BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Tinjauan Umum Perusahaan/Organisasi

3.1.1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan/Organisasi

Seiring Perubahan Organisasi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta menindak lanjuti Peraturan Nomor 18 Tahun

2016 tentang perangkat daerah, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5

Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi daerah

khusus ibu kota Jakarta, maka Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

melakukan pembenahan organisasi dengan kembali menjalankan fungsi restribusi

daerah yang sebelumnya hanya melakukan pelayanan pajak daerah.

Dinas Pelayanan Pajak atau DPP berubah nama dan fungsinya menjadi Badan

Pajak dan Restribusi Daerah yang disingkat BPRD. Perubahan nama ini

dimaksudkan agar organisasi tersebut lebih fokus dalam melaksanakan tugasnya

sebagai pengelolah pendapatan daerah dalam pemungutan pajak dan restribusi

daerah. Tugas pokok dan fungsi pelaksanaan pekerjaan dalam melayani masyarakat

akan mengalami perubahan. Ditingkat kecamatan selama ini dilayani oleh Unit

Pelayanan Pajak Daerah atau UPPD, di tahun 2017 akan berkembang dan berubah

nama menjadi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD).

Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah merupakan unit kerja Badan

Pajak dan Retribusi Daerah pada Kota Administrasi dalam pelaksanaan kegiatan

pelayanan pajak daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 297

Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan

Pajakdan Retribusi Daerah. Pasal 4 ayat (1) “UPPRD mempunyai tugas

melaksanakan pemungutan seluruh pajak daerah sesuai kewenangannya”.

Pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Gubernur Nomor 297 Tahun 2017

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi

Daerah merinci lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas dan fungsi dari masing-

masing pejabat struktural.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Unit Pelayanan

Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur

didukung dengan beberapa kegiatan yang dibiayai oleh DPA APBD, oleh karena itu

sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2004

tentang pedoman pelaporan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta

sebagai upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance)

yang salah satunya adalah melaksanakan prinsip akuntabilitas yang juga merupakan

bentuk pertanggungjawaban sekaligus sebagai bahan evaluasi kinerja untuk

melakukan langkah-langkah perbaikan dan pemecahan permasalahan yang dihadapi

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi

Daerah (UPPRD) Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur maka disusunlah Laporan

Tahunan Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Ciracas Kota

Administrasi Jakarta Timur.

Pelaporan Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta,

adalah sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit

Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang harus dipertanggungjawabkan pimpinan.

Sejauh mana tugas dan fungsi yang sudah dilaksanakan, termasuk hambatan-

hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi, serta upaya – upaya pemecahan

masalah yang sudah dan akan dilakukan. Dari laporan ini diharapkan dapat diperoleh

suatu simpulan pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi serta dapat dipergunakan

sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Unit

Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Ciracas.

Laporan Ini mencakup realisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, program kerja

dan hasil pelaksanaanya, permasalahan serta pemecahan masalahnya, kemudian

disampaikan kesimpulan dan saran, serta lampiran yang berhubungan dengan Wajib

Pajak Restauran, Wajib Pajak Hiburan, Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Parkir, Pajak

Reklame, Wajib Pajak BPHTB, Wajib PBB, Wajib Pajak Air Tanah.

UPPRD Ciracas memiliki Visi dan Misi adalah sebagai berikut:

1. Visi

Pelayanan yang profesional dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah.

2. Misi

a. Mewujudkan perencanaan pelayanan pajak daerah yang inovatif.

b. Menjamin ketersediaan peraturan pelaksanaan pajak daerah dan melaksanakan

penyuluhan peraturan pajak daerah serta menyelesaikan permasalajhan hukum

pajak daerah.

c. Mengembangan sistem teknologi informasi dalam kegiatan pelayanan pajak

daerah.

d. Mengembangakan kualitas dan kuantitas SDM, Sarana prasaran perpangkalank

perpajakan daerah, pengelolaan keuangan serta perencanaan anggaran dan

program dinas.

e. Mengoptimalkan pengendalian, monotoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan

pajak daerah.

f. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah.

