29

BAB III IDENTIFIKASI DATA

A. Gambaran Umum Motion Graphic

Motion graphic adalah suatu teknik animasi dengan cara menggerakkan

objek animasi, foto, still life, dan materi desain lainnya, tanpa suatu proses

penggambaran per frame. Mayoritas teknis-teknis pengerjaannya sudah dengan

menggunakan bantuan teknologi komputer (computerized), yakni dengan

menggunakan bantuan perangkat lunak olah grafis, olah vektor hingga olah suara.

Dalam era digital ini motion graphic sudah sangat sering kita jumpai,

terutama dalam peruntukannya sebagai media sosialisasi berupa iklan televisi

komersial maupun sekadar animasi bumper di acara televisi. Media dengan jenis

animasi motion graphic dewasa ini mulai banyak bermunculan sebagai alternatif

media audio visual yang sedari dulu selalu dipenuhi dengan bentuk iklan non-

animasi.

Sebagai media sosialisasi, animasi motion graphic memunyai prospek yang

cerah. Karena selain sebagai trend yang termasuk baru, motion graphic dianggap

mampu menjadi alternatif media dalam menyampaikan suatu informasi dengan

cepat, sederhana dan menarik sehingga lebih mudah diapresiasi oleh audiens.

Berangkat dari pertimbangan di atas, dalam usahanya sebagai kontributor DKV,

penulis menetapkan motion graphic sebagai objek perancangan demi menciptakan

media sosialisasi manfaat dan pentingnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(BPJS) Kesehatan.

30

B. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

1. Data Perusahaan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal (BPJS) merupakan institusi

pemerintah yang berbentuk badan hukum publik yang ditugaskan untuk

menyelenggarakan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. BPJS terdiri

dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan adalah

badan publik yang berfokus pada penyelenggaraan program jaminan

kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan berfokus pada penyelenggaraan

program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan

jaminan kematian.

a. Sejarah dan Perkembangan

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bangsa Indonesia telah memiliki

sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan

tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara

yang berbentuk badan hukum publik berdasarkan prinsip

kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas,

portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil

pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk

pengembangan program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan Peserta.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional maka dibentuk Badan

penyelenggara Jaminan Sosial melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dengan Undang-

31

Undang ini dibentuk 2 (dua) BPJS yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS

Ketenagakerjaan.

BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan Program

Jaminan Kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014 dan merupakan

transformasi kelembagaan PT Askes (Persero).

1) Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) ~

1968

Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secara

jelas mengatur pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri dan

Penerima Pensiun (PNS dan ABRI) beserta anggota keluarganya

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968. Menteri

Kesehatan membentuk Badan Khusus di lingkungan Departemen

Kesehatan RI yaitu Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan

Kesehatan (BPDPK), dimana oleh Menteri Kesehatan RI pada waktu

itu (Prof. Dr. G.A. Siwabessy) dinyatakan sebagai embrio Asuransi

Kesehatan Semesta.

2) Perusahaan Umum Husada Bhakti ~ 1984 - 1991

Untuk lebih meningkatkan program jaminan pemeliharaan

kesehatan bagi peserta dan agar dapat dikelola secara profesional,

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984

tentang Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil,

Penerima Pensiun (PNS, ABRI dan Pejabat Negara) beserta anggota

keluarganya. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984,

32

status badan penyelenggara diubah menjadi Perusahaan Umum

Husada Bhakti.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991,

kepesertaan program jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikelola

Perum Husada Bhakti ditambah dengan Veteran dan Perintis

Kemerdekaan beserta anggota keluarganya. Disamping itu,

perusahaan diijinkan memperluas jangkauan kepesertaannya ke badan

usaha dan badan lainnya sebagai peserta sukarela.

