36

pengintegrasian tugas, fungsi, wewnang dan tanggung jawab pelayanan

pemungutan pajak daerah maka peraturan gubernur ini perlu disempurnakan.

Berdasarkan pertimbangan maka Gubernur mengeluarkan Peraturan Gubernur

Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelayanan Pajak Daerah.

Kemudian, berdasarkan ketentuan pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 5

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan pasal 40 ayat 2 Peraturan Gubernur Nomor

262 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi

Daerah maka Gubernur mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 297 Tahun

2016 tentang Pembetukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak dan

Retribusi Daerah yang berlaku sejak 29 Desember 2016 hingga sekarang. Adapun

Visi dan Misi UPPRD adalah sebagai berikut :

1. Visi UPPRD

Pelayanan yang professional dalam optimalisasi penerimaan

pajak daerah.

2. Misi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

a. Mewujudkan perencanaan pelayanan pajak daerah yang inovatif

b. Menjamin ketersediaan peraturan pelaksanaan pajak daerah dan

melaksanakan penyuluhan peraturan pajak daerah serta

menyelesaikan permasalahan hukum pajak daerah

37

c. Mengembangkan sistem teknologi informasi dalam kegiatan

pelayanan pajak daerah

d. Mengembangkan kualitas dan kuantitas SDM, sarana prasaranan

perpajakan daerah, pengelolaan keuangan serta perencanaan

anggaran dan program dinas

e. Mengoptimalkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan

pelayanan pajak daerah

f. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah.

Logo UPPRD

Gambar 3.1

3.1.2 Struktur dan Tata Kerja Organisasi

38

A. Struktur Organisasi

Gambar 3.2

Struktur Organisasi UPPRD Cengkareng terdiri dari :

1. Kepala Unit

adalah pimpinan tertinggi di UPPRD dan mempunyai tugas sebagai

berikut :

a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi

UPPRD

b. Megoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha, Satuan

Pelaksana dan Sub Kelompok Jabatan Fungsional

c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD

dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas

dan fungsi UPPRD.

39

d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan

fungsi UPPRD

2. Sub Bagian Tata Usaha

Adalah satuan kerja staf dalam pelaksanaan administrasi UPPRD,

dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usahayang berkedudukan dibawah

dan bertanggung jawab kepada kepala unit dan mempunyai tugas sebagai

berikut :

a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggran

UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya

b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran

UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya

c. Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan

anggaran UPPRD

d. MelaksAnakan monitoring, penegndalian dan evaluasi pelaksanan

rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD

e. Menyusun pedoman, standard an prosedur teknis UPPRD

f. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang

UPPRD

g. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggan UPPRD

h. Melaksanakan pengelolaan kearsipan UPPRD

i. Menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan,

pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kerja pada UPPRD

j. Memelihara keamanan,ketertiba, keindahan, kebersihan dan kenyaman

kantor UPPRD

40

k. Melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPRD

l. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan kecamatan dan

kelurahan sesuai lingkup wilayahnya

m. Mengoordinasikan penyusun laporan keuangan, kinerja dan kegiatan

serta akuntabilitas UPPRD

n. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanan tugas

Subbagian Tata Usaha.

3. Satuan Pelaksana Pelayanan

Adalah satuan kerja UPPRD dalam pelaksanaan kegiatan pendataan dan

pemeriksaan pajak dan retribusi daerah sesuai kewenangannya

Satuan pelaksanan mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPRD

sesuai lingkup tugasnya

b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran

UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya

c. Menyusun baha pedoman, standard an prosedur teknis UPPRD sesuai

dengan lingkup tugasnya

d. Memberikan pelayanan informasi dan kosultasi perpajakan daerah

e. Menerima, meneliti, dan mengadministrasikan permohonan

pendaftaran pendaftaran pajak daerah

f. Menerima, meneliti, memvalidasi, merekam pelaporan dan

pembayaran pajak daerah

g. Melaksakan perekaman, pengelolaan dan pengamanan basis data pajak

daerah

41

h. Membuat risalah dan serta perhitungan pajak daerah terhutang

i. Menatausahakan dan melaksnakan leglisasi bill/bon, legalisasi peneng

pajak reklame, tanda masuk/karcis dan dokumen lain yang

dipersamakan

j. Menerbitkan, mengukuhkan, mencabut dan menghapus NPWPPD dan

NOPD

k. Menerima, meneliti dan menerbitkan Surat Ketrangan Pajak Daerah

l. Mengusulkan pengecualiankewajiban legalisasipenggunaan bill/ bon

dan dokumen lain yang dipersamakan

m. Menerbitkan dan mengadministrasikan SPPT PBB-P2, surat ketetapan,

surat keputusan dan surat tagihan pajak daerah termasuk salinan nya

n. Menerima permhonan keringanan pembebasan , pengurangan,

pembelian, keberatan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan

penghapusan atausanksi administrasi pajak daerah

o. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan

Pelaksana Pelayanan.