3.1.2. Struktur Organisasi UPPRD Ciracas

Struktur Organisasi Unit Pelayanan Dan Retribusi Daerah

Kecamatan Ciracas

Sumber : Unit Pelayanan dan Restribusi Daerah Kecamatan Ciracas Jakarta Timur

Gambar.III.1. Bagian Susunan Organisasi UPPRD Ciracas

Tata Kerja UPPRD Ciracas:

Dalam melaksanakan tugas fungsinya, Unit Pelayanan Pajak dan Restribusi

Daerah (UPPRD) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan peraturan Gubernur Nomor 297 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak dan Restribusi Daerah (UPPRD).

Struktur Unit Pelayanan Pajak dan Restribusi Daerah (UPPRD) Ciracas adalah

sebagai berikut :

1. Kepala Unit

a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanan tugas dan fungsi UPPRD.

Kepala Unit

Sub Bagian Tata

Usaha

Sub Pengolahan

Umum

Satuan Pelaksanaan

Pendataan

Satuan Pelaksanaan

Pelayanan

Satuan Pelaksanaan

Penagihan

b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha, satuan pelaksanaan

dan sub kelompok jabatan fungsional.

c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi

pemerintah atau swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dari fungsi UPPRD dan,

d. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi.

2. Sub bagian Tata usaha

a. Menyusun bahan rencanan strategis dan rencana kerja dan anggaran UPPRD

sesuai dengan lingkungan tugasnya.

b. Melaksanakan rencana rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran

UPPRD sesuai dengan lingkungan tugasnya.

c. Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran

UPPRD.

d. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD.

e. Menyusun pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD.

f. Melaksanakan pengolahan kepegawaian, keuangan dan barang UPPRD.

g. Melaksanakan kegiatan ketata usahaan dan kerumah tanggaan UPPRD.

h. Melaksanakan pengolahan kearsipan UPPRD.

i. Menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan,

pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kerja pada UPPRD.

j. Memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersian dan kenyamanan kantor

UPPRD.

k. Melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPRD.

l. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan kecamatan dan kelurahan

sesuai lingkup wilayanya.

m. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta

akuntabilasi UPPRD.

n. Melaporkan dan mempertanggunjawabkan pelaksanaan tugas sub bagian tata

usaha.

3. Staf Pengolah Umum

a. Pelayanan dan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan tata

usaha dan kepegawaaian.

b. Melakukan urusan keuangan.

c. Melakukan urusan rumah tangga serta perlengkapan.

4. Satuan Pelaksana Pelayanan

a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPRD sesuai

dengan lingkungan tugasnya.

b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD

sesuai dengan lingkungan tugasnya.

c. Menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD sesuai dengan

tungasnya.

d. Memberikan pelayanan informasi dan konsultasi perpajakan daerah.

e. Menerima, meneliti dan mengadministrasikan permohonan pendaftaran

perpajakan daerah.

f. Meneriman, meneliti, memvalidasi, merekam pelaporan dan pembayaran pajak

daerah.

g. Melaksanakan perekaman, pengolahan dan pengamanan basis data pajak daerah.

h. Membuat risalah dan nota perhitungan pajak daerah terutang.

i. Menatausahakan dan melaksanakan legalisasi bill/bon, legalisasi penneng pajak

reklame, tanda masuk/karcis, dan dokumen lain yang dipersamakan.

j. Mengusulkan pengecualian kewajiban legalisasi penggunaan bill/bon dan

dokumen lain yang dipersamakan.

k. Menerbitkan, mengukuhkan, mencabut dan menghapus NPWPPD dan NOPD.

l. Menerima, meneliti dan menerbitkan Surat Keterangan Pajak Daerah.

m. Menerbitkan dan mengadministrasikan SPPT PBB-P2, surat ketetapan, surat

keputusan dan tagihan pajak daerah termasuk salinannya.

n. Menerima permohonan keringan pembebasan, pengurangan, pembetulan,

keberatan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau

pengurangan sanksi administrasi pajak daerah.

o. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas.

