BAB III METODE PENELITIAN A. Ruang Lingkup …. Uji Kualitas Data Untuk mengungkapkan aspek-aspek atau variabel yang diteliti, diperlukan suatu alat ukur atau skala tes yang valid

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah hubungan antara pelaksanaan

audit management dengan efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan.

Pilihan pelaksanaan audit management sebagai salah satu variabel penelitian

mengingat pentingnya pelaksanaan audit management tersebut dalam suatu

perusahaan sehingga bisa membantu manajemen dalam mencapai tujuan

perusahaan yang telah ditetapkan. Penelitian dilakukan pada Perusahaan

Daerah Air Minum (PDAM) kota Bogor yang berlokasi di Jl. Siliwangi No.

121 Bogor. Waktu penelitian tersebut dilaksanakan pada bulan Oktober

hingga November tahun 2008.

B. Metode Penentuan Sampel

Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif yaitu

bidang ilmu statistika yang mempelajari cara-cara pengumpulan, penyusunan,

dan penyajian data suatu penelitian (Wahyono, 2008: 69). Sedangkan jenis

penelitian deskriptif yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah

studi kasus. Penelitian deskriptif jenis studi kasus adalah penelitian tentang

status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas

dari keseluruhan personalitas.

55

Data yang diperoleh selama penelitian ini diolah, dianalisis, dan

diproses lebih lanjut. Analisisnya dilakukan melalui pendekatan kuantitatif

dengan menggunakan metode statistik untuk menguji hipotesis. Langkah

pengujian hipotesis dimulai dengan penetapan populasi

dan sampel, operasionalisasi variabel, rancangan

pengujian hipotesis, dan teknik pengumpulan

data.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sampel

non probabilitas, yang dilakukan berdasarkan tujuan (purposive sampling),

yaitu pemilihan sampel dengan pertimbangan tertentu. Hal tersebut

dikarenakan penelitian untuk meneliti hubungan pelaksanaan audit

management dengan efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan periode

tahun 2003-2007, maka sampel yang dipilih sebanyak lima tahun.

C. Metode Analisis

Data yang di analisis adalah data-data dari tahun 2003-2007 yang

berhubungan dengan pelaksanaan audit management dan anggaran

pendapatan, khususnya pendapatan usaha di Perusahaan Daerah Air Minum

kota Bogor. Data yang dianalisis diperoleh hasil wawancara, dokumentasi, dan

kuesioner. Responden harus menjelaskan keadaan tahun 2003-2007, dimana

terdapat kemungkinan jawaban responden kurang akurat dalam menjelaskan

keadaan yang terjadi pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan data yang

diteliti ada kemungkinannya sudah tidak lengkap lagi tersimpan.

56

1. Uji Kualitas Data

Untuk mengungkapkan aspek-aspek atau variabel yang diteliti,

diperlukan suatu alat ukur atau skala tes yang valid dan dapat diandalkan,

agar kesimpulan penelitian tidak akan keliru dan tidak memberikan

gambaran yang jauh berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. Untuk itu

perlu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas.

a. Normalitas data

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data

terdistribusi dengan normal, yakni distribusi data dengan bentuk

lonceng (bell shaped). Metode statistik yang digunakan adalah uji

korelasi rank Spearmen. Dengan melihat nilai signifikani yang telah

dihasilkan dengan yang ditetapkan yaitu sebesar 0,05. Jika nilai

signifikansi yang dihasilkan lebih besar dari nilai signifikansi yang

ditetapkan sebesar 0,05 hal ini berarti data normal atau sebaliknya

(Ghozali, 2005).

b. Uji validitas data

Uji validitas data dilakukan untuk melihat suatu butir dari pertanyaan

yang terdapat dalam kuesioner yang telah dibagikan memenuhi syarat

penelitian atau tidak. Suatu angket dikatakan valid jika pertanyaan

pada suatu angket mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan

diukur oleh angket terbut (Singgih Santoso, 2001). Bila ada suatu

pertanyaan yang tidak memenuhi syarat, maka pertanyaan tersebut

tidak akan dianalisis lebih lanjut.

57

Analisis ini melihat angka korelasi antara masing-masing

item/pertanyaan dengan totalnya. Koefisien korelasi yang digunakan

adalah koefisien korelasi rank Spearman. Setelah hasil perhitungan

diperoleh, maka yang diambil adalah yang menghasilkan nilai

koefisien yang positif serta dengan ketentuan diatas 0,30 (Kaplan-

Saccuzo, 1993). Sedangkan yang bernilai negatif tidak dipergunakan

lagi untuk penelitian lebih lanjut, artinya butir tersebut gugur.

c. Uji Reliabilitas

Realiabilitas artinya tingkat kepercayaan hasil suatu pengukuran.

Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi, yaitu pengukuran yang

mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya (reliabel). Tinggi

rendahnya reliabilitas, secara empiris ditunjukan oleh suatu angka yang

disebut koefiseien reliabilitas.

Seperti halnya uji validitas, untuk mengukur reliabilitas pun digunakan

bantuan program SPSS 15.0 for windows. Sedangkan koefisien

reliabilitas yang digunakan adalah koefisien reliabilitas Alpha

Cronbach. Dimana disarankan bahwa koefisien reliabilitas antara 0,7 -

0,8 cukup baik untuk tujuan penelitian dasar (Kaplan-Saccuzo, 1993).

2. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis yang peneliti lakukan dengan menggunakan tes

statistik non parametrik, karena teknik ini sangat sesuai untuk penonton

yang dilakukan dalam bidang ilmu-ilmu sosial. Teknik pengujian hipotesis

tersebut dapat digunakan untuk skor non eksak dalam pengertian

58

keangkaan, melainkan berbagai jenjang-jenjang (rank). Serta sesuai

dengan pengujian sampel yang berukuran kecil.

Berdasarkan jenis skala yang digunakan untuk mengukur kedua

variabel tersebut adalah skala ordinal, maka penulis melakukan pengujian

hipotesis dengan menggunakan analisis korelasi Rank Spearman dengan

model matematis sebagai berikut:

a. Jika tidak ada ranking kembar

Dimana :

rs = koefisien korelasi rank Spearman

di = selisih ranking yang dibuat untuk kelompok x dan y

n = banyaknya sampel

b. Jika ada ranking kembar

Dengan ketentuan :

59

Dimana :

T = faktor koreksi

t = banyaknya suatu observasi yang memiliki skor yang sama pada

suatu ranking tertentu

Besarnya koefisien korelasi adalah -1 < rs < 1, apabila rs = +1 atau

mendekati +1 berarti terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel

X dengan variabel Y, serta mempunyai hubungan yang searah. Apabila rs

= 0 atau mendekati nol berarti hubungan antara variabel X dan variabel Y

lemah atau tdak ada hubungan sama sekali.

3. Penetapan Tingkat Signifikansi

Tingkat signifikan yang digunakan adalah σ = 0.05 yang

merupakan tingkat signifikansi yang umum digunakan dalam penelitian

ilmu-ilmu sosial. Selain itu, dapat dinilai cukup ketat untuk mewakili

hubungan antara kedua variabel.

4. Kriteria pengambilan keputusan

Untuk menentukan penerimaan atau penolakan hipotesis nol

dilakukan dengan menguji koefisien korelasi rank spearmen dengan

membandingkan nilai antara t hitung dengan t tabel dengan ketentuan

sebagai berikut:

Jika thitung <_ ttabel dimana α = 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak

Jika thitung > ttabel dimana α = 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima

Untuk menguji signifikansi suatu koefisien korelasi rs yang

dihasilkan, maka diuji dengan uji t (satu pihak):

60

t = rs n - 2

1 - rs2

dimana :

rs = rank spearman

n = jumlah sampel

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi

ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer.

Data tersebut diperoleh dengan cara melakukan:

1) Observasi.

2) Wawancara.

3) Kuesioner.

4) Pengumpulan data-data yang bersumber dari dokumen dan catatan

perusahaan.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu suatu teknik yang penulis lakukan untuk mengumpulkan data

dengan cara mencari dan membaca buku-buku, diktat-diktat yang

berhubungan dengan objek penelitian atau masalah yang diteliti.

61

E. Operasionalisasi Variabel

Variabel penelitian dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu:

pelaksanaan audit management sebagai variabel independen (variabel X) dan

efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan sebagai variabel dependen

(variabel Y). Berikut ini penjelasan dari masing-masing variabel:

1. Variabel Independen (Pelaksanaan Audit Management)

Pelaksanaan audit management diukur dengan menggunakan

kuesioner yang diberikan kepada responden yang berhubungan dan

bertanggungjawab dalam pelaksanaan audit management. Teknik

pengukuran yang digunakan untuk mengubah data-data kualitatif yang

diperoleh dari jawaban kuesioner menjadi suatu ukuran data kuantitatif

adalah summated ratings method atau skala likert yang merupakan suatu

pengukuran dengan skala ordinal. Alasan penggunaan teknik ini adalah

karena penggunaannya tidak menuntut penggunaan kategori dan subjek

yang diukur tidak terbatas terbatas kepada dua alternatif jawaban saja.

Hasil kuesioner selanjutnya dinilai dengan jalan merangkingnya. Adapun

skor bagi penilaian variabel independen (X) tersebut dihitung dengan

kriteria sebagai berikut:

1) Sangat baik = 4

2) Baik = 3

3) Cukup baik = 2

4) Tidak baik = 1

62

Hasil alternatif jawaban dari kuesioner:

Jawaban a, skor yang diperoleh = 4

Jawaban b, skor yang diperoleh = 3

Jawaban c, skor yang diperoleh = 2

Jawaban d, skor yang diperoleh = 1

Untuk lebih jelasnya, baik mengenai variabel, dimensi, indikator,

skala pengukuran dari variabel dependen (X) dapat dilihat pada tabel

berikut:

63

Tabel 3.1

Operasionalisasi Variabel Independen (X)

Variabel Dimensi Indikator Skala

Pengukuran

Nomor

Kuesioner

Pelaksanaan

Audit

Management

Perencanaan

Program Kerja Pelaksanaan

Kerja

Lapangan

Pengembangan

Temuan Audit

dan

Rekomendasi

−Dilakukan wawancara dengan

para pimpinan dan

karyawan.

