12
75 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan pada permasalahan dan hasil penelitian yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Tugas dan fungsi Kantor Pertanahan dalam penyelesaian sertipikat tanah Hak Milik ganda (overlapping) di Kabupaten Sleman adalah dengan menerima pengaduan dari pihak yang berkepentingan dengan mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan, setelah permohonan tersebut di terima oleh pihak Kantor Pertanahan maka Kantor Pertanahan akan melihat atau mengecek data yang ada terkait yang disengketakan bila perlu Kantor Pertanahan ke lapangan untuk melihat langsung obyek tersebut, setelah ke lapangan biasanya akan diketahui juga bahwa tanahnya itu benar kalau tumpang tindih lalu pihak Kantor Pertanahan memanggil para pihak untk mengahadap, para pihak akan diberikan gambaran berupa obyek yang disengketakan dan Kantor Pertanahan memberikan saran untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Kantor Pertanahan akan menjelaskan untung rugi dalam penyelesaian sengeketa secara mediasi semua keputusan di kembalikan kepada para pihak melalui kesepakatan para pihak karena Kantor Pertanahan hanya sebagai fasilitator dalam penyelesaian tidak dapat memutuskan sepihak, keputusan diambil melalui kesepakatan para pihak namun apabila secara mediasi gagal maka silahkan sengeketa para pihak diselesaikan lewat jalur hukum melalui lembaga peradilan.

BAB III PENUTUP - core.ac.uk · Laporan yang diterima oleh Kantor Pertanahan akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang telah ditetapakan oleh peraturan perundang-undangan untuk

  • Upload
    vancong

  • View
    221

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

75

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan dan hasil penelitian yang telah diuraikan maka

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tugas dan fungsi Kantor Pertanahan dalam penyelesaian sertipikat tanah Hak Milik

ganda (overlapping) di Kabupaten Sleman adalah dengan menerima pengaduan dari

pihak yang berkepentingan dengan mengajukan permohonan kepada Kantor

Pertanahan, setelah permohonan tersebut di terima oleh pihak Kantor Pertanahan

maka Kantor Pertanahan akan melihat atau mengecek data yang ada terkait yang

disengketakan bila perlu Kantor Pertanahan ke lapangan untuk melihat langsung

obyek tersebut, setelah ke lapangan biasanya akan diketahui juga bahwa tanahnya itu

benar kalau tumpang tindih lalu pihak Kantor Pertanahan memanggil para pihak untk

mengahadap, para pihak akan diberikan gambaran berupa obyek yang disengketakan

dan Kantor Pertanahan memberikan saran untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.

Kantor Pertanahan akan menjelaskan untung rugi dalam penyelesaian sengeketa

secara mediasi semua keputusan di kembalikan kepada para pihak melalui

kesepakatan para pihak karena Kantor Pertanahan hanya sebagai fasilitator dalam

penyelesaian tidak dapat memutuskan sepihak, keputusan diambil melalui

kesepakatan para pihak namun apabila secara mediasi gagal maka silahkan sengeketa

para pihak diselesaikan lewat jalur hukum melalui lembaga peradilan.

76

2. Tugas dan fungsi Kantor Pertanahan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam

penyelesaian sertipikat tanah Hak Milik ganda (overlapping) di Kabupaten Sleman.

Kantor Pertanahan dalam memberikan kepastian hukum masih diambang-ambang

dikarenakan sengketa overlapping (tumpang tindih) hanya mempunyai kepastian

hukum dari Kantor Pertanahan kalau mediasi nya berhasil, karena dengan berhasilnya

mediasi akan memberikan suatu putusan yang mempunyai kepastian hukum terhadap

sertipikat ganda (overlapping) yang akan ada pembatalan sertipikat tanah yang

disengketakan sebab diatas satu bidang tanah hanya ada satu tanda bukti hak.