3) PT Askes (Persero) ~ 1992 - 2013

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 status

Perusahaan Umum (Perum) diubah menjadi Perusahaan Perseroan

(PT Persero) dengan pertimbangan fleksibilitas pengelolaan

keuangan, kontribusi kepada Pemerintah dapat dinegosiasi untuk

kepentingan pelayanan kepada peserta dan manajemen lebih mandiri.

Pada tahun 2004 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor

40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, PT Askes

(Persero) sebagai salah satu calon Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial (BPJS) kesehatan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor

1241/Menkes/XI/2004 PT Askes (Persero) ditunjuk sebagai

penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin

(PJKMM). PT Askes (Persero) mendapat penugasan untuk mengelola

kepesertaan serta pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

33

Di tahun 2008, Pemerintah mengubah nama Program Jaminan

Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PJKMM) menjadi Program

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). PT Askes (Persero)

berdasarkan Surat Menteri Kesehatan RI Nomor 112/Menkes/II/2008

mendapat penugasan untuk melaksanakan Manajemen Kepesertaan

Program Jamkesmas yang meliputi tatalaksana kepesertaan,

tatalaksana pelayanan dan tatalaksana organisasi dan manajemen.

Untuk mempersiapkan PT Askes (Persero) bertransformasi

menjadi BPJS Kesehatan atas diberlakukannya Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, maka dilakukan pemisahan

Program Askes Sosial dan Askes Komersial. Dan tahun 2008 dibentuk

anak perusahaan PT Askes (Persero) yaitu PT Asuransi Jiwa InHealth

Indonesia, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 2 Tahun

2008, tanggal 6 Oktober 2008 dengan perubahan Nomor 7 tanggal 18

Desember 2008 dengan Akta Nomor 4 tanggal 13 Maret 2009.

Pada tanggal 20 Maret 2009 berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Keuangan Nomor Kep-38/KM.10/2009 PT Asuransi Jiwa

InHealth Indonesia selaku anak perusahaan dari PT Askes (Persero)

telah memperoleh ijin operasionalnya. Dengan dikeluarkannya ijin

operasional ini maka PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia mulai

beroperasi secara komersial pada 1 April 2009.

PT Askes (Persero) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10

Tahun 2009 ditugaskan untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan

bagi para menteri dan pejabat tertentu (Program Jamkesmen).

34

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Dewan Komisaris dan Direksi

PT Askes (Persero) sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan

ditugasi untuk:

a) Menyiapkan operasional BPJS Kesehatan untuk program jaminan

kesehatan.

b) Menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan

kewajiban PT Askes (Persero) ke BPJS Kesehatan.

4) BPJS Kesehatan ~ 2014 - sekarang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang

Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial maka pada tanggal 1 Januari 2014 PT Askes (Persero)

bertransformasi kelembagaan menjadi BPJS Kesehatan. Transformasi

tersebut diikuti adanya pengalihan peserta, program, aset dan

liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban.

Sejak beroperasinya BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan

tidak lagi menyelenggarakan program jaminan kesehatan masyarakat,

Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian

Republik Indonesia tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan

kesehatan bagi pesertanya, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu

berkaitan dengan kegiatan operasionalnya yang ditetapkan dengan

Peraturan Presiden dan PT Jamsostek (Persero) tidak lagi

menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan.

35

b. Struktur Organisasi

Organ BPJS Kesehatan adalah Dewan Pengawas dan Direksi, yang

dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab berdasarkan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Organisasi secara tegas memisahkan tugas, hak, kewajiban,

wewenang, fungsi dan tanggung jawab Dewan Pengawas dan Direksi demi

keberhasilan pengelolaan organisasi dan implementasi Good Governance.