−Adanya review terhadap data

organisasi.

−Adanya review terhadap data

keuangan.

−Adanya review terhadap kebijakan dan prosedur

perusahaan.

−Adanya review terhadap

laporan manajemen.

−Dilakukan pemeriksaan fisik.

−Perencanaan waktu.

−Penugasan staf auditor. O

−Adanya batas waktu

penyelesaian dan pembuatan R laporan.

−Perencanaan biaya. D

I

−Kesesuaian dengan rencana.

−Pemeriksaan secara detail. N −Adanya analisis atas informasi.

−Adanya evaluasi atas kegiatan A pemeriksaan.

−Adanya analisis atas temuan L

audit yang meliputi:

pernyataan kondisi, kriteria,

sebab, dan akibat.

−Rekomendasi.

1 s/d 8

9 s/d 14

15 s/d 18

19 s/d 23

Pelaporan

(Sumber: Rob Reider, 2002)

−Terdapatnya laporan atas

temuan pemeriksaan.

−Penyajian laporan sesuai

dengan tatacara pelaporan.

−Laporan dirancang sesuai

dengan permasalahan dan

temuan pemeriksaan.

24 s/d 28

64

Tabel 3.2

Operasionalisasi Variabel Dependen (Y)

Variabel Dimensi Indikator Skala

Pengukuran

Efektivitas

Pelaksanaan

Anggaran

Pendapatan

Evaluasi Perbandingan antara realisasi

anggaran pendapatan dengan

anggaran pendapatan

Ordinal

(Sumber: A. Rodi Kartamulja, 2001)

2. Variabel Dependen (Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan)

Efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan adalah variabel yang

dipengaruhi oleh pelaksanaan audit management. Variabel ini diukur dari

dimensi evaluasi pelaksanaan anggaran yang indikatornya adalah

perbandingan antara realisasi anggaran pendapatan dengan anggaran

pendapatan. Dengan demikian, data yang di peroleh merupakan data rasio.

Data rasio dapat dipandang sebagai data interval dimana data interval

dapat diordinalkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa data rasio dapat

dipandang juga sebagai data ordinal (Suharsimi Arikunto, 2003: 362).

Hasil dari perbandingan antara realisasi dengan anggaran

pendapatan ini akan di ranking dari angka terbesar sampai yang terkecil.

Oleh karena itu, skala yang digunakan adalah skala ordinal. Skala ordinal

adalah tingkatan ukuran yang memungkinkan penelitian untuk

mengurutkan tingkatan paling tinggi ketingkatan paling rendah. Untuk

lebih jelasnya, baik mengenai variabel, dimensi, indikator, skala

pengukuran dari variabel dependen (X) dapat dilihat pada tabel 3.2

65

3. Penetapan hipotesis

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan

terdapat tidaknya hubungan antara variabel independen dengan

variabel dependen. Hipotesis nol (H0) adalah hipotesis tentang

tidak terdapatnya hubungan antara variabel dependen, sedangkan

hipotesis alternatif (H1) yang juga merupakan hipotesis

penelitian adalah hipotesis tentang terdapatnya hubungan antara

kedua variabel tersebut. Penetapan hipotesis selanjutnya adalah

sebagai berikut:

H0: Tidak terdapat hubungan antara pelaksanaan audit management

dengan efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan.

H1: Adanya hubungan yang positif dan signifikan antara

pelaksanaan audit management dengan

efektivitas pelaksanaan anggaran

pendapatan.

BAB IV

PENEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Pendirian PDAM Kota Bogor

Kota Bogor yang dahulu dikenal dengan sebutan BUITENZORG

telah mempunyai sistem pelayanan air minum sejak tahun 1918 yang

dibangun oleh Pemerintah Belanda saat itu, dengan nama Gemente

Waterleiding Buitenzorg, dengan memanfaatkan sumber mata air Kota

Batu yang berkapasitas 70 liter/detik.

Dari tahun ke tahun, pelayanan air minum di Kota Bogor

mengalami banyak perkembangan sesuai dengan kebutuhan penduduknya.

Pada tahun 1930-1950, dilakukan penambahan kapasitas air sebanyak 30

liter/detik, yang berasal dari mata air Ciburial milik PAM Jaya. Pada tahun

1996, jumlah pelanggan ± 7000 sambungan langganan dengan tingkat

kehilangan air mencapai 50 %. Kehilangan air yang cukup besar tersebut

diakibatkan oleh kurang baiknya pipa dinas (sebelum meter air) dan

kondisi pipa distribusi yang sudah tua. Sesuai dengan pertumbuhan

penduduk dan perkembangan kota, mulai dirasakan adanya kekurangan air

minum.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Departemen PUTL segera

melakukan survey dan perencanaan-perencanaan strategis untuk

meningkatkan pelayanan dan pengembangan. Untuk mengatasi kebutuhan

jangka pendek, mulai tahun 1967 departemen PUTL merencanakan

67

penambahan kapasitas air dari mata air Bantar Kambing melalui Reservoir

Cipaku.

Mengingat besarnya investasi yang diperlukan untuk pemasangan

pipa transmisi dari mata air Bantar Kambing ke Reservoir Cipaku,

pemerintah pusat mengusahakan bantuan dari luar negeri. Pada tahun 1970

berhasil diperoleh bantuan berupa hibah (grant) dari Pemerintahan

Australia, yang dikenal dengan proyek Colombo Plan. Bantuan dari

Pemerintahan Australia tersebut, selain dalam bentuk pipa dan

aksesorisnya, juga termasuk fiasibility study, perencanaan, dan supervisi,

yang dilakukan oleh Vallentine Laurie & Davies Consulting Engineers

dari Sydney Australia.

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bogor disingkat PDAM Kota

Bogor, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1977 tanggal

31 Maret 1977, kemudian disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur

Jawa Barat No. 300/HK.011/SK/1977 tanggal 5 Juli 1977. Sejak

diberlakukannya Perda No. 5 Tahun 1977, status perusahaan berbentuk

badan hukum, dimana sebelum dialihkan menjadi perusahaan daerah,

status perusahaan air minum semula adalah sebagai dinas daerah. Modal

dasar perusahaan terdiri atas kekayaan daerah yang berasal dari seluruh

kekayaan perusahaan air minum pada waktu kedudukannya sebagai dinas

daerah dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

68

Modal perusahaan sesuai neraca pembukuan PDAM Kodya Dt. II

Bogor hasil audit akuntansi negara (Kanwil III DJPKN Bandung) per 1

April 1977 keseluruhannya berjumlah Rp. 3.075.358.562,63 yang terdiri

dari :

Eks Modal Pemda = Rp. 518.176.260,19

Eks Modal Pemerintah Pusat = Rp. 1.048.922.301,44

Eks Bantuan Australia = Rp. 1.508.260.000,00

Sampai dengan 31 Agustus 1982, tercatat 18.310 sambungan

langsung. Dengan memanfaaatkan sumber air Kota Batu, Tangkil dan

Bantar Kambing, yang terdiri dari

Kota Batu = 70 liter/detik

Tangkil = 170 liter/detik

Bantar Kambing

= 170

liter/detik

Total Kapasitas

= 410

liter/detik

2. Perkembangan Usaha

a. Pemanfaatan Air Permukaan

Sejalan dengan pertumbuhan kota dan pertambahan penduduk,

permintaan akan air bersih terus meningkat. Di satu sisi kapasitas air yang

tersedia yang berasal dari mata air sudah dimanfaatkan secara maksimal.

Sesuai dengan hasil studi kelayakan, manajemen memutuskan untuk

memulai memanfaatkan sumber air baku dari air permukaan.

69

Pada tahun 1988, Instalasi Pengolahan Air (IPA) dengan sistem

pengolahan secara lengkap dengan kapasitas 120 liter/detik mulai

beroperasi. Instalasi atau Water Treatment Plant yang berlokasi di Cipaku

tersebut, memanfaatkan sumber air baku dari sungai Cisadane, Instalasi

Pengolahan Cipaku ini dibangun dengan biaya ± Rp. 1,2 milyar yang

berasal dari dana sendiri. Tahun 1994, Instalasi Cipaku ditingkatkan

kapasitasnya menjadi 180 liter/detik. Penambahan kapasitas produksi

didapat dari pembangunan instalasi 60 liter/detik ditambah IPA 120

liter/detik (IPA existing).

b. Era Proyek P3KT

Proyek ini dimulai dari Bank Pembangunan Asia (ADB), proyek

P3KT mencakup pekerjaan :

1) Pembangunan DAM (Intake Ciherang Pondok), kapasitas 2000

liter/detik dan baru dimanfaatkan ± 650 liter/detik.

2) Pemasangan pipa transmisi air baku Æ 1000 mm dan Æ 700 mm

sepanjang 5.540 meter.

3) Pembangunan WTP (Water Treatment Plant) di daerah Dekeng

dengan kapasitas 400 liter/detik.

4) Pemasangan pipa transmisi air bersih Æ 1000 mm dan Æ 600 mm

sepanjang 4.687 meter.

5) Pembangunan Reservoar Pajajaran dengan kapasitas 12.000 m3.

6) Pemasangan pipa distribusi sepanjang 32.043 meter.

70

7) Pemasangan pipa retikulasi Æ 63 mm dan Æ 200 mm sepanjang

98.000 meter.

8) Pengadaan 9.500 meter air.

Dengan selesainya 100 % proyek P3KT, ditandai dengan

beroperasinya IPA/WTP Dekeng tanggal 17 Agustus 1997, PDAM Kota

Bogor memiliki idle capacity yang cukup besar, sehingga Instalasi Cipaku

diistirahatkan/standby untuk beberapa waktu lamanya. Tahun 2002,

kondisi pelayanan mulai menurun akibat jumlah air yang tersedia sudah

seimbang dengan jumlah air yang digunakan/pemakaian. Untuk

meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, pada tahun 2003 dibangun

lagi IPA tahap berikutnya di Cipaku memiliki kapasitas 4 X 60 liter/detik

dan dapat dioperasikan sampai dengan kapasitas 300 liter/detik. Total

kapasitas produksi yang dimanfaatkan saat ini 1.167 liter/detik dengan

tingkat kebocoran/kehilangan air ± 30.19 %.