Sedangkan kepastian hukum dalam penyelesaian sertipikat ganda (overlapping)

melalui lembaga peradilan sudah pasti akan memperoleh kepastian hukum tetap

melalui putusan hakim yang inkrah.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai

berikut:

1. Saran yang penulis berikan dalam penyelesaian sengeta sertipikat ganda yaitu peta

pendaftaran yang merupakan basis data yang dimiliki Kantor Pertanahan sebaiknya

pelaksanaan nya dimaksimalkan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya akan tidak

muncul lagi sertipikat ganda, bila terjadi dapat diketahui dari peta pendaftaran yang

dimiliki Kantor Pertanahan, Kepada petugas Kantor Pertanahan hendaknya lebih teliti

dalam melakukan pengukuran batas tanah dan apabila batas tanah tidak ada

hendaknya diteliti dengan sebaik mungkin dengan mencari tahu terlebih dahulu

melalui tetangga sekitar mengenai letak batas tanah yang benar tanpa tertipu dengan

keterangan yang diberikan oleh pemilik tanah yang mempunyai itikad tidak baik

77

menujukkan batas tanah yang salah sehingga terjadi tumpang tindih (overlapping) ,

Kantor Pertanahan perlu membuat blanko sertipikat yang tidak dapat dipalsukan,

melakukan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi pencurian blanko sertipikat baik

oleh oknum Kantor Pertanahan atau pihak luar serta meningkatkan kedisiplinan

aparat Kantor Pertanahan.

2. Saran penulis untuk semua masyarakat di Indonesia pada umunya dan kepada

masyarakat Kabupaten Sleman pada khusunya agar melakukan pendaftaran hak milik

atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di

Indonesia. Hal ini harus dilakukan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang

hak milik atas tanah tersebut serta menjamin tertib hukum di Indonesia. Masyarakat

yang mendapati adanya sertipikat hak milik atas tanah ganda (overlapping), juga

diwajibkan untuk segera melaporkan kasus tersebut ke Kantor Pertanahan yang

berada di wilayah hukum dimana tanah dengan sertipikat hak milik ganda

(overlapping) tersebut berada. Laporan yang diterima oleh Kantor Pertanahan akan

ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang telah ditetapakan oleh peraturan

perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Adi Kusnadi, 1999, Laporan Teknis Intern tentang Masalah Hukum Perubahan Status, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2012, Sertifikat Hak Atas Tanah, Sinar Gafika, Cetakan Kedua, Jakarta.

Ali Achmad Chomzah , 2002, Hukum pertanahan, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Bachsan Mustafa, 1988, Hukum Agraria dalam Perspektif, Cetakan Ketiga, (Bandung Remaja

Karya).

Boedi Harsono (selanjutnya disebut Boedi Harsono-II), 1971, Undang-Undang Pokok Agraria

Sedjarah Penjusunan : Isi dan Pelaksanaannja, Djambatan, Jakarta.

Chadijah Dalimunthe, 2000, Pelaksanaan Landreform di Indonesia dan permasalahannya,

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan.

Eddy Ruchiyat, 2004, Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi. Alumni, Bandung.

Effendi Perangi, 1989, Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi

Hukum, Rajawali, Jakarta.

Herman Hermit, 2004, Cara Memperoleh Tanah Hak Milik, Tanah Negara Dan Tanah Pemda,

Teori dan Praktek Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju, Bandung.

Parlindungan 1A.P, 1982, Pedoman Pelaksaan UUPA Dan Tata Cara Penjabat Pembuat Akta

Tanah, Alumni, Bandung.

Maria S.W. Sumardjono, 2009, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi,

Kompas, Jakarta

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, M.H, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,

Pustaka Pelajar,Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1982, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-PRESS),

Jakarta.

Soni Harsono, 1992, “Kegunaan dan Permasalahannya”, Seminar Nasional, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1988, Hukum dan Politik Agraria, Karunika Universitas Terbuka,

Jakarta.

United Nations Centre for Human Settlements (Habitat), 1990, Guidelines for The Improvement

of Land-Registratuion and Land Information System in Developing Countries, Nairobi.

