BAB IV PENDEKATAN PROGRAM DASAR PERENCANAAN DAN ...eprints.undip.ac.id/44157/5/Andrea_21020111150017_BAB_IV.pdf · Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah SB Studi

KANTOR PEMERINTAH KAB. JEPARA 36

BAB IV

PENDEKATAN PROGRAM DASAR PERENCANAAN DAN

PERANCANGAN ARSITEKTUR

4.1 Pendekatan Aspek Fungsional

Aspek fungsional berkaitan dengan pelaku aktivitas, kapasitas dan besaran ruang

serta besaran spesifik ruang yang digunakan untuk perencanaan dan perancangan Kantor

Bersama Pemerintah Kabupaten Jepara.

4.1.1. Pendekatan Pelaku

Pelaku kegiatan merupakan salah satu hal penting yang harus dipertimbangkan

dalam perencanaan arsitektur. Pelaku kegiatan pada Kantor Bersama Pemerintah

Kabupaten Jepara Terdiri dari :

a. Kelompok Kegiatan Dinas Kantor Bersama Pemerintah Kabupaten Jepara

Bentuk kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas,badan dan Bagian

pada Kantor Bersama, seperti :

o Dinas, Badan dan Bagian terkait

o Staff

o Karyawan

o Pengunjung terbagi menjadi 3 kelompok yaitu :

a) Masyarakat umum yang berkepentingan dengan Dinas Terkait

b) Pegawai instansi pemerintah lain yang berkepentingan melakukan koordinasi

penyelenggaraan dinas terkait

c) Wartawan/reporter, kelompok orang yang meliput kegiatan di Kantor

Bersama Pemerintah Kabupaten Jepara pada saat tertentu.

b. Kelompok Kegiatan Penunjang

Kelompok kegiatan penunjang ini timbul karena adanya aktifitas dari masing-masing

penghuni Kantor Dinas Teknis Pemerintah Kota Semarang, antara lain :

o Kegiatan makan minum (kantin)

o Kegiatan transaksi (Bank)

o Kegiatan pertemuan

o Kegiatan ibadah

c. Kelompok Kegiatan Pelayanan

Kelompok kegiatan pelayanan ini sebagai fasilitas layanan serta perawatan Kantor

Bersama Pemerintah Kabupaten Jepara, seperti :

o Kegiatan layanan parkir


o Kegiatan pengamanan gedung

o Kegiatan perawatan gedung

o Kegiatan pelayanan lavatory

o Kegiatan pelayanan teknis bangunan

4.1.2. Pendekatan Kapasitas Pengguna

Jumlah pegawai merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi besaran ruang.

Data jumlah pegawai yang akan menempati Kantor Bersama Pemerintah Kabupaten

Jepara :

Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Dinas terkait

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang, 2012

A. Badan Kepegawaian Daerah

TAHUN JUMLAH PNS PERTUMBUHAN PROSENTASE (%)

2009 46

2010 46 0 0 %

2011 47 1 1,07 %

2012 48 1 1,05 %

2013 50 1 1,02 %

Prosentase Rata-rata Jumlah PNS di Kab. Jepara

X = 0% + 1,07% + 1,05% + 1,02%

4

= 0,78%

Jumlah kenaikan per tahun = 0,78% x 50 = 0,39

Prediksi 10 Tahun berikutnya (2023) :

Keterangan :

Pt = Jumlah pegawai tahun perencanaan

Po = Jumlah pegawai tahun terakhir

r = Angka kenaikan rata-rata

t = Selisih tahun perencanaan dengan tahun terakhir

Jumlah Unit tahun 2013 adalah :

NO DINAS TEKNIS JUMLAH PNS JUMLAH

KARYAWAN

1 Badan Kepegawaian Daerah 46 4

2 DISPERINDAG 32 6

3 BAPERMADES 23 3

4 SATPOL PP 47 6

5 SANTEL 10 3

Jumlah 186

Pt = Po +( r x t)


Pt = Po + r x t

P2023 = 50 + (0,39 x 10)

P2023 = 50 + 4(pembulatan)

P2023 = 54

B. Disperindag


2009 34

2010 35 1 1,45 %

2011 37 2 2,78 %

2012 37 0 0 %

2013 38 1 1,34 %


X = 1,45% + 2,78% + 0% + 1,34%

4

= 1,39%

Jumlah kenaikan per tahun = 1,39% x 38 = 0,52


Keterangan :