5. Satuan Pelaksanaan Pendataan

a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPRD sesuai

dengan lingkungannya.

b. Melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPRD sesuai

dengan lingkungan tugasnya.

c. Menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD sesuai dengan

lingkungan tugasnya.

d. Melaksanakan pengumpulan informasi, pendataan dan pemutakhiran data subjek

dan objek pajak daerah.

e. Melakukan pembetulan dan penyempurnaan kode dan peta zona nilai tanah.

f. Melaksanakan lapangan dalam rangka penyelesaian permohonan pembebasan,

pengurangan, pembetulan, keberatan, pembatalan, ponghapusan dan perubahan

data objek dan subjek pajak daerah.

g. Melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka permohonan pendaftaran atau

penutupan subjek dan objek pajak daerah.

h. Melaksanakan koordinasi pendataan pajak daerah dengan instansi terkait.

i. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanan tugas satuan pelaksana

pendatan.

6. Satuan Pelaksanan Penagihan

a. Menyusun bahan rencana strategias dan rencana kerja anggaran UPPRD sesuai

dengan lingkungan tugasnya.

b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD

sesuai dengan lingkungan tugasnya.

c. Menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD sesuai dengan

tugasnya.

d. Mengusulkan wajib pajak untuk untuk melakukan pemeriksaan.

e. Melakukan verifikasi dan pembayaran dari pelaporan pajak daerah.

f. Menerbitkan surat himbauan pembayaran, pelaporan dan Surat Tagihan Pajak

Derah (STPD).

g. Menyusun profil dan konfirmasi dta wajib pajak .

h. Menyusun laporan kinerja penerimaan dan piutang pajak daerah.

i. Memproses permohonan angsuran, penundaan pembayaran, pemberian

kompensasi, restitusi dan pemindahan bukuan.

j. Memproses permohonan keringanan, pembebasan, pembetulan, pembatalan dan

penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak daerah sesuai dengan

kewenangannya.

k. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas satuan pelaksana

penagihan.

3.1.3. Kegiatan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 297 Tahun 2016 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Pasal 4 ayat (1) UPPRD

mempunyai tugas melaksanakan pelayanan seluruh pajak daerah sesuai dengan

kewenangannyadalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Unit Pelayanan

Pajak dan Retribusi Daerah yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPPRD;

2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD;

3. Penyusunan pedoman,standard dan prosedur teknis UPPRD ;

4. Pendataan, penilaian, pemeriksaan, penetapan, dan penagihan pajak daerah;

5. pendataan retribusi daerah;

6. pendaftaran, pengukuhan dan penatausahaan subjek dan objek pajak daerah;

7. pelayanan penerimaan permohonan pengurangan dan keberatan pajak daerah;

8. penegakan ketentuan dan peraturan perpajakan daerah;

9. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPPRD;

10. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah pada lingkup Kecamatan;

11. penyusunan bahan kebijakan teknis pemungutan pajak daerah pada lingkup

Kecamatan;

12. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UPPRD;

13. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPRD; dan

14. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi UPPRD.

3.2. Data Penelitian

3.2.1. Data Penerimaan PBB-P2

Data Penerimaan PBB-P2 Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi daerah

Kecamatan Ciracas Periode Tahun 2016 - 2018 sebagai berikut:

Tabel III.1

Penerimaan PBB_P2 (X)