71

Tabel 4.1 Kapasitas Produksi

Kapasitas (liter/detik

No

Sumber Terpasang Dimanfaatkan

1

2

3

4

5

6

Mata Air Kota Baru

Mata Air Tangkil

Mata Air Bantar Kambing

WTP Cipaku

WTP Dekeng

WTP Tegl Gundil

70

170

170

240

400

20

67

163

101

308

528

-

TOTAL 1070 1167

(Sumber: PDAM Tirta Pakuan Bogor)

c. Kegiatan Usaha Perusahaan

Aktivitas perusahaan dari PDAM Kota Bogor sebagai mana

tertuang dalam peraturan pendiriannya adalah mengusahakan penyediaan

air bersih untuk kebutuhan masyarakat secara memadai, adil, merata

berkesinambungan. Disamping itu, harus dapat membiayai dirinya sendiri

serta mengembangkan pelayanannya, juga dapat memberikan sumbangan

kepada pemerintah daerah.

Tugas pokok PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor adalah sebagai

berikut:

1) Memenuhi pendistribusian kebutuhan air minum masyarakat Kota

Bogor secara memadai, adil, dan merata serta berkesinambungan

yang memenuhi persyaratan untuk setiap jenis pemakai;

72

2) Memberikan air yang cukup pada setiap tempat dari sistim

penyediaan untuk mencegah kebakaran;

3) Mengkoordinasi pembangunan air minum yang diintegrasikan pada

aktivitas perkembangan ekonomi di daerah;

4) Menjadikan perusahaan daerah ini benar-benar menguntungkan

dan mampu mengembangkan diri sesuai tugas dan fungsi sehingga

menambah pendapatan daerah secara tidak langsung dan langsung;

5) Melakukan usaha-usaha pengembangan perusahaan daerah serta

mengusulkan dan mencari bantuan modal.

Untuk melaksanakan tugas pokok PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor

mempunyai 2 fungsi yaitu:

1) Fungsi ekonomi

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang sosial senantiasa dituntut

untuk meningkatkan kemampuan pelayanan dan memenuhi kewajiban-

kewajiban berdasarkan asas ekonomi perusahaan.

2) Fungsi sosial

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang sosial yang memproduksi

air minum yang merupakan kebutuhan pokok manusia senantiasa

dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat

dari semua golongan masyarakat dengan memberlakukan tarif air

minum yang disesuaikan dengan kondisi/fungsi tempat pelanggan dan

juga memberikan subsidi silang.

73

d. Visi dan Misi

Dalam menjalankan aktivitas usahanya Perusahaan Daerah Air

Minum (PDAM) Kota Bogor, Mempunyai visi dan Misi sebagai berikut:

1) Visi

Menjadi perusahaan terdepan di bidang pelayanan air minum

2) Misi

Memberikan kepuasan pelayanan air minum secara

berkesinambungan kepada masyarakat sesuai standar kesehatan

yang ada dengan mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat

dan berperan sebagai penunjang otonomidaerah serta

meningkatkan sumber daya manusia secara maksimal.

e. Struktur Organisasi dan uraian Tugas

Struktur organisasi dan tata kerja PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor

ditetapkan dengan surat keputusan Walikota Bogor No. 061/SK.32-

Hot/1990 dan diperbaharui dengan surat keputusan no. 061/SK.309-

Hot/1998 tentang susunan organisasi dan tata cara kerja PDAM Kota

Bogor, dan diperbaharui lagi dengan keputusan Walikota No. 51 tahun

2004, kemudian diperbaharui lagi dengan keputusan Walikota No. 2 Seri

D Tahun 2006 Peraturan Walikota Bogor No. 11 Tahun 2006.

Unsur-unsur organisasi pada PDAM kota Bogor terdiri dari:

1) Pimpinan yaitu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama yang

dibantu oleh dua orang Direktur.

74

2) Pembantu pimpinan yaitu Kepala Satuan Pengawas Intern, Kepala

Pusat Pengolahan Data, Kepala Litbang, Tenaga Ahli, para Kepala

Bagian, dan para Kepala Sub. Bagian.

Sedangkan susunan organisasi yang terdapat di PDAM Tirta

Pakuan Kota Bogor adalah:

1) Direksi

Direksi adalah unsur pimpinan PDAM yang dalam pelaksanaan

tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab pada Walikota

melalui Badan Pengawas, mempuyai tugas:

a) Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM;

b) Merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan 4 (empat)

tahun dan tahunan;

c) Penyusunan program kerja tahunan dilakukan paling lama 3 (tiga)

bulan sebelum berakhirnya tahun buku;

d) Membina pegawai;

e) Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;

f) Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;

g) Melaksanakan kegiatan teknik PDAM;

h) Mewakili PDAM baik di dalam maupun di luar pengadilan;

i) Menyampaikan laporan berkala (bulanan) mengenai seluruh

kegiatan termasuk laporan kegiatan tahunan hasil audit Akuntan

Negara/ Akuntan Publik disampaikan kepada Walikota melalului

Badan Pengawas.

75

Direksi terdiri dari:

1. Direktur Utama

a. Tugas pokok

Memimpin, merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan,

membina, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

PDAM yang meliputi lingkup bidang teknik, bidang umum,

satuan pengawas intern, serta penelitan dan pengembangan dan

pengolahan data elektronik (PDE).

b. Rincian tugas

1) Merumuskan, menetapkan rencana kerja PDAM tahunan,

dan 4 (empat) tahunan.

2) Mendistribusikan, memberi petunjuk, dan memotivasi

pelaksanaan tugas bawahan.

3) Mengkoordinasikan, mengendalikan, dan membina

kegiatan bawahan.

4) Memotivasi bawahan dalam upaya peningkatkan

produktivitas dan pengembangan karir.

5) Mengevaluasi hasil kerja bawahan.

6) Merumuskan strategi PDAM dan menjalankan

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas dalam

pelaksaan operasional perusahaan, sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan.

76

7) Menetapkan penjabaran dan peraturan, prosedur, dan atau

pedoman-pedoman yang mendukung terhadap pelaksanaan

di bidang teknik dan bidang administrasi umum.

8) Memberikan arahan kepada perangkat PDAM dalam

rangka pendayagunaan aparatur.

9) Mengkaji konsep naskah dinas hasil kerja bawahan.

10) Memaraf atau menandatangani konsep atau naskah dinas.

11) Mengambil inisiatif dalam penempatan, pemindahan, dan

pemberhentian pegawai dan menentukan batas ganti rugi

dan sebagainya sesuai Peraturan Perundang-undangan.

2. Direktur Umum

a. Tugas pokok

Memimpin, merencanakan, mengatur dan mengkoordinasikan,

mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup

bagian keuangan, bagian sumber daya manusia, bagian hukum

dan humas serta bagian perlengkapan.

b. Rincian tugas

1) Menyusun rencana kerja tahunan dan 4 (empat) tahunan

lingkup Direktur Umum.



3) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan.

77

4) Membimbing bawahan dalam upaya peningkatan

produktivitas kerja.


6) Mengkoreksi bahan penyusunan program dan petunjuk

teknis pelaksanaan tugas sub bagian, kegiatan pembinaan

bagian keuangan, bagian sumber daya manusia, bagian

hukum, dan humas serta bagian perlengkapan.

7) Menelaah dan mengkoreksi rencana anggaran biaya

tahunan dan bulanan, akuntansi, sumber daya manusia,

hukum, program pelayanan/usaha, perlengkapan.

8) Menyempurnakan dan menetapkan rencana/konsep naskah

dinas, keuangan, akuntansi, pelayanan/usaha, umum serta

sumber daya manusia, dan hukum sesuai dengan

kewenangannya.

9) Mengajukan alternatif serta menetapkan sumber-sumber

pembiayaan dengan syarat ringan kepada Direktur Utama

bila diperlukan.

10) Mengawasi dan menilai pengamanan terhadap seluruh

aktiva perusahaan, termasuk diantaranya pelaksanaan

penutupan asuransi terhadap aktiva perusahaan.

11) Memelihara hubungan koordinasi dengan Direktur Teknik

dalam menetapkan besarnya modal kerja perusahaan dan

penyusunan anggaran belanja perusahaan.

78

12) Memberikan persetujuan terhadap pesanan pembelian

dalam batas yang menjadi kewenangannya.

13) Membuat rencana pembelian barang dan jasa yang menjadi

kebutuhan PDAM baik yang menyangkut jumlah maupun

cara pengadaannya dengan Direktur Teknik.

14) Mengawasi penyelenggaraan akuntansi yang terbaru dan

akurat serta melakukan analisis atau penilaian terhadap

laporan yang dihasilkan untuk memberikan bahan informasi

kepada Direktur Utama dalam rangka pengambilan

keputusan yang tepat.

15) Memberikan saran-saran pertimbangan kepada Direktur

Utama tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu

diambil baik secara filosofis, yuridis, administratif maupun

teknis.

16) Memelihara hubungan baik dengan Bank atau lembaga

keuangan lain dan Pemerintah.

17) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.


3. Kepala Bagian Keuangan

a. Tugas pokok

Memimpin, merencanakan, mengatur, dan mengendalikan

pelaksanaan tugas bagian keuangan yang meliputi sub bagian

79

anggaran, sub bagian akuntansi, sub bagian rekening dan

penagihan, serta sub bagian kas.

b. Rincian tugas

1) Menyusun rencana kerja bagian keuangan.



3) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan.


produktivitas.


6) Menganalisis dan mengawasi penerimaan, penggunaan, dan

penyimpanan dana PDAM termasuk alat-alat pembayaran

dan kertas berharga serta mengawasi dan memeriksa

penyelenggaraan kas besar dan kas kecil sesuai

kebijaksanaan dan ketentuan yang berlaku.

7) Mengatur tata administrasi atau naskah dinas yang

menyangkut sektor penerimaan, pembayaran, dan

penyusunan anggaran.