4. Satuan Pelaksana Pendataan

Mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPRD

sesuai dengan lingkup tugasnya

b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggara

UPPRD sesuia dengan lingkup tugasnya

c. Menyusun bahan pedoman, standard an prosedur teknis UPPRD sesuia

degan lingkup tugasnya

42

d. Melaksnakan pengumpulan informasi, pendataan dan pemutakhiran

data subjek dan objek pajak daerah

e. Melakukan pembentukan dan penyempurnaan kode dan peta zona nilai

tanah

f. Melaksanakan lapangan dalam rangka penyelesaian permohonan

pembebasan, pengurangan, pembetulan, keberatan, pembatalan

penghapusan dan perubahan data obek an subjek pajak daerah

g. Melaksnakan verifikasi lapangan dalam ragka permohonan

pendaftaran atau penutupan subjek dan objek pajak daerah

h. Melaksanaka koordinasi pendataan pajak daerah dengan instansi

terkait

i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan

Pelaksana Pendataan.

5. Satuan Pelaksana Penagihan

Mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPRD

sesuai dengan lingkup tugasnya

b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggran

UPPRD sesuai dengan lingkup usaha nya

c. Menyusun bahan pedoman, standard dan prosedur teknis UPPRD

sesuai dengan lingkup tugasnya

d. Mengumpulakan wajib pajak untuk dilakukan pemeriksaan

e. Melakukan verifikasi dan pembayaran dari pelaporan pajak daerah

43

f. Menerbitka surat hibauan pembayaran, pelaporan dan Surat Tagihan

Pajak Daerah

g. Menyusun profil dan konfirmasi data wajib pajak

h. Menyusun laporan kinerja penerimaan dan piutang pajak daerah

i. Memproses permohonan angsuran, penundaan pembayaran, pemberian

kompensasi, restitusi dan pemindahbukuan

j. Memproses permohonan keringanan, pembebasan, pembetulan,

pembatalan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi

pajak daerah sesuai dengan kewenangannya

k. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan

Pelaksana Penagihan

6. Sub kelompok Jabatan Fungsional

Dipimpin oleh ketua sub kelopok jabatan fungsional melaksanakan tugas

dalan susunan organisasi structural UPPRD dan dibentuk dalam rangka

mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional.

3.1.3 Kegiatan Usaha/Organisasi

UPPRD merupakan Unit Pelaksana Teknis BPRD dalam pelaksanaan

pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Kegiatan usaha nya yaitu

sebagai berikut :

1. Pendataan, penilaian, pemeriksaan, penetapan dan penagihan pajak daerah

2. Pendataan retribusi daerah

3. Pendaftaran, pengukuhan dan penatausahaan subjek dan objek pajak

daerah

44

4. Pelayanan penerimaan permohonan pengurangan dan keberataan pajak

daerah

5. Penegakan ketentuan dan peraturan perpajakan daerah

6. Pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah pada lingkup kecamatan

7. Penyusunan bahan kebijakan teknis pemungutan pajak daerah pada

lingkup kecamatan

3.2 Hasil Penelitian

3.2.1 Bagaimana Proses Pelaksanaan Pelayanan Pajak Reklame di UPPRD

Cengkareng ?

Alur pelayanan pajak reklame dibagi menjadi 2 bagian yaitu Reklame

baru dan reklame perpanjangan.

Gambar 3.3

45

Alur reklame baru dimulai dari petugas loket memeriksa

kelengkapan berkas yang di bawa oleh wajib pajak dan di daftarkannya

melalui aplikasi SIM-R serta catat di buku kendali. Lalu petugas loket

memberikan berkas wajib pajak kepada tata usaha untuk dibuatkan lembar

pengantar disposisi kemudian setelah dibuatkan pengantar disposisi berkas

masuk diberikan ke kasatpel pendataan dan disana berkas tersebut di

disposisikan coordinator wilayah (misalnya berkas reklame baru tersebut

meminta izin di tempatkan di wilayah cengkareng timur maka petugas

koodinator wilayah nya pun menyesuaikan reklame tersebut dengan

petugas wilayah cengkareng timur). Kemudian petugas koordinator

wilayah tersebut melakukan cek lapangan dan membuat LHP hasil cek

lapangan tersebut (cek lapangan dilakukan maksimal 3 hari kerja sejak

berkas masuk).