Bulan

Tahun

2016 2017 2018

Januari Rp 803.650.197 Rp 885.096.679 Rp 1.001.762.261

Februari Rp 1.932.195.846 Rp 1.010.863.891 Rp 1.001.827.897

Maret Rp 2.378.994.776 Rp 2.209.325.462 Rp 836.131.708

April Rp 2.873.437.751 Rp 2.993.675.078 Rp 1.041.994.602

Mei Rp 3.604.930.744 Rp 2.384.067.577 Rp 3.432.245.212

Juni Rp 4.258.910.319 Rp 3.823.266.943 Rp 1.430.854.962

Juli Rp 4.538.713.534 Rp 7.178.955.333 Rp 8.158.154.258

Agustus Rp 21.291.744.403 Rp 28.315.319.606 Rp 25.341.735.918

September Rp 2.816.444.154 Rp 2.340.893.336 Rp 16.112.712.529

Oktober Rp 1.295.222.818 Rp 1.559.557.994 Rp 1.934.915.795

November Rp 1.764.190.348 Rp 1.586.717.783 Rp 1.316.492.168

Desember Rp 2.118.375.226 Rp 1.412.014.645 Rp 2.451.972.085

Jumlah Rp 49.676.810.116 Rp 55.699.754.327 Rp 64.060.799.395

Sumber : dari data yang diolah oleh penulis

Berdasarkan dari tabel III.1 diatas pada bualan agustus 2017 peningkatan

yaitu sebesar Rp. 28.315.319.606 disebabkan karena jumlah wajib pajak yang

memiliki tunggakan mengalami penurunan, dikarnakan BPRD mulai tegas dalam

menerapkan sanksi administrasi denda berupa bunga sebesar 2% per bulan.

Sedangkan pada bulan januari 2016 terdapat penurunan sebesar Rp.

803.650.197 ini dikarnakan jumlah wajib pajak yang memiliki tunggakan mengalami

peningkatan dan pendapatan target penerimaan terlalu tinggisedangkan realisasi

masih jauh.

Tabel III.2.

Tabel LN PBB-P2

Bulan

Tahun

2016 2017 2018

Januari 20,50 20,60 20,72

Februari 21,38 20,73 20,72

Maret 21,58 21,51 20,54

April 21,77 21,81 20,76

Mei 22,00 21,59 21,95

Juni 22,17 22,06 21,08

Juli 22,23 22,69 22,82

Agustus 23,78 24,06 23,95

September 21,75 21,57 23,50

Oktober 20,98 21,16 21,38

November 21,29 21,18 20,99

Desember 21,47 21,06 21,62

Jumlah 260,95 260,08 260,07

Sumber : dari data yang diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel III.2. merupakan tabel dari data penerimaan PBB-P2 yang

telah di LN (logaritma natural). Untuk memudahkan penulis dalam perhitungan

untuk analisa pengaruh penerimaan PBB-P2 terhadap Penerimaan pajak daerah

menggunakan aplikasi aplikasi SPSS , maka dibuatkan penyederhanaan angka

menggunakan logaritma natural (LN).

3.2.2. Data Penerimaan Pajak Daerah

Data Penerimaan Pajak daerah Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi daerah

Kecamatan Ciracas Periode Tahun 2016 - 2018 sebagai berikut:

Tabel III.3.

Data Penerimaan Pajak Daerah (Y)

Bulan

Tahun

2016 2017 2018

Januari Rp 8.119.018.893 Rp 8.507.115.311 Rp 10.536.165.674

Februari Rp 9.191.425.903 Rp 8.532.815.168 Rp 9.824.285.164

Maret Rp 14.332.609.744 Rp 12.254.158.723 Rp 8.899.033.211

April Rp 11.812.045.597 Rp 12.275.118.429 Rp 11.962.935.638

Mei Rp 19.460.941.407 Rp 17.448.788.967 Rp 16.811.232.651

Juni Rp 11.941.948.785 Rp 18.744.614.702 Rp 21.107.815.059

Juli Rp 13.695.835.327 Rp 15.750.847.195 Rp 23.742.054.947

Agustus Rp 33.204.852.151 Rp 41.787.597.228 Rp 37.486.378.141

September Rp 17.590.321.952 Rp 16.324.941.854 Rp 26.545.542.722

Oktober Rp 15.368.953.084 Rp 14.812.306.366 Rp 13.497.489.855

November Rp 12.598.542.921 Rp 17.808.146.556 Rp 18.707.262.132

Desember Rp 17.770.458.146 Rp 19.812.977.965 Rp 26.968.328.561

Jumlah Rp 185.086.953.910 Rp 204.059.428.464 Rp 226.088.523.755

Sumber : dari data yang diolah oleh penulis

Berdasarkan dari tabel III.3 diatas pada bualan agustus 2017 peningkatan

yaitu sebesar Rp. 42.787.597.228 disebabkan karena pemprov Dki Jakarta Timur

melakukan upaya untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Salah

satunya yaitu penerimaan pajak daerah.