8) Menganalisis dan mengusulkan kebijaksanaan penyesuaian

tarif air minum.

9) Membuat laporan pelaksanaan tugas bagian keuangan.

10) Mengadakan penilaian dan koreksi terhadap penyusunan

dan pelaksanaan aggaran keuangan PDAM.

80

11) Mencari sumber dana yang menguntungkan.

12) Evaluasi investasi dan rekomendasi investasi kepada

atasan.

13) Melakukan koordinasi dengan bagian lain secara internal

dan eksternal.

14) Membantu satuan pengawas internal dalam menjalankan

kebijakan-kebijakan manajemen keuangan.

15) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

16) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah

atasan.

4. Kepala Sub Bagian Anggaran

c. Tugas pokok

Memimpin, merencanakan, mengatur, dan melaksanakan tugas

anggaran yang meliputi menyusun rencana kerja, mengusulkan

dan merumuskan anggaran perusahaan, mengevaluasi realisasi

anggaran, merekomendasikan hasil evaluasi, menjajagi sumber

keuangan, dan melaksanakan tugas lain.

d. Rincian tugas

1) Menyusun rencana kerja sub bagian anggaran.

2) Mendistribusikan, memeberi petunjuk, dan memotivasi


3) Mengawasi dan mengendalikan kegiatan bawahan.

81


produktivitas.


6) Mengkoordinasikan usulan anggaran dari seluruh unit

organisasi menjadi anggaran PDAM.

5. Kepala Sub Bagian Akuntansi

a. Tugas pokok


akuntansi yang meliputi bidang jurnal dan buku besar, buku

besar pembantu, dan buku pelaporan.

b. Rincian tugas

1) Menyusun rencana kerja sub bagian akuntansi.

2) Mendistribusikan, memberi petunjuk, dan memeotivasi




produktivitas.


6) Merumuskan dan mengontrol kebijaksanaan operasional

PDAM dalam bidang pembukuan dan laporan keuangan

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

82

6. Kepala Sub Bagian Rekening dan Penagihan

a. Tugas pokok


rekening dan penagihan yang meliputi urusan percetakan

formulir, rekening, dan surat (blangko surat), penagihan, serta

kebutuhan lain secara rutin.

b. Rincian tugas

1) Menyusun rencana kerja sub bagian rekening dan

penagihan.

2) Membuat laporan bulanan rekening air menurut golongan

air.

3) Mendata penyesuaian rekening air minum/reduksi hail

keputusan manajemen.

4) Mendata perubahan golongan tarif air pelanggan dan dibuat

laporannya.

5) Mendata cicilan rekening air minum dan di buat

laporannya.

7. Kepala Sub bagian Kas

a. Tugas pokok


kas yang meliputi urusan kas perusahaan.

b. Rincian tugas

1) Menyusun rencana kerja sub bagian kas.

83

2) Menerima dan mengkaji rencana anggaran bulanan yang

telah disetujui direksi.

3) Mengurus transaksi bank serta memelihara hubungan baik

dengan bank atau lembaga keuangan lain dan Pemerintah.

4) Memeriksa daftar realisasi pengeluaran uang berdasarkan

rencana pengeluaran uang yang telah disetujui.

5) Membuat pengajuan daftar rencana pengeluaran untuk

dibuatkan ceknya.

8. Kepala Satuan Pengawas Intern

a. Tugas pokok

Memimpin, merencanakan, mengatur, dan mengendalikan

pelaksanaan tugas satuan pengawas intern yang meliputi sub

bagian pengawasan keuangan, sub bagian pengawasan perlatan

dan lapangan, serta sub bagian pengawasan personalia dan tata

laksana.

b. Rincian tugas

1) Menyusun rencana kerja satuan pengawas intern.

2) Merencanakan dan mengevaluasi kebutuhan pegawai

satuan pengawas intern.




84


produktivitas.


7) Menyusun bahan dan petunjuk teknis kegiatan pembinaan

pengawasan intern.

8) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja

fungsi organisasi yang meliputi efisiensi dan efektivitas

pelaksanaan kegiatan, penyelenggaraan keuangan, dan

kepatuhan terhadap kebijakan manajemen.

9) Menelaah data penyusunan rencana pelaksanaan

pengawasan di lingkungan PDAM dan mengusulkan

pengawasan berdasarkan skala prioritas kepada Direktur

Utama.

10) Mengadakan pemeriksaan mendadak pada kas perusahaan

bersama dengan petugas yang bersangkutan juga terhadap

hal-hal yang dipandang perlu oleh Direktur Utama.

11) Meninjau atau memeriksa inventarisasi barang-barang

milik perusahaan di gudang, kantor, maupun tempat lain

paling sedikit setahun sekali untuk memastikan kesesuaian

dengan angka-angka pembukuan.

12) Memeriksa dan menilai apakah kebijaksanaan dan sistem

pengawasan yang melekat yang dijalankan oleh direksi

sesuai dengan tujuan.

85

13) Mengusulkan peninjauan kembali kebijaksanaan kontrol

intern dan sistem akuntansi serta perubahan atau

penyempurnaannya sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

14) Mengadakan pemeriksaan di lapangan terhadap pekerjaan

konstruksi yang sedang berjalan dan pencatatan meter.

15) Mendampingi akuntan atau pemeriksa ekstern yang

ditugaskan memeriksa pembukuan PDAM guna kelancaran

pemeriksaan tersebut.

16) Melakukan penelitian dan pemeriksaan khusus terhadap

tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan atas perintah

Direktur Utama.

17) Membuat laporan hasil pelaksaan tugas kepada atasan.


9. Kepala Sub Bagian Pengawasan Keuangan

a. Tugas pokok

Memimpin, merencanakan, mengatur, dan mengawasi

pelaksanaan tugas sub bagian pengawasan keuangan yang

meliputi bidang keuangan dan materil milik PDAM.

b. Rincian tugas

1) Menyusun rencana kerja sub bagian pengawasan keuangan.



86



5) Melaksanaan opname kas setiap bulan dan membuat berita

acaranya.

6) Membuat rekonsiliasi bank.

7) Meneliti utang piutang PDAM.

8) Melaksanakan opname rekening air dan non air paling

sedikit 1 (satu) kali dalam 1 tahun.

9) Meneliti keabsahan bukti-bukti:

a) Penerimaan dan pengeluaran;

b) Arus dokumen;

c) Pembayaran pajak-pajak PDAM;

d) Laporan keuangan dan penagihan rekening air dan non

air.

10) Membuat laporan hasil pemeriksaan dan saran tindak lanjut

hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama melalui Kepala

satuan pengawasan intern.

11) Melakukan pengendalian terhadap penerimaan, biaya,

harta, dan utang.

12) Melakukan pemeriksaan keuangan (pengkajian ulang

analisis keuangan) atas pos biaya dan piutang.


87

14) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah

atasan.

10. Kepala Sub Bagian Pengawasan Peralatan dan Lapangan

a. Tugas pokok


pelaksanaan tugas sub bagian pengawasan peralatan dan

lapangan yang meliputi urusan lapangan dan perlatan milik

perusahaan berdasarkan skala prioritas.

b. Rincian tugas

1) Menyusun rencana kerja sub bagian pengawasan peralatan

dan lapangan.





produktivitas.


6) Melaksanakan penelitian penyelenggaraan kebutuhan dan

peralatan barang.

7) Melaksanakan penelitian pengadaan atau pembelian barang

dan jasa konsultan.

8) Melaksanakan penelitian pemeliharaan peralatan.

88

9) Melakukan stock opname atas barang inventaris minimal 1

(satu) kali dalam setahun.

10) Melakukan stock opname persediaan kebutuhan peralatan

dan perlengkapan minimal 2 kali dalam setahun.

11) Melaksanakan:

a) Pengecekan dan memonitor produksi, distribusi, dan

kubikasi air yang hilang, tutupan, bukaan,

penyambungan liar, pemasangan baru, dan perbaikan;

b) Pengecekan dan memonitor penggantian meter rusak,

pecah, dan meter buram.

c) Pengecekan laporan hasil pembacaan meter.


hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama melalui kepala

satuan pengawas intern.


14) Melaksanakan tugas kedinasan sesuai perintah atasan.

11. Kepala Sub Bagian Pengawasan Personalia dan Tata Laksana.

a. Tugas pokok


pelaksanaan tugas sub bagian pengawasan personalia dan tata

laksana yang meliputi urusan kepegawaian perusahaan.

b. Rincian tugas

89

1) Menyusun rencana kerja sub bagian pengawasan personalia

dan tata laksana.



3) Mengawasi dan mengendallikan kegiatan bawahan.


produktivitas.


6) Melaksanakan:

a) Pengecekkan rencana kebutuhan pegawai dan

penempatannya;

b) Penelitian dan pengecekkan atas pendayagunaan dan

disiplin pegawai;

c) Penelitian pemberhentian dan pensiun pegawai;

d) Penelitian atas biaya tenaga kerja, kenaikan gaji

berkala, kenaikan pangkat;

e) Penelitian penyelenggaraan penatausahaan,

pengembangan karir, dan kesejahteraan pegawai di

bagian sumber daya manusia.


hasil pemeriksa kepada Direktur Utama melalui Kepala

satuan pengawasan intern.


90


12. Kepala Penelitian & Pengembangan dan Pusat Data Elektronik

Bagian Penelitian & Pengembangan dan PDE terdiri dari: Sub

bagian litbang administrasi dan keuangan, Sub bagian litbang

teknologi, Sub bagian data base dan arsip, Sub bagian perangkat

keras.

a. Tugas pokok

Memimpin, merencanakan, mengatur, dan mengendalikan serta

mengevaluasi pelaksanaan tugas sub bagian litbang

administrasi dan keuangan, sub bagian litbang teknologi, sub

bagian perangkat keras, serta sub bagian data base dan

elektronik.

b. Rincian tugas

1) Menyusun rencana kerja litbang dan PDE.

2) Merencanakan dan mengevaluasi kebutuhan pegawai

litbang dan PDE.





produktivitas.