Pt = Po + r x t

P2023 = 38 + (0,52 x 10)

P2023 = 38 + 5

P2023 = 43

C. Bapermades


2009 23

2010 24 1 2,13 %

2011 25 1 2,04 %

2012 25 0 0 %

2013 26 1 1,96 %


Pt = Po + r x t


X = 2,13% + 2,04% + 0% + 1,96%

4

= 1,53%

Jumlah kenaikan per tahun = 1,53% x 26= 0,4


Keterangan :






Pt = Po + r x t

P2023 = 26 + (0,4 x 10)

P2023 = 26 + 4

P2023 = 30

D. SATPOL PP


2009 51

2010 52 1 0,97 %

2011 52 0 0 %

2012 53 1 0,95 %

2013 53 0 0 %


X = 0,97% + 0% + 0,95% + 0%

4

= 0,48%



Keterangan :






Pt = Po + r x t

Pt = Po + r x t


Pt = Po + r x t

P2023 = 53 + (0,25 x 10)

P2023 = 53 + 3

P2023 = 56

E. SANTEL


2009 6

2010 6 0 0%

2011 6 0 0 %

2012 7 1 7,69 %

2013 7 0 0 %


X = 0% + 0% + 7,69% + 0%

4

= 1,92%



Keterangan :






Pt = Po + r x t

P2023 = 7 + (0,13 x 10)

P2023 = 7 + 1

P2023 = 8

4.1.3. Pendekatan Aktifitas dan Kebutuhan Ruang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2006, tentang

standarisasi sarana dan prasaran kerja Pemerintah Daerah, ruang-ruang dalam kantor

terdiri dari beberapa bagian. Berikut adalah pendekatan ruang di dalam Kantor Dinas

Teknis Pemerintah Kota Semarang yang didasarkan pada aktifitas pengguna. Pendekatan

aktifitas dan kebutuhan ruang yang terjadi di dalam Kantor Bersama Pemerintah

Kabupaten Jepara dapat dijabarkan seperti dalam tabel 4.2

Pt = Po + r x t


a. Pegawai

Tabel 4.2 Pendekatan Aktifitas dan Kebutuhan Ruang Pegawai Kantor Bersama Pemerintah Kab. Jepara

b. Karyawan

Tabel 4.3 Pendekatan Aktifitas dan Kebutuhan Ruang Karyawan Kantor Bersama Pemerintah Kab. Jepara

Aktifitas Pelayanan

No Pelaku Aktifitas Kebutuhan Ruang

1 Karyawan

Memberikan informasi kepada

pengunjung, memantau

kegiatan di sekitar area

resepsionis

Ruang resepsionis

Koordinasi informasi kepada

pengunjung, menerima tamu

sementara, menerima titipan

pesan/barang bagi pegawai

Ruang informasi

Memantau kegiatan yang

berlangsung di dalam gedung

Ruang monitor

Aktifitas Lavatory Lavatory

Aktifitas Ibadah Musholla

Aktifitas Utama


1 Kepala Dinas Bekerja, istirahat Ruang kerja

Menerima tamu Ruang tamu

Berkumpul atau pertemuan Ruang rapat

Koordinasi Kerja Ruang staff

Penyimpanan dan Fotokopi

Arsip

Ruang arsip dan penyimpanan

Berisitirahat Ruang istirahat

Aktivitas lavatory Lavatory

2 Kepala Bidang Bekerja, istirahat Ruang kerja

Menerima Tamu Ruang tamu

Koordinasi Kerja Ruang kerja

Penyimpanan Arsip Ruang arsip

Beristirahat Ruang istirahat


3 Kepala Seksi Bekerja, menerima tamu,

istirahat

Ruang kerja

Koordinasi Kerja Ruang kerja


4 Sekretaris Bekerja, menerima tamu,

istirahat

Ruang kerja, ruang istirahat

5 Staff Bekerja, menerima tamu,

istirahat

Ruang kerja, ruang istirahat



Penyediaan makanan dan

minuman untuk kegiatan besar

Dapur

Melakukan transaksi keuangan Bank

Penyediaan makanan dan

minuman untuk kegiatan rutin

Pantry

Makan, minum, istirahat Kantin

Pengadaan barang kebutuhan Koperasi

Penjagaan keamanan gedung Pos Jaga

Memarkir kendaraan Area Parkir

Penyimpanan perlengkapan

kantor

Gudang

Aktifitas operasional teknis Ruang Mekanikal

c. Pengunjung

Tabel 4.4 Pendekatan Aktifitas dan Kebutuhan Ruang Pengunjung Kantor Bersama Pemerintah Kab. Jepara