Sedangakan pada bulan januari 2017 sebesar Rp. 8.507.115.311 dikarnakan

kurangnya ketegasan dan kedisiplinan dalam pengoptimalan sumber-sumber

pendapatan daerah.

Tabel III.4

Tabel LN Penerimaan pajak daerah (Y)

Bulan

Tahun

2016 2017 2018

Januari 22,81 22,86 23,07

Februari 22,94 22,86 23,00

Maret 23,38 23,22 22,90

April 23,19 23,23 23,20

Mei 23,69 23,58 23,54

Juni 23,20 23,65 23,77

Juli 23,34 23,48 23,89

Agustus 24,22 24,45 24,34

September 23,59 23,51 24,00

Oktober 23,45 23,41 23,32

November 23,25 23,60 23,65

Desember 23,60 23,70 24,01

Jumlah 280,70 281,61 282,75

Sumber: dari data yang diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel III.4. merupakan tabel dari data penerimaan Pajak daerah

yang telah di LN (logaritma natural). Untuk memudahkan penulis dalam perhitungan

untuk analisa pengaruh penerimaan PBB-P2 terhadap Penerimaan pajak daerah

menggunakan aplikasi aplikasi SPSS, maka dibuatkan penyederhanaan angka

menggunakan logaritma natural (LN).