Yamin Lubis Mhd dan Rahim Lubis Abd, 2008, Hukum Pendaftaran Tanah, Mandar Maju,

Bandung.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun

2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

operatorl @yahoo.com

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTASEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 5628'14 (Hunting)

YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN I IJINolOIREG/V/352/8/2016

Membaca Surat

Tanggal

: WAKIL DEKAN I: 12 AGUSTUS 2016

Nomor

Perihal

: 595/V: IJIN PENELITIAN/RISET

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan TinggiAsing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan

Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukanKegitan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia:2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam

Negeri dan Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di

Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi PelaksanaanSurvei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan surveilpenelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : MIMI NIP/NIM: 120511019Alamat : FAKULTAS HUKUM, ILMU HUKUM, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTAJudul : TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PERTANAHAN DALAM PENYELESAIAN SERTIFIKAT TANAH HAK

MIL!K GANDA (OVERLAPPING) UNTUK MEWUJUOKAN KEPASTIAN HUKUM 01 KABUPATENSLEMAN

Lokasi

Waktu : 19 AGUSTUS 2016 sId 19 NOVEMBER 2016

Dengar. Ketentuan1 . Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepad.a

Bupati/Walikota melalui institusiyang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;2. M~nyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam

compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan

dibubuhi cap institusi;3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan i1miah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;

4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimaI 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhirwaktunya setelah mengajukan

perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;

5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tan99al19 AGUSTUS 2016A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Tenlbusan:

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)2. BUPATI SLEMAN C.Q KA. BAKESBANGLINMAS SLEMAN3. WAKIL DEKAN I, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA4. YANG BERSANGKUTAN

Beran, Tridadi,Sleman, Yogyakarta, 55511Telepon (0274) 864650, Faksimile (0274) 864650

Website: www.slemankab.Qo.id. E-mail: kesbanQ.sleman@}vahoo.com

i

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

KANTOR KESATUAN BANGSA

Nomor

Hal

070 IKesbangl23J6' 12016

Rekomendasi

Penelitian

REKOMENDASI

Memperhatikan surat

Sleman, 22 Agustus2016

Kepada

Yth. Kepala Bappeda

Kabupaten Sleman

di Sleman

Dari

Nomor

Tanggal

Perihal

: Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda

: Q70/RegNI352/8/2016

: 19 Agustus 2016

: Permohonan IJin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapatdiberikan rekomendasi dan tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dengan judul"TUGAS FUNGSI KANTOR PERTANAHAN DALAM PENYELESAIAN SERTIPIKAT TANAHHAK MILIK GANDA (OVERLAPPING) UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM 01 KAB.SLEMAN" kepada:

Nama : Mimi /'Alamat Rumah : Sungai Apit Siak Riau

No. Telepon : 081357387398Universitas 1Fakultas : UAJY Illmu Hukum

NIM/NIP : 120511019

Program 8tudi : S1Alamat Universitas : JI. Mrican Baru Yogyakarta

Lokasi Penelitian : BPN Sleman

Waktu : 22 Agustus - 22 September 2016

Yang berSang~ut~n berkeWa~i~an me~E,rmatl da~ menaati peratura~ serta tata. tertib

yang berlaku dl wllayah penehtlan. De .:r.': .. ntuk dlpergunakan sebagalmana mestlnya.

:PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

BADAN PERENCANAAN ·PEM'BANGUNAN DAERAHJalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511

Telepon (0274)868800, Faksimilie (0274) 868800We~site: www.bappeda.sJernankab.goJd, E-mail: [email protected]

SUR-At IZINNomor: 070 I Bappeda /3114 / 2016

tENtANGPENELITIAN

~P~ABADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH

Tanggal : 22 Agustus 2016

KepadaNamaNo.MhsINIMlNIPINIKProgramlTingkatInstansi/Perguruan TinggiAlamat instansilPerguruan TinggiAlamat Rumah

No. Telp /HPUntuk

Peraturan Bupati Sternan Nomor : 45 Tahun 2013 Telltang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata,Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.

Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sle1'l)anNomor : 070/Kesbang/2998/2016Hal : Rekomendasi ~$.t:Qe!h!ian

"~J)jpGIZ~. ,:'~~~",; .