4.1.4. Pendekatan Hubungan Kelompok Ruang

Ruang-ruang di dalam Kantor Kantor Bersama Pemerintah Kab. Jepara

dikelompokkan berdasarkan fungsi atau kegiatan yang diwadahi, hal ini ditujukan agar

penataan ruang di dalam Kantor Dinas Teknis Pemerintah Kota Semarang dapat

menciptakan efisiensi dan efektifitas. Maka diperlukan pendekatan hubungan antar

kelompok ruang yangdapat dilihat pada skema berikut ini.

Keterangan :

: Hubungan yang erat

: Hubungan yang tidak erat

Aktifitas Utama


1 Pengunjung Mencari informasi Dinas

Terkait

Ruang resepsionis

Mendapatkan informasi Ruang Tunggu

2 Instansi Lain Menunggu dan pertemuan Ruang Tunggu, Ruang Rapat,

Ruang Serbaguna

3 Wartawan/Report

er

Menunggu dan pertemuan Ruang Konferensi Pers/ Ruang

Serbaguna

Kelompok Kegiatan Pelayanan (Servis)

Kelompok Kegiatan Dinas

Kelompok Kegiatan Pengunjung

Gambar 4.1 : Hubungan Kelompok Ruang

Sumber : Analisa penyusun


4.1.5. Pendekatan Sirkulasi

Sirkulasi yang terjadi di Kantor Bersama Pemerintah Kabupaten Jepara yaitu

sebagai berikut :

4.1.6. Pendekatan Kapasitas dan Besaran Ruang

Ruang merupakan wadah aktifitas pelaku. Oleh karena itu, rencana besaran ruang

harus mempertimbangkan kapasitas, perabot yang dipakai dan area sirkulasi agar

terciptanya kenyamanan saat beraktifitas. Adapun sumber-sumber yang digunakan untuk

mencari standar besaran ruang adalah sebagai berikut :

Kode Sumber

DA Neufert, Ernst, terjemahan Sunarto Tjahjadi dan Ferryanto Chaidir, Data

Arsitek, JIlid 2 Edisi:33, Jakarta, Penerbit Erlangga, 1995

HD Human Dimension & Interior Space, Billboard Publication, Inc.

PM Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang

Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah

SB Studi Banding

A Asumsi

Gambar 4.2 Sirlkulasi Kantor Bersama Kab. Jepara

Sumber : Studi Banding, 2013

Pegawai

Karyawan

Instansi Lain

Masyarakat

Wartawan

ME Hall Utama

Resepsionist Hall/Lobby

- R. Kepala Dinas -R. Sekretariat

- R. Kepala Bidang -R. Arsip

- R. Kasie -R. Staff

- Lavatory -R. Rapat

- Mushola -Kantin

- gudang

R. Kerja Dapur R. Petugas Kebersihan Koperasi Lavatory Kantin Mushola

R. Kerja R. Tunggu R. Rapat R. Serbaguna

R. Dinas Yang Dituju R. Tunggu R. Serbaguna

R. Kerja R. serbaguna


Berikut adalah rincian mengenai dasar penentuan prosentase sirkulasi.