1) Dewan Pengawas

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24/P Tahun 2016

tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Masa Jabatan Tahun 2016 -

2021, maka susunan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan adalah

sebagai berikut:

Ketua Dewan Pengawas : Chairul Rajab Nasution

Anggota Dewan Pengawas : 1. Karun

2. Sri Hartati

3. Misbahul Munir

4. La Tunreng

5. Roni Febrianto

6. Michael Johannis Latuwael

36

2) Direksi

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24/P Tahun 2016

tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Masa Jabatan Tahun 2016 -

2021, maka susunan Direksi BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Fachmi Idris

Dir. Kepesertaan & Pemasaran : Andayani Budi Lestari

Dir. Pelayanan : R. Maya Amiarny Rusady

Dir. Keuangan : Kemal Imam Santoso

Dir. Perencanaan & Pengembangan : Mundiharno

Dir. SDM & Umum : Mira Anggraini

Dir. Hukum Komunikasi & HAL : Bayu Wahyudi

Dir. Teknologi & Informasi : Wahyuddin Bagenda

Gambar 2. Struktur Organisasi BPJS Kesehatan

Sumber: Website BPJS Kesehatan (http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2010/3) (2016)

37

c. Visi dan Misi

1) Visi

Visi BPJS Kesehatan sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana

Strategis BPJS Kesehatan adalah:

"Cakupan Semesta 2019"

Dengan penjelasan:

paling lambat 1 Januari 2019, seluruh penduduk indonesia

memiliki jaminan kesehatan nasional untuk memperoleh

manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam

memeuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diselenggarakan

oleh BPJS Kesehatan yang handal, unggul, dan terpercaya.

Secara spesifik tujuan BPJS Kesehatan sebagaimana tersebut dalam

Visi adalah mewujudkan BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan

program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 121,6 juta jiwa

penduduk Indonesia di wilayah Indonesia mulai 1 Januari 2014, dan

secara bertahap mampu mencakup seluruh penduduk Indonesia yang

berjumlah sekitar 257 juta jiwa.

2) Misi

a) Membangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga dan

mendorong partisipasi masyarakat dalam perluasan kepesertaan

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

b) Menjalankan dan memantapkan sistem jaminan pelayanan

kesehatan yang efektif, efisien, dan bermutu kepada peserta

melalui kemitraan yang optimal dengan fasilitas kesehatan.

38

c) Mengoptimalkan pengelolaan dana program jaminan sosial dan

dana BPJS Kesehatan secara efektif, efisien, transparan dan

akuntabel untuk mendukung kesinambungan program.

d) Membangun BPJS Kesehatan yang efektif berlandaskan prinsip-

prinsip tata kelola organisasi yang baik dan meningkatkan

kompetensi pegawai untuk mencapai kinerja yang unggul.

e) Mengimplementasikan dan mengembangkan sistem perencanaan

dan evaluasi, kajian, manajemen mutu dan manajemen risiko atas

seluruh operasionalisasi BPJS Kesehatan.

f) Mengembangkan dan menetapkan teknologi informasi dan

komunikasi untuk mendukung keseluruhan operasional BPJS

Kesehatan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi BPJS Kesehatan, maka sasaran

strategi utama yang ditetapkan antara lain:

1) Tercapainya kepesertaan semesta sesuai peta jalan menuju Jaminan

Kesehatan Nasional tahun 2019.

2) Tercapainya jaminan pemeliharaan kesehatan yang optimal dan

berkesinambungan.

3) Terciptanya kelembagaan BPJS Kesehatan yang handal, unggul dan

terpercaya.

d. Tata Nilai Organisasi

BPJS Kesehatan menetapkan dan mengembangkan tata nilai

organisasi yang terdiri atas 4 (empat) elemen, yaitu:

39

1) Integritas

Merupakan prinsip dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung

jawab melalui keselarasan berpikir, berkata dan berperilaku sesuai

keadaan sebenarnya.

2) Profesional

Merupakan karakter dalam menjalankan tugas dengan kesungguhan,

sesuai kompetensi dan tanggung jawab yang diberikan.

3) Pelayanan Prima

Merupakan tekad dalam memperikan pelayanan terbaik dengan ikhlas

kepada seluruh peserta.