3.2.3. Tabel Penolong

Tabel III.5

Tabel Penolong (LN) PBB-P2 dan Pajak Derah

No X Y X2 Y2 XY

1 20,50 22,81 420,44 520,63 467,86

2 21,38 22,94 457,18 526,31 490,53

3 21,58 23,38 466,12 546,89 504,89

4 21,77 23,19 474,31 537,88 505,10

5 22,00 23,69 484,24 561,29 521,34

6 22,17 23,20 491,61 538,39 514,47

7 22,23 23,34 494,43 544,77 518,99

8 23,78 24,22 565,56 586,89 576,13

9 21,75 23,59 473,44 556,51 513,30

10 20,98 23,45 440,24 550,16 492,14

11 21,29 23,25 453,30 540,88 495,16

12 21,47 23,60 461,12 556,99 506,80

13 20,60 22,86 424,40 522,77 471,02

14 20,73 22,86 429,9 0 522,90 474,12

15 21,51 23,22 462,93 539,59 499,79

16 21,81 23,23 476,10 539,67 506,89

17 21,59 23,58 466,21 556,13 509,19

18 22,06 23,65 486,83 559,519 521,91

19 22,69 23,48 515,03 551,31 532,86

20 24,06 24,45 579,20 598,08 588,57

21 21,57 23,51 465,42 553,00 507,32

22 21,16 23,41 448,07 548,43 495,71

23 21,18 23,60 448,80 557,09 500,02

24 21,06 23,70 443,87 562,14 499,52

25 20,72 23,07 429,52 532,59 478,29

26 20,72 23,00 429,52 529,37 476,84

27 20,54 22,90 422,06 524,83 470,65

28 20,76 23,20 431,16 538,47 481,83

29 21,95 23,54 482,08 554,38 516,97

30 21,08 23,77 444,43 565,15 501,16

31 22,82 23,89 520,85 570,75 545,23

32 23,95 24,34 573,87 592,78 583,25

33 23,50 24,00 552,38 576,10 564,11

34 21,38 23,32 457,24 544,09 498,78

35 20,99 23,65 440,92 559,42 496,65

36 21,62 24,01 467,43 576,86 519,27

Jumlah 781,11 845,06 16980,39 19843,178 18346,84

Sumber: dari data yang diolah oleh penulis

3.3. Analisis variabel PBB terhadap variabel Pajak Daerah

3.3.1. Uji Koefisien Korelasi

Uji Korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel,

yakni variabel bebas (Independent variabel) yaitu penerimaan PBB-P2, Variabel

terkait (dependent variabel) yaitu penerimaan pajak daerah pada Unit Pelayanan

Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Kecamatan Ciracas. Maka dalam proses

pengolahan data menggunakan program aplikasi Statistical Product and Service

Solutions (SPSS) V. 21. Maka hasil yang didapat adalah:

Tabel III.6

Uji Koefisien Korelasi

Correlations

PBB-P2 PENERIMAAN

PAJAK DAERAH

PBB-P2

Pearson Correlation 1 ,782**

Sig. (2-tailed) ,000

N 36 36

PENERIMAAN PAJAK DAERAH

Pearson Correlation ,782** 1

Sig. (2-tailed) ,000

N 36 36

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber:Output SPSS V. 21

Rumusan Hipotesis yang digunakan untuk Uji Koefisien Korelasi adalah:

H0: Tidak ada hubungan yang kuat antara PBB-P2 terhadap penerimaan pajak daerah

H1: Ada hubungan yang kuat antara PBB-P2 terhadap penerimaan pajak daerah

Kriteria pengujiannya adalah, Jika nilai signifikansi >0,05 maka keputusannya

adalah H0 tidak diterima atau tidak ada hubungan kuat antara PBB-P2 terhadap Pajak

daerah, sebaliknya Jika nilai signifikansi <0,05 maka keputusannya adalah H1

diterima atau ada hubungan yang kuat antara pajak bumi dan bangunan pedesaan dan

perkotaan (PBB-P2) terhadap pajak daerah.

Berdasarkan nilai signifikansi dari output diatas diketahui bahwa dari nilai sig

pada tabel Pearson Correlation sig 0,000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa

ada hubungan yang kuat antara pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan

(PBB-P2) terhadap penerimaan pajak daerah. Berdasarkan pedoman

interprestasikoefisien korelasi pada tabel II.1. Maka koefisien korelasi yang di

temukan terdapat pada tabel Pearson Correlationse besar 0,782 termasuk pada

kategori kuat. Jadi terdapat hubungan yang kuat antara pajak bumi dan bangunan

pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) dengan penerimaan pajak daerah.

3.3.2 Uji Koefisien Determinasi

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya presentase

pengaruh antara pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan

penerimaan pajak daerah dan seberapa besar dipengaruhi oleh sebab lain. Dalam

proses pengolahan data menggunakan program aplikasi Statistical Product and

Service Solutions (SPSS) V. 21. Maka hasil yang didapat adalah:

Tabel III.7.

Uji Koefisien Detrminasi

Model Summary

Mod

el

R R Square Adjusted R

Square

Std. Error of

the Estimate

Change Statistics

R

Square

Change

F

Change

df1 df2 Sig. F

Change

1 ,782a ,611 ,600 ,26093 ,611 53,413 1 34 ,000

a. Predictors: (Constant), PAJAK PBB-P2

Sumber:Output SPSS V.21

Rumusan Hipotesis yang digunakan untuk Uji Determinasi adalah:

H0: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara PBB-P2 terhadap penerimaan pajak

daerah

H1: Ada pengaruh yang signifikan antara PBB-P2 terhadap penerimaan pajak

daerah

Kriteria pengujiannya adalah, Jika nilai signifikansi >0,05 maka keputusannya

adalah H0 tidak diterima atau tidak ada pengaruh yang signifikan antara PBB-P2

terhadap Pajak daerah, sebaliknya Jika nilai signifikansi <0,05 maka keputusannya

adalah H1 diterima atau ada pengaruh yang signifikan antara PBB-P2 terhadap pajak

daerah.

