya Visi yang telah ditetapkan

sebelumnya. Misi Inspektorat Provinsi Jambi adalah:

1. Mendorong dan memberikan kontribusi bagi terselenggaranya manajemen

pemerintahan yang efisien dan efektif;

2. Mendorong terwujudnya akuntabilitas publik oleh pemerintah daerah serta

terciptanya aparatur yang bersih;

3. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan dalam rangka pengambilan

keputusan; dan

4. Menumbuhkembangkan sinergi pengawasan di Provinsi Jambi.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah beserta Indikator Kinerja yang ingin

dicapai Inspektorat Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI

RENCANA STRATEJIK TAHUN 2010 - 2015 60

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA

TAHUN KE -

1 2 3 4 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.

Terwujudnya akuntabilitas dalam mengelola kekayaan negara secara transparan, bersih dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan

Meningkatnya Ketaatan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota dan Pemerintah Daerah Dalam Provinsi Jambi.

Persentase Penurunan Jumlah Temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

65% 75% 85% 90% 100%

Perse

ntase

dibali

k

Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat secara efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya kepemerintahan yang baik

Persentase tingkat penyelesaian kasus dan klarifikasi Kasus

65% 80% 85% 87% 96%

Meningkatnya pengendalian pelaksaan manajemen KDH dalam rangka memberikan peringatan dini dan meningkatkan akuntabilitas program dan kegiatan.

Persentase SKPD yang akuntabilitasnya baik

% % % % %

Persentase peningkatan penilaian SKPD yang berpredikat Tertib

% % % % %

Persentase penurunan jumlah temuan pengelolaan Samisake yang merugikan daerah.

% % % % %

Terwujudnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemerintah yang Terintegrasi, Efektif, dan Efisien.

Jumlah buku katalog dan laporan hasil pemeriksaan

15

Buku

Katal

og

25

Buku

Katal

og

25

Buku

Katal

og

25

Buku

Katal

og

25

Buku

Katal

og

Meningkatnya Penyelesaian TLHP Aparat Pengawasan Fungsional

Persentase rekomendasi BPK, Itjen, Itprov yang dapat diselesaikan setelah penerbitan laporan

50% 60% 88% 92% 98%

INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI

RENCANA STRATEJIK TAHUN 2010 - 2015 60

. Meningkatnya sinergi dan kesepahaman baik dengan SKPD maupun dengan sesama Aparat Pengawas Fungsional lainnya dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pemeriksaan, dan membahas isu-isu pengawasan yang relevan

Jumlah Pelaksanaan Gelar Wasda,

2 Kali

Gelar

wasd

a, 4

Kali

Raker

wasd

a

2 Kali

Gelar

wasd

a, 4

Kali

Raker

wasd

a

2 Kali

Gelar

wasd

a, 4

Kali

Raker

wasd

a

2 Kali

Gelar

wasd

a, 4

Kali

Raker

wasd

a dan

Tersu

sunny

a

Lapor

an

PKPT

2 Kali

Gelar

wasd

a, 4

Kali

Raker

wasd

a dan

Tersu

sunny

a

Lapor

an

PKPT

Jumlah Pelaksanaan Rakerwasda

Persentase penurunan tumpang tindih pemeriksaan dengan Itjend, Itjend terkait, dan Itkab/kota

10% 8% 6% 4% 2%

Terpenuhinya Publikasi Layanan Pengaduan Masyarakat secara efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya kepemerintahan yang baik

Jumlah sosialisasi dan publikasi layanan pengaduan masyarakat

4 Kali

Sosial

isasi

dan

Publik

asi

4 Kali

Sosial

isasi

dan

Publik

asi

4 Kali

Sosial

isasi

dan

Publik

asi

4 Kali

Sosial

isasi

dan

Publik

asi

4 Kali

Sosial

isasi

dan

Publik

asi

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas auditor/pejabat pengawas pemerintah yang professional serta tertatanya kelembagaan Inspektorat sebagai penjamin mutu (quality assurance) penyelenggaraan pemerintahan daerah

Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Persentase peningkatan jumlah pemeriksa yang telah mengikuti Diklat Sertifikasi JFA dan Pejabat Pengawas Pemerintah urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)

Persentase peningkatan jumlah APIP yang telah mengikuti Diklat Terkait Bidang Pengawasan

3. Terciptanya kelembagaan Inspektorat yang efisien dan efektif

Terwujudnya peraturan/keputusan di Bidang Pengawasan serta laporan kegiatan Inspektorat.