Tabel 4.5Penentuan Prosentase Sirkulasi

Prosentase Sirkulasi Keterangan

5-10 % Standar Minimum

20 % Kebebasan atau keleluasan sirkulasi

30 % Tuntutan kenyamanan fisik

40 % Tuntutan kenyamanan psikis

50 % Tuntutan spesifik kegiatan

70-100% Keterkaitan dengan banyak kegiatan

Sumber : Data Arsitek Jilid 2, 1995

1. Kelompok Kegiatan Utama

Tabel 4.6 Besaran Ruang Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

NO INSTANSI BAGIAN KEBUTUHAN

RUANG STANDAR SUMBER

KAPASIT

AS LUAS

LUAS

TOTAL

1

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan

Kepala

Dinas

Ruang Kerja 25 m² PM 25 m²

Ruang Tamu 12 m² PM

Toilet 4 m² PM

41 m²

2

Sekretaris

Ruang Kerja 12 m² PM

Ruang Tamu 10 m² PM

22 m²

Ruang

Sekretariat

Ruang Kasubbag 9 m² PM 3 27 m²

Ruang Staff A 4 m² PM 4 16 m²

Ruang Staff B 4 m² PM 4 16 m²

Ruang Staff C 4 m² PM 3 12 m²

Ruang Arsip 9 m² SB 9 m²

Ruang Tamu 1.2 m² DA 5 6 m²

86 m²

3 Ruang

Kepala

Bidang

Ruang Kabid 12 m² PM 2 24

Ruang Tamu 10 m² PM 2 20

68m²

4

Bidang

Perindustri

an

Ruang Kasi 9 m² PM 2 18 m²





61 m²

5 Bidang

Perdaganga

n

Ruang Kasi 9 m² PM 2 18 m²






57 m²

6

UPT JTTC

REGGING

Ruang Kepala 9 m² PM 9 m²

Ruang Kasubbag 9 m² PM 9 m²

Ruang Staff 4 m² PM 4 m²

22 m²

8 Gudang 9 m² SB 2 18 m²

18 m²

9 R.Rapat

80 m² A 1 UNIT 80 m²

80 m²

10 Prediksi 10 tahun

kedepan

Staff 4 m² A 5 20 m²

20 m²

Jumlah 444,2 m²

Sirkulasi 30 % 133,26 m²

Total Kebutuhan Ruang 577,46 m²

dibulatan 578 m²

Tabel 4.7 Besaran Ruang Badan Kepegawaian Daerah



KAPASIT

AS LUAS

LUAS

TOTAL

1

Badan

Kepegawaian

Daerah

Kepala BKD


Ruang Tamu 12 m² PM 12 m²

Toilet 4 m² PM 4 m²

41 m²

2

Sekretaris



22 m²

Ruang

Sekretariat




Ruang Staff C 4 m² PM 5 20m²



98 m²

3 Ruang

Kepala

Bidang

Ruang Kabid 12 m² PM 3 36 m²

Ruang Rapat 12 m² PM 3 36 m²

Ruang Tamu 10 m² PM 3 30 m²

102 m²

4 Bidang

Perencanaan

dan

Pengemban

gan Pegawai

Ruang Kasubbid 9 m² PM 2 18 m²





57 m²


5 Bidang

Mutasi

Pegawai






57 m²

6 Bidang

Pembinaan

dan

Pengolahan

Data






57 m²

7

UPT

Ruang Kepala 9 m² PM 9 m²

Ruang Kasubbag 9 m² PM 9 m²

Ruang Staff 4 m² PM 2 8 m²

26 m²


18 m²

11 R.Rapat

50 m² A 1 UNIT 50 m²

50 m²

Jumlah 527,2 m²



dibulatkan 690 m²

Tabel 4.8 Besaran Ruang Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



KAPASIT

AS LUAS

LUAS

TOTAL

1

Badan

Pemberdayaa

n Masyarakat

dan Desa

Kepala

BAPERMADES




41 m²

2

Sekretaris



22 m²

Ruang

Sekretariat







66 m²

3 Ruang Ruang Kabid 12 m² PM 3 36 m²


Kepala

Bidang


102 m²

4 Bidang

Pemberdaya

an Ekonomi