Pada output tabel III.7 diperoleh besarnya nilai korelasi/hubungan (R) yaitu

sebesar 0,782 dijelaskan besarnya presentase pengaruh variabel X terhadap variabel

Y, dari ouput tersebut diperoleh nilai koefisien determinasi R Squre sebesar 0,611

yang mengandung pengertian bahwa pengaruh pajak bumi dan bangunan pedesaan

dan perkotaan terhadap penerimaan pajak daerah adalah sebesar 61,1% sedangkan

sisanya (100% - 61,1%) = 38,9% dipengaruhi oleh sebab lain yang tidak diteliti

dalam penelitian.

3.3.3. Uji Persamaan Regresi

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui bagaimana hubungan

antara pajak bumi dan bangunan pedeasaan dan perkotaan (PBB-P2) terhadap

penerimaan pajak daerah. Dalam proses pengolahan data menggunakan program

aplikasi Statistical Product and Service Solutions (SPSS) V.21. Maka hasil yang

didapat adalah:

Tabel III.8

ANOVA

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

1

Regression 3,637 1 3,637 53,413 ,000b

Residual 2,315 34 ,068

Total 5,951 35

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK DAERAH

b. Predictors: (Constant), PBB-P2

Sumber:outpus SPSS V.21

Rumusan Hipotesis yang digunakan untuk Uji Koefisien Determinasi adalah:

H0: Tidak ada persamaan regresi yang signifikan antara PBB-P2 terhadap

penerimaan pajak daerah

H1: Ada persamaan yang signifikan antara PBB-P2 terhadap penerimaan pajak

daerah

Jika nilai signifikansi >0,05 maka keputusannya adalah H0 tidak diterima atau

pajak bumi dan bangunana pedesaan dan perkotaan tidak berpengaruh signifikan

terhadap pajak daerah. Sedangkan, Jika nilai signifikansi <0,05 maka keputusannya

adalah H1 diterima atau pajak bumi dan bangunana pedesaan dan perkotaan secara

simultan berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah.

Berdasarkan tabel output pada tabel III.8 dapat diketahui bahwa tabel F

sebesar 53,413 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 < 0,05 maka model regresi

dapat dipakai untuk memprediksi nilai penerimaan pajak daerah

Tabel III.9

Uji Persamaan Regresi Sederhana

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized

Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) 16,144 1,004 16,082 ,000

PBB-P2 ,338 ,046 ,782 7,308 ,000

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK DAERAH

Sumber: Output SPSS V.21

Dari output pada tabel III.9 dapat diketahuitabel T sebesar 7,308 dengan

nilai signifikansi 0,000< 0,05 maka Ho ditolak dan H1 diterima, yang berarti ada

pengaruh yang signifikan antara pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan

terhadap penerimaan pajak daerah. Sedangkan pada tabel Coefficients, pada kolom B

pada Constant (a) adalah 16,144, sedangkan nilai PBB-P2 (b) adalah 0,338, sehingga

persamaan regresinya dapat ditulis:

Y = a + bX atau 16,144 + 0,338

Dari persamaan regresi tersebut medel persamaan rgresi yang diperoleh:

1. Konstanta sebesar 16,144 menyatakan bahwa jika besaran pajak PBB-P2 tidak

ada nilai atau bernilai nol (0) maka profitabilitasnya pajak bumi dan bangunana

pedesaan dan perkotaan bernilai 16,144 atau 16,14%%

2. Koefisien regresi X sebesar 0,328 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 nilai

pajak bumi dan bangunana pedesaan dan perkotaan, maka nilai Penerimaan

pajak daerah bertambah sebesar 0,328 atau sebesar 3,28% koefisien bernilai

positif artinya terjadi pengaruh positif antara pajak bumi dan bangunana

pedesaan dan perkotaan terhadap penerimaan pajak daerah pada unit pelayanan

pajak dan retribusi daerah kecamatan ciracas .