57

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan di paparkan data-data dari hasil penelitian yang telah

dilakukan beserta analisisnya berdasarkan pada hasil observasi, dokumentasi, dan

wawancara yang dilakukan guna mendapatkan gambaran dan jawaban tentang

permasalahan yang di teliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara

dalam 2 kondisi, yaitu wawancara formal dan wawancara informal.

Wawancara formal disini secara keseluruhan berisi pertanyaan-pertanyaan

yang telah dirancang sedemikian rupa oleh penulis untuk mendapatkan fakta

dilapangan secara spesifik. Sedangkan wawancara informal disini berisi

wawancara bersifat percakapan tidak resmi. Pertanyaan yang diajukan dilakukan

secara spontan untuk mendapatkan jawaban yang lebih mendalam dan lebih jujur

dari responden. Dalam wawancara informal ini peneliti tidak memiliki

pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya akan tetapi lebih kepada

pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya refleksi dari jawaban-jawaban yang

disampaikan oleh responden. Tujuannya adalah untuk mendapatkan fakta atau

memperoleh data yang lebih terpercaya.

Hasil penelitian ini sendiri akan difokuskan pada peran daripada Satgas

Saber Pungli Kota Malang dalam menindaklanjuti laporan-laporan tentang pungli

dan prospek dibentuknya Satgas Saber Pungli Kota Malang dalam mengurangi

tindak pidana pungutan liar di Kota Malang. Sebelum penulis memaparkan hasil

daripada penelitian yang telah dilakukan, penulis akan memaparkan terlebih

58

dahulu sejarah pembentukan Satgas Saber Pungli dari tingkat pusat hingga tingkat

daerah kabupaten/kota, yang mana kota yang dipilih penulis adalah Kota Malang.

A. Gambaran Umum Tentang Satgas Saber Pungli

A.1 Visi Dan Misi Satgas Saber Pungli

Visi Satgas Saber Pungli:

Terwujudnya pelayanan publik pada kementerian/lembaga dan

pemerintah daerah yang terbebas dari pungutan liar

Misi Satgas Saber Pungli:

1. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan

liar;

2. Membangun sistem pengumpulan, pengolahan, penyajian data

dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang

terkait dengan menggunakan teknologi informasi;

3. Membangun dan menginternalisasi budaya anti pungli pada tata

pemerintahan dan masyarakat;

4. Mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan

operasi/kegiatan pemberantasan pungutan liar;

5. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik melalui

transparasi dan standarisasi pelayanan, sesuai peraturan

perundang-undangan dan menghapuskan pungutan liar;

59

A.2 Strategi Pemberantasan Pungli

Strategi Pre emtif (Pembinaan):

a. Membangun budaya/anti pungli baik masyarakat, aparatur maupun

pengusaha.

b. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dalam gerakan

nasional pemberantasan pungli, pemda bebas dari pungli.

Strategi Preventif (Pencegahan):

1. Melaksanakan pemetaan rawan pungli di setiap

Kementrian/Lembaga dan Pemda;

2. Mengoptimalkan fungsi satuan pengawas internal;

3. Pengawas fungsional oleh BPK dan BPKP dengan para inspektur

lebih terkoordinir dan tersinkronisasi;

4. Mengoptimalkan sistem pelayanan publik yang prima berbasis

teknologi dan informasi.

Strategi Represif (Penegakan Hukum):

Menindak tegas terhadap oknum aparat penyelenggara

negara/pegawai negeri, masyarakat yang terlibat dalam pungutan liar

sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

60

A.3 Penjabaran Tugas Satgas Saber Pungli

Gambar 1

Sumber: https://acch.kpk.go.id

61

A.4 Struktur Organisasi Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Dari

Tingkat Pusat Hingga Kabupaten/Kota

Gambar 2

Sumber: https://acch.kpk.go.id

Gambar 3

Sumber: https://acch.kpk.go.id

62

Gambar 4

Sumber: https://acch.kpk.go.id

Gambar 5

Sumber: https://acch.kpk.go.id

63

Gambar 6

Sumber: https://acch.kpk.go.id

A.5 Data Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Yang Terbentuk

Gambar 7

Sumber: https://acch.kpk.go.id

64

A.6 Sejarah Di Bentuknya Satgas Saber Pungli Dari Tingkat Pusat

Hingga Tingkat Daerah

Pungli pada hakekatnya lahir dari sebuah keterpaksaan,

sebagai respon dari kerumitan dan ketidakpastian pelayaan publik.

Namun dalam perkembangannya terjadi pergeseran sistem nilai di

tengah masyarakat. Pengguna layanan justru merasa lega dengan

melakukan pungli. Pungli diyakini mampu mengurangi kerumitan

proses pelayanan publik menjadi kemudahan. Pada akhirnya, prilaku

pungli itu dianggap sebagai hal yang wajar terjadi di Indonesia

mengingat masyarakat Indonesia rata-rata menginginkan pelayanan

yang cepat.

Pungli memang tidak menyebabkan kerugian negara secara

langsung namun praktek tersebut dalam jangka panjang akan merusak

integritas dan mentalitas para pegawai instansi pemerintah pemberi

pelayanan publik. Bagi para pegawai instansi pemerintah tersebut,

sudah menjadi kewajibannya untuk memberikan pelayanan prima

kepada warga masyarakat tanpa harus menerima uang tambahan dari

pemohon layanan.

Tidak mudah untuk membereskan masalah pungli yang sudah

membudaya di masyarakat. Kebanyakan nominal transaksinya relatif

kecil, akan tetapi meski nominal transaksinya relatif kecil, namun jika

intensitas transaksinya sering terjadi, maka secara akumulatif

jumlahnya akan menjadi besar juga.

65

Pelaku di dalam tindak pidana pungutan liar bisa dikatagorikan

sebagai pemberi ataupun penerima. Sekalipun pemberi adalah korban,

namun pemberi tetap sebagai pelaku kejahatan. Hanya saja, ada satu

catatan, sejauh manakah pemerintah bisa menjamin proses pelayanan

publik tidak akan panjang, rumit dan berbelit. Pasalnya proses

panjang, rumit dan berbelit ini adalah awal dari semua kejahatan

pungli.

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau disingkat Satgas

Saber Pungli dibentuk atas instruksi Presiden Jokowi dan Wakil

Presiden Jusuf Kalla, menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT)

pungutan liar (Pungli) perizinan perkapalan di Kementerian

Perhubungan (Kemenhub) RI pada hari Selasa tanggal 11 Oktober

2016. Pada saat itu OTT dilakukan oleh tim gabungan dari Mabes

Polri dan Polda Metro Jaya yang dipimpin langsung oleh Kapolri

Jenderal Pol. Tito Karnavian. Pada saat itu polisi berhasil

mengamankan enam orang dari hasil OTT di Kemenhub tersebut.

Selain mengamankan 6 orang tersebut, polisi juga berhasil

mengamankan barang bukti berupa sejumlah uang Rp 34 juta di lantai

6 dan Rp 61 juta di lantai 12. Selain itu polisi juga menyita enam buku

tabungan yang berisi uang Rp 1 miliar dan beberapa dokumen terkait

perizinan.

Langkah yang di ambil pemerintah guna menindaklanjuti OTT

yang dilakukan di Kemenhub RI pada saat itu yaitu Pemerintah

66

memutuskan membentuk Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Punguta Liar

(Satgas Saber Pungli) untuk menindak pelaku pungutan liar di

kementerian/lembaga dan berbagai tempat berkaitan dengan

pelayanan masyarakat. Pada saat itu pemerintah sedang menyiapkan

Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum dari pada Tim

Saber Pungli tersebut. Menurut Wiranto selaku Menteri Koordinator

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), tujuan

pemerintah membuat payung hukum perpres agar Satgas Saber Pungli

dalam bertindak memiliki legalitas sehingga bisa

dipertanggungjawaban.

Pada tanggal 20 Oktober 2016 presiden Joko Widodo telah

menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016

tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang selanjutnya

disebut Satgas Saber Pungli. Tujuan di bentuknya Perpres ini ialah

salah satunya untuk memulihkan kepercayaan publik, memberikan

keadilan, dan kepastian hukum terhadap masyarakat. Terbitnya

Perpres 87 tahun 2016 ini seperti mengulang sejarah lama. Tahun

1977 lalu, pemerintahan orde baru juga menerbitkan Instruksi

Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 1977 tentang Operasi Tertib (Opstib).

Saat itu, Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara sebagai

67

Koordinator Pelaksana dan Kaskopkamtib membantu Departemen/

Lembaga pelaksana secara operasional.46

Hal yang mendasari terbitnya Inpres nomor 9 tahun 1977 kala

itu adalah untuk menghilangkan praktek-praktek yang dilakukan

oknum-oknum dalam aparatur pemerintah yang tidak berdasarkan

peraturan seperti pungutan liar dalam berbagai bentuk. Tujuan dari

upaya ini untuk memperbaiki serta meningkatkan daya guna dan hasil

guna aparatur pemerintah.47

Setelah ditandatanganinya perpres tersebut pada tanggal 20

Oktober 2016, perpres ini juga telah diundangkan oleh Menteri

Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada Jumat, 21 Oktober 2016.

Dengan begitu, Satgas Sapu Bersih Pungutan liar alias Tim Saber

Pungli siap beroperasi. Adapun susunan organisasi satgas Saber

Pungli adalah sebagai berikut:

1. Pengendali/Penanggung jawab: Menko Polhukam Wiranto;

2. Ketua Pelaksana: Inspektur Urusan Pengawasan Umum

(Irwasum) Kepolisian Negara RI (Polri) Komjen Dwi Priyatno;

3. Wakil Ketua Pelaksana 1: Inspektur Jenderal Kementerian Dalam

Negeri Sri Wahyuningsih;

4. Wakil Ketua Pelaksana 2 : Jaksa Agung Muda Bidang

Pengawasan Widyo Pramono;

46 Kompasiana. 2017. “Ketika Jokowi Terbitkan Perpres No 87 Tahun 2016”.

http://www.kompasiana.com. Diakses 10 Juli 2017. Pukul 19.50 WIB 47 Ibid.

68

5. Sekretaris: Staf Ahli di lingkungan Kementerian Koordinator

Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Satgas Saber Pungli ini beranggotakan 236 anggota yang

terdiri atas unsur Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung,

Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Dalam

Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

(KEMENKUMHAM), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan (PPATK), Ombudsman RI, Badan Intelijen Negara (BIN),

Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Agar terciptanya negara yang bebas Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme (KKN), selain pembentukan tim satgas saber pungli di

pusat, Wiranto menghimbau agar di setiap daerah-daerah

kabupaten/kota mempunyai tim satgas saber pungli tersendiri guna

menghilangkan praktik-praktik pungli yang selama ini telah merusak

sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

B. Peran Satgas Saber Pungli Kota Malang Dalam Menindaklanjuti

Laporan-laporan Tentang Pungli Di Kota Malang

Dengan dikeluarkannya surat keputusan Wali Kota Malang Nomor :

188.45/30/35.73.112/2017 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Kota Malang, pada hari senin 9 Januari 2017 Kota Malang resmi mempunyai

satgas saber pungli yang yang beranggotakan 45 anggota dari berbagai

elemen termasuk unsur Pemerintahan, Kejaksaan, Polisi, TNI hingga

69

Akademisi yang bertujuan untuk memberantas praktik tindak pidana

pungutan liar tersebut.

Pembentukan Satgas Saber Pungli ini merupakan tindak lanjut dari

Presiden Joko Widodo yang berupaya untuk memerangi pungutan liar.

Karena pungli tersebut dirasakan sangat meresahkan masyarakat. Tugas tim

tersebut yakni menggali informasi serta melaporkannya kepada pemerintah

dan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti melakukan penelitian di empat

instasi pelayanan publik yang ada di Kota Malang dengan tujuan mendapakan

hasil yang maksimal. Empat instasi tersebut diantaranya yaitu pemerintah

Kota (Pemkot) Malang, Kepolisian Resort Kota (Polresta) Malang, Dinas

Perdagangan, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang. Peneliti

melakukan penelitian menggunakan metode pengumpulan data yaitu

kuesioner/angket. Kuesioner/angket digunakan dengan tujuan memperoleh

data responden yang banyak berdasarkan fakta yang ada di lapangan terkait

masalah yang peneliti angkat pada penulisan skripsi ini.

Pada awal penelitian, peneliti melakukan penelitian di Pemkot

Malang. Hal pertama yang dilakukan adalah melakukan pendekatan-

pendekatan terhadap responden. Responden awal yaitu Bapak Eko Fajar ARB

SH., M.Si, beliau selaku Kasubag. Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang

dan sekaligus menjabat sebagai anggota kelompok kerja (Pokja) Pencegahan

Satgas Saber Pungli Kota Malang. pada awal penelitian, peneliti mulai

memperkenalkan diri dan menjelaskan latar belakang serta maksud dan tujuan

70

melakukan penelitian di Pemkot Malang. Pendekatan-pendekatan ini agar

responden bersikap terbuka dalam menjawab setiap pertanyaan yang ada.

Pada awalnya peneliti sangat sulit untuk melakukan wawancara secara

mendalam dengan responden dikarenakan padatnya jadwal yang dimiliki

responden. Akan tetapi, saat itu peneliti mendapatkan kepastian hari

diperbolehkannya melakukan wawancara yaitu pada hari senin tanggal 15

Mei 2017.

Memasuki awal penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan

responden menggunakan wawancara formal dengan tujuan mendapatkan data

lapangan secara spesifik. Berkaitan dengan dibentuknya Satgas Saber Pungli

Kota Malang, tentunya segala bentuk pungutan liar dapat di berantas. Akan

tetapi bagaimana sebelum adanya Satgas Saber Pungli Kota Malang,

mengingat fenomena pungutan liar ini telah ada sejak jaman dulu. Hal ini

dijawab oleh Bapak Eko Fajar ARB SH., M.Si :

“Fenomena pungutan liar memang telah ada sejak jaman dulu, saya turut mendukung adanya Satgas Saber Pungli ini di setiap daerah yang ada di Indonesia. Kenapa? karena pungutan liar inilah yang bisa dikatakan menindas rakyat kecil, karena hanya orang-orang yang bercukupan sajalah rata-rata yang melakukan pungutan liar. Sedangkan orang-orang menengah kebawah cuma bisa mengikuti alur atau presedur yang ada. Akan tetapi, perlu diketahui ya mas, sebelum adanya Satgas Saber Pungli ini dibentuk, Pemkot Malang sudah mempunyai suatu wadah yang tugasnya hampir sama dengan tugas Satgas Saber Pungli. Hanya saja bekerjanya di lingkup pemerintahan saja. Namanya APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) yang berada inspektorat kota Malang dan masih berada di lingkungan Pemkot Malang. APIP ini bertugas mengawasi secara internal mulai dari disiplin karyawan hingga walikota. Mengawasi internal disini

71

sudah termasuk menampung laporan-laporan dari masyarakat terkait pungutan liar khususnya di lingkungan pemerintahan”.48

Menanggapi jawaban responden diatas, terkait masyarakat dapat

melaporkan bila masyarakat menemukan, merasakan atau mengetahui tindak

pidana pungutan liar di lingkungan pemerintahan, oleh karena itu setelah

dibentuknya Satgas Saber Pungli Kota Malang yang salah satu tugasnya yaitu

menampung laporan-laporan terkait pungutan liar di berbagai instansi

pelayanan publik yang ada di Kota Malang, apakah sejauh ini sudah ada

laporan yang masuk terkait pungutan liar oleh Satgas Saber Pungli Kota

Malang sendiri. Hal ini dijawab kembali oleh Bapak Eko Fajar ARB SH.,

M.Si :

“Sampai sekarang belum ada laopran yang masuk dari masyarakat terkait pungutan liar. Kenapa? karena adanya suatu tindak pidana pungutan liar itu karena ada laporan. Kalau tidak ada laporan berarti orang yang memberikan ataupun yang menerima itu sama-sama nyaman (menguntungkan satu sama yang lain). Jadi menurut saya bukan masuk dalam katagori pungli”.49

Pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Eko Fajar ARB SH., M.Si

berbanding terbalik dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak M. Arif

Koerniawan selaku kepala seksi intelejen Kejaksaan Negeri Malang :

“Satgas Saber Pungli di Kota Malang itu belum sepenuhnya berjalan mas, kenapa? pertama, Disamping masih prematurnya atau masih barunya Satgas ini di bentuk, perlu adanya suatu penyesuaian antara satgas saber pungli dengan masyarakat, caranya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Kedua, karena terlalu mengacu kepada sistim yang diberikan. Satgas saber pungli baru berkerja jika ada laporan dari masyarakat. Ini yang salah besar, kenapa? karena

48 Hasil wawancara dengan Bapak Eko Fajar ARB SH., M.Si, beliau selaku Kasubag.

Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang dan sekaligus menjabat sebagai anggota kelompok kerja (Pokja) Pencegahan Satgas Saber Pungli Kota Malang. Pada hari Senin 15 Mei 2017 pukul 10.00 WIB

49 Ibid

72

pungutan liar terjadi karena adanya kesepakatan antara si pemberi dan si penerima. Antara si pemberi dan si penerima sama-sama menerima keuntungan meskipun cara mereka melanggar hukum. Hal ini yang menyebabkan fenomena pungli masih ada di setiap Kota. Memang benar kalau berbicara sistim bahwa Satgas saber pungli dapat bekerja jika ada laporan terkait pungli dari masyarakat. Akan tetapi alangkah lebih baik jika satgas ini bekerja secara proaktif. Mereka dapat memilah-milah mana saja pelayanan publik yang cenderung terdapat banyak praktik pungli. disini Satgas Saber Pungli dapat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dengan cara melakukan penyamaran menjadi masyarakat yang akan melakukan pungli. Dengan demikian akan lebih membuahkan hasil daripada hanya menunggu adanya laporan dari masyarakat terkait pungli”50

Penulis disini setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak M.

Arif Koerniawan, bahwa seharusnya Satgas Saber Pungli harus bekerja secara

proaktif untuk memberantas pungutan liar khususnya di Kota Malang.

Padahal jika Satgas Saber Pungli Kota Malang bekerja secara proaktif, Satgas

Saber pungli Kota Malang ini bisa melakukan banyak OTT diberbagai

pelayanan publik yang ada di Kota Malang.

Terkait tentang laporan-laporan pungli, berikut hasil yang di dapat

setelah penulis melakukan penelitian di instansi-instansi yang dituju:

Tabel 1 menjelaskan

Laporan Masuk dan Ditindaklanjuti Terkait Pungli

NO NAMA LAPORAN

KETERANGAN INSTANSI MASUK DITINDAKLANJUTI

1 Polresta Malang - - - 2 Pemkot Malang - - -

3 Kejaksaan Negeri

Malang 3 1 Proses

Penyidikan 4 Akademisi - - - 5 TNI - - -

Sumber Tabel: Data 10 Bulan Terakhir terhitung 9 Januari 2017

50 Hasil wawancara dengan Bapak M. Arif Koerniawan S.H selaku Kepala Seksi Intelejen

Kejaksaan Negeri Malang dan sekaligus menjabat sebagai wakil ketua II Satgas Saber Pungli Kota Malang. Pada hari Selasa 6 Juni 2017 pukul 09.00 WIB

73

Berdasarkan tabel 1 diatas, diketahui bahwa selama 10 bulan terakhir

sejak dibentuknya Satgas Saber Pungli Kota Malang tanggal 9 Januari 2017

terdapat 3 laporan masuk terkait pungli dan hanya 1 laporan yang

ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang.

Ketidakmaksimalnya Satgas Saber Pungli Kota Malang dalam bekerja

disebabkan karena lemahnya kinerja kelompok kerja (Pokja) yang dimiliki

oleh Satgas Saber Pungli Kota Malang. Pokja tersebut terdiri dari Pokja unit

Intelejen, Pokja unit Pencegahan, Pokja unit Penindakan, dan Pokja unit

Yustisi. Masing-masing Pokja mempunyai tugas yang berbeda-beda dan

saling berkaitan.

Terkait laporan pungli, setiap laporan pungli yang masuk dari

masyarakat, tidak langsung dilakukan penindakan. Melainkan harus melalui

proses pemilahan laporan terlebih dahulu. Laporan yang dinilai sudah

memiliki cukup bukti, laporan tersebut akan diteruskan ke kelompok kerja

(Pokja) penindakan. Sedangkan laporan yang dinilai belum memiliki cukup

bukti akan ditangani oleh pokja intelejen.

74

Diagram 1

Sumber Diagram: Hasil Kuesioner Tanggal 6 Juli 2017

Tabel 2

Jumlah Responden Yang Mengetahui dan Tidak Keberadaan Satgas

Saber Pungli di Kota Malang

NO

JENIS JUMLAH

KEBERDAAN SATGAS SABER

PUNGLI KOTA MALANG

PEKERJAAN

RESPONDEN MENGETAHUI

TIDAK

MENGETAHUI

1 MAHASISWA 18 12 6

2 PELAJAR

(SMA) 8 2 6 3 WIRASWASTA 6 - 6 4 PEDAGANG 4 1 3 5 PNS 5 2 3

6 IBU RUMAH

TANGGA 1 - 1 Jumlah 42 17 25

Sumber Tabel: Hasil Kuesioner Tanggal 6 Juli 2017

Berdasarkan diagram 1 dan tabel 2 diatas, diketahui sebanyak 17

responden mengetahui keberadaan Satgas Saber Pungli Kota Malang dan 25

responden tidak mengetahui keberadaan Satgas Saber Pungli Kota Malang.

40 %

60 %

75

Responden terbanyak yang mengetahui keberadaan Satgas Saber Pungli di

Kota Malang adalah mahasiswa sebanyak 12 dari 18 responden.

Pokja unit Pencegahan dalam tugasnya yaitu melakukan upaya-upaya

preventif (pengendalian sosial untuk mencegah kejadian yang belum terjadi)

baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, dan kegiatan lain dalam

rangka mencegah terjadinya pungli.

Lemahnya kinerja Pokja unit Pencegahan membuat masyarakat tidak

mengetahui mekanisme pelaporan bila masyarakat menemukan, merasakan

atau mengetahui secara langsung tindak pidana pungutan liar. Hal ini akan

berdampak juga pada ketiga Pokja lainnya. Seperti halnya yang disampaikan

oleh Ibu Fulan Diana Kusumawati S.H., M.Hum selaku anggota Pokja unit

Yustisi:

“Pada dasarnya antara Pokja saling berkaitan. Pokja unit Yustisi tidak bisa bekerja tanpa ada tindak lanjut dari Pokja unit Penindakan. Sedangkan Pokja unit Penindakan sendiri umumnya dapat bekerja bila ada laporan dari masyarakat terkait pungli dan tindak lanjut dari Pokja unit Intelejen. Masyarakat agar bisa mengetahui mekanisme pelaporan, sebelumnya harus ada sosialisasi terlebih dahulu. Pokja unit Pencegahan lah yang berhak melakukan sosialisasi kepada masyarakat.51

Penulis disini setuju dengan pendapat Ibu Fulan Diana Kusumawati

S.H., M.Hum, bahwa antara pokja-pokja mempunyai tugas yang saling

berkaitan. Pokja Intelijen pada dasarnya bertugas melakukan identifikasi dan

penyidikan atas laporan pungli yang masuk dan tidak memiliki bukti yang

cukup. Pokja Penindakan bertugas melakukan OTT atas laporan pungli yang

51 Hasil wawancara dengan Ibu Fulan Diana Kusumawati S.H., M.Hum, selaku Staf Bagian

Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang dan sekaligus menjabat sebagai anggota kelompok kerja (Pokja) Yustisi Satgas Saber Pungli Kota Malang. Pada hari Senin 15 Mei 2017 pukul 10.30 WIB

76

masuk dan telah cukup bukti dan tindak lanjut dari pokja Intelijen yang

sebelumnya telah dilakukannya penyidikan atas laporan pungli yang masuk.

Pokja Yustisi bertugas memberikan saran kepada ketua pelaksana bahwa

pelaku yang telah dilakukan penindakan nantinya akan diberikan sanksi

administrasi atau sanksi pidana. Akan tetapi fakta dilapangan ditemukan

bahwa terhitung sejak 10 bulan terakhir sejak di bentuknya Satgas Saber

Pungli Kota Malang tertanggal 9 Januari 2017 ketiga pokja tersebut belum

sama sekali mendapatkan tugas. Hal ini disebabkan belum adanya sosialisasi

terhadap masyarakat yang seharusnya disampaikan oleh pokja Pencegahan.

Berdasarkan tabel 1 diatas, dari tiga responden tersebut yang penulis

wawancarai diketahui bahwa satu responden berinisial S merupakan

pedagang Pasar Merjosari. Beliau mengatakan bahwa dirinya merasa di

pungut sejumlah uang oleh oknum Dinas Pasar dengan alasan penarikan

biaya retribusi di Pasar Merjosari Kota Malang. Berita tersebut juga

terpampang di dalam situs resmi milik SURYAMALANG.COM. Adapun

beritanya yaitu :

77

Gambar 8

Surat Laporan Dugaan Pungutan Liar

Sumber Gambar: SURYAMALANG.COM/Hayu Yudha Prabowo.52

Berdasarkan gambar diatas bahwa sejumlah pedagang pasar

penampungan Merjosari menyebut adanya dugaan pungli restribusi sekitar Rp

159 juta selama 81 hari. Pungutan per hari mencapai Rp 1,9 juta, berdasar

hitungan pedagang, pungli itu menimpa 689 responden pedagang. Menurut

Sabiel salah satu pedagang pasar Merjosari mengatakan bahwa beliau merasa

ada kejanggalan terhadap penarikan retribusi setelah pencabutan SK Pasar

Merjosari. Diketahui bahwa SK pasar tersebut telah di cabut pada tanggal 30

September 2016, akan tetapi masih ada penarikan retribusi sampai tanggal 20

Desember 2016. Setiap pedagang dikenakan retribusi per hari sebesar Rp

3.000 sampai Rp 3.500. Dengan hal seperti itu, para pedagang melihat itu

52 Hayu Yudha Praboowo. 2017. “Pedagang Ungkap Besaran Pungli di Pasar Merjosari, Kota Malang, Jumlahnya...Wow”. http://suryamalang.tribunnews.com. Diakses 23 Juli 2017. Pukul 09:20 WIB

78

sebagai bentuk pungutan liar. Oleh karena itu sejumlah pedagang melaporkan

ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang.

Berangkat dari berita tersebut, penulis berhasil melakukan wawancara

kepada Bapak Eko Sya selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Rakyat

Dinas Perdagangan Kota Malang. Ketika penulis menyodorkan berita

tersebut, responden memberikan tanggapan yang kontras ketika awal

wawancara bahwa berita tersebut merupakan berita yang tidak sebenarnya.

Bapak Eko Sya menjelaskan,

“Berita terkait adanya dugaan pungli retribusi yang dilakukan oknum Dinas Pasar adalah salah besar. Pihak kami (Dinas Pasar) tidak merasa melakukan penarikan uang retribusi kepada sejumlah pedagang yang ada di Pasar Merjosari.”53 Hal ini juga di pertegas oleh Bapak M. Arif Koerniawan selaku

Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Malang. Beliau mengatakan :

“Tapi kita tidak semudah itu menerima opini publik mengenai kasus yang dimaksud tersebut. Memang benar bulan April kemarin ada beberapa pedagang Pasar Merjosari yang datang kesini untuk melaporkan dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum Dinas Pasar terkait penarikan biaya retribusi. Jika ditanya siapa yang salah? Tentunya keduanya yang salah. Kenapa? yang pertama karena SK Pasar Merjosari tersebut telah dicabut oleh walikota Malang pada tanggal 30 September 2016. Otomatis lewat dari tanggal tersebut, pedagang yang berjualan disana sudah menjadi ilegal. Sebenarnya penarikan biaya retribusi adalah biaya retribusi sampah. Para pedagang beranggapan bahwa biaya tersebut adalah pungutan liar. Padahal kenyataanya bukan. Jika tidak ditarik biaya retribusi tersebut, yang terjadi adalah sampah atau limbah dari pasar tersebut akan menumpuk lokasi dekat pasar tersebut yang nantinya akan menimbulkan bau yang tidak sedap jika tidak dibersihkan. Kesalahan yang kedua, walikota memang telah mencabut SK Pasar Merjosari dan telah memberikan lokasi baru untuk mantan pedagang Pasar Merjosari di Pasar Dinoyo Terpadu (PDT) tepatnya di basement Mall Dinoyo.

53 Hasil Wawancara Dengan Bapak Eko Sya Selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pasar

Rakyat Dinas Perdagangan Kota Malang. Pada Hari Jumat 2 Juni 2017 pukul 09.00 WIB

79

Akan tetapi yang menjadi masalah disini, hingga saat ini Pasar Dinoyo Terpadu belum mempunyai Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Hal ini yang dikhawatirkan sejumlah pedagang yang nantinya akan berjualan di Pasar Dinoyo Terpadu.” 54

Sebagai penguat pendapat dari Bapak M. Arif Koerniawan S.H diatas,

sesuai dengan UU No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, PP No. 36

tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun

2002 tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Menteri PU No :

25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

yang isinya bahwa mulai tahun 2013 selain memiliki Izin Mendirikan

Bangunan (IMB), setiap pemilik bangunan wajib memiliki Sertifikat Laik

Fungsi (SLF) agar setiap bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan

memenuhi keandalan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan penggunaan

serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.55

Dua responden lainnya yang berhasil penulis wawancarai mengatakan

bahwa dirinya merasa di pungut sejumlah uang oleh koordinator pengurus

Pasar Blimbing Kota Malang. Dua responden tersebut berinisial E dan ES

yang merupakan pedagang Pasar Blimbing Kota Malang. Kedua pedagang

tersebut juga sudah melaporkannya kepada ketua paguyuban Pasar Blimbing

Kota Malang yaitu bapak Kamad tentang pungutan liar yang dilakukan oleh

pengurus pasar. Bapak Kamad selaku ketua paguyuban Pasar Blimbing Kota

Malang pun juga telah melaporkan koordinator pengurus Pasar Blimbing

54 Hasil wawancara dengan Bapak M. Arif Koerniawan S.H. Op. Cit 55 Dinas Tata Ruang Tata Bangunan. 2017. “Mengenal Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Untuk Bangun-Bangunan”. http://trtb.pemkomedan.go.id. Diakses 22 Juli 2017. Pukul 16:20 WIB

80

Kota Malang kepada Kejaksaan Negeri Malang. Berita tersebut terbukti

termuat didalam situs resmi milik MALANG TIMES, yaitu:

Gambar 9

Oknum Pengurus Pedagang Pasar Blimbing Kota Malang Dilaporkan

Ke KEJARI

Sumber Gambar: JATIM TIMES56

Berdasarkan gambar diatas, bahwa adanya dugaan pungutan liar yaitu

penjualan bedak pasar di Pasar Blimbing Kota Malang. Kamad selaku Ketua

Paguyuban Pedagang Pasar Blimbing pada tanggal 7 Desember 2016

melaporkan sejumlah koordinator pengurus pedagang yang selama ini

mengurus atas nama Susi dan Saiful dengan dugaan pungli dan

penghambatan perpindahan pasar ke Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Malang.

Menurut bukti kwitansi yang ada, besaran pungli yang ditarik sebesar Rp

1.250 juta per bedak. Selain itu menurut Kamad, jumlah pedagang pun sudah

membengkak dari yang sebelumnya 1.600-an pedagang menjadi 2.250-an

pedagang. Hal ini yang menyebabkan pembangunan pasar menjadi molor

56 Sandi Alam. 2017. “Diduga Lakukan Pungli, Oknum Pengurus Pedagang Pasar Blimbing

Dilaporkan ke Kajari”. http://www.malangtimes.com. Diakses 23 Juli 2017. Pukul 09:30 WIB

81

dengan alasan tempat yang tidak mencukupi.Terkait penambahan pedagang

tersebut serta dengan adanya kwitansi dengan nominal angka dan juga

ditandatangi oleh pengurus koordinator, mengindikasikan telah terjadi jual

beli bedak oleh pengurus pasar Blimbing Kota Malang.

Terkait berita diatas, Bapak M. Arif Koerniawan kembali berpendapat

bahwa kasus dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh koordinator pengurus

Pasar Blimbing Kota Malang masih dalam proses penyidikan. Diperjelas

kembali dalam wawancaranya yaitu:

“Kasus dugaan pungutan liar yang ada di Pasar Blimbing Kota Malang ini masih dalam tahap penyidikan dan pihak kami (KEJARI) masih mengumpulkan alat-alat bukti yang ada. Sejauh ini alat bukti yang di dapat hanya sebuah foto copy kuitansi penjualan bedak. Bukan merupakan sebuah alat bukti yang kuat kalau hanya berupa foto copy an, kita memerlukan alat bukti yang autentik untuk memperkuat bukti kasus dugaan pungli ini. Menurut hasil penyelidikan di lapangan di temukan bahwa memang benar terjadi jual beli bedak yang dilakukan pedagang dengan pedagang dimana satu bedak yang awalnya hanya dimiliki oleh satu pedagang, bisa dimiliki dua hingga tiga pedagang dalam satu bedak dengan harga Rp. 100.000,- per pedagang mengingat Pasar Blimbing Kota Malang merupakan pasar kelas A. Hal inilah yang menyebabkan bertambahnya para pedagang yang berjualan di pasar Blimbing Kota Malang. Perlu di ketahui, sebelum kasus dugaan pungli yang ada di pasar Blimbing Kota Malang masuk ke KEJARI, kasus ini sudah pernah ditangani langsung oleh Polda Jatim. Akan tetapi kasus tersebut tidak dilanjutkan karena bukti yang diberikan tidak cukup.”57

C. Prospek Dibentuknya Satgas Saber Pungli Kota Malang Dalam

Mengurangi Tindak Pidana Pungutan Liar Di Kota Malang

Dengan melihat hasil kinerja Satgas Saber Pungli Kota Malang dalam

kurun waktu 10 bulan terakhir terhitung sejak dibentuknya Satgas Saber

57 Hasil wawancara dengan Bapak M. Arif Koerniawan. Op. Cit

82

Pungli Kota Malang tanggal 9 Januari 2017 belum mencapai hasil yang

maksimal. Hal ini disebabkan karena lemahnya peran daripada Satgas Saber

Pungli Kota Malang. Sehingga masih memberikan rasa aman bagi pelaku

pungli di Kota Malang. Padahal di dalam pembentukan Satgas Saber Pungli

Kota Malang sendiri pemerintah telah menyiapkan dana APBD terhadap

Satgas Saber Pungli Kota Malang agar dalam bekerjanya secara maksimal.

Akan tetapi fakta yang ada di lapangan belum ada sama sekali satgas saber

pungli Kota Malang melakukan OTT. Dengan melihal hal demikian, seperti

tidak adanya laporan masuk terkait pungli, tidak adanya bentuk pencegahan

seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat, tidak adanya kantor khusus

atau kepala posko guna menampung aspirasi masyarakat terkait pungli, secara

tidak langsung pembentukan Satgas Saber Pungli di Kota Malang hanya

sebuah formalitas saja atau bisa dikatakan memakan gaji buta.

Dalam bekerjanya, Satgas Saber Pungli Kota Malang tidak proaktif

dan cenderung pasif. Mereka lebih memilih menunggu laporan masuk dari

masyarakat terkait pungli dibandingkan melakukan penyamaran untuk

melakukan penindakan atau OTT di sejumlah lokasi atau instansi yang

terindikasi masih melakukakan pungutan liar di Kota Malang.

Padahal jika Satgas Saber Pungli Kota Malang bekerja secara proaktif,

mereka akan mendapat hasil yang maksimal dalam melakukan penindakan

atau OTT di sejumlah lokasi atau instansi di Kota Malang. Berikut

merupakan bukti bahwa masih adanya tindak pidana pungli di Kota Malang;

83

Tabel 3

Jumlah Responden Yang Terlibat Pungli

NO JENIS JUMLAH TERLIBAT

PEKERJAAN RESPONDEN PUNGLI

1 MAHASISWA 18 13

2 PELAJAR (SMU) 8 7

3 WIRASWASTA 6 4

4 PEDAGANG 4 3

5 PNS 5 2

6 IBU RUMAH TANGGA 1 -

Jumlah 42 29 Sumber Tabel: Hasil Kuesioner Tanggal 6 Juli 2017

Menginginkan pelayanan yang cepat menjadi alasan utama

masyarakat terlibat pungli. Berdasarkan tabel 3 diatas, diketahui bahwa alasan

29 responden tidak melaporkan kepada Satgas Saber Pungli Kota Malang

adalah:

Diagram 2

Sumber Diagram: Hasil Kuesioner Tanggal 6 Juli 2017

Dari diagram 2 diatas, dapat kita ketahui sebanyak 21 dari 29

responden yang pernah di pungli mempunyai alasan mengapa mereka tidak

melapor kepada Satgas Saber Pungli Kota Malang adalah karena merasa

17%

10%

71%

84

takut, 5 responden tidak mengetahui prosedur, dan 3 responden sudah

melapor. Keinginan pelayanan yang cepat menjadi alasan terbesar masyarakat

menjadi pelaku suap ataupun korban pungutan liar. Hal ini di perjelas oleh

Bapak Eko Fajar ARB SH., M.Si :

“Selama ini kinerja Birokrasi belum maksimal dikarenakan adanya pelayanan publik yang berbelit-belit, banyaknya pungutan liar dan suap dimana-mana, adanya sikap kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit, tidak fokus pada pelayanan prima dan maunya birokrasi minta dilayani terus, adanya penyalahgunaan dana publik seperti APBN dan APBD. Dan pada akhirnya menyebabkan dampak negatif bagi bangsa dan negara, dengan menimbulkan ekonomi biaya tinggi, rusaknya tatanan masyarakat, dan menguatnya ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan demikian, inilah yang menjadi alasan masyarakat lebih memilih pelayanan yang cepat. Bila di tanya siapa yang salah? Tentunya dua-duanya yang dapat disalahkan. Baik bagi masyarakat yang melakukan suap terhadap pelayanan publik maupun bagi pelayanan publik yang bekerja di luar tanggungjawabnya. Perlu diketahui disini, korban pungutan liar belum tentu adalah korban, bisa juga dikatak pelaku suap.”58

Sejalan dengan pendapat Bapak Eko Fajar ARB SH., M.Si bahwa

salah satu alasan pelayanan publik melakukan pungutan liar yaitu disamping

oknum tersebut membutuhkan dana lebih untuk pemenuhan kebutuhan

hidupnya, pelaku suap sekaligus korban pungli tersebut juga menginginkan

pelayanan yang cepat sehingga oknum tersebut berbuat sesuatu dalam

jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya yaitu melakukan pungutan

liar.

Tidak adanya sosialisasi dari Pokja unit Pencegahan dapat berdampak

masih maraknya praktik pungutan liar di sejumlah lokasi atau instansi di Kota

58 Hasil Wawancara dengan Bapak Eko Fajar ARB SH., M.Si. Op. Cit

85

Malang. Berdasarkan tabel 2 diatas, diketahui sebanyak 29 dari 42 responden

terlibat pungli di sejumlah lokasi atau instansi di Kota Malang.

Diagram 3

Sumber Diagram: Hasil Kuesioner Tanggal 6 Juli 2017

Berangkat dari diagram 3 diatas, 69% atau 29 responden diketahui

pernah menjadi korban pungutan liar di sejumlah lokasi atau pelayanan

publik yang ada di Kota Malang, yaitu:

Tabel 4

Lokasi Atau Instansi Yang Melakukan Pungli dan Jumlah Responden

Yang di Pungli

NO LOKASI ATAU INSTANSI JUMLAH RESPONDEN

YANG MELAKUKAN PUNGLI YANG DI PUNGLI

1 POLRESTA MALANG 4 2 POLSEK LOWOKWARU 5 3 SAMSAT KOTA MALANG 1

4 PERGURUAN TINGGI KOTA

MALANG 1

5 SALAH SATU SMA DI KOTA

MALANG 5

69 %

31 %

86

6 KELURAHAN 3 7 KANTOR IMIGRASI 1 8 DINAS PASAR 1 9 PASAR BLIMBING 2 10 LOKASI PARKIR 4 11 JALAN RAYA (POLANTAS) 1 12 RT/RW DAERAH KARANGPLOSO 1

JUMLAH 29 Sumber Tabel: Hasil Kuesioner Tanggal 6 Juli 2017

Berdasarkan tabel 4 diatas ditemukan bahwa lokasi atau instansi yang

paling banyak melakukan pungutan liar adalah Polsek Lowokwaru dan Salah

Satu SMAN di Kota Malang dengan jumlah orang masing-masing 5

responden. Selanjutnya terbanyak kedua yaitu Polresta Malang dan lokasi

parkir yang ada di Kota Malang dengan jumlah orang masing-masing 4

responden. Selanjutnya yaitu masih adanya pungutan liar di salah satu

kelurahan yang ada di Kota Malang dengan jumlah 3 responden. Kemudian 2

responden yang ada di Pasar Blimbing juga pernah mengalami pungutan liar.

Terakhir lokasi atau instansi yang paling banyak melakukan pungutan liar

adalah Samsat Kota Malang, salah satu perguruan tinggi di Kota Malang,

kantor imigrasi, dinas pasar, jalan raya (Polantas), dan RT/RW daerah

Karangploso dengan jumlah orang masing-masing 1 responden.

Berikut merupakan tabel diagram jenis-jenis pungli yang pernah

dialami oleh 29 orang yang telah penulis wawancarai, diantaranya:

87

Diagram 4

Sumber Tabel: Hasil Kuesioner Tanggal 6 Juli 2017

Dari data diagram 4 diatas membuktikan bahwa praktik pungutan liar

masih ada di dalam pelayanan publik di Kota Malang yang tidak di ketahui

oleh Satgas Saber Pungli Kota Malang. Kembali lagi ke Proaktif, karena pada

dasarnya bekerja secara proaktif bisa membuat seseorang memiliki kebiasaan

bertindak, fokus pada solusi bukan masalah. Jika hal itu bisa terpola sebagai

sebuah karakter, maka pada akhirnya menjadikan orang punya kemampuan

dalam menjemput setiap peluang yang ada.

Responden yang

di Pungli

88

Dapat dikatakan bahwa fenomena pungutan liar merupakan perilaku

menyimpang dari seseorang dan diikuti oleh orang lain karena sebab hal

tertentu. Sebab hal tertentu seperti halnya dengan melakukan pungli akan

mendapat pelayanan yang cepat hingga penghasilan tambahan. Sutherland

memandang bahwa perilaku menyimpang bersumber dari pergaulan yang

berbeda (differential assosiation), artinya seorang individu mempelajari

perilaku menyimpang dan interaksinya dengan seorang individu yang berbeda

latar, kelompok dan budaya.59

Kejahatan adalah hasil dari pengaruh lingkungan terhadap organisme

yang rendah tingkatannya. Menurut made dharma weda seseorang melakukan

kejahatan disebabkan karena meniru keadaan lingkungannya.60

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaruh lingkungan dalam

masyarakat memang mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap mental

seseorang untuk melakukan pungli.

Berangkat dari kuesioner yang penulis sebar disini, penulis berhasil

melakukan wawancara terhadap HF salah satu korban pungutan liar

pengurusan surat kehilangan STNK yang dilakukan oleh oknum polisi yang

berada di Polsek Lowokwaru Kota Malang. HF menjelaskan :

“Pada awalnya saya tidak mengetahui untuk membuat surat kehilangan di polsek Lowokwaru itu gratis. Karena saya membutuhkan surat tersebut untuk pengantar membuat STNK baru di daerah saya di Kota Tuban. Oleh karena itu mau tidak mau saya harus membayarnya. Petugas polisi tersebut mengatakan jika mau mengambil surat kehilangan tersebut ada biayanya, dan saat saya mengatakan berapa biayanya, beliau mengatakan seikhlasnya akan

59 Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. 2003. Kriminologi Ed. 1. Cet. 3. Jakarta. PT

Grafindo persada. hlm. 74 60 Ibid.

89

tetapi dengan cara tetap menahan surat kehilangan tersebut di laci mejanya hingga saya memberikan uang tersebut. Lucunya disini saat saya memberikan uang 10 ribu, beliau mengatakan agar di tambah 10 ribu lagi. Karena saya membutuhkan surat tersebut, tanpa pikir panjang lebar lagi langsung saya berikan uang tambahan tersebut sejumlah 10 ribu. Dengan total 20 ribu rupiah”61

Dari penjelasan HF diatas, yang dilakukan oknum Polsek Lowokwaru

tersebut sudah dapat dipastikan pungutan liar dengan modus operandinya

yaitu biaya seikhlasnya. Pada dasarnya untuk membuat surat kehilangan

contohnya STNK atau biasa disebut Surat Keterangan Tanda Lapor

Kehilangan (SKTLK) itu tanpa dipungut biaya (gratis). Karena tidak ada

peraturan yang mengatur mengenai biaya pembuatan Surat Keterangan Tanda

Lapor Kehilangan.

Hal ini dipertegas dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor

50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (PP

50/2010). Pada peraturan tersebut, biaya pembuatan Surat Keterangan Tanda

Lapor Kehilangan tidak termasuk dalam jenis penerimaan negara bukan pajak

yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.62

Selain itu, penulis juga berhasil melakukan wawancara terhadap

korban pungli lainnya. Terdapat hal yang menarik dimana salah seorang

responden yang berinisial HR yang menjadi korban pungutan liar sekaligus

pelaku suap petugas pembuatan sim langsung jadi di Polresta Malang pada

bulan Maret tahun 2017. HR mengatakan info pembuatan sim A dan C

61 Hasil wawancara dengan HF (Korban) Pungutan Liar Pembuatan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK). Pada hari Senin 5 Juni 2017 pukul 13.00 WIB

62 Hukum Online. 2017. “Apakah Pembuatan Surat Keterangan Hilang Dikenakan Biaya?”. http://www.hukumonline.com. Diakses 19 Juli 2017. Pukul 20:10 WIB

90

langsung jadi tanpa menggunakan alur prosedur tes yang seharusnya, info

tersebut didapatkannya dari broadcast message BBM teman sekolahnya

dahulu yang berinisial MBKC. Kemudian diperjelas kembali oleh HR yaitu :

“Mungkin karena dulunya saya teman sekolah, untuk pembuatan sim A dan C saya mendapatkan harga spesial yaitu 1 juta rupiah tanpa tes dan langsung foto di Polresta Malang, pada waktu itu saya hanya disuruh menunggu untuk foto sim oleh teman saya tadi, dan benar saja hanya selang 3 hari waktu setelah pembayaran, saya di suruh datang ke polresta Malang untu melakukan foto sim”63

Adapun isi dari broadcast message BBM tersebut yaitu:

Gambar 10

Contoh Calo / Perantara Pungutan Liar

Sumber Gambar: Screenshoot BBM

63 Hasil wawancara dengan HR (Korban sekaligus pelaku) Pungutan Liar Pembuatan Sim

Langsung Jadi di Polresta Malang. Pada hari Sabtu 8 Juni 2017 pukul 19.00 WIB

91

Selain itu, penulis juga berhasil melakukan wawancara dengan

responden yang berinisial HB. HB merupakan korban pungutan liar sekaligus

pelaku suap pembuatan sim langsung jadi di Polresta Malang. Yang

membedakan dengan kasus pembuatan sim langsung jadi yang dilakukan HR

yaitu nominal yang di pungli. Untuk pembuatan sim langsung jadi, HR

dimintai uang sejumlah 1 juta rupiah, sedangkan HB berbeda, HB dimintai

barang berupa burung peliharaan jenis love bird. Seperti yang di ungkapkan

oleh HB :

“Ceritanya awalnya saya ditawari membuat sim C langsung jadi tinggal foto saja oleh kakak saya yang bekerja sebagai PNS di Polresta Malang, kemudian saya disuruh menemui seorang polisi berpangkat BRIPKA yang bekerja di pengurusan administrasi pembuatan sim, setelah saya menemuinya, beliau menanyakan apakah saya mempunyai peliharaan burung love bird di rumah, dan kebetulan memang saya mempunyai peliharaan berupa burung love bird di rumah. Oleh karena itu beliau meminta burung love bird sebagai ongkos pembuatan sim C. Burung love bird yang memiliki corak warna pastel tersebut jika di uangkan berkisar 500 ribu rupiah”64 Dari apa yang diungkapkan oleh HB diatas, dapat disimpulkan bahwa

HB dan oknum polisi tersebut melakukan suatu tindak pidana yang mana

bertentangan dengan undang-undang. HB dan oknum polisi tersebut dapat

dijerat hukum karena melanggar pasal gratifikasi yang terdapat dalam Pasal 5

dan Pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang

Tindak Pidana Korupsi. Dimana HB selaku pemberi hadiah berupa burung

love bird kepada pegawai negeri yang mana disini adalah oknum polisi

berpangkat BRIPKA agar berbuat sesuatu dalam jabatannya dan bertentangan

64 Hasil wawancara dengan HB (Korban sekaligus pelaku) Pungutan Liar Pembuatan Sim

Langsung Jadi di Polresta Malang. Pada hari Sabtu 12 Juni 2017 pukul 15.30 WIB

92

dengan kewajibannya yaitu pembuatan sim C tanpa menggunakan alur

prosedur yang ada dapat dijerat pasal 5 Undang-undang No. 20 Tahun 2001

Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan oknum polisi berpangkat BRIPKA tersebut dapat dijerat

dengan pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-undang No. 20 Tahun 2001

Tentang Tindak Pidana Korupsi karena telah menerima hadiah yang diberikan

oleh HB berupa burung love bird agar melakukan sesuatu dalam jabatannya

dan bertentangan dengan kewajibannya yaitu pembuatan sim C tanpa

menggunakan alur prosedur yang seharusnya.

Konsep pungutan liar bila dikaitkan dengan prespektif sosiologis yang

mana telah dijelaskan oleh penulis pada bab II yaitu akan sangat

berkesinambungan karena prespektif ini memandang bahwa masyarakat tidak

selamanya berada dalam keteraturan. Masyarakat akan cenderung melakukan

hal apapun yang dapat meringankan atau mempermudah pekerjaan mereka

meskipun harus melanggar suatu peraturan perundang-undangan.

Dari tahun ke tahun fenomena pungli semakin meningkat, hal ini

dikarenakan faktor aspek individu pelaku dan aspek organisasi. Aspek

individu pelaku meliputi sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat,

penghasilan yang kurang mencukupi, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya

hidup yang konsumtif, dan malas atau tidak mau bekerja. Sedangkan aspek

organisasi meliputi kurang adanya sikap keteladanan pimpinan, tidak adanya

93

kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas yang benar di pelayanan

publik kurang memadai, dan kelemahan sistim pengendalian manajemen.65

Diagram 5

Sumber Tabel: Hasil Kuesioner Tanggal 6 Juli 2017

Meningkatnya jumlah korban pungli dari tahun ke tahun khususnya di

Kota Malang menjadi catatan penting bagi Satgas Saber Pungli Kota Malang

dalam mengurangi tindak pidana pungli. Sejauh ini prospek daripada Satgas

Saber Pungli Kota Malang selama kurun waktu 10 bulan terakhir terhitung

sejak di bentuknya Satgas Saber Pungli Kota Malang bisa dibilang kurang

bagus dan tidak maksimal. Hal ini dikarenakan lemahnya kinerja daripada

Pokja Satgas Saber Pungli Kota Malang. Ditambah lagi Satgas Saber Pungli

Kota Malang tidak menerapakan isi dari Perpres No 87 Tahun 2016 Tentang

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar khususnya pada pasal 2 terkait

65 Monitorriau. 2017. “Faktor-faktor pungli”. http://monitorriau.com. Diakses 19 Juli

2017. Pukul 20:50 WIB

71%

3%

21%

10%

94

tugas Satgas Saber Pungli yaitu melaksanakan pemberantasan pungutan liar

secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil,

satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga

maupun pemerintah daerah. Dengan tidak menerapkannya pasal 2, bagaimana

bisa Satgas Saber Pungli Kota Malang melakukan OTT yang telah jelas

tercantum pada pasal 4 huruf d.