dan

Masyarakat






41 m²

5 Bidang

Pengemba

ngan Desa






41m²

6 Bidang

Penanggula

ngan

Kemiskinan






41m²


18 m²

10 R.Rapat

50 m² A 1 UNIT 50 m²

50 m²

Jumlah 421,2 m²

Sirkulasi 30 % 126,36m²


dibulatkan 548 m²

Tabel 4.9 Besaran Ruang Satuan Polisi Pamong Praja



KAPASIT

AS LUAS

LUAS

TOTAL

1

Satuan Polisi

Pamong Praja

Kepala

Satpol PP




41 m²

2

Sekretaris



22 m²

Ruang

Sekretariat








66 m²

3 Ruang

Kepala

Bidang



68 m²

4

Bidang

Penegakan

dan

Ketertiban

Ruang Kasie 9 m² PM 2 18 m²





153 m²

5 Bidang

Perlindung

an

Masyarakat

Ruang Kasie 9 m² PM 2 18 m²





57 m²


36 m²

9 R. Rapat

80 m² 1 80 m²

80 m²

Jumlah 492,2 m²



dibulatkan 640 m²

Tabel 4.10 Besaran Ruang Bagian Sandi dan Telekomunikasi



KAPASIT

AS LUAS

LUAS

TOTAL

1

SANTEL

Ruang Kepala

Bidang



Ruang Staff 4 m² PM 6 24 m²

46 m²

R. Sandi

9 m² SB 1 9 m²

9 m²

3 R.

Telekomunikasi

9 m² SB 1 9 m²

9 m²

7 Gudang

9 m² SB 1 9 m²

9 m²

9 R.Rapat

30 m² A 1 UNIT 30 m²

30 m²

Jumlah 92,2 m²




dibulatkan 120 m²

2. Kelompok Kegiatan Penunjang

Tabel 4.11 Besaran Ruang Kegiatan Penunjang

NO FASILITAS KEBUTUHAN

RUANG

STANDA

R

SUMBE

R

KAPASITA

S LUAS

LUAS

TOTAL

1. Kafetaria Ruang Makan 5.324 m² DA 100 Meja 532.4 m²

Dapur 30%

Ruang

Makan

DA 159.72 m²

692.12 m²

Sirkulasi 30 % 207.64 m²

Total Kebutuhan Ruang 899.76 m²

2 Koperasi Ruang Pengelola

Ruang Kepala 9 m² PM 1 9 m²

Ruang Administrasi 4.46 m² DA 5 22.3 m²

Ruang Tamu 1.2 m² DA 5 6 m² 37,3 m²

Ruang Fotocopy

Ruang pegawai 4 m² PM 1 4 m²

Mesin Fotocopy 0,75 DA 1 0,75 m² 4,75 m²

Ruang Penjualan

Etalase Penjualan 3.6875

m²

DA 1 29.5 m²

Lemari Pendingin 0.81 m² DA 5 2.43 m²

Kasir 2.64 m² DA 5 2.64 m²

Gudang

Penyimpanan

9 ² SB 1 9 m² 43,56 m²

85,61 m²



3 Musholla Ruang Solat 0.96 m² DA 100 96 m²

Tempat Wudlu 15 m² SB 15 m²

Rak Sepatu 0.875 m² DA 3 3.63 m²

114.63 m²

Sirkulasi 30 % 34.39 m²

Total Kebutuhan Ruang 149.02 m²

Luas kebutuhan Ruang 1153,9 m²

3. Kelompok Kegiatan Pelayanan (Servis) Teknis

Tabel 4.12 Besaran Ruang Kegiatan Pelayanan (Servis)

NO KEBUTUHAN

RUANG

STANDA

R

SUMBE

R

KAPASITA

S LUAS

1 House Power 63 m² PLN 1 Unit 63 m²

2 Ruang Travo 25 m² SB 1 Unit 25 m²


4. Kelompok Kegiatan Parkir

Besaran Ruang Kegiatan Parkir

- Jumlah Pengunjung = ± 100 orang =20 mobil / 50 motor

- Pengunjung Pemerintah Kota Lain (Diasumsikan 30 % dari jumlah pengunjung Dinas) =

35 orang, jika asumsi 1 mobil untuk 3-5 orang maka ada 7-10 mobil

- Pengunjung wartawan (diasumsikan 20 % dari jumlah pengunjung Dinas) = 20 orang =