","4{\tMIMI '<".~

: 120511019: 81: Universitas Atma Jaya Yog)fakarta: J1. Mrican Barn Depok Sleman Yogyakarta: Sungai Apit siak Riau

: 081357387398: Mengadakan Penelitian I Pr~ Survey I Uji Validitas / PKL dengan judul

TUGAS FUNGSI KANTOR PERTANAHAN DALAM PENYELESAIANSERTIPIKAT TANAH HAK!MILIK GANDA (OVERLAPPING) 'UNTUKM:iWUJUDKAN KEPASTIAN aUKUM DI KAB.SLEMAN

Lokasi : Kant<?r P.ertanahan Kab·. Sle~anWaktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 22 Agustus 2016 sId 21 Nopember 2016

Dengan ketentuan sebagai berikut :1.Wajib melaporkan diri kepada'Pejabat Pemerintah setempat (Cafrzat/ Kepala iJesa) atau Kepala Instansi

untuk mendapat pe'tunjuk seperlunya. :2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setetnpat yang·ber!aku.3. Izin tidak disalahgunakan untuk, kepentingan-kepentingan di lua~yangdirekomendasikan.4. Wajib menyampaikan laporan hasi! penelitian berupa 1 (satu) Clp format PDF kepada Bupati diserahkan

melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. •5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabtla tidak dipenuhi k~tentuan-ketentuan dt alas.

Dasar

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaima*a mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/nonpemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.. . ~.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib men)j'ampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulansetelah berakhimya penelitian.

Tembusan:1. ,Bupati Sternan (sebagai laporan)

JfJ;i,/·....ri~~~li< 'Kepala I{antor Pertanahan Kab. Slernan

3. Kepala Bag. Hukum Setda Kab. Slernan4. Dekan Ffl - UAJY5. Yang Bersangkutan

Dikeluarkan di SlemanPad4 Tanggal : 22 Agustus 2016

a.n. J(epala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

~R:l\li_a8:::~a .NIP 19720411 199603 2 003

I

".:.'.,

!iliRAT..••..•...·..··.P.·.··•..;t=·.····.·•.:·.•··.•. : :·.;;i.·<~.••.;I.··•.•v.. ;;.i:A;·.··.-TI·~·.AA·····.;·.. - .No'~ ~ _ ."'" ~,_ ..~linl:;"::,1 . . .,

./

: H. Zi.dni Mubtari: PetaniiPekebun:Tegalrejo.flT~~Jt~.II,~Jm~fjO, Ngagltk, $llmIA,DIV'

1...NamaPekeljaan6.mat

'V'ang 'bertanda tangan d'ib8Wal'tini:

Pacta "han ini~ Kamis tantJaal'ifi·:tKI"~·:·'F~~j·n···;"······.·hj;f~n·,····: '2'016' tet'a'·h· ....·I)·ad·.· ~.•. : ••.•.. -. , ", ·t; ", ; , ,. J ". '",,;," , ',,">0. ,.c.~· .all", .: c .,:"fJ:JJJ. ~~'~~~IJ'-4 .' " .' 'u:J . t tzr·.IJ·anJ1an

'Perdamaian antara :

2. -Nama'PekerjaanAlamat

S6t1indak uittioik ~afi a"..as diti~-~tri~~~~ij~i9dapa.'1:: ~va;i$ .z.~a:Oj~iyangselal1iutnya disebut PlHAKI. .

: Ny.Machdalena

: IbuRumahT~ .... > .........•....> .•....•.....••••..••... >....... '

: Kompleks Kolombo No~42.,RT.03RW.45, 'Caturtunggal, 'Oepok,·Sleman, ·DI. Yogyakarta·

Bertindak untuk dan ataa dirinya .mid. '-'''_,adisebut IlINAK II.

'Bahwa 'kedua 'bela'h PIHAK f dan efttAK,ft ep_kafdan menerangkan t rneny.:kanterlebihdahulu hal-hal .~g~~ ~rt~1A;