4) Efisiensi Operasional

Merupakan upaya untuk mencapai kinerja optimal melalui

perencanaan yang tepat dan penggunaan anggaran yang rasional

sesuai kebutuhan.

2. Data Produk

Sebagai badan yang menangani masalah jaminan sosial, layanan utama

yang diberikan BPJS, khususnya BPJS Kesehatan, adalah program Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN). Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS

Kesehatan meliputi:

a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama

Yaitu pelayanan kesehatan non spesialistik yang mencakup:

1) Administrasi pelayanan,

2) Pelayanan promotif dan preventif,

3) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis,

40

4) Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif,

5) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai,

6) Transfusi darah sesuai kebutuhan medis,

7) Pemeriksaan penunjang diagnosis laboratorium tingkat pertama,

8) Rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi.

b. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan

Yaitu pelayanan kesehatan yang mencakup:

1) Rawat Jalan, meliputi:

a) Administrasi pelayanan,

b) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter

spesialis dan sub spesialis,

c) Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis,

d) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai,

e) Pelayanan alat kesehatan implan,

f) Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi

medis,

g) Rehabilitasi medis,

h) Pelayanan darah,

i) Pelayanan kedokteran forensik,

j) Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan.

2) Rawat Inap, meliputi:

a) Perawatan inap non intensif

b) Perawatan inap di ruang intensif

c) Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri

41

Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip

asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Hal ini menunjukkan kesungguhan

pemerintah untuk menampung masyarakat tidak mampu, prinsip ekuitas tadi

mampu terealisasikan dengan bentuk subsidi silang dari iuran yang terkumpul

setiap bulannya. Setiap peserta JKN diwajibkan untuk membayar iuran peserta

setiap bulan. Berikut beberapa pilihan besaran iuran yang ada, antara lain:

a. Kelas I, Rp 80.000,00 per jiwa dan per bulan,

b. Kelas II, Rp 51.000,00 per jiwa dan per bulan,

c. Kelas III, Rp 25.500,00 per jiwa dan per bulan.

Besarnya iuran per bulan akan menentukan akomodasi kelas saat

perawatan inap di rumah sakit.

3. Data Pemasaran

Pada pelaksanaannya, program Jaminan Kesehatan Nasional

dicanangkan untuk mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia, baik kota

hingga ke pelosok daerah. Namun mengingat masih minimnya jumlah fasilitas

kesehatan yang tergabung dalam BPJS Kesehatan, maka cukup pantas jika

dibilang bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional belum mampu

menjangkau ke daerah terpencil.

4. Data Konsumen

Jumlah total peserta dari program JKN yang dikelola oleh BPJS

Kesehatan saat ini telah mencapai angka 163.327.183 (per Maret 2016), atau

sekitar 60% dari jumlah keseluruhan rakyat Indonesia saat ini. Dari jumlah

tersebut, BPJS Kesehatan membaginya ke dalam 3 (tiga) kategori peserta yakni

42

Penerima Bantuan Iuran (PBI), Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Peserta

Mandiri, dengan rincian sebagai berikut:

a. Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang masuk dalam

kategori PBI berjumlah 103.735.804 kepala, atau sekitar 63% dari jumlah

keseluruhan peserta JKN BPJS Kesehatan. Rincian jumlah tersebut terbagi

lagi menjadi 2 kategori baru, yakni:

1) PBI APBN, yang berjumlah 90.801.505 kepala, atau sekitar 88% dari

jumlah keseluruhan peserta PBI.