4-5 mobil / 10-20 motor

- Jumlah pegawai yang akan menempati Kantor Bersama = 186 orang

- Jumlah pegawai yang menggunakan Mobil dinas (Eselon II dan III) = 19 orang

- Jumlah pegawai yang menggunakan Motor dinas (Eselon IV dan v) = 167 orang

Tabel 4.13 Besaran Ruang Kegiatan Parkir

Sumber : analisa penyusun

Tabel 4.14 Total Luas Bangunan

3 Ruang Pompa 20 m² SB 1 Unit 20 m²

Jumlah 108 m²

Sirkulasi 30 % 52 m²

Luas Kebutuhan Ruang 160 m²

NO Jenis Kendaraan STANDAR SUMBER KAPASITAS LUAS

1 Mobil

- Mobil PNS 12.5 m² DA 19 237,5 m²

- Mobil

Pengunjung

12.5 m² DA 35 437,5 m²

Jumlah 675 m²

2 Motor

- Motor PNS 1.5 m² DA 167 250,5 m²

- Motor

Pengunjung

1.5 m² DA 70 105 m²

Jumlah 355,5 m²

Luas Kebutuhan Ruang Parkir 1030,5 m²

NO KELOMPOK KEGIATAN RUANG LUAS (m²) 1 Kelompok Kegiatan Utama DISPERINDAG 605 m² BKD 690 m² BAPERMADES 563 m² SATPOL PP 671 m² SANTEL 315 m² 2 Kelompok Kegiatan Penunjang Indoor Kafetaria 899.76 m² Koperasi 105.12 m² Musholla 149.02 m² 3 Kelompok Kegiatan ME House Power 63 m² Ruang Travo 25 m² Ruang Pompa 20 m² 4 Kelompok Kegiatan Parkir Mobil 675 m² Motor 355,5 m² Jumlah Total 5136,4 m²


4.2 Pendekatan Aspek Kontekstual

Pemilihan lokasi untuk tapak sudah ditentukan di Kecamatan Jepara sesuai dalam

RTRW Kab. Jepara 2011-2031 menyebutkan bahwa :

Daerah Perkantoran, Perkantoran pemerintah berpusat di sekitar BWK 1 yaitu pusat

kota, kelurahan Panggang, Kecamatan Jepara dan masih dalam Kawasan Kantor Pemerintah

Kab. Jepara. Perkantoran lainnya tersebar di berbagai tempat di sekitar jalan utama. Untuk

bangunan Kantor Bersama ini sudah ditentukan lokasi tapaknya yaitu sebagai berikut :

Batas-batas :

Utara : JL. Brigadir Jenderal Katamso

Timur : Pemukiman Penduduk

Selatan : Pemukiman Penduduk

Barat : Jl. RA Kartini, Alun-alun Jepara

Data Tapak

- Lokasi : Kecamatan Jepara, Kab. Jepara

- Luas Lahan : ± 106 m x 65 m = 6890 m²

- BWK : BWK I (pusat kota di wilayah kawasan kantor kabupaten jepara)

Perda terhadap tapak

- GSB, KDB, KLB : 10 m, 80%, 3

- Batas – batas Kawasan perkantoran Kabupaten Jepara :

Utara : JL. Brigadir Jenderal Katamso



Barat : Jl. RA Kartini, Alun-alun Jepara

- Batas – batas Tapak Terpilih :

Utara : Kantor Setda Lama



Barat : Pemukiman penduduk/pertokoan

Lokasi Tapak

Gambar 4.3. Rencana Lokasi Tapak di BWK I Sumber : wikimapia.org


- Potensi tapak :

BWK I fungsinya sebagai pusat :

1. Permukiman

2. Perdagangan dan Jasa

3. Perumahan, Perdagangan dan Jasa (Campuran)

4. Perkantoran

5. Pelayanan Umum

6. Pendidikan

7. Kesehatan

8. Peribadatan

9. Terminal

10. Jaringan Jalan dan Utilitas

11. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya

4.3. Pendekatan Aspek Kinerja

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/Prt/M/2007 Tentang

Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara tentunya mengatur utilitas yang

berada di dalam dan di luar bangunan gedung negara harus memenuhi SNI yang

dipersyaratkan.

4.3.1.Penghawaan dan Pengkondisian Udara

a. Setiap bangunan gedung negara harus mempunyai sistem penghawaan/ventilasi

alami dan buatan yang cukup untuk menjamin sirkulasi udara yang segar di dalam

ruang dan bangunan

b. Dalam hal tidak dimungkinkan menggunakan sistem penghawaan atau ventilasi

alami, dapat menggunakan sistem penghawaan buatan dan/atau pengkondisian

udara dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip konservasi energy

c. Pemilihan jenis alat pengkondisian udara harus sesuai dengan fungsi bangunan,

dan perletakan instalasinya tidak mengganggu wujud bangunan

4.3.2.Pendekatan Sistem Pencahayaan

Setiap bangunan gedung negara harus mempunyai pencahayaan alami dan

pencahayaan buatan yang cukup sesuai dengan fungsi ruang dalam bangunan tersebut,

sehingga kesehatan dan kenyamanan pengguna bangunan dapat terjamin. Ketentuan

teknis dan besaran dari pencahayaan alami dan pencahayaan buatan mengikuti standar

dan pedoman teknis yang berlaku.