·1. Bahwa pada ·awsinya 'b,idang ta'f18n H~Jt: .Adat·'E.1'178 Leier C~ N,o. 721Csildi yangtenetaf( mink lainai Djumari tela" ciif iam··2 (OOa) kaii konversi dan menjadi 2 (Qua)sertipikBt yakni SHMNop1116JSa· )noha·rjo,. GambarSituasi No. 6718 Ta.nggaf' 7dwli 1Qe2 Lu__ fi.11,Q ~I atee.mae., nama laine' Djumari dan SHM No..iii ... ·.nt\It"' __......_~~.-t.. ..........J....., ~,-",,·k;'. O;••.•--..A.:: "1"" 4l'l:-7·.... :Q; T-"~4!'lIMA.1 --t." ·nb~'-"~"ft,. '21""'''' t lilO,O'i ;vvi'vu'UVtlv;.-aJjV, ~a;;;w~u V;';"UQ.~: f<lfV. l'Vt' ';v : =t;:s::;u~ ~, ~'Cr,;::'~:;'t~"~:' v' ~"'~';';"~~~

5.. 100 m2 atas nam.a 'O!umarialias Zainal.

1

2. Bahwa selanjUtnya secara' 'fega'i sertipikat yakni SHM No.1116/Sardonoharjo,Gambar Situasi No. 6778 Tanggal7 Juli1992Luas 5.1,10 m2 atasn8maatas nama7=1--'- t CJhtma'-: d...'pe·--=,Il·"'k'.......- ·t.,.........p:a·d··a·'ft\ ~. A.t.....~U...iO,ft:· k.. ~r·,;~~I""!\..t,,~~· 'A'·kti:~· JltaiCta.lj ·p··,DA.T....... 1U2•. JIM., -I... .J. J J.J .CUI 1\1:. . U.V"ClC .Utl U'I;i U.~OQ.tfV;Ut \.Q..U" "h • 1"\1

III ~................ . ".. .4" l.1 , ..." ~ , •. ~: .;,... · A;.-...i ""._ ....- .. ,.,,,'" ..1_,_ ._ _ f.._.~ _, ,A.l~1'\'D.uunarlu, o~n.t '''tv. v~ I CllIWCl1 ,. t MVU~\UI,) lUtl' ueal,' ttCldl. n'lI UC:;1'uaO'CUI\Ql" "1'\",

t1~. NQ. 50512002 Tanggtlt31~r.2002 beratih atas nama Nyonya~.. .'~n SHM .... 11"...~f.ig,~~NQ. 10716 ...1/~:i12~"'mb9r201~•.Lt!9~~"10(}.~~. ~. Djuman alia.s Z~inaJ beftJ9fr .ada.Petub.ahan kepemitikan. .f .J

'/(/

3. Bahwa ter1ladappe~Jl~~.e tersebut, 'f"'~I""

perwakilan segenap _hH.tillt~..i~PIHAK U. Sf!P-_..- --;4.........'I+.r;.;;,., , , ......

dan berkeAendak untuk .~<." · i 1 sengketa de~fu~bersama,oDJek bidang tanan:ya,.:,: " ,U"rtdatersebut_~

4. Bahwa kedua belah PIHAKlda"PI.·~;'II'!_;'~ju I sepakal dan mufakat untuk:._- .... '-::..rfl~~ ........._- - .... ..;.:._ .....:t.~_ ,_.~~ ...........,', "J :~, :,...J ...-----_.. ,._........ ,_.......~ ,-1',i'f:iUil;JauQl\Qil iJ·t;t'ijiai'ijlta,i'!JCiU<ii'i8iGtl, ','tl' >lll'll un 'U~liHd:j'; ';';yGicrn,-v,c:nQ\ uank'!At~tI;J~n-k~t~l)~lJa:n.l;e~e;iii'll(4~klft,,:

P_I:1'·

BihWa PIHAK I fin PIHAKIJ iij)ik8tiqn~ijlQiftpemUKli"iran a. IiNlippencatatan dan kepemHikan -ganda' tersebUtdeJ19,n ,menghapuslt,sn saialil safud'erf__ _.4 A.-.,..., ~-.-: cal,J.., ,O,I~.-.:.-.1~ J.i-i,,~...t_, ,n:~~~__ ,~;+" .",,,,i,l.l$. ,4"'770. 'T -.J., 1 ,..1•.flO' , ,. OtclO v. nYI ."u.. fl' rut""".U""tf"" JQ.J.u• ...,..t~•.:t~t·,.,,· .."'·Qqtl'''• ..,' "tJ,,,,"·,~tfWG'" .,. V1IiiIti..·

1ti2 luas5~11'O m2 atas na·ma 'S-",(JnYtt:'Maehdalena maupun SMMNo.1189/Sardonohar;oy Gambar Situasi No. 1071$ "ranssat 12 0eSember 2()12, L.ues5.. 100: ro?a!M-OamaDjllme.r1 atiasZaioaf1 yang'~f8: tetf,ni$ f'$",gh3pusan .pencatatantersebut diserahkan sepenuhnya kepada Ka:nrorPertanahan (BPN),Kat>upaten Sleman.