Berkas yang sudah di ceklap akan diserahkan ke bagian tata usaha

lalu meminta tanda tangan kepala sub bagian tata usaha setelah itu berkas

di berikan kepada petugas loket untuk mencetak SKPD. Setelah itu,

petugas loket menyerahkan berkas dan SKPD tersebut kepada kasatpel

pelayanan untuk diperiksa nopet dan SKPD reklame. Kemudian setelah

diperiksa, berkas tersebut diberikan lagi ke petugas loket, dari petugas

loket berkas tersebut diserahkan ke bagian tata usaha untuk meminta tanda

tangan kepala unit UPPRD Cengkareng. Pelayanan reklame baru selesai

dalam 3 sampai 7 hari kerja selama berkas lengkap.

46

Gambar 3.4

Sedangkan reklame perpanjangan alur pelayanan nya lebih singkat

dimulai dari pertugas loket memeriksa SKPD lama dan berkas lain nya

dan membuatkan SKPD baru. Lalu berkas tersebut diserahkan ke bagian

tata usaha untuk dimintai tanda tangan kepala sub bagian tata usaha.

Setelah ditanda tangani oleh kasubbagian tata usaha maka diserahkan lagi

ke petugas tata usaha dan menyerahkan berkas tersebut ke kasatpel

pelayanan untuk diperiksa nopet dan SKPD reklamenya. Jika sudah

diperiksa diberikan lagi ke petugas atat usaha untuk meminta tanda tangan

kepala unit UPPRD Cengkareng. Pelayanan reklame perpanjangan 1 hari

selesai kecuali pimpinan tidak ada ditempat dan berkas diterima jam 3 sore

maka akan diselesaikan dihari berikutnya.

Adapun syarat yang harus dilengkapi wajib pajak reklame baru

yaitu KTP Wajib Pajak, Foto lokasi yang akan di pasangkan reklame,

design reklame yang akan di pasang, jika objek reklame berukuran lebih

47

dari 6 meter maka wajib pajak harus memiliki TLB (Tata Letak

Bangunan) yang dibuatkan oleh PTSP Walikota ( Pelayanan Terpadu Satu

Pintu), jika bukan pemilik reklame yang mengurus maka harus

menggunakan surat kuasa dan fotokopi PBB. Reklame terbagi menjadi 3

yaitu reklame papan, kain dan kendaraan. Lalu reklame tersebut terbagi 2

jenis reklame produk dan nonproduk, hal ini juga diatur dalam peraturan

gubernur nomor 27 tahun 2014 pasal 1. Reklame tersebut di hitung

berdasarkan kelas jalan atau disebut Nilai Sewa Reklame yang diatur

dalam peraturan gubernur nomor 27 tahun 2014 tentang penetapan NSR

sebagai dasar pengenaan pajak reklame.

Perhitungan pajak reklame dengan rumus : Luas x Lama x Kelas

Jalan (NSR) x 25%. Jika reklame dipasang di dalam ruangan atau indoor

maka hasil perhitungan tersebut di kalikan 50% atau dibagi ½. Reklame

produk 5 kali lipat lebih besar dari reklame non produk hal ini pun di atur

dalam peraturan gubernur nomor 27 tahun 2014 pasal 6.

3.2.2 Apa saja masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pajak reklame di

UPPRD Cengkareng ?

Masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pajak reklame di UPPRD

Cengkareng terdiri dari 2 bagian yaitu internal (pihak petugas

pajak/UPPRD Cengakreng) dan eksternal (pihak wajib pajak pajak

reklame). Adapun masalah internal dalam pelaksanaan pajak reklame di

UPPRD Cengkareng yang pertama adalah Sumber Daya Manusia (SDM).

SDM di UPPRD Cengkareng kurang lebih 12 sampai 13 orang dalam

48

wilayah satu kecamatan dan menangangi tujuh jenis pajak daerah. Lalu

kedua, karena terlalu banyak nya beban pekerjaan sehingga sosialisasi nya

berkurang dan menyebabkan hubungan antara petugas pajak dan

masyarakat berkurang. Kemudian ketiga, wilayah yang ditangani terlalu

luas sehingga pelayanan penanganan pajak cukup memakan waktu proses

nya saja yang cukup lama dan hal tersebut berpengaruh terhadap

masyarakat untuk membayar pajak reklame. Dan yang terakhir kurangnya

koordinasi antar instansi.