4.3.3. Sistem Telekomunikasi

Pada prinsipnya, setiap bangunan gedung negara harus dilengkapi dengan sarana

komunikasi intern dan ekstern. Penentuan jenis dan jumlah sarana komunikasi harus

berdasarkan pada fungsi bangunan dan kewajaran kebutuhan.

4.3.4. Jaringan Listrik

Pemasangan instalasi listrik harus aman dan atas dasar hasil perhitungan yang

sesuai dengan Peraturan Umum Instalasi Listrik. Setiap bangunan gedung negara yang

dipergunakan untuk kepentingan umum, bangunan khusus, dan gedung kantor tingkat

Kementerian/Lembaga, harus memiliki pembangkit listrik darurat sebagai cadangan,

yang catudayanya dapat memenuhi kesinambungan pelayanan, berupa genset darurat

dengan minimum 40 % daya terpasang. Penggunaan pembangkit tenaga listrik darurat


harus memenuhi syarat keamanan terhadap gangguan dan tidak boleh menimbulkan

dampak negatif terhadap lingkungan, knalpot diberi sillencer dan dinding rumah genset

diberi peredam bunyi.

4.3.5. Jaringan Air Bersih

a. Negara harus dilengkapi dengan prasarana air minum yang memenuhi standar kualitas, cukup jumlahnya dan disediakan dari saluran air berlangganan kota (PDAM), atau sumur, jumlah kebutuhan minimum 100 lt/orang/hari

b. Setiap bangunan gedung negara, selain rumah negara (yang bukan dalam bentuk rumah susun), harus menyediakan air minum untuk keperluan pemadaman kebakaran dengan mengikuti ketentuan SNI yang dipersyaratkan, reservoir minimum menyediakan air untuk kebutuhan 45 menit operasi pemadaman api sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan

c. Bahan pipa yang digunakan dan pemasangannya harus mengikuti ketentuan teknis yang ditetapkan

4.3.6. Jaringan Air Kotor

a. Pada dasarnya pembuangan air kotor yang berasal dari dapur, kamar mandi, dan tempat cuci, harus dibuang atau dialirkan ke saluran umum kota

b. Semua air kotor yang berasal dari dapur, kamar mandi, dan tempat cuci, pembuangannya harus melalui pipa tertutup dan/atau terbuka sesuai dengan persyaratan yang berlaku

c. Dalam hal jika ketentuan tersebut tidak mungkin dilaksanakan, karena belum terjangkau oleh saluran umum kota atau sebab-sebab lain yang dapat diterima oleh instansi teknis yang berwenang, maka pembuangan air kotor harus dilakukan melalui proses pengolahan dan/atau peresapan

d. Air kotor dari kakus harus dimasukkan ke dalam septictank yang mengikuti standar yang berlaku

4.3.7. Pembuangan Air Limbah

a. Setiap bangunan gedung negara yang dalam pemanfaatannya mengeluarkan limbah

domestik cair atau padat harus dilengkapi dengan tempat penampungan dan

pengolahan limbah, sesuai dengan ketentuan

b. Tempat penampungan dan pengolahan limbah dibuat dari bahan kedap air, dan

memenuhi persyaratan teknis yang berlaku sehingga tidak menimbulkan dampak

negatif terhadap lingkungan

c. Ketentuan lebih lanjut mengikuti SNI yang dipersyaratkan

4.3.8. Sarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran

Setiap bangunan gedung negara harus mempunyai fasilitas pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam :

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap

Bahaya Kebakaran pada Bangunan dan Lingkungan

- Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung

- Peraturan Daerah tentang Penanggulangan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran;

beserta standar-standar teknis yang terkait.

4.3.9. Penangkal Petir

Penentuan jenis dan jumlah sarana sistem penangkal/proteksi petir untuk

bangunan gedung negara harus berdasarkan perhitungan yang mengacu pada lokasi

bangunan, fungsi dan kewajaran kebutuhan.

Documents

BAB IV PENDEKATAN PROGRAM DASAR PERENCANAAN DAN ...eprints.undip.ac.id/44157/5/Andrea_21020111150017_BAB_IV.pdf · Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah SB Studi