48

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI

3.1 Gambaran Umum Kota Batu

Kota Batu merupakan salah satu kota yang baru terbentuk pada tahun

2001 sebagai pecahan dari Kabupaten Malang dan menjadi salah satu kota

wisata yang ada di Jawa Timur karena memiliki banyak potensi keindahan

alam. Sebelumnya wilayah kota batu merupakan bagian dari Sub Satuan

Wilayah Pengembangan 1 (SSWP 1) Malang Utara. Kota ini sedang

mempersiapkan diri untuk mampu melakukan perencanaan, pelaksanaan

serta mengevaluasian proyek-proyek pembangunan secara mandiri

sehingga masyarakat di wilayah ini semakin rneningkat kesejahterannya

Kota Batu yang terletak 800 meter diatas permukaan air laut ini dikarunia

keindahan alam yang memikat. Potensi ini tercermin dari kekayaan

produksi pertanian, buah dan sayuran, serta panorama pegunungan dan

perbukitan. Sehingga dijuluki the real tourism city of Indonesia oleh

Bappenas.

Luas kawasan Kota Batu secara keseluruhan adalah sekitar 199,09

Km² terbagi ke dalam tiga Kecamatan dan Kecamatan Bumiaji merupakan

Kecamatan yang wilayahnya paling luas dibandingkan dua Kecamatan

lainnya. Kecamatan Bumiaji merupakan kecamatan yang paling luas

wilayahnya yaitu 12.797,89 ha sedangkan Kecamatan Batu dan

Kecamatan Junrejo masing-masing luas wilayahnya 4.545,81 ha dan

2.565,02 ha.

49

Kota Batu memiliki 3 (tiga) buah gunung yang telah dikenal dan telah

diakui secara nasional. Gunung-gunung tersebut adalah Gunung

Pandennan (2010 m), Gunung Welirang (3156 m), Gunung Arjuno (3339

m) dan masih banyak lagi lainnya.

Kondisi topografi pegunungan dan perbukitan tersebut yang

menjadikan kota Batu terkenal sebagai daerah dingin. Temperatur rata-rata

kota Batu 2l,5°C, dengan temperatur tertinggi 27,2°C dan terendah

14,9°C.Rata-rata kelembaban nisbi udara 86' % dan kecepatan angin 10,73

km/jam. Curah hujan tertinggi di kecamatan Bumiaji sebesar 2471 mm

dan hari hujan 134 hari (Cipta Karya, 2002:2-3)

Kota Batu sebagai kota wisata di Provinsi Jawa Timur, karena secara

geografi terdapat beberapa pegunungan dan terdapat banyak sekali tempat

wisata alam maupun buatan. Secara geografinya maka Kota Batu menjadi

pusat keramaian dikarenakan banyaknya pengunjung yang data untuk

menikmati keindahan maupun wisata-wisata yang ada di Kota Batu.

Hampir setiap harinya apalagi pada hari libur, maka Kota Batu juga bisa

menjadi pusat peredaran gelap narkoba karena lokasinya yang strategis

dan hal ini yang menjadi fokus Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota

Batu dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

3.2 Badan Narkotika Nasional Kota Batu

Kota Batu sebagai Kota Wisata yang secara geografis berupa

pegunungan dan terdapat tempat wisata merupakan tempat yang strategis

bagi peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut dibuktikan dari

50

semakin banyaknya kasus-kasus narkoba yang diungkap dan jumlah

tersangka yang semakin bertambah, dengan berbagai cara transaksi mulai

cara manual (dari tangan ke tangan) atau via kurir tapi juga memamfaatkan

jaringan on line. Sebagai langkah serius untuk mencegah dan memberantas

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, yang sangat merugikan dan

membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pemerintah

telah mengeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 35/2009 pasal 67 ayat (3) tentang

narkotika maka terbitlah Peraturan Presiden No 23 Tahun 2010 tentang

Badan Narkotika Nasional, dimana dijelaskan bahwa BNN merupakan

Instansi Vertikal dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang BNN di

daerah. Selanjutnya BNN Kota Batu di dalam melaksanakan tugas, fungsi

dan wewenang di atur Peraturan Kepala BNN Nomor 03 tahun 2015

tanggal 20 maret 2015 yang dirubah dengan Peraturan Kepala BNN

Nomor 06 tahun 2015 tanggal 22 Juni 2015 dan perubahan ketiga

Peraturan Kepala BNN Nomor 14 tahun 2016 tanggal 04 Agustus 2016

tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNN Kabupaten/ Kota.

Berdirinya Badan Narkotika Nasional Kota Batu secara resmi di Kota

Batu sebagai bagian vertikal dari Badan Narkotika Nasional tahun 2009

dan lokasinya ada di Jl. Sutan Hasan Halim Kel. Sisir, Kec. Batu, Kota

Batu. Sebelumnya, Badan Narkotika Nasional Kota Batu hanya dikenal

sebagai BNK (Badan Narkotika Kota) sejak tahun 2007 dan telah

menangani terkait masalah penyalahgunaan narkotika di tingkat kota.

51

Namun semenjak diresmikanya Undang-Undang Narkotika No 35 tahun

2009, lembaga yang tadinya merupakan bagian dari Kota berubah menjadi

lembaga vertikal yang secara bersama-sama mempunyai visi dan misi

untuk menangani penyalahgunaan narkotika.

Didalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut Badan Narkotika

Nasional Kota Batu secara nyata melakukan berbagai upaya di dalam

rangka melakukan tindakan sosilisasi, advokasi dan mengkampanyekan

tentang bahaya peredaran gelap dan bahaya penyalahgunaan Narkoba

hingga ke pemberdayaan masyarakat agar ikut turut serta memerangi

penyalahgunaan Narkoba. Selain itu, Badan Narkotika Nasional Kota

Batu juga secara aktif melakukan edukasi Anti Narkoba yang berkenaan

dengan tindakan-tindakan preventif tentang bahaya penyalahgunaan

Narkoba. Diharapkan dengan berbagai upaya tersebut, masyarakat menjadi

sadar dan mampu memahami dampak dari penyalagunaan Narkoba

sehingga terwujudnya masyarakat Indonesia yang bebas dari

penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang.

Badan Narkotika Nasional Kota Batu saat ini, juga mengupayakan

terkait pembenaran pemahaman persepsi yang sama kepada masyarakat

maupun para penegak hukum bahwa pidana rehabilitasi adalah hukuman

yang paling tepat dan bermanfaat bagi pengguna dalam menyongsong

kehidupan masa depannya. Badan Narkotika Nasional Kota Batu berharap

menjadi wadah masyarakat agar mendapatkan informasi berkenaan dengan

dampak dari penyalahgunaan Narkoba dan bahan adiktif lainnya (BNN

Kota Batu, 2014a).

52

3.2.1 Visi dan Misi Lembaga

Badan Narkotika Nasional Kota Batu sebagai Pelaksana tugas,

fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional di daerah dalam

penanganan permasalahan narkoba memiliki visi sebagai berikut:

VVIISSII “ Menjadi perwakilan Badan Narkotika Nasional di Kota

Batu yang profesional dan mampu menyatukan dan

menggerakkan seluruh komponen masyarakat dalam

melaksanakan P4GN”

Misi yang ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional sebagai upaya

mewujudkan visi tersebut adalah “Bersama instansi pemerintah terkait

dan komponen masyarakat Kota Batu melaksanakan pencegahan,

pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan

kerjasama di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan

dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan

adiktif lainnya”.

MMIISSII “Badan Narkotika Nasional Kota Batu Bersama Instansi

Pemerintah Daerah , Swasta dan Komponen Masyarakat

di Kota Batu melaksanakan Pencegahan, Pemberdayaan

masyarakat , Pemberantasan, Penjangkauan dan

Pendampingan, serta didukung tata kelola Pemerintahan

yang Akuntabel dalam rangka P4GN.”

53

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan visi dan misi

tersebut di atas, Badan Narkotika Nasional Kota Batu menetapkan

Tujuan Badan Narkotika Nasional Kota mendukung tujuan Badan

Narkotika Nasional Provinsi melindungi dan menyelamatkan

komponen masyarakat di Kota Batu dari pengaruh penyalahgunaan

dan peredaran gelap narkoba khususnya narkotika.

3.2.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan

Narkotika Nasional.

6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun

2010 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.

54

8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun

2010 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional

Kabupaten / Kota.

9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun

2015 yang di rubah dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika

Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja

Badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNN Kabupaten/

Kota.

10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun

2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

3.2.3 Struktur Organisasi Lembaga

Struktur Organisasi sebagaimana disebut dalam Peraturan Kepala

BNN Nomor 03 tahun 2015 tanggal 20 maret 2015 yang dirubah

dengan Peraturan Kepala BNN Nomor 06 tahun 2015 tanggal 22 Juni

2015 dan perubahan ketiga Peraturan Kepala BNN Nomor 14 tahun

2016 tanggal 04 Agustus 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

BNNP dan BNNK adalah sebagai berikut:

1. Kepala.

2. Kasubbag Umum.

3. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan.

4. Seksi Rehabilitasi.

5. Seksi Pemberantasan.

55

Bagan 3.1

Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kota Batu

1. KEPALA

Heru Cahyo Wibowo, SH. MH

2. SUBBAGIAN UMUM

Yudha Wirawan, SE, MM

Glen Berlin M. SE

Eko Ariyanto, A.Md

Arif Hermawan, SE

Annisa Putri Herawati, A.Md

Tutut Mudayati, SH

Ikhwan Nurdin

3. SEKSI P2M

Edi Hari Edi Kartika

Adi Setia Irjayanto

Arif Hariyanto, S.Pd

Satrio Kusumodewo, SH

KEPALA

KASUBBAG UMUM

SEKSI

PEMBERANTASAN

SEKSI

PENCEGAHAN DAN

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

SEKSI

REHABILITASI

56

4. SEKSI REHABILITASI

Rose Iptriwulandari, S.Psi,MM

Anton Indiarto

Atika Satria Garini, Amd.KI

Dr. Hironmus F I

Putri Dewi HC, Amd. Kep

Eka Kurniawati,Amd.Kep

5. SEKSI PEMBERANTASAN

Purwito, SH

Yossy Tri Anggara Yudha, SH

Anton Triwibowo

Nurmala Dwi M, SH

6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Benny Trianto, S.Sos

Wahid Rahmatullah, SE,MM

Yesiska Meita M, SE

Aga Mandala N, S.Ikom

Budi Hariyanto, SE

3.2.4 Ketenagakerjaan

Tabel 3.1

Ketenagakerjaan BNN Kota Batu

NO. GRADE NAMA PANGKAT GOL. JABATAN

1 12 HERU CAHYO

WOBOWO, SH.,

MH

AKBP IV-b Kepala Badan

Narkotika Nasional

Kota Batu

57

2 9 YUDHA

WIRAWAN,SE.

MM

Penata III-c Kasubbag Umum

3 6 GLENN

BERLIN

MONOARFA,

SE

Penata

Muda

III-a Pengolah Data Subbag

Umum

4 7 TUTUT

MUDAYATI,

SH

Penata

Muda

III-a Bendahara Pengeluaran

Subbag Umum

5 6 EKO

ARIYANTO,

A.Md

Pengatur II-c Penata Usaha Barang

Milik / Kekayaan

Negara Subbag Umum

6 7 ARIF

HERMAWAN ,

SE

Pengatur II-c Penata laporan

Keuangan Subbag

Umum

7 6 ANNISA PUTRI

HERAWATI

Pengatur II-c Pengolah Data Subbag

Umum

8 6 IKHWAN

NURDIN

Pengatur II-c Pengadministrasi

Umum Subbag Umum

9 9 EDI HARI ADI

KARTIKA

KOMPOL IV-a Kasi Pencegahan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

10 7 WAHID

RAHMATULLA

H,SE, MM

Penata III-c Penyuluh Narkoba Ahli

Muda Sie Pencegahan

dan Dayamas

11 6 YESISKA

MEITA M,SE

Penata

Muda Tk. I

III-b Penyuluh Narkoba Ahli

Pertama Sie Pencegahan

dan Dayamas

12 6 BUDI

HARIYANTO,

SE

Penata

Muda Tk. I

III-b Penyuluh Narkoba Ahli

Pertama Sie Pencegahan

dan Dayamas

13 6 AGA

MANDALA

NOSYA, S. I.

Kom

Penata

Muda

III-a Penyuluh Narkoba Ahli

Pertama Sie Pencegahan

dan Dayamas

14 6 ADI SETIA

IRJAYANTO

Pengatur II-c Pengolah Data Sie

Pencegahan dan

Dayamas

16 9 ROSE

IPTRIWULAND

HANI, S.Psi,MM

Penata III-c Kasi Rehabilitasi

17 8 BENNY

TRIANTO,S.Sos

Penata III-c Konselor Sie

Rehabilitasi

18 6 ATIKA SATRIA

GARINI, A.Md.

Kl

Pengatur II-c Pengolah Data Sie

Rehabilitasi

19 6 ANTON

INDIARTO

Pengatur

Muda Tk. I

II-b Pengadministrasi

Umum Sie Rehabilitasi

20 9 PURWITO, SH KOMPOL IV-a Kasi Pemberantasan

58

21 7 NURMALA

DWI

MAYASARI ,SH

Penata

Muda Tk. I

III-b Analis Intelijen Taktis

Muda Sie

Pemberantasan

22 6 YOSSY TRI

ANGGARA

YUDHA

BRIPKA II-d Penyidik Pratama Sie

Pemberantasaan

23 6 ARIANTO,SH BRIPKA II-d Penyidik Pratama Sie

Pemberantasaan

24 6 ANTON TRI

WIBOWO

BRIPKA II-d Analis Intelijen Taktis

Pratama Sie

Pemberantasan

3.2.5 Kedudukan, Tugas, Fugsi dan Kewenangan Lembaga

1. Kedudukan.

Badan Narkotika Nasional Kota Batu (BNNK) adalah Lembaga

Pemerintah Vertikal yang berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Badan Narkotika Nasional Propinsi

dan Badan Narkotika Nasional, BNNK dipimpin oleh seorang

Kepala.

2. Tugas.

Melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam

Wilayah Kota Batu yang bertujuan mendukung Tujuan BNNP

Melindungi dan menyelamatkan komponen masyarakat di kota

Batu dari pengaruh penyalah gunaan dan peredaran gelap

narkoba.

3. Fungsi.

Dalam melaksanakan tugasnya, BNN Kota Batu

menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang

pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi;

59

b. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang

pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan

kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran

gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan

adiktif lainnya kecuali bahan adikktif untuk tembakau

dan alkohol dalam wilayah Kota Batu;

c. Pelaksanan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;

d. Penyusunan rencana program dan anggaran BNN Kota

Batu;

e. Evaluasi penyusunan laporan BNN Kota Batu;

f. Pelayanan administrasi yang transparan dan akuntabel

di BNN Kota Batu;

4. Kewenangan.

Kewenangan BNNK secara umum terlihat secara implisit

pada tugas nya, namun kewenangan yang dikhususkan oleh

undang-undang adalah tugas dalam melaksanakan

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap

Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNNK berwenang

melakukan penyelidikan.

3.2.6 Unit Lembaga

1. Sekretariat Umum

Sekretariat Umum adalah unsur pembantu pemimpin, berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. Sekretariat

Umum terdiri atas:

60

Biro Perencanaan.

Biro Kepegawaian dan Organisasi

Biro Keuangan

Biro Umum

a. Tugas :

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi

pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BNN.

b. Fungsi :

pengoordinasian kegiatan di lingkungan BNN;

pengoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian

dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran di

lingkungan BNN;

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang

meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,

kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BNN;

pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana

serta hubungan masyarakat;

penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;

pengoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian

dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kebijakan nasional di bidang P4GN;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BNN.

2. Seksi Pencegahan

61

Seksi Pencegahan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan

fungsi BNN di seksi pencegahan, berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala BNN. Seksi Bidang Pencegahan

terdiri atas :

Direktorat Desiminasi Informasi; dan

Direktorat Advokasi

a. Tugas :

Seksi bidang pencegahan mempunyai tugas melaksanakan P4GN

di bidang pencegahan.

b. Fungsi :

Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan

teknis P4GN di bidang pencegahan;

Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan

prosedur P4GN di bidang pencegahan;

Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan

instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam

pelaksanaan p4gn di bidang pencegahan;

Pembinaan teknis P4GN di bidang pencegahan kepada instansi

vertikal di lingkungan BNN; dan;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan

nasional P4GN di bidang pencegahan.

c. Program Kerja:

Advokasi: Mempengaruhi para stakeholder untuk mengambil

kebijakan tentang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan

62

dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di lingkungan masing-

masing.

Diseminasi informasi: Memberikan informasi dan pemahaman

kepada para komponen masyarakat mengenai bahaya

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagian

tugas dan fungsi BNN di seksi pemberdayaan masyarakat, berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. Seksii

Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas:

Direktorat Peran Serta Masyarakat

Direktorat Pemberdayaan Alternatif

a. Tugas :

Seksi Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas

melaksanakan P4GN di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

b. Fungsi :

Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan

teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat;

Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan

prosedur P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat;

Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan

instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam

pelaksanaan P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat;

63

Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta

masyarakat;

Pelaksanaan pemantauan, pengarahan, dan peningkatan

kegiatan masyarakat di bidang P4GN;

Pembinaan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat

kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan

nasional P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat.

c. Program Kerja:

Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat: Memobilisasi seluruh

sumber daya yang ada dalam stakeholder dan masyarakat

untuk ditingkatkan kualitas individu/kelompok, agar mereka

bisa menjaga atau menciptakan lingkungan yang bersih dan

bebas narkoba.

Pemberdayaan Alternatif: Pemberdayaan yang berorientasi

untuk merubah kebiasaan buruk dari suatu kelompok

masyarakat ataupun dari masyarakat yang awalnya memiliki

pekerjaan rawan terhadap narkoba dan juga daerah-

daerah/lokasi yang sangat rawan terhadap narkoba.

4. Seksi Pemberantasan

Seksi Pemberantasan adala unsusr pelaksanaan sebagai tugas dan

fungsi BNN di seksi pemberantasan, berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala BNN. seksi Pemberantasan

terdiri atas:

64

Direktorat Intelijen

Direktorat Narkotika Alami

Direktorat Narkotika Sintetis

Direktorat Psikotropika dan Prekursor

Direktorat Interdiksi

Direktorat Penindakan dan Pengejaran

Direktorat Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Aset

a. Tugas :

Seksi Pemberantasan mempunyai tugas melaksanakan P4GN di

bidang pemberantasan.

b. Fungsi:

Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan

teknis P4GN di bidang pemberantasan;

Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan

prosedur kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan,

interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan,

penyimpanan, pengawasan dan pemusnahan barang bukti serta

penyitaan aset;

Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan

instansi pemerintah terkait dalam pemberantasan dan

pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan

dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan

bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau

dan alkohol;

65

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta

bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau

dan alkohol;

Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di

bidang narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan

adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan

alkohol;

Pembinaan teknis kegiatan intelijen, penyelidikan dan

penyidikan, interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan

tahanan, penyimpanan, pengawasan dan pemusnahan barang

bukti serta penyitaan aset kepada instansi vertikal di

lingkungan bnn; dan

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan

nasional P4GN di bidang pemberantasan.

5. Seksi Rehabilitasi

Seksi Rehabilitasi adalah unsur pelaksanaan sebagian tugas dan

fungsi BNN di seksi rehabilitasi yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala BNN. Seksi Rehabilitasi terdiri

atas:

Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi

Pemerintah

Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen

Masyarakat

66

Direktorat Pascarehabilitasi

a. Tugas :

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan P4GN di seksi

rehabilitasi.

b. Fungsi:

Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan

teknis P4GN di bidang rehabilitasi;

Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan

prosedur di bidang rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik

atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan

penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan

lanjutan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan

psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif

untuk tembakau dan alkohol;

Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan

instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam

pelaksanaan P4GN di bidang rehabilitasi;

Pelaksanaan rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau

metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan

kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi

penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika

67

serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk

tembakau dan alkohol;

Pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi

medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan/atau

pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya,

kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, yang

diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;

Pembinaan teknis rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan

rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain

yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke

dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna

dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan

adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan

alkohol, kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; dan

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan

nasional P4GN di bidang rehabilitasi (BNN Republik

Indonesia, 2010).

c. Program Kerja:

Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah:

Penguatan melalui kegiatan bimbingan teknis. Pelaksanaan

bimbingan teknis adalah perjalanan dinas dengan melakukan

kunjungan langsung ke lembaga rehabilitasi Instansi

Pemerintah yang akan melaksanakan layanan rehab.

68

Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan: Melakukan rapat

kerja koordinasi tingkat Kota Batu dengan dinas terkait untuk

membahas topik program rehab Intansi Pemerintah, dan

Pascarehab.

Sosialisasi Program Rehabilitasi dan Pascarehabilitasi:

Kegiatan sosialisasi ini memberikan pengenalan mengenai

program rehab Intansi Pemerintahan, dan Pascarehab kepada

Lembaga Intansi Pemerintahan, dan Pascarehab.

Rehabilitasi Rawat Jalan: Layanan rehabilitasi rawat jalan

diberikan kepada korban penyalahguna narkotika dengan

kriteria tingkat pengguna ringan sampai sedang sesuai hasil

asesmen. Rencana terapi meliputi pemberian terapi simtomatis,

terapi terkait kondisi fisik/psikir dan itervensi psikososial

untuk memecapai dan juga mempertahankan kondisi

pemulihannya.

Rehabilitasi Rawat Inap: Layanan rehabilitasi rawat inap

diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan

narkotika dengan tingkat penggunaan sedang sampai berat

berdasarkan rencana terapi sesuai hasil asesmen.

3.2.7 Sasaran Strategis Badan Narkotika Nasional

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan visi dan misi

tersebut di atas, Badan Narkotika Nasional Kota Batu menetapkan

Tujuan Badan Narkotika Nasional Kota mendukung tujuan Badan

Narkotika Nasional Provinsi melindungi dan menyelamatkan

69

komponen masyarakat di Kota Batu dari pengaruh penyalahgunaan

dan peredaran gelap narkoba tercermin dari angka prevalensi th 2016

di bawah 2,56%

Sasaran strategis BNN Kota Batu sebagai berikut:

a. Seksi Pencegahan Dan Pembardayaan

Meningkatnya lembaga pendidikan, Instansi pemerintah,

swasta dan organisasi kemasyarakatan yg memiliki

pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang bahaya

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Meningkatnya lembaga pendidikan, Instansi pemerintah,

swasta dan organisasi kemasyarakatan sebagai kader anti

narkoba yang memiliki ketrampilan menolak

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Meningkatnya peranan lembaga pendidikan, Instansi

pemerintah, swasta dan organisasi kemasyarakatan dalam

mendukung pelaksanaan pemberantasan penyalahgunaan

dan peredaran gelap narkoba.(Advokasi tujuanya mampu

mempengaruhi kebijakan untuk melakukan kebijakan

P4GN di instansinya)

Meningkatnya peranan lembaga pendidikan, lingkungan

kerja lingkungan kerja pemerintah, masyarakat desa yang

mendapatkan pengembangan dalam mendukung

pelaksanaan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran

gelap narkoba.(Advokasi tujuanya mampu mempengaruhi

70

kebijakan untuk melakukan kebijakan P4GN di

instansinya)

Meningkatnya peranan lembaga pendidikan, Instansi

pemerintah, swasta dan organisasi kemasyarakatan dalam

mendukung pelaksanaan pemberantasan penyalahgunaan

dan peredaran gelap narkoba.(Advokasi tujuanya mampu

mempengaruhi kebijakan untuk melakukan kebijakan

P4GN di instansinya),

Memberikan informasi dalam mendukung pelaksanaan

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkoba.(Advokasi tujuanya mampu mempengaruhi

kebijakan untuk melakukan kebijakan P4GN di

instansinya) di wilayah kerja BNN Kota Batu

b. Seksi Rehabilitasi

Meningkatnya laju dan pecandu narkoba mengikuti

program wajib lapor.

Meningkatnya pecandu dan penyalah guna narkoba yang

mengikuti rawat jalan.

Meningkatnya mantan pecandu dan penyalah guna narkoba

yang mengikuti program pendampingan pasca rehabilitasi.

c. Seksi Pemberantasan

Meningkatnya pengungkapan tindak kejahatan gelap

narkoba

71

Pengungkapan sel jaringan narkoba / Meningkatnya sel

jaringan narkoba

d. Tata Kelola Pemerintah yang akuntabel

Terlaksananya perencanaan dan penganggaran yg terpadu

berbasis kinerja dan berjangka panjang dan menengah di

BNNK Batu.

Terlaksananya layanan sistem komunikasi informasi

kelembagaan, administrasi dan ppengelolaan BNN.

Terlaksananya sistem dan prosedur pembukaan dan

pelaporan keuangan sesuai perintah / SAP.

Terlaksananya pengelolaan dan informasi P4GN.

Menggunakan anggaran berbasis kinerja.

72