BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANeprints.umm.ac.id/36219/4/jiptummpp-gdl-yalawanaan-47616-4-babiii.pdfPT Kereta Api Indonesia (Persero) yang selanjutnya disingkat sebagai PT

48

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Perusahaan

PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang selanjutnya disingkat sebagai PT.

KAI (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyediakan, mengatur dan

mengurus jasa angkutan kereta api Indonesia didirikan sesuai akta tanggal 1 Juni

1999 No.2 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H, Sp.N, Notaris di Jakarta dan

kemudian diperbaiki kembali sesuai dengan akta tanggal 13 September 1999 No. 14,

Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman

Republik Indonesia melalui surat keputusan tanggal 1 Oktober 1999 No. C-17171

HT.01.01.TH.99 dan telah diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia

tanggal 14 Januari 2000 No. 4 Tambahan No. 240/2000. Riwayat PT Kereta Api

Indonesia (Persero) dibagi menjadi tiga periode yaitu masa colonial, sebagai lembaga

pelayanan publik dan sebagai perusahaan jasa. Pada masa kolonial industry

perkeretaapian dimulai pada tahun 1864 ketika Namlooze Venootschap Indische

Spoorweg Maatschappij memprakarsai pembangunan jalan kereta api dari Semarang

ke Surakarta Jawa Tengah34.

Stasiun Kota Baru Kota Malang merupakan salah satu stasiun besar yang ada

Di Kota Malang. Stasiun ini terletak pada ketinggian +444 Mdpl di JL. Trunojoyo

Kiduldalem Klojen Kota Malang. Jumlah jalur pada stasiun Kota Baru Malang ada 10

jalur yang terbagi atas 5 jalur untuk kedatangan dan pemberangkatan kereta dan 5 34 http// kereta api.co.id// diakses tanggal 2 Desember 2016

49

jalur lainnya untuk jalur parkir dan langsir kereta pengisian bahan bakar kereta.

Jumlah kereta api yang melintas di stasiun Kota Baru Malang adalah 40 kereta api

dengan berbagai jenis yaitu kereta api ekonomi, eksekutif, bisnis dan kereta barang.

Jumlah penumpang yang singgah pada stasiun Kota Baru Malang perhari mencapai

3000 - 3500 penumpang dengan pendapatan mencapai 120 – 130 juta perhari. Jumlah

pegawai PT.KAI yang ditugaskan untuk mengelolah stasiun Kota Baru Malang

berjumlah 29 orang35.

Gambar 1 Logo PT. Kereta Api Indonesia

Sumber : http// kereta api.co.id// diakses tanggal 2 Desember 2016

Garis melengkung : malambangkan gerakan yang dinamis PT.KAI dalam mencapai

visi dan misinya.

Anak panah : melambangkan nilai integritas yang harus dimiliki insan PT.KAI dalam

mewujudkan pelayanan prima.

Warna orange : melambangkan proses pelayanan prima (kepuasan pelanggan) yang

ditujukan kepada pelanggan internal dan eksternal.

35 Hasil wawancara dengan Bapak. Suprapto.(Kepala Stasiun Kota Baru Malang). Tanggal 1

Desember 2016

50

Warna biru : melambangkan semangat inovasi yang harus dilakukan dalam

memberikan nilai tambah ke stakeholders. Inovasi dilakukan dengan semangat sinergi

di semua bidang dan dimulai dari hal yang paling kecil sehingga dapat melesat36.

Visi dan misi

Visi : menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang fokus pada pelayanan

pelanggan dan memenuhi harapan stakeholders.

Misi : menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan bisnis usaha penunjangnya

melalui praktek bisnis dan model organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambah

yang tinggi bagi stakeholders dan kelestarian lingkungan berdasarkan 4 pilar utama

yaitu keselamatan, ketepatan waktu, pelayanan dan kenyamanan37.

Berikut struktur organisasi stasiun Kota Baru Malang :

36 http// kereta api.co.id// diakses tanggal 2 Desember 2016


Desember 2016

51

Bagan 1

Struktur Organisasi Stasiun Kota Baru Malang

Sumber : Hasil observasi stasiun Kota Baru Malang tanggal 1 Desember 2016

B. Aksesibilitas penyandang disabilitas sebagai pengguna jasa transportasi

kereta api di Stasiun Kota Baru Malang ditinjau dari Pasal 131 ayat 1

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian.

Aksesibilitas merupakan kemudahan yang disediakan untuk kaum disabilitas

guna menciptakan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan sebagai suatu

kemudahan bergerak dan menggunakan fasilitas yang ada. Sehingga dalam

penggunaannya bisa digunakan secara mandiri contohnya fasilitas di stasiun dan

WKSB MARDIONO NIPP. 45341

SPV PERKA dan ADM

SAMSUL HADI NIPP47008

PPKA

SPV KOMERSIAL RIRIN

DESMAYANTI NIPP.51451

SPV KAMTIB SOBANI

NIPP. 64393

SPVPELAYANAN STASIUN ACHMAD SYAIFUL

NIPP. 45345

JM UPT STA SUPRAPTO NIPP.41437

PRS

PLR

CUSTOMER CARE

ANNOUNCER

CLEANER

PORTER

OA LOKET

OPERATOR

LOKET

CHEKER

BOARDING

SECURITY

52

kereta api. Karena fasilitas penunjang di stasiun dan gerbong kereta api merupakan

hal yang sangat berperan penting bagi pengguna jasa transportasi kereta api tanpa

terkecuali. Sehingga kemudahan kemandirian dan kenyamanan dapat tercipta pada

saat menggunakan jasa transportasi kereta api. Aksesibilitas wajib disediakan untuk

penyandang disabilitas sehingga tercipta kemudahan kesetaraan kemandirian dari

setiap pengguna jasa transportasi kereta api. Setiap warga Negara berhak atas

pemenuhan fasilitas publik tanpa terkecuali kaum disabilitas. Jika ditinjau dari Pasal

131 ayat 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian yang

berisikan bahwa Penyelenggara sarana perkeretaapian wajib memberikan fasilitas

khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah lima

tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia. Hal ini merupakan dasar atas disediakannya

fasilitas untuk penyandang disabilitas sesuai dengan standart pelayanan minimum

seperti yang tertuang pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2015

Tentang Standart Pelayanan Minimum Orang Dengan Kereta Api.

53

Tabel 3.1

Pendapat Responden Tentang Penggunaan Kereta Api

Pernyataan Nama Jawaban

Ya Tidak

Penggunaan jasa kereta

api oleh penyandang

disabilitas

Harianto

Norman S

Neni

Maman

Bambang

Yulis

Lisa

Siti

Nanang

Yanti

Jawaban 10 Responden Sumber : YPAC Malang yang dijawab oleh penyandang disabilitas. Tanggal 20 November 2016

Berdasarkan tabel hasil kuisioner yang diperoleh dari penyandang disabilitas

di YPAC Malang menunjukkan bahwa 50% dari 10 responden penyandang disabilitas

masih enggan untuk menggunakan transportasi kereta api.

Karena sebagian besar penyandang disabilitas memilih untuk menggunakan

kendaraan pribadi pada saat berpergian. Karena dirasa aksesibilitas dalam

menggunakan transportasi umum seperti kereta api masih sulit bagi penyandang

disabilitas khususnya di stasiun Kota Baru Malang38.

38 Hasil wawancara dengan Norman Sabili. (Penyandang Disabilitas). Tanggal 20 November

2016

54

Tabel 3.2 Pendapat Responden Tentang Fasilitas Kereta Api


Ya Tidak

Tingkat pemenuhan

fasilitas kereta api

berdasarkan kebutuhan

penyandang disabilitas

Harianto

Norman S

Neni

Yulis

Yanti


Berdasarkan tabel dari hasil kuisioner yang dijawab oleh 5 responden

mengatakan fasilitas yang ada pada kereta api belum memenuhi kebutuhan

penyandang disabilitas.

Karena para penyandang disabilitas masih merasa kesulitan pada saat

menggunakan kereta api jika tanpa bantuan dari oranglain. Dengan belum adanya

kelengkapan fasilitas yang ada membuat penyandang disabilitas belum mendapat

kemudahan aksesibilitas pada saat menggunakan jasa kereta api dan juga kesetaraan

dan kesamaan kesempatan serta mengurangi kebebasan kemandirian dari penyandang

disabilitas sebagai pengguna jasa kereta api dalam menggunakan fasilitas yang ada di

stasiun dan gerbong kereta api 39.

39 Hasil wawancara dengan Norman Sabili. (Penyandang Disabilitas). Tanggal 20 November 2016

55

Tabel 3.3

Pendapat Responden Tentang Kemudahan Aksesibilitas


Ya Tidak

Kemudahan yang

diperoleh penyandang

disabilitas pada saat

menggunakan jasa

transportasi kereta api

Harianto

Norman S

Neni

Yulis

Yanti


Berdasarkan tabel dari hasil kuisioner yang dijawab oleh 5 responden yang

pernah menggunakan jasa transportasi kereta api mengatakan masih belum

memperoleh kemudahan akses pada saat menggunakan kereta api.

Kemudahan akses belum di dapatkan oleh penyandang disabilitas karena pada

saat Di Stasiun Kota Baru Malang pada saat awal masuk stasiun belum ada jalur

khusus untuk kursi roda sehingga menyulitkan pergerakan dari penyandang

disabilitas yang harus berdesakan dengan penumpang lainnya, pada saat membeli

tiket loketnya juga masih belum mudah untuk dijangkau, belum ada ruang tunggu

khusus untuk penyandang disabilitas sehingga dirasa masih sulit aksesibilitas oleh

penyandang disabilitas di stasiun Kota Baru Malang40.

40 Hasil wawancara dengan Norman Sabili. (Penyandang Disabilitas). Tanggal 20 November 2016

56

Dalam lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2015

Tentang Standart Pelayanan Minimum Orang Dengan Kereta Api menjelaskan

beberapa kriteria yang harus ada yaitu informasi yang jelas dan mudah, loket, ruang

tunggu, toilet, fasilitas kemudahan naik/turun penumpang, fasilitas khusus untuk

penyandang disabilitas, fasilitas kesehatan, keamanan dan keselamatan.

Fasilitas yang disediakan Di Stasiun Kota Baru Malang diberikan berdasarkan

SPM (Standart Pelayanan Minimum) yang telah ditetapkan. Fasilitas yang sudah

tersedia di stasiun Kota Baru Malang untuk penyandang disabilitas yaitu toilet yang

bisa digunakan penyandang disabilitas, mushola yang sudah disediakan tempat duduk

khusus untuk penyandang disabilitas, ada jalan landai yang menghubungkan antar

jalur rel kereta api yang bisa digunakan untuk penyandang disabilitas, ruang

menyusui, ruang kesehatan. Selain penyediaan beberapa fasilitas untuk menjamin hak

dari penyandang disabilitas dalam penggunaan jasa kereta api juga diberikan

pelayanan oleh petugas dari stasiun Kota Baru Malang kepada penyandang

disabilitas. Namun belum ada fasilitas lain yang mendukung seperti tangga yg landai

untuk naik turun penumpang, loket yang rendah agar mudah digunakan pengguna

kursi roda dan ruang tunggu khusus, jalur khusus dari pertama masuk stasiun untuk

penyandang disabilitas. Dalam gerbong kereta api sendiri juga belum merata atas

pemenuhan fasilitas penyandang disabilitas, hanya kereta tertentu saja yang sudah ada

fasilitas untuk penyandang disabilitas41.


Desember 2016

57

Belum adanya kelengkapan fasilitas khusus yang menjamin atas pemenuhan

hak penyandang disabilitas hal ini dapat mengurangi kemandirian aksesibilitas dari

penyandang disabilitas sebagai pengguna jasa kereta api, karena walaupun sudah

disediakan beberapa fasilitas untuk mendukung hak penyandang disabilitas akan

tetapi belum adanya fasilitas yang menjadi kebutuhan dasar untuk kemudahan akses

dari penyandang disabilitas hal ini membuat para penyandang disabilitas masih

bergantung sepenuhnya terhadap bantuan tenaga manusia untuk memudahkan

langkahnya. Seperti belum adanya ruang tunggu khusus, belum ada tangga yang

landai untuk naik turun, belum ada loket yang bisa dijangkau kursi roda, serta jalan

khusus untuk penyandang disabilitas pada saat awal memasuki stasiun selain itu di

dalam gerbong kereta belum merata pintu kereta yang luas sehingga mudah untuk

diakses kursi roda dan papan informasi perjalanan kereta digital untuk penyandang

tuna rungu. Belum lengkapnya fasilitas yang mendukung juga menjadi penyebab

masih banyaknya penyandang disabilitas yang masih enggan untuk menggunakan

jasa transportasi publik salah satunya kereta api42.

Walaupun belum terpenuhi secara maksimal fasilitas khusus untuk

penyandang disabilitas namun pihak dari PT.KAI memberikan pelayanan jika ada

penyandang disabilitas yang menggunakan jasa transportasi kereta api agar para

penyandang disabilitas tersebut mendapatkan kemudahan aksesibilitas dalam

menggunakan transportasi kereta api. Pihak penyelenggara kereta api bukan tidak

42 Hasil observasi di Stasiun Kota Baru Malang dan wawancara dengan Norman Sabili. (Penyandang Disabilitas). Tanggal 20 November 2016

58

menghargai asas kemandirian dari penyandang disabilitas akan tetapi karena belum

adanya pengadaan fasilitas dari pihak pengelolah pusat yaitu DAOP 8. Petugas di

Stasiun Kota Baru Malang hanya sebagai pengelolah saja, namun untuk pemenuhan

fasilitas harus ada ketentuan dari DAOP 8 sebagai penyelenggara kereta api43.

Adapun yang termasuk dalam standart pelayanan minimum sesuai dengan

ketentuan Pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2015

Tentang Standart Pelayanan Minimum Orang Dengan Kereta Api yakni:

1. Standart pelayanan minimal di stasiun kereta api; dan 2. Standart pelayanan minimal dalam perjalanan.

Kemudian yang termasuk dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Standart Pelayanan Minimum Orang dengan Kereta

Api yakni: standart pelayanan minimum penumpang di stasiun sebagaimana

dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 huruf a paling sedikit mencakup

a. Keselamatan; b. Keamanan; c. Kehandalan; d. Kenyamanan; e. Kemudahan; dan f. Kesetaraan.

Pemberian fasilitas dirasa kurang dan merata untuk setiap stasiun di Kota

Malang salah satunya stasiun Kota baru. Karena fasilitas yang masih kurang hal ini

menjadi penyebab adanya pembeda antara penumpang disabilitas dan penumpang

normal lainnya karena belum bisa mengakses dengan mudah secara mandiri pada saat

43 Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Syaiful (Supervisor Pelayanan Stasiun Kota Baru Malang).Tanggal 1 Desember 2016

59

menggunakan jasa kereta api contohnya pada saat naik atau turun penumpang

disabilitas tidak bisa mandiri sendiri karena belum adanya tangga yang landai untuk

kursi roda, belum adanya ruang tunggu khusus untuk penyandang disabilitas juga

menyulitkan karena jika harus menunggu kereta datang penyandang disabilitas harus

berdesakan dengan paenumpang lainnya sehingga menyulitkan untuk melakukan

pergerakan pada saat kereta datang jika tanpa bantuan petugas kereta api44. Di dalam

Pasal 131 ayat 1 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

telah dijelaskan bahwa perkeretaapian wajib memberikan fasilitas khusus bagi

penyandang disabilitas bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut :

“penyelenggara sarana perkeretaapian wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah lima tahun, orang sakit dan orang lanjut usia”.

Penyediaan fasilitas untuk pengguna jasa di Stasiun Kota Baru Malang sudah

sesuai dengan standart pelayanan minimum. Namun belum lengkapnya fasilitas

khusus untuk penyandang disabilitas menjadi penghambat atas aksesibilitas

penyandang disabilitas sebagai pengguna jasa kereta api untuk memperoleh

kemandirian dan kesetaraan dalam menggunakan jasa kereta api45.

Berdasarkan uraian diatas jika dikaitkan dengan teori keadailan sosial John

Rawls yang mengatakan Teori keadilan Rawls memiliki konsepsi keadilan yang

disebut dengan Justice as Fairness. Justice as Fairness memiliki terdiri dari dua

prinsip keadilan. Rawls merumuskan dua prinsip keadilannya sebagia berikut:

44 Hasil Observasi Stasiun Kota Baru Malang. Tanggal 23 November 2016 ( Diolah )

45 Ibid

60

1. Each person has the same indefeasible claim to a fully adequate scheme of

equal basic liberties, which scheme is compatible with the same scheme of liberties

for all. (Setiap orang memiliki hak sama sejauh yang dapat dicakup keseluruhan

sistem kesamaan kemerdekaan fundamental yang setara bagi kemerdekaan semua

warga yang lain)

2. Social and economic inequalities are to satisfy two conditions: first, they

are to be attached to offices and positions open to all under conditions of fair

equality of opportunity; and second, they are to be to the greatest benefit of the least-

advantaged members of society. (maksudnya: Ketidaksamaan-ketidaksamaan sosial

dan ekonomi ditata sedemikian rupa sehingga:

a. paling menguntungkan bagi yang paling tertinggal, dan

b. posisi-posisi dan jabatan-jabatan terbuka bagi semua di bawah syarat

kesamaan kesempatan yang fair)46.

Bidang utama keadilan adalah susunan dasar masyarakat, semua institusi

sosial, politik, hukum dan ekonomi. Karena susunan institusi sosial tersebut

mempunyai pengaruh yang mendasar terhadap aspek-aspek kehidupan manusia,

tetapi juga dalam perilaku, keputusan dan penilaian individual. Mengingat

kompleksnya masalah keadilan, maka Rawls memusatkan diri pada bidang utama

keadilan yang menurutnya adalah susunan dasar masyarakat. Susunan dasar

masyarakat meliputi: konstitusi, pemilikan pribadi atas sarana-sarana produksi, pasar

46 Kirdi Dipoyudo.1985.Keadilan Sosial. Jakarta.Penerbit CV Rajawali.Hal.4

61

kompetitif, dan susunan keluarga monogami. Dari penjelasan tersebut Rawls menitik

beratkan pada bentuk hubungan sosial yang membutuhkan kerjasama.

Keadilan sosial bagi penyandang disabilitas sebagai pengguna jasa kereta api

masih kurang terwujud pasalnya mereka masih belum mendapatkan kemandirian atas

aksesibilitas pada transportasi kereta api secara merata. Jika dikaitkan dengan teori

keadilan sosial John Rawls yang menyebutkan Each person has the same indefeasible

claim to a fully adequate scheme of equal basic liberties, which scheme is compatible

with the same scheme of liberties for all. (Setiap orang memiliki hak sama sejauh

yang dapat dicakup keseluruhan sistem kesamaan kemerdekaan fundamental yang

setara bagi kemerdekaan semua warga yang lain) hak dari penyandang disabilitas

sebagai pengguna jasa Kereta Api masih belum sepenuhnya terpenuhi karena dalam

penyediaan fasilitas pendukung aksesibilitas penyandang disabilitas masih belum

maksimal dan merata dalam penyediaannya. Atas kurangnya fasilitas yang ada hal ini

mengurangi kesamaan kemerdekaan bagi penyandang disabilitas karena tidak ada

kesetaraan hak aksesibilitas penyandang disabilitas pada saat menggunakan

transportasi kereta api karena belum terpenuhinya secara maksimal sehingga

menjadikan beda antara pengguna jasa penyandang disabilitas dan pengguna jasa

transportasi lainnya.

Dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Penyandang Disabilitas di sebutkan bahwa :

“aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan”.

62

Kesamaan kesempatan menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah ”keadilan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan Negara dan masyarakat”.

Hak dari penyandang disabilitas tersebut tertuang pada Pasal 18 Undang

Undang no 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi :

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. Mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan

b. Mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Pasal 19 Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a. Memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan

b. Pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Akomodasi yang layak menurut Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang Disabilitas adalah “modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan”.

Jika ditinjau dari Pasal 131 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007

Tentang Perkeretaapian yang menyebutkan “penyelenggara sarana perkeretaapian wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah lima tahun, orang sakit dan orang lanjut usia”.

Di Stasiun Kota Baru Malang tersedia beberapa fasilitas yang bisa digunakan

untuk penyandang disabilitas. Namun belum maksimal dalam penyediaannya

sehingga mengurangi kemandirian dan kemudahan aksesibilitas penyandang

disabilitas pada saat menggunakan transportasi kereta api. Hal ini menjadikan kurang

sesuainya dari penerapan Pasal 131 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007

63

Tentang Perkeretaapian karena belum terpenuhinya unsur kemudahan yang diperoleh

penyandang disabilitas.

Dengan demikian fungsi kereta api sebagai pelayanan masyarakat menjadi

kurang memuaskan bagi penyandang disabilitas karena belum terpenuhi secara

maksimal fasilitas yang menjadi kebutuhan atas pengguna jasa transportasi kereta api

khususnya penyandang disabilitas. Hal ini menjadikan kurangnya kemudahan

aksesibilitas dari penyandang disabilitas pada saat menggunakan kereta api untuk

berpergian. Akan tetapi sebagai penyelenggara kereta api hal ini menjadi tantangan

agar meningkatkan pemenuhan fasilitas untuk disabilitas secara merata di setiap

stasiun dan di dalam gerbong kereta api khususnya di Kota Malang. Badan

penyelenggara kereta api wajib memberikan fasilitas yang diperlukan dan

memberikan pelayanan khusus untuk penyandang disabilitas dan orang sakit di

stasiun kereta api untuk memudahkan aksesibilitas. Menurut Keputusan Menteri No.

71 Tahun 1999 standart acuan aksesibilitas pada sarana prasarana perkeretaapian

meliputi :

1. Sarana

a. Ruang yang dirancang dan disediakan khusus untuk kelompok disabilitas dan orang sakit guna memberikan kemudahan bergerak.

b. Penempatan ruang untuk kelompok disabilitas dan orang sakit diharuskan memiliki aksesibilitas tanpa hambatan untuk keperluan peturasan.

c. Alat bantu naik turun dan sarana pengangkut. d. Informasi perjalanan kereta api.

2. Prasarana a. kondisi keluar masuk stasiun harus andal.

64

b. kondisi peterusan yang dapat dimanfaatkan kelompok disabilitas dan orang sakit tanpa bantuan pihak lain.

c. Kondisi peron yang memudahkan kelompok disabilitas dan orang sakit untuk naik turun dari dank e sarana perkeretaapian.

d. Wajib menyediakan personil yang dapat membantu kelompok disabilitas dan orang sakit.

e. Papan informasi perjalanan kereta api berbentuk huruf braile atau tanda melalui bunyi bagi kelompok disabilitas tuna netra.

f. Tempat duduk bagi penempatan kursi roda pada sisi aman dekat pintu keluar / masuk.

g. Papan informasi dengan tanda huruf yang besar disertai warna yang jelas dan dalam jumlah yang cukup banyak bagi kelompok disabilitas tuna grahita, tuna rungu, dan tuna daksa.

h. Kemudahan untuk mendapatkan tiket angkutan.

C. Tanggung jawab penyelenggara kereta api Di Kota Malang dalam

memberikan perlindungan hukum terhadap hak penyandang disabilitas

sebagai pengguna jasa transportasi kereta api

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo bahwa perlindungan hukum

adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan

orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati

semua hak yang diberikan oleh hukum47. Sementara itu, pengertian hukum dapat

dikaji dari norma yang tercantum dalam Undang-Undang dan Norma Hukum yang

hidup dan berkembang dalam masyarakat. Perlindungan hukum terhadap pihak yang

lemah selalu dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak pihak yang lemah. Maria

Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan

47 Satjipto Raharjo.2000.Ilmu Hukum..Bandung. PT Citra Adi Karya Bakti.Hal.54

65

Negara untuk melakukan sesuatu dengan memberlakukan hukum secara eksklusif

dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak seseorang atau kelompok

orang48. Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau

perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Cara perlindungan

secara hukum adalah :

1. Membuat peraturan (giving regulation), yang bertujuan untuk :

a. Memberikan hak dan kewajiban.

b. Menjaminn hak para subjek.

2. Menegakkan peraturan (by the law enforcement) melalui :

a. Hukum Administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah

(preventif) terjadinya pelanggaran hak konsumen, dengan perijinan

dan pengawasan.

b. Hukum pidana yang berfungsi menanggulangi (repressive) setiap

pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan dengan cara

mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.

c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (curative

recovery) dengan membayar kompensasi atau kerugian49.

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

konsumen terdapat artian perlindungan hukum terhadap konsumen yaitu : segala

48 Maria Theresia Geme.2012.Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam

Pengelolahan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada NTT.Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.Hal. 99

49 Wahyu Sasongko,2013,Perlindungan Hukum Bagi Konsumen,Vol.1.No.1

66

upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan

terhadap konsumen. Sebagai pengguna jasa memiliki hak dan kewajiban.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan konsumen, hak konsumen adalah sebagai berikut :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa.

2. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa. 5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian

sengketa perlindungan konsumen secara patut. 6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 7. Hak untuk diperlakukan dengan benar atau jujur serta tidak diskriminatif. 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila

barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjiannya.

Pihak penyelenggara kereta api wajib bertanggung jawab atas hak dari

pengguna jasa yaitu penyandang disabilitas. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian yaitu :

Perkeretaapian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem transportasi nasional diselenggarakan berdasarkan:

a. asas manfaat; b. asas keadilan;

c. asas keseimbangan; d.asas kepentingan umum;

e. asas keterpaduan; f. asas kemandirian;

g. asas transparansi; h. asas akuntabilitas; dan

67

i. asas berkelanjutan.

Asas kemandirian dalam huruf f merupakan unsur yang harus dipenuhi atas

penyediaan fasilitas untuk penyandang disabilitas sebagai pengguna jasa kereta api.

Karena setiap orang tanpa terkecuali penyandang disabilitas juga berhak memperoleh

kemandirian dalam menjalankan segala aktifitasnya sendiri tanpa bantuan oranglain.

Sehingga hak yang diperlukan penyandang disabilitas menjadi terpenuhi sebagaimana

mestinya sebagai pengguna jasa kereta api.

Tabel 3.4 Pendapat responden tentang perlindungan hukum


Ya Tidak

Pengetahuan masyarakat

penyandang disabilitas

tentang Pasal 131 Undang-

Undang Nomor 23

Tahun 2007 Tentang

Perkeretaapian mewajibkan

penyelenggara kereta api

menyediakan fasilitas

untuk penyandang

disabilitas

Harianto

Norman S

Neni

Maman

Bambang

Yulis

Lisa

Siti

Nanang

Yanti


Berdasarkan tabel hasil kuisioner yang ditujukan kepada penyandang

disabilitas 40% dari 10 responden sudah mengetahui bahwa ada aturan yang

68

melindungi mengenai hak untuk penyandang disabilitas sebagai pengguna jasa kereta

api. Namun 60% dari 10 responden tidak mengetahui akan aturan tersebut.

Hal ini menunjukkan masih belum tersosialisasinya aturan tentang

perlindungan hukum mengenai hak penyandang disabilitas sebagai pengguna jasa

kereta api dengan baik. karena lebih banyak penyandang disabilitas yang tidak tahu

akan aturan yang menjamin hak penyandang disabilitas sebagai pengguna jasa kereta

api50. Di stasiun Kota Baru Malang bentuk tanggung jawab atas perlindungan hukum

hak penyandang disabilitas adalah dengan menyediakan fasilitas untuk penyandang

disabilitas. Yaitu toilet yang bisa diakses penyandang disabilitas, jalur yang bisa

digunakan untuk disabilitas sebagai penghubung antar rel, tempat ibadah yang sudah

disediakan tempat duduk agar bisa digunakan penyandang disabilitas, untuk di dalam

gerbong kereta api tidak semua kereta api mempunyai gerbong khusus untuk

disabilitas hanya beberapa kereta yang sudah ada fasilitas yang lebih mendukung

aksesibilitas penyandang disabilitas seperti pintu yang lebih lebar, jarak antar tempat

duduk lebih lebar dan disediakan tempat khusus kursi roda di setiap ujung gerbong

dan kapasitas penumpang lebih sedikit yaitu 80 orang sedangkan untuk kereta 106

orang. Yaitu kereta Matarmaja, Jayabaya, Jenggala. Untuk gerbong kereta api lainnya

sudah terdapat tempat duduk yang mempunyai tanda bahwa bisa digunakan untuk

penyandang disabilitas yang terletak di ujung gerbong51. Penyediaan fasilitas di

stasiun Kota Baru Malang disediakan berdasarkan standart pelayanan minimum yang 50 Hasil observasi YPAC Malang Tanggal 20 November 2016


Desember 2016

69

beracuan pada Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan

Minimum Orang Dengan Kereta Api. Bentuk perlindungan hukum terhadap

penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 131 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian yang berbunyi :


Diperkuat dengan aturan pelaksana yaitu Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun

2015 Tentang Standart Pelayanan Minimum Orang Dengan Kereta Api. Untuk

bentuk pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna kereta api

tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2015 Tentang

Standart Pelayanan Minimum Orang Dengan Kereta Api yang berbunyi :

Standart pelayanan minimum penumpang di stasiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3 huruf a paling sedikit mencakup :

a. Keselamatan; b. Keamanan;

c. Kehandalan; d. Kenyamanan;

e. Kemudahan; dan f. Kesetaraan.

Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Standart

Pelayanan Minimum Orang Dengan Kereta Api yang berbunyi :

Standart pelayanan minimum penumpang di perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3 huruf a paling sedikit mencakup :


70

c. Kehandalan;

d. Kenyamanan; e. Kemudahan; dan

f. Kesetaraan. Di stasiun Kota Baru Malang dalam penyediaan fasilitas dan pelayanan untuk

pengguna jasa kereta api diselenggarakan berdasarkan standart pelayanan minimum

yang ditentukan. Namun dalam penyediaan fasilitas untuk penyandang disabilitas

baik di stasiun maupun dalam gerbong belum mencapai kesetaraan karena masih

minimnya fasilitas untuk mendukung aksesibilitas penyandang disabilitas sehingga

mengurangi kemandirian aksesibilitas untuk penyandang disabilitas52.

52 Hasil Observasi Stasiun Kota Baru Malang. Tanggal 23 November 2016

71

Gambar 2

Ruang menyusui

Sumber : Stasiun Kota Baru Malang tanggal 23 November 2016

Di stasiun Kota Baru Malang sudah ada ruang ibu menyusui yang bisa

digunakan untuk ibu yang sedang menyusui pada saat berada di stasiun Kota Baru.

Kondisinya cukup bersih dan tertutup sehingga dapat menciptakan kenyamanan

untuk ibu yang sedang menyusui dan bisa terjaga privasi dari pengguna ruangan

tersebut pada saat sedang menyusui53.


72

Gambar 3

Toilet di stasiun Kota Baru Malang


Sudah tersedia toilet yang bisa digunakan untuk penyandang disabilitas hal ini

merupakan bentuk tanggung jawab penyelenggara kereta api atas perlindungan

hukum terhadap hak penyandang disabilitas. Kondisi toilet di stasiun Kota Baru

Malang cukup bersih dan cukup luas untuk bisa diakses kursi roda dan juga sudah

terdapat tanda usignage yang menunjukkan bahwa toilet tersebut dikhususkan untuk

penyandang disabilitas54. Dengan disediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas


73

hal ini sesuai dengan Pasal 131 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007

Tentang Perkeretaapian yang berbunyi :


Dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2015 Tentang

Standart Pelayanan Minimum Orang Dengan Kereta Api yang berbunyi :

standart pelayanan minimum penumpang di stasiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3 huruf a paling sedikit mencakup :


c. Kehandalan; d. Kenyamanan;

e. Kemudahan; dan f. Kesetaraan.

74

Gambar 4

Pos Kesehatan Stasiun Kota Baru Malang

Sumber : Stasiun Kota Baru Malang tanggal 23 November 2016.

Di stasiun Kota Baru Malang juga sudah tersedia pos kesehatan yang bisa

digunakan untuk penumpang yang sedang sakit pada saat melakukan perjalanan

menggunakan kereta api di stasiun Kota Baru Malang. Kondisi pos kesehatan cukup

steril karena berada pada ruang tertutup dan bersih didalamnya juga terdapat

peralatan P3K dan obat yang disediakan untuk pengguna jasa ataupun petugas yang

sedang mengalami gangguan kesehatan di Stasiun Kota Baru Malang55.


75

Gambar 5

Musholla Stasiun Kota Baru Malang

Sumber : Stasiun Kota Baru Malang tanggal 23 November 2016.

Tersedia musholla/tempat ibadah yang didalamnya terdapat tempat duduk

yang bisa digunakan untuk penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil yang sedang

melaksanakan ibadah. Kondisi di musholla tersebut sangat bersih karena tiap pagi dan

sore hari selalu ada petugas kebersihan yang membersihkan tempat ibadah tersebut56.

Selain disediakan beberapa fasilitas yang bisa digunakan untuk penyandang

disabilitas juga diberikan pelayanan untuk membantu penyandang disabilitas pada

saat menggunakan jasa kereta api. Seperti membantu memesan tiket di loket,

membantu mencarikan tempat duduk di ruang tunggu, serta membantu naik turun

penumpang disabilitas. Tidak ada prosedur khusus dalam melakukan pelayanan

terhadap penyandang disabilitas hanya saja para petugas di stasiun Kota Baru Malang


76

bertugas sesuai dengan hati dan visi misi dari PT.KAI selaku penyelenggara kereta

api. Namun untuk pelayanan terhadap penyandang disabilitas mental lebih diarahkan

agar menggunakan pendamping pada saat berpergian menggunakan kereta api57.

Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Standart

Pelayanan Minimum Orang Dengan Kereta Api disebutkan bahwa stasiun kereta api

adalah tempat pemberhentian kereta api. Dalam standar pelayanan minimum orang

dengan kereta api terdapat enam aspek pelayanan yang harus dipenuhi yaitu

keselamatan, keamanan, kehandalan, kenyamanan, kemudahan dan kesetaraan.

Berikut adalah kondisi di stasiun Kota Baru Malang :

Gambar 6

Tampak depan Stasiun Kota Baru Malang


57 Hasil wawancara dengan Achmad Syaiful.(Supervisor Pelayanan Stasiun Kota Baru Malang).

Tanggal 1 Desember 2016

77

Gambar 7

Loket Stasiun Kota Baru Malang


Gambar 8

Ruang tunggu Stasiun Kota Baru Malang


78

Gambar 9

Akses menuju peron Stasiun Kota Baru Malang


Gambar 10 Ruang tunggu peron


79

Gambar 11

Jalur terowongan penghubung antar rel


Gambar 12

Tangga naik turun penumpang


80

Gambar 13

Gerbong kereta api


Berdasarkan uraian diatas mengenai tanggung jawab penyelenggara

kereta api atas hak penyandang disabilitas jika dikaitkan dengan teori

perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo bahwa perlindungan hukum adalah

adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan

kekuasaan untuk bertindak dalam kepentingan tersebut. Selanjutnya dikemukakan

bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah

memberikan pengayoman terhadap masyarakat. Perlindungan hukum terhadap

masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum58.

Unsur yang tercantum dalam bentuk definisi dari teori perlindungan hukum meliputi :

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan hukum atau tujuan perlindungan

hukum. 58 Satjipto Raharjo.1983.Permasalahan Hukum Di Indonesia.Bandung.Penerbit alumni.Hal.121

81

2. Subjek hukum

3. Objek perlindungan hukum.

Dalam setiap peraturan perundang-undangan yang menjadi wujud atau bentuk

atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek atau objek perlindungannya

berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya teori perlindungan hukum

merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyrakat.

Penyelenggara kereta api wajib melakukan tanggung jawab perlindungan

hukum atas hak penyandang disabilitas berdasarkan Pasal 131 ayat 1 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2007 yang menyebutkan penyelenggara sarana perkeretaapian wajib

memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil,

anak di bawah lima tahun, orang sakit dan orang lanjut usia. Wujud perlindungan

hukum yang diberikan oleh penyelenggara kereta api terhadap penyandang disabilitas

harus sesuai dengan standart pelayanan minimum Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri

Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Standart Pelayanan Minimum Orang Dengan Kereta

Api yang berbunyi : standart pelayanan minimum penumpang di stasiun sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3 huruf a paling sedikit mencakup :

a. Keselamatan;

b. Keamanan; c. Kehandalan;


f. Kesetaraan.

82

Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Standart

Pelayanan Minimum Orang Dengan Kereta Api yang berbunyi : standart pelayanan

minimum penumpang di perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3

huruf a paling sedikit mencakup :

a. Keselamatan;

b. Keamanan; c. Kehandalan;


f. Kesetaraan. Fasilitas yang disediakan untuk penyandang disabilitas yaitu toilet yang bisa

diakses penyandang disabilitas, sudah ada tempat ibadah yang menyediakan tempat

duduk agar bisa digunakan penyandang disabilitas untuk beribadah, ada jalur

penghubung antar rel yang bisa digunakan untuk penyandang disabilitas, untuk

didalam gerbong sendiri sudah ada beberapa kereta yang menyediakan tempat duduk

untuk penyandang disabilitas di kereta kelas eksekutif terletak pada gerbong 4 dan 5.

Namun dalam segi pemerataan dan pelengkap fasilitas untuk penyandang disabilitas

masih banyak kendala yang menjadi penghambat antara lain belum adanya

pengadaan fasilitas dari DAOP 8 selaku pengelolah pusat stasiun kereta api di Kota

Malang. Selain itu karena jumlah penumpang disabilitas yang sedikit. Oleh karenanya

pihak penyelenggara mengutamakan pelayanan dari petugas sebagai wujud

perlindungan hukum itu sendiri. Jika ditinjau dari unsur teori perlindungan hukum

83

menyebutkan unsur yang tercantum dalam bentuk definisi dari teori perlindungan

hukum meliputi :

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan hukum atau tujuan perlindungan

hukum.

2. Subjek hukum

3. Objek perlindungan hukum.

Wujud perlindungan hukumnya yaitu disediakannya beberapa fasilitas dan

diberikannya pelayanan untuk penyandang disabilitas. Jika ditinjau dari Pasal 3 dan 4

Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Standart Pelayanan Minimum

Orang dengan Kereta Api yang menyebutkan unsur keamanan, kenyamanan,

kehandalan, kemudahan dan kesetaraan Di Stasiun Kota Baru Malang untuk

keamanan sudah ada petugas keamanan dari security dan Polsuska yang berjaga di

Stasiun Kota Baru malang, untuk kehandalan sudah disediakan petugas yang siap

sedia melayani sesuai dengan visi dan misi, kenyamanan sudah cukup memenuhi

karena kondisi di stasiun Kota Baru malang sudah cukup bersih sehingga dapat

menciptakan rasa nyaman bagi pengguna jasa, untuk kemudahan dan kesetaraan

masih kurang karena masih belum lengkap fasilitas yang disediakan untuk

mendukung kemudahan aksesibilitas penyandang disabilitas. Namun belum tepat

mengenai sasaran atas upaya tanggung jawab hukum yang diberikan terhadap

penyandang disabilitas karena para penyandang disabilitas masih memilih kendaraan

pribadi untuk berpergian akibat belum lengkapnya fasilitas yang menjamin rasa

kemandirian dan kesetaraan dari penyandang disabilitas. Karena penyandang

84

disabilitas dibedakan dengan berbagai macam maka terkait dengan penyelenggara

sarana dan prasarana juga harus berbeda. Di Stasiun Kota Baru Malang dari mulai

awal masuk stasiun belum terlihat adanya fasilitas khusus yang mendukung

kemandirian aksesibilitas penyandang disabilitas. Oleh karena itu wujud

perlindungan hukum yang diberikan penyelenggara kereta api terhadap hak

penyandang disabilitas sudah memenuhi unsur perlindungan hukum namun masih

belum mencakup keseluruhan dari kebutuhan penyandang disabilitas sebagai

pengguna jasa kereta api. Sebagai contoh berikut adalah fasilitas khusus untuk

penyandang disabilitas :

Gambar 14

Jalur khusus penyandang disabilitas

Sumber : Google.com fasilitas penyandang disabilitas diakses tanggal 26 Desember 2016

Jalur untuk penyandang disabilitas dibuat dengan ada jalur yang

bergelombang sehingga memudahkan akses untuk penyandang disabilitas tuna netra

85

sebagai penunjuk arah. Sehingga aksesibilitas kemandirian penyandang disabilitas

tuna netra dapat terpenuhi.

Gambar 15

Ruang tunggu penyandang disabilitas



Ruang tunggu untuk penyandang disabilitas harus disediakannyua ruang

untuk kursi roda. Sehingga penyandang disabilitas pengguna kursi roda tidak

86

berdesakan dengan pengguna jasa lainnya. Selain ada ruang untuk kursi roda tatanan

tempat duduk haruslah luas agar pengguna kursi roda bisa mudah melakukan

pergerakan dengan kursi roda tanpa harus berdesakan.

Gambar 16

Papan pengumuman huruf braile


Papan pengumuman huruf braile berfungsi untuk membantu agar penyandang

disabilitas tuna rungu dapat memperoleh informasi dengan mudah. Oleh karenanya

dengan disediakannya fasilitas tersebut dapat mendukung kemandirian dari

penyandang disabilitas tuna rungu dan memperoleh kesetaraan karena dapat

memperoleh informasi dengan mudah sama dengan pengguna jasa lainnya

87

Gambar 17

Tangga landai naik turun penumpang


Tangga landai untuk naik turun penumpang disabilitas. Dengan adanya tangga

yang landai bisa digunakan penyandang disabilitas untuk naik turun dengan mudah.

Karena tidak ada lagi tangga susun yang tidak bisa dilewati kursi roda. Sehingga

dapat menciptakan kesetaraan dan kemandirian penyandang disabilitas.

Gambar 18

Tempat duduk penyandang disabilitas dalam gerbong


88

Adanya ruang untuk kursi roda dalam gerbong kereta api berfungsi untuk

memudahkan pengguna kursi roda di dalam gerbong kereta api tanpa harus berpindah

dari kursi roda karena sudah disediakannya ruang untuk kursi roda. Selain itu tatanan

gerbong kereta api yang dibuat lebih luas untuk memudahkan akses pengguna kursi

roda dalam gerbong kereta api. Dengan adanya fasilitas tersebut dapat menciptakan

rasa kesetaraan untuk penyandang disabilitas

Beberapa contoh gambar fasilitas untuk penyandang disabilitas yang di

lampirkan adalah bentuk dari upaya tanggung jawab perlindungan hukum yang harus

diberikan oleh penyelenggara kereta api kepada penyandang disabilitas karena

dengan menggunakan fasilitas tersebut dapat memenuhi kemandirian atas

aksesibilitas penyandang disabilitas tanpa bantuan dari orang lain serta menciptakan

kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Dalam Pasal Pasal 198 Peraturan Pemerintah

Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Kereta Api menyebutkan bahwa :

1 Setiap jenis sarana perkeretaapian wajib memenuhi kelaikan operasi sarana perkeretaapian. 2 Kelaikan operasi sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengujian sarana perkeretaapian; dan

b. pemeriksaan sarana perkeretaapian.

Pasal 398 ayat 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 Tentang

Penyelenggaraan Kereta Api menyebutkan bahwa :

Penyelenggara prasarana, dan sarana perkeretaapian yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat 1, Pasal 166 ayat 2, Pasal 171 ayat 1, Pasal 173 ayat 3, Pasal 182 ayat 1, Pasal 198 ayat 1, Pasal 222 ayat 1, Pasal 229 ayat 1, Pasal 271 ayat 1, Pasal 274 ayat 1, Pasal 277 ayat 1, Pasal 290 ayat

89

1, Pasal 328, Pasal 331, Pasal 336, Pasal 341, Pasal 348, Pasal 351 ayat 3, Pasal 362, atau Pasal 372, dikenai sanksi administrasi. Ayat 5 Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan

ayat 4 diberikan dengan tahapan:

a. peringatan tertulis; b. pembekuan sertifikat atau izin; c. pencabutan sertifikat atau izin.

Jika dikaitkan dengan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh

Soerjono Soekamto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu aturan hukum

ditentukan oleh 5 faktor yaitu :

Faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum, Pihak yang membuat dan

yang menerapkan hukum, Faktor sasaran atau fasilitas yang mendukung penegakan

hukum, Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau

diterapkan, Faktor kebudayaan ,sebagai hasil karya,cipta dan rasa yang didasarkan

pada karsa manusia dalam pergaulan59. Ahmad ali berpendapat bahwa pada umumnya

ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas hukum tersebut untuk ditaati

atau tidak ditaati yaitu faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu

perundang undangan adalah professional dan optimal pelaksanan peran dari para

penegak hukum baik dalam menjalankan tugas dan menjalankan isi dari Undang-

Undang tersebut60. Berdasarkan teori dari Soerjono Soekamto tidak adanya penerapan

sanksi atas tidak tersedianya dengan lengkap fasilitas khusus untuk penyandang

disabilitas merupakan bentuk tidak efektifnya aturan yang telah dibuat. Hal ini

59 Soerjono Soekamto.2008.Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.Jakarta.Penerbit

PT Raja Grafindo Persada.Hal.8 60 Achmad Ali .2010.Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan.Jakarta.Kencana.Hal 375

90

disebabkan karena tidak ada ketegasan dari petugas yang berwenang melakukan

pengawasan untuk menerapkan sanksi yang telah diatur oleh Undang-Undang atas

penyelenggara sarana dan prasarana kereta api. Maka dengan kurangnya penerapan

sanksi yang diatur hal ini menjadi tidak efektifnya aturan yang dibuat. Sehingga

pemenuhan fasilitas untuk penyandang disabilitas masih belum tersedia dengan

lengkap di Stasiun Kota Baru Malang.

Documents

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANeprints.umm.ac.id/36219/4/jiptummpp-gdl-yalawanaan-47616-4-babiii.pdfPT Kereta Api Indonesia (Persero) yang selanjutnya disingkat sebagai PT