Untuk masalah eksternal atau pihak wajib pajak yang pertama adalah

masyarakat beranggapan bahwa pajak itu rumit/ribet cara mengurusnya

karena terlalu banyak persyaratan yang harus disiapkan dalam pengajuan

pemasangan reklame. Belum lagi jika objek pajak nya lebih dari 6 meter

maka wajib pajak harus membuat surat TLB atau Tata Letak Bangun dan

membuat nya melalui PTSP. Pasti cukup lama proses pembuatannya. Lalu

yang kedua, mahal nya tarif pajak reklame terutama reklame jenis produk.

Berkaitan dengan peraturan gubernur nomor 27 tahun 2014 yang mulai

berlaku pada 28 Maret 2014 tentang reklame produk dan nonproduk dan

nilai sewaa reklame untuk reklame jenis produk lima kali lipat dari NSR

Reklame nonproduk hal ini menyebabkan masyarakat tidak mampu

membayar pajak karena menurut mereka terlalu mahal apalagi bagi

perusahaan yang baru atau belum maju yang dituntut untuk memasang

reklame pengeluaran mereka kemungkinan lebih besar untuk pajak

reklame tersebut. Kemudian yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat

dalam membayar pajak karena kurangnya informasi tentang pajak reklame

49

kepada masyarakat luas. Lalu, keempat, banyak reklame illegal atau tanpa

izin dari UPPRD Cengkareng.

3.2.3 Bagaimana Cara UPPRD dalam Mengatasi Masalah-Masalah yang

Terjadi dalam Pelaksanaan Pajak Reklame di UPPRD Cengkareng ?

Untuk masalah internal atau pihak UPPRD Cengkareng cara

mengatasi masalah pertama adalah menambahkan sumber daya manusia

yang biasa disebut PHL (pekerja harian lepas) itupun atas izin dari pusat

yaitu BPRD. UPPRD Cengkareng juga menerima siswa SMK dan

mahasiswa magang untuk membantu meringankan pekerjaan petugas

pajak. Lalu, yang kedua adalah menyempatkan saling bertukar informasi

tentang pajak dengan tujuan mempererat sosialisasi antar instansi.

Kemudian yang ketiga yaitu solusinya sama dengan masalah SDM yaitu

dengan menambah tenaga pekerja dan menerima siswa, mahasiswa

magang. Yang keempat solusinya adalah mempererat koordinasi dengan

tujuan menertibkan reklame-reklame illegal.

Untuk masalah eksternal atau dari pihak wajib pajak yang pertama

solusinya adalah memperbanyak iklan dan menghimbau masyarakat untuk

membayar pajak dan memberitahu kepada masyarakat bahwa mengurus

pajak reklame itu sederhana dan cepat. Lalu yang kedua untuk masalah

tarif pajak reklame tentang reklame produk yang tarifnya lima kali lipat

dari reklame nonproduk itu diatur oleh gubernur didalam peraturan

gubernur Nomor 27 Tahun 2014, sejak pergub tersebut belaku masyarakat

complain terutama perusahaan produk maka gubernur mengeluarkan

peraturan gubernur Nomor 172 Tahun 2014 dan berlaku pada 12

50

november 2014.tentang pemberian pengurangan dasar pajak reklame tetapi

hanya berlaku 12 bulan sejak peraturan gubernur ini berlaku dan

pengurangannya sebesar 50 % dari nilai sewa reklame. Setelah itu

semuanya normal kembali seperti dalam peraturan gubernur Nomor 27

Tahun 2014. Yang ketiga solusinya ada di tangan masyarakat itu sendiri

menyadarkan diri untuk membayar pajak reklame, karena pajak daerah

merupakan Pendapatan Asli Daerah yang anggran nya akan di gunakan

untuk pembangunan, sekolah gratis, pengobatan gratis, layanan

pemerintahan yang cepat dan bebas pungli serta program pembangunan

lainnya. Itu semua kembali ke masyarakat juga tetapi masih banyak yang

belum sadar akan hal itu. Kemudian yang keempat solusinya adalah

apabila ada reklame baru dan pemilik reklame tidak tahu kalau reklame

tersebut termasuk pajak daerah maka petugas pajak mengirim surat

pemberitahuan ke pemilik reklame tersebut untuk medaftarkan relamenya

dikantor pajak sesuai wilayah dan membayar pajak. Jika pemilik reklame

belum datang kekantor pajak wilayah maka petugas pajak mengirimkan

surat yang kedua yaitu Surat Perintah Bongkar Sendiri. Jika SPBS

diacuhkan petugas pajak menempelkan stiker direklame tersebut. Dan jika

stiker juga diacuhkan maka petugas pajak akan melakukan pembongkaran,

lain hal jika reklame itu berbentuk spanduk maka tidak ditempel stiker

melainkan langsung melakukan pembongkaran oleh petugas pajak dan ini

prosedur untuk membongkar reklame tanpa izin.