Pasal2

Bahwa terhadappenghapusan pencatatan dafl~iliKan ganda tersebut Pasal 1 distast maka PIHAK I berhak mendapatkat'l'. kf:?mPflsasi sebesar 35% (tigapuluh limapersen)dan -PiHAK 'il berhak mendapatkan,kqmpellS8si sebesar 65% (ensl1Jpuluh 11"'8~) dari tmBf hmm PlnjUlkm . "'H08 .~h Ylf19 ",,~g@[email protected]~~kl ••.h"",ii" j,at"\o.1~ '.Oi,hoftv VQ"t~C!~B .~~~~J~ ,D~~ir.a.n P~na"",an.arDn.· ·m·=un11n ninalt'\Qt.O-vUU\ ...,au'\. !''*'''VUY,Y '!ftY" '\,AJ""'~',~r-~~(n.;.'"\..It"'j' • ~~.n•• 1IW'" • """" wht....~••••~~...... r". ,..

Pasa'l-:3

(1) Bahwa denganadanya: Pf!,rjanjian.perdamaian (dading) ini serta.pelaksanaan~k~ni~n' vonn.O.".~ei .~AhQn:Qin1,~na t.crc:.ahl rio Pt:u:~oj .? ni ,~t~. ·m·Qk=· Qem,,''U,A.t'~",t t lJUQ¥tU.l)"''''''t''''' t~~"""" YV~ =, ,'Ii "' 1lIojJ"" "" t '--~. .. Wi" ....." 1110,... """"'. .....

_,,,_._.'~_: ...... _._,l...,...,....""'_.,,,,_ ._..~....,_..-.DlUAV I ....~~..-.._n.IU.A.V "'fh.~~~"~"· .-'.~.""'-'#lIJ1'"VCl~110"IOltf~"f·tgt\CI.Q CI"\QI'Q t.t '!"'I".'\Avl·'~Q'1 t· t·••~'" ......,"'·f'\.Q:....'. \iII""tVQ1'"

.peneatatan .gendl' bidang tanah ·int·' tetah· berakhir'berikutdengan .ileg8ta akibat·IlUkum ·... ;8 ain PIHAP{ lie . f1IMK II tldak IkDn mengaJUkan gugatan I tuntutanbe·.a· !TtJ!upun. perdatadi. kemudia·n· hari_.

.t""~ ,....., ..• : ••• II., ~..."L~... .__ ......L.:....._ .... _:,.,,~ ..~' .·.n.,... -,., ,.' .J"'l!a. •••• ,A. '.,J ...... ~,_ .._ J*t'.... tA'" I·.

\~I.nwa. fJE'f:"JanJlan I",'I aKarl DeIClt\l',lI' tI'tJl:Iuna,,' '.'te:l'OU~:-'I'.I(jti~I·'$J· r'I~I"\" JUeltl' "'1'nt-\~ '~ __ :I1,,"lJIl,;.,', ,.teJah. menerima secaralunas seluruh ,kompensaSt hastf penJualan bersama da~'~

lWcfi:lng tanah yang ber$eriilkafgandatei$iiiil Ii itiS. / .-.-J2 / P;

I

OemikianJah Su;ratPemvataan PerianiianPerdamaian:in,j dibuat denaan sebenar-~. . 'JIt-". "~'" .,-.' .. , :" :,' ;.:', .. :.: -, ,,' .. : ": ...

benamya, dan ditandatangani pada .harid.~tetsebut diatas, dan masing­rna,sing pihak mendapatkan 1 (satu>,~~~:,;">'M~:k~kuatan hukumnya.

PIHAK IAhli Wans Z8inal Djumari

HZlcIni Muhtari