Jumlah Peraturan Bidang Pengawasan

Terbit

nya 1

SK

Gube

rnur,

dan 4

SK

Inspe

ktur

Bid.

Penga

wasa

Terbit

nya 3

SK

Gube

rnur,

2 SK

Sekre

taris

Daera

h,

dan 5

SK

Terbit

nya 1

SK

Gube

rnur,

1 SK

Sekre

taris

Daera

h,

dan 3

SK

Terbit

nya 1

SK

Gube

rnur,

1 SK

Sekre

taris

Daera

h,

dan 4

SK

Terbit

nya 2

SK

Gube

rnur,

1 SK

Sekre

taris

Daera

h,

dan 6

SK

INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI

RENCANA STRATEJIK TAHUN 2010 - 2015 60

n Inspe

ktur

Bid.

Penga

wasa

n

Inspe

ktur

Bid.

Penga

wasa

n

Inspe

ktur

Bid.

Penga

wasa

n

Inspe

ktur

Bid.

Penga

wasa

n

Persentase jumlah laporan yang telah sesuai dengan peraturan dan SOP yang telah ditetapkan

4.3 A. STRATEGI

Lingkungan Stratejik

Kesenjangan antara jumlah pejabat pengawas dan Auditee, Kurangnya

Pemahaman Pejabat/Aparatur tentang tugas dan tanggung jawabnya didalam

menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan serta perlunya koordinasi yang

lebih komprehensif antara Inspektorat Provinsi Jambi dengan Auditee,

Inspektorat Provinsi Jambi dengan APIP lainnya maupun antara Inspektorat

Provinsi Jambi dengan BPK serta Kondisi-kondisi lainnya, merupakan faktor

lingkungan stratejik di Propinsi Jambi. Berdasarkan data yang ada, dari

Tahun 2003 s.d 2009 masih ada temuan hasil pemeriksaan BPK yang terjadi

di tahun 2003 s.d 2005 ditindaklanjuti di tahun 2008, 2009 maupun 2010.

Selain itu untuk hasil pemeriksaan Inspektorat di Provinsi Jambi, masih ada

INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI

RENCANA STRATEJIK TAHUN 2010 - 2015 60

rekomendasi/saran yang sederhana (mudah untuk ditindaklanjuti) namun

masih juga belum ditindaklanjuti. Kondisi-kondisi ini menimbulkan beberapa

pertanyaan,

1. Apakah Auditee tidak faham bagaimana cara menindaklanjutinya.

2. Apakah Auditee tidak perduli atas rekomendasi yang diberikan.

3. Auditee telah berupaya menindaklanjutinya tapi kesulitan menyelesaikan

tindaklanjut tersebut karena ada hal yang sulit dilakukan.

4. Rekomendasi yang diberikan memang tidak mungkin untuk ditindaklanjuti.

B. KEBIJAKAN

Sebagai kelanjutan dari pembangunan, Inspektorat Provinsi Jambi menitik

beratkan pada kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Aparatur,

Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi Yang Lebih Komprehensif dengan

Auditee, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Lainnya dan juga

dengan BPK. Selain itu juga diupayakan adanya regulasi/aturan yang jelas

tentang pengawasan, baik itu tentang Pelaksanaan Pemeriksaan, Tindaklanjut

atas Hasil Pemeriksaan maupun aturan tentang kasus-kasus pengaduan yang

ditangani oleh Inspektorat Provinsi Jambi.

INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI

RENCANA STRATEJIK TAHUN 2010 - 2015 60

Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat Tahun 2010