2) PBI APBD, yang berjumlah 12.934.289 kepala, atau sekitar 12% dari

jumlah keseluruhan peserta PBI.

b. Pekerja Penerima Upah (PPU)

Jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang masuk dalam

kategori PPU berjumlah 38.597.609 kepala, atau sekitar 24% dari jumlah

keseluruhan peserta JKN BPJS Kesehatan. Rincian jumlah tersebut terbagi

lagi menjadi 8 kategori baru, yakni:

1) Eks Askes Sosial, berjumlah 12.796.151 kepala,

2) Polri, berjumlah 1.536.788 kepala,

3) TNI, berjumlah 1.192.927 kepala,

4) Pegawai BUMN, berjumlah 1.142.130 kepala,

5) Pegawai BUMD, berjumlah 143.734 kepala,

6) Pegawai Swasta lainnya, berjumlah 13.637.926 kepala,

7) Eks Jamsostek, berjumlah 8.132.613 kepala, dan

8) Warga Negara Asing, berjumlah 15.340 kepala.

43

c. Peserta Mandiri

Jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang masuk dalam

kategori Peserta Mandiri berjumlah 20.993.770 kepala, atau sekitar 13%

dari jumlah keseluruhan peserta JKN BPJS Kesehatan. Rincian jumlah

tersebut terbagi lagi menjadi 2 kategori baru, yakni:

1) Pekerja Bukan Penerima Upah, yang berjumlah 15.994.602 kepala,

2) Bukan Pekerja, yang berjumlah 4.999.168 kepala.

5. Promosi

Demi membantu mensosialisasikan program Jaminan Kesehatan

Nasional, BPJS Kesehatan memilik beberapa media pendukung promosi,

antara lain:

a. Brosur

Gambar 3. Brosur BPJS Kesehatan Sumber: Dokumentasi pribadi (2016)

44

b. Majalah

Gambar 4. Majalah Info BPJS Sumber: Dokumentasi pribadi (2016)

c. Website

Gambar 5. Interface website BPJS Kesehatan Sumber: http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs (2016)

45

d. Twitter

Gambar 6. Halaman Twitter BPJS Kesehatan Sumber: http://twitter.com/BPJSKesehatanRI (2016)

C. Target

1. Target Market

Target market adalah sasaran pasar yang dituju. Dalam konsep

pemasaran, pasar merupakan sasaran utama yang dituju oleh perusahaan.

Target market dari motion graphic sosialisasi manfaat dan pentingya BPJS

Kesehatan ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Segmentasi Geografis : Kota-kota besar di Indonesia

b. Segmentasi Demografis

1) Jenis kelamin : Laki-laki dan perempuan

2) Umur : 25 - 45 tahun

3) Status Ekonomi : Menegah dan atas

c. Segmentasi Psikografis : Mengincar orang yang ingin mengetahui

mengenai layanan BPJS Kesehatan.

46

2. Target Audience

Target audiens adalah sasaran audiens yang dituju. Target audiens dari

motion graphic sosialisasi manfaat dan pentingya BPJS Kesehatan ini dapat

diklasifikasikan sebagai berikut:

a) Segmentasi Geografis : Kota-kota besar di Indonesia

b) Segmentasi Demografis

1) Jenis kelamin : Laki-laki dan perempuan

2) Umur : 25 - 45 tahun

3) Status Ekonomi : Menengah dan atas

c) Segmentasi Psikografis : Mengincar orang butuh informasi mengenai

manfaat dan layanan BPJS Kesehatan.

D. Kompetitor

Kompetitor adalah pesaing dalam usaha, yakni sebuah perusahaan yang

menawarkan barang atau jasa sejenis ataupun berlainan jenis namun mampu

memengaruhi keputusan calon konsumen dalam membeli atau memakai produk

tersebut. Berangkat dari permasalahan yang penulis angkat, dalam hal ini sebuah

perancangan motion graphic sebagai media sosialisasi manfaat dan pentingnya

BPJS Kesehatan, dalam menentukan kompetitor yang akan dianalisis, penulis akan

fokus kepada salah satu kriteria segmentasi target audiens yang telah ditetapkan di

atas. Beberapa lembaga asuransi kesehatan yang mampu bertindak sebagai

kompetitor BPJS Kesehatan antara lain:

47

1. AXA Insurance

a. Sejarah dan Perkembangan

PT Asuransi AXA Indonesia (AXA General Insurance) merupakan

bagian dari AXA Group, salah satu perusahaan asuransi dan manajemen

aset terbesar di dunia yang didukung oleh 157.000 karyawan dan melayani

102 juta nasabah di 56 negara.

AXA General Insurance beroperasi dibidang asuransi umum dengan

jalur distribusi direct marketing, keagenan, broker, bancassurance, dan

distribusi alternative. AXA General Insurance didukung oleh lebih dari

500 tenaga penjualan, 8 kantor pemasaran dan melayani sekitar 51.000

nasabah di seluruh Indonesia.

AXA General Insurance memiliki pengalaman yang luas dalam

menyediakan ragam perlindungan asuransi umum mulai dari asuransi

perorangan seperti asuransi rumah beserta isinya, kendaraan, perjalanan,

serta kesehatan dan kecelakaan diri untuk pribadi dan keluarga. AXA

General Insurance juga menyediakan asuransi bisnis seperti asuransi

property, kantor, manufaktur, pengangkutan, kendaraan serta asuransi

kesehatan dan kecelakaan diri untuk kelompok.

b. Visi

Kami berusaha untuk menjadi Perusahaan Asuransi Umum Pilihan

melalui kualitas produk dan layanan dan kinerja terbaik yang kami miliki.

c. Nilai Utama Perusahaan

1) Semangat tim,

2) Integritas,

48

3) Inovasi,

4) Pragmatisme,

5) Profesionalisme.

Nilai-nilai tersebut merupakan pondasi dari ambisi AXA, sebuah

pedoman yang menginspirasi segala tindakan dan keputusan perusahaan.

Nilai-nilai tersebut mencerminkan cara perusahaan bertindak dan

berpikir, untuk kepentingan para nasabah, pemegang saham, karyawan,

rekan bisnis dan komunitas.

d. Asuransi Kesehatan AXA

Asuransi kesehatan AXA menawarkan produk eksklusif dengan

jaminan yang komprehensif dan didukung oleh pelayanan yang handal

dalam perawatan kesehatan untuk kebutuhan nasabah perorangan dan

perusahaan.

1) Kesehatan Perorangan

Selain menyisihkan dana atau menabung untuk pos pembiayaan

kesehatan, ada jalan praktis lain sebagai penanhanan risiko kesehatan

memburuk, yaitu dengan membeli program Asuransi Kesehatan.

AXA sangat sadar akan kebutuhan ini dan untuk keperluan tersebut,

AXA telah menyediakan suatu program asuransi kesehatan yang

lengkap untuk memenuhi kebutuhan anda dan keluarga.

2) Kesehatan Grup

Karyawan adalah aset bagi setiap perusahaan. Mereka adalah kunci

bagi keberhasilan perusahaan. Paket asuransi kesehatan AXA

memberikan perlindungan asuransi kesehatan yang lengkap bagi

49

karyawan anda. Produk asuransi kesehatan AXA dapat disesuaikan

dengan kebutuhan perusahaan, mulai dari perusahaan UKM sampai

perusahaan besar multinasional. Semua manfaat dapat diperluas untuk

menjamin pasangan dan anak-anak dari karyawan.

3) Rumah Sakit Rekanan

Rumah Sakit Rekanan AXA adalah rumah sakit yang secara khusus

dipilih karena mutu pelayanannya yang memuaskan.

2. Manulife Indonesia

a. Sejarah dan Perkembangan

Didirikan pada tahun 1985, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia

(Manulife Indonesia) merupakan bagian dari Manulife Financial

Corporation, grup penyedia layanan keuangan dari Kanada yang

beroperasi di Asia, Kanada dan Amerika Serikat. Dengan surat izin

perusahaan nomor: S. 254/MK.17/99 serta Keputusan Menteri Keuangan

Republik Indonesia nomor Kep-020/KM.13/1989, Manulife Indonesia

menawarkan beragam layanan keuangan termasuk asuransi jiwa, asuransi

kecelakaan dan kesehatan, layanan investasi dan dana pensiun kepada

klien individu maupun pelaku usaha di Indonesia. Melalui jaringan lebih

dari 11.000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di 25 kantor

pemasaran, Manulife Indonesia melayani lebih dari 2 juta klien di

Indonesia.

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh

Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

50

b. Visi dan Misi

Visi

Menjadi penyedia jasa keuangan yang paling profesional di dunia dengan

menyediakan solusi yang tepat, dapat diandalkan, terpercaya dan terdepan

bagi keputusan penting perencanaan keuangan nasabah kami.

Misi

Untuk menjadi penyelenggara jasa keamanan finansial yang terdepan bagi

masyarakat Indonesia.

c. Nilai Utama Perusahaan

Manulife Indonesia memiliki nilai-nilai untuk menuntun setiap

langkah perusahaan, mulai dari perencanaan strategis, pengambilan

keputusan sehari-hari, hingga cara perusahaan memperlakukan nasabah

serta pemangku kepentingan lainnya. Komitmen Manulife Indonesia

dituangkan dalam singkatan PRIDE.

1) Profesionalism (Profesionalisme)

Sasaran Manulife Indonesia adalah untuk menjadi perusahaan yang

memiliki standar profesionalisme tinggi di industri asuransi jiwa yang

didukung oleh karyawan dan agen yang memiliki pengetahuan dan

keterampilan tinggi untuk melayani kepentingan nasabah.

2) Real Value to Our Customer (Nilai Nyata Bagi Nasabah)

Keberadaan Manulife Indonesia semata-mata adalah untuk

memuaskan nasabah. Dengan menyediakan produk-produk,

pelayanan, dan nilai-nilai jangka panjang yang berkualitas tinggi,

kami akan memastikan semua nasabah mendapat solusi terbaik untuk

51

memenuhi kebutuhan mereka masing-masing.

3) Integrity (Integritas)

Seluruh pelayanan Manulife Indonesia memiliki nilai kejujuran dan

keadilan yang tinggi. Kepercayaan nasabah dibangun dengan

menjunjung tinggi kode etik yang berlaku dalam industri asuransi

jasa.

4) Demonstrated Financial Strength (Kekuatan Finansial)

Manulife Indonesia berkewajiban memenuhi janji finansialnya

kepada nasabah di masa mendatang. Oleh karena itu, kami senantiasa

mempertahankan kemampuan membayar klaim dengan kondisi

keuangan yang sehat dan hasil investasi yang maksimal, serta tetap

konsisten dengan falsafah manajemen investasi yang bertanggung

jawab.

5) Employer of Choice (Perusahaan Pilihan)

Manulife Indonesia sangat menghargai karyawan dan agen yang

merupakan kunci keberhasilan perusahaan. Untuk menarik minat dan

mempertahankan tenaga kerja terbaik dan handal, kami memiliki

komitmen untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia

serta memberikan penghargaan atas prestasi terbaik.

d. Asuransi Kesehatan (MiUltimate HealthCare)

Dengan kenaikan biaya kesehatan per tahun di Indonesia mencapai

14%. Anda mungkin akan bertanya-tanya “bila saya sudah memiliki

asuransi kesehatan, apakah jumlah manfaatnya cukup untuk membiayai

biaya-biaya yang timbul bila saya sakit?” Memahami kekhawatiran Anda

52

akan kenaikan biaya kesehatan dan pentingnya kesehatan bagi Anda,

Manulife Indonesia meluncurkan MiUltimate HealthCare, produk

kesehatan yang memberikan manfaat penggantian biaya rawat inap di

rumah sakit hingga usia 80 tahun, sesuai dengan tagihan kesehatan dari

rumah sakit tempat dimana Anda dirawat.

E. Analisis SWOT

Analisis SWOT membandingkan antara faktor eskternal berupa peluang dan

ancaman, dengan faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan. SWOT sendiri

berarti memilah dan menginventarisasi sebanyak mungkin objek yang diteliti dari

segi kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan

ancaman (threat). Hasil dari analisis ini kemudian dapat ditarik kesimpulan SWOT

sendiri berarti memilah dan menginventarisasi sebanyak mungkin objek yang

diteliti dari segi kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity),

dan ancaman (threat).

Berikut merupakan tabel analisis SWOT antara BPJS Kesehatan dan

beberapa lembaga asuransi kesehatan lainnya:

Internal Kelebihan (Strength) Kelemahan (Weakness)

BPJS

Kesehatan

• Premi yang murah untuk

setiap paket pelayanan yang

sama dengan manfaat

jaminan yang menyeluruh.

• Tidak ada pre-existing

condition, semua penyakit

ditanggung, termasuk

• Jumlah fasilitas kesehatan

yang tergabung belum

sebanding dengan jumlah

peserta.

• Proses lebih panjang karena

BPJS Kesehatan

menggunakan sistem

53

penyakit yang sudah ada

sebelum peserta bergabung.

• Pendaftaran sangat mudah,

tidak diperlukan data

kesehatan dan medical

check-up.

rujukan berjenjang.

AXA

• Alternatif produk banyak.

• Memiliki cabang hampir di

seluruh kota di Indonesia,

sehingga memudahkan

nasabah untuk mengajukan

klaim.

• Untuk kota-kota tertentu

dan nominal tertentu, klaim

dapat cair dalam 30 menit.

• Tenaga penjual yang

seringkali tidak jujur atau

tidak sepenuhnya paham

mengenai produk asuransi

yang dijelaskan.

• Loyalitas agen asuransi

yang rendah.

• Beberapa kantor cabang

dalam kondisi tidak

terawat.

Manulife

• Berpengalaman di

bidangnya dan memiliki

citra baik di masyarakat.

• Menjadi pemimpin pasar

untuk kategori produk

inovatif.

• Jaringan kantor perlu

diperluas.

• Perlu pemerataan kualitas

SDM terutama di keagenan.

Tabel 2. Analisis SWOT Internal

Eksternal Peluang (Opportunity) Ancaman (Threat)

BPJS Kesehatan

• Biaya rumah sakit yang

mahal sehingga memiliki

polis asuransi kesehatan

dengan premi murah

menjadi sebuah pilihan

yang tepat.

• Kebutuhan akan jaminan

• Pemahaman masyarakat

yang salah tentang produk

asuransi.

• Banyaknya pilihan asuransi

lain yang tak kalah bagus.

54

kesehatan akan sangat

dibutuhkan di masa

mendatang.

AXA

• Pertumbuhan ekonomi

Indonesia yang tinggi dalam

tiga tahun terakhir

membuka lahan baru dalam

dunia perasuransian,

khususnya segmentasi

menengah ke atas.

• Dari 240 juta penduduk

Indonesia, baru sekitar 3%

yang memiliki asuransi

kesehatan.

• Ketidakstabilan

perekonomian nasional dan

dunia yang mampu

menyebabkan turunnya

daya beli masyarakat.

• Masyarakat memiliki

banyak pilihan terhadap

produk asuransi lain karena

pasar yang semakin

kompetitif.

• Pemahaman masyarakat

yang salah tentang produk

asuransi.

Manulife

• Mulai timbul kesadaran

masyarakat untuk

berinvestasi.

• Lokasi geografis Indonesia

yang rawan bencana alam.

• Jumlah penduduk Indonesia

yang lebih dari 250 juta.

• Kompetitor mulai meniru

inovasi produk yang

dikembangkan.

• Persepsi negatif dari

sebagian masyarakat

Indonesia terhadap produk

asuransi. Tabel 3. Analisis SWOT Eksternal