91

7) Merumuskan dan mengontrol kebijakan teknis dan

operasional dalam bidang penelitian & pengembangan dan

pengembangan PDE.

8) Melaksanakan koordinasi dengan instansi atau unit

organisasi lain baik secara horizontal maupun vertikal

untuk kelancaran tugas penelitian dan pengembangan.

9) Mengkoordinasikan kegiatan pengkajian di litbang dan

PDE serta memberikan rekomendasi dan usulan mengenai

arah perkembangan PDAM ke depan.

10) Mengevaluasi dan memberikan catatan pelaksanaan tugas

operasional PDAM berdasarkan laporan-laporan yang

disampaikan kepada Direktur Utama serta memberikan

rekomendasi guna pengembangan PDAM di masa

mendatang.

11) Melakukan sosialisasi program internal dan eksternal

perusahaan yang berkaitan dengan litbang dan PDE.



92

13. Direktur Teknik

Direktur Teknik ini membawahi empat bagian:

1) Bagian Perencanaan dan Supervisi, terdiri dari:

a) Sub bagian perencanaan bangunan dan instalasi

b) Sub bagian perencanaan jaringan

c) Sub bagian supervisi teknik

2) Bagian Produksi, terdiri dari:

a) Sub bagian sumber

b) Sub bagian pengolahan c)

Sub bagian laboratorium

3) Bagian transmisi dan distribusi, terdiri dari:

a) Sub bagian penyambungan

b) Sub bagian pengaliran dan jaringan

c) Sub bagian kebocoran

d) Sub bagian segel meter

4) Bagian pemeliharaan

a) Sub bagian pemeliharaan instalasi mekanikal dan elektrikal

b) Sub bagian pemeliharaan bangunan dan jaringan

c) Sub bagian pemeliharaan meter air

93

B. Penemuan

1. Ketentuan Umum Pelaksanaan Audit Management

Pelaksanaan audit management pada Perusahaan daerah Air

Minum Kota Bogor dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) sebagai

auditor internal, yang merupakan pelaksana pemeriksaan independen dan

kompeten yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Dalam melakukan pemeriksaan, auditor internal berpedoman pada tata

kerja pemeriksaan yang diterapkan oleh perusahaan dan sesuai dengan

standar profesional auditor internal.

Pelaksanaan audit management pada Perusahaan Daerah Air

Minum Kota Bogor meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Tahap persiapan pemeriksaan.

b. Tahap program kerja pemeriksaan.

c. Tahap pelaksanaan pemeriksaan.

d. Tahap pelaporan.

e. Tahap tindak lanjut pemeriksaan.

Berikut ini penjelasan dari masing-masing tahap dilakukan di

PDAM Kota Bogor:

a. Tahap Persiapan Pemeriksaan

Persiapan pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh informasi

mengenai aspek penting dari objek pemeriksaan. Pada tahap ini, Satuan

Pengawas Intern (SPI) melakukan persiapan pemeriksaan yang meliputi:

94

1) Mempelajari dan memahami hal-hal yang berhubungan dengan

perusahaan, seperti:

a) Struktur organisasi, dimana dijelaskan tentang tugas dan tanggung

jawab setiap bagian dalam perusahaan.

b) Metode dan prosedur pelaksanaan kegiatan perusahaan.

c) Kebijaksanaan-kebijaksanaan umum yang dibuat oleh pimpinan

dalam melaksanakan kegiatannya.

d) Peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pemahaman tersebut merupakan landasan bagi auditor internal dalam

pelaksanaan pemeriksaan yang akan digunakan untuk menilai

kebijaksanaan, prosedur, dan kegiatan-kegiatan pada objek

pemeriksaan.

2) Pengamatan terhadap objek atau kegiatan yang akan di periksa.

3) Melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Hal

tersebut dilakukan guna menanyakan mengenai bidang-bidang

kegiatan yang menimbulkan masalah sehingga bisa diteliti lebih jauh

mengenai masalah tersebut. Selain itu, dijelaskan pula tanggung jawab,

tujuan-tujuan umum pemeriksaan serta rencana-rencana pemeriksaan

atas objek yang bersangkutan.

4) Mengumpulkan informasi lainnya yang berhubungan dengan objek

pemeriksaan.

95

Dalam pengumpulan informasi, ada beberapa sumber informasi

penting berupa dokumen-dokumen tertulis yang bisa dimanfaatkan

oleh auditor internal, diantaranya:

a) Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek pemeriksaan

yang berisi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ada

pada objek pemeriksaan.

b) Buku-buku pedoman mengenai prosedur, kebijakan, dan petunjuk.

c) Laporan intern (manajemen).

d) Laporan hasil pemeriksaan ekstern.

b. Tahap Program Kerja Pemeriksaan

Program kerja merupakan tahapan penting dalam kegiatan

pemeriksaan. Pada dasarnya Satuan Pengawasan Intern (SPI) melakukan

penyusunan program kerja yang dituangkan dalam Program Kerja

Pemeriksaan Tahunan (PKPT). Program kerja pemeriksaan tersebut

digunakan sebagai dasar pemeriksaan, sehingga dalam pelaksanaan

pemeriksaannya dapat berjalan dengan efektif.

Program kerja pemeriksaan ini dibuat secara lengkap, sistematis

sesuai dengan tujuan dan sasaran pemeriksaan. Selain itu, program kerja

pemeriksaan harus menyertakan taksiran-taksiran waktu yang diperlukan

untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan. Anggaran waktu tersebut

diperlukan untuk menentukan jumlah tenaga pemeriksa yang akan

digunakan agar tugas pemeriksaan dapat diselesaikan dalam waktu yang

96

telah ditetapkan. Program kerja disiapkan oleh ketua tim pemeriksa

dengan dibantu oleh staf auditor

c. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan

Pada tahap pelaksanan pemeriksaan ini, ketua tim beserta anggota

pemeriksa melaksanakan prosedur pemeriksaan sesuai dengan program

kerja pemeriksaan yang telah dibuat sebelumnya. Dalam tahap ini auditor

internal harus mengumpulkan informasi dan bukti-bukti yang cukup,

kemudian menganalisisnya sehingga sasaran dan tujuan audit dapat

tercapai. Sasaran ini meliputi: ketaatan pada kebijakan yang telah

ditetapkan, kehematan, dan efisiensi dalam menggunakan sumber daya

serta efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya

inti dari pelaksanaan pemeriksaan ini adalah menguji sistem pengendalian

manajemen pada objek pemeriksaan. Pengujian pengendalian manajemen

adalah untuk menilai tingkat efektivitas dan mengenali kemungkinan

adanya kelemahan pengendalian manajemen tersebut.

Informasi dan bukti-bukti yang terkumpul atau temuan

pemeriksaan yang merupakan penyimpangan-penyimpangan terhadap

kriteria harus dikembangkan. Untuk dapat mengembangkan temuan

dengan baik, auditor perlu mengetahui ciri-ciri suatu temuan, yaitu:

1) Sifat-sifat yang harus ada dalam temuan itu sendiri, diantaranya:

cukup berarti untuk disampaikan kepada pihak lain dan didasarkan

pada bukti-bukti dan fakta-fakta yang tepat.

97

2) Tanda-tanda atau atribut yang harus ada agar temuan ini dapat

diungkapkan secara efektif yaitu; kondisi, kriteria, sebab, dan

akibat pada objek pemeriksaan.

Apabila terdapat temuan negatif, maka harus segera diikuti dengan

pemberian rekomendasi atau saran perbaikan. Rekomendasi tersebut

diajukan kepada para pejabat yang berwenang untuk di ambil tidakan

koreksi atas kelemahan dan penyimpangan yang menyebabkan

ketidakefisienan dan tujuan perusahaan tidak tercapai.

d. Tahap Pelaporan

Setelah selesai melaksanakan pemeriksaan, auditor lalu membuat

laporan hasil pemeriksaan. Adapun ketentuan tahap pelaporan tersebut,

sebagai berikut:

1) Laporan dibuat secara tertulis.

2) Auditor internal harus terlebih dahulu mendiskusikan bebagai

kesimpulan dan rekomendasi dengan pejabat atau manajemen yang

tepat, sebelum laporan laporan terbut diterbitkan.

3) Laporan pemeriksaan harus objektif, jelas, singkat, konstruktif, dan

tepat waktu.

4) Laporan harus mengemukakan tentang maksud, ruang lingkup, dan

hasil pelaksanaan pemeriksaan .

5) Laporan dapat mencantumkan berbagai rekomendasi untuk

perbaikan serta tindakan koreksi yang didasarkan atas temuan

pemeriksaan.

98

6) Pandangan-pandangan dari pihak yang di periksa harus

dimasukkan dalam kesimpulan audit atau rekomendasi yang

mungkin dapat dicantumkan dalam laporan audit.

7) Sebelum laporan diterbitkan, laporan tersebut harus di review dan

disetujui oleh Kepala Satuan Pengawan Intern.

e. Tahap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Auditor internal harus terus meninjau dan menindaklanjuti untuk

memastikan terhadap temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah

dilakukan tindakan-tindakan koreksi oleh pejabat berwenang. Auditor

harus memastikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap temuan

pemeriksaan dapat memperbaiki keadaan menjadi lebih baik dari

sebelumnya, sehingga tujuan perusahaan tercapai.

2. Anggaran Pendapatan

Anggaran perusahaan perlu disusun sebagai acuan atau pedoman

kerja yang harus diikuti oleh manajemen dalam mencapai tujuan yang

telah ditetapkan. Oleh karena itu, penyusunan anggaran perusahaan harus

memperhatikan prinsip-prinsip yang meliputi antara antara lain: ralistis,

logis, efektif, dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan

(accountability).

Anggaran perusahaan harus di susun melalui integrasi dan

koordinasi di antara direksi dan seluruh pejabat dan staf di lingkungan

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bogor yang azaskan efisien

dan efektif.

99

Dalam kebijakan anggaran, penyusunan anggaran diselenggarakan

berdasarkan pertanggungjawaban. Untuk itu, setiap pusat

pertanggungjawaban mempunyai hak mengajukan anggarannya sesuai

dengan ruang lingkup dan tanggung-jawabnya masing-masing.

Anggaran perusahaan harus mendapat pengesahan dari Walikota

Bogor. Jika anggaran perusahaan yang diajukan tidak disahkan Walikota

Bogor sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka Perusahaan

Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bogor menggunakan anggaran

perusahaan tahun yang paling akhir disahkan berdasarkan Perda.

Dalam setiap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan, hendaklah harus memperhatikan :

a. Realisasi kegiatan terakhir tahun berjalan.

b. Estimasi hasil kegiatan yang dapat di capai pada triwulan IV tahun

berjalan.

c. Rencana kerja jangka menengah (Corporate Plan).

d. Pertimbangan penting lainnya.

a. Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan

Berikut ini adalah prosedur penyusunan anggaran perusahaan

termasuk anggaran pendapatan di Perusahaan Daerah Air Minum Kota

Bogor:

1) Pembentukan panitia anggaran

2) Persiapan panitia anggaran.

3) Pengarahan Direksi kepada unit kerja.

100

4) Pengiriman formulir-formulir usulan (AT-1B) ke unit kerja.

5) Pengisian fomulir-formulir (AT-1B) oleh unit kerja.

6) Pengumpulan formulir-formulir (AT-1B) ke panitia anggaran.

7) Kompilasi formulir dan penyusunan draft Rancangan Anggaran

Penerimaan dan Biaya (RAPB).

8) Pembahasan oleh Direksi dan unit kerja.

9) Dialog panitia anggaran dan unit kerja.

10) Pengolahan kembali draft Rancangan Anggaran Penerimaan dan

Biaya (RAPB) oleh panitia anggaran.

11) Di review oleh Direksi untuk persetujuan.

12) Usulan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Biaya (RAPB) ke

Badan Pengawas.

13) Pengesahan oleh Walikota Bogor.

b. Pelaksanaan, evaluasi, dan laporan Anggaran Pendapatan.

Pelaksanaan anggaran pendapatan pada Perusahaan Daerah Air

Minum (PDAM) Kota Bogor dilakukan atas dasar bottom up, yaitu adanya

partisipasi dari setiap bawahan serta keterlibatan dari semua pejabat dan

staf perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar membangkitkan kerjasama

untuk pencapaian tujuan dari anggaran. Oleh karena itu harus ada

keselarasan tujuan antara tujuan perusahaan dan tujuan individu atau

bagian dalam perusahaan.

101

Anggaran sebagai tolak ukur dan pedoman dalam pelaksanaan

operasional perusahaan, memberikan gambaran sampai sejauh mana

kegiatan operasional yang di capai sesuai dengan sasaran yang

direncanakan. Evaluasi terhadap kegiatan operasional mencerminkan

adanya pengendalian umpan balik dari sebuah anggaran, bahwa data

akuntansi sebagai data aktual mengukur kemampuan yang di capai

manajemen apakah sesuai dengan anggaran atau tidak. (lihat gambar 4.1)

Distorsi yang terjadi akan dijadikan bahan dalam evaluasi lanjutan

dan menjadi bahan dalam menentukan keputusan manajemen lebih lanjut.

Melalui anggaran juga dapat mengukur prestasi manajemen-manajemen

bagian, apakah target yang telah di capai sesuai dengan yang telah

ditetapkan bersama, karena dalam penyusunan anggaran dilakukan

berdasarkan metode dari bawah ke atas (bottom up).

102

LINI MANAJEMEN SISTEM AKUNTANSI

PERENCANAAN Anggaran

Dokumen

PELAKSANAAN

Buku Besar dan buku

Besar pembantu

EVALUASI Laporan

Pelaksanaan

Gambar 4.1 Standard operation procedure Anggaran PDAM (Sumber: Dokumen Sub. Bagian Anggaran PDAM Bogor)

Setiap unit organisasi atau bagian yang ada dilingkungan

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bogor dalam melaksanakan

kegiatan operasionalnya harus didasarkan pada anggaran yang telah

ditetapkan dalam rencana kegiatan. Pelaksanaan anggaran di dukung oleh

sistem informasi yang jujur dan akurat. Jangan sampai ada kesalahan

dalam pencatatan yang akan mengakibatkan kesalahan dalam penilaian

prestasi. Selain itu, dalam menilai prestasi dilaksanakan secara objektif,

adil, terbuka, dan konsisten sehingga tidak akan menimbulkan dampak

negatif pada perusahaan.

103

Pelaksanaan anggaran pendapatan harus selalu di evaluasi guna

mengetahui ada tidaknya peyimpangan yang terjadi atau pencapaian target

yang telah ditetapkan. Apabila terjadi penyimpangan, perusahaan

melakukan analisis mengenai sebab-sebab penyimpangan dan melakukan

revisi atau perubahan anggaran bila diperlukan. Hasil dari evaluasi

pelaksanaan anggaran ini kemudian dijadikan salah satu dasar untuk

penyusunan anggaran periode berikutnya.

Laporan anggaran pendapatan di buat dalam bentuk perbandingan

antara pendapatan yang dianggarkan dengan pendapatan yang

sesungguhnya serta selisih antara keduanya, sehingga dapat diketahui

dengan jelas penyimpangan yang terjadi. Oleh karena itu laporan anggaran

harus di susun secara teratur dan sistematis.

104

C. Pembahasan Penelitian

1. Pelaksanaan Audit Management di Perusahaan Daerah Air Minum

(PDAM) Kota Bogor

Secara umum pelaksanaan audit management pada Perusahaan

Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bogor telah dilaksanakan dengan baik

hal ini dapat dilihat dari tahapan-tahapan audit management. Perusahaan

telah melaksanakan audit management sesuai tahapan-tahapan

pemeriksaan secara sitematis, berdasarkan dengan ketentuan umum yang

ada. Pelaksanaan audit management di mulai dari tahap persiapan

pemeriksaan sampai dengan tahap pelaporan serta tindak lanjut

pemeriksaan. Apabila dilihat atau dibandingkan dengan teori yang ada

pada BAB II, maka pelaksanaan audit management pada Perusahaan

Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bogor telah sesuai dengan apa yang

telah dikemukakan oleh Rob Reider.

Pada persiapan pemeriksaan auditor intenal mengumpulkan

informasi guna mengidentifikasi kemungkinan adanya masalah-masalah

penting dalam bidang operasi tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan

penyusunan program kerja pemeriksaan yang akan digunakan sebagai

dasar pelaksanaan pemeriksaan. Setelah menyusun program kerja

pemeriksaan, ketua tim dan para pemeriksa yang di tunjuk melaksanakan

prosedur pemeriksaan sesuai dengan program kerja tersebut. Pada saat

melaksanakan pemeriksaan, auditor internal menguji pengendalian

105

manajemen. Dalam pengujian manajemen diperhatikan unsur-unsur

pengendalian manajemen, meliputi:

a. Organisasi

Memperhatikan kesesuaian antara struktur organisasi dan uraian

tugas.

b. Kebijakan

Memperhatikan apakah kebijakan telah dinyatakan secara jelas,

tertulis, dan sistematis. Apakah dikomunikasikan kepada seluruh

fungsi dan pegawai yang terkait dalam objek yang di periksa, apakah

kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apakah kebijakan di

buat untuk melaksanakan kegiatan secara hemat, efisien, dan efektif.

Serta memperhatikan apakah dilakukan peninjauan secara berkala dan

di revisi bila diperlukan.

c. Perencanaan

Memperhatikan apakah dalam setiap kegiatan di buat rencana

terlebih dahulu, disertai pemilihan alternatif yang paling

menguntungkan bagi objek yang di periksa. Serta memperhatikan

apakah dalam pembuatan rencana tersebut telah memperhatikan

ketentuan yang berlaku.

d. Prosedur

Memperhatikan apakah prosedur yang telah di buat telah

memadai untuk menjamin pelaksanaan kegiatan secara hemat, efisien,

dan efektif.

106

e. Akuntansi

Memperhatikan apakah setiap kegiatan telah dilakukan

pencatatan dengan teliti, diklasifikasikan dengan tepat dan dapat

diandalkan sehingga dapat menjamin pengendalian yang cukup atas

harta dan kewajiban perusahaan.

f. Pelaporan

Memperhatikan apakah sistem pelaporan telah dibuat dan

dilaksanakan sedemikian rupa sehingga pejabat yang bertanggung

jawab dapat memperoleh informasi yang relevan dan cukup mengenai

kondisi yang terjadi.

g. Personalia

Pemeriksa memperhatikan apakah tugas dan tanggung jawab

telah diberikan kepada pegawai yang mampu melaksanakannya, serta

apakah pegawai tersebut di angkat menurut kualifikasi yang

dibutuhkan.

Hasil dari kegiatan pemeriksaan tersebut dituangkan dalan kertas

kerja pemeriksaan (KKP) yang selanjutnya kertas kerja pemeriksaan

tersebut akan di review oleh ketua tim pemeriksa. Temuan audit

dikembangkan berdasarkan kondisi yang sesungguhnya dibandingkan

dengan kriteria atau standar yang ditetapkan. Selain itu, dijelaskan pula

penyebab kesalahan atau penyimpangan yang terjadi serta dampak atau

akibat yang mungkin dapat merugikan perusahaan.

107

Tahap akhir dari pemeriksaan ini adalah penyampaian hasil

pemeriksaan. Ketua tim pemeriksa membuat konsep laporan hasil

pemeriksaan yang akan di review oleh Kepala Satuan Pengawas Intern.

Laporan hasil pemeriksaan ini merupakan hasil temuan-temuan hasil

pemeriksaan selama pelaksanaan pemeriksaan dan saran-saran perbaikan

(rekomendasi). Auditor internal mengeluarkan laporan tersebut dalam

bentuk laporan tertulis. Sebelum laporan hasil pemeriksaan diterbitkan,

pemeriksa terlebih dahulu mendiskusikannya dengan pimpinan atau pihak-

pihak yang terkait dalam kegiatan pemeriksaan. Dalam diskusi tersebut

ketua tim mengemukakan temuan-temuan secara objektif dan memberikan

saran atau rekomendasi untuk perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan

kegiatan perusahaan. Laporan hasil pemeriksa diserahkan kepada direktur

utama dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Apabila laporan pemeriksaan telah disetujui oleh pimpinan dari

kegiatan yang di periksa, maka manajemen bertanggung jawab untuk

menentukan tindakan yang perlu dilakukan terhadap temuan pemeriksaan

yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern. Dalam hal ini Satuan

Pengawas Intern harus tetap melakukan pengawasan terhadap tindakan-

tindakan yang dilakukan, apakah tindakan-tindakan tersebut telah sesuai

dengan saran atau rekomendasi yang telah diberikan.

108

2. Penilaian terhadap Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Pelaksanaan anggaran pendapatan pada Perusahaan Daerah Air

Minum (PDAM) Kota Bogor secara umum dapat dikatakan dengan baik,

hal ini dapat dilihat dari tahapan penyusunan anggaran. Dalam penyusunan

anggaran sudah adanya partisipasi yang melibatkan semua bagian yang

ada di perusahaan dan ini didukung dengan struktur organisasi perusahaan

yang memeperlihatkan garis wewenang dan tanggung jawab setiap unit

kerja. Selain itu, pelaksanaan anggaran dilaksanakan setelah ada

persetujuan dan pengesahan dari pihak tertinggi perusahaan, dimana

anggaran tersebut digunakan sebagai alat untuk mengendalikan kegiatan

menuju pada sasaran atau target yang telah ditetapkan, disamping sebagai

alat pengawasan.

Dari uraian di atas dengan mengutip pernyataan dari Mulyadi

(2001), bahwa untuk menghasilkan anggaran yang dapat berfungsi sebagai

alat perencanaan dan sekaligus sebagai alat pengendalian, maka harus

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Partisipasi para manajer pusat pertanggungjawaban dalam proses

penyusunan anggaran.

b. Organisasi anggaran

c. Penggunaan informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat

pengiriman peran dalam proses penyusunan anggaran dan sebagai

pengukur kinerja manajer dalam pelaksanaan anggaran.

109

Dengan demikian, maka sistem anggaran Perusahaan Daerah Air

Minum secara keseluruhan telah dilaksanakan cukup baik. Pelaksanaan

anggaran pendapatan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota

Bogor sudah di dukung oleh adanya sistem informasi akuntansi yang

memadai yang memungkinkan pencatatan pendapatan secara tepat dan

juga adanya dukungan dari para pelaksana. Sehingga penilaian atas

prestasi kerja dapat dilaksanakan dengan adil dan objektif.

Untuk pengevaluasian terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan,

penulis nilai sudah baik, hal ini dapat dilihat dari adanya laporan anggaran

yang membandingkan antara anggaran pendapatan dengan realisasinya

serta sudah adanya proses pembahasan dan penganalisisan, sehingga

apabila ada penyimpangan segera diketahui dan diambil tindakan koreksi.

Dalam hubungannya dengan penelitian yang penulis lakukan,

untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan pada

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bogor, penulis akan

membandingkan antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan

yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Efektivitas pelaksanaan anggaran

pendapatan adalah suatu ukuran seberapa jauh sasaran pelaksanaan

anggaran pendapatan telah tercapai.

110

3. Hubungan Antara Pelaksanaan Audit Management terhadap

Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Dengan melihat secara kualitatif, maka peneliti beranggapan

bahwa pelaksanaan audit management pada Perusahaan Daerah Air

Minum (PDAM) Kota Bogor mempunyai hubungan yang positif dan

signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan. Namun,

untuk menguatkan hipotesis mengenai hubungan kedua variabel tersebut,

peneliti akan melakukan pengujian hipotesis melalui perhitungan statistik.

Sebelum data yang diperoleh diolah bagi kepentingan penelitian

ini, peneliti melakukan terlebih dahulu uji validitas dan reliabilitas. Hal ini

dilakukan agar data yang digunakan merupakan data yang sahih (valid)

dan andal bagi pembuktian hipotesis. Di bawah ini adalah hasil

perhitungan uji validitas variabel pelaksanaan audit management.

111

Tabel 4.2 Rekapitulasi Uji Validitas Item Variabel X

Spearman’s rho Item 1

Item 2

Item 3

Item 4

Item 5

Item 6

Item 7

Item 8

Item 9

Item10

Item11

Item 12

Item 13

Item 14

Item 15

Item 16

Item 17

Item 18

Item 19

Item 20

Item 21

Item 22

Item 23

Item 24

Item 25

Item 26

Item 27

Item 28

Correlation Coefficient




























.907

.757

.399

.709

.458

.620

.575

.907

.677

.907

.385

.757

.677

.512

.757

.709

.677

-

.907

.712

.893

.907

.575

.489

.907

.757

-

.736

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Invalid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Invalid

Valid

(Sumber: Hasil Perhitungan)

112

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa tidak

semua item pertanyaan dapat dikatakan valid (sahih), karena ada beberapa

item pertanyaan yang tidak ada nilai koefisien korelasinya. Oleh karena

itu, peneliti melakukan breakdown item yang tidak dapat digunakan dalam

penelitian ini. Dan berikut ini adalah hasil perhitungan uji validitas dan

reliabilitas variabel pelaksanaan audit management setelah breakdown.

Tabel 4.3

Rekapitulasi Uji Validitas setelah Breakdown

Spearman’s rho Item 1

Item 2

Item 3

Item 4

Item 5

Item 6

Item 7

Item 8

Item 9

Item10

Item11

Item 12

Item 13

Item 14

Item 15

Item 16

Item 17

Item 19

Item 20

Item 21

Item 22

Item 23

Item 24

Item 25

Item 26

Item 28



























.907

.757

.399

.709

.458

.620

.575

.907

.677

.907

.385

.757

.677

.512

.757

.709

.677

.907

.712

.893

.907

.575

.489

.907

.757

.736

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

113

Tabel 4.4 Uji Reliabilitas Variabel X

Cronbach’s Alpha N of items

0,949 26

(Sumber: Hasil Perhitungan)

Menurut Kaplan dan Saccuzo (1993: 126) bahwa koefisien

reliabilitas yang besarnya berkisar antara 0,70-0,80 dianggap cukup baik

untuk digunakan. Sedangkan nilai koefisien reliabilitas yang diperoleh

adalah 0,949. Dengan demikian, kuesioner yang dilakukan peneliti pada

variabel independen tersebut merupakan alat pengukuran yang andal

(reliabel). Dibawah ini adalah daftar item pertanyaan yang digunakan

dalam penelitian, yang hasilnya (skor) digunakan untuk mengukur

pelaksanaan audit management (variabel indenpenden):

114

Skor variabel X memperlihatkan jumlah skor dari pelaksanaan

audit management adalah 399 (lihat lampiran), sedangkan skor yang

diharapkan adalah 520 (26X4X 5). Maka prosentase jumlah skor yang

dicapai dalam pelaksanaan audit management adalah 76,73 % dari skor

ideal yang diharapkan. Hal ini berarti pelaksanaan audit management

PDAM Kota Bogor sudah baik.

Sedangkan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan anggaran

pendapatan (varibel dependen), dengan cara membandingkan antara

realisasi anggaran pendapatan dengan anggaran pendapatan dari tahun

2003-2007 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.5

Skor Variabel Y

Tahun Realisasi Anggaran Perbandingan realisasi

dengan anggaran pendapatan

2003 32.923.867.640,36 30.269.136.000 1,0877

2004 44.459.129.535,92 42.422.696.000 1,0480

2005 53.232.590.004 53.434.277.000 0,9962

2006 64.380.770.126 64.254.406.000 1,0020

2007 78.653.367.968 77.841.276.000 1,0104

(Sumber: Data Perusahaan)

Dari hasil tabel tersebut dapat dikatakan bahwa pada umumnya

perusahaan bisa mencapai target pendapatan, namun demikian terlihat

pada tahun 2005 perusahaan belum dapat mencapai target pendapatannya,

hal ini disebabkan karena banyaknya pelanggan yang pemakaian airnya

0,00 m³ per bulan, meskipun pelanggan tersebut secara aktif menggunakan

115

air dari PDAM selama beberapa bulan berturut-turut sehingga pendapatan

air kurang diterima oleh PDAM Kota Bogor. Sedangkan pencapaian

pendapatan pada tahun 2007 adalah 1,0104 atau realisasi pendapatan lebih

besar dari anggarannya, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan kembali

dapat melakukan pengendalian pendapatan dengan efektif.

Berikut ini adalah tabel yang berisikan skor dari setiap variabel,

yaitu pelaksanaan audit management dengan efektivitas pelaksanaan

anggaran pendapatan. Skor pelaksanaan audit management diambil dari

skor pada tabel 4.3. Sedangkan, skor untuk efektivitas pelaksanaan

anggaran pendapatan diambil dari skor pada tabel 4.4

Tabel 4.6

Ikhtisar Skor Variabel X dan Variabel Y

Tahun Pelaksanaan Audit

Management

Efektivitas Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan

2003

2004

2005

2006

2007

99

80

71

71

78

1,0877

1,0480

0,9962

1,0020

1,0104

(Sumber: Tabel 4.3 dan 4.4)

Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan audit

management dengan efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan

digunakan korelasi rank spearman sebagai berikut.

116

Tabel 4.7 Selisih Kuadrat Variabel X dan Variabel Y

Tahun Skor X Skor Y Rank X Rank Y d1 d1²

2003

2004

2005

2006

2007

99

80

71

71

78

1,0890

1,0488

0,9988

1,0067

1,0154

1

2

4,5

4,5

3

1

2

5

4

3

0

0

-0,5

0,5

0

0

0

0.25

0,25

0

Σd1² 0,50

Sumber: Hasil perhitungan

Berdasarkan data pada tabel di atas terdapat data kembar, oleh

karena itu untuk menentukan nilai rs, maka digunakan rumus:

Dimana:

Σx² = n³ - n Σ Tx 12

Σx² = 5³ - 5 2³ - 2

12 12

= 9,5

ΣY² = n³ - n Σ Ty 12

ΣY² = 5³ - 5 0

12

= 10

117

Dengan demikian, koefisien korelasi dapat dihitung sebagai

berikut.

rs = 9,5 + 10 0,5

2 √(9,5)(10)

= 19

2√ 95

rs = 0,974679

≈ 0,975

Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa terdapat hubungan

yang positif sebesar 0,975 antara pelaksanaan audit management dengan

efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan. Eratnya hubungan

pelaksanaan audit management dengan efektivitas pelaksanaan anggaran

pendapatan dapat dilihat dari besarnya korelasi rank spearman.

Berdasarkan perhitungan di atas, besarnya korelasi rank spearman dimana

pelaksanaan audit management akan mempengaruhi efektivitas

pelaksanaan anggaran pendapatan pada Perusahaan Daerah Air Minum

(PDAM) adalah 0,975. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan audit

management memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan

efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan, karena rs hitung mendekati

+1.

118

Selanjutnya untuk menguji tingkat signifikansi suatu koefisien

korelasi rank spearman, maka digunakan rumus sebagai berikut.

t = rs n - 2

1 - rs2

t = 0,9745 √ 5-2

1 – 0,9745²

t = 6,1670

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, didapat thitung sebesar

6,1670. Ini menunjukkan bahwa thitung lebih besar dari ttabel, dimana α =

0,05 (uji satu pihak) dan tingkat kebebasan (df = n-2) adalah 3. Dari tabel

diperoleh nilai ttabel sebesar 2,353 dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa thitung = 6,1670 lebih besar dari pada ttabel = 2,353. Hal tersebut

berarti hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotersis alternatif (H1) diterima,

yang artinya adalah terdapat pengaruh yang positif antara pelaksanaan

audit management terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan.

Bila digambarkan dengan kurva, daerah penolakan H0 dan daerah

penerimaan H0 adalah sebagai berikut.

119

Gambar 4.2 Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H0

Hasil penelitian ini mendukung dan sesuai dengan hipotesis yang

diajukan, yaitu pelaksanaan audit management memiliki pengaruh yang

positif terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan. Audit

management merupakan suatu cara pemeriksaan objektif terhadap

pengelolaan perusahaan dengan cara menilai kegiatan pengendalian yang

dilakukan oleh manajemen dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Pelaksanaan audit management yang dilakukan satuan pengawasan intern

PDAM Kota Bogor, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan. Audit management dilaksanakan melalui beberapa tahap,

dimulai dari tahap persiapan pemeriksaan sampai dengan tahap pelaporan

serta tindak lanjut pemeriksaan.

Persiapan pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan informasi

umum tentang objek yang akan diperiksa. Kemudian dilanjutkan

penyusunan program kerja yang akan digunakan sebagai dasar

pelaksanaan pemeriksaan, pada saat pelaksanaan pemeriksaan auditor

120

internal menganalisis dan mengevaluasi informasi yang diperoleh serta

menelaah dan menilai ketaatan terhadap kebijakan dan prosedur serta

pengendalian manajemen yang berlaku. Hasil temuan pemeriksaan

dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan. Temuan audit dikembangkan

berdasarkan kondisi yang sesungguhnya, serta dijelaskan penyebab

kesalahan atau penyimpangan yang terjadi serta dampak yang mungkin

akan merugikan perusahaan. Tahap akhir dari pemeriksaan ini adalah

penyampaian hasil pemeriksaan yang disertai dengan saran perbaikan atau

rekomendasi, selain itu adanya tindak lanjut terhadap rekomendasi yang

diajukan oleh auditor internal.

Berdasarkan uraian di atas maka audit management bertujuan

untuk menyampaikan informasi secara objektif mengenai hal-hal atau

bidang-bidang yang menyebabkan terjadinya kelemahan, ketidakefisienan,

dan ketidakefektipan. Dengan dilaksanakannya audit management dengan

baik, maka dapat diketahui apakah anggaran pendapatan telah

dilaksanakan dengan baik pula sehingga pendapatan dapat tercapai sesuai

dengan target yang diharapkan. Dengan demikian, pelaksanaan audit

management dapat membantu manajemen perusahaan dalam hal

efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan.

121

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan yang telah dilakukan pada

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor dari tahun

2003-2007, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Berdasarkan

pengujian statistik yang dilakukan dengan menggunakan uji korelasi rank

spearman, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif

antara pelaksanaan audit management dengan efektivitas pelaksanaan

anggaran pendapatan. Hal ini dapat dilihat dengan nilai rs hitung sebesar 0,975

keeratan kedua variabel tersebut memiliki tingkat interpretasi sangat erat.

Selanjutnya setelah melakukan uji signifikansi ternyata didapat thitung sebesar

6,160 sedangkan dari tabel diperoleh nilai ttabel sebesar 2,353. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa thitung = 6,1670 lebih besar dari pada ttabel

= 2,353. hal tersebut berarti hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif

diterima, yang artinya adalah terdapat hubungan yang positif dan signifikan

antara pelaksanaan audit management dengan efektivitas pelaksanaan

anggaran pendapatan.

122

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan yang telah peneliti lakukan

pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor, maka

peneliti memberikan implikasi sebagai berikut:

1. Sebaiknya diberikan pelatihan-pelatihan bagi karyawan terutama staf

Satuan Pengawasan Intern (SPI) sebagai pelaksana audit management

sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan keahlian yang memadai

dibidangnya.

2. Manajemen harus bereaksi cepat terhadap kelemahan-kelemahan pada

pengendalian manajemen sehingga permasalahan-permasalahan yang ada

dapat diatasi dengan secepatnya, sehingga tujuan perusahaan dapat

tercapai.

123

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hamid. Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007.

Amin Wijaya. Management Audit Suatu Pengantar, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

Anona Armstrong. Management Skills and Performance Audit. Asia Pacific

Journal of Human Resources, Vol. 29, No. 4, pp. 25-39, 2009.

A. Rodi Kartamulja. Peranan Audit Kinerja dalam meningkatkan Efisiensi dan

Efektivitas Bandung Urban Development Project, Jurnal Akuntansi Auditing

Indonesia volume 5, 2001.

Don R. Hansen & Maryanne M. Mowen. Management Accounting. 7th edition,

Thompson South-Western, 2005.

Evangelos Koumanakos, Antonios Georgopoulos, Costas Siriopoulos. Auditor

awareness of earnings management. International Journal of Accounting, Auditing, and Performance Evaluation - Vol. 5, No.1 pp. 50-65, 2009.

Harry Rob Reider. Operational Review Maximum Results at Efficient Costs, third

Edition, Jon Wiley & Sons, Inc. 2002.

Hiro Tugiman. Standar Profesional Auditor Internal, Kanisius, Yogyakarta, 2001.

I Gusti Agung Ray. Audit Kinerja pada Sektor Publik (Konsep, Praktik, Studi

Kasus), Penerbit Salemba Empat, Jakarta. 2009.

Ikatan Akuntan Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan, Salemba Empat, Jakarta,

2007.

---------------------. Standar Profesional Akuntan Publik, Salemba 4, Jakarta. 2007.

Imam Ghozali. Auditing Multivariate dengan Program SPSS, Badan Penerbit

UNDIP, Semarang, 2005.

James A Chasin, Paul D Neuwirth, Jhon F Levy. Chashin’s Handbook for

Auditors, 15th Edition, Mc.Graw – Hill International, 2001.

Lawrence Sawyer, Mortimor A. Dittenhofer, dan James H. Scheiner. Audit

Internal Sawyer’s, edisi lima, Salemba 4, Jakarta, 2003.

Mohammad Mansur. Management Audit Sebagai Alat untuk Meningkatkan

Efisiensi (Studi Kasus dalam Mengevaluasi Pelaksanaan Management Audit

Aktivitas Pembelian pada PT. Kimia Farma Indonesia), Thesis S2 Magister Manajemen Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

Muhammad Hasbi Saleh. Audit Management Pemasaran (Sebuah Studi Kasus

Perusahaan Pengecoran Besi dan Baja), Thesis S2 Magister Manajemen

Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.

Mulyadi. Akuntansi Manajemen, Edisi 3, Penerbit Salemba Empat, Yogyakarta,

2001.

M. Nafarin. Penganggaran Perusahaan, Salemba Empat, Jakarta, 2007.

Rinusu & Sri Mastuti. Panduan Praktis Mengontrol APBD edisi revisi, Friedrich

Ebert Stiftung, Jakarta, 2008.

Robert Anthony & Jhon Dearden. Management Control System, 11th edition; Mc

GrawHill, 2002.

Robert Anthony & Vijay Govindarajan. diterjemahkan oleh F.X Kurniawan

Tjakrawala, Sistem Pengendalian Manajemen, Salemba Empat, 2004.

-------------------------. Management Control System (Twelft edition), Mc Graw-Hill

International, New York, 2007.

Robert Kaplan & Dennis Saccuzo. Psycological Testing, Principles, Application,

and Issues, Brool/Cole Publishing Co, Division of Words Worth Inc, 1993.

Singgih Santoso. Buku Latihan SPSS Stastik Parametrik, PT. Elex Media

Computindo, Jakarta, 2001.

Sondang P. Siagian. Audit Manajemen, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.

Sony Yuwono, Tengku Agus Indrajaya, Hariyandi. Penganggaran Sektor Publik,

Bayumedia Publishing, Malang, 2005

Sucipto. Perbandingan Standar Internal, Auditor Institute of Internal Auditors

(Florida), Perhimpunan Auditor Internal Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, Jurnal Akuntansi edisi Mei, Th VIII, pp 98-110, 2004.

Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, Alfabeta, Bandung, 2004.

Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Sukrisno Agoes, Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik,

jilid II, Edisi 3, FE UI, Jakarta, 2004.

Teguh Wahyono, Belajar Sendiri SPSS 16, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2008

William Haka dan Meig Betner. “Financial & Managerial Accounting (The Basis

For Business Decisions)” twelfth Edition. Mc Graw hill, New York, 2002.

Documents

BAB III METODE PENELITIAN A. Ruang Lingkup …. Uji Kualitas Data Untuk mengungkapkan aspek-aspek atau variabel yang diteliti, diperlukan suatu alat ukur atau skala tes yang valid