BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH · IV-4 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH ... harmonisasi antar masyarakat dan ... sejalan dengan strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah

IV-1

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas Pembangunan Daerah merupakan penjabaran tema atau agenda

pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/ tonggak

antara capaian menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana

program pembangunan daerah tahunan.

Penyusunan rencana kerja pembangunan daerah Tahun 2015 ini,

merupakan tahun ke-5 (lima) atau terakhir dalam rencana pembangunan jangka

menengah di Kepualaun Riau berusaha diarahkan pada permasalahan dan isu-siu

strategis dalam penyelesaian kegiatan-kegiatan strategis yang telah dimulai

perencanaan dan pelaksanaannya pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Provinsi Kepualauan Riau Tahun 2010-2015.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam pelaksanaan Pembangunan daerah, Provinsi Kepulauan Riau

berpegang teguh pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau 2011-2015, dimana Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau mempunyai Visi

“Terwujudnya Kepulauan Riau Sebagai Bunda Tanah Melayu Yang Sejahtera,

Berakhlak Mulia dan Ramah Lingkungan”.

Guna mewujudkan dan mendukung Visi Kepulauan Riau diatas, telah

ditetapkan Misi beserta tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan. Tujuan

dan sasaran pembangunan pada setiap Misi yang akan dijalankan akan

memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintahan Daerah.

Penjabaran pelaksanaan pada masing-masing Misi beserta tujuan dan

sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

IV-2



Tabel 4.1. Penjabaran Visi/Misi beserta Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015

Visi/ Misi Tujuan Sasaran

“Terwujudnya Kepulauan Riau Sebagai Bunda Tanah Melayu Yang Sejahtera, Berakhlak Mulia dan Ramah Lingkungan”.

1. Mengembangkan Budaya Melayu sebagai

payung bagi budaya lainnya dalam kehidupan

masyarakat.

1. Memperkuat persatuan dan kesatuan

masyarakat melalui pengamalan nilai budaya

2. Melestarikan, melindungi dan

mengembangkan budaya melayu

3. Mewujudkan pengakuan terhadap eksistensi

Kepulauan Riau sebagai pusat kebudayaan dan

sejarah Melayu

1. terwujudnya kerukunan antar masyarakat

2. terlindunginya seni dan budaya Melayu dari

kepunahan

3. meningkatnya dukungan dari daerah/Negara

serumpun bahwa Kepulauan Riau sebagai salah

satu pusat kebudayaan Melayu

2. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya

kelautan dan pulau-pulau kecil.

1. Meningkatkan peranan sektor kelautan dalam

perekonomian daerah

2. Memanfaatkan potensi kelautan dan pulau

kecil bagi pembangunan daerah

1. Meningkatnya peran sektor kelautan dan perikanan

dalam PDRB; meningkatnya produktivitas nelayan

tangkap dan budidaya dan terwujudnya kerjasama

pengembangan sektor kelautan dengan universitas

dan pihak swasta

2. Meningkatnya kegiatan penelitian dan

pengembangan kelautan; meningkatnya lembaga

pendidikan bidang kelautan dan kemaritiman;

meningkatnya pemanfaatan dan pengolahan

potensi kelautan dan pulau-pulau kecil; dan

meningkatnya kegiatan industri dan pengolahan

hasil laut

IV-3




3. Mengembangkan wisata yang berbasis

kelautan dan budaya setempat

1. Meningkatkan ekonomi daerah dari sektor

kelautan dan pariwisata

2. Mengembangkan minat masyarakat pelaku

wisata dalam wisata bahari

1. Meningkatnya peranan sektor pariwisata dalam

perekonomian daerah (PDRB); berkembangnya

event/kegiatan seni dan kebudayaan yang

mendukung pariwisata; dan meningkatnya peran

serta masyarakat dalam pembangunan

kepariwisataan

2. Berkembangnya wadah dan organisasi seniman

dan budayawan; meningkatnya kegiatan pariwisata

bahari yang unik dan terpadu, efesien dan atraktif

serta ramah lingkungan di wilayah Lingga, Bintan,

Anambas dan Natuna; dan meningkatnya

keanekaragaman dan kualitas objek wisata

4. Mengembangkan potensi ekonomi local

dengan keberpihakan kepada rakyat kecil

(wong cilik).

1. Mengurangi kesenjangan ekonomi antar

golongan masyarakat dan meningkatkan

kesejahteraan sosial masyarakat ekonomi

kecil dan menengah

2. Meningkatkan percepatan pembangunan desa

dan kelurahan

3. Meningkatkan daya saing ekonomi usaha

kecil

1. Dikembangkannya potensi ekonomi lokal seperti

pertanian, perikanan dan sektor informal di

perkotaan maupun pedesaan

2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam

pembangunan desa dan kelurahan; meningkatnya

peranan kelembagaan desa dan BUMDes dalam

pembangunan

3. Bertambahnya jumlah dan kualitas pelaku

koperasi dan UKM

IV-4




5. Meningkatkan investasi dengan pembangunan

infrastruktur yang berkualitas.

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat

2. Meningkatkan minat dan permohonan

investasi di daerah

3. Berkurangnya pengangguran terbuka

4. Meningkatnya arus barang dan jasa

5. Meningkatkan keterkaitan dan aksesbilitas

antar daerah

1. Meningkatnya produktivitas dan daya beli

masyarakat; meningkatnya kapasitas dan

jangkauan pelayanan kelistrikan, air bersih dan

perumahan

2. Terwujudnya kemudahan pelayanan dan perizinan

investasi dalam bentuk pelayanan satu pintu;

tersedianya infrastruktur pendukung investasi baik

listrik, jalan dan pelabuhan bongkar muat yang

memiliki fasilitas berstandar internasional

3. Terpenuhinya kebutuhan lapangan kerja;

meningkatnya pembukaan lapangan kerja

4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan,

jembatan dan sarana perhubungan; meningkatnya

pembangunan sarana perhubungan darat, laut dan

udara

5. Berkurangnya kesenjangan pembangunan antar

daerah.

6. Memberdayakan masyarakat melalui

pendidikan dan kesehatan yang berkualitas

1. Meningkatkan daya saing daerah

2. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia

(IPM)

1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Daerah;

meningkatnya daya serap lulusan sekolah dalam

dunia kerja; berkurangnya persentase penduduk

miskin

2. Meningkatnya rata-rata lama sekolah;

meningkatnya rata-rata usia harapan hidup; dan

meningkatnya APM, APS dan APK semua

jenjang pendidikan

IV-5




7. Mengembangkan tatakelola pemerintahan

yang baik, etos kerja, disiplin, budi pekerti

dan supremasi hukum.

1. Memperkuat jati diri sebagai bangsa dan

warga Negara melalui pengamalan nilai

agama, nilai dasar negara, nilai budaya dan

norma hukum

2. Meningkatkan transparansi dan kepuasan

masyarakat

3. Meningkatkan kinerja pembangunan

4. Mengurangi kasus penyimpangan dan

penyalahgunaan wewenang

1. Meningkatnya nasionalisme dan profesionalisme

aparatur dalam menjalankan tugas; terwujudnya

harmonisasi antar masyarakat dan antara

masyarakat dengan pemerintah; meningkatnya

penerapan pendidikan budi pekerti di lingkungan

sekolah dan masyarakat.

2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan publik; tersedianya sarana komunikasi

dan informasi penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan publik

3. Meningkatnya sumberdana pembangunan;

meningkatnya persentase PAD dalam

pembangunan Daerah; meningkatnya peran serta

dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan

pembangunan

4. Terlaksananya pengadaan barang dan jasa yang

efektif; tersedianya informasi standar barang dan

jasa; tercapainya kondisi Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) dalam audit keuangan

daerah; meningkatnya kinerja keuangan daerah.

8. Mengembangkan kehidupan yang

demokratis, keadilan serta berkesetaraan

gender.

1. Mewujudkan rasa aman dalam berusaha dan

hidup bermasyarakat

2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam

pembangunan dan berdemokrasi yang santun

3. Meningkatkan kesetaraan gender dalam

pembangunan. Berkurangnya tindak criminal

dan penyalahgunaan narkotika

1. berkurangnya konflik antar masyarakat;

meningkatnya kesadaran politik masyarakat

dalam bernegara dan bermasyarakat

2. terwujudnya Pemilu yang demokratis

3. meningkatnya Indeks Pembangunan Gender

(IDG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)

IV-6




9. Mengembangkan pembangunan yang ramah

lingkungan.

1. Meningkatkan daya dukung dan daya

tampung lingkungan untuk mendukung

pembangunan

2. Mengurangi degradasi lingkungan akibat

pembangunan menuju pembangunan yang

berkelanjutan

1. berkurangnya pengrusakan hutan dan pencemaran

lingkungan; meningkatnya cakupan dan kualitas

kawasan konservasi laut

2. terwujudnya persentase minimal hutan lindung;

berkurangnya tindakan pencurian ikan dan bahan

tambang mineral yang merusak lingkungan;

meningkatnya kualitas lingkungan hidup

IV-7



4.2. Prioritas Pembangunan

Prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun 2015

merupakan tindak lanjut tahun sebelumnya serta dalam rangka mendukung

program pembangunan yang tertuang dalam Rencana pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010 – 2015.

Berdasarkan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan, hasil evaluasi

pelaksanaan pembangunan tahun 2013 hingga tahun 2014 serta perumusan

permasalahan dan tantangan ke depan seperti disajikan pada Bab II, maka

ditetapkan isu strategis pembangunan daerah Tahun 2015. Isu strategis merupakan

permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan

pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan

pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Adapun penjabaran isu strategis pembangunan Kepulauan Riau Tahun

2015, yaitu :

1. Perluasan Penyediaan Pelayanan Dasar

2. Percepatan Pencapaian Target MDG’s

3. Pembangunan Infrastruktur dan Connectivity

4. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat,

5. Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Anak

6. Pelestarian Nilai- Nilai Budaya dan Pengentasan Kemiskinan

7. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pembangunan dan

Pengembangan Sektor Strategis

8. Percepatan Penetapan RTRW Provinsi Kepulauan Riau

9. Pengelolaan Kawasan Perbatasan

IV-8



Memperhatikan hasil evaluasi, isu strategis, rancangan kerangka ekonomi

daerah dan kerangka pendanaan serta dalam rangka pencapaian sasaran prioritas

pembangunan tahun 2015, maka telah ditetapkan tema pembangunan Provinsi

Kepulauan Riau tahun 2015 adalah :

“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Melalui Peningkatan Pembangunan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana

Pelayanan Dasar”

Tema pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015 ini merupakan

tema lanjutan dari RKPD tahun 2014 yang menekankan kepada Memantapkan

Perekonomian Daerah dan Memperluas Kesempatan Kerja guna Pengentasan

Kemiskinan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Selain berpedoman pada tema pembangunan Tahun 2015 yang merupakan

tema pentahapan pencapaian Visi Misi Gubernur Kepulauan Riau, penentuan

prioritas pembangunan daerah juga mempertimbangkan kebijakan pembangunan

nasional.

Kebijakan Pembangunan Nasional tahun 2015 diarahkan untuk

Melanjutkan Reformasi Pembangunan untuk Peningkatan Daya Saing Nasional,

dengan mempertimbangkan pada beberapa hal penting antara lain :

a. Reformasi pembangunan yang telah berjalan perlu dilanjutkan dan

diperkuat untuk menciptakan struktur perekonomian yang kokoh melalui

percepatan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, mengurangi

ketergantungan impor barang modal dan bahan baku, kepastian hukum dan

penegakan hukum serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan;

b. Daya saing nasional masih harus ditingkatkan terutama untuk menghadapi

dimulainya pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA),

meneruskan perbaikan neraca transaksi berjalan, memperkuat landasan

pembangunan agar tidak masuk dalam Jebakan Negara Berpendapatan

Menengah (Middle Income Trap);

IV-9



c. RPJMN tahap ketiga dari RPJPN 2005-2025 diarahkan untuk

memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan

pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian berbasis SDA yang

tersedia, SDM berkualitas, serta kemampuan Iptek.

Dengan merujuk pada RPJPN Tahun 2005-2025, dan memperhatikan hal-

hal penting tersebut, prioritas dan arah pembangunan nasional difokuskan pada

sembilan bidang pembangunan yaitu :

1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama;

2. Ekonomi;

3. Sarana dan Prasarana

4. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

6. Politik;

7. Pertahanan dan Keamanan;

8. Hukum dan Aparatur;

9. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang.

Prioritas pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2015 ini

secara sistematis merupakan kelanjutan dari prioritas pembangunan di tahun

sebelumnya. Berikut ini adalah gambaran keterkaiatan antara Program Prioritas

yang tertuang RKPD 2014 dengan prioritas pembangunan yang tertuang dalam

RKPD 2015

IV-10



Tabel 4.2.

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Tahun 2014 dan Prioritas

Pembangunan Tahun 2015

Tahun 2014 Tahun 2015

1. Peningkatan Pembangunan

Pendidikan dan Kesehatan dalam

rangka Percepatan Pencapaian Target

MDGs

1. Perluasan Penyediaan Pelayanan Dasar

dalam Rangka Percepatan Pencapaian

Target MDG’s

2. Peningkatan Pembangunan

Infrastruktur dan Pengelolaan

Sumber Daya Alam serta Pulau-

pulau Terdepan

2. Pembangunan Infrastruktur dan

Connectivity serta Percepatan

Penetapan RTRW Provinsi Kepulauan

Riau

3. Percepatan dan perluasan

pertumbuhan ekonomi daerah

melalui pemberdayaan ekonomi

kelautan, pertanian, industri kecil

menengah dan pariwisata yang

berwawasan lingkungan

3. Peningkatan Pemberdayaan

Masyarakat, Pengarusutamaan Gender,

Perlindungan Anak dan Pelestarian

Nilai- Nilai Budaya Dan Pengentasan

Kemiskinan

4. Peningkatan kesejahteraan

masyarakat yang berakhlak mulia

dan berbudaya

4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Melalui Pembangunan dan

Pengembangan Sektor Strategis yang

Berwawasan Lingkungan

5. Mewujudkan Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik dan Bersih

serta bebas KKN

5. Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan

Tata Kelola Pemerintahan serta Iklim

Demokrasi yang Baik

IV-11



Pembangunan di Kepulauan Riau pada tahun 2015 akan tetap

dilaksanakan dalam kerangka konsep Pro Growth, Pro Job, Pro Poor, dan Pro

Environment serta memiliki indikator pencapaian kinerja yang jelas dalam rangka

mendukung pencapaian tujuan milleniums development goals (MDGs). Hal ini

sejalan dengan strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Arah Kebijakan

dan Strategi dalam kerangka konsep Pro Growth, Pro Job, Pro Poor, dan Pro

Environment serta mendukung pencapaian tujuan milleniums development goals

(MDGs) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3. Arah Kebijakan dan Strategi terkait Pro Growth, Pro Job, Pro

Poor, dan Pro Environment serta Pencapaian Tujuan Milleniums

Development Goals (MDGs)

No. Kebijakan Strategi

1 Pertumbuhan ekonomi (Pro

Growth)

- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah,

- Meningkatkan daya saing investasi di sektor industri

kelautan, industri kecil menengah, pertanian dan pariwisata

2 Pengurangan Kemiskinan

(Pro Poor)

Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan melalui Hibah,

dengan Program/Kegiatan antara lain:

Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin/

Desa tertinggal:

- Pemberian makanan tambahan balita/anak sekolah, Ibu

hamil

- Perawatan kasus gizi

- Pelayanan kesehatan melalui (Jamkesda).

- Pembangunan / rehabilitasi Posyandu, Pustu.

- Pemberian beasiswa bagi siswa SLTA

Program Rumah Layak Huni :

- Rehabilitasi rumah tidak layak huni termasuk fasilitas

jamban keluarga,

- Penyediaan sarana/sumber air bersih.

- Penyediaan Listrik Rumah

Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin/Desa

tertinggal :

- Kegiatan menumbuh kembangkan kelompok usaha bersama

, KUKM diutamakan kepada Ibu-Ibu/Perempuan

IV-12



- Kegiatan menumbuh kembagkan usaha tani

- Kegiatan menumbuh kembangkan usaha nelayan

3 Pengurangan Pengangguran

(Pro Job)

- Revitalisasi Balai Latihan Kerja

- Pelaksanaan pelatihan-pelatihan kerja

- Penyaluran bantuan permodalan

- Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

(UKM)

Kebijakan Berwawasan

Lingkungan (Pro

Environment)

- Meningkatkan daya tampung lingkungan untuk mendukung

pembangunan

- Memelihara kelestarian lingkungan sekitarnya

Kebijakan MDG’s - Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan

- Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua

- Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan

Perempuan

- Menurunkan Angka Kematian Anak

- Meningkatkan Kesehatan Ibu

- Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular

Lainnya

- Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup

Penjelasan terhadap pelaksanaan tema pembangunan 2015 sebagaimana

telah disampaikan sebelumnya, kemudian dijabarkan kedalam prioritas serta

tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam matriks dibawah ini.

IV-13



Tabel 4.4. Matriks Prioritas, Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RKPD Tahun 2015

No Prioritas Tujuan Sasaran

1 Perluasan Penyediaan Pelayanan

Dasar dalam Rangka Percepatan

Pencapaian Target MDG’s

Meningkatkan kualitas dan pemerataan

sarana dan prasarana pendidikan,

khususnya di desa-desa

Meningkatnya Capaian Indikator di Bidang

Pendidikan

Meningkatkan pemerataan distribusi

tenaga guru, terutama pada daerah-daerah

di luar ibukota kabupaten/kota

Meningkatkan kualitas tenaga pendidik

dan kependidikan

Meningkatkan penguasaan masyarakat

terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi

Melengkapi jumlah dan Meningkatkan

pemerataan distribusi tenaga kesehatan

sehingga menjangkau seluruh masyarakat

Meningkatnya Capaian Indikator di Bidang

Kesehatan

Melengkapi Puskesmas dan Pustu dengan

sarana dan prasarana yang memadai

IV-14




2 Pembangunan Infrastruktur dan

Connectivity serta Percepatan

Penetapan RTRW Provinsi Kepulauan

Riau

Meningkatkan infratruktur perhubungan

penunjang konektivitas dan aksesibilitas

antar pulau dan antar daerah

Terlayaninya secara memadai infrastruktur dan sarana

pendukung industri dan jasa maritim

Mengurangi disparitas antar wilayah

melalui pemerataan infrastruktur

Memadainya infrastruktur untuk menunjang fungsi Pusat

Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal

(PKL) utamanya di daerah-daerah tertinggal (Kabupaten

Natuna dan Anambas)

Menurunnya angka indeks disparitas antar wilayah

(kabupaten/kota)

Meningkatkan infrastuktur pendukung FTZ Meningkatnya panjang jaringan jalan

Tersedianya pelabuhan-pelabuhan utama (hub ports)

berstandar internasional untuk mengoptimalkan peluang

jasa-jasa maritim

Memadainya sarana dan prasarana alur pelayaran

Memadainya infrastruktur untuk menunjang fungsi Batam

sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

Meningkatnya kerjasama dan koordinasi pengembangan

FTZ dengan pemerintah pusat

IV-15




Meningkatkan sarana dan prasarana

perkantoran khususnya bagi pelayanan publik

dan pelayanan investasi

Meningkatnya pelayanan perizinan dari pelayanan satu

atap menjadi pelayanan satu meja

Optimalnya pemanfaatan teknologi informasi guna

transparansi dan kecepatan pelayanan publik dan investasi

Meningkatnya kecakapan petugas pelayanan

Meningkatnya sarana dan prasarana sehingga pelayanan

publik dan investasi semakin mudah diakses dan nyaman

IV-16




3 Peningkatan Pemberdayaan

Masyarakat, Pengarusutamaan Gender,

Perlindungan Anak dan Pelestarian

Nilai- Nilai Budaya Dan Pengentasan

Kemiskinan

Melakukan pembinaan terhadap potensi dan

kreativitas masyarakat dalam mengembangkan

seni dan budaya daerah

Meningkatnya apresiasi dan kreativitas berkesenian dan

kebudayaan masyarakat dalam bentuk lembaga atau

kelompok kesenian masyarakat

Memperkuat kelembagaan ekonomi

masyarakat

Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif dan sehat

Berkembang dan optimalnya Badan Usaha Milik Desa

(BUMDES)

Meningkatkan peranan seni dan budaya dalam

kegiatan pembangunan daerah

Meningkatnya jumlah aktivitas seni dan budaya baik

dalam event lokal, regional maupun nasional

Melestarikan, melindungi dan

mengembangkan budaya Melayu dan budaya

lainnya

Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengelolaan

kesenian dan kebudayaan Melayu

Mempromosikan Kepulauan Riau sebagai

salah satu pusat kebudayaan dan sejarah

Melayu

Meningkatnya pengenalan dan pemahaman generasi muda

dan masyarakat Kepulauan Riau sebagai pusat

kebudayaan Melayu memlui peningkatan event

kebudayaan

Meningkatnya dukungan dari daerah dan negara

serumpun Melayu bahwa Kepulauan Riau sebagai salah

satu pusat kebudayaan Melayu

Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam

pembangunan

Meningkatnya tingkat partisipasi perempuan dalam

pembangunan

Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IDG)

Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)

Menurunnya rasio KDRT

Berkurangnya tindak Kekerasan terhadap Perempuan

Meningkatnya jumlah kasus pengaduan kekerasan

perempuan yang diselesaikan

Berkurangnya ketimpangan tingkat pendidikan menurut

IV-17



jenis kelamin


4 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Melalui Pembangunan dan Pengembangan

Sektor Strategis yang Berwawasan

Lingkungan

Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya

kelautan, perikanan, dan pulau-pulau kecil

terdepan untuk pengembangan perikanan

tangkap secara terpadu dan berkelanjutan

Meningkatnya produksi dan produktivitas penangkapan

ikan

Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan nelayan

Meningkatnya jenis alat tangkap dan teknologi

penangkapan ikan dengan penyediaan bantuan motorisasi

dan perlengkapan tangkap

Meningkatnya pemanfaatan pelabuhan perikanan baik

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), Pelabuhan Perikanan

Nusantara (PPN) maupun Pelabuhan Perikanan Samudera

(PPS)

Mengembangkan perikanan budidaya secara

terpadu dan berkelanjutan

Bertambahnya luas, jumlah dan jenis unit produksi

perikanan budidaya

Bertambahnya sentra produksi terpadu perikanan budidaya

Terlayaninya secara memadai kebutuhan sarana produksi

(terutama benih dan pakan) perikanan budidaya

Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya

ikan

IV-18




Mengembangkan industri pengolahan

perikanan secara terpadu dan berkelanjutan

Bertambahnya jenis dan jumlah unit industri bioteknologi

kelautan

Meningkatnya produksi dan produksitivitas industri

bioteknologi kelautan

Bertambahnya jumlah pelaku usaha industri bioteknologi

kelautan

Bertambahnya Pabrik Es sebagai salah satu sarana

pendukung pengolahan perikanan

Mengembangkan industri dan jasa maritim Bertambahnya unit industri dan jasa maritim

Bertambahnya sentra indusri dan jasa maritim

Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha

industri dan jasa maritim

Meningkatnya penerimaan daerah dari pengembangan

industri dan jasa maritim

IV-19




Mengembangkan pariwisata bahari secara


Bertambahnya jenis dan jumlah pariwisata bahari

Terselenggaranya peningkatan dan pengembangan

destinasi wisata bahari

Bertambahnya event wisata bahari berskala daerah

(provinsi), nasional maupun internasional

Bertambahnya jumlah pengujungan/wisatawan pariwisata

bahari, baik domestik mauapun mancanegara

Meningkatnya investasi di bidang pariwisata bahari


pariwisata bahari

Mengembangkan pariwisata budaya secara


Bertambahnya jumlah pengujungan/wisatawan pariwisata

budaya, baik domestik mauapun mancanegara

Meningkatnya investasi di bidang pariwisata budaya

Bertambahnya event wisata budaya berskala daerah

(provinsi), nasional maupun internasional


pariwisata budaya

IV-20




Mengembangkan wisata berbasis

keunggulan daerah sebagai kawasan bisnis,

perdagangan bebas dan industri di Batam,

Bintan dan Karimun

Meningkatkan aktivitas dan event MICES (meetings,

incentives, conferences, exhibitions/events and sport)

Meningkatnya investasi di bidang kegiatan MICES

Bertambahnya jumlah dan meningkatnya kualitas

promosi wisata MICES

Meningkatkan produksi dan produktivitas

sektor pertanian

Berkembangnya sentra-sentra produksi pertanian

tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan

peternakan yang didukung sarana dan prasarana wilayah

yang memadai

Meningkatnya produksi dan produktivitas petani dan

peternak rata-rata 5% per tahun

IV-21




Mengembangkan pasar produk-produk

pertanian baik dalam maupun luar negeri

Meningkatnya persentase produk pertanian (tanaman

pangan, hortikultura, ternak) Kepulauan Riau dalam

pemenuhan kebutuhan domestik

Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas dari dan

menuju sentra-sentra pertanian

Berkembang dan optimalnya kelembagaan pemasaran

produk-produk pertanian tanaman pangan, hortikultura

dan ternak

Meningkatkan jumlah dan jenis produk-

produk olahan pertanian

Meningkatnya jumlah industri pengolahan hasil-hasil

pertanian dan peternakan rata-rata 5 % per tahun

Meningkatkan kontribusi sektor pertanian

terhadap perekonomian daerah dan

kesejahteraan masyarakat

Meningkatnya kontribusi PDRB sektor pertanian

sekurang-kurangnya 20% per tahun

Meningkatnya NTP

IV-22




Meningkatkan aksesibilitas petani dan pelaku

usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap

modal

Meningkatnya kucuran kredit produktif skala kecil menengah

dari lembaga keuangan bank dan bukan bank

Meningkatkan kapasitas tenaga kerja dan

pelaku usaha

Meningkatnya serapan tenaga kerja lokal pada usaha PMA dan

PMDN

Meningkatnya jumlah tenaga kerja lokal yang terampil dan

bersertifikasi

Membangun keterkaitan yang saling

memperkuat antara industri besar dan usaha

mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

Meningkatnya kerjasama antara industri besar dan usaha mikro,

kecil, dan menengah (UMKM) sebagai kesatuan rantai produksi

Meningkatnya pola-pola kemitraan antara industri besar dan

UMKM dalam upaya memperkuat UMKM

Memperkuat kelembagaan ekonomi

masyarakat

Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif dan sehat

Berkembang dan optimalnya Badan Usaha Milik Desa

(BUMDES)

Memberantas praktek-praktek penangkapan

ikan yang tidak ramah lingkungan

Berkurangnya praktek-praktek penangkapan ikan ilegal

Meningkatnya jumlah penindakan terhadap kasus penangkapan

ikan illegal

IV-23




Meningkatkan kualitas ekosistem pesisir dan

laut

Bertambahnya tindakan pengawasan terhadap pelaksanaan

AMDAL

Berkurangnya kasus-kasus pencemaran laut

Memberantas praktek-praktek penambangan

bahan mineral yang tidak ramah lingkungan

Berkurangnya praktek-praktek penambangan bahan

mineral yang tidak ramah lingkungan

Memulihkan dan menjaga kawasan hutan

darat dan kawasan bekas pertambangan

Bertambahnya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis

rata-rata

Berkurangnya luas kawasan hutan yang rusak

Ditetapkannya kawasan-kawasan hutan lindung, suaka

alam, dan cagar alam

Memulihkan dan menjaga kualitas dan fungsi

daerah aliran sungai (DAS), air tanah, dan air

permukaan

Terbangun dan terjaganya catchment area

Bertambahnya luasan daerah penghijauan wilayah sumber

mata air

Menyediakan Tempat Pengolahan Sampah

Terpadu secara memadai

Beroperasi satu unit Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

yang menggunakan sistem sanitary landfill untuk masing-

masing ibukota provinsi dan kabupaten/kota

Meningkatkan cakupan pengelolaan limbah

industri dan pertambangan

Meningkatnya instalasi pengelolaan limbah industri dan

pertambangan

Berkurangnya dampak-dampak lingkungan akibat limbah

industri dan pertambangan

IV-24




5 Pengelolaan Kawasan

Perbatasan dan Tata Kelola

Pemerintahan serta Iklim

Demokrasi yang Baik

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam

perencanaan pembangunan

Terpenuhinya keterwakilan kelompok-kelompok di masyarakat

dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah

Adanya media yang efektif bagi masyarakat untuk

menyampaikan kritik dan evaluasi terhadap pelaksanaan

pembangunan

Adanya media sosialisasi rencana dan program-program

pembangunan daerah

Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya

kelautan, perikanan, dan pulau-pulau kecil

terdepan untuk pengembangan perikanan

tangkap secara terpadu dan berkelanjutan

Bertambahnya nelayan yang mengoperasikan kapal

penangkapan ikan > 20 GT

Meningkatnya produksi dan produktivitas penangkapan ikan

Meningkatkan efektifitas dan efisiensi

penggunaan anggaran

Meningkatnya capaian outcome dari pelaksanaan anggaran

Meningkatnya tingkat realisasi anggaran

Meningkatkan akuntabilitas

penyelenggaraan tata kelola pemerintahan

yang baik, bersih dan bebas dari KKN

Pengelolaan keuangan daerah mendapatkan opini Wajar Tanpa

Pengecualian/Wajar Dengan Pengecualian

Meningkatkan kualitas pelayanan publik Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) sekurang-kurangnya

3,00

IV-25



Penjabaran prioritas pembangunan di atas diharapkan dapat menjadikan

Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau menjadi lebih baik sesuai dengan target

capaian pembangunan yang telah ditetapkan di tahun 2015. Target capaian

pembangunan tersebut dapat dicapai dengan pelaksanaan program prioritas di tiap

SKPD Provinsi Kepulauan Riau. Untuk melihat sasaran capaian pembangunan

yang hendak dicapai, dapat dilihat indikator pembangunan di tiap SKPD.

Documents

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH · IV-4 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH ... harmonisasi antar masyarakat dan ... sejalan dengan strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah