Upload
dokhue
View
231
Download
8
Embed Size (px)
Citation preview
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 1
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan dari
kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan
dan kegagalan dalam pelaksanaan misi serta mencapai sasaran dan tujuan yang
telah ditetapkan. Untuk mengetahui dan melihat keberhasilan dalam pencapaian
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, maka dilakukan suatu pengukuran kinerja,
yaitu suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran
dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi
pemerintah. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang
menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja dalam rangka mewujudkan sasaran,
tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis daerah.
Dalam rangka pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP),
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terus melakukan perbaikan untuk mencapai
tata kelola pemerintahan yang baik dan menyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan mengacu pada Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
serta peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.
Tahun 2014 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan perencanaan
jangka menengah Kabupaten Bangka Barat periode 2010-2015, dimana pada tahun
ini telah ditetapkan beberapa target kinerja untuk menilai dan mengukur pelaksanaan
pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah disesuaikan
dengan kemampuan riil sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten
Bangka Barat.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 2
3.1 METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2014
Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode
pembandingan capaian kinerja sasaran dengan target kinerja sasaran yang telah
ditetapkan. Metode pembandingan capaian kinerja sasaran tersebut dilakukan
antara rencana dengan realisasi kinerja (performance plan) yang selanjutnya
akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance
gap). Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak
eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan visi misi Pemerintah Kabupaten
Bangka Barat dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan.
Dalam menentukan hasil evaluasi kinerja untuk setiap indikator sasaran,
masih digunakan metode pengukuran dengan skala ordinal, yaitu :
Tabel 3.1
Skala Ordinal Penilaian Capaian Kinerja
Nilai Capaian (%) Kategori
>85 s.d. 100 Sangat Baik
>70 s.d 85 Baik
>55 s.d 70 Cukup baik
≤55 Kurang baik
3.2 PENCAPAIAN INDIKATOR MAKRO
Secara umum, tujuan pembangunan daerah adalah untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat yang pencapaiannya dituangkan dalam visi dan misi
pembangunan daerah. Adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan
daerah tersebut dituangkan dalam indikator makro pembangunan daerah,
dimana dalam pencapaiannya melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik
pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 3
Tabel 3.2
Pencapaian Indikator Makro
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013/2014
Indikator Makro Daerah Target 2014 Realisasi Keterangan
(1) (2) (3) (4)
1. Angka Kriminalitas
(kasus/10.000 penduduk) 5,5 7,5
Tahun 2014, Polres
Bangka Barat
2. Laju pertumbuhan penduduk (%) 3,15 3,49 Tahun 2014, Dinas
Dukcapil
3. Angka Kematian Bayi
(per 1.000 KH) 9 5,74
Tahun 2014, Dinas
Kesehatan
4. Angka Kematian Ibu Melahirkan
(per 100.000 KH) 125 150
Tahun 2014, Dinas
Kesehatan
5. Pendapatan Perkapita (Rp) 14.478.814,30 -
14.518.819,90 14.332.068
ADHK, Tahun
2013, BPS
6. Kemiskinan (jiwa) 3.878 - 4.286 6.175 Tahun 2013, BPS
(%) 1,82 - 2,01 3,26 Tahun 2013, BPS
7. Pertumbuhan ekonomi (%) 6,45 – 6,74 5,56 Tahun 2013, BPS
8. IPM 72,10 -72,15 71,46 Tahun 2013, BPS
9. Angka Melek Huruf usia > 15 (%) 99,83 94,08 Tahun 2013, BPS
97,02 Tahun 2014, Dikpora
10. Angka rata-rata lama sekolah
(tahun) 6,95 7,09 Tahun 2013, BPS
11. Angka usia harapan hidup (tahun) 72 68,32 Tahun 2013, BPS
12. Prevalensi HIV (%) <0,5 0,01 Tahun 2014, Dinas
Kesehatan
Penjelasan untuk masing-masing pencapaian Indikator Makro Kabupaten
Bangka Barat Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
1. Pada tahun 2014 angka kriminalitas di Kabupaten Bangka Barat sebesar 7,5
kasus/10.000 penduduk. Angka tersebut jika dibandingkan dengan target di
tahun 2014 hanya mencapai 63,64%. Namun jika dibandingkan dengan tahun
2013 maka terjadi peningkatan kinerja, dengan angka kriminalitas 10,20
kasus/10.000 penduduk di tahun 2013.
Kasus kriminalitas/ganggungan keamanan dan ketertiban di Kabupaten
Bangka Barat yang terjadi sepanjang tahun 2014 yang terbanyak adalah kasus
pencurian, baik pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 4
maupun pencurian biasa yang mencapai 58 kasus. Selanjutnya kasus
terbanyak adalah perjudian yang mencapai 30 kasus.
Sumber : Polres Kab. Bangka Barat
Gambar 3.1
Perkembangan Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2014
2. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2014
sebesar 3,49%, yaitu meningkat sebanyak 7.018 jiwa dari jumlah penduduk
tahun 2013 yaitu 201.201 jiwa. Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan
penduduk pada tahun 2013, maka terdapat penurunan sebesar 1,9% dengan
laju pertumbuhan di tahun 2013 sebesar 5,4%. Laju pertumbuhan penduduk
di tahun 2014 tersebut disebabkan oleh mutasi/migrasi penduduk dan
kelahiran yang terjadi di sepanjang tahun 2014 di Kabupaten Bangka Barat.
3. Pada tahun 2014 Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Bangka Barat
adalah sebesar 5,74 per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (AKB)
per 1.000 Kelahiran Hidup (KH) merupakan kematian yang terjadi pada bayi
sebelum mencapai usia satu tahun setiap 1.000 kelahiran hidup. Jumlah
kematian bayi yang dilaporkan di tahun 2014 sebanyak 23 kasus. Jika
dibandingkan dengan tahun 2013, maka angka kematian bayi di Kabupaten
Bangka Barat menurun, yaitu dari angka 8,46 per 1.000 kelahiran atau secara
absolute sebanyak 34 kematian bayi. Sementara jika dibandingkan dengan
Angka Kematian Bayi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2014
sebesar 6,97/1.000 KH dan target nasional (RPJMN) tahun 2014 sebesar
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 5
24/1.000 KH maka capaian Kabupaten Bangka Barat di tahun 2014 sangat
baik.
Sumber : Dinas Kesehatan
Gambar 3.2
Perkembangan Jumlah dan Angka Kematian Bayi
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2014
4. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup (KH) merupakan
angka kematian yang terjadi pada ibu hamil, bersalin atau nifas. Target
indikator makro untuk angka kematian ibu di Kabupaten Bangka Barat pada
tahun 2014 yaitu 125 per 100.000 KH dengan realiasi 150 per 100.000 KH
dengan pencapaian kinerja sebesar 80%. Angka tersebut menurun dari tahun
2013 yaitu sebesar 124 per 100.000 kelahiran hidup. Secara absolut, angka
kematian ibu di tahun 2014 sebanyak 6 orang, yaitu meningkat 1 orang dari
tahun 2013 yaitu 5 orang sehingga kedepan perlu penanganan yang lebih
komprehensif. Angka kematian ibu melahirkan di tahun 2014 tersebut masih
cukup rendah jika dibandingkan dengan target RPJMN di tahun 2014 sebesar
118/100.000 KH dan MDG’s yaitu sebesar 102/100.000 KH.
Secara teori, faktor penyebab kematian ibu bisa disebabkan karena 4 terlalu
yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak dan terlalu sering serta 3
terlambat yaitu terlambat mengenali tanda bahaya, terlambat mencapai
tempat rujukan dan terlambat mendapat pertolongan yang tepat. Seluruh hal
tersebut dapat meningkatkan resiko kematian pada ibu dan bayi. Berdasarkan
tempat meninggal, kematian ibu di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2014
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 6
sebagian besar adalah di pelayanan rujukan/rumah sakit. Jika dibuat urutan
penyebab kematian ibu di Kabupaten Bangka Barat maka disebabkan
beberapa hal sebagai berikut :
1) Sarana dan prasarana untuk PONED (Pelayanan Obstetri Neonatus
Esensial Dasar yang berada di Puskesmas) dan PONEK (Pelayanan Obstetri
Neonatal Emergensi Komprehensif di rumah sakit) yang masih terbatas;
2) Koordinasi dan sistem rujukan yang menghubungkan PONED di Puskesmas
dan PONEK di Rumah Sakit belum optimal;
3) SDM yang terkait dengan pelayanan kesehatan ibu (maternal) secara rasio
penduduk belum mencukupi, serta pembinaan SDM di PONEK terhadap
PONED belum maksimal;
4) Kerja sama lintas sektor, tingkat pemberdayaan dan perilaku masyarakat
belum sepenuhnya mendukung dalam pelayanan kesehatan;
5) Belum ada penerapan reward dan sanksi dalam program penurunan AKI di
Kabupaten Bangka Barat.
Berdasarkan masalah di atas pemerintah Kabupaten Bangka Barat perlu
mencari strategi khusus untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI)
terutama dari masalah yang paling mendasar yaitu koordinasi dan
pemahaman bersama tentang program penurunan AKI tersebut. Penurunan
angka kematian ibu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah serta seluruh
pihak baik swata maupun masyarakat baik di sektor kesehatan maupun non
kesehatan. Untuk mengatasi permasalahan AKI, beberapa usaha yang dapat
dilakukan yaitu :
1) Revitalisasi pelayanan kesehatan ibu dengan membentuk tim
penanggungjawab multisektor pemerintah kabupaten, sehingga pelibatan
sektor lain yang diperlukan lebih memungkinkan;
2) Meningkatkan koordinasi dan pelaksanaan sistem rujukan berkelanjutan
yang menghubungkan PONED di Puskesmas dengan PONEK di Rumah
Sakit serta membuat aturan operasional/SOP yang memudahkan
pelaksanaan PONED, PONEK serta sistem rujukan tersebut berdasarkan
pertimbangan geografis;
3) Memenuhi SDM yang belum tersedia dan melakukan upaya peningkatan
kompetensi SDM tersebut serta melibatkannya dalam upaya penurunan
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 7
AKI terutama pelibatan tenaga SpOG yang ada dipelayanan PONEK sebagai
pemimpin dan manajer program penurunan Angka Kematian Ibu serta
untuk membina pelayanan PONED di puskesmas dan jaringannnya;
4) Memonitor dan mengevaluasi fungsi pelayanan fasilitas PONED dan PONEK
secara berkesinambungan dan berkelanjutan;
5) Meningkatkan sarana dan prasarana untuk PONED dan PONEK, terutama
pelayanan rujukan (PONEK) sehingga dapat menyelesaikan masalah
obsetri dan ginekologi (kebidanan dan kandungan) secara paripurna;
6) Melakukan upaya sosialisasi, advokasi, koordinasi, mobilisasi serta
promosi kesehatan kepada masyarakat luas dalam upaya penurunan
angka kematian ibu;
7) Memberikan reward dan sanksi bagi tenaga kesehatan yang terlibat dalam
program penurunan AKI.
5. Untuk beberapa data statistik makro, pemerintah Kabupaten Bangka Barat
sangat tergantung dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga
realisasi pencapaian indikator yang mengacu dengan data BPS untuk tahun
2014 belum tersedia karena baru akan dipublikasikan di pertengahan tahun
2015. Data capaian yang digunakan untuk indikator makro yang dikelurakan
oleh BPS adalah data tahun 2013.
Capaian indikator pendapatan perkapita atas dasar harga konstan pada tahun
2013 adalah Rp.14.332.068,00 dari target yang ditetapkan di tahun 2013
sebesar Rp 14.173.587,64 – Rp 14.215.502,99. Meskipun jika dilihat dari
persentase kenaikan/pertumbuhannya dari tahun 2012 lebih rendah, namun
pencapaian di tahun 2013 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan
pencapaian tahun 2012.
Tabel 3.3
Pendapatan Regional Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2013
Uraian 2011 r) 2012*) 2013**)
Pendapatan Regional Per Kapita 13.446.225 13.911.230 14.332.068
Persentase Kenaikan 3,33 3,46 3,03
Sumber : Badan Pusat Statistik
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 8
6. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2013 jumlah
penduduk miskin Kabupaten Bangka Barat sebanyak 6.175 jiwa yang
merupakan jumlah penduduk miskin terendah di wilayah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung. Sementara jika dibandingkan dengan tahun 2012 dengan
jumlah penduduk miskin Kabupaten Bangka Barat sebanyak 6.893 jiwa, maka
mengalami penurunan sebanyak 718 jiwa. Namun jika dibandingkan dengan
target di tahun 2013 dengan jumlah penduduk miskin menjadi 4.305 - 4.759
jiwa, pencapaian tersebut belum dapat memenuhi target.
Sumber : Badan Pusat Statistik
Gambar 3.3
Posisi Relatif Penduduk Miskin Tahun 2013 (Jiwa)
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tingkat kemiskinan Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2013 sebesar 3,26%
yaitu 6.175 jiwa berbanding 188.271 total jiwa penduduk Kabupaten Bangka
Barat (berdasarkan jumlah penduduk pertengahan tahun/BPS). Tingkat
kemiskinan ini lebih baik bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan
Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun
tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mencapai 5,25%
serta tingkat kemiskinan nasional (11,37%).
Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan tahun sebelumnya, maka terjadi
penurunan yaitu dari 3,72% di tahun 2012 menjadi 3,26% di tahun 2013.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 9
Sumber : Badan Pusat Statistik
Gambar 3.4
Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Tahun 2013 (%)
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional
7. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari
berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan
tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Untuk melihat fluktuasi pertumbuhan
ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar melalui penyajian PDRB
atas dasar harga konstan (ADHK) . Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka
Barat pada tahun 2013 sebesar 5,56%, menurun jika dibandingkan dengan
pertumbuhan ekonomi di tahun 2012. Penurunan tersebut sejalan dengan
pertumbuhan ekonomi di seluruh kabupaten/kota di lingkungan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung yang juga mengalami penurunan dari tahun 2012.
Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dengan Migas
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (%)
No. Kabupaten/Kota 2010 2011r) 2012*) 2013**)
1 Bangka 5,08 6,56 6,05 5,61
2 Belitung 5,59 5,61 6,09 5,93
3 Bangka Barat 5,29 5,61 5,92 5,56
4 Bangka Tengah 5,19 6,48 5,97 5,20
5 Bangka Selatan 6,08 6,82 4,84 4,45
6 Belitung Timur 5,85 5,96 6,13 5,33
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 10
No. Kabupaten/Kota 2010 2011r) 2012*) 2013**)
7 Pangkalpinang 6,13 6,44 6,03 5,80
8 Kep. Bangka Belitung 5,99 6,50 5,73 5,29
Keterangan: r) angka revisi, *) angka sementara, **) angka sangat sementara
Sumber : Bangka Barat Dalam Angka
8. Pencapaian indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bangka
Barat tahun 2013 adalah sebesar 71,46, dengan capaian kinerja 99,78% dari
target sebesar 71,62 - 71,69 di tahun 2013. Meskipun terjadi peningkatan
setiap tahun, namun jika dibandingkan dengan IPM kabupaten/kota lain di
lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka IPM
Kabupaten Bangka Barat tergolong masih cukup rendah. Begitu juga jika
dibandingkan dengan IPM Provinsi Kepulauan Belitung dengan nilai 74,29 dan
nasional sebesar 73,81.
Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan pembangunan yang
berkaitan dengan sektor pendukung IPM yaitu pendidikan dan kesehatan serta
ekonomi masyarakat belum terlaksana secara optimal untuk mengungkit IPM
di Kabupaten Bangka Barat.
Sumber : Badan Pusat Statistik
Gambar 3.5
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013
Jika dilihat dari perkembangan IPM Kabupaten Bangka Barat tahun 2010-
2013, maka mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan. Jika
dibandingkan dengan perkembangan IPM di 7 kabupaten/kota lain dalam
wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selama empat tahun terakhir
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 11
Kabupaten Bangka Barat selalu menduduki peringkat ke 6. Hal ini menjadi
tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk merumuskan
strategi dan program yang dapat meningkatkan kinerja khususnya di sektor-
sektor pendukung IPM.
Tabel 3.5
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2013
TAHUN
Angka Harapan
Hidup
(tahun)
Angka Melek
Huruf (persen)
Rata-rata Lama
Sekolah
(tahun)
Pengeluaran
Per Kapita
(ribu rupiah)
IPM
2010 67,78 92,86 6,87 627,09 70,07
2011 67,90 93,59 6,95 629,50 70,54
2012 68,02 93,85 7,02 632,42 70,94
2013 68,32 94,08 7,09 635,73 71,46
Sumber : Badan Pusat Statistik
9. Pada tahun 2013 Angka Melek Huruf di Kabupaten Bangka Barat berada
pada angka 94,08% dimana pencapaian tersebut masih dibawah target yang
ditetapkan sebesar 99,77% sehingga capaian kinerja yang diperoleh 94,30%.
Jika dibandingkan dengan tahun 2012 dengan angka 93,85% maka terjadi
peningkatan sebesar 0,23%. Jika dibandingkan dengan rata-rata Angka Melek
Huruf nasional maka pencapaian tersebut telah mendekati yaitu sebesar
94,1% di tahun 2013 yang merupakan hasil perhitungan dari Badan Pusat
Statistik (BPS).
Berdasarkan hasil perhitungan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bangka Barat, Angka Melek Huruf Kabupaten Bangka Barat Tahun
2014 telah mencapai 97,02% sehingga jika dibandingkan dengan target
sebesar 99,83% maka capaian kinerja tahun 2014 adalah 97,19%.
10. Untuk angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Bangka Barat pada tahun
2013 sebesar 7,09 tahun. Angka ini jika dibandingkan dengan rata-rata lama
sekolah nasional di tahun 2013 sebesar 8,1 tahun masih cukup jauh
tertinggal.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 12
Sumber : Badan Pusat Statistik
Gambar 3.6
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 - 2013
11. Angka usia harapan hidup (AHH) yaitu rata-rata jumlah tahun harapan hidup
sekelompok orang yang lahir pada tahun yang sama, dengan asumsi kematian
pada usia masing-masing tersebut tetap konstan di masa mendatang. Target
pada tahun 2013 AHH adalah 71 tahun dan terealisasi 68,32 tahun dengan
capaian kinerja 96,23%. Usia harapan hidup dipengaruhi oleh gaya hidup yang
dijalani seseorang, semakin sehat gaya hidup seseorang maka semakin besar
usia harapan hidup orang tersebut. Angka Harapan Hidup merupakan alat
untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan
penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan khususnya.
Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan
program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk
kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program
pemberantasan kemiskinan.
Sumber : Badan Pusat Statistik
Gambar 3.7
Angka Harapan Hidup Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 - 2013
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 13
12. Jumlah prevalensi kasus HIV pada penduduk 15-24 tahun, pada tahun 2014
target sebesar <0,5% dengan pencapaian sesuai target (kejadian sebanyak 4
kasus/0,01%). Prevalensi kasus HIV pada kelompok ini merupakan angka
kejadian yang menurut hasil pemeriksaan laboratorium dinyatakan positif HIV
pada populasi usia 15 – 24 tahun. Target tahun 2014 untuk prevalensi kasus
HIV sebesar <0,5 menurun dibanding tahun 2013 dengan tidak
diketemukannya kasus HIV pada populasi dewasa. Dengan demikian
pemerintah daerah serta seluruh masyarakat harus tetap waspada dan
menggalakkan usaha penemuan kasus HIV, mengingat Kabupaten Bangka
Barat merupakan jalur transit orang dan barang yang cukup ramai melalui
upaya meminimalisir resiko penularan dan penanganan pengidap HIV.
3.3 EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS
Berdasarkan RPJM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015, di tahun
2014 telah ditetapkan 26 sasaran dan 143 indikator sasaran yang harus dicapai
sebagai pengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di Kabupaten Bangka Barat.
Dari 147 indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 tersebut, terdapat indikator
yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan melalui
Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 30 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja
Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 42 Tahun 2013. Perubahan tersebut
merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah
Kabupaten Bangka Barat sebagai tindak lanjut dari review terhadap Indikator
Kinerja Utama, baik di tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja yang
berorientasi hasil (outcome) serta isu-isu strategis yang terjadi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 42
Tahun 2013 memuat 105 indikator sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 14
Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten
Bangka Barat tahun 2014 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
No. INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
(%)
1. Penilaian Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah CC CC 111,78
2. Persentase cakupan pemeriksaan % 75 92,59 123,45
3. Persentase penyelesaian tindak
lanjut temuan hasil pengawasan % 80 75,22 94,03
4. Persentase penyelesaian tindak
lanjut pengaduan masyarakat yang
sudah ditangani
% 90 118,75 131,94
5. Penerapan pengelolaan arsip secara
baku % 62,50 46,88 75
6. Persentase pejabat eselon yang
telah lulus Diklat PIM %
- Eselon II 100 64,29 64,29
- Eselon III 85 76,42 89,91
- Eselon IV 100 61,94 61,94
7. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah
terhadap pendapatan daerah % 6,41 44,47 69,73
8. Indeks Kepuasan Layanan
Masyarakat terhadap pelayanan
perizinan (Skala A-E)
Skala B B 100
9. Indeks Kepuasan Layanan
Masyarakat terhadap pelayanan
administrasi kependudukan (Skala A-
E)
Skala B B 100
10. Indeks Kepuasan Layanan
Masyarakat terhadap pelayanan
puskesmas (Skala A-E)
Skala C B 200
11. Indeks Kepuasan Layanan
Masyarakat terhadap pelayanan
rumah sakit daerah (Skala A-E)
Skala B B 100
12. Peringkat MTQ di tingkat propinsi
Kep. Bangka Belitung Peringkat 4 1 175
13. Cakupan Ustadz/ustadzah yang
memiliki sertifikat (TPA & TKA) %
Paket A 85 85 100
Paket B 15 15 100
Paket C 0 0 100
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 15
No. INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
(%)
Tidak Bersertifikat 0 0 100
14. Angka Kematian Bayi Bayi/1.000
KH 9 5,74 136,22
15. Angka Kematian Balita Balita/
1.000 KH 10 6,74 132,60
16. Persentase balita gizi buruk % 0,09 0,04 155,56
17. Rasio dokter/tenaga medis per
satuan penduduk Rasio 1 : 3.295 1 : 2.910 113,27
18. Rasio tenaga perawat per satuan
penduduk Rasio 1 : 694 1 : 692 100,32
19. Rasio tenaga bidan per satuan
penduduk Rasio 1 : 1.212 1 : 1.118 108,28
20. Angka kematian ibu melahirkan Ibu/
100.000 KH 125 150 80
21. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 % 98 87,78 89,57
22. Cakupan komplikasi kebidanan yang
ditangani % 80 100 125
23. Cakupan pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan
% 95 89,64 94,36
24. Cakupan pelayanan nifas % 90 90,04 100,04
25. Cakupan Neonatus dengan
komplikasi yang ditangani % 80 96,71 120,89
26. Cakupan kunjungan bayi % 90 95,25 105,83
27. Cakupan Desa/Kelurahan Universal
Child Immunization (UCI) % 100 100 100
28. Cakupan pelayanan anak balita % 90 74,60 82,9
29. Cakupan pemberian makanan
pendamping ASI pada anak usia 6-24
bulan keluarga miskin
% 100 93,28 93,28
30. Cakupan Balita gizi buruk mendapat
perawatan % 100 100 100
31. Cakupan penjaringan kesehatan
siswa SD dan setingkat % 100 100 100
32. Cakupan peserta KB aktif % 75 76,23 101,6
33. Cakupan penemuan dan
penanganan penderita penyakit %
- Acute Flacid Paralysis (AFP) rate
per 100.000 penduduk < 15
tahun
% ≥ 2.1 1,72 81,90
- Penemuan penderita pneumonia
balita % 80 45,74 57,18
- Penemuan pasien baru TBC BTA
positif % 100 32,59 32,59
- Penderita DBD yang ditangani % 100 100 100
- Penemuan penderita diare % 80 113,65 142,06
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 16
No. INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
(%)
34. Cakupan pelayanan kesehatan dasar
masyarakat miskin % 100 3,9 3,9
35. Cakupan pelayanan kesehatan
rujukan pasien masyarakat miskin % 100 1,37 1,37
36. Cakupan pelayanan gawat darurat
level 1 yang harus diberikan sarana
kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota
% 100 100 100
37. Cakupan Desa/Kelurahan
mengalami KLB yang dilakukan
penyelidikan epidemiologi < 24 jam
% 100 100 100
38. Cakupan desa siaga aktif % 70 92,19 131,7
39. Angka Melek Huruf (usia 15-44) % 99,83 97,02 97,19
40. Angka rata-rata lama sekolah Tahun 6,95 7,09 102,
41. Angka partisipasi kasar %
- SD/MI 107,55 110,07 102,34
- SMP/MTs 85 72,56 85,36
- SMA/MA/SMK 64,43 59,97 93,08
42. Angka Partisipasi Murni %
- SD/MI 94,96 94,14 99,14
- SMP/MTs 78,5 50,74 64,64
- SMA/MA/SMK 46,8 37,23 79,55
43. Rasio guru/murid Rasio
- SD/MI 1 : 19 1 : 18 106
- SMP/MTs 1 : 18 1 : 17 106
- SMA/MA 1 : 18 1 : 15 120
- SMK 1 : 18 1 : 15 120
44. Angka Putus Sekolah (SD,SMP,SMA) %
- SD 0,38 0,43 86,84
- SMP 0,9 1,68 13,33
- SMA 1,75 2,55 54,29
45. Rata-rata Nilai UN (SD,SMP,SMA)
- SD (sederajat) - - -
- SMP (sederajat) 6,34 5,46 86,12
- SMA (sederajat)
- IPA 7,49 4,43 59,15
- IPS 7,38 4,49 60,84
- SMK (sederajat) 6,33 5,82 91,94
46. Angka Melanjutkan Sekolah %
- SD ke SMP 93,55 75,75 80,97
- SMP ke SMA 113 100,69 89,11
47. Guru yang memenuhi kualifikasi %
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 17
No. INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
(%)
S1/D-IV
- SD 58,95 62,48 113,63
- SMP 73,96 84,04 112,99
- SMA 83,25 86,10 103,42
48. Guru yang bersertifikasi %
- SD sederajat 44,96 36,55 81,29
- SMP sederajat 46,48 29,11 62,63
- SMA sederajat 47,86 20,59 43,02
49. Rasio Lapangan olahraga per 1.000
penduduk 0,74 0,82 110,81
50. Rasio koleksi buku yang tersedia di
perpustakaan daerah Rasio jumlah
judul buku per
jumlah buku 0,45 0,456 103,33
51. Rasio pengunjung perpustakaan Rasio jumlah
pengunjung
per jumlah
populasi yang
harus dilayani
0,11 0,125 113,64
52. Produksi bijih timah per tahun Ton/ Tahun 10.000 7.737,52 77
53. Produksi logam timah per tahun Ton/ Tahun 10.000 5.600,31 56
54. Cakupan desa/kelurahan/dusun
berlistrik (PLN) %
- Desa/kelurahan 100 100 100
- Dusun 98 98,77 100,78
55. Cakupan Rumah Tangga Berlistrik
(PLN dan Non PLN) %
- PLN 88 84,6 96,1
- Non PLN 12 15,4 71,7
56. Cakupan fasilitas berlistrik (Non
PLN) %
- Fasilitas Umum 90 71,52 79,5
- Lampu jalan pedesaan 35 58,4 166,9
57. Kunjungan wisata Orang/
Tahun 10.106 21.038 208,17
58. Benda, Situs dan Kawasan Cagar
Budaya yang dilestarikan % 100 100 100
59. Produksi perikanan budidaya Ton/ Tahun 741 749,06 101,09
60. Produksi perikanan tangkap Ton/ Tahun 10.920 12.653 115,87
61. Produksi Pengolahan hasil perikanan Ton/ Tahun 1.858 1.134 61,05
62. Produktivitas hasil perkebunan
unggulan per hektar Ton/Ha
- Produktivitas sawit masyarakat 16 10,77 67,3
- Produktivitas karet masyarakat 4,15 3,7 89,2
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 18
No. INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
(%)
- Produktivitas lada masyarakat 1,45 1,38 95,2
63.
Produktivitas padi atau bahan
pangan utama lokal lainnya per
hektar
Ton/Ha
- Sawah
2,67 2,30 86,14
64. Pertumbuhan industri % 15 63,65 424,33
65 Ketersediaan pangan utama (Beras,
daging) % 18,27 12,5 68,42
66. Desa yang telah memenuhi
swasembada pangan (padi) Desa 1 1 100
67. Kerusakan Kawasan Hutan Ha 41.745 41.874,5 99,69
68. Kerusakan lahan/APL Ha 10.024 8.753,6 112,67
69. Prosentase jumlah usaha dan/atau
kegiatan yang mentaati persyaratan
administrasi dan teknis pencegahan
pencemaran air
PPA% 100 32,00 32,00
70. Cakupan Perusahaan/Badan Usaha
wajib AMDAL yang memiliki dokumen
AMDAL
% 100 77,78 77,78
71. Cakupan Perusahaan/Badan Usaha
wajib UKL/UPL yang memiliki
dokumen UKL/UPL
% 80 82,5 103,13
72. Cakupan Perusahaan/Badan Usaha
wajib SPPL yang memiliki dokumen
SPPL
% 80 100 125
73. Cakupan layanan sampah perkotaan % 100 100 100
74. Cakupan Penduduk berKTP per
satuan penduduk (usia wajib berKTP) % 90 81,45 90,5
75. Cakupan Penduduk berkartu
Keluarga (KK) per satuan penduduk
(wajib berkartu keluarga)
% 90 86,96 96,62
76. Cakupan bayi berakte kelahiran % 90 91,22 101,36
77. Cakupan Bangunan Ber IMB % 4 3,03 75,08
78. Cakupan usaha ber SIG % 70 63,06 90,08
79. Penyelesaian Kasus Tanah Negara % 100 67 67
80. Penyelesaian ijin Lokasi % 100 100 100
81. Tingkat partisipasi masyarakat dalam
pemilu Presiden dan Wakil Presiden % 74 71,07 96,04
82. Tingkat partisipasi masyarakat dalam
pilkada Gubernur % - - -
83. Tingkat partisipasi masyarakat dalam
pemilu DPR, DPD, DPRD % 72 75,23 104,49
84. Tingkat partisipasi masyarakat dalam
pilkada Bupati % - - -
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 19
No. INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
(%)
85. Konflik suku, agama, ras dan antar
golongan (SARA) Kasus 0 0 100
86. Cakupan sasaran PUS menjadi
peserta KB aktif % 84,25 82,69 98,15
87. Persentase Keluarga Sejahtera II s.d.
III+ % 89,14 88,41 99,18
88. Cakupan perempuan dan anak
korban kekerasan yang
mendapatkan penanganan
pengaduan oleh petugas terlatih di
dalam unit pelayanan terpadu
% 100 100 100
89. Persentase Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial yang
memperoleh bantuan sosial untuk
pemenuhan dasar
% 82 89 109
90. Tingkat partisipasi angkatan kerja % 65,61 63,48 96,75
91. Tingkat pengangguran terbuka % 4,04 3,03 125
92. Pertumbuhan koperasi aktif % 8 15,52 194
93. Pertumbuhan Usaha Mikro % 70 1,02 1,45
94. Pertumbuhan Usaha Kecil % 25 0,18 0,72
95. Pertumbuhan Usaha Menengah % 10 6,12 61,2
96. Tersedianya informasi peluang usaha
sektor/bidang usaha unggulan
sektor/
bidang 2 2 100
97. Cakupan rumah tangga pengguna air
bersih % 64 84,79 132,48
98. Persentase rumah tinggal bersanitasi % 82 76,01 92,70
99. Cakupan jalan berkondisi baik % 75 83,48 111,31
100. Cakupan Desa dan kelurahan yang
memiliki batas administrasi yang
jelas
% 100 100 100
101. Persentase ketersediaan fasilitas
keselamatan bidang darat dan laut % 73,97 73,97 100
102. Tersedianya unit pengujian kedaraan
bermotor bagi Kabupaten/Kota yang
memiliki populasi kendaraan wajib uji
minimal 4000 (empat ribu)
kendaraan wajib uji
% 60 60 100
103. Cakupan fasilitasi Desa mandiri % 50 48,33 96,66
104. Jumlah Desa memiliki pendapatan
asli desa terhadap APBDesa sebesar
10%
% 15 0 0
105. Fasilitasi pembentukan BUMDes Desa/
tahun 5 6 120
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 20
Selain sebagai Indikator Kinerja Utama, di dalam RPJMD juga telah
ditetapkan indikator kinerja sasaran sebagai pengukur keberhasilan pencapaian
sasaran yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten
Bangka Barat Tahun 2014. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian
kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tahun 2014, maka diperoleh hasil
sebagai berikut :
a. Sasaran dengan kategori capaian sangat baik sebanyak 16 sasaran;
b. Sasaran dengan kategori capaian baik sebanyak 10 sasaran;
c. Sasaran dengan kategori capaian cukup baik tidak ada; dan
d. Sasaran dengan kategori capaian kurang baik tidak ada.
Tabel 3.7
Capaian Sasaran Pembangunan
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
No. TUJUAN DAN SASARAN CAPAIAN
SASARAN (%) KATEGORI
1 MENCIPTAKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, SEHAT DAN CERDAS
1.1 Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan
kesehatan masyarakat
96,72 Sangat Baik
1.2 Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan
pendidikan, pemuda dan olahraga
85,71 Sangat Baik
2 MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG STABIL, BERKESINAMBUNGAN DAN
BERWAWASAN LINGKUNGAN
2.1 Meningkatnya Produktivitas pertambangan 82,98 Baik
2.2 Meningkatnya produktivitas perkebunan dan
pertanian rakyat
74,69 Baik
2.3 Meningkatnya produktivitas kelautan dan perikanan 96,55 Sangat Baik
2.4 Berkembangnya destinasi wisata dan keragaman
budaya
154,08 Sangat Baik
2.5 Meningkatnya pertumbuhan industri dan
perdagangan
266,71 Sangat Baik
2.6 Meningkatnya ketahanan pangan utama daerah 78,16 Baik
2.7 Meningkatnya fungsi serta daya dukung hutan dan
lingkungan
108,96 Sangat Baik
3 MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN PROFESIONAL
3.1 Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur 96,41 Sangat Baik
3.2 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang
akuntabel
82,03 Baik
3.3 Meningkatnya penerimaan dan kualitas pengelolaan
keuangan daerah
84,87 Baik
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 21
No. TUJUAN DAN SASARAN CAPAIAN
SASARAN (%) KATEGORI
4 MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA.
4.1 Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan
administrasi publik
91,26 Sangat Baik
5 MENINGKATKAN SUASANA KEHIDUPAN YANG KONDUSIF DAN HARMONIS DALAM
BERMASYARAKAT
5.1 Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam
kehidupan bermasyarakat
114,22 Sangat Baik
5.2 Meningkatnya penanganan pengaduan/laporan
korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
100 Sangat Baik
5.3 Terpenuhinya pelayanan dasar Keluarga berencana 77,95 Baik
5.4 Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat 104,09 Sangat Baik
6 MENINGKATKAN KUALITAS SDM DALAM PEMANFAATAN SDA
6.1 Tersedianya SDM yang mampu mengelola SDA 82,34 Baik
7 MENINGKATKAN ARUS INVESTASI DAN IKLIM USAHA KERAKYATAN
7.1 Meningkatnya peluang investasi dan usaha
ekonomi kerakyatan
78,78 Baik
8 MENINGKATKAN KETERSEDIAAN DAN KUALITAS INFRASTUKTUR WILAYAH
8.1 Meningkatnya ketersediaan energi listrik 106,14 Sangat Baik
8.2 Meningkatnya pelayanan air bersih dan sanitasi 112,59 Sangat Baik
8.3 Lancarnya aksesibilitas dan konektifitas dalam dan
antar daerah
111,31 Sangat Baik
8.4 Terciptanya penataan ruang yang berkualitas dan
mampu mendukung perencanaan dan
pembangunan daerah
83,33 Baik
8.5 Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan 133,34 Sangat Baik
9 MENINGKATKAN KOMUNIKASI ANTARA TOKOH AGAMA DAN MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN
9.1 Meningkatnya peran serta tokoh agama dan
masyarakat dalam pembangunan dan kehidupan
keagamaan
122,22 Sangat Baik
10 MEWUJUDKAN DESA MANDIRI
10.1 Terfasilitasinya pembentukan desa mandiri 72,22 Baik
Berikut uraian analisis evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran tahun 2014.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 22
Sasaran strategis 1” Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan
masyarakat”
Capaian indikator kinerja Sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai
berikut.
Tabel 3.8
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan
Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tahun 2014
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN
TAHUN 2013 TARGET 2014 REALISASI %
1 Persentase balita gizi buruk % 0,1 0,09 0,04 155,56
2 Angka Kematian Balita Per 1.000
KH 9 10 6,74 132,60
3 Rasio dokter/tenaga medis per
satuan penduduk rasio 1 : 3.689 1 : 3.295 1 : 2.910 113,23
4 Rasio tenaga perawat per satuan
penduduk rasio 1 : 592 1 : 694 1 : 692 100,29
5 Rasio tenaga bidan per satuan
penduduk rasio 1 : 1.163 1 : 1.212 1 : 1.118 108,41
6 Kualitas RSUD Kelas D C C 100,00
7 Akreditasi RSUD Akreditasi Terakreditasi Terakreditasi Terakreditasi 100,00
8 Penduduk yang sakit terjamin
pelayanan kesehatan % 100 100 100 100,00
9 Puskesmas Berstandar ISO 9001 :
2000 Jumlah 2 1 - 0
10 Persentase rumah tangga
Berprilaku hidup bersih dan sehat
(PHBS)
% 40,52 75 37,08 49,44
11 Persentase puskesmas yang
melaporkan dan melakukan
tatalaksana penyakit menular dan
tidak menular
% 100 100 100 100,00
12 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 % 95,05 98 87,78 89,57
13 Cakupan komplikasi kebidanan
yang ditangani % 110,17 80 100 125,00
14 Cakupan pertolongan persalinan
oleh tenaga kesehatan yang
memiliki potensi kebidanan
% 91,49 95 89,64 94,36
15 Cakupan pelayanan nifas % 90,06 90 90,04 100,04
16 Cakupan Neonatus dengan
komplikasi yang ditangani % 86,6 80 96,71 120,89
17 Cakupan Kunjungan Bayi % 98,97 90 95,25 105,83
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 23
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN
TAHUN 2013 TARGET 2014 REALISASI %
18 Cakupan Desa/Kelurahan Universal
Child Immunization (UCI) % 100 100 100 100,00
19 Cakupan pelayanan anak balita % 72,99 90 74,6 82,89
20 Cakupan pemberian makanan
pendamping ASI anak usia 6-24
bulan keluarga miskin
% 93,28 100 93,28 93,28
21 Cakupan balita gizi buruk mendapat
perawatan % 100 100 100 100,00
22 Cakupan penjaringan kesehatan
siswa SD dan setingkat % 100 100 100 100,00
23 Cakupan Peserta KB Aktif % 88,72 75 76,23 101,64
24 Cakupan penemuan dan
penanganan penderita penyakit
- Acute Flacid Paralysis (AFP) rate
per 100.000 penduduk < 15
tahun
% ≥ 2 ≥ 2,1 1,72 81,90
- Penemuan penderita Pneumonia
Balita % 39,46 80 45,74 57,18
- Penemuan pasien baru TB BTA
positif % 41,37 100 32,59 32,59
- Penderita DBD yang ditangani % 100 100 100 100,00
- Penemuan penderita diare % 67,96 80 113,65 142,06
25 Cakupan pelayanan kesehatan
dasar masyarakat miskin % 31,19 100 3,9 3,90
26 Cakupan pelayanan kesehatan
rujukan pasien masyarakat miskin % 35,96 100 1,37 1,37
27 Cakupan pelayanan gawat darurat
level 1 yang harus diberikan sarana
kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota
% 100 100 100 100,00
28 Cakupan Desa/Kelurahan
mengalami KLB yang dilakukan
penyelidikan Epidemiologi < 24 jam
% 100 100 100 100,00
29 Cakupan desa siaga aktif % 85,94 70 92,19 131,70
30 Indeks Kepuasan Layanan
Masyarakat terhadap pelayanan
puskesmas (Skala A-E)
Skala B C B 200,00
31 Indeks Kepuasan Layanan
Masyarakat terhadap pelayanan
rumah sakit daerah (Skala A-E)
Skala C B B 100,00
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 24
Berdasarkan Tabel di atas, rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar
96,72% dengan predikat Sangat Baik. Secara lengkap uraian capaian indikator
sasaran “meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan
masyarakat” adalah sebagai berikut :
1. Persentase balita gizi buruk, yaitu jumlah balita yang memiliki status gizi
menurut berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) dengan Z-score <-3 dan atau
dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwashorkor, dan marasmus-
kwasiorkor). Capaian kinerja pada tahun 2014 melebihi target, dari yang
ditargetkan sebesar 0,09% terealisasi 0,04% dg tingkat capaian 155,56% yang
berarti capaian kinerja Sangat Baik.
Capaian di Tahun 2014 ini meningkat jika dibandingkan dua tahun
sebelumnya dimana capaian pada Tahun 2013 sebesar 0,1% dan Tahun 2012
sebesar 0,12%.
Tabel 3.9
Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Tahun 2014
No. Kecamatan Anak Balita (0-4 Tahun) Balita Gizi
Buruk
L P L + P L + P
1 Muntok 2.739 2.674 5.413 3
2 Simpang Teritip 1.554 1.480 3.034 1
3 Kelapa 1.822 1.718 3.540 2
4 Jebus 1.096 1.039 2.135 0
5 Parit Tiga 1.812 1.760 3.572 2
6 Tempilang 1.479 1.402 2.881 1
Jumlah (Kabupaten) 10.502 10.073 20.575 9
Rasio Balita Gizi Buruk 0,04
Sumber : Dinas Kesehatan
Penemuan kasus balita gizi buruk yang terjadi di Tahun 2014 sebanyak 9
kasus menurun dari 2 tahun sebelumnya yaitu 19 kasus di Tahun 2013 dan
23 kasus di Tahun 2012. Walaupun terjadi penurunan kasus gizi buruk selama
2 (dua) tahun terakhir, namun tetap harus menjadi perhatian serius bagi
Kabupaten Bangka Barat, mengingat gizi balita merupakan salah satu penentu
kualitas manusia Kabupaten Bangka Barat di masa yang akan datang.
Permasalahan utama yang menjadi penyebab kasus gizi buruk di Kabupaten
Bangka Barat adalah akibat masih adanya masyarakat khususnya masyarakat
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 25
ekonomi lemah yang kurang pengetahuan dan kesadarannya terhadap
masalah gizi di usia dini. Oleh karena itu peran promosi kesehatan untuk
meningkatkan pengetahuan dan memperbaiki perilaku masyarakat terkait
dengan masalah gizi khususnya gizi balita perlu dilakukan dengan melibatkan
stakeholder terkait. Jika dibandingkan dengan target Tahun 2015 yang
diharapkan persentase balita gizi buruk paling tinggi sebesar 0,08% dan
dengan memperhatikan capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun terakhir,
dimungkinkan target tersebut akan dapat dicapai di Tahun 2015.
Sumber : Dinas Kesehatan
Gambar 3.8
Perkembangan Balita Gizi Buruk di Kabupaten Bangka Barat (%)
Tahun 2011-2014
2. Angka kematian balita (AKABA) menunjukan kematian yang terjadi pada balita
(0 – 59 bulan) setiap 1.000 kelahiran hidup. Capaian kinerja Tahun 2014
melebihi target, dari target sebesar 10 kematian per 1.000 kelahiran hidup,
yang terjadi 6,74 kematian balita per 1.000 kelahiran hidup, dengan jumlah
kematin balita yang terjadi di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2014
sebanyak 27 balita, sehingga persentase capaian kinerja sebesar 132,6%
(kategori sangat baik).
Tabel 3.10
Sebaran Jumlah Kematian Balita Tahun 2014
No. Kecamatan Jumlah Kelahiran Hidup Jumlah Kematian
Balita
1 Muntok 1.036 2
2 Simpang Teritip 609 8
3 Kelapa 697 5
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 26
No. Kecamatan Jumlah Kelahiran Hidup Jumlah Kematian
Balita
4 Jebus 434 2
5 Parit Tiga 702 5
6 Tempilang 527 5
Total 4.005 27
AKABA per 1.000 penduduk 6,74
Sumber : Dinas Kesehatan
Sumber : Dinas Kesehatan
Gambar 3.9
Perkembangan Angka Kematian Balita Tahun 2012-2014
Angka kematian balita selama 3 (tiga) tahun terakhir relatif menurun.
Penurunan angka kematian balita ini menunjukkan berhasilnya
program/kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD terkait dalam menanggulangi
permasalahan kematian balita antara lain melalui deteksi dini tumbuh
kembang balita melalui upaya preventif dan promotif yang terus menerus
sehingga permasalahan kesehatan yang mungkin timbul pada balita dapat
diketahui lebih dini dan dapat diatasi sebelum berkembang lebih lanjut.
Jika dibandingkan dengan target Tahun 2015 yaitu 10 kematian per 1.000
kelahiran hidup, dan dengan melihat realisasi perkembangan capaian kinerja
selama 3 (tiga) tahun terakhir dimungkinkan bahwa target Tahun 2015 dapat
dicapai dengan tetap mempertahankan dan bahkan meningkatkan pelayanan
kesehatan khususnya untuk kesehatan balita baik yang bersifat preventif,
promotif maupun yang bersifat kuratif
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 27
3. Rasio Dokter per satuan penduduk menunjukan tingkat pelayanan yang dapat
diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Pada Tahun
2014, rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Bangka Barat adalah
1.: 2.910 dengan jumlah dokter 68 orang.
Tabel 3.11
Jumlah Dokter di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
NO UNIT KERJA DOKTER UMUM
L P L+P
1 2 3 4 5
1 Puskesmas…..
Muntok 1 5 6
Simpang Teritip 1 3 4
Kundi 3 - 3
Kelapa 1 2 3
Jebus - 4 4
Puput 1 2 3
Sekar Biru 1 4 5
Tempilang 3 1 4
Sub Jumlah I (Puskesmas) 11 21 32
1 RS Sejiran Setason 8 7 15
2 RSBT Muntok 2 1 3
Sub Jumlah I (Rumah Sakit) 10 8 18
Sarana Pelayanan Kesehatan Lain 8 9 17
Klinik di Institusi Diknakes/Diklat - - -
Klinik di Dinas Kesehatan Kab 1 - 1
Jumlah Kabupaten 30 38 68
Sumber : Dinas Kesehatan
Jika dibandingkan dengan target tahun ini sebesar 1 : 3.295 , maka capaian kinerja
adalah sebesar 113,23% yang berarti sangat baik. Realisasi Tahun 2014
meningkat dari 3 (tiga) tahun sebelumnya yaitu 1 : 3.689 Tahun 2013 dan 1 :
3.512 Tahun 2012, dan 1 : 4.623 di Tahun 2011. Jika dibandingkan dengan
standar nasional, angka tersebut masih di bawah target nasional, dimana target
nasional adalah sebesar 1 : 2.500. Peningkatan rasio dokter per satuan penduduk
ini dikarenakan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam
menyediakan dokter baik melalui penerimaan PNS maupun melalui kemitraan.
Perkembangan rasio dokter per satuan penduduk dari Tahun 2011-2014 disajikan
pada gambar di bawah ini.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 28
Sumber : Dinas Kesehatan
Gambar 3.10
Perkembangan Rasio Dokter per Satuan Penduduk
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2014
Faktor penyebab peningkatan persentase capaian kinerja tersebut adalah
program dokter intresift (dokter yang ditugaskan oleh Kementerian Kesehatan
di daerah) di Bangka Barat sehingga terjadi penambahan jumlah dokter yang
cukup signifkan. Capaian indikator ini memang tidak bisa stabil selama
dokter/tenaga medis tersebut belum merupakan pegawai tetap di Kabupaten
Bangka Barat, karena tidak ada jaminan dokter diluar pemerintah akan
bertahan di Kabupaten Bangka Barat. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten
Bangka Barat juga harus melakukan upaya agar tenaga dokter/tenaga medis
tersebut tidak berpindah ke daerah lain. Strategi yang ditempuh dapat melalui
peningkatan kompetensi lewat pelatihan atau tugas belajar, memberikan
tunjangan/insentif khusus, memberikan jasa pelayanan kesehatan/jasa
medik, melengkapi sarana prasarana yang terkait/mendukung pelayanan
medik serta melibatkan dokter/tenaga medis.
4. Rasio tenaga perawat per satuan penduduk menunjukkan seberapa besar
ketersediaan tenaga perawat dalam memberikan pelayanan kepada
penduduk. Pada Tahun 2014 jumlah perawat sebanyak 286 orang, maka rasio
tenaga perawat per satuan penduduk adalah 1 : 692. Jika dibandingkan
dengan target Tahun 2014 sebesar 1 : 694 maka capaian kinerja adalah
sebesar 100,29% yang berarti sangat baik. Akan tetapi, angka ini menurun
jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2013 yaitu sebesar 1 : 592 dan
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 29
Tahun 2012 sebesar 1 : 616. Menurunnya nilai rasio tenaga perawat per
satuan penduduk dari Tahun 2013 disebabkan karena pertambahan jumlah
penduduk yang diikuti dengan berkurangnya jumlah perawat dari 324 menjadi
286 ditahun 2014. Akan tetapi rasio tersebut secara umum masih dinilai baik
karena jika dibandingkan dengan target nasional standar Rasio tenaga
perawat per satuan penduduk adalah 1 : 800, artinya rasio tenaga perawat
persatuan penduduk di Kabupaten Bangka Barat sudah melebihi target
nasional. Yang mungkin perlu diperhatikan adalah apakah distribusi tenaga
perawat tersebut sudah merata keseluruh kecamatan atau bahkan desa di
Kabupaten Bangka Barat.
Sumber : Dinas Kesehatan
Gambar 3.11
Perkembangan Rasio Perawat per Satuan Penduduk
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2014
5. Realisasi rasio tenaga bidan per satuan penduduk menunjukkan seberapa
besar ketersediaan tenaga bidan dalam memberikan pelayanan kepada
penduduk. Pada Tahun 2014 jumlah bidan sebanyak 177 orang, dengan rasio
tenaga bidan per satuan penduduk adalah 1 : 1.118. Jika dibandingkan
dengan target Tahun 2014 sebesar 1 : 1.212 maka capaian kinerja adalah
sebesar 108,28% yang berarti sangat baik. Realisasi rasio bidan per satuan
penduduk Tahun 2014 lebih baik dari Tahun 2013 dan 2012 dimana realisasi
Tahun 2013 sebesar 1 : 1.163 dengan jumlah bidan 134 orang dan 1 : 1.163
dengan jumlah bidan 165 orang pada Tahun 2012. Jumlah dan sebaran
tenaga bidan di 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
disajikan pada tabel di bawah ini.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 30
Tabel 3.12
Distribusi Tenaga Bidan per Kecamatan
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
NO. UNIT KERJA BIDAN LOKASI
1 2 3 4
1 Puskesmas Muntok 23 Muntok
2 Puskesmas Simpang Teritip 17 Simpang Teritip
3 Puskesmas Kundi 10 Simpang Teritip
4 Puskesmas Kelapa 33 Kelapa
5 Puskesmas Jebus 21 Jebus
6 Puskesmas Puput 10 Parit Tiga
7 Puskesmas Sekar Biru 15 Parit Tiga
8 Puskesmas Tempilang 22 Tempilang
SUB JUMLAH PUSKESMAS 151
1 RS Sejiran Setason 22 Muntok
2 RSBT Muntok 2 Muntok
SUB JUMLAH RUMAH SAKIT 24
SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN 2
JUMLAH DI KABUPATEN BANGKA BARAT 177
Sumber : Dinas Kesehatan
6. Ada tiga indikator yang berkaitan dengan kinerja RSUD yaitu akreditasi RSUD
Sejiran Setason, kualitas RSUD yang ditunjukkan dengan Tipe dan Indeks
kepuasan layanan masyarakat terhadap pelayanan RSUD. Target dari ketiga
indikator tersebut di Tahun 2014 berturut-turut adalah sebagai berikut : RSUD
terakreditasi, kualitas RSUD dengan tipe C dan Indeks Kepuasan Masyarakat
skala B. Dari ke 3 (tiga) target tersebut semuanya mencapai target. Akreditasi
RSUD pada tahun 2014 adalah pada 5 jenis yaitu pelayanan manajemen,
pelayanan medik, pelayanan keperawatan, gawat darurat, dan rekam medis.
Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan, RSUD Sejiran Setason telah
memiliki 10 pelayanan spesialistik yaitu Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis
Kesehatan Anak, Spesialis Bedah, Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Spesialis
Patologi Anatomi, Spesialis Anestesiologi, Spesialis Syaraf, Spesialis THT,
Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin serta Spesialis Radiologi. Namun
demikian, dokter spesialis tersebut sebagian besar bukan dokter PNS daerah
namun mitra dari RSUD Sejiran Setason. Untuk Indeks Kepuasan Masyarakat
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 31
terhadap pelayanan di RSUD Sejiran Setason, di tahun 2014 mendapat skala B
(baik).
7. Pada Tahun 2014 penduduk yang sakit terjamin pelayanan kesehatan adalah
100%. Hal ini didukung oleh adanya program Jaminan Kesehatan Rakyat
(Jamkesra) Kabupaten Bangka Barat yang menjamin biaya berobat bagi
masyarakat Kabupaten Bangka Barat. Program Jamkesra berlaku bagi seluruh
masyarakat yang memiliki KTP dan KK dengan domisili di Kabupaten Bangka
Barat.
8. Puskesmas yang berstandar ISO 9001 : 2000, indikator ini digunakan untuk
melihat ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Kabupaten
Bangka Barat, khususnya unit pelayanan dasar. Pada Tahun 2014 tidak ada
penambahan puskesmas yang berstandar ISO 9001 : 2000, sehingga dari
target yang ditetapkan sebanyak 1 unit tidak tercapai. Meskipun tidak ada
penambahan baru di Tahun 2014, akan tetapi target tersebut sebenarnya
sudah terealisasi di Tahun 2013 yaitu 2 (dua) unit yaitu Puskesmas Muntok dan
Puskesmas Sekar Biru. Dari 8 (delapan) unit puskesmas yang ada di Kabupaten
Bangka Barat artinya masih tersisa 6 unit puskesmas lagi yang harus menjadi
perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan sehingga sesuai
dengan standar ISO 9001 : 2000.
9. Persentase rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS),
menunjukan berapa persen rumah tangga di Kabupaten Bangka Barat yang
sudah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Ada 10 kriteria yang
digunakan dalam menilai perilaku hidup bersih dan sehat yaitu : memberikan
ASI eksklusif selama 6 bulan, berat badan anak ditimbang secara berkala,
menggunakan air bersih, selalu mencuci tangan, menggunakan jamban sehat,
membasmi jentik-jentik nyamuk, memakan sayuran dan buah-buahan setiap
hari, beraktivitas secara reguler setiap hari, tidak merokok didalam rumah.
Pada Tahun 2014 realisasi indikator persentase rumah tangga yang
melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat adalah sebesar 37,08% dari
target 75%, sehingga persentase capaian kinerja hanya 49,44%. Meskipun
capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan Tahun 2013 terealisasi
40,52%, namun perlu dilakukan upaya untuk terus meningkatkan PHBS di
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 32
masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan indikator PHBS
antara lain :
a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi lintas sektor dengan pihak-
pihak terkait seperti Camat, Kepala Desa, Dinas terkait, dan lain-lain.
b. Meningkatkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PHBS tersebut
untuk mengubah perilaku masyarakat.
c. Meningkatkan kompetensi pelaksana kegiatan seperti kompetensi
penyuluh, bidan, dokter, tenaga gizi, dan tenaga sanitasi.
10. Persentase Puskesmas yang melaporkan dan melakukan tatalaksana penyakit
menular dan tidak menular merupakan persentase puskesmas yang
melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak
menular.
Realisasi di tahun 2014 sebesar 100 % sesuai dengan target yang ditetapkan,
dimana seluruh puskesmas telah melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada
tenaga kesehatan tentang penyakit menular dan tidak menular serta telah
memiliki alat laboratorium untuk membantu pemeriksaan kesehatan. Capaian
tersebut sama dengan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu 2013 dan
2012, dimana target dan realisasi persentase puskesmas yang melaporkan dan
melakukan tatalaksana penyakit menular dan tidak menular adalah sebesar
100%.
11. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 adalah persentase ibu hamil yang telah
memperoleh pelayanan antenatal 4 kali sesuai dengan standar di satu wilayah
kerja pada kurun waktu tertentu. Pelayanan antenatal sesuai standar paling
sedikit empat kali, dengan distribusi pemberian pelayanan minimal satu kali
pada triwulan pertama, satu kali pada triwulan kedua dan dua kali pada
triwulan ketiga umur kehamilan.
Pada Tahun 2014 target cakupan kunjungan ibu hamil K4 sebesar 98% tidak
tercapai, realisasi hanya 87,78% sehingga persentase capaian kinerja adalah
sebesar 89,57%, yaitu dengan kategori sangat baik. Capaian ini menurun dari
2 (dua) tahun sebelumnya, dimana pada Tahun 2013 realisasi 95,05% dan
Tahun 2012 realisasi 95,67%.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 33
Tabel 3.13
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2014
NO KECAMATAN PUSKESMAS
IBU HAMIL
JUMLAH K4
JUMLAH %
1 2 3 4 7 8
1 Muntok Muntok 1.213 1.082 89,20
2 Simpang Teritip Simpang Teritip 517 468 90,52
3 Kundi 170 160 94,12
4 Kelapa Kelapa 810 694 85,68
5 Jebus Jebus 483 460 95,24
6 Parit Tiga Puput 521 446 85,60
7 Sekar Biru 300 266 88,67
8 Tempilang Tempilang 652 520 79,75
JUMLAH (KAB/KOTA) 4.666 4.096 87,78
Sumber : Dinas Kesehatan
12. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani merupakan persentase ibu
hamil, bersalin, nifas yang mendapatkan penanganan komplikasi kebidanan
yaitu jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun
waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar
oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar rujukan (Polindes,
Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK).
Pada Tahun 2014 dari target sebesar 80% realisasinya adalah sebesar 100%,
artinya realisasi melebihi target dengan persentase capaian sebesar 125%
(sangat baik). Dari bumil dengan komplikasi kebidanan sebanyak 933 bumil,
seluruhnya telah ditangani melalui tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
13. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki potensi
kebidanan merupakan persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga
kesehatan terlatih yaitu jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga
kesehatan terlatih dalam kurun waktu tertentu di suatu wilayah.
Target cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Tahun 2014
adalah 95% dengan realisasi 89,64% artinya belum mencapai target dengan
persentase capaian kinerja sebesar 94,36% namun masih dalam kategori
sangat baik. Realisasi Tahun ini menurun jika dibandingkan dengan 2 (dua)
tahun sebelumnya, Tahun 2013 realisasi indikator cakupan pertolongan
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 34
persalinan oleh tenaga kesehatan 90 % dengan persentase capaian kinerja
sebesar 91,49% dan Tahun 2012 realisasi sebesar 93,55%.
Tabel 3.14
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
NO KECAMATAN PUSKESMAS
IBU BERSALIN/NIFAS
JUMLAH PERSALINAN DITOLONG NAKES
JUMLAH %
1 2 3 4 5 6
1 Muntok Muntok 1.158 1.044 90,16
2 Simpang Teritip Simpang Teritip 495 446 90,10
3 Kundi 166 143 86,14
4 Kelapa Kelapa 772 697 90,28
5 Jebus Jebus 461 432 93,71
6 Parit Tiga Puput 496 451 90,93
7 Sekar Biru 279 258 92,47
8 Tempilang Tempilang 621 516 83,09
JUMLAH (KAB/KOTA) 4.448 3.987 89,64
Sumber : Dinas Kesehatan
14. Cakupan Pelayanan Nifas merupakan persentase ibu nifas yang mendapatkan
pelayanan merupakan pelayanan kepada ibu dan neonatal pada masa 6 jam
sampai dengan 42 hari pasca persalinan sesuai standar.
Pada Tahun 2014 dari target sebesar 90% terealisasi 90,04% sehingga
persentase capaian kinerja adalah sebesar 100,04%. Realisasi dan persentase
capain tahun ini menurun dari Tahun 2013 dan Tahun 2012 yaitu di Tahun
2013 terealisasi sebesar 90,06% dan tahun 2012 sebesar 90,48%.
Tabel 3.15
Cakupan Pelayanan Nifas di Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2014
NO KECAMATAN PUSKESMAS
IBU BERSALIN/NIFAS
JUMLAH MENDAPAT YANKES NIFAS
JUMLAH %
1 2 3 4 5 6
1 Muntok Muntok 1.158 1.046 90,33
2 Simpang Teritip Simpang Teritip 495 451 91,11
3 Kundi 166 147 88,55
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 35
NO KECAMATAN PUSKESMAS
IBU BERSALIN/NIFAS
JUMLAH MENDAPAT YANKES NIFAS
JUMLAH %
1 2 3 4 5 6
4 Kelapa Kelapa 772 702 90,93
5 Jebus Jebus 461 434 94,14
6 Parit Tiga Puput 496 447 90,12
7 Sekar Biru 279 254 91,04
8 Tempilang Tempilang 621 524 84,38
JUMLAH (KAB/KOTA) 4.448 4.005 90,04
Sumber : Dinas Kesehatan
15. Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani merupakan cakupan
penanganan neonatal komplikasi merupakan jumlah neonatal dengan
komplikasi di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani
sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana
pelayanan kesehatan. Neonatus dengan penyimpangan dari normal yang dapat
menyebabkan kesakitan dan kematian. Komplikasi neonatus meliputi : Asfiksia,
Tetanus Neonatorum, Sepsis, Trauma Lahir, BBLR ( Berat Badan Lahir < 2500
gram ), sindroma gangguan pernapasan dan kelainan congenital).
Pada Tahu 2014, dari target 80% terealisasi sebesar 96,71% yang berarti
melebihi target dengan persentase capaian kinerja 120,89% (sangat baik).
Realisasi maunpun persentase capaian kinerja tahun ini meningkat jika
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dimana pada Tahun 2013 dari
target 80 % neonatal ditangani terealisasi 86,60 %, dan pada Tahun 2012 dari
target 62,19% terealisasi pada sebesar 24,41%. Hal ini dikarenakan semakin
baiknya pelayanan terhadap neonatus komplikasi serta meningkatnya
kesadaran ibu untuk memeriksa kesehatan bayinya ke sarana pelayanan
kesehatan.
Tabel 3.16
Penanganan Komplikasi Neonatal Tahun 2014
NO KECAMATAN PUSKESMAS
PERKIRAAN
NEONATAL
KOMPLIKASI
PENANGANAN
KOMPLIKASI NEONATAL
∑ %
1 2 3 4 5 6
1 Muntok Muntok 155 132,0 84,94
2 Simpang Teritip Simpang Teritip 69 60,0 86,58
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 36
NO KECAMATAN PUSKESMAS
PERKIRAAN
NEONATAL
KOMPLIKASI
PENANGANAN
KOMPLIKASI NEONATAL
∑ %
1 2 3 4 5 6
3 Kundi 22 22,0 99,77
4 Kelapa Kelapa 105 101,0 96,60
5 Jebus Jebus 65 65,0 99,85
6 Parit Tiga Puput 67 72,0 107,38
7 Sekar Biru 38 39,0 101,96
8 Tempilang Tempilang 79 90,0 113,85
JUMLAH (KAB/KOTA) 601 581 96,71
Sumber : Dinas Kesehatan
16. Cakupan kunjungan bayi merupakan cakupan pelayanan kesehatan bayi umur
1 – 12 bulan di sarana pelayanan kesehatan maupun di rumah, posyandu,
tempat penitipan anak, panti asuhan dan sebagainya melalui kunjungan
petugas. Pelayanan kesehatan tersebut meliputi deteksi dini kelainan tumbuh
kembang bayi (DDTK), stimulasi perkembangan bayi, MTBM, manajemen
terpadu balita sakit (MTBS) dan penyuluhan perawatan kesehatan bayi di
rumah menggunakan buku KIA yang diberikan oleh dokter, bidan dan perawat
yang memiliki kompetensi klinis kesehatan bayi. Setiap bayi memperoleh
pelayanan kesehatan minimal 4 kali yaitu 1 kali pada umur 1-3 bulan, 1 kali
pada umur 3-6 bulan, 1 kali pada umur 6-9 bulan dan 1 kali pada umur 9-12
bulan.
Pada Tahun 2014 dari target sebesar 90% terealisasi 95,25% dengan tingkat
capaian 105,83% yang artinya realisasi melebihi target (sangat baik).
Pencapaian tahun ini menurun jika dibandingkan dengan Pada Tahun 2013
yaitu terealisasi 98,97%. Hal ini dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat
untuk memeriksakan kesehatan bayinya ke sarana pelayanan kesehatan
menurun, serta semakin baiknya sistem pencatatan dan pelaporan di sarana
pelayanan kesehatan.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 37
Tabel 3.17
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Tahun 2014
NO KECAMATAN PUSKESMAS JUMLAH
BAYI
KUNJUNGAN NEONATAL 3 KALI
(KN LENGKAP)
JUMLAH %
1 2 3 4 5 6
1 Muntok Muntok 1.119 1048 93,66
2 Simpang Teritip Simpang Teritip 400 380 95,00
3 Kundi Kundi 139 146 105,04
4 Kelapa Kelapa 673 635 94,35
5 Jebus Jebus 435 494 113,56
6 Parit Tiga Puput 483 435 90,06
7
Sekar Biru 259 247 95,37
8 Tempilang Tempilang 577 506 87,69
JUMLAH (KAB/KOTA) 4.085 3.891 95,25
Sumber : Dinas Kesehatan
17. Indikator cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
merupakan desa/kelurahan dengan cakupan imunisasi dasar lengkap pada
bayi. Realisasi Tahun 2014 yaitu 100 % sesuai dengan target, yang disebabkan
meningkatnya kesadaran masyarakat tentang manfaat pentingnya imunisasi
bagi bayi, balita dan ibu hamil.
18. Indikator Pelayanan Anak Balita merupakan cakupan pelayanan kesehatan
anak balita dimana setiap anak umur 12–59 bulan memperoleh pelayanan
pemantauan pertumbuhan setiap bulan, minimal 8 x dalam setahun.
Pada Tahun 2014 dari target 90 % terealisasi sebesar 74,60 dengan tingkat
capaian 82,89% (baik). Walaupun masih di bawah taget terdapat kenaikan yang
besar dibandingkan dengn tahun 2013 dengan taget 60 % dan capaian
sebesar 21,64 %, hal ini dimungkinkan adanya upaya promotif yang kontinyu
dan berkesinambungan.
19. Indikator Cakupan pemberian makanan pendamping ASI anak usia 6-24 bulan
keluarga miskin merupakan pemberian makanan pendamping ASI pada anak
usia 6-24 bulan dari keluarga miskin selama 90 hari. Makanan pendamping ASI
berupa bubuk instan untuk bayi usia 6-11 bulan dan biskuit untuk anak usia
12-24 bulan.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 38
Pada Tahun 2014 dari target sebesar 100% terealisasi 93,28%, yaitu dari 253
anak yang seharusnya dibantu, hanya sejumlah 236 anak yang diberikan
makanan pendamping ASI, hal ini dikarenakan ada bayi usia 6-11 bulan
keluarga miskin belum termasuk dalam pengadaan makanan pendamping ASI
pada tahun 2014.
20. Indikator Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan di tahun 2014 dapat
terealisasi sesuai dengan target yaitu 100%. Dari 9 kasus balita gizi buruk yang
ditemukan di tahun 2014, seluruhnya mendapatkan perawatan oleh layanan
kesehatan.
21. Indikator Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat merupakan
pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan gigi dan mulut siswa SD dan
setingkat melalui penjaringan kesehatan terhadap murid kelas 1 SD dan
Madrasah Ibtidaiyah yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama guru
dan dokter kecil.
Pada Tahun 2014 dari target sebesar 100% terealisasi 100% artinya target
tercapai. Capaian ini sama seperi Tahun 2013 dan lebih baik dari Tahun 2012
dimana capaian hanya 94,055. Sama seperti Tahun 2013, pada Tahun 2014
dilaksanakan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh dan dilakukan juga
sweeping terhadap murid yang belum diperiksa.
22. Indikator Cakupan Peserta KB Aktif merupakan cakupan Pasangan Usia Subur
(PUS) yang menjadi peserta aktif KB di satu wilayah kerja pada kurun waktu
tertentu. Pasangan usia subur adalah wanita berusia 15-49 tahun dengan
status kawin. Pada Tahun 2014 dari target 75 % terealisasi sebesar 76,23 %.
Pencapaian ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2013
dan Tahun 2012 yaitu realisasi pada tahun 2013 sebesar 88,72% dan Tahun
2012 sebesar 77,41%. Namun jika dibandingkan dengan Tahun 2011
mengalami kenaikan dimana Tahun 2011 realisasi hanya sebesar 74,43%.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 39
Sumber : Dinas Kesehatan
Gambar 3.12
Perkembangan Cakupan Peserta KB Aktif Tahun 2011-2014
23. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit di tahun 2014 yaitu :
a. Indikator cakupan penemuan dan penanganan Acute Flacid Paralysis (AFP)
rate per 100.000 penduduk < 15 tahun merupakan jumlah kasus AFP non
Polio yang ditemukan diantara 100.000 penduduk < 15 per tahun di satu
wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Kasus AFP adalah penderita
lumpuh layuh akut seperti gejala kelumpuhan pada polio yang terjadi pada
anak dibawah umur 15 tahun.
Pada Tahun 2014 dari target ≥ 2/100.000 anak usia dibawah 15 tahun
realisasinya adalah 1,72/100.000 yang artinya target tidak tercapai.
Capaian tahun ini menurun dari tahun 2013 yang menemukan 2 kasus
100.000 penduduk usia < 15 tahun. Secara program semakin banyak
ditemukan kasus ini semakin baik untuk dapat memastikan apakah suatu
wilayah sudah bebas polio atau belum. Karena dari pemeriksaan lanjutan
terhadap kasus AFP dapat diketahui apakah pada tubuh penderita tersebut
terdapat virus polio liar (virus penyebab penyakit polio) atau tidak.
b. Indikator persentase penemuan penderita pneumonia balita yaitu jumlah
balita dengan pneumonia yang ditemukan dan diberikan tata laksana
sesuai standar di sarana kesehatan di satu wilayah tertentu dalam waktu
satu tahun. Target tahun 2014 sebesar 80 % dengan realisasi sebesar
45,74% dengan capaian kinerja sebesar 57,18%. Hal ini disebabkan masih
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 40
rendahnya upaya penemuan kasus pneumonia balita di sarana kesehatan
oleh tenaga kesehatan. Penemuan yang rendah ini dikarenakan masih
rendahnya upaya promosi kepada masyarakat untuk melakukan
pemeriksaan jika ada gejala yang terkait pneumonia. Selain itu masih ada
perbedaan persepsi oleh tenaga kesehatan dalam menetapkan seorang
balita mengalami pneumonia. Namun demikian jika dibandingkan dengan
Tahun 2013 dan Tahun 2012 terjadi peningkatan realisasi yaitu 39,46% di
Tahun 2013 dan 19,24 di Tahun 2012. Perkembangan realisasi indikator
penemuan penderita pneumonia dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 3.18
Capaian Penemuan Penderita Pneumonia
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2012-2014
Tahun Penderita
Pneumonia
Perkiraan
Pneumonia
Realisasi
(%)
Target
(%) %
2012 358 1861 19,24 60 150
2013 747 1919 38,93 100 38,93
2014 905 1919 45,74 80 57,18
Sumber : Dinas Kesehatan
c. Indikator persentase kasus baru TB paru (BTA positif) yang ditemukan yaitu
angka penemuan pasien baru TB-BTA Positif atau Case Detection Rate
(CDR) dimana persentasi jumlah penderita baru TB BTA positif yang
ditemukan dibandingkan dengan jumlah perkiraan kasus baru TB BTA positif
dalam wilayah tertentu dalam waktu satu tahun.
Target tahun 2014 yaitu 100% dengan realisasi sebesar 32,59%, sehingga
capaian kinerja yang diperoleh masuk dalam kriteria kurang baik. Hal ini
disebabkan masih kurang maksimalnya tenaga kesehatan dalam pencarian
kasus baru TB paru pada tingkat unit pelayanan kesehatan (UPK). Selain itu
tingkat pemahaman dan perhatian masyarakat terhadap penyakit TB paru
ini masih rendah serta kerjasama lintas program dan lintas sektor masih
lemah. Realisasi Tahun 2014 menurun dari Tahun 2013, dimana realisasi
Tahun 2013 sebesar 41,37%. Hal ini disebabkan masih kurang
maksimalnya tenaga kesehatan dalam pencarian kasus baru TB paru pada
tingkat UPK. Selain itu tingkat pemahaman dan perhatian masyarakat
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 41
terhadap penyakit TB paru ini masih rendah serta kerjasama lintas program
dan lintas sektor masih lemah.
d. Indikator penderita DBD yang ditangani merupakan penderita BDB yang
ditemukan dan mendapatkan pengobatan sesuai standar disuatu wilayah
dalam kurun waktu tertentu. Target Tahun 2014 penderita DBD yang
ditangani sejumlah 100% dapat direalisasikan sesuai target, dimana dari
penemuan 95 kasus DBD semuanya ditangani sesuai standar. Capaian ini
sama dengan Tahun 2013 dan 2012, hanya terjadi perbedaan jumlah
kasus yang ditemukan yaitu 126 kasus di Tahun 2013 dan 184 kasus di
Tahun 2012. Dari data tersebut terlihat bahwa selama 3 (tiga) tahun
terakhir jumlah kasus terus menurun.
Sumber : Dinas Kesehatan
Gambar 3.13
Jumlah Penemuan Kasus DBD Tahun 2012-2014
e. Indikator kinerja jumlah kasus diare per 1.000 penduduk yaitu jumlah
penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader di
satu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun sesuai tata laksana kasus.
Pada Tahun 2014 dari target 80% terealisasi sebesar 113,65% artinya
tingkat capaian sebesar 142,06%. Keberhasilan pencapaian target ini
antara lain disebabkan semakin baiknya sistem pencatatan dan pelaporan
kasus diare yang lebih baik. Capaian Tahun 2014 ini lebih baik dari Tahun
2013 dimana jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana
kesehatan dan kader sebesar 67,96%.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 42
24. Indikator persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat
miskin merupakan jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana
kesehatan strata pertama di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu
tertentu. Masyarakat miskin dimaksud adalah masyarakat sasaran program
pengentasan kemiskinan yang terdaftar sebagai peserta Jamkesmas atau PBI
JKN (sejak Tahun 2014), Tahun 2014 ditargetkan sebesar 100% seperti tahun
sebelumnya, namun realisasi hanya sebesr 3,9%.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan persentase capaian kinerja indikator
ini rendah. Pertama, masyarakat Bangka Barat lebih banyak memilih
menggunakan Jamkesra dibandingkan Jamkesmas / PBI JKN karena program
Jamkesra lebih fleksibel dan benefit (keuntungan) yang dirasakan lebih
banyak. Kedua, ada pasien PBI JKN yang terlewatkan tercatat oleh petugas
kesehatan ketika berobat. Ketiga, ada persepsi yang berbeda terhadap definisi
operasional indikator kinerja ini yaitu sebagai pembanding dari jumlah
kunjungan pasien masyarakat miskin di sarkes strata 1 (Puskesmas) adalah
jumlah seluruh masyarakat miskin di Kabupaten/Kota, oleh karena itu target
100 % terlalu tinggi sebab tidak mungkin seluruh masyarakat miskin sakit
pada periode tahun berjalan disamping itu hal ini menunjukkan keberhasilan
pembangunan kesehatan melalui upaya promotif (Promosi ) dan preventif (
Pencegahan ) karena hanya 3,9 % penduduk miskin yang sakit pada tahun
2014.
Upaya untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien
masyarakat miskin tetap terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka
Barat terutama melalui program Jamkesra di tahun 2014 untuk meningkatkan
pelayan kesehatan Kesehatan terutama untuk masyarakat miskin di Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama. Pemerintah Pusat melakukan terobosan dengan
memberkan dana belanja langsung ke rekening puskemas dalam bentuk dana
kapitasi yang mulai diterima puskesmas sejak bulan Agustus 2014, dana
tersebut diperuntukkan bagi petugas puskesmas secara keseluruhan baik
dalam bentuk jasa pelayanan sebagai pemacu semangat kerja maupun dalam
bentuk dukungan operasional puskesmas untuk meningkatkan pelayanan di
bidang kesehatan. Program baru ini dalam pelaksanaannya banyak menemui
kendala terutama dalam tata laksana keuangan karena memang berbeda
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 43
dengan tata laksana keuangan yang telah ada. Selain itu pemilahan pencatatan
pasien yang ada jaminan kesehatan pada saat pendaftaran di fasilitas
kesehatan harus lebih tertib dan rapi.
25. Persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin
merupakan jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan
strata dua dan tiga di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu.
Masyarakat miskin dimaksud adalah masyarakat sasaran program
pengentasan kemiskinan yang terdaftar sebagai peserta Jamkesmas / PBI JKN
(sejak Tahun 2014).
Tahun 2014 ditargetkan 100% dan hanya terealisasi sebesar 1,37%. Cakupan
pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin ini sejalan dengan capaian
indikator pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin.
Upaya yang perlu ddilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangka Barat adalah
sosialisasi/edukasi ke msasyarakat (promotif) untuk menjelaskan bahwa
penyakit-penyakit tertentu tidak harus dirujuk ke sarkes strata 2 dan 3 tapi
cukup dilayani di sarana kesehatan dasar (puskesmas), karena selama tahun
awal pelaksanaan JKN ini masih banyak ditemukan kendala terutama akibat
peraturan yang lebih ketat untuk program JKN mengenai jenis-jenis penyakit
yang dapat diklaim melalui rujukan di sarkes strata 2 dan 3.
26. Persentase cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan
sarana kesehatan kab/kota yaitu pelayanan gawat darurat level 1 yang harus
diberikan sarana kesehatan kab/kota dibandingkan dengan seluruh sarana
kesehatan yang ada dalam kurun waktu tertentu pada suatu wilayah. Gawat
darurat level 1 merupakan tempat pelayanan gawat darurat yang memiliki
dokter umum berada ditempat 24 jam dengan kualifikasi GELS (General
Emergency Life Support) dan/atau ATLS (Advance Trauma Life Support) + ACLS
(Advance Cardiac Life Support) serta memiliki alat transportasi dan komunikasi.
Target tahun 2014 yaitu 8 puskesmas dan 1 RS Umum Daerah di Kabupaten
Bangka Barat dapat memberikan pelayanan gawat darurat level 1, realisasi
capaiannya sebesar 100 %.
Pencapaian kinerja indikator ini tidak terlepas dari peran penting dan fungsi
Puskesmas itu sendiri. Puskesmas merupakan sarana pelayanan kesehatan
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 44
yang berperan sebagai pusat pelayanan, pusat pembangunan wawasan serta
pusat penggerak pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan. Secara fisik
sarana dan pra sarana puskesmas diwilayah Kabupaten Bangka Barat sudah
cukup memadai.
27. Indikator Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan
penyelidikan epidemiolagi < 24 jam Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani <
24 jam pada suatu desa/kelurahan di satu wilayah kerja dalam periode/kurun
waktu tertentu dapat terealisasi 100%. Hal ini menunjukan bahwa sistem
surveilans epidemiologi terhadap kasus KLB sudah berjalan dengan baik.
28. Cakupan Desa Siaga Aktif indikator ini menunjukan persentase desa yang
mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau Unit Kesehatan Berbasis
Masyarakat (UKBM) lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai
pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan
kegawatdaruratan, surveilance berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan
pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya
menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Target tahun 2014
adalah 70% dengan realisasi 92,19% artinya capaian sebesar 131,70% dengan
kriteria sangat baik. Jumlah desa siaga aktif meningkat selama Tahun 2012-
2014.
Desa siaga aktif ini memiliki peran dan fungsi yang strategis untuk mendukung
dan menopang pelaksanaan program desa mandiri yang merupakan salah satu
program unggulan Bangka Barat. Pada tahun 2013 Kabupaten Bangka Barat
mendapatkan penghargaan di Bidang Kesehatan sebagai kabupaten/kota
Sehat yaitu penghargaan Swasti Saba Padapa dengan 2 tatanan (permukiman,
sarana dan prasarana umum yang sehat serta tatanan kehidupan masyarakat
sehat yang mandiri).
Tabel 3.19
Jumlah Desa Siaga Aktif per Kecamatan
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
No Kecamatan Puskesmas
Jumlah
desa/
kelurahan
Desa/kelurahan siaga
Pratama Madya Purnama Mandiri JUMLAH %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Muntok Muntok 7 7 0 - 0 7 100,00
2 Simpang
Teritip
Simpang
Teritip 9 2 7 - 0 9 100,00
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 45
No Kecamatan Puskesmas
Jumlah
desa/
kelurahan
Desa/kelurahan siaga
Pratama Madya Purnama Mandiri JUMLAH %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Kundi 4 2 2 - 0 4 100,00
4 Kelapa Kelapa 14 7 5 - 0 12 85,71
5 Jebus Jebus 11 4 6 - 0 10 90,91
6 Parit Tiga Puput 5 1 4 - 0 5 100,00
7 Sekar Biru 5 3 1 - 0 4 80,00
8 Tempilang Tempilang 9 7 1 - 0 8 88,89
Jumlah 64 33 26 0 0 59 92,19
Sumber : Dinas Kesehatan
29. Indeks kepuasan layanan masyarakat terhadap pelayanan puskesmas yaitu
suatu penilaian berupa indeks skala E – A terhadap pelayanan yang sudah
diberikan oleh puskesmas terhadap masyarakat dalam kurun waktu tertentu di
suatu wilayah.
Target Tahun 2014 indeks kepuasan masyarakat (IKM) mendapatkan nilai C.
Realisasi capaian indikator terhadap IKM yaitu mendapat nilai B yang artinya
indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan puskesmas di
Kabupaten Bangka Barat melebihi yang ditargetkan dengan tingkat capaian
sebesar 200% dengan nilai IKM pada rentang 62,51 – 81,25.
Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun 2014 dibandingkan
dengan rencana dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.20
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan
Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tahun 2014
dibandingkan dengan Target 2015
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN s.d.
TAHUN 2014 TARGET 2015 %
1 Persentase balita gizi buruk % 0,04 0,08 150,00
2 Angka Kematian Balita Per 1.000
KH 6,74 10 132,60
3 Rasio dokter/tenaga medis per
satuan penduduk rasio 1 : 2.910 1 : 3.028 104,05
4 Rasio tenaga perawat per satuan
penduduk rasio 1 : 692 1 : 692 100,00
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 46
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN s.d.
TAHUN 2014 TARGET 2015 %
5 Rasio tenaga bidan per satuan
penduduk rasio 1 : 1.118 1 : 1.154 103,22
6 Kualitas RSUD Kelas C C 100
7 Akreditasi RSUD Akreditasi Terakreditasi Terakreditasi 100
8 Penduduk yang sakit terjamin
pelayanan kesehatan % 100 100 100
9 Puskesmas Berstandar ISO 9001 :
2000 Jumlah 2 2 100
10 Persentase rumah tangga Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) % 37,08 75 49,44
11 Persentase puskesmas yang
melaporkan dan melakukan
tatalaksana penyakit menular dan
tidak menular
% 100 100 100,00
12 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 % 87,78 98 89,57
13 Cakupan komplikasi kebidanan yang
ditangani % 100 80 125,00
14 Cakupan pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan yang memiliki
potensi kebidanan
% 89,64 95 94,36
15 Cakupan pelayanan nifas % 90,04 90 100,04
16 Cakupan Neonatus dengan
komplikasi yang ditangani % 96,71 80 120,89
17 Cakupan Kunjungan Bayi % 95,25 90 105,83
18 Cakupan Desa/Kelurahan Universal
Child Immunization (UCI) % 100 100 100,00
19 Cakupan pelayanan anak balita % 74,6 90 82,89
20 Cakupan pemberian makanan
pendamping ASI anak usia 6-24
bulan keluarga miskin
% 93,28 100 93,28
21 Cakupan balita gizi buruk mendapat
perawatan % 100 100 100,00
22 Cakupan penjaringan kesehatan
siswa SD dan setingkat % 100 100 100,00
23 Cakupan Peserta KB Aktif % 76,23 75 101,64
24 Cakupan penemuan dan penanganan
penderita penyakit
- Acute Flacid Paralysis (AFP) rate
per 100.000 penduduk < 15 tahun % 1,72 ≥ 2 86,00
- Penemuan penderita Pneumonia
Balita % 45,74 100 45,74
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 47
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN s.d.
TAHUN 2014 TARGET 2015 %
- Penemuan pasien baru TB BTA
positif % 32,59 100 32,59
- Penderita DBD yang ditangani % 100 100 100,00
- Penemuan penderita diare % 113,65 100 113,65
25 Cakupan pelayanan kesehatan dasar
masyarakat miskin % 3,9 100 3,90
26 Cakupan pelayanan kesehatan
rujukan pasien masyarakat miskin % 1,37 100 1,37
27 Cakupan pelayanan gawat darurat
level 1 yang harus diberikan sarana
kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota
% 100 100 100,00
28 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami
KLB yang dilakukan penyelidikan
Epidemiologi < 24 jam
% 100 100 100,00
29 Cakupan desa siaga aktif % 92,19 85 108,46
30 Indeks Kepuasan Layanan
Masyarakat terhadap pelayanan
puskesmas (Skala A-E)
Skala B C 200,00
31 Indeks Kepuasan Layanan
Masyarakat terhadap pelayanan
rumah sakit daerah (Skala A-E)
Skala B B 100,00
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi sampai dengan tahun
2014 dibandingkan dengan rencana akhir RPJMD pada tahun 2015 menunjukan
pencapaian yang bervariasi dan secara rata-rata sebesar 98,13% (sangat baik).
Namun masih ada 3 (tiga) indikator kinerja yang masih memerlukan kerja keras
untuk memenuhi target karena pencapaian masih di bawah 50% sementara waktu
untuk mencapai target RPJM tersebut tinggal 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2015.
Indikator dengan predikat kurang baik tersebut yaitu Persentase rumah tangga
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (37,08%), Penemuan penderita Pneumonia Balita
(45,74%) dan Penemuan pasien baru TB BTA positif (32,59%).
Sasaran strategis 2 adalah ”Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan
pendidikan, pemuda dan olahraga”
Capaian indikator kinerja Sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai
berikut.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 48
Tabel 3.21
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan
Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Tahun 2014
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN
TAHUN 2013
TARGET
2014 REALISASI %
1 Angka partisipasi kasar
- SD/MI % 113,05 107,55 110,07 102,34
- SMP/MTs % 94 85 72,56 85,36
- SMA/MA/SMK % 76,34 64,43 59,97 93,08
2 Angka Partisipasi Murni - SD/MI % 96,04 94,96 94,14 99,14
- SMP/MTs % 77,05 78,5 50,74 64,64
- SMA/MA/SMK % 42,63 46,8 37,23 79,55
3 Rasio ketersediaan
sekolah/ penduduk usia
sekolah
- SD/MI Rasio 1:173 1:308 1:181 170,17
- SMP/MTs Rasio 1:322 1:308 1:261 118,01
- SMA/MA/SMK Rasio 1:481 1:327 1:434 75,35
4 Rasio guru/murid - SD/MI Rasio 1:18 1 : 19 1:18 106
- SMP/MTs Rasio 1:23 1 : 18 1:17 106
- SMA/MA Rasio 1:15 1 : 18 1:15 120
- SMK Rasio 1:18 1 : 18 1:15 120
5 Angka Putus Sekolah
(SD,SMP,SMA)
- SD % 0,31 0,38 0,43 86,84
- SMP % 1,06 0,9 1,68 13,33
- SMA % 0,14 1,75 2,55 54,29
6 Rata-rata Nilai UN
(SD,SMP,SMA)
- SD (sederajat) 7,43 - - -
- SMP (sederajat) 6,39 6,34 5,46 86,12
- SMA (sederajat) - IPA 5,41 7,49 4,43 59,15
- IPS 5 7,38 4,49 60,84
- SMK (sederajat) 6,15 6,33 5,82 91,94
7 Angka Melanjutkan - SD ke SMP % 139,9 93,55 75,75 80,97
- SMP ke SMA % 155,68 113 100,69 89,11
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 49
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN
TAHUN 2013
TARGET
2014 REALISASI %
8 Guru yang memenuhi
kualifikasi S1/D-IV
- SD % 58,76 58,95 62,48 113,63
- SMP % 82,82 73,96 84,04 112,99
- SMA % 83,17 83,25 86,10 103,42
9 Persentase sekolah yang
terakreditasi
* SD - Akreditasi A % 6,34 12,88 14,39 113,28
- Akreditasi B % 51,59 87,12 53,03 60,87
- Akreditasi C % 34,92 0 28,03 -
- Belum terakreditasi % 7,15 0 4,55 -
* SMP/MTs - Akreditasi A % 46,15 20,51 54,84 267,38
- Akreditasi B % 38,46 51,28 25,81 149,67
- Akreditasi C % 15,38 17,95 12,90 128,13
- Belum terakreditasi % 0 10,26 6,45 137,13
* SMA/MA/SMK - Akreditasi A % 40 45 47,37 105,27
- Akreditasi B % 60 45 36,84 81,87
- Akreditasi C % 0 0 0,00 100,00
- Belum terakreditasi % 0 10 15,79 42,10
10 Guru yang bersertifikasi - SD sederajat % 33,65 44,96 36,55 81,29
- SMP sederajat % 28,72 46,48 29,11 62,63
- SMA sederajat % 20 47,86 20,59 43,02
11 Tingkat penguasaan
Bahasa Inggris oleh siswa
lulusan sekolah
menengah (TOEFL 350)
%
13,64 7,51 4,33 57,66
12 Peringkat nilai Ujian
Nasional tingkat Provinsi
Babel
- SD sederajat Peringkat 6 - - -
- SMP sederajat Peringkat 4 2 4 0
- SMA /MA
IPA Peringkat 7 4 7 25
IPS Peringkat 7 4 7 25
- SMK Peringkat 6 3 6 0
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 50
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN
TAHUN 2013
TARGET
2014 REALISASI %
13 Pertumbuhan
perpustakaan desa % - 43,75 45,31 103,57
14 Rasio koleksi buku yang
tersedia di perpustakaan
daerah
Rasio
jumlah judul
buku per
jumlah
buku
0,47 0,45 0,465 103,33
15 Rasio pengunjung
perpustakaan
Rasio
jumlah
pengunjung
per jumlah
populasi
yang harus
dilayani
0,019 0,11 0,125 113,64
16 Rasio Lapangan olahraga per 1.000
penduduk 0,82 0,74 0,82 110,81
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “ Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas
pelayanan pendidikan, pemuda dan olahraga” dengan 16 (enam belas) indikator
kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran sebesar
85,71% dengan predikat Sangat Baik.
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :
1. Angka Partisipasi Kasar (APK)
Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu
jenjang tententu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan
tersebut terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Nilai APK untuk
menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkatan
pendidikan.
Capaian Angka Partisipasi Kasar Tahun 2014 pada tingkatan SD/MI dari
target 107,55% terealisasi 110,07% dengan tingkat pencapaian 102,34%
(sangat baik). APK diatas 100% tersebut menunjukan bahwa ada sejumlah
siswa SD yang memiliki usia kurang dari 7 tahun (masuk SD lebih awal) atau
usia lebih dari 12 tahun. Capaian APK SMP/MTs dari target 85% terealisasi
hanya 72,56% dengan tingkat capaian 85% (sangat baik), dan capaian APK
SMA/MA/SMK dari target 64,43% hanya terealisasi sebesar 59,97% . Nilai
APK dibawah 100% baik APK SMP/MTs maupun APK SMA/MA/SMK
menunjukkan bahwa masih ada penduduk usia 13-15 atau 16-18 tahun di
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 51
Kabupaten Bangka Barat yang tidak sekolah. Secara umum, keseluruhan
capaian APK SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK cenderung menurun selama
4 tahun terakhir seperti terlihat pada Gambar di bawah ini.
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Gambar 3.14
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2014
2. Angka Partisipasi Murni (APM)
Angka Partisipsi Murni yaitu proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia
tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya
terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Manfaat APM adalah
untuk mengukur seberapa besar anak yang bersekolah tepat pada waktunya.
Sama halnya dengan APK, secara umum capaian APM untuk seluruh tingkatan
SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK dinilai kurang memuaskan, karena
seluruhnya tidak mencapai target kinerja di Tahun 2014. Capaian APM SD/MI
Tahun 2014 sebesar 94,14 % dari yang ditargetkan sebesar 94,96% dengan
tingkat capaian kinerja sebesar 99,14% (sangat baik), realisasi APM SMP/MTs
sebesar 50,74% dari yang ditargetkan sebesar 78,5% dengan tingkat capaian
kinerja sebesar 64,64% (cukup baik) dan APM SMA/MA/SMK terealisasi
sebesar 37,23 dari yang ditargetkan sebesar 46,8% dengan tingkat capaian
kinerja sebesar 79,55% (baik). Hal di atas menunjukkan bahwa persentase
siswa yang masuk sekolah tepat waktu untuk tingkat SD/MI sekitar 94,14%,
SMP/MTs sekitar 50,74% dan SMA/MA/SMK sekitar 37,23%. Sisanya yang
dikategorikan kedalam kriteria tidak tepat waktu bisa saja karena terlambat
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 52
atau terlalu cepat masuk sekolah, karena pernah tidak naik kelas, atau karena
siswa-siswa yang mengikuti program paket A,B atau C. Selain itu, angka
tersebut bisa juga menunjukkan masih ada anak dengan usia sekolah yang
tidak bersekolah. Untuk perkembangannya dari Tahun 2011 s.d. Tahun 2014
cenderung mengalami penurunan, kecuali untuk SMP/MTs sempat naik pada
Tahun 2012 dan 2013 seperti terlihat pada Gambar di bawah ini.
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Gambar 3.15
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2014
3. Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah
Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan tertentu
per jumlah penduduk usia pendidikan tertentu/jenjang sekolah tersebut. Rasio
ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia
pendidikan masing-masing tingkatan. Ada 3 (tiga) tingkatan yang dihitung,
yaitu rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI, rasio
ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SMP/MTs dan rasio
ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK.
Pada Tahun 2014 untuk rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia
sekolah SD/MI dari target 1 : 380 terealisasi sebesar 1 : 181 sehingga tingkat
capaian kinerja sebesar 170,17% (sangat baik). Rasio ketersediaan sekolah
per penduduk usia sekolah SMP/MTs dari target 1 : 308 terealisasi 1 : 261
dengan tingkat capaian kinerja 118,01% (sangat baik). Rasio ketersediaan
sekolah per penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK dari target 1 : 327
terealisasi 1 : 434 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 75,35% (baik).
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 53
Dengan demikian, hanya rasio ketersediaan sekolah untuk usia sekolah
SMA/MA/SMK saja yang tidak memenuhi target.
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Gambar 3.16
Perkembangan Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2014
Dari Gambar di atas terlihat bahwa untuk rasio ketersediaan sekolah
dibandingkan penduduk usia sekolah jenjang SD/MI dan SMP/MTs cenderung
mengalami penurunan selama 4 (empat) tahun terakhir. Sedangkan untuk
rasio ketersediaan sekolah dibandingkan penduduk usia sekolah jenjang SMA/
MA/SMK cenderung mengalami kenaikan selama 4 (empat) tahun terakhir.
4. Rasio guru / murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan tertentu per jumlah
murid pendidikan jenjang tertentu tersebut. Rasio ini mengindikasikan
ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah
ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.
Secara rata-rata rasio guru/murid pada tahun 2014 di semua jenjang
pendidikan melebihi target, dan untuk tingkat SD/MI sudah melebihi SPM
yang mensyaratkan untuk di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk
setiap 32 peserta. Jika dilihat dari rasio ini menunjukkan bahwa Bangka Barat
memiliki jumlah guru yang cukup memadai, namun jika dilihat dari penyebaran
dan penempatan guru belum dapat dikatakan merata karena rasio guru /
murid untuk masing-masing jenjang pendidikan di kecamatan yang ada di
wilayah Kabupaten Bangka Barat masih bervariasi seperti ditunjukkan pada
Tabel di bawah ini.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 54
Tabel 3.22
Sebaran Rasio Guru/Murid di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
No. KECAMATAN SD
Rasio SMP
Rasio SMA
Rasio SMK
Rasio Guru Murid Guru Murid Guru Murid Guru Murid
1 Muntok 311 5.887 1:20 119 2.096 1:18 40 473 1:12 83 1.174 1:14
2 Simpangteritip 217 4.034 1:19 56 937 1:17 33 454 1:14 0 - -
3 Jebus 150 2.554 1:17 55 1.060 1:19 24 548 1:23 0 - -
4 Parittiga 210 4.663 1:22 71 1.103 1:16 23 286 1:12 47 623 1:13
5 Kelapa 250 3.748 1:15 71 1.219 1:17 32 747 1:23 35 623 1:18
6 Tempilang 208 3.254 1:16 54 731 1:14 47 548 1:12 10 193 1:19
Jumlah 1.346 24.140 1 : 18 426 7.146 1 : 17 199 3.056 1 : 15 175 2.613 1 : 15
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Demikian pula dengan perkembangan capaian untuk indikator rasio guru /
murid cukup bervariasi untuk masing-masing tingkatan, untuk SD/MI jika
dibandingkan dengan Tahun 2011 relatif meningkat, namun jika dibandingkan
dengan Tahun 2012 cenderung menurun. Untuk tingkat SMP/MTs, SMA/MA
dan SMK rasio guru / murid cenderung menurun selama 4 (empat) tahun
terakhir, walaupun dibandingkan dengan Tahun 2013 untuk semua tingkatan
pendidikan cenderung mengalami peningkatan.
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Gambar 3.17
Perkembangan Rasio Guru/Murid di Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2011-2014
5. Angka Putus Sekolah yaitu proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang
sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang
pendidikan tertentu.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 55
Indikator angka putus sekolah pada semua jenjang pendidikan pada tahun
2014 kinerjanya kurang memuaskan. Untuk tingkat SD/MI angka putus
sekolah dari target 0,38% yang terealisasi 0,43% dengan tingkat capaian
kinerja sebesar 86,84% (sangat baik), tingkat SMP/MTs dari target 0,9%
terealisasi 1,68% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 13,33% (kurang
baik) dan tingkat SMA/MA/SMK dari target 1,75% terealisasi 2,55% sehingga
tingkat capaian kinerja sebesar 54,29% (kurang baik), capaian kinerja tersebut
mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun
2013.
Perkembangan angka putus sekolah di semua jenjang pendidikan selama 4
(empat) tahun terakhir di Tahun 2014 seperti ditunjukkan pada Gambar di
bawah ini. Pemerintah daerah dalam hal ini SKPD terkait perlu mencari
penyebab tinggi nya angka putus sekolah di tahun ini, padahal Pemerintah
Kabupaten Bangka Barat sendiri sudah menggratiskan pendidikan sampai
dengan jenjang SMA, namun jika dilihat kenyataan yang terjadi yaitu tingginya
angka putus sekolah, ternyata ada hal lain yang lebih mempengaruhi tingginya
angka putus sekolah di Kabupaten Bangka Barat dari pada biaya. Hal ini harus
menjadi perhatian yang serius bagi Pemerintah Daerah Kab. Bangka Barat,
harus ada kiat-kiat khusus untuk menarik kembali anak-anak putus sekolah
tersebut untuk dapat melanjutkan lagi sekolahnya baik melalui jalur formal
maupun informal.
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Gambar 3.18
Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2011-2014
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 56
6. Rata-rata nilai ujian nasional (UN) pada tahun 2014 dari semua jenjang
pendidikan hanya tingkatan SD sederajat yang memenuhi target kinerja, yaitu
dari target nilai UN sebesar 7 terealisasi 7,11 dengan tingkat capaian kinerja
101,57% (sangat baik). Sedangkan untuk tingkat SMP sederajat dari target
6,34 terealisasi 5,46 dengan tingkat capaian kinerja 86,125 (sangat baik) dan
untuk tingkat SMA IPA dari target 7,49 terealisasi 4,43 dengan tingkat capaian
kinerja sebesar 59,15% (cukup baik), SMA IPS dari target 7,38 terealisasi 4,49
dengan tingkat capaian kinerja sebesar 60,84% (cukup baik). Adapun untuk
SMK dari target 6,33 terealisasi 5,82 dengan tingkat caaian kinerja sebesar
91,94% (sangat baik).
Jika dibandingkan selama 4 (empat) tahun terakhir perkembangan nilai ujian
nasional cenderung menurun kecuali untuk tingkat SD seperti ditunjukkan
pada Gambar di bawah ini.
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Gambar 3.19
Perkembangan Nilai Ujian Nasional
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2014
7. Angka melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu dari tingkat
SD ke SMP dan dari jenjang SMP ke SMA.
Pada Tahun 2014 Angka melanjutkan dari SD ke SMP dari yang ditargetkan
93,55% yang terealisasi hanya sebesar 75,75% dengan tingkat capaian kinerja
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 57
80,97% (baik). Angka melanjutkan dari SMP ke SMA dari yang ditargetkan
113% terealisasi sebesar 100,69% dengan tingkat capaian kinerja 89,11%
(sangat baik). Angka melanjutkan ini menurun jika dibandingkan dengan
Tahun 2013 baik dari SD ke SMP maupun dari SMP ke SMA seperti
ditunjukkan pada gambar di bawah ini.
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Gambar 3.20
Perkembangan Angka Melanjutkan Pendidikan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2014
8. Indikator guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV, merupakan salah satu
indikator untuk melihat kualitas tenaga pendidik. Penilaian dilakukan terhadap
3 (tiga) jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA sederajat. Pada Tahun 2014 dari
ke 3 (tiga) jenjang pendidikan tersebut indikator guru yang memenuhi
kualifikasi S-1/D-IV semuanya mencapai target. Pada jenjang pendidikan SD,
indikator guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV dari yang ditargetkan
sebesar 58,95% terealisasi 62,48% dengan tingkat capain kinerja 113,63%
(sangat baik). Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV bersumber
dari jumlah guru sekolah negeri dan swasta, tidak termasuk guru di bawah
urusan Kementerian Agama. Data lengkap jumlah guru SD dengan kualifikasi
pendidikan di 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
disajikan pada Tabel.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 58
Tabel 3.23
Jumlah guru SD berdasarkan kualifikasi pendidikan berdasarkan kecamatan di
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
NO. KECAMATAN SD/SLB
SD SMP SMA SMK D1 D2 D3 D4 S1 S2
1 Mentok 0 0 57 13 3 37 4 0 197 0
2 Jebus 0 2 30 1 1 32 0 0 84 0
3 Parit Tiga 0 2 45 9 2 32 4 0 116 0
4 Kelapa 0 0 36 5 0 43 2 0 164 0
5 Simpang Teritip 1 0 37 4 0 31 1 0 143 0
6 Tempilang 0 0 18 5 0 48 0 0 137 0
TOTAL (1.346) 1 4 223 37 6 223 11 0 841 0
Persentase (%) 0,07 0,30 16,57 2,75 0,45 16,57 0,82 0,00 62,48 0,00 Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Pada jenjang pendidikan SMP guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV dari
yang ditargetkan sebesar 73,96% terealisasi 84,04% dengan tingkat capain
kinerja 112,99% (sangat baik). Data lengkap jumlah guru SMP dengan
kualifikasi pendidikan di 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2014 disajikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 3.24
Jumlah guru SMP berdasarkan kualifikasi pendidikan berdasarkan kecamatan
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
NO. KECAMATAN SMP
SD SMP SMA SMK D1 D2 D3 D4 S1 S2
1 Mentok 0 0 3 1 4 0 13 0 97 1
2 Jebus 0 0 0 0 1 1 1 0 51 1
3 Parit Tiga 0 0 4 0 3 1 4 0 59 0
4 Kelapa 0 0 4 0 1 2 5 0 59 0
5 Simpang Teritip 0 0 5 0 0 3 4 0 44 0
6 Tempilang 0 0 5 0 0 0 3 0 46 0
TOTAL (426) 0 0 21 1 9 7 30 0 356 2
Persentase (%) 0,00 0,00 4,93 0,23 2,11 1,64 7,04 0,00 83,57 0,47
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Pada jenjang pendidikan SMA guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV dari
yang ditargetkan sebesar 83,25% terealisasi 86,10% dengan tingkat capain
kinerja 103,47 (sangat baik). Data lengkap jumlah guru SMA dengan
kualifikasi pendidikan di 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2014 disajikan pada tabel di bawah ini.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 59
Tabel 3.25
Jumlah guru SMA berdasarkan kualifikasi pendidikan berdasarkan kecamatan
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
NO. KECAMATAN SMA/SMK
SD SMP SMA SMK D1 D2 D3 D4 S1 S2
1 Mentok 0 0 8 7 4 3 6 0 93 2
2 Jebus 0 0 0 0 0 0 1 0 23 0
3 Parit Tiga 0 0 1 0 1 0 6 0 62 0
4 Kelapa 0 0 1 0 0 0 1 0 64 1
5 Simpang Teritip 0 0 3 1 0 1 2 1 25 0
6 Tempilang 0 0 3 1 1 1 0 0 51 0
TOTAL (374) 0 0 16 9 6 5 16 1 318 3
Persentase (%) 0% 0% 4% 2% 2% 1% 4% 0% 85% 1%
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Jika dibandingkan dengan 3 (tiga) tahun sebelumnya, indikator guru yang
memiliki kualifikasi S-1/D-IV terus meningkat, kecuali Tahun 2012 yang
disebabkan karena adanya sejumlah guru yang pensiun pada tahun 2012.
Peningkatan persentase guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV di Tahun
2014 dikarenakan usaha mandiri para guru untuk meningkatkan jenjang
pendidikan mereka serta adanya bantuan pemerintah untuk melanjutkan
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui kegiatan APBD I dan APBN.
Perkembangan jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV di Kabupaten
Bangka Barat Tahun 2011-2014 disajikan pada gambar di bawah ini.
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Gambar 3.21
Jumlah Guru yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV Tahun 2011-2014
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 60
9. Persentase Sekolah yang Terakreditasi, yaitu perbandingan antara sekolah
yang sudah terakreditasi terhadap jumlah seluruh sekolah untuk masing-
masing jenjang pendidikan. Akreditasi dilakukan oleh pemerintah dan/atau
lembanga mandiri untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan
pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang
dan jenis pendidikan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, sebagai
bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan dilakukan secara obyektif, adil,
transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria
yang mengacu kepada Standar Nasional.
Pada Tahun 2014 untuk jenjang pendidikan SD dari akreditasi A,B,C dan yang
belum terakreditasi masing-masing terealisasi 14,39%; 53,03%; 28,03% dan
4,55%. Dari kriteria tersebut, yang mencapai target hanya untuk Akreditasi A
dengan pencapaian kinerja 113,28% dan selebihnya tidak memenuhi target.
Jika dibandingkan dengan realisasi 3 (tiga) tahun sebelumnya dengan
memperhatikan trendline indikator akreditasi untuk jenjang pendidikan SD,
dapat disimpulkan bahwa selama 4 (empat) tahun terakhir, SD dengan
akreditasi A cenderung terus meningkat, SD dengan akreditasi B dan C
cenderung menurun serta SD belum terakreditasi cenderung meningkat
walaupun garis penurunannya tidak terlalu tajam.
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Gambar 3.22
Persentase Sekolah Terakreditasi Jenjang SD Tahun 2011-2014
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 61
Untuk jenjang pendidikan SMP sederajad dari akreditasi A,B,C dan yang belum
terakreditasi masing-masing terealisasi 54,84%; 25,81%; 12,90% dan 6,45%.
Semua indikator tersebut mencapai target bahkan tingkat pencapaian kinerja
semuanya di atas 100%.
Jika dibandingkan dengan realisasi 3 (tiga) tahun sebelumnya dengan
memperhatikan trendline pada gambar di bawah untuk indikator akreditasi
jenjang pendidikan SMP, dapat disimpulkan bahwa selama 4 (empat) tahun
terakhir, SMP dengan akreditasi A dan C cenderung terus meningkat,
sementara akreditasi B dan belum terakreditasi cenderung menurun. Sekolah
yang belum terakreditasi di tahun 2014 sebabkan adanya sekolah baru yaitu
SMP N 6 Muntok Satu Atap dan SMP N 4 Kelapa.
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Gambar 3.23
Persentase Sekolah Terakreditasi Jenjang SMP Tahun 2011-2014
Untuk jenjang pendidikan SMA sederajad dari akreditasi A,B,C dan target yang
belum terakreditasi masing-masing terealisasi 47,37%; 36,84%; 0% dan
15,79% dengan 2 (dua) indikator yang mencapai target yaitu akreditasi A dan
C masing-masing dengan tingkat capaian kinerja masing-masing sebesar
105,27% dan 100%. Akreditasi yang tidak mencapai target disebabkan antara
lain keterbatasan dari tim penilai yang hanya membatasi kuota untuk masing-
masing kabupaten/kota, sehingga tidak seluruh sekolah dapat diajukan untuk
dilakukan penilaian akreditasi, demikian juga untuk sekolah-sekolah baru
belum bisa diusulkan untuk diajukan terkait dengan persyaratan standar
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 62
kompetensi kelulusan. Penilaian akreditasi meliputi 8 standar nasional
pendidikan yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan,
standar tenaga pendidik, standar sarana prasarana, standar pengolahan, dan
standar pembiayaan, serta standar penilaian pendidikan, sehingga untuk
sekolah yang baru didirikan tidak akan memenuhi syarat untuk standar
kompetensi lulusan.
Jika dibandingkan dengan realisasi 3 (tiga) tahun sebelumnya dengan
memperhatikan trendline pada gambar di bawah ini untuk indikator akreditasi
jenjang pendidikan SMA, dapat disimpulkan bahwa selama 4 (empat) tahun
terakhir, SMA dengan akreditasi A cenderung terus meningkat, SMA dengan
akreditasi B cenderung menurun, SMA dengan akreditasi C tetap dan SMA
yang belum terakreditasi cenderung meningkat. Peningkatan persentase
sekolah yang belum terakreditasi di tahun 2014 dikarenakan munculnya
sekolah baru yaitu SMA 1 Parittiga, SMK 1 Tempilang, SMK Muhammadiyah
Muntok.
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Gambar 3.24
Persentase Sekolah Terakreditasi Jenjang SMA Tahun 2011-2014
10. Guru yang bersertifikasi, merupakan salah satu indikator yang digunakan
untuk menilai kompetensi guru. Pada Tahun 2014 dari ke 3 (tiga) jenjang
pendidikan (SD, SMP dan SMA) seluruhnya tidak mencapai target. Untuk
jenjang SD dari target 44,96% dapat terealisasi 36,55% dengan tingkat
capaian sebesar 81,29% (sangat baik). Jenjang pendidikan SMP dari target
46,48 hanya dapat terealisasi 29,11% dengan tingkat capaian 62,63% (cukup
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 63
baik) dan jenjang pendidikan SMA dari target 47,86 hanya dapat terealisasi
20,59% dengan tingkat capaian sebesar 43,02% (kurang baik). Data
persentase guru yang bersertifikasi di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
disajikan pada Gambar di bawah ini (tidak termasuk guru dibawah naungan
Kementerian Agama).
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Gambar 3.25
Persentase Sertifikasi Guru Tahun 2014
Walaupun tidak berhasil mencapai target Tahun 2014, akan tetapi realisasi
tahun ini meningkat jika dibandingkan dengan Tahun 2013, yaitu untuk
jenjang pendidikan SD meningkat 6,45%, SMP meningkat 0,84% dan SMA
meningkat sebesar 1,23%. Perkembangan persentase guru yang bersertifikasi
dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Gambar. 3.26
Perkembangan Persentase Guru yang Bersertifikasi
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2014
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 64
Peningkatan jumlah guru yang bersertifikasi tidak lepas dari upaya Pemerintah
Kabupaten Bangka Barat dalam melaksanakan program sertifikasi guru yang
ditujukan untuk meningkatkan kompetensi guru yang ada di Kabupaten
Bangka Barat.
11. Tingkat penguasaan Bahasa Inggris oleh siswa lulusan sekolah menengah
(TOEFL 350) yaitu dengan menghitung persentase siswa yang yang memenuhi
nilai TOEFL 350.
Pada Tahun 2014 indikator ini tidak mencapai target yaitu dari target 7,51
yang terealisasi 4,33% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 57,66% (cukup
baik). Capaian ini jauh menurun jika dibandingkan dengan capaian pada tahun
2013 indikator tingkat penguasaan Bahasa Inggris oleh siswa lulusan sekolah
menengah dengan TOEFL diatas 350 dapat dicapai sebesar 13,64%.
Rendahnya capaian di tahun 2014 dikarenakan jumlah siswa yang mengikuti
tes TOEFL hanya sejumlah 115 orang siswa dan yang lulus dengan nilai 350
sebanyak 71 orang siswa.
12. Peringkat nilai rata-rata ujian nasional Kabupaten Bangka Barat di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung yaitu membandingkan nilai rata-rata ujian nasional
siswa-siswa lulusan Kabupaten Bangka Barat untuk setiap jenjang pendidikan
(kecuali SD) dengan nilai rata-rata siswa kabupaten/kota di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.
Pada Tahun 2014 indikator ini tidak mencapai target dari semua jenjang
pendidikan. SMP sederajad dari target peringkat 2 yang terealisasi adalah
peringkat 4, SMA sederajad (IPA) dari target peringkat 4 yang terealisasi
sebagai peringkat 7, SMA sederajad (IPS) dari target peringkat 4 yang
terealisasi sebagai peringkat 7 dan SMK dari target peringkat 3 yang
terealisasi sebagai peringkat 6.
Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maka capaian peringkat
nilai rata-rata ujian nasional Kabupaten Bangka Barat di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung terus mengalami penurunan.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 65
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Gambar 3.27
Peringkat Nilai Rata-rata Ujian Nasional Kabupaten Bangka Barat
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2014
13. Indikator pertumbuhan perpustakaan desa dengan menghitung jumlah desa
yang memiliki perpustakaan desa dibagi dengan jumlah desa / kelurahan yang
ada di Kabupaten Bangka Barat.
Dari target yang ditetapkan di tahun 2014 sebesar 43,75% dapat terealisasi
sebesar 45,32% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 103,57%. Capaian ini
meningkat 3,57% dari Tahun 2013 dimana pada Tahun 2013 dari 64 desa /
kelurahan yang telah memiliki perpustakaan desa sejumlah 23 desa (38,33%)
dan pada Tahun 2014 meningkat menjadi 29 perpustakaan yang tersebar di 6
kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bangka Barat seperti ditunjukkan pada
gambar di bawah ini.
Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
Gambar 3.28
Jumlah Perpustakaan Desa di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 66
14. Pada Tahun 2014 dari target 5.550 judul buku / 12.300 eksemplar (0,45)
dapat terealisasi 6.388 judul buku per 13.734 jumlah eksemplar buku (0,47)
dengan tingkat capaian sebesar 103,57% (sangat baik). Capaian ini meningkat
3,57% dari Tahun 2013 yaitu dari target 0,36 terealisasi 0,47 dengan target
koleksi buku sebanyak 3.500 judul buku / 9.700 eksemplar buku pada tahun
2013, dapat terealisasi sebesar 5.314 judul buku / 11.299 eksemplar buku.
Pencapaian realisasi koleksi buku tinggi dikarenakan ada penambahan koleksi
buku dari bantuan APBN dan perpustakaan nasional.
15. Indikator rasio pengunjung perpustakaan dihitung dengan membagi jumlah
kunjungan ke perpustakaan dibagi jumlah penduduk di Kabupaten Bangka
Barat tahun bersangkutan.
Pada Tahun 2014 indikator ini memenuhi target yaitu dari target 0,11 dapat
terealisasi sebesar 0,13 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 113,96%
didapat dari jumlah kunjungan 26.101 per 208.219 orang jumlah penduduk
Kabupaten Bangka Barat (data jumlah penduduk diperoleh dari Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Capaian ini meningkat dari Tahun 2013
sebesar 13,96% yaitu dari target 0,018 dapat terealisasi sebesar 0,019 atau
106,6% yang didapat dari 3.600 kunjungan / 3.836 jumlah penduduk.
Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
Gambar 3.29
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2011 – 2014
16. Rasio Lapangan olahraga didapat denga menghitung jumlah lapangan
olahraga per 1.000 jumlah penduduk. Rasio lapangan olahraga tahun 2014
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 67
mencapai nilai 0,82 dengan target yang ditetapkan yaitu 0,74, sehingga
tingkat capaian 110,81%. Capaian ini sama dengan tahun 2013 yaitu
sebanyak 169 lapangan olahraga per 1.000 penduduk. Jumlah sarana
olahraga Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.26
Jumlah Sarana Olahraga di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
NO KECAMATAN
JUMLAH SARANA OLAHRAGA
ATLETIK SEPAK
BOLA
BOLA
VOLLY
VOLLY
PANTAI
BULU
TANGKIS BASKET RENANG
TENIS
LAP.
PANJAT
TEBING FUTSAL
1 MUNTOK 1 13 12 2 4 7 1 3 2 6
2 SIMPANG
TERITIP 0 9 5 0 4 2 0 0 0 1
3 JEBUS 0 8 7 0 5 3 0 0 0 0
4 KELAPA 0 15 7 0 3 0 1 0 0 4
5 TEMPILANG 0 9 2 0 3 0 0 0 0 1
6 PARITTIGA 0 12 7 0 5 5 0 1 0 1
TOTAL 1 66 40 2 24 17 2 4 2 13
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan
dengan rencana dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.27
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan
Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Tahun 2014
dibandingkan dengan Tahun 2015
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN s.d.
TAHUN 2014
RENCANA s.d.
2015 %
1 Angka partisipasi kasar
- SD/MI % 110,07 105,4 104,43
- SMP/MTs % 72,56 90 80,62
- SMA/MA/SMK % 59,97 65,43 91,66
2 Angka Partisipasi Murni
- SD/MI % 94,14 93 101,23
- SMP/MTs % 50,74 80,5 63,03
- SMA/MA/SMK % 37,23 50 74,46
3 Rasio ketersediaan sekolah/
penduduk usia sekolah
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 68
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN s.d.
TAHUN 2014
RENCANA s.d.
2015 %
- SD/MI Rasio 1:181 1 : 342 188,95
- SMP/MTs Rasio 1:261 1 : 342 131,03
- SMA/MA/SMK Rasio 1:434 1 : 308 70,97
4 Rasio guru/murid
- SD/MI Rasio 1:18 1 : 20 111,11
- SMP/MTs Rasio 1:17 1 : 20 117,65
- SMA/MA Rasio 1:15 1 : 20 133,33
- SMK Rasio 1:15 1 : 20 133,33
5 Angka Putus Sekolah
(SD,SMP,SMA)
- SD % 0,43 0,4 92,50
- SMP % 1,68 1,22 62,30
- SMA % 2,55 1,7 50,00
6 Rata-rata Nilai UN
(SD,SMP,SMA)
- SD (sederajat) 7,11 7 101,57
- SMP (sederajat) 5,46 6,5 84,00
- SMA (sederajat)
- IPA 4,43 7,85 56,43
- IPS 4,49 7,5 59,87
- SMK (sederajat) 5,82 6,5 89,54
7 Angka Melanjutkan
- SD ke SMP % 75,75 91 83,24
- SMP ke SMA % 100,69 85 118,46
8 Guru yang memenuhi kualifikasi
S1/D-IV
- SD % 62,48 72,89 85,72
- SMP % 84,04 81 103,75
- SMA % 86,10 85,08 101,20
9 Persentase sekolah yang
terakreditasi
* SD
- Akreditasi A % 14,39 15,91 90,45
- Akreditasi B % 53,03 82,58 64,22
- Akreditasi C % 28,03 1,52 0,00
- Belum terakreditasi % 4,55 0 0,00
* SMP/MTs
- Akreditasi A % 54,84 40,54 135,27
- Akreditasi B % 25,81 56,76 45,47
- Akreditasi C % 12,90 2,7 -277,78
- Belum terakreditasi % 6,45 0 0,00
* SMA/MA/SMK
- Akreditasi A % 47,37 50 94,74
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 69
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN s.d.
TAHUN 2014
RENCANA s.d.
2015 %
- Akreditasi B % 36,84 45 81,87
- Akreditasi C % 0,00 0 100,00
- Belum terakreditasi % 15,79 5 -115,80
10 Guru yang bersertifikasi
- SD sederajat % 36,55 26,9 135,87
- SMP sederajat % 29,11 31 93,90
- SMA sederajat % 20,59 19,11 107,74
11 Tingkat penguasaan Bahasa
Inggris oleh siswa lulusan
sekolah menengah (TOEFL 350)
% 4,33 8,99
48,16
12 Peringkat nilai Ujian Nasional
tingkat Provinsi Babel
- SD sederajat Peringkat - 2 -
- SMP sederajat Peringkat 4 2 0,00
- SMA /MA
IPA Peringkat 7 2 -150,00
IPS Peringkat 7 2 -150,00
- SMK Peringkat 6 2 -100,00
13 Pertumbuhan perpustakaan
desa Persentase 45,31
50 90,62
14 Rasio koleksi buku yang tersedia
di perpustakaan daerah
Rasio jumlah
judul buku per
jumlah buku
0,465 0,44 105,68
15 Rasio pengunjung perpustakaan Rasio jumlah
pengunjung per
jumlah populasi
yang harus
dilayani
0,125 0,13 96,15
16 Rasio Lapangan olahraga per 1.000
penduduk 0,82 0,75 109,33
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi sampai dengan tahun
2014 dibandingkan dengan rencana akhir RPJMD pada tahun 2015 menunjukan
pencapaian yang bervariasi dan cukup baik. Namun masih terdapat 2 (dua)
indikator kinerja yang masih memerlukan kerja keras untuk memenuhi target
karena pencapaian masih di bawah 50% sementara waktu untuk mencapai target
RPJMD tersebut tinggal 1 (satu) tahun. Indikator dengan predikat kurang baik
tersebut yaitu Tingkat penguasaan Bahasa Inggris oleh siswa lulusan sekolah menengah
(TOEFL 350) dan Peringkat Nilai Ujian Nasional Tingkat Provinsi Bangka Belitung.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 70
Sasaran strategis 3 adalah “Meningkatnya produktivitas pertambangan”.
Untuk mencapai sasaran tersebut di dukung oleh indikator-indikator kinerja
sasaran yaitu :
Tabel 3.28
Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Meningkatnya Produktivitas Pertambangan Tahun 2014
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN TAHUN
2013
TARGET
2014 REALISASI %
1.
Jumlah/ luas lahan tambang
umum legal
- Darat
- Laut
Ha
Ha
Ha
127.585
70.454
57.131
129.116
71.985
57.131
127.669
70.544
57.125
98,9
97,9
99,9
2. Produksi bijih timah Ton 8.031,94 10.000,00 7.737,52 77
3. Produksi logam timah Ton 7.490,20 10.000,00 5.600,31 56
4. Pertambangan non timah yang
dikelola
Jenis 5 6 6 100
Dari indikator kinerja sasaran di atas dicapai rata-rata sebesar 82,98% atau baik.
Untuk Jumlah/luas lahan tambang umum legal yang terdata di tahun 2014 adalah
seluas 127.699 Ha. Luasan tersebut masih belum mencapai target yang
ditetapkan dalam perjanjian kinerja, dengan selisih pencapaian yaitu 1.447 Ha.
Luasan tambang umum legal dengan luas 127.699 Ha dibagi menjadi wilayah
darat seluas 70.544 Ha atau 55,25%, serta wilayah laut seluas 57.125 Ha atau
44,75%.
Untuk produksi bijih timah di tahun 2014 ditargetkan sebesar 10.000 ton, akan
tetapi terealisasi hanya sebesar 8.031,94 ton, dan untuk produksi logam juga
tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 10.000 ton dan hanya terealisasi
7.490,20 ton. Data yang disampaikan berdasarkan laporan produksi dari
perusahaan pengelola biji timah, namun berdasarkan prediksi dari Dinas Energi,
Sumber Daya dan Mineral Kabupaten Bangka Barat, pencapaian tersebut
harusnya dapat melebihi target, karena kurangnya kesadaran dari para
pengusaha untuk menyampaikan laporan produksinya. Data produksi biji timah di
tahun 2014 didapat dari laporan 3 perusahaan yaitu PT. Timah, tbk, PT. Bahari
Utama, dan PT. Sentra Tin Indo. Untuk data produksi logam timah di tahun 2014
didapat dari 2 laporan perusahaan yaitu yaitu PT. Timah, tbk dan PT. Bahari
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 71
Utama. Dari data perusahaan yang melaporkan hasil produksi biji maupun logam
timah, nilai ini sangat kecil padahal perusahaan yang terdaftar memiliki izin usaha
pertambangan (IUP) timah di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 27 perusahaan.
Jenis tambang non timah yang baru dikelola di tahun 2014 ini yaitu pengelolaan
logam tanah jarang di Desa Air Putih Kecamatan Muntok. Pencapaian tersebut
sesuai dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yaitu terdapat 1
pengelolaan pertambangan non timah baru.
Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan
dengan rencana dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.29
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Produktivitas Pertambangan
Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2015
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN s.d.
TAHUN 2014
RENCANA s.d.
2015 %
1.
Jumlah/ luas lahan tambang
umum legal
- Darat
- Laut
Ha
Ha
Ha
127.669
70.544
57.125
129.116
71.985
57.131
98,9
97,9
99,9
2. Produksi bijih timah Ton 45.234,62 50.000 90,5
3. Produksi logam timah Ton 36.390,95 50.000 73,8
4. Pertambangan non timah yang
dikelola Jenis 6 6 100
Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya produktivitas pertambangan
hingga tahun 2014, jika dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Bangka
Barat hingga tahun 2015 berjalan dengan baik. Dari 4 indikator yang dimiliki dari
sasaran “meningkatnya produktivitas pertambangan” hanya 1 indikator yang
pencapaian sampai dengan 2014 jika dibandingkan dengan pencapaian lima
tahunan masih dibawah angka 90% yaitu indikator “produksi logam timah”.
Untuk capaian jenis bahan tambang non timah yang telah dikelola di
Kabupaten Bangka Barat sebanyak 6 jenis pengelolaan yaitu kaolin di Desa
Kelabat Kecamatan Parittiga, pasir kuarsa di Desa Bakit Kecamatan Parittiga,
zirkon di Desa Semulut Kecamatan Parittiga, batu granit di Desa Air Putih
Kecamatan Muntok, bauksit di Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga, serta
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 72
logam tanah jarang di Desa Air Putih Kecamatan Muntok. Dari 6 jenis pengelolaan
jenis pertambangan non timah, terdapat 2 jenis pengelolaan yang belum memiliki
izin secara resmi dari pemerintah daerah yaitu pengelolaan bauksit dan logam
tanah jarang.
Sasaran strategis 4 adalah ”Meningkatnya produktivitas perkebunan dan
pertanian rakyat”
Capaian indikator kinerja sasaran kedelapan adalah sebagai berikut.
Tabel 3.30
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Produktivitas
Perkebunan dan Pertanian Rakyat Tahun 2014
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN
TAHUN 2013
TARGET
2014 REALISASI %
1. Produktivitas hasil perkebunan
unggulan per hektar
- Produktivitas sawit masyarakat
- Produktivitas karet masyarakat
- Produktivitas lada masyarakat
Ton/tahun/Ha
Ton/tahun/Ha
Ton/tahun/Ha
15,91
3,99
1,39
16
4,15
1,45
10,77
3,70
1,38
67,3
89,2
95,2
2. Produktivitas padi atau bahan
pangan utama lokal lainnya per
hektar (sawah)
Ton/Ha 2,15 2,67 2,30 86
3. Penerapan pola kemitraan
pembangunan kebun rakyat
dengan perusahaan perkebunan
besar/ swasta
Ha 54,18 100 54,18 54,18
Dari indikator Kinerja sasaran diatas dicapai rata-rata sebesar 74,69% atau
masuk dalam pencapaian kinerja kategori baik. Di tahun 2014 pencapaian
Indikator Produktivitas hasil perkebunan unggulan terdiri dari produktifitas sawit,
karet dan lada yang ditanam oleh masyarakat semuanya mengalami penurunan
jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan jika dibandingkan dengan
target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, pencapaian yang ada di
tahun 2014 ini sangat jauh dari perencanaan. Pencapaian produktifitas sawit
masyarakat di tahun 2014 hanya 10,77 Ton/tahun/Ha, pengalami penurunan
produktifitas sebesar 47,7% dari tahun 2013 dengan tingkat produktifitas
mencapai angka 15,91 Ton/tahun/Ha. Pencapaian produktifitas karet masyarakat
di tahun 2014 juga mengalami penurunan yaitu sekitar 3,70 Ton/tahun/Ha,
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 73
pengalami penurunan produktifitas sebesar 7,8% dari tahun 2013 dengan tingkat
produktifitas mencapai angka 3,99 Ton/tahun/Ha. Untuk tanaman perkebunan
unggul jenis lada, pencapaian produktifitas di tahun 2014 hampir sama dengan
pencapaian yang terjadi di tahun 2013 yaitu berada pada angka 1,38
Ton/tahun/Ha. Akan tetapi pencapaian tersebut masih sangat jauh jika
dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun 2014 yaitu sebesar 1,45
Ton/tahun/Ha.
Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
Gambar 3.30
Pencapaian Produktivitas Perkebunan Unggul Masyarakat
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
Secara umum menurunnya pencapaian indikator produktivitas perkebunan
unggul di Kabupaten Bangka Barat tahun 2014 dikarenakan panjangnya periode
musim kemarau serta banyaknya tanaman produktif rusak karena serangan
organisme pengganggu tanaman (OPT).
Realisasi Indikator produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal
lainnya yang dihasilkan dari padi (sawah) sebesar 2,3 Ton/Ha. Jika dibandingkan
dengan pencapaian di tahun 2013 terjadi peningkatan sebesar 0,15 Ton/Ha.
Akan tetapi jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian
kinerja sebesar 2,67 Ton/Ha maka capaian pada tahun 2014 masih dibawah
rencana.
Pada tahun 2014 terdapat luasan sawah yang gagal panen (puso) yang
tersebar di 6 kecamatan dengan luasan sebesar 116 Ha. Kendala terbesar yang
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 74
dihadapi dalam pencapaian target produktifitas padi adalah bibit yang cocok
untuk tiap karakteristik tanah yang ada.
Tabel 3.31
Realisasi Luas Puso Padi Sawah Tahun 2014 (Ha)
NO. KECAMATAN BULAN
TOTAL 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 Muntok 18 - - - - - - - - - - - 18
2 Simpangteritip - - - - - - - - - 10 - - 10
3 Jebus - - - - - - - - - - - 20 20
4 Kelapa - - - - - - - - - - - 7 7
5 Tempilang 4 - - - - 3 54 - - - - - 61
6 Parittiga - - - - - - - - - - - - -
JUMLAH 22 - - - - 3 54 - - 10 - 27 116
Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
Untuk indikator Penerapan pola kemitraan pembangunan kebun rakyat
dengan perusahaan perkebunan besar/ swasta, pencapaian di tahun 2014
sebesar 54,18 Ha. Pencapaian tersebut masih dibilang tidak optimal jika
dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar
100 Ha. Perusahaan yang berkerjasama dengan Kabupaten Bangka Barat terkait
program revitalisasi perkebunan kelapa sawit pada tahun 2014 hanya terdapat 1
perusahaan yaitu PT Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL). Luas lahan revitalisasi
yang ditetapkan sebesar 54,18 Ha diberikan kepada 43 orang petani dengan
luasan per orang antara 0,34 Ha sampai dengan 3,14 Ha.
Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan
dengan rencana dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.32
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Produktivitas Perkebunan
dan Pertanian Rakyat Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2015
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN s.d.
TAHUN 2014
RENCANA s.d.
2015 %
1. Produktivitas hasil perkebunan
unggulan per hektar
- Produktivitas sawit masyarakat
- Produktivitas karet masyarakat
- Produktivitas lada masyarakat
Ton/tahun/Ha
Ton/tahun/Ha
Ton/tahun/Ha
10,77
3,70
1,38
17
4,2
1,5
63,4
88,1
92
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 75
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN s.d.
TAHUN 2014
RENCANA s.d.
2015 %
2. Produktivitas padi atau bahan
pangan utama lokal lainnya per
hektar (sawah)
Ton/tahun/Ha 2,30 3,16 72,8
3. Penerapan pola kemitraan
pembangunan kebun rakyat dengan
perusahaan perkebunan besar/
swasta
Ha 108,36 486,18 22,3
Jika dilihat dari akumulasi realisasi sampai dengan tahun 2014 dibandingkan
dengan target akhir RPJMD, maka sasaran meningkatnya produktivitas perkebunan
dan pertanian rakyat cukup baik kecuali indikator “Penerapan pola kemitraan
pembangunan kebun rakyat dengan perusahaan perkebunan besar/ swasta”
dengan pencapaian sampai dengan tahun 2014 masih dibawah angka 30%.
Pencapaian indikator Penerapan pola kemitraan pembangunan kebun rakyat
dengan perusahaan perkebunan besar/ swasta sampai dengan tahun 2014 jika
dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-
2015 baru mencapai angka 22,3%. Target sampai dengan tahun 2015 yang
seharusnya pada angka 486,18 Ha baru berhasil dicapai sebesar 108,36 Ha
sampai dengan tahun 2014. Dalam hal ini pekerjaan rumah pada indikator
tersebut sangat besar dibebankan pada tahun 2015 sebagai tahun terakhir dalam
pencapaian target RPJMD yaitu seluas 377,82 Ha.
Terkait indikator produktifitas hasil perkebunan unggul, pencapaian di tahun 2014
sangat buruk jika dibandingkan dengan pencapaian beberapa tahun sebelumnya,
khususnya jenis tanaman kelapa sawit. Berangkat dari pencapaian produktifitas
hasil perkebunan unggul di tahun 2014, diharapkan pemerintah daerah mampu
untuk berbenah menangani persoalan yang ada dari berbagai aspek, sehingga
pencapaian indikator tersebut di tahun 2015 dapat diperbaiki, dan diharapkan
target yang telah ditetapkan untuk tahun 2015 dapat dicapai dengan baik.
Sasaran strategis 5 adalah “Meningkatnya produktivitas kelautan dan perikanan“
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Meningkatnya produktivitas kelautan dan
perikanan” dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata
tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 96,55% dengan predikat Sangat Baik.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 76
Nilai rata-rata capaian Tahun 2014 ini meningkat dari tingkat capaian rata-rata
Tahun 2013 yang sebesar 91,58%. Secara rinci uraian capaian kinerja sasaran
“Meningkatnya produktivitas kelautan dan perikanan“ adalah sebagai berikut:
Tabel 3.33
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Produktivitas Kelautan dan Perikanan Tahun 2014
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN
TAHUN 2013
TARGET
2014 REALISASI %
1. Cakupan bina kelompok
nelayan (yang dibina)
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
kelompok
kelompok
31
66
37
205
48
178
129,73
86,83
2. Produksi perikanan budidaya Ton 674 741 749.06 101,09
3. Produksi perikanan tangkap Ton 11.071 10.920 12.653 115,87
4. Produksi Pengolahan Hasil
Perikanan Ton 1.487 1.858 1.134 61,05
5. Luas kawasan konservasi
perikanan Ha 2.267 2.350 2.267 96,47
Tingkat Capaian Rata-Rata 96,55
Jika dilihat dari tabel di atas, rata-rata pencapaian indikator sasaran
meningkatnya produktivitas kelautan dan perikanan pada tahun 2014 adalah
sangat baik, kecuali pada indikator Produksi Pengolahan Hasil Perikanan dengan
tingkat capaian 61,05% (cukup baik). Keberhasilan pencapaian sasaran strategis
ini adalah sebagai hasil upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Bangka Barat khususnya SKPD terkait seperti dalam
melaksanakan program/kegiatan di Tahun 2014 dan tahun-tahun sebelumnya.
- Indikator Cakupan Bina Kelompok, yaitu jumlah kelompok nelayan/
pembudidaya ikan yang dibina dan pernah mendapatkan bantuan (akumulasi
sampai dengan Tahun 2014) dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Bangka Barat.
Tahun 2014 Dinas Kelautan dan Perikanan menargetkan 37 kelompok
pembudidaya ikan dan 205 kelompok nelayan yang mendapatkan pembinaan
dan pernah menerima bantuan. Dari target tersebut dapat terealisasi sebesar
48 kelompok untuk cakupan bina kelompok pembudidaya ikan dan 175
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 77
kelompok untuk cakupan bina kelompok nelayan. Sehingga tingkat capaiannya
adalah sebesar 129,73 % untuk cakupan bina kelompok pembudidaya ikan dan
86,83% untuk cakupan bina kelompok nelayan. Cakupan bina kelompok ini
meningkat jika dibanding Tahun 2013, dimana pada Tahun 2013 cakupan bina
kelompok pembudidaya ikan sebesar 31 kelompok dan cakupan bina kelompok
nelayan sebesar 66 kelompok nelayan, dengan peningkatan masing-masing
54,84 % dan 169,70%. Peningkatan ini dikarenakan pembinaan secara rutin
baik oleh SKPD terkait maupun oleh penyuluh perikanan dan adanya kegiatan
pemberian bantuan sebagai stimulan bagi pembudidaya ikan dan nelayan dalam
melakukan usaha perikanannya. Pada Tahun ini selain bantuan yang berasal
dari APBD Kab. Bangka Barat juga berasal dari pemerintah pusat.
- Produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap dengan menghitung
jumlah produksi baik produksi yang dihasilkan oleh pembudidaya ikan maupun
produksi yang dihasilkan dari hasil tangkapan nelayan.
Pada Tahun 2014 dari target sebesar 741 ton untuk perikanan budidaya dan
10.920 ton untuk perikanan tangkap dapat terealisasi 749,06 ton untuk
perikanan budidaya dan 12.653 ton untuk perikanan tangkap sehingga tingkat
capaian masing-masing adalah sebesar 101,09 untuk produksi perikanan
budidaya dan 115,87 untuk produksi perikanan tangkap. Data jumlah produksi
perikanan tangkap di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 di sajikan pada
Tabel di bawah ini
Tabel 3.34
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2014 (ton)
Kecamatan Muntok
Simpang
Teritip Jebus Parittiga Kelapa Tempilang Total
Bulan
Januari 6,21 89,91 39,93 74,16 73,36 89,41 452,98
Februari 50,50 156,97 69,71 29,47 28,07 156,10 790,82
Maret 95,53 203,93 0,57 68,20 166,39 202,80 1.027,43
April 304,14 317,20 140,88 261,62 258,81 315,44 1.598,08
Mei 301,97 314,94 139,87 259,76 256,96 313,19 1.586,70
Juni 391,31 408,12 181,25 336,61 332,99 405,85 2.056,13
Juli 367,71 383,51 170,32 316,31 312,91 381,37 1.932,13
Agustus 207,57 216,49 96,15 178,56 176,64 215,29 1.090,70
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 78
Kecamatan Muntok
Simpang
Teritip Jebus Parittiga Kelapa Tempilang Total
Bulan
September 150,02 156,47 69,49 129,05 127,66 155,60 788,29
Oktober 123,29 128,59 57,11 106,06 104,92 127,87 647,84
November 78,74 82,13 36,47 67,74 67,01 81,67 413,76
Desember 51,05 53,24 23,65 43,91 43,44 52,95 268,25
Total 2.408,05 2.511,50 1.115,40 2.071,45 2.049,15 2.497,53 12.653,08
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan
Selama 4 (empat) tahun terakhir produksi perikanan Kabupaten Bangka Barat
terus meningkat, khususnya sejak Tahun 2013 akibat mulai maraknya usaha
pembudidayaan kerang yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Sukal, Desa
Belo Laut, Kecamatan Muntok. Pembudidayaan kerang ini sangat mendapatkan
dukungan oleh pemerintah Daerah melalui APBD, bahkan pada Tahun 2014 SKPD
terkait bersama DPRD berhasil mengusahakan pendanaan dari pusat untuk
mendukung pengembangan budidaya kerang di Kabupaten Bangka Barat.
Perkembangan terakhir dari SKPD terkait pembudidayaan kerang ini juga sudah
mulai berkembang jenisnya bukan hanya kerang darah saja tetapi juga jenis
kerang “ lokan” dan rencananya akan diupayakan Kabupaten Bangka Barat dapat
menetapkan kawasan Minapolitan dengan produk unggulan budidaya kerang
terutama setelah hasil pengujian laboratorium untuk kerang di Dusun Sukal oleh
kementerian Kelautan Tahun 2014 ternyata kadar Pb yang ditemukan masih
dalam batas aman untuk dikonsumsi manusia.
Adapun untuk perikanan tangkap upaya pemerintah daerah untuk terus
meningkatkan produksi perikanan Tahun 2014 adalah melalui peningkatkan
sarana perikanan dengan membangun tambatan perahu dan pemberian bantuan
sarana produksi berupa alat pangkapan ikan dan fasilitasi pengadaan sarana alat
bantu penangkapan ikan berupa bantuan permodalan tanpa bunga bekerja sama
dengan pihak perbankan serta penempatan rumpon di salah satu sentra produksi
perikanan tangkap yaitu Desa Air Nyatoh di titik koordinat S=0524140 E=
9797644. Data perkembangan produksi perikanan tangkap dan perikanan
budidaya disajikan pada Gambar di bawah ini.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 79
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan
Gambar 3.31
Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2014
- Produksi Hasil Pengolahan Perikanan, yaitu jumlah produksi pengolahan hasil
perikanan tangkap, indikator ini baru muncul Tahun 2013 saat perubahan
RPJMD Tahun 2013 yang kemudian disyahkan oleh DPRD Tahun 2014.
Kemunculan indikator ini dengan maksud untuk lebih dapat menilai kinerja
sasaran.
Pada Tahun 2014, dari target sebesar 1.858 ton dapat terealisasi sebesar
1.134 ton dengan tingkat capaian sebesar 61,05% (cukup baik). Realisasi tahun
ini menurun jika dibanding dengan Tahun 2013 dimana dari target sebesar
1.442 ton dapat terealisasi sebesar 1.487 dengan tingkat capaian kinerja
sebesar 103,12% sehingga penurunan realisasi sebesar 23,72%.
- Luas kawasan konservasi perikanan, yaitu luas kawasan konservasi yang
ditetapkan dengan peraturan di tingkat kabupaten minimal dengan SK Bupati.
Sama halnya dengan indikator Produksi Hasil Pengolahan Perikanan, indikator
ini juga baru muncul Tahun 2013 saat perubahan RPJMD Tahun 2013 yang
kemudian disyahkan oleh DPRD Tahun 2014.
Pada Tahun 2014 target luas kawasan konservasi tidak mencapai target, dari
target sebesar 2.350 Ha dapat terealisasi sebesar 2.267 atau sebesar 96,74%
(sangat baik). Realisai sebesar 2.267 Ha tersebut adalah realisasi di Tahun
2013 karena tahun ini tidak ada penambahan kawasan konservasi perikanan.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 80
Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan
dengan rencana dalam RPJMD (2015) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.35
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Produktivitas Kelautan dan
Perikanan Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2015
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN s.d.
TAHUN 2014
RENCANA s.d.
2015 %
1. Cakupan bina kelompok
nelayan yang dibina :
- Perikanan Budidaya kelompok 48 40 120,00
- Perikanan Tangkap kelompok 178 235 75,74
2. Produksi perikanan budidaya Ton 749.06 741 101,09
3. Produksi perikanan tangkap Ton 12.653 12.409 101,97
4. Produksi Pengolahan Hasil
Perikanan Ton 1.134 1.600 70,88
5. Luas kawasan konservasi
perikanan Ha 2.267 2.450 92,53
Rata-rata tingkat capaian terhadap target RPJMD Tahun 2015 92,87
Berdasarkan Tabel 3. Terlihat bahwa dari 5(lima) indikator sasaran, rata-rata tingkat
capaian kinerja Tahun 2014 terhadap target kinerja Tahun 2015 adalah sebesar
92,87% dimana terdapat 3 (tiga) indikator sasaran yang telah melebihi target kinerja
RPJMD Tahun 2015 yaitu cakupan bina kelompok perikanan budidaya, produksi
perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap. Dengan melihat tingkat capaian
tersebut ada 2 (dua) indikator yang perlu mendapatkan perhatian lebih pemerintah
daerah Kabupaten Bangka Barat dalam mencapai sasaran “ Meningkatnya
produktivitas kelautan dan perikanan “ yaitu indikator cakupan bina kelompok
nelayan dan produksi pengolahan hasil perikanan.
Sasaran strategis 6 adalah “Berkembangnya destinasi wisata dan keragaman
budaya”.
Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 81
Tabel 3.36
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Berkembangnya Destinasi Wisata dan
Keragaman Budaya Tahun 2014
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN TAHUN
2013
TARGET
2014 REALISASI %
1. Kunjungan wisata Orang 9.216 10.106 21.038 208,17
2. Benda, Situs & Kawasan
Cagar Budaya yg
dilestarikan
% 100 100 100 100
Tingkat pencapaian rata-rata sasaran strategis Berkembangnya Destinasi
Wisata dan Keragaman Budaya Tahun 2014 sebesar 154,08%, hal tersebut
bermakna sangat baik dalam menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah
Kabupaten Bangka Barat. Sasaran strategis ini terdiri dari dua indikator yaitu
kunjungan wisata yang ditargetkan sebesar 10.106 orang dengan realisasi 21.038
orang dan pencapaian sasarannya sebesar 208,17%, kemudian indikator benda,
situs & kawasan cagar budaya yang dilestarikan ditargetkan sebesar 100% dengan
realisasi sebesar 100% dan pencapaian sasarannya sebesar 100%.
Pada tahun 2014, indikator kunjungan wisata diperoleh dari data hunian hotel
dan kunjungan ke Pesanggrahan Menumbing yang terdiri dari wisatawan nusantara
dan wisatawan asing. Jumlah hunian hotel pada tahun 2014 sebanyak 9.507 orang,
sedangkan kunjungan ke Pesanggrahan Menumbing sebanyak 11.531 orang. Dari
data tersebut tidak dijelaskan jumlah masing-masing dari wisatawan nusantara dan
wisatawan asing yang ada. Selanjutnya indikator benda, situs & kawasan cagar
budaya yang dilestarikan didapat dari pemeliharaan dan perawatan terhadap 6 situs
bersejarah daerah yang dilindungi oleh undang-undang melalui Peraturan Menteri
Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.13/PW.007/MKP/2010.
Dibandingkan dengan tahun 2013, dan dua tahun sebelumnya realisasi
kinerja dan capaian sasaran tahun 2014 untuk indikator kunjungan wisata
mengalami peningkatan yang signifikan, sementara indikator benda, situs & kawasan
cagar budaya yg dilestarikan selalu mencapai target yang diinginkan. Hal ini dapat
dilihat pada tabel dibawah ini.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 82
Tabel 3.37
Perbandingan Realisasi dan Capaian Sasaran Berkembangnya
Destinasi Wisata dan Keragaman Budaya Tahun 2011-2014
Indikator
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014
Realisasi Capaian
sasaran Realisasi
Capaian
Sasaran Realisasi
Capaian
sasaran Realisasi
Capaian
sasaran
1. Kunjungan
Wisata
6.468
orang
108,16
%
9.187
orang
153,63
%
9.216
orang
100,32
%
21.038
orang
208,17
%
2. Benda, Situs &
Kawasan Cagar
Budaya yg
dilestarikan
- - - - 100% 100% 100% 100%
Rata-rata Tingkat Capaian
Sasaran
108,16
%
153,63
%
100,16
%
154,08
%
Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Informatika
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kunjungan wisata pada tahun
2014 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tiga tahun
sebelumnya. Realisasi dan capaian sasaran indikator kunjungan wisata setiap tahun
selalu meningkat terus. Jumlah kunjungan wisata pada tahun 2014 berjumlah
21.038 orang atau 2,2 kali lipat dari tahun 2013 dan 2,3 kali lipat dari tahun 2012
serta 3,3 kali lipat dari tahun 2011. Sementara itu dilihat dari capaian sasaran, tahun
2014 memiliki capaian sasaran yang paling tinggi yaitu 208, 17%. Capaian sasaran
tahun 2014 memiliki selisih diatas 100% jika dibandingkan dengan tahun 2011 dan
2013, sedangkan jika indikator tahun 2012 selisih tersebut hanya 54,54%, hal ini
dikarenakan capaian sasaran tahun 2012 realisasinya cukup tinggi yaitu 153,63%.
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kunjungan wisata mengalami
trend yang terus meningkat. Hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 83
Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Informatika
Gambar 3.32
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2011-2014
Berdasarkan gambar diatas menunjukan bahwa total jumlah kunjungan wisata
dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dengan trend positif khususnya
tahun 2014. Peningkatan jumlah kunjungan wisata pada tahun 2014 dengan jumlah
sebesar 21.038 orang telah melebihi target yang ditetapkan pada tahun tersebut
yaitu sebesar 10.106 orang. Hal ini dipicu oleh beberapa program dan kegiatan yang
terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Informatika
Kabupaten Bangka Barat diantaranya:
1) Program pengembangan pemasaran pariwisata yang dilakukan melalui tiga
kegiatan yaitu kegiatan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan
media massa, kegiatan pelaksanaan promosi pariwisata di dalam dan luar
negeri , kemudian kegiatan fasilitasi penyelenggaraan lomba olahraga wisata.
2) Program pengembangan kemitraan dilaksanakan melalui dua kegiatan yaitu
kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan
pariwisata dan kegiatan inventarisasi dan sosialisasi homestay.
3) Program pengembangan destinasi wisata yang dilaksanakan melalui tiga
kegiatan yaitu kegiatan pengembangan objek-objek wisata unggulan, kegiatan
peningkatan pembangunan sarana dan prasarana wisata serta kegiatan
pembebasan lahan kawasan pariwisata.
Peningkatan kunjungan wisata juga didukung oleh objek wisata yang menarik untuk
dikunjungi diantaranya wisata alam dan wisata sejarah yang telah dikenal oleh
wisatawan domestik maupun wisatawan manca negara.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 84
Tabel 3.38
Objek Wisata dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Bangka Barat
Alam Sejarah Budaya
- Pantai Tanjung Kalian
- Pantai Tanjung Ular
- Pantai Tungau
- Pantai Batu Rakit
- Pantai Pala
- Pantai Siangau
- Pantai Menggeris
- Pantai Bembang
- Pantai Mentiba
- Pantai Pasir Kuning
- Pantai Airmas
- Pantai Penganak
- Pantai Kedacak
- Pulau Nanas
- Batu Balai
- Surau Kampung Tanjung
- Batu Betangkup Kundi
- Air Panas Dendang
- Sumur Air Tawar di Pantai
Basun
- Sumur Dewa
- Pesanggrahan Menumbing
- Banka Tinwinning Bedriff
- Rumah Mayor Zhong Run
Hwang (Tjoeng A Tiam)
- Mesjid Jami’ Muntok
- Makam Kanjeng Pangeran
Pakoeningprang
- Kelenteng Kong Fuk Miau
- Pesanggrahan Muntok
- Benteng Kuta Seribu
- Makam Keramat H.
Khatamarrasyid
- Monumen Perang Dunia II
(Monumen Vivian Bullwinkel)
- Benteng Sungai Buluh
- Haul Kute Seribu
- Cap Gomeh
- Khataman Al Qur’an 1 Muharam
- Rabo Kasan
- Perang Ketupat
- Festival Malam 7 Likur
- Sembahyang Bulan
- Pesta Kampung Desa Kundi
- Pesta Kampung Desa Dendang
- Pesta Adat Suku Jering
- Pesta Desa Kacung
- Pesta Adat Terentang
- Pesta Adat Ranggi Asam
- Festival Dodol
- Pesta Adat Dusun Daya Baru
- Pesta Adat Desa Rajek Belar
- Pesta Desa Pusuk
- Pesta Desa Pangkal Beras
Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Informatika
Sementara itu realisasi dan capaian sasaran indikator benda, situs & kawasan
cagar budaya yang dilestarikan mencapai 100%. Ini menunjukan bahwa setiap target
yang sudah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Indikator ini dimasukan dalam
indikator RPJMD 2010-2015 mulai tahun 2013 atau tahun ke-3 RPJMD tersebut. Dua
tahun sebelumnya indikator ini belum dimasukan, namun seiring perjalanan waktu
Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Informatika Kabupaten Bangka
Barat menetapkan bahwa benda, situs & kawasan cagar budaya perlu dilestarikan
karena dapat dijadikan objek wisata sejarah sehingga dapat meningkatkan target
indikator kunjungan wisata. Hal ini menunjukan bahwa indikator benda, situs dan
kawasan cagar budaya yang dilestarikan ini memiliki hubungan langsung dengan
indikator kunjungan wisata yaitu Pesanggrahan Menumbing yang menjadi tolak ukur
kunjungan wisata. Pada tahun 2014 ditargetkan 6 situs bersejarah yang dipelihara
dan dirawat yaitu 1) Masjid Jami’ Muntok, 2) Kelenteng Kong Fuk Miau Muntok, 3)
Rumah Mayor Muntok, 4) gedung BTW, 5) gedung Wisma Ranggam, dan 6) gedung
Pesanggrahan Menumbing. Jumlah situs yang dipelihara dan dirawat pada tahun
2014 sama dengan jumlah situs yang dipelihara dan dirawat pada tahun 2013. Untuk
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 85
mencapai target indikator ini dilakukan melalui program pengelolaan kekayaan
budaya yang dilaksanakan melalui kegiatan pemeliharaan situs bersejarah.
Berdasarkan penjelasan indikator sasaran dapat dilihat bahwa pencapaian
sasaran strategis berkembangnya destinasi wisata dan keragaman budaya pada
tahun 2014 mencapai 154,08%. Pencapaian sasaran ini merupakan pencapaian
tertinggi dari tiga tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang
memiliki indikator yang sama, pencapaian sasaran tahun 2014 memiliki selisih jauh
lebih tinggi yaitu 53,92%, begitu juga jika dibandingkan dengan tahun 2011 selisihnya
masih cukup tinggi yaitu 45,92% meskipun tahun 2011 hanya memiliki satu indikator
kinerja. Dari ke-3 tahun sebelumnya hanya tahun 2012 yang memiliki pencapaian
sasaran dengan selisih yang kecil terhadap 2014 yaitu hanya 0,45%, hal ini
dikarenakan capaian sasaran 2012 hanya memiliki satu indikator kinerja dan
pencapaian sasarannya pun cukup tinggi yaitu 153,63%.
Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan
dengan rencana dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.39
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Berkembangnya Destinasi Wisata dan
Keragaman Budaya Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2015
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN s.d.
TAHUN 2014
RENCANA s.d.
2015 %
1. Kunjungan wisata Orang 21.038 11.117 189,24
2.
Benda, Situs & Kawasan
Cagar Budaya yg
dilestarikan
% 100 100 100
Berdasarkan data tabel di atas, target akhir yang ditetapkan sampai tahun 2015
sebesar 11.117 telah dapat dilampaui. Hal tersebut ditunjang oleh pengembangan
pariwisata yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah daerah melalui
pembangunan dan pengembangan destinasi wisata unggulan daerah.
Sasaran strategis 7 adalah “Meningkatnya pertumbuhan industri dan perdagangan”
Capaian indikator kinerja untuk sasaran tersebut adalah sebagai berikut.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 86
Tabel 3.40
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pertumbuhan Industri dan Perdagangan Tahun 2014
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN
TAHUN 2013
TARGET
2014 REALISASI %
1. Pertumbuhan industri % 13,04 15 63,65 424,33
2. Pengembangan/Pembangunan
Pasar tradisional buah 11 11 12 109,09
Sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan industri dan perdagangan
memiliki dua indikator kinerja yaitu pertumbuhan industri dan pengembangan /
pembangunan pasar tradisional. Indikator pertumbuhan industri ditargetkan pada
tahun 2014 sebesar 15% dari tahun 2013 yang terdiri dari peningkatan industri
berskala besar sebanyak 1 unit, peningkatan industri berskala menengah 3 unit dan
peningkatan industri berskala kecil 411 unit. Dari 3 komponen target yang ditetapkan
hanya industri berskala besar yang tidak terealisasi atau realisasinya 0 (nol),
sedangkan industri berskala menengah terealisasi sebanyak 1 unit dan industri
berskala kecil terealisasi sebanyak 661 unit sehingga secara keseluruhan realisasi
yang dicapai sebesar 63,65%. Berdasarkan realisasi dan target yang dicapai maka
capaian sasaran kinerja tahun 2014 sebesar 159,52%. Selanjutnya indikator
pengembangan/pembangunan pasar tradisional ditargetkan sebanyak 11 unit
sampai dengan tahun 2014. Dari target tersebut dapat direalisasi sebanyak 12 unit
sehingga capaian sasarannya sebesar 109,09 %.
Tabel 3.41
Perbandingan Realisasi dan Capaian Sasaran Indikator
Meningkatnya Pertumbuhan Industri dan Perdagangan 2011-2014
Indikator
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014
Realisasi Capaian
Sasaran Realisasi
Capaian
sasaran Realisasi
Capaian
sasaran
1. Pertumbuhan industri 46,26% 46,26% 13,04% 43,47% 63,65% 159,52%
2. Pengembangan/
Pembangunan Pasar
tradisional
9 unit 100% 11 unit 100% 12 unit 109,09%
Rata-rata Tingkat Capaian
Sasaran 73,13% 71,74% 134,31%
Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 87
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator pertumbuhan industri
tahun 2014 merupakan realisasi paling tinggi yaitu 63,65%. Jika dibandingkan tahun
2012 indikator ini memiliki selisih 17,39% sedangkan dengan tahun 2013 selisih
tersebut lebih besar yaitu 50,61%. Begitu juga sebaliknya jika dilihat dari capaian
sasaran, capaian sasaran indikator pertumbuhan tahun 2014 sangat tinggi yaitu
mencapai 159,52%. Dibandingkan tahun 2012 dan 2013 selisih capaian sasaran
lebih dari 100% yaitu 113,26% dengan tahun 2012 dan 116,05% dengan tahun
2013. Tingginya realisasi dan capaian sasaran tahun 2014 ini disebabkan oleh
tingginya pencapaian realisasi peningkatan industri berskala kecil yaitu 661 unit dari
target 411 unit, sementara industri berskala besar capaian realisasinya nol dan
capaian realisasi industri berskala menengah hanya 1 unit, namun dikarenakan
perhitungan pertumbuhan industri dilakukan dengan menjumlahkan keseluruhan
jenis industri sehingga meskipun industri berskala menengah dan industri berskala
besar tidak memenuhi target pengaruhnya sangat kecil.
Untuk melihat pertumbuhan dan jumlah industri pada tahun 2014
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dari grafik pertumbuhan
dan jumlah industri di bawah ini, yang secara umum pertumbuhan dan jumlah industri
meningkat cukup tinggi. Jumlah industri sampai tahun 2014 telah terealisasi
sebanyak 1.701 unit industri. Jumlah ini merupakan jumlah kalkulasi dari tahun
sebelumnya ditambah dengan tahun 2014 sebanyak 662 unit industri. Dari jumlah
tersebut dapat dikatakan bahwa realisasi yang dicapai sudah melebihi target yang
ditetapkan pada tahun 2014 sebesar 1216 unit industri.
Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Gambar 3.33
Pertumbuhan dan Jumlah Industri di Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2010-2014
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 88
Untuk mencapai target pertumbuhan industri yang telah ditetapkan, Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bangka Barat melalui
bidang industri menetapkan 2 (dua) program utama yaitu:
1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah yang dilaksanakan melalui
3 (tiga) kegiatan yaitu fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap
pemanfaatan sumberdaya, pelatihan makanan olahan hasil laut dan Fasilitasi
bagi Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda)
2) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dilaksanakan melalui
3(tiga) kegiatan yaitu pendataan IKM, pendamping penyelenggaraan workshop
dan pengadaan bantuan mesin dan peralatan teknologi industri.
Keterlaksanaan 6 (enam) kegiatan dari 2 (dua) program tersebut sangat membantu
menciptakan berkembangnya industri - industri khususnya industri kecil dan
menengah di Kabupaten Bangka Barat. Untuk melihat peningkatan jumlah industri,
Bidang Industri melakukan pendataan melalui kegiatan pendataan IKM. Adapun
jumlah IKM yang terdata pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 3.42
Peningkatan Jumlah Industri Kecil Menengah dan Besar
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
Industri Kecil Industri Menengah Industri Besar
Jenis Jumlah Jenis Jumlah Jenis Jumlah
1.Kerajinan Sandang
2.Pengolahan Makanan
3.Pengolahan Tahu/Tempe
4.Pengrajin Genteng/ Batako
5.Perbengkelan
6.Pertukangan Kayu
7.Air Minum Isi Ulang
8.Kerajinan Anyaman,
Gerabah / Keramik dsb.
47
373
27
14
93
55
28
24
1. Tin Solder PT.
Timah
Nusantara
1 - -
Total 661 1 -
Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Selanjutnya, indikator pengembangan/pembangunan pasar tradisional, dari
tabel di atas dapat kita lihat bahwa realisasi sampai tahun 2014 sebesar 12 unit
pasar. Dari realisasi tersebut capaian sasaran yang dicapai sebesar 109,09%.
Realisasi ini merupakan realisasi akumulasi dari 2 tahun sebelumnya yaitu tahun
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 89
2013 dan 2012. Berdasarkan realisasi tahun 2014, target yang ditetapkan dalam
RPJMD 2010-2015 sebesar 11 unit pasar telah dapat dijangkau bahkan melebihi
target yang ditetapkan yaitu lebih 1 unit pasar. Tercapainya target indikator ini
didukung oleh program yang dilaksanakan setiap tahun oleh SKPD terkait yaitu
program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri yang dijabarkan dalam
kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang/produk serta kegiatan
pengembangan pasar daerah yang dilaksanakan di pasar tradisional Kecamatan
Jebus.
Capaian sasaran yang dihasilkan pada tahun 2014 untuk sasaran strategis
meningkatnya pertumbuhan industri dan perdagangan sebesar 104,76%, meskipun
capaian ini hanya memperhitungkan kondisi pada tahun 2014, namun persentase
capaian sasarannya lebih tinggi dari capaian sasaran dua tahun sebelumnya, yang
mana tahun 2012 capaian sasaran sebesar 73,13% dan tahun 2013 turun menjadi
71,74%. Sementara itu apabila dilihat dari capaian sasaran sampai dengan tahun
2014 (akumulasi dari tahun sebelumnya) maka nilai capaian sasaran ini semakin
tinggi yaitu sebesar 134,31%. Hal ini disebabkan karena akumulasi dari
pengembangan/pembangunan pasar tradisional telah melebihi target yang
ditetapkan yaitu target yang ditetapkan sebesar 11 unit pasar sementara realisasi
sudah mencapai 12 unit pasar.
Untuk pencapaian sampai dengan tahun 2014 dibandingkan dengan target RPJM
dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.43
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Industri dan
Perdagangan Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2015
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN s.d.
TAHUN 2014
RENCANA s.d.
2015 %
1. Pertumbuhan industri % 63,65 30 212,17
2. Pengembangan/ Pembangunan
Pasar tradisional buah 12 11 109,09
Sasaran strategis 8 adalah ”Meningkatnya katahanan pangan utama daerah”,
dengan capaian indikator kinerja untuk sasaran ke-8 adalah sebagai berikut.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 90
Tabel 3.44
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Ketahanan Pangan Utama Daerah Tahun 2014
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN
TAHUN 2013
TARGET
2014 REALISASI %
1. Ketersediaan pangan utama
- Beras
- Daging
%
%
%
12,35
12,12
12,69
18,27
21,38
15,16
17,62
19,64
15,60
97,38
91,86
102,9
2. Desa yang telah memenuhi
swasembada pangan (padi) Desa 1 1 0 0
3. Tingkat ketesediaan:
- Energi perkapita 2.200
KKAL/hari % - 82 60 73,17
- Protein perkapita minimal
57 gram/hari % - 82 82 100,00
4. Pengembangan desa mandiri
pangan desa - 3 1 33,33
5. Ketersediaan informasi
pasokan, harga, akses pangan
dan pola konsumsi pangan
% - 80 83 103,75
6. Stabilitas harga dan pasokan
pangan % - 80 83 103,75
7. Skor Pola Pangan Harapan % - 80 87,5 109,38
8. Pengawasan dan pembinaan
keamanan pangan % - - 91,13 91,13
Secara rata-rata, capaian kinerja untuk “Sasaran Meningkatnya katahanan
pangan utama daerah” adalah sebesar 78,16% yang didukung oleh 8 indikator.
Realisasi dari indikator ketersediaan beras pada tahun 2014 sebesar
19,64% dari target 21,38% dengan tingkat capaian 91,86%. Jika dibandingkan
dengan tahun 2013, realisasi di tahun 2014 meningkat 7,5%. Ketersediaan beras
di tahun 2014 tersebut meningkat disebabkan antara lain adalah adanya
pembukaan sawah baru serta peningkatan mutu tanaman padi sehingga produksi
beras turut meningkat.
Untuk indikator ketersediaan pangan khusus daging di tahun 2014 terjadi
peningkatan capaian jika dibandingkan dengan tahun 2013. Dari persentase
ketersediaan daging lokal sebesar 12,69% di tahun 2013, meningkat menjadi
15,60% di tahun 2014 (tingkat capaian kinerja 102,9%) dengan produksi daging
sebesar 176.100,83 kg. Meskipun capaian tersebut melebihi target yang
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 91
ditetapkan, namun hal tersebut tetap menunjukkan bahwa Kabupaten Bangka
Barat masih memiliki ketergantungan terhadap daging yang berasal dari luar
daerah, baik dalam bentuk ternak/daging impor.
Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
Gambar 3.34
Perkembangan Ketersediaan Daging Lokal
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2014
Untuk indikator jumlah desa yang telah memenuhi swasembada pangan
khususnya padi di tahun 2014 tidak dapat dicapai sesuai dengan target. Dari 1
desa yang ditargetkan belum dapat direalisasikan disebabkan desa yang
rencanakan untuk dikembangkan menjadi desa swasembada pangan yaitu Desa
Pebuar, Kecamatan Jebus mengalami gagal panen yang disebabkan terkena
serangan penyakit serta benih padi yang yang tidak cocok dengan kondisi lahan.
Sesuai dengan Perubahan RPJMD Tahun 2010-2015, pada sasaran
”Meningkatnya ketahanan pangan utama daerah” terdapat 7 indikator baru yang
sebagian besar merupakan indikator SPM yaitu ketersediaan energi dan protein
perkapita, ketersediaan informasi pasokan, harga, akses pangan dan pola
konsumsi pangan, indikator stabilitas harga dan pasokan pangan dan Skor Pola
Pangan Harapan.
Pada indikator kinerja tingkat ketersediaan energi dan protein perkapita pada
tahun 2014 secara rata-rata terealisasi sebesar 71% dengan rincian masing-
masing adalah untuk capaian tingkat ketersediaan energi per kapita 2.200
Kkal/hari, dari target 82% realisasinya hanya sebesar 60%. Untuk tingkat
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 92
ketersediaan protein per kapita minimal 57 gram/hari, dari target 82% dapat
terealisasi sesuai target. Pengukuran tingkat ketersediaan energi per kapita dan
protein per kapita tersebut adalah hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013, dikarenakan untuk perhitungan untuk
tahun 2014 baru akan disusun pada tahun 2015.
Berdasarkan hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan, menunjukan bahwa
tingkat ketersediaan energi dan protein masih di bawah target nasional. Hal ini
tidak serta merta menggambarkan situasi pangan yang buruk di Kabupaten
Bangka Barat, karena kondisi di lapangan tingkat ketersediaan bahan pangan
sangat mencukupi (baik dari segi produksi maupun pasokan dari luar daerah).
Sepanjang tahun 2014 tidak ada laporan atas ketidaktersediaan bahan pangan
(tertentu) di tingkat konsumen/masyarakat. Jika dibandingkan dengan target
nasional SPM yaitu sebesar 90% maka belum mencapai target. Pencapaian
tersebut dikarenakan dalam perhitungan Neraca Bahan Makanan tingkat
produksi bahan pangan di Kabupaten Bangka Barat sangat rendah dan sangat
tergantung dengan pasokan dari luar daerah. Sementara data impor yang tidak
tersaji dengan lengkap karena keterbatasan data dari para pedagang, sehingga
jumlah ketersediaan bahan pangan dalam daerah menjadi kecil dan berimbas
pada hasil perhitungan ketersediaan energi dan protein.
Dalam rangka mendukung ketersediaan energi dan kalori tersebut dilakukan
kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan. Kegiatan
pemanfaatan pekarangan pada tahun 2014 adalah pemberian bantuan bibit
buah jambu biji dan jambu air bekerjasama dengan PKK di 6 (enam) Kecamatan,
bertujuan untuk menyediakan bahan pangan dari kelompok sayur dan buah
dalam rangka mendukung ketersediaan energi di tingkat rumah tangga
masyarakat.
Salah satu upaya pemerintah daerah melalui Badan Ketahanan Pangan
dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bangka Barat dalam rangka meningkatkan
ketersediaan bahan pangan di tingkat masyarakat dan merupakan salah satu
upaya penangangan daerah rawan pangan, maka dilaksanakan kegiatan
Pengembangan Desa Mandiri Pangan dimana bentuk kegiatan adalah
memberikan bantuan bibit jagung beserta sarana produksinya (pupuk dan
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 93
insektisida). Diharapkan bantuan tersebut dapat meningkatkan produksi bahan
pangan dan menyumbang ketersediaan energi dari kelompok makanan sereal
selain beras.
Sehubungan dengan kegiatan pengembangan desa mandiri pangan pada
tahun 2014 ditargetkan 3 desa, namun karena keterbatasan SDM dan kesiapan
masyarakat maka difokuskan pada satu desa yaitu Desa Buyan Kelumbi,
Kecamatan Tempilang sehingga tingkat capaian kinerja hanya mencapai 33,33%.
Sementara untuk indikator ketersediaan informasi pasokan, harga, akses
pangan dan pola konsumsi pangan serta indikator stabilitas harga dan pasokan
pangan pada tahun 2014 dapat terealiasasi sebesar 83% dari target 80%. Pada
tahun 2014 penyediaan informasi pasokan dan harga bahan pangan terutama 13
bahan pangan telah dilaksanakan pelaporan mingguan secara berkala ke website
Panel Harga Badan Ketahanan Pangan Pusat mulai dari bulan Maret sampai
dengan Desember 2014. Data berkala mingguan yang disampaikan tersebut
merupakan data pasar tiap hari Senin di tingkat ibukota kabupaten yaitu di
Kecamatan Muntok. Selain itu informasi harga bahan makanan juga dilakukan
untuk melihat stabilitas harga dan pasokan pangan khususnya melalui kegiatan
Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi, yang dilakukan dengan berkoordinasi
dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bangka
Barat dalam rangka mendapatkan informasi harga. Data yang tersaji merupakan
rata-rata harga pasar di 6 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Barat yang
kemudian dianalisis dan dapat dikatakan stabil bila kenaikannya tidak sampai
5%. Meskipun ketersediaan pangan di Bangka Barat secara umum dipasok dari
luar, namun harga dan pasokan selama tahun 2014 dapat dikatakan stabil dan
beberapa komoditas hanya mengalami kenaikan pada saat puasa dan menjelang
Hari Raya Idul Fitri (bulan Juli s.d Agustus 2014).
Tingkat capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2014 sangat
baik yaitu sebesar 109,38% yaitu dari target capaian skor PPH sebesar 80% dapat
terealisasi sebesar 87,5. Penghitungan dilakukan oleh Badan Ketahanan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung melalui survey PPH di 6 Kecamatan di Kabupaten
Bangka Barat. Capaian nilai PPH tersebut telah mendekati target SPM Nasional
untuk indikator PPH tahun 2015 yaitu sebesar 90%.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 94
Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhada pola makan
bergizi dan berimbang senantiasa dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang
dilakukan oleh dinas teknis terkait (Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat)
melalui kegiatan posyandu maupun berbagai sosialisasi tentang gizi. Selain itu
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bangka Barat
terus mendorong kreatifitas melalui Kegiatan Lomba Menu Beragam, Bergizi,
Seimbang dan Aman (B2SA). Upaya pencapaian skor PPH ideal juga dilakukan
melalui kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan.
Diharapkan masyarakat selain memenuhi kebutuhan energi dari makanan pokok
(beras), pola makan masyarakat juga seyogyanya dilengkapi dengan buah-buahan
untuk mendapatkan asupan kebutuhan zat gizi (vitamin dan mineral).
Sementara untuk indikator pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
meskipun belum ditargetkan di tahun 2014, namun telah dilakukan kegiatan
pengawasan keamanan pangan melalui pengujian pestisida dan formalin
terhadap beberapa produk pangan segar, produk hortikultura serta produk
peternakan dan perikanan sebagai sample yang dilakukan di 6 kecamatan dalam
wilayah Kabupaten Bangka Barat dengan persentase sampel yang aman sebesar
91,13%.
Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan
dengan rencana dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.45
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan Utama Daerah
Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2015
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN s.d.
TAHUN 2014
RENCANA s.d.
2015 %
1. Ketersediaan pangan utama
- Beras
- Daging
%
%
%
17,62
19,64
15,60
21,99
25,09
18,90
80,13
78,28
82,54
2. Desa yang telah memenuhi
swaswembada pengan (padi) Desa 3 5 60
3. Tingkat ketesediaan:
- Energi perkapita 2.200
KKAL/hari % 60 85 70,59
- Protein perkapita minimal
57 gram/hari % 82 85 96,47
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 95
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN s.d.
TAHUN 2014
RENCANA s.d.
2015 %
4. Pengembangan desa mandiri
pangan desa 1 5 20,00
5. Penguatan cadangan pangan
kabupaten % - 60 0
6. Ketersediaan informasi
pasokan, harga, akses
pangan dan pola konsumsi
pangan
% 83 90 92,22
7. Stabilitas harga dan pasokan
pangan % 83 90 92,22
8. Skor Pola Pangan Harapan % 87,5 90 97,22
9. Pengawasan dan pembinaan
keamanan pangan % 91,13 80 113,91
Pencapaian sasaran “Meningkatnya katahanan pangan utama daerah”
sampai dengan tahun 2014 jika dibandingkan target 2015 cukup baik, kecuali
untuk beberapa indikator khususnya indikator penguatan cadangan pangan
kabupaten dan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan yang belum dapat
direalisasikan. Sampai dengan tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
belum memiliki cadangan pangan yang dikelola sehingga indikator penguatan
cadangan pangan kabupaten tahun 2014 belum dapat direalisasikan. Meskipun
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah memiliki Gudang Cadangan Pangan
Pemerintah serta beberapa lumbung pangan masyarakat di 4 desa (Desa Tuik,
Desa Beruas, Desa Simpangyul dan Desa Buyan Kelumbi) yang dibangun melalui
Dana Alokasi Khusus, namun sampai saat ini belum terisi karena kegiatan
penunjang untuk pengisian minimal sebesar 100 ton ekuivalen beras di gudang
cadangan pangan pemerintah serta lumbung pangan masyarakat sesuai SPM
belum terlaksana. Meskipun indikator yang merupakan salah satu SPM Bidang
Ketahanan Pangan ini belum dapat terealisasi, namun secara nyata sampai
dengan saat ini ketersediaan bahan pangan di Kabupaten Bangka Barat tidak
memiliki permasalahan terkait ketersediaan pangan khususnya beras.
Sasaran Strategis 9 adalah ”Meningkatnya fungsi serta daya dukung hutan dan
lingkungan”
dengan indikator kinerja serta target sebagai berikut :
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 96
Tabel 3.46
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Fungsi Peran Serta Daya Dukung
Hutan dan Lingkungan Tahun 2014
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN
TAHUN 2013
TARGET
2014 REALISASI %
1. Kerusakan kawasan hutan Ha 41.886,5 41.745 41.874,5 99,69
2. Kerusakan lahan/ APL Ha 9.924,6 10.024 8.753,6 112,67
3. Hutan tanaman rakyat Ha 139,12 50 115,17 230,4
4.
Prosentase jumlah usaha
dan/atau kegiatan yang
mentaati persyaratan
administrasi dan teknis
pencegahan pencemaran air.
% PPA 47,37 100 32,00 32,00
5. Cakupan layanan sampah
perkotaan % 100 100 100 100
6. DAS berkondisi kritis DAS 26 25,5 25,5 100
7. Cakupan perusahaan/ Badan
Usaha Wajib AMDAL yang
memiliki dokumen AMDAL
% 100 100 77,78 77,78
8. Cakupan perusahaan/ Badan
Usaha Wajib UKL/UPL yang
memiliki dokumen UKL/UPL
% 76,74 80 82,5 103,13
9. Cakupan perusahaan/ Badan
Usaha Wajib SPPL yang
memiliki dokumen SPPL
% 39,39 80
100 125
Dari indikator kinerja sasaran diatas dicapai rata-rata sebesar 108,96%
atau masuk dalam pencapaian kinerja kategori sangat baik. Adanya sasaran
“Meningkatnya fungsi serta daya dukung hutan dan lingkungan” di RPJMD
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015 dirasa sangat tepat sebagai salah
satu jawaban dari permasalahan terkait lingkungan yang ada. Pencapaian
indikator menurunnya tingkat kerusakan di kawasan hutan pada tahun 2014
masih dibawah target yang ditetapkan. Ditargetkan di tahun 2014 luasan
kawasan hutan yang masih mengalami kerusakan yaitu menjadi 41.745 Ha, atau
turun sebanyak 141,5 Ha dari kondisi terakhir pada tahun 2013. Akan tetapi
pencapaian pada indikator “menurunnya tingkat kerusakan di kawasan hutan”
pada tahun 2014 hanya berhasil sebesar 12 Ha, selisih 129,5 ha dari target.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 97
Kegagalan terhadap pencapaian indikator tersebut karena tidak dapat
dilaksanakannya kegiatan reboisasi/pemeliharaan dan pengkayaan vegetasi dari
anggaran dana alokasi khusus (DAK) dengan luasan reboisasi sebanyak 192,5 Ha.
Gagalnya pelaksanaan kegiatan reboisasi/pemeliharaan dan pengkayaan vegetasi
tersebut karena lokasi yang ditentukan sebelumnya berada dalam Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Bangun
Rimba Sejahtera. Pengurangan kerusahan di kawasan hutan di tahun 2014 hanya
berhasil seluas 12 Ha, yaitu dari pelaksanaan reklamasi kawasan hutan oleh
Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Pencapaian indikator menurunnya tingkat kerusakan lahan/APL pada
tahun 2014 sangat baik dan jauh melampaui dari target yang telah ditetapkan.
Kerusakan lahan /APL untuk tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 1.196
Ha yang diperolah dari capaian luas hutan adat seluas ± 396 Ha dan dari kegiatan
kebun bibit rakyat (KBR) oleh pihak kementerian Kehutanan melalui BPDAS
Baturusa Cerucuk seluas 800 Ha. Pelaksanaan kegiatan KBR di tahun 2014
disebar ke semua kecamatan di Kabupaten Bangka Barat, yaitu ;
KBR di Kecamatan Muntok oleh 3 kelompok tani seluas 150 ha
KBR di Kecamatan Simpangteritip oleh 1 kelompok tani seluas 50 ha
KBR di Kecamatan Kelapa oleh 3 kelompok tani seluas 150 ha
KBR di Kecamatan Jebus oleh 2 kelompok tani seluas 100 ha
KBR di Kecamatan Parittiga oleh 5 kelompok tani seluas 250 ha
KBR di Kecamatan Tempilang oleh 2 kelompok tani seluas 100 ha
Pencapaian indikator hutan tanaman rakyat di tahun 2014 sangat baik,
dengan luas 115,17 Ha. Dinas kehutanan Kabupaten Bangka Barat berhasil
memfasilitasi pengajuan proposal ke Kementerian Kehutanan untuk izin HTR dan
ditindaklanjuti dengan pelaksanaan verifikasi oleh kementerian kehutanan melalui
Balai Pengolahan dan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) wilayah V Palembang
dengan luas 115,17 Ha serta langsung ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya
Surat Keputusan Bupati Bangka Barat dengan Nomor :
188.45/444/2.02.02/2014 tertanggal 22 Oktober 2014 untuk KTH Air
Menduyung IV dan Nomor : 188.45/962/202.02/2014 tertanggal 28 Oktober
2014 untuk KTH Air Menduyung III.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 98
Pencapaian Indikator Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berkondisi kritis
tahun 2014 telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Target mengurangi
DAS yang berkondisi kritis sebesar 0,5 DAS dari 26 DAS yang berkondisi kritis di
Kabupaten Bangka Barat menjadi 25,5 DAS. Perbaikan 0,5 DAS dilaksanakan
pada DAS Rambat seluas 2,2 Ha.
Pelaksanaan terkait Pencegahan dan Pencemaran Air (PPA) berdasarkan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air. Pada tahun 2014
dilaksanaan kegiatan pengawasan terkait PPA kepada 25 Perusahaan yang ada di
Kabupaten Bangka Barat, dan hanya terdapat 8 perusahaan (32%) yang taat PPA.
17 perusahaan yang belum lolos terkait PPA, dilakukan teguran secara tertulis
agar dapat membuat instalasi pengolahan dan atau mengurus perizinan
pembuangan limbah cair.
Pencapaian cakupan layanan sampah perkotaan di Kabupaten Bangka
Barat adalah 100%. Layanan sampah perkotaan yang dimaksud adalah wilayah
kelurahan yang ada di Kecamatan Muntok yaitu Kelurahan Sungai Baru,
Kelurahan Sungai Daeng, dan Kelurahan Tanjung. Dalam pelaksanaan cakupan
layanan sampah perkotaan dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar
Rp.7.547.154.720,00.
Pencapaian Cakupan perusahaan/Badan Usaha Wajib AMDAL yang
memiliki dokumen AMDAL di Kabupaten Bangka Barat tahun 2014 yaitu 77,78 %.
Dari data yang dimiliki oleh SKPD teknis, jumlah perusahaan wajib AMDAL di
Kabupaten Bangka Barat berjumlah 18 perusahaan, dengan keterangan 14
perusahaan telah memiliki SK AMDAL, dan 4 perusahaan lainnya masih dalam
proses. Penambahan izin AMDAL oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat hanya
1 yaitu PT. Sentra Tin Indo yang bergerak dibidang penambangan biji timah lepas
pantai.
Pencapaian Cakupan perusahaan/ Badan Usaha Wajib UKL/UPL yang
memiliki dokumen UKL/UPL di Kabupaten Bangka Barat tahun 2014 yaitu 82,5 %.
Dari data yang dimiliki oleh SKPD teknis, jumlah perusahaan wajib UKP/UPL di
Kabupaten Bangka Barat berjumlah 40 perusahaan, dengan keterangan 33
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 99
perusahaan telah memiliki SK UKL/UPL, dan 7 perusahaan lainnya masih dalam
proses.
Pencapaian Cakupan perusahaan/ Badan Usaha Wajib SPPL yang memiliki
dokumen SPPL di Kabupaten Bangka Barat tahun 2014 yaitu 100 %. Di tahun
2014 terdapat 62 izin SPPL baru yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki
usaha.
Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan
dengan rencana dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.47
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Fungsi Peran Serta Daya Dukung
Hutan dan Lingkungan Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2015
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN s.d.
TAHUN 2014
RENCANA s.d.
2015 %
1. Kerusakan kawasan hutan Ha 41.874,5 41.533 99,2
2. Kerusakan lahan/ APL Ha 8.753,6 9.774 110,4
3. Hutan tanaman rakyat Ha 342,35 2.049 16,7
4. Prosentase jumlah usaha dan/atau
kegiatan yang mentaati persyaratan
administrasi dan teknis pencegahan
pencemaran air.
% PPA 32,00 100 32,00
5. Cakupan layanan sampah perkotaan % 100 100 100
6. DAS berkondisi kritis DAS 25,5 25 98
7. Cakupan perusahaan/ Badan Usaha
Wajib AMDAL yang memiliki
dokumen AMDAL
% 77,78 100 77,78
8. Cakupan perusahaan/ Badan Usaha
Wajib UKL/UPL yang memiliki
dokumen UKL/UPL
% 82,5 100 82,5
9. Cakupan perusahaan/ Badan Usaha
Wajib SPPL yang memiliki dokumen
SPPL
%
100 100 100
Pencapaian indikator menurunnya tingkat kerusakan di kawasan hutan
sampai dengan tahun 2014 sudah sangat baik. Jika dibandingkan dengan
pencapaian yang harus dicapai di tahun 2015 sebesar 41.553 Ha, pencapaian
sampai dengan tahun 2014 sudah berada pada posisi 99,2%. Sisa dari target
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 100
yang harus dituntaskan di tahun 2015 yaitu mengurangi tingkat kerusakan hutan
sebanyak 341,5 Ha.
Pencapaian indikator menurunnya tingkat kerusakan lahan/APL sampai
dengan tahun 2014 sangat baik dan telah melampaui target yang telah ditetapkan
sampai dengan tahun 2015. Keberhasilan pencapaian indikator menurunnya
tingkat kerusakan lahan/APL di Kabupaten Bangka Barat juga ditopang dengan
program kegiatan dari pihak Kementerian Kehutanan lewat kegiatan Kebun Bibit
Rakyat yang ditanam di lokasi lahan/APL yang mengalami kerusakan.
Pencapaian indikator hutan tanaman rakyat sampai dengan tahun 2014
jika dibandingkan dengan target sampai dengan tahun 2015 masih sangat minim,
yaitu masih pada angka 16,7%. Kecilnya pencapaian indikator hutan tanaman
rakyat disebabkan minimnya izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan
jika dibandingkan dengan proposal yang diajukan oleh Kabupaten Bangka Barat.
Kawasan hutan yang semula direncanakan untuk hutan tanaman rakyat oleh
pihak Kabupaten Bangka Barat, tidak jarang akhirnya ditetapkan sebagai kawasan
hutan tanaman industri oleh pihak Kementerian Kehutanan.
Pencapaian Indikator Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berkondisi kritis
sampai dengan tahun 2014 adalah 25,5 DAS, dengan pengertian masih terdapat
25,5 DAS yang berkondisi ktiris di Kabupaten Bangka Barat. Kabupaten Bangka
Barat dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 baru bisa mengurangi DAS
yang berkondisi kritis sebanyak 1,5 DAS. Sisa dari target terkait pengurangan DAS
yang berkondisi kritis untuk tahun 2015 yaitu 0,5 DAS, sehingga DAS yang
berkondisi kritis bersisa sebanyak 25 DAS. Diharapkan pencapaian indikator DAS
yang berkondisi kritis sampai dengan tahun 2015 nantinya dapat tercapai dengan
baik.
Pencapaian cakupan layanan sampah perkotaan di Kabupaten Bangka
Barat sampai dengan tahun 2014 dapat dipenuhi sesuai target (100%).
Peningkatan jumlah sarana dan prasarana layanan persampahan setiap tahunnya
diharapkan mampu untuk memenuhi penanganan pelayanan sampah yang setiap
tahun juga semakin meningkat beriring dengan bertambahnya penduduk di
daerah perkotaan.
Untuk pencapaian cakupan perusahaan/ Badan Usaha Wajib dokumen
lingkungannya sampai dengan tahun 2015 baik berupa dokumen AMDAL,
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 101
UKL/UPL, serta SPPL diprediksi dapat tercapai sesuai dengan target yang telah
ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015.
Beberapa izin terkait dokumen lingkungan oleh perusahaan/ badan usaha yang
masih dalam proses diharapkan dapat diselesaikan di tahun 2015.
Sasaran Strategis 10 adalah ” Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur”
dengan indikator kinerja serta target sebagai berikut :
Tabel 3.48
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Tahun 2014
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN
TAHUN 2013
TARGET
2014 REALISASI %
1. Tugas belajar pendidikan formal
untuk tenaga teknis
- S2 biaya APBD II Orang 2 1 1 100
- Cost sharing Orang/tahun 2 5 6 120
2. Tugas belajar pendidikan formal
untuk tenaga kesehatan
spesialis
orang 1 1 1 100
3. PPNS orang 6 1 1 100
4. Persentase pejabat struktural
yang telah lulus Diklat PIM
- Eselon II % 66,67 100 64,29 64,29
- Eselon III % 85,05 85 76,42 89,91
- Eselon IV % 96,37 100 61,94 61,94
5. Indeks kepuasan pegawai
terhadap pelayanan
kepegawaian dari BKD
skala B B B 100
Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas
SDM Aparatur, terdapat 5 indikator pendukung dengan pencapaian rata-rata sebesar
96,41%.
Indikator Tugas belajar pendidikan formal untuk tenaga teknis terdiri dari 2
jenis yaitu S2 yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Bangka Barat dan cost sharing dari
kementerian/lembaga terkait. Target tugas belajar S2 tahun 2014 yang dibiayai oleh
APBD Kabupaten Bangka Barat adalah sebanyak 1 orang dan telah terealisasi 100%
yaitu Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang bertugas belajar
S2 Ilmu Peternakan Universitas Gajah Mada. Untuk tugas belajar cost sharing, dari
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 102
target tahun 2014 sebanyak 5 orang, dapat terealisasi sebanyak 6 orang PNS yang
terdiri dari 1 orang Magister Ilmu Lingkungan UNPAD, 1 orang S2 Ilmu Akuntansi
Universitas Indonesia, 1 orang S2 Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan 1
orang S2 Keperawatan Medikal Bedah Universitas Indonesia, 1 orang S2 Manajemen
Farmasi Universitas Gajah Mada, 1 orang Magister Pendidikan Kebutuhan Khusus
Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Indikator selanjutnya yaitu tugas belajar
pendidikan formal untuk tenaga kesehatan spesialis yang dibiayai dari APBD
Kabupaten Bangka Barat tercapai sebanyak 1 orang yang terealisasi 100% yaitu
spesialis Patologi Anatomi Universitas Sriwijaya.
Tabel 3.49
Daftar Pegawai yang Tugas Belajar Tahun 2014
NO. PERGURUAN TINGGI JURUSAN SUMBER DANA
1. Universitas Gajah Mada S2 Ilmu Peternakan APBD
2. UNPAD, Bandung S2 Magister Ilmu Lingkungan Cost Sharing Bappenas
& APBD
3. Universitas Indonesia S2 Ilmu Akuntansi Cost Sharing BPKP &
APBD
4. Universitas Gajah Mada S2 Manajemen Farmasi Cost Sharing Kemenkes
& APBD
5. Universitas Indonesia S2 Kesehatan Masyarakat Cost Sharing Kemenkes
& APBD
6. Universitas Indonesia S2 Keperawatan Medikal Bedah Cost Sharing Kemenkes
& APBD
7. Universitas Pendidikan
Indonesia Bandung
S2 Magister Pendidikan
Kebutuhan Khusus
Cost Sharing Kemdikbud
& APBD
8. Universitas Sriwijaya Program Dokter Spesialis
Patologi Anatomi APBD
Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Untuk Indikator Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2014 terealisasi
100%, dari 1 orang PPNS sesuai dengan yang ditargetkan yaitu 1 orang PPNS
Perikanan. Jika dibandingkan dengan target RPJMD, maka untuk jumlah PPNS di
Kabupaten Bangka Barat telah mencapai target
Persentase pencapaian indikator pejabat struktural yang telah lulus Diklat PIM
seluruhnya belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Pejabat struktural
Eselon IV yang telah lulus diklat PIM IV sebanyak 166 orang dari 268 pejabat eselon
IV atau 61,94% dari target 100%, pejabat struktural Eselon III yang telah lulus diklat
PIM III sebanyak 94 orang dari 123 pejabat eselon III atau 76,42% dari target 85%,
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 103
dan untuk pejabat struktural eselon II yang telah lulus diklat PIM II sebanyak 18 orang
dari 28 pejabat eselon II atau 64,29% dari target 100%.
Keseluruhan realisasi untuk pejabat eselon yang telah Diklat PIM di tahun
2014 tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2013. Pejabat
struktural yang telah menduduki eselon namun belum mengikuti Diklam PIM tersebut
belum dapat mencapai target dikarenakan sampai dengan tahun 2014, Pemerintah
Kabupaten Bangka Barat belum memiliki sarana prasarana kediklatan yang memadai
sehingga untuk pelaksanaan Diklat PIM dilakukan di luar daerah yang secara tidak
langsung peserta Diklat PIM yang diusulkan dibatasi sesuai dengan kuota dari pihak
penyelenggara. Ditahun 2014, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat hanya
mengirimkan peserta diklat PIM III sebanyak 15 orang ke Badan Diklat Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dan peserta diklat PIM IV sebanyak 12 orang. Sementara
untuk peserta diklat PIM II sebanyak 3 orang ke Badan Diklat Lembaga Administrasi
Negara di Jakarta.
Kendala dan hambatan dalam pencapaian indikator persentase pejabat
eselon yang telah lulus Diklat PIM antara lain adalah :
- Pelantikan yang tidak diimbangi dengan pelaksanaan pengiriman peserta diklat.
- Terbatasnya anggaran untuk pengiriman peserta diklat.
- Pelaksanaan diklat PIM II hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Diklat Lembaga
Administrasi Negara sehingga peserta dibatasi.
- Pelaksanaan diklat tidak dapat dilaksanakan di Kabupaten Bangka Barat
dikarenakan belum layaknya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan diklat.
Tabel 3.50
Jumlah Pejabat Eselon yang telah mengikuti Diklat PIM Tahun 2014
No. Eselon Jumlah Telah lulus
diklat PIM
Persentase
Capaian Kinerja
1. II.A 1 1 100%
2. II.B 27 17 62,96%
Total 28 18 64,29%
1. III.A 47 46 97,87%
2. III.B 76 48 63,16%
Total 123 94 76,42%
1. IV.A 242 159 65,70%
2. IV.B 26 7 26,92%
Total 268 166 61,94%
Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 104
Untuk indikator indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan kepegawaian
pada tahun 2014 adalah Skala B dengan nilai 77,52 point yaitu kategori Baik.
Pencapaian tersebut sama dengan tahun 2013, namun nilai di tahun 2014
meningkat dari tahun 2013 dengan nilai 70,33 Point.
Tabel 3.51
Nilai Rata-rata Unsur Penilaian Indeks Kepuasan
Pelayanan Kepegawaian Tahun 2014
No. UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Prosedur pelayanan
Persyaratan pelayanan
Kejelasan petugas pelayanan
Kedislipinan petugas pelayanan
Tanggung jawab petugas pelayanan
Kemampuan petugas pelayanan
Kecepatan pelayanan
Keadilan mendapatkan pelayanan
Kesopanan dan keramahtamahan petugas
Kewajaran biaya pelayanan
Kepastian biaya pelayanan
Kepastian jadwal pelayanan
Kenyamanan lingkungan
Keamanan pelayanan
3,107
3,087
3,087
3,047
3,100
3,047
2,960
3,493
3,107
3,113
3,247
3,047
3,107
3,127
Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun 2014 dibandingkan
dengan rencana dalam RPJMD cukup baik dengan rata-rata sasaran sebesar 90,82%.
Seluruh indikator pendukung sasaran memiliki capaian di atas 80% kecuali untuk
persentase pejabat struktural yang telah lulus diklat PIM sebagaimana dapat dilihat
pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.52
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur
Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2015
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN s.d.
TAHUN 2014
RENCANA s.d.
2015 %
1. Tugas belajar pendidikan formal
untuk tenaga teknis
- S2 biaya APBD II Orang 8 9 88,89
- Cost sharing Orang 13 15 86,67
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 105
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN s.d.
TAHUN 2014
RENCANA s.d.
2015 %
2. Tugas belajar pendidikan formal
untuk tenaga kesehatan spesialis orang 4 5 80
3. PPNS orang 10 7 114,29
4. Persentase pejabat struktural yang
telah lulus Diklat PIM
- Eselon II % 64,29 100,00 64,29
- Eselon III % 76,42 100,00 89,91
- Eselon IV % 61,94 100,00 61,94
5. Indeks kepuasan pegawai terhadap
pelayanan kepegawaiaan skala B B 100
Sasaran Strategis 11 adalah ”Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel”
dengan indikator kinerja serta target sebagai berikut :
Tabel 3.53
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel Tahun 2014
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN
TAHUN 2013 TARGET 2014 REALISASI %
1. Sistem Informasi Manajemen
Pemda buah 9 1 - 0
2. Penilaian Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah C C CC 111,78
3. Penilaian Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
Peringkat
Tingkat
Nasional
- 90 138 46,67
4. Cakupan pembahasan raperda
yang menjadi perda % 93,33 100 73,33 73,33
5. Persentase cakupan
pemeriksaan % 88,49 75 92,59 123,45
6. Persentase penyelesaian
tindak lanjut temuan hasil
pengawasan
% 73,36 80 75,22 94,03
7. Persentase penyelesaian
tindak lanjut pengaduan
masyarakat yang sudah
ditangani
% 100 90 118,75 131,94
8. Penerapan pengelolaan arsip
secara baku % 16,13 62,5 46,88 75
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 106
Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel didukung
oleh 8 indikator sasaran dengan capaian rata-rata kinerja sasaran sebesar 82,03%,
dengan uraian masing-masing indikator sebagai berikut :
1. Salah satu indikator dalam pencapaiaan sasaran terwujudnya pemerintahan yang
bersih dan profesional yaitu tersedianya sistem informasi manajemen sebagai
penunjang kinerja yang berbasis sistem informasi. Indikator Sistem Informasi
Manajemen (SIM) Pemerintah Daerah pada tahun 2014 dari target 1 buah SIM
tidak terealisasi dikarenakan pada tahun 2013 telah terealisasi sebanyak 9 SIM
yang secara teknis menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta
beberapa jenis SIM yang berbasis web dan bersifat umum seperti Sistem
Informasi Lintas Satker serta Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) dan
Website Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan sebagai media
informasi khusus pelayanan perizinan dan investasi.
Tabel 3.54
Sistem Informasi Manajemen di Kabupaten Bangka Barat
No. JENIS SIM URL SKPD PENGGUNA
1 Sistem Informasi
Perencanaan Pembangunan
Daerah
sippda.bangkabaratkab.go.id BAPPEDA
2 Sistem Informasi Monitoring
dan Evaluasi
simonev.bangkabaratkab.go.id BAPPEDA
3 Sistem Informasi Manajemen
Arsip
simarsip.bangkabaratkab.go.id Kantor Arsip dan
Perpustakaan
4 Sistem Informasi Manajemen
Database Kelautan dan
Perikanan
sikp.bangkabaratkab.go.id Dinas Kelautan dan
Perikanan
5 Aplikasi Sistem Informasi
Manajemen Database
Pertambangan
simtambang.bangkabaratkab.go.id Dinas DESDM
6 Sistem Informasi Manajemen
Pengentasan Kemiskinan
simtaskin.bangkabaratkab.go.id BAPPEDA
7 Sistem Informasi Manajemen
Persediaan Barang
simpersediaan.bangkabaratkab. go.id DPPKA
8 Sistem Informasi Manajeman
Keuangan Daerah
Offline DPPKA
9 Sistem Informasi Manajemen
Objek Pajak (SISMIOP)
Offline DPPKA
Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Informatika
2. Pada tahun 2014 untuk penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tahun 2013 mendapat predikat CC dengan
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 107
nilai 55,89. Penilaian dilakukan secara desk evaluation yang dilakukan langsung
oleh Kementerian Pendayagunakan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan
jika dilihat dari hasil tersebut, maka terjadi peningkatan yang cukup signifikan jika
dibandingkan dengan hasil penilaian SAKIP tahun 2012 yang dilakukan pada
tahun 2013 oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai
33,79. Jika dibandingkan antara target di tahun 2014 dengan predikat C (range
nilai >30-50) dengan capaian predikat CC (nilai 55,89), maka pencapaian kinerja
indikator Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar
111,78% atau sangat baik.
Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP, dalam rangka perbaikan dan peningkatan
implementasi SAKIP Kabupaten Bangka Barat tahun 2014, pemerintah
Kabupaten Bangka Barat telah melakukan beberapa perbaikan yaitu :
a. Review terhadap dokumen perencanaan SKPD (Renstra SKPD) dan melakukan
penyelarasan dengan perubahan RPJMD Kabupaten Bangka Barat yang telah
ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 02
Tahun 2014;
b. Melakukan evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) SKPD tahun 2013 yang dilakukan oleh Inspektorat
Kabupaten Bangka Barat.
Berdasarkan Evaluasi LAKIP terhadap 30 SKPD di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013, secara umum akuntabilitas kinerja
SKPD mendapat nilai lebih baik dari evaluasi tahun sebelumnya dengan
penambahan SKPD yang mendapat nilai B dengan predikat Baik dari 1 (satu)
SKPD menjadi 2 (dua) SKPD dan SKPD yang mendapat nilai CC dengan
predikat cukup baik dari 19 (Sembilan belas) menjadi 24 (dua puluh empat)
SKPD;
c. Melakukan koordinasi secara rutin dengan seluruh SKPD melalui rapat
mingguan dan bulanan dalam rangka peningkatan kinerja SKPD.
d. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil program
dan kegiatan tahun 2014 secara triwulanan.
3. Untuk indikator Penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
pada tahun 2013 LPPD Kabupaten Bangka Barat berada di peringkat 138 dari
target peringkat 90. Pencapaian tersebut mengalami peningkatan dari tahun
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 108
2012 dengan peringkat 148. Kendala dalam pencapaian target penilaian LPPD
adalah kesulitan pada SKPD dalam menyediakan data pendukung serta validitas
data yang disajikan. Dalam rangka peningkatan kualitas LPPD, terus dilakukan
koordinasi serta asistensi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.
4. Capaian Indikator Cakupan pembahasan raperda yang menjadi perda pada tahun
2014 terealisasi sebesar 73,33%. Target jumlah Raperda yang difasilitasi oleh
Sekretariat DPRD pada tahun 2014 sebanyak 15 Raperda, namun yang disahkan
oleh pihak legislatif sebanyak 11 Perda, yaitu :
a. Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-
2034;
b. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011
tentang RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015;
c. Raperda Bangunan Gedung;
d. Raperda Perpustakaan;
e. Raperda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing;
f. Raperda Kearsipan;
g. Raperda Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
h. Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2012 tentang
Barang Milik Daerah;
i. Raperda Izin Usaha Perkebunan;
j. Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Retribusi Izin Gangguan;
k. Raperda Analisis Dampak Lalu Lintas
Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 (93,33%), maka terjadi penurunan
yang disebabkan antara lain adalah :
- Faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan seperti kondisi politik yang tidak
menentu,
- Pelaksanaan kegiatan tergantung dengan jadwal yang ditetapkan oleh DPRD
sesuai dengan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD,
- Pergantian anggota DPRD dengan berakhirnya jabatan anggota DPRD periode
2009-2014 dan dilantiknya anggota DPRD periode 2014-2019.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 109
5. Indikator Persentase Cakupan Pemeriksaan pada tahun 2014 dapat
direalisasikan sebesar 92,59% dari target 75%. Berdasarkan 135 objek
pemeriksaan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang dilakukan
pada tahun 2014 yang terealisasi sebesar 125 objek pemeriksaan. Capaian
tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu 88,49% (139
objek pemeriksaan dalam PKPT dan yang terealisasi sebesar 123 objek
pemeriksaan).
6. Realisasi indikator kinerja persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil
pengawasan adalah 75,22% yaitu dari 569 rekomendasi laporan hasil
pengawasan/pemeriksaan yang diselesaikan sebanyak 428 rekomendasi. Jika
dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 yaitu sebesar 73,36% rekomendasi
yang dapat diselesaikan, maka terjadi peningkatan sebesar 1,86%). Pencapaian
tersebut tidak sesuai dengan target disebabkan oleh beberapa permasalahan
yaitu :
a. Laporan hasil audit dari BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
terlambat diterima oleh Inspektorat Kabupaten Bangka Barat sehingga tidak
dapat segera ditindaklanjuti;
b. Kurangnya pemahaman objek pengawasan/pemeriksaan akan pentingnya
tindak lanjut temuan hasil pengawasan/pemeriksaan dilakukan sehingga
sangat berpengaruh terhadap kinerja objek tersebut;
c. Kurang responnya penanggung jawab penyelesaian tindak lanjut sehingga
temuan hasil pengawasan/pemeriksaan sering kali berulang terjadi pada objek
tersebut.
7. Persentase penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat yang sudah
ditangani, pada tahun 2014 mencapai 118,75%, yaitu dari 16 SPT pengawasan
khusus yang direncanakan telah terealisasi 19 SPT pengawasan khusus terkait
pengaduan dari masyarakat dan disposisi bupati, yang seluruhnya telah
ditindaklanjuti. Selain melaksanakan tindak lanjut pengaduan dari masyarakat,
Inspektorat Kabupaten juga melakukan pengawasan khusus seperti pengawasan
masa akhir jabatan Kepala Desa.
8. Untuk indikator Penerapan pengelolaan arsip secara baku, pada tahun 2014
dapat direalisasikan sebesar 46,88% dari target 62,5%. Dari jumlah keseluruhan
32 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 110
Bangka Barat ditargetkan sebanyak 20 SKPD yang dapat menerapkan
pengelolaan arsip secara baku di tahun 2014. Namun berdasarkan monitoring
dan evaluasi yang dilakukan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, hanya
15 SKPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip dengan baik yaitu :
1) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
2) Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
3) Kecamatan Muntok;
4) Kecamatan Simpang Teritip;
5) Kecamatan Kelapa;
6) Kecamatan Jebus;
7) Kecamatan Parit Tiga;
8) Kecamatan Tempilang;
9) Inspektorat;
10) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
11) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
12) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
13) Dinas Kehutanan;
14) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
15) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Belum tercapainya target kinerja yang ditetapkan disebabkan antara lain adalah
belum ditetapkannya petugas yang konsisten untuk mengelola arsip dan sarana
prasarana kearsipan di SKPD yang belum memadai.
Dalam rangka peningkatan pengelolaan kearsipan telah dilakukan pembinaan dan
peningkatan SDM pengelola kearsipan melalui berbagai program dan kegiatan
penunjang seperti Bimtek sistem pengolahan arsip, lomba kearsipan, asistensi
arsip desa, serta monitoring dan evaluasi kearsipan.
Realisasi akumulasi capaian indikator sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan
dengan rencana dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 111
Tabel 3.55
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang
Akuntabel Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2015
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN s.d.
TAHUN 2014
RENCANA s.d.
2015 %
1. Sistem Informasi Manajemen
Pemda buah 13 9 144,44
2. Penilaian Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah CC CC 100
3. Penilaian Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Peringkat
Tingkat
Nasional
138 80 27,50
4. Cakupan pembahasan raperda
yang menjadi perda % 73,33 100 66,67
5. Persentase cakupan pemeriksaan % 92,59 79 117,20
6. Persentase penyelesaian tindak
lanjut temuan hasil pengawasan % 75,22 90 83,58
7. Persentase penyelesaian tindak
lanjut pengaduan masyarakat yang
sudah ditangani
% 118,75 100 118,75
8. Penerapan pengelolaan arsip secara
baku % 46,88 75 62,51
Dalam rangka mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang
akuntabel, terus dilakukan langkah-langkah reformasi birokrasi yaitu perbaikan dalam
elemen-elemen birokrasi baik kelembagaan, sumber daya aparatur, ketatalaksanaan,
akuntabilitas kinerja aparatur, pengawasan dan pelayanan publik. Pada tahun 2013
telah disusun Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2014-2018 sebagai salah satu wujud komitmen pemerintah daerah serta
memberikan gambaran yang jelas atas perubahan yang dilakukan, fokus perubahan,
kegiatan yang akan dilaksanakan dan sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan
reformasi birokrasi di Kabupaten Bangka Barat.
Hal-hal yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam
rangka reformasi birokrasi antara lain :
a. Kelembagaan
Perbaikan kelembagaan daerah melalui perubahan struktur organisasi di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat di tahun 2014 melalui 3
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 112
peraturan daerah yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2013. Pokok-pokok
perubahan peraturan tentang organisasi dan tata kerja SKPD tersebut antara lain :
- Pembentukan lembaga dan atau struktur pada lembaga yang telah ada untuk
menaungi beberapa urusan kewenangan daerah yang belum terakomodir
secara maksimal pada peraturan daerah yang lama, seperti urusan Ketahanan
Pangan, perizinan bidang penanaman modal, perlindungan masyarakat,
penanggulangan bencana, persampahan, dan pengadaan barang (ULP dan
LPSE).
- Mensinkronkan tugas dan fungsi yang masih tumpang tindih dan yang belum
sesuai dengan nomenklatur yang telah dibuat.
- Menggabungkan dan atau memisahkan SKPD yang masih belum sesuai
dengan perumpunannya.
b. Ketatalaksanaan
Dalam hal ketatalaksanaan, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah
menerbitkan dua kebijakan yaitu :
- Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 54 tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bangka Barat.
- Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 23 Tahun 2012 tentang Sistem Tata
Kerja dan Penyediaan Data Dinas Kabupaten Bangka Barat. Di dalam
peraturan ini diatur tentang tata laksana dalam hal perencanaan, tata laksana
dalam hal koordinasi, tata laksana dalam menjalankan kewenangan, tata
laksana dalam penyediaan data dinas dan tata laksana dalam pelaksanaan
pengendalian internal.
Selain ditetapkannya peraturan tersebut, mulai tahun 2013 juga telah disusun
Standar Operasional Prosedur (SOP) di seluruh SKPD dengan jumlah
diperkirakan 100 SOP yang dilanjutkan secara bertahap dan direviu di tahun
2014 sesuai dengan kebutuhan. Sementara dalam rangka menunjang
pelaksanaan E-Government dan keterbukaan informasi, telah dibuat Website
Kabupaten Bangka Barat dan beberapa Website SKPD serta sistem informasi
terpadu melalui jaringan internet yang terkoneksi ke seluruh SKPD dalam
lingkup Komplek Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 113
c. Perundang-undangan (Kebijakan/Regulasi)
Kabupaten Bangka Barat melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Bangka Barat telah melakukan penataan perundang-undangan dengan tujuan
agar perundang-undangan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan aturan
yang lebih tinggi dan tidak ada tumpang tindih peraturan.
Tabel 3.56
Daftar Penerbitan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
Tahun 2011-2014
No. Tahun Peraturan Daerah Peraturan Bupati
1. 2011 17 66
2. 2012 14 39
3. 2013 15 43
4. 2014 11 46
Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah
d. Pelayanan Publik
Dalam rangka peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Bangka Barat,
beberapa hal yang telah dilakukan antara lain :
- Ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Bangka Barat.
- Pembentukan Kantor Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka
Barat yang selanjutnya diubah menjadi Kantor Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan.
- Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan publik.
Tabel 3.57
Rekapitulasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
No. SKPD Jumlah Nilai Nilai Rata-rata
1. Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
732 81,33
2. Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM
630 70
3. Dinas Perhubungan, Pariwisata,
Kebudayaan dan Informatika
615 68,33
4. Kantor Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan
827 91,89
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 114
No. SKPD Jumlah Nilai Nilai Rata-rata
5. Kantor Arsip dan Perpustakaan
Daerah
687 76,33
6. Kecamatan Simpangteritip 712 79,11
7. Kecamatan Kelapa 587 65,22
8. Kecamatan Jebus 615 68,33
9. Kecamatan Tempilang 612 68
10. Kecamatan Parittiga 621 69
11. Kecamatan Muntok 639 71
12. RSUD Sejiran Setason 780 86,67
13. Puskesmas Muntok 647 71,89
14. Puskesmas Jebus 590 65,56
15. Puskesmas Puput 576 64
16. Puskesmas Sekar Biru 667 74,11
17. Puskesmas Kelapa 586 65,11
18. Puskesmas Tempilang 585 65
19. Puskesmas Simpangteritip 625 64,44
JUMLAH 1370 72,12
Sumber : Bagian Organisasi dan Kelembagaan Sekretariat Daerah
- Pelaksanaan program baik yang langsung berdampak pada publik maupun
lewat instrument yang memacu peningkatan pelayanan publik, yaitu antara
lain :
a. Program desa mandiri, yang bertujuan memberikan stimulan secara
langsung atau tidak langsung agar desa dapat mandiri melalui pembinaan
secara terpadu berbagai sektor dengan melibatkan seluruh SKPD.
b. Program Four In One, yang merupakan program yang masih terkait dengan
program desa mandiri, yaitu dengan memberikan 4 pelayanan secara
langsung kepada masyarakat dalam satu gedung pelayanan (sekretariat
desa mandiri, Posyandu, Poskamling dan perpustakaan desa).
c. Government Mobile, yaitu suatu program yang dimaksudkan untuk
memperpendek jarak layanan yang diberikan oleh SKPD dengan langsung
melayani masyarakat yang terpusat dalam satu lokasi di daerah tertentu.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 115
d. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperbaiki pelayanan
perizinan ke arah yang lebih cepat dan lebih murah dengan penerapan
PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) serta peningkatan
kinerja pelayanan terpadu satu pintu melalui Kantor Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan.
e. Pelaksanaan Bangka Barat Betason (B3), yang merupakan suatu wadah
pelayanan publik dalam bentuk pertemuan yang bersifat kekeluargaan dan
kebersamaan antara masyarakat dengan pimpinan daerah (bupati dan
wakil bupati) beserta jajaran SKPD teknis dalam rangka menjaring aspirasi
serta isu strategis yang berkembang di masyarakat. Kegiatan ini diangkat
dari semboyan Kabupaten Bangka Barat yaitu “SEJIRAN SETASON” yang
berarti wilayah negeri yang mempunyai warga yang berdasarkan
kekeluargaan dan kebersamaan.
- Melakukan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat, yang bertujuan untuk
mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan
meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Sesuai dengan
semangat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
kehadiran survei kepuasan masyarakat dimaksudkan untuk mendorong
partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja
penyelenggara pelayanan. Selain itu juga untuk mendorong penyelenggara
pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, serta menjadi lebih
inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
Tabel 3.58
Rekapitulasi Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
SKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
No. Satuan Kerja Skor IKM Kategori
1 Dinas Kesehatan 75,62 B / Baik
2 Puskesmas Muntok 78,06 B / Baik
3 Puskesmas Simpangteritip 74,88 B / Baik
4 Puskesmas Kundi 69,76 B / Baik
5 Puskesmas Jebus 79,52 B / Baik
6 Puskesmas Puput 80,34 B / Baik
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 116
No. Satuan Kerja Skor IKM Kategori
7 Puskesmas Sekar Biru 80,64 B / Baik
8 Puskesmas Kelapa 76,73 B / Baik
9 Puskesmas Tempilang 78,34 B / Baik
10 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 76,92 B / Baik
11 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
80,08 B / Baik
12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 79,59 B / Baik
13 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset
74,44 B / Baik
14 Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan
80,1 B / Baik
15 Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana
78,15 B / Baik
16 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan
Linmas
75,56 B / Baik
17 RSUD Sejiran Setason 73,23 B / Baik
18 Sekretariat Daerah 70,03 B / Baik
19 Kecamatan Muntok 79,78 B / Baik
20 Kecamatan Simpangteritip 82,72 A / Sangat Baik
21 Kecamatan Jebus 72,7 B / Baik
22 Kecamatan Tempilang 79,53 B / Baik
23 Kecamatan Kelapa 74,38 B / Baik
24 Kecamatan Parittiga 76,71 B / Baik
Sumber : Bagian Organisasi dan Kelembagaan Sekretariat Daerah
- Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang merupakan unsur
pelaksana operasional dinas dengan tujuan untuk memperpendek jarak
layanan urusan pemerintahan yang bersifat teknis, antara lain :
a. UPTD Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana untuk Balai Penyuluh
Keluarga Berencana;
b. UPTD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM untuk
Pengelolaan Pasar;
c. UPTD Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk Balai Latihan
Kerja;
d. UPTD Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Informatika untuk
Pengelolaan Terminal;
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 117
e. UPTD Dinas Perikanan dan Kelautan untuk Balai Benih Ikan dan Pusat
Pelelangan Ikan;
f. UPTD Dinas Kehutanan untuk Satuan Pengelolaan Hutan Produksi;
g. UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di setiap kecamatan;
e. Manajemen Perubahan
Kabupaten Bangka Barat telah melakukan manajemen perubahan melalui
penerapan Program SEED (Self Effort Edufication Diagnose) dimana melalui
program ini diharapkan dapat mendiagnosa permasalahan secara mandiri dan
dicarikan solusinya. Program ini dilaksanakan melalui rapat pimpinan daerah
setiap hari Senin untuk membahas lebih mendalam hasil diagnosis dari Kepala
SKPD untuk dibahas bersama dan mencari solusi yang terbaik.
Sasaran Strategis 12” Meningkatnya penerimaan dan kualitas pengelolaan keuangan
daerah”
Indikator kinerja serta target sebagai berikut :
Tabel 3.59
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Penerimaan dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2014
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN
TAHUN 2013
TARGET
2014 REALISASI %
1. Kontribusi Pendapatan Asli
Daerah terhadap pendapatan
daerah
% 7,88 6,41 4,47 69,73
2. Opini BPK terhadap Laporan
Keuangan WDP WTP WTP 100
Pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya penerimaan dan kualitas
pengelolaan keuangan daerah” tahun 2014 terealisasi sebesar 84,86%, dengan 2
indikator pendukung yaitu :
1. Pada Tahun Anggaran 2014 Secara keseluruhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Bangka Barat terealisasi sebesar Rp 30.080.118.003,19 dari target
sebesar Rp.31.713.105.115,00 dalam APBD Tahun 2014. Realisasi PAD tersebut
menurun 33,66% jika dibandingkan dengan realisasi PAD tahun 2013 yaitu
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 118
sebesar Rp 45.341.617.077,60. Berdasarkan target yang ditetapkan dalam
indikator sasaran tersebut, pencapaian kinerja untuk indikator Kontribusi
Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah sebesar 69,73%.
Tabel 3.60
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2014
NO. URAIAN REALISASI 2013
(Rp) TARGET 2014 (Rp)
REALISASI 2014
(Rp) %
1. Pendapatan Pajak
Daerah
19.232.744.325,47 10.395.000.000,00 11.201.299.824,25 107,7
2. Pendapatan Retribusi
Daerah
11.854.170.755,00 4.398.530.615,00 4.509.730.124,00 102,5
3. Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang
Dipisahkan
2.642.750.353,29 4.430.000.000,00 883.348.362,26 19,94
4. Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah
11.611.951.643,84 12.489.574.500,00 13.485.739.692,68 107,98
Total PAD 45.341.617.077,60 31.713.105.115,00 30.080.118.003,19 94,85
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Dari empat jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2014 rata-rata
mencapai target, kecuali Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan terealisasi sebesar 19,94%. Rendahnya realisasi tersebut dikarenakan
deviden dari penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. BPD Sumsel Babel
yang ditargetkan sebesar Rp 3.700.000.000,00, namun sampai dengan 31
Desember 2014 hanya terealisasi sebesar Rp 238.348.362,26 (6,44%). Realisasi
deviden dari penyertaan modal tersebut belum mencapai 100% pembagian
keuntungan dikarenakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
dilaksanakan pada bulan Februari 2014.
Penurunan PAD secara umum disebabkan karena adanya beberapa kebijakan
seperti pengelolaan RSUD Sejiran Setason sebagai Badan Layanan Umum Daerah,
sehingga pendapatan retribusi yang diestimasikan lebih kurang 8 milyar tidak lagi
menjadi komponen PAD namun menjadi pendanaan operasional RSUD secara
langsung. Selain itu kebijakan yang terkait dengan Pajak Mineral Batuan Bukan
Logam yang tidak lagi memungut dari proyek-proyek yang didanai APBD turut
berpengaruh dari yang tadinya menyumbang kurang lebih sebesar 2,2 milyar turut
menyumbang turunnya PAD. Pembebasan biaya pembuatan KTP dan akta yang
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 119
terkait kependudukan sesuai dengan undang-undang yang berlakupun turut
mempengaruhi PAD Kabupaten Bangka Barat yang tadinya dari sektor ini mampu
menyumbang kurang lebih Rp 500 Juta rupiah dan yang terakhir adalah
menurunnya pendapatan dari pajak sarang burung walet.
2. Hasil evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap Laporan Keuangan
Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2014 untuk laporan tahun 2013
memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan
dari target WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
Evaluasi terhadap laporan keuangan Kabupaten Bangka Barat tahun 2013 yang
dilakukan BPK RI perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun
2014 masih menemukan beberapa temuan, antara lain:
a. Hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pada Pemerintah
Kabupaten Bangka Barat tahun 2014 mengungkapkan 7 temuan pemeriksaan
dengan rincian sebagai berikut :
1) Persiapan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat menuju penerapan
Laporan Keuangan Berbasis Akrual belum memadai;
2) Pengelolaan pajak Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten
Bangka Barat belum tertib;
3) Penatausahaan piutang pajak dan retribusi daerah pada tiga SKPD belum
memadai;
4) Pengelolaan persediaan Reagen pada Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bangka Barat tidak tertib;
5) Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah, Penatausahaan Aset Tetap, dan
pelaporan aset hilang belum optimal;
6) Pengelolaan dan penyajian pajak mineral bukan logam dan batuan belum
memadai;
7) Kesalahan penganggaran belanja modal.
b. Hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap Perundang-undangan pada
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tahun 2013 mengungkapkan 5 temuan
pemeriksaan dengan rincian sebagai berikut :
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 120
1) Pengelolaan kas oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan umum
belum tertib;
2) Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terlambat
menyetorkan uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) ke Kas
Umum Daerah;
3) Surat Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Daerah kepada Pemerintahan
Daerah belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4) Penganggaran dan pelaksanaan belanja hibah tidak tertib;
5) Penggunaan dana hibah sebesar Rp 25.000.000,00 berindikasi
merugikan keuangan daerah.
Berdasarkan hasil evaluasi BPK RI terhadap laporan keuangan Kabupaten
Bangka Barat tahun 2013 diatas, dalam rangka perbaikan kinerja pengelolaan
keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2014 telah
menindaklanjuti temuan pemeriksaan tersebut dalam Rencana Aksi (Action Plan),
dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a) Menyiapkan formasi pegawai yang berlatar belakang pendidikan akuntansi
dan mempersiapkan sarana dan prasarana yang mendukung penerapan
akuntansi berbasis akrual;
b) Meningkatkan pengawasan oleh Kepala SKPD atas penatausahaan buku
pembantu pajak yang dikelola oleh bendahara pengeluaran;
c) Menerapkan penatausahaan piutang pajak dan retribusi yang tertib sesuai
dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat;
d) Meningkatkan pengawasan dalam pencatatan dan pelaporan administrasi
persediaan;
e) Meningkatkan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah yang
semakin handal dan optimal;
f) Meningkatkan pengawasan dalam pelaporan penatausahaan piutang pajak
mineral bukan logam dan batuan;
g) Meningkatkan pengawasan dalam melakukan penganggaran oleh TAPD agar
lebih cermat;
h) Meningkatkan pengawasan atas pertanggungjawaban fungsional bendahara
pengeluaran;
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 121
i) Lebih cermat dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah,
mekanisme perencanaan penganggaran, serta pelaksanaan monitoring dan
evaluasi keuangan daerah dengan mempedomani peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Dari pelaksanaan tindak lanjut temuan diatas diharapkan pengelolaan keuangan
di Kabupaten Bangka Barat lebih optimal sehingga di tahun 2015 untuk
pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dapat
memperoleh opini WTP tanpa paragraph penjelas sekaligus mendorong
pengelolaan keuangan dari berbasis kas menuju berbasis akrual sesuai dengan
amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah.
Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan
rencana dalam RPJMD sampai tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 3.61
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Penerimaan dan Kualitas
Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2015
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN s.d.
TAHUN 2014
RENCANA s.d.
2015 %
1. Kontribusi Pendapatan Asli
Daerah terhadap pendapatan
daerah
% 4,47 6,7 66,72
2. Opini BPK terhadap Laporan
Keuangan WTP WTP 100
Sasaran Strategis 13 adalah ” Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan
administrasi publik”
Dengan indikator kinerja serta target sebagai berikut :
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 122
Tabel 3.62
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Administrasi Publik Tahun 2014
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN
TAHUN 2013
TARGET
2014 REALISASI %
1. Indeks kepuasan layanan masyarakat
terhadap pelayanan perizinan (skala A-
E)
Skala B B B 100
2. Indeks kepuasan layanan masyarakat
terhadap administrasi kependudukan
(skala A-E)
Skala B B B 100
3. Cakupan penduduk ber-KTP per satuan
penduduk (usia wajib ber-KTP) % 97,91 90 81,45 90,5
4. Cakupan penduduk berkartu keluarga
(KK) per satuan penduduk (wajib
berkartu keluarga)
% 82,82 90 86,96 96,62
5. Cakupan bayi berakte kelahiran % 87,65 90 91,22 101,36
6. Cakupan bangunan ber-IMB % 2,7 4 3,03 75,8
7. Cakupan bangunan ber-SIG % 55 70 63,06 90,08
8. Penyelesaian Kasus Tanah Negara % 0 100 67 67
9. Penyelesaian izin Lokasi % 0 100 100 100
Indeks kepuasan layanan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang
dilaksanakan oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten
Bangka Barat (KPMPP) adalah dengan mengacu pada Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep.25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman
Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi
Pemerintah. Pada Tahun 2014, KPMPP melaksanakan Indeks Kepuasan Masyarakat
dengan kriteria responden adalah para pengguna layanan pada KPMPP. Pengguna
layanan didefinisikan sebagai orang yang sedang atau pernah (paling lama dua bulan
terakhir) mendapat pelayanan pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan dengan menggunakan pengukuran 14 (empat belas) unsur pelayanan. Hasil
dari survei Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Kantor Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Bangka Barat tersebut menggunakan sampling
dari pengguna layanan dengan berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 14 unsur
pelayanan diperoleh hasil skor IKM sebesar 80,10, sehingga kinerja unit pelayanan ini
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 123
berada dalam skala pelayanan B dengan kategori Baik (nilai interval konversi indeks
kepuasan masyarakat 62,51 – 81,25).
Sementara untuk indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi
kependudukan tahun 2014 sebesar 79,59 (skala B), yaitu lebih tinggi dibandingkan
tahun 2013 dengan nilai IKM sebesar 78,91. Keberhasilan pencapaian Indeks
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan tersebut
dikarenakan telah tersedianya media informasi dalam pengurusan administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil. Waktu pelayanan yang diberikan telah jelas
sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap pelayanan pencatatan kelahiran
dengan jangka waktu pelaksanaan selama 6 hari dan pelayanan pencatatan dan
pembuatan KTP serta KK dengan jangka waktu pelaksanaan selama 1 hari.
Target cakupan penduduk ber-KTP per satuan penduduk (usia wajib ber-KTP)
pada tahun 2014 sebesar 90% dan terealisasi sebesar 81,45%. Capaian ini
berdasarkan jumlah penduduk yang melakukan perekaman KTP Elektronik sebanyak
114.107 jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 140.096
jiwa. Untuk realisasi capaian KTP adalah menggunakan data perekaman KTP
Elektronik dengan wajib KTP bersumber dari server SIAK Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil. Pencapaian tahun 2014 ini menurun jika dibandingkan tahun 2013
sebesar 97,91% dengan penduduk wajib KTP sebanyak 102.650 jiwa, dan terealisasi
sebesar 100.503 jiwa. Dari data Server AFIS KTP Elektronik tahun 2015 jumlah
perekaman KTP Elektronik di Kabupaten Bangka Barat sebesar 114. 107 jiwa dan
yang telah di distribusi sebanyak 105.664 (92,60%).
Belum tercapainya target tersebut dikarenakan antara lain :
1. Kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam pembuatan KTP;
2. Adanya penduduk pendatang yang telah mengurus KK tetapi belum mengurus
KTP serta permasalahan teknis lain misalnya jumlah mutasi penduduk
(penduduk datang) yang pada tahun 2014 berjumlah 3.757 jiwa;
3. Masyarakat masih menganggap pembuatan KTP Elektronik memakan waktu
yang lama, sehingga enggan melakukan perekaman serta KTP manual masih
dianggap lebih berguna daripada KTP Elektronik (terutama bagi pemegang KTP
seumur hidup);
4. Pembatasan perekaman KTP Elektronik yang disebabkan adanya kuota yang
ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk masing-masing daerah.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 124
Secara teknis sampai 31 Desember 2014 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
masih mengeluarkan KTP Manual sebanyak 83.809 lembar. Selanjutnya mulai 1
Januari 2015, diganti dengan surat keterangan dan tidak mengeluarkan KTP manual.
Hal ini dilakukan untuk mengakomodir penduduk yang belum memiliki KTP Elektronik
(yang telah melaksanakan perekaman namun belum memegang KTP Elektronik).
Pencapaian indikator cakupan penduduk berkartu keluarga per satuan
penduduk (wajib berkartu keluarga) pada tahun 2014 belum mencapai target, dari
target 90% hanya tercapai sebesar 86,96% dengan capaian kinerja sebesar 96,62%.
Jumlah keluarga yang belum memiliki kartu keluarga pada tahun 2014 sebanyak
8.054 KK dan yang telah memiliki kartu keluarga sebanyak 53.732 KK dari 61.786
KK yang wajib memiliki kartu keluarga di Kabupaten Bangka Barat.
Indikator cakupan bayi berakte kelahiran pada tahun 2014 diperoleh melalui
jumlah bayi yang memiliki akte kelahiran sebanyak 2.920 jiwa dibandingkan dengan
jumlah bayi di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 3.201 jiwa atau pencapaian
indikator sebesar 91,22%.Keberhasilan capaian cakupan bayi berakte Kelahiran
antara lain penerbitan akte yang sudah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 24 Tahun 2013 yaitu gratis dan berdasarkan domisili serta adanya
MOU dengan RSUD Sejiran Setason terkait akte kelahiran dan akte kematian.
Capaian kinerja dari indikator meningkatnya cakupan bayi berakte kelahiran adalah
101,36% atau sangat baik.
Pada indikator cakupan bangunan ber-IMB di tahun 2014 capaian yang dapat
terealisasi sebesar 3,03% dari target 4%. Dari jumlah bangunan yang wajib ber-IMB
sebanyak 44.752 bangunan, yang sudah memiliki IMB berjumlah 1.359 bangunan.
Sedangkan untuk tahun lalu capaian realisasi 2,70% dari target capaian 3% dengan
jumlah IMB baru yang dikeluarkan di tahun 2013 sebanyak 211 izin. Dibandingkan
dengan tahun lalu capaian di tahun 2014 mengalami penurunan, karena dapat dilihat
dalam satu tahun orang membuat IMB di Kabupaten Bangka Barat hanya sebanyak
156 izin. Belum tercapainya target tersebut disebabkan masih minimnya kesadaran
dan pemahaman masyarakat akan pentingnya kepemilikan IMB serta belum adanya
sanksi yang jelas dan tegas terhadap masyarakat yang tidak mentaati peraturan
dalam hal kepemilikan IMB.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 125
Untuk cakupan bangunan ber-SIG di tahun 2014, yaitu dari target 70%
terealisasi sebesar 63,03%. Target bangunan yang wajib ber-SIG pada tahun 2014
yaitu 2.727 unit dan terealisasi sebanyak 2.366 unit. Jika dibandingkan dengan tahun
2013 sebesar 55%, maka capaian tahun 2014 mengalami peningkatan 8,03%.
Tabel 3.63
Data Perizinan yang dikeluarkan Kantor Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
No. Kecamatan IMB SIG Izin Trayek Izin Usaha
Perikanan
1. Muntok 103 134 6 1
2. Simpang Teritip 4 8 0 0
3. Tempilang 4 11 0 0
4. Kelapa 12 23 0 0
5. Jebus 9 15 0 0
6. Parittiga 24 35 1 0
Total 156 226 7 1
Sumber : Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Selain itu untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, Kantor Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Bangka Barat terus meningkatkan
kualitas pelayanan publik antara lain melalui :
1. Meningkatkan sumber daya dalam pelayanan perizinan dan investasi
2. Lebih melakukan pengembangan-pengembangan terhadap pelaku-pelaku
usaha mikro kecil dan menengah
3. Menyediakan sarana informasi perizinan dengan adanya website KPMPP
(KPMPP.bangkabaratkab.go.id).
4. Menyediakan sarana pengaduan masyarakat melalui teknologi BBM
(Blackberry messeger) dan bisa juga melalui SMS (Short Message Service).
5. Melaksanakan kegiatan pelayanan perizinan mobile, dimana kegiatan
perizinan dilakukan langsung terjun ke lapangan ke setiap Kecamatan se
Kabupaten Bangka Barat.
Pencapaian indikator penyelesaian izin lokasi sebesar 100% dikarenakan pada
tahun 2014 tidak ada pengajuan izin lokasi. Pada tahun 2014 ada 3(tiga) kasus
pertanahan yang ditangani, yaitu kasus tanah SMKN 1 Kelapa di Desa Dendang,
Kasus tanah gedung obat Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat, dan Kasus Sdr.
Mino di Jembatan Kadur. Dari 3 (tiga) kasus tersebut, 2 (dua) kasus yang dapat
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 126
diselesaikan, sedangkan 1(satu) kasus yaitu kasus tanah gedung obat Dinas
Kesehatan belum dapat diselesaikan. Kendala penyelesaian kasus tanah gedung
obat Dinas Kesehatan adalah belum dikeluarkannya persetujuan DPR RI terhadap
Kawasan Hutan yang masuk ke dalam kriteria DPCLS (Dampak Penting dengan
Cakupan Luas dan Strategis), serta minimnya surat-surat pendukung lahan yang
dikonflikkan.
Tabel 3.64
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan
Administrasi Publik Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2015
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN s.d.
TAHUN 2014
RENCANA
s.d. 2015 %
1. Indeks kepuasan layanan
masyarakat terhadap pelayanan
perizinan (skala A-E)
Skala B B B
2. Indeks kepuasan layanan
masyarakat terhadap administrasi
kependudukan (skala A-E)
Skala B B B
3. Cakupan penduduk ber-KTP per
satuan penduduk (usia wajib ber-KTP) % 81,45 100 81,45
4. Cakupan penduduk berkartu keluarga
(KK) per satuan penduduk (wajib
berkartu keluarga)
% 86,96 100 86,96
5. Cakupan bayi berakte kelahiran % 91,22 95 96,02
6. Cakupan bangunan ber-IMB % 3,03 4 75,75
7. Cakupan bangunan ber-SIG % 63,06 75 84,08
8. Penyelesaian Kasus Tanah Negara % 67 100 67
9. Penyelesaian ijin Lokasi % 100 100 100
Sasaran Strategis 14 adalah ”Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam
kehidupan bermasyarakat”
Indikator kinerja serta target sebagai berikut :
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 127
Tabel 3.65
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan dalam Kehidupan
Bermasyarakat Tahun 2014
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN
TAHUN 2013
TARGET
2014 REALISASI %
1. Cakupan petugas
perlindungan masyarakat
(Linmas) 1 orang di setiap RT
1 orang di setiap
RT 116,57 100 170,58 170,58
2. Konflik suku, agama, ras dan
antar golongan (SARA) kasus 0 0 0 100
3. Tingkat partisipasi masyarakat
dalam pemilu Presiden dan
Wakil Presiden
% - 74 71,07 96,04
4. Tingkat partisipasi masyarakat
dalam pemilu DPR, DPD,
DPRD
% - 72 75,23 104,49
5. Cakupan penegakan
Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah
% 0 100 100 100
Untuk sasaran terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan
bermasyarakat dengan indikator konflik, suku, agama dan ras (SARA) tercapai 100%
dikarenakan pada tahun 2014 di Kabupaten Bangka Barat tidak terjadi koflik terkait
SARA. Hal tersebut dicapai dengan pelaksanaan beberapa kegiatan antara lain
Kegiatan Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah, Kegiatan
Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Kegiatan Tim Terpadu Penanganan
Gangguan Keamanan Dalam Negeri Kabupaten Bangka Barat dan Kegiatan Pelatihan
Terpadu Kontijensi Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Bangka Barat. Meskipun
tidak terjadi konflik yang berbasis SARA namun pada tahun 2014 terjadi Konflik
Sosial berupa unjuk rasa sebanyak 2 (dua) kali yang disebabkan oleh penolakan
aktifitas/ beroperasinya kapal isap di wilayah laut Teluk Limau, Kecamatan Parittiga
dan penolakan aktifitas tambang di laut baik Tambang Inkonvensional Apung dan
kapal keruk di Pantai Pasir Kuning, Kecamatan Tempilang.
Untuk indikator Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) 1 orang di
setiap Rukun Tetangga di mana pencapaian dari indikator tersebut sebesar 170,58%,
dari jumlah Linmas sebanyak 916 orang dengan jumlah Rukun Tetangga sebanyak
537. Pada tahun 2014 dilaksanakan kegiatan pelatihan dasar Linmas sebanyak 150
orang dengan harapan anggota Linmas memiliki bekal keterampilan dan pengetahuan
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 128
yang cukup dalam pelaksanaan tugas di daerah mereka masing-masing serta kegiatan
Pengamanan Tak Langsung pada saat Pemilihan Umum Anggota Legislatif pada setiap
Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Berdasarkan hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD yang dilaksanakan pada tanggal 9
April 2014, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu DPR, DPD, DPRD terealisasi
sebesar 78,22% dari target 72%. Jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi
masyarakat dalam pemilu DPR, DPD, DPRD pada tahun 2009 sebesar 67,41%, maka
terjadi peningkatan yang cukup besar.
Sementara untuk indikator tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu
Presiden dan Wakil Presiden dengan target 74% dapat direalisasikan sebesar
71,07%. Dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 123.790 orang, yang
menggunakan hak suaranya hanya sebanyak 87.983 orang. Belum tercapainya target
tersebut dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi yaitu
sebanyak 35.807 orang dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang
dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 dengan 379 Tempat Pemungutan Suara.
Dalam rangka pencapaian sasaran ini dilaksanakan dengan dukungan program
pendidikan politik masyarakat. Kegiatan yang menunjang program tersebut antara
lain:
1. Pembentukan Tim Verifikasi kelengkapan adiministrasi pengajuan permohonan
bantuan keuangan Partai Politik. Kegiatan ini merupakan fasilitasi terhadap
Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD.
2. Pembekalan Pengajuan dan Pertanggungjawaban keuangan Parpol yang ada di
kursi DPRD. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman Anggota
Legislatif tentang bantuan keuangan Parpol.
3. Pembentukan Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Pemilu Legislatif. Tujuan
dibentuk Tim ini untuk memantau keadaan politik Pemilu Legislatif agar tercipta
Pemilu yang JURDIL dan aman kondusif, serta meningkatnya kehidupan politik
yang demokratis.
4. Pembentukan Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Pemilu Presiden/Kepala
Daerah.
Cakupan tingkat penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
tercapai 100% yang dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas
melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Penegakan Peraturan Daerah sebanyak
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 129
10 kali perbulan, namun pemberian sanksi kepada pelanggaran Peraturan Daerah
Kabupaten Bangka Barat masih bersifat pembinaan persuasif.
Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan
rencana dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.66
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan dalam
Kehidupan Bermasyarakat Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2015
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN s.d.
TAHUN 2014
RENCANA s.d.
2015 %
1. Cakupan petugas
perlindungan masyarakat
(Linmas) 1 orang di setiap RT
1 orang di
setiap RT 170,58
1 orang di
setiap RT 170,58
2. Konflik suku, agama, ras dan
antar golongan (SARA)
kasus 0 0 100
3. Tingkat partisipasi
masyarakat dalam pemilu
Presiden dan Wakil Presiden
% 71,07 74 96,04
4. Tingkat partisipasi
masyarakat dalam pemilu
DPR, DPD, DPRD
% 75,23 72 104,49
5. Cakupan penegakan
Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah
% 100 100 100
Sasaran Strategis 15 adalah ”Meningkatnya Penanganan Pengaduan/Laporan
Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak”
dengan indikator kinerja serta target sebagai berikut :
Tabel 3.67
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Penanganan Pengaduan/Laporan
Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2014
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN
TAHUN 2013
TARGET
2014 REALISASI %
1. Cakupan perempuan dan anak
korban kekerasan yang
mendapatkan penanganan
pengaduan oleh petugas
terlatih di dalam unit
pelayanan terpadu
% 100 100 100 100
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 130
Untuk pencapaiaan sasaran Meningkatnya Penanganan Pengaduan/Laporan
Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak tahun 2014 ini adalah 100% atau
dengan kategori sangat baik. Pencapaian ditunjang dari adanya penanganan
pengaduan oleh petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak (P2TP2A) di dalam unit pelayanan terpadu. Dari jumlah seluruh pengaduan
tindak kekerasan sebanyak 45 kasus yang diterima oleh unit P2TP2A, terdapat 5
kasus yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan difasilitasi oleh petugas
P2TP2A sedangkan sisanya diproses secara hukum oleh aparat penegak hukum.
Indikator korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh
petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu merupakan salah satu Standart
Pelayanan Minimal (SPM) yang ada di bidang Pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak dengan target di tahun 2014 sebesar 100%. Dengan melihat
capaian indikator daerah sampai dengan tahun 2014 sebesar 100% maka target
SPM yang ditetapkan tersebut telah terpenuhi.
Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan
rencana dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.68
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Penanganan
Pengaduan/Laporan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2015
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN s.d.
TAHUN 2014
RENCANA
s.d. 2015 %
1. Cakupan perempuan dan anak
korban kekerasan yang
mendapatkan penanganan
pengaduan oleh petugas terlatih di
dalam unit pelayanan terpadu
% 100 100 100
Sasaran Strategis 16 adalah ” Terpenuhinya Pelayanan Dasar Keluarga Berencana”
dengan indikator kinerja serta target sebagai berikut :
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 131
Tabel 3.69
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Terpenuhinya Pelayanan Dasar Keluarga Berencana Tahun 2014
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN
TAHUN 2013
TARGET
2014 REALISASI %
1. Cakupan sasaran PUS menjadi
peserta KB aktif % 80,19 84,25 82,69 98,15
2. Rata-rata jumlah anak per keluarga Jiwa 0,90 2,3 2,07 110
3. Cakupan PUS yang istrinya di
bawah usia 20 tahun % 4,02 3,5 3,5 100
4. Rasio Petugas Lapangan Keluarga
Berencana/Penyuluh KB satu
petugas di setiap dua desa/kel
% 81,25 100 87,5 87,5
5. Cakupan pasangan usia subur yang
ingin ber-KB tidak terpenuhi % 10,4 5 7,5 50
6. Rasio Pembantu Pembina Keluarga
Berencana (PPKBD) 1 petugas
setiap desa/ kelurahan
% 100 100 100 100
7. Cakupan penyediaan alat dan obat
kontrasepsi untuk memenuhi
permintaan masyarakat
% 0 30 0 0
Sasaran terpenuhinya pelayanan dasar keluarga berencana didukung oleh 7 sasaran
dengan pencapaian 77,95% dengan kategori sangat baik, dengan rincian indikator
kinerja sebagai berikut :
1. Indikator cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta Keluarga
Berencana (KB) aktif pada tahun 2014 mencapai 82,69% dengan jumlah PUS
pada tahun 2014 sebanyak 38.756 orang dan yang menjadi peserta KB
sebanyak 32.047 orang. Pencapaian indikator cakupan PUS menjadi peserta KB
aktif pada tahun 2014 masih dibawah target yang telah ditetapkan dalam
perjanjian kinerja sebesar 84,25%. Jika di bandingkan dengan pencapaian PUS
yang menjadi peserta KB aktif di tahun 2013 sebesar 80,19% dengan jumlah
Pasangan Usia Subur di tahun 2013 berjumlah 36.337 orang dan jumlah peserta
KB sebanyak 29.140 orang, terjadi peningkatan sebesar 2,5%. Hal ini
ditunjukkan dengan adanya kenaikan jumlah PUS yang menjadi peserta KB aktif
di tahun 2014 sebesar 2.907 atau sekitar 9,98% dari tahun 2013. Jika
dibandingkan dengan target nasional tahun 2014 sebesar 65%, maka capaian
Kabupaten Bangka Barat telah melebihi target. Pencapaian ini didukung dengan
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 132
adanya peningkatan pelayanan KB keliling di seluruh wilayah Kabupaten Bangka
Barat serta adanya penyebarluasan informasi tentang pelayanan KB sehingga
dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan program KB.
Sumber : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Grafik 3.35
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ber-KB dan tidak ber-KB
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2014
2. Pencapaian indikator rata-rata jumlah anak per keluarga pada tahun 2014
sebesar 110%, dengan realisasi rata-rata anak per keluarga pada tahun 2014
sebesar 2,07 dari target 2,30. Jumlah anak di tahun 2014 sebanyak 110.367
orang di bandingkan dengan jumlah keluarga di tahun 2014 sebanyak 53.104
KK.
3. Cakupan PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun ditahun 2014 telah mencapai
target yaitu sebesar 3,5% atau sebanyak 1.372 orang. PUS yang istrinya di bawah
20 tahun merupakan salah satu indikator SPM bidang Keluarga Berencana yang
harus dipenuhi dengan target pencapaian di tahun 2014 sebesar 3,5% dan
sampai dengan tahun 2014 Kabupaten Bangka Barat telah mencapai target
nasional. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, jumlah PUS yang istrinya di
bawah usia 20 tahun pada tahun 2014 mengalami penurunan jumlah
dibandingkan dengan tahun 2013. Hal tersebut didukung dengan adanya
kegiatan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang
dilaksanakan di sekolah-sekolah. Dalam kegiatan ini, para remaja diberikan
edukasi mengenai pentingnya kesehatan reproduksi remaja serta pemahaman
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 133
remaja tentang pentingnya pendidikan moral yang harus ditumbuhkan di dalam
lingkungan keluarga. Di dalam kegiatan ini juga dibentuklah PIK-KRR (Pusat
Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja) yang beranggotakan
siswa di sekolah tersebut yang nantinya para siswa yang terlibat di dalam
PIK_KRR ini akan menyebarkan informasi mengenai edukasi kesehatan
reproduksi remaja kepada sesama siswa lainnya.;
4. Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh KB satu petugas di
setiap dua desa/kelurahan tercapai 87,50% dari target yang ditetapkan 100%.
Jumlah Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) pada tahun 2014
berjumlah 28 orang yang terdiri dari 15 PNS dan 13 PHL. Di tahun 2014 ini
jumlah Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh KB ini mendapat
tambahan petugas sebanyak 2 orang dari jumlah awal di tahun 2013 sebanyak
26 orang. PLKB ini yang ditugaskan di 6 kecamatan dalam wilayah Kabupaten
Bangka Barat sehingga dengan melihat capaian yang ada, jumlah PLKB di
Kabupaten Bangka Barat sampai dengan saat ini masih belum cukup untuk
melayani seluruh desa yang ada (64 desa/kelurahan);
5. Capaian indikator cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi pada tahun
2014 belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 5%, dengan realisasi
7,57% sehingga capaian kinerja 50%. Namun pencapaian ini lebih baik dari
tahun lalu, dimana dalam capaian di tahun 2014 ini terlihat penurunan sebesar
858 PUS, dari tahun 2013 berjumlah 3.792 PUS menjadi 2.934 PUS. Hal ini
dikarenakan adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk menggunakan KB
yang tidak hanya menggunakan alat dan obat yang dibiayai oleh Pemerintah
tetapi juga telah menggunakan alat dan obat secara mandiri;
6. Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 petugas setiap desa/
kelurahan telah tercapai 100% pada tahun 2014 dengan jumlah kader bina
sebanyak 219 orang yang terdiri dari PPKBD sejumlah 64 orang dan Sub PPKBD
sebanyak 155 orang;
7. Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi merupakan salah satu SPM yang
harus dipenuhi yang mana didalam peraturannya dikatakan bahwa penyediaan
alat dan obat ini merupakan upaya penyediaan oleh Pemerintah Pusat (BKKBN)
sebesar 30% untuk Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I,
kekurangannya dipenuhi oleh pelayanan swasta sekitar 40% dan sekitar 30%
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 134
oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Provinsi. Di
Kabupaten Bangka Barat, penyediaan obat dan alat kontrasepsi hanya
bersumber dari APBN melalui BKKBN saja hal ini dikarenakan tidak adanya
kegiatan penyediaan obat dan alat kontrasepsi yang dibiayai dengan
menggunakan dana APBD Kabupaten.
Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan
rencana dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.70
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terpenuhinya Pelayanan Dasar Keluarga
Berencana Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2015
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN s.d.
TAHUN 2014
RENCANA
s.d. 2015 %
1. Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB
aktif % 82,69 85 97,28
2. Rata-rata jumlah anak per keluarga Jiwa 2,07 2,25 108
3. Cakupan PUS yang istrinya di bawah usia
20 tahun % 3,5 3,5 100
4. Rasio Petugas Lapangan Keluarga
Berencana/Penyuluh KB satu petugas di
setiap dua desa/kel
% 87,5 100 87,5
5. Cakupan pasangan usia subur yang ingin
ber-KB tidak terpenuhi % 7,5 5 50
6. Ratio Pembantu Pembina Keluarga
Berencana (PPKBD) 1 petugas setiap
desa/ kelurahan
% 100 100 100
7. Cakupan penyediaan alat dan obat
kontrasepsi untuk memenuhi permintaan
masyarakat
% 0 30 0
Sasaran Strategis 17 adalah ” Meningkatnya kesejahteraan Sosial masyarakat”
dengan indikator kinerja serta target sebagai berikut :
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 135
Tabel 3.71
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Tahun 2014
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN
TAHUN 2013
TARGET
2014 REALISASI %
1. Tingkat kesejahteraan
keluarga (keluarga sejahtera II
s.d III+)
% 88,76 89,14 88,41 99,18
2. Persentase Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
yang memperoleh bantuan
sosial untuk pemenuhan dasar
% 77,97 82 89 109
Pencapaian dari sasaran meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat
adalah 104,09% atau sangat baik. Sasaran ini terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu
Tingkat kesejahteraan keluarga (keluarga sejahtera II s.d III+) dan Persentase
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan sosial untuk
pemenuhan dasar. Untuk capaian indikator tingkat kesejahteraan keluarga
mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 88,76% di tahun 2013 menjadi
88,41% di tahun 2014. Hal ini disebabkan oleh menurunnya kondisi perekonomian
Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2014 khususnya di sektor pertambangan yang
disebabkan oleh adanya upaya penertiban tambang ilegal oleh aparat penegak
hukum serta berkurangnya area penambangan. Sektor pertambangan di Bangka
Belitung khususnya di Bangka Barat merupakan sektor penting bagi perekonomian
Kabupaten Bangka Barat di mana menjadi mata pencaharian yang paling dominan
ketimbang sektor lainnya. Walaupun tidak mencapai target tetapi jika dilihat dari
jumlah keluarga sejahtera di setiap tahapan mengalami peningkatan dari tahun
sebelumnya. Pada tahun 2014 jumlah keluarga sejahtera II sebanyak 18.386 KK
(naik sebesar 4,87%), jumlah keluarga sejahtera III sebanyak 27.301 (naik sebesar
8,44%) dan jumlah keluarga sejahtera III plus sebanyak 1.264 KK (naik sebesar
20,61%). Malahan untuk jumlah keluarga pra sejahtera di tahun 2014 mengalami
penurunan dari tahun 2013 sejumlah 92 orang atau 8,19%.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 136
Sumber : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Grafik 3.36
Perkembangan Jumlah Keluarga Menurut Pentahapan Keluarga Sejahtera
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013-2014
Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan sosial
adalah melalui penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dikeluarkan oleh
Kementerian Sosial. Sementara indikator SPM yang digunakan untuk mengukur
sasaran meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat yaitu Persentase
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan sosial untuk
pemenuhan dasar. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten
Bangka Barat di tahun 2014 adalah 11.239 jiwa. Jumlah PMKS di tahun 2014
mengalami peningkatan sekitar 5,02% dibandingkan dengan jumlah PMKS di tahun
2013 yang berjumlah 10.701 jiwa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut,
Pemerintah Daerah telah memberikan bantuan sosial kepada para Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial diantaranya yaitu bantuan Beras Miskin kepada
4.744 KK; pembangunan Rumah layak huni sebanyak 35 unit serta bantuan jaminan
hidup kepada lansia sebanyak 20 jiwa dan orang cacat sebanyak 125 jiwa. Selain
jenis bantuan di atas dalam segi pemberdayaan sosial juga terdapat bantuan
pengembangan usaha yang diberikan kepada masyarakat miskin yang telah memiliki
usaha berupa bantuan peralatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok
Usaha Bersama (KUBE). Untuk tahun 2014, jumlah PMKS yang memperoleh
bantuan sosial pada tahun 2014 sebanyak 10.023 jiwa sehingga jika dibandingkan
dengan bantuan yang diberikan di tahun 2013 sejumlah 8.344 jiwa terjadi
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 137
peningkatan pemberian bantuan kepada PMKS yang membuat pencapaian
indikator Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh
bantuan sosial untuk pemenuhan dasar sebesar 89%.
Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan
rencana dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.72
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2015
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN s.d.
TAHUN 2014
RENCANA s.d.
2015 %
1. Tingkat kesejahteraan keluarga
(keluarga sejahtera II s.d III+) % 88.41 90 98,23
2. Persentase Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial yang
memperoleh bantuan sosial
untuk pemenuhan dasar
% 89 85 104,91
Sasaran Strategis 18 adalah ” Tersedianya SDM yang mampu mengelola SDA”
Indikator kinerja serta target sebagai berikut :
Tabel 3.73
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Tersedianya SDM yang Mampu Mengelola SDA Tahun 2013
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN
TAHUN 2013
TARGET
2014 REALISASI %
1. Tingkat partisipasi angkatan
kerja (TPAK) % 69,17 65,61 63,48 96,75
2. Tingkat pengangguran terbuka
(TPT) % 3,91 4,04 3,03 125
3. Penyerapan lulusan pasca
pendidikan dan pelatihan yang
bekerja/mandiri
% 20,83 45 16,1 35,78
4. Penempatan tenaga kerja
terdaftar % 14,08 22 15,8 71,82
Sasaran strategis tersedianya SDM yang mampu mengelola SDA terdiri dari 4
indikator sasaran. Keempat indikator sasaran tersebut adalah tingkat partisipasi
angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, penyerapan lulusan pasca pendidikan
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 138
dan pelatihan yang bekerja/mandiri, dan penempatan tenaga kerja terdaftar. Tingkat
partisipasi angkatan kerja pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 65,61%, dari target
tersebut realisasi yang dapat dicapai sebesar 63,48% sehingga capaian sasaran
tahun 2014 sebesar 96,75%, ini berarti memiliki kategori baik untuk mendukung
capaian sasaran. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2014 ditargetkan
sebesar 4,04%, sementara realisasi yang dicapai sebesar 3,03% dengan capaian
sasaran sebesar 125%, ini berarti memiliki kategori sangat baik untuk mendukung
capaian sasaran. Indikator tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator yang
menurun/mengecil sehingga semakin kecil realisasi maka capaian sasaran akan
semakin tinggi atau semakin baik. Selanjutnya indikator penyerapan lulusan pasca
pendidikan dan pelatihan yang bekerja/mandiri ditargetkan sebesar 45% dengan
realisasi hanya mencapai 16,1% yang mengakibatkan capaian sasaran hanya sebesar
35,78% yang berarti kurang baik dalam mendukung capaian sasaran. Terakhir
indikator penempatan tenaga kerja terdaftar ditargetkan sebesar 22% dengan
realisasi sebesar 15,8% sehingga capaian sasaran yang dicapai sebesar 71,82% yang
memiliki kategori baik untuk mendukung capaian sasaran. Berdasarkan penjelasan 4
indikator sasaran dengan target yang dicapai maka capaian sasaran tersedianya SDM
yang mampu mengelola SDA sebesar 82,34% yang berarti baik dalam mendukung visi
misi Kabupaten Bangka Barat.
Kondisi realisasi dan capaian sasaran sampai tahun 2014 atau tahun ke-4
RPJMD 2010-2015 menunjukan angka realisasi yang fluktuatif untuk indikator tingkat
pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja, sedangkan indikator
penyerapan lulusan pasca pendidikan dan pelatihan yang bekerja/mandiri
realisasinya cenderung menurun. Sementara itu indikator penempatan tenaga kerja
terdaftar realisasinya cenderung meningkat. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah
ini.
Tabel 3.74
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran
Tersedianya SDM yang Mampu Mengelola SDA Tahun 2011-2014
Indikator
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014
Realisasi Capaian
sasaran Realisasi
Capaian
Sasaran Realisasi
Capaian
sasaran Realisasi
Capaian
sasaran
1. Tingkat partisipasi
angkatan kerja* 69,3% 107,59% 69,3% 107,01% 65,16% 100% 63,48% 96,75%
2. Tingkat
pengangguran 3,64% 130,53% 3,64% 125,56% 3,91% 115,59% 3,03% 125%
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 139
Indikator
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014
Realisasi Capaian
sasaran Realisasi
Capaian
Sasaran Realisasi
Capaian
sasaran Realisasi
Capaian
sasaran
terbuka*
3. Penyerapan
lulusan pasca
pendidikan dan
pelatihan yang
bekerja/mandiri**
0% 0% 42,86% 122,45% 20,83% 52,07% 16,1% 35,78%
4. Penempatan
tenaga kerja
terdaftar**
10,93% 68,31% 8,73% 48,5% 14,08% 70,4% 15,8% 71,82%
Rata-rata Capaian Sasaran 76,61% 100,88% 84,51% 82,34%
Sumber : * Badan Pusat Statistik
** Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2011 realisasi
TPAK mencapai 69,3%, persentase ini dapat dipertahankan kembali pada tahun
2012, namun sampai tahun 2014 terus menurun menjadi 63,48%. Capaian sasaran
pada tahun 2011 mencapai 107,59%, namun kondisi ini terus menurun bahkan
pada tahun 2014 capaian sasaran hanya mencapai 96,75%. Hal ini menunjukan
bahwa partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Bangka Barat semakin menurun.
Sampai tahun 2014 tingkat realisasi TPAK sebesar 63,48% belum mencapai target
yang diharapkan yaitu 65,61%. Pada tahun 2011 realisasi tingkat pengagguran
terbuka mencapai 3,64%, kondisi ini berhasil dipertahankan pada tahun 2012,
namun pada tahun 2013 meningkat menjadi 3,79% dan menurun pada tahun 2014
menjadi 3,03%. Sementara itu dilihat dari capaian sasarannya semakin menurun, hal
ini disebabkan karena indikator ini memiliki target negatif dalam arti target tersebut
diharapkan semakin tahun semakin kecil. Berdasarkan tabel di atas, pada tahun
2011 capaian sasaran TPT sebesar 130,53% dan terus menurun sampai tahun 2013,
namun tahun 2014 capaian sasaran meningkat menjadi 125%. Sampai tahun 2014,
berdasarkan hasil realisasi yang dicapai sebesar 3,03% menunjukan bahwa target
yang ditetapkan sebesar 4,04% telah terlampaui. Guna mencapai target indikator
sasaran yang diharapkan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan
program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. Belum
tercapainya target indikator TPAK yang diharapkan disebabkan oleh kurang
tersedianya lowongan pekerjaan baru, sehingga di tahun mendatang SKPD terkait
diharapkan dapat bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada untuk
perekrutan tenaga kerja.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 140
Indikator penyerapan lulusan pasca pendidikan dan pelatihan yang
bekerja/mandiri realisasinya cenderung terus menurun setiap tahunnya. Realisasi
tahun 2011 belum memiliki data sehingga realisasi dan capaian sasaran masih nol
(0). Pada tahun 2012 realisasi indikator ini mencapai 42,86%, namun terus menurun
bahkan pada tahun 2014 capaian realisasinya semakin buruk yaitu hanya mencapai
16,1%. Akibat terus menurunnya realisasi menyebabkan capaian sasaran yang
dihasilkan pun semakin menurun. Capaian sasaran tahun 2012 sebesar 122,45%
tetapi turun drastis pada tahun 2013 menjadi 52,07% dan memburuk pada tahun
2014 yang hanya sebesar 35,78%. Ketercapaian realisasi yang rendah pada tahun
2014 menyebabkan target yang diharapkan tidak tercapai. Untuk mendukung
pancapaian target indikator ini Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
melaksanakan program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
Rendahnya realisasi terhadap target yang ditetapkan disebabkan oleh kurangnya
lowongan pekerjaan, tidak adanya dana untuk membuka usaha. Selanjutnya realisasi
indikator penempatan tenaga kerja terdaftar pada tahun 2011 sebesar 10,93% dan
turun menjadi 8,73% pada tahun 2012, namun meningkat kembali pada tahun 2013
menjadi 14,08% dan 2014 menjadi 15,8%. Dari sisi capaian sasaran, tahun 2014
memiliki capaian sasaran sebesar 71,82% dan merupakan capaian sasaran paling
tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya capaian realisasi
ke-4 indikator ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
0
10
20
30
40
50
60
70
2011 2012 2013 2014
69.3 69.365.16 63.48
3.64 3.64 3.79 3.030
42.86
20.8316.1
10.93 8.7314.08
15.8
tingkat partisipasi angkatan kerja
Tingkat pengangguran terbuka
Penyerapan lulusan pasca pendidikan dan pelatihan yang bekerja/mandiri
Penempatan tenaga kerja terdaftar
Sumber : - Badan Pusat Statistik
- Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Gambar 3.37
Realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka,
Penyerapan Lulusan Pasca Pendidikan dan Pelatihan yang Bekerja Mandiri, dan
Penempatan Tenaga Kerja Terdaftar di Kabupaten Bangka Barat 2011-2014
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 141
Berdasarkan penjelasan kondisi indikator tersebut dijelaskan bahwa sasaran
tersedianya SDM yang mampu mengelola SDA secara umum mengalami penurunan
meskipun pada tahun 2012 meningkat. Capaian sasaran tertinggi pada tahun 2012
yaitu sebesar 100,88%, sedangkan capaian sasaran terendah dicapai pada tahun
2011 hanya sebesar 76,61% sementara pada tahun 2014 sebesar 82,34%. Kondisi
ini menunjukan bahwa SKPD terkait perlu meningkatkan kinerja dalam rangka
mencapai target yang telah ditetapkan.
Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD di akhir
perencanaan tahun 2015, maka dapat dilihat pencapaiannya sebagai berikut.
Tabel 3.75
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tersedianya SDM yang Mampu Mengelola SDA
Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2015
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN s.d.
TAHUN 2014
RENCANA
s.d. 2015 %
1. Tingkat partisipasi angkatan kerja % 65,48 66,11 99,05
2. Tingkat pengangguran terbuka % 3,01 3,54 114,97
3. Penyerapan lulusan pasca pendidikan
dan pelatihan yang bekerja/mandiri % 16,1 50 32,2
4. Penempatan tenaga kerja terdaftar % 15,8 24 65,83
Sasaran Strategis 19 adalah ”Meningkatnya peluang investasi dan usaha ekonomi
kerakyatan ”
Indikator kinerja serta target sebagai berikut :
Tabel 3.76
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Peluang Investasi dan Usaha Ekonomi Kerakyatan Tahun 2014
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN
TAHUN 2013
TARGET
2014 REALISASI %
1. Pertumbuhan Usaha
- Pertumbuhan Usaha Mikro % - 70 1,02 1,45
- Pertumbuhan Usaha Kecil % 0,27 25 0,18 0,72
- Pertumbuhan Usaha
Menengah % 3,16 10 6,12 61,2
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 142
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN
TAHUN 2013
TARGET
2014 REALISASI %
2. Pertumbuhan koperasi aktif % 10,9 8 15,52 194
3. Terselenggaranya fasilitasi
pemerintah daerah dalam rangka
kerjasama kemitraan antara
UMKMK tingkat Kabupaten
dengan pengusaha tingkat
Provinsi atau nasional
kali/tahun 1 1 0 0
4. Tersedianya informasi peluang
usaha sektor/bidang usaha
unggulan
sektor/
bidang - 2 2 100
Dapat dilihat bahwa indikator pertumbuhan usaha mikro dan usaha kecil
masih jauh dari harapan atau target yang ditetapkan. Pada tahun 2014 pertumbuhan
usaha mikro ditargetkan sebesar 70% sementara realisasi yang dicapai hanya 1,02%
dengan capaian sasaran 1,45%. Sedangkan pertumbuhan usaha kecil ditargetkan
sebesar 25% sementara realisasi yang dicapai hanya 0,18% dengan capaian sasaran
0,72%. Selanjutnya pertumbuhan usaha menengah ditargetkan sebesar 10% dengan
realisasi 6,12% dan capaian sasaran 61,2%. Koperasi aktif yang merupakan salah
satu indikator sasaran ini ditargetkan sebesar 8% dengan realisasi 15,52% sehingga
capaian sasaran yang dihasilkan sebesar 194%. Selanjutnya indikator
terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan
antara UMKMK tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi atau nasional
ditargetkan 1 kali dan tidak dapat direalisasikan sehingga capaian sasarannya 0%.
Untuk indikator tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan
ditargetkan sebesar 2 sektor dan terealisasi semua sehingga capaian sasarannya
sebesar 100%. Dari capaian sasaran indikator-indikator yang ada, capaian sasaran
rata-rata pada tahun 2014 dihasilkan sebesar 89,34% yang berarti sangat baik untuk
mendukung visi dan misi Kabupaten Bangka Barat.
Pada tahun 2014 realisasi pertumbuhan usaha mikro dan usaha menengah
mengalami peningkatan dari tahun 2013. Pada tahun 2013 realisasi pertumbuhan
usaha mikro sebesar 0% sementara pada tahun 2014 mencapai 1,02%, sehingga
capaian sasarannya juga meningkat dari 0% pada tahun 2013 menjadi 1,45% pada
tahun 2014. Selanjutnya pertumbuhan usaha menengah realisasi yang dicapai
sebesar 3,16% pada tahun 2013 meningkat menjadi 6,12% pada tahun 2014,
sehingga capaian sasaran juga meningkat dari 25,99% pada tahun 2013 menjadi
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 143
61,2% pada tahun 2014. Sedangkan realisasi pertumbuhan usaha kecil mengalami
penurunan yang cukup signifikan, dari 0,27% pada tahun 2013 menjadi 0,18% pada
tahun 2014. Penurunan realisasi ini menyebabkan capaian sasaran juga menurun.
Pada tahun 2013 capaian sasaran sebesar 1,1% dan pada tahun 2014 menjadi
0,72%. Dari ketiga indikator tesebut, belum ada satu pun yang dapat mencapai target
yang ditetapkan sampai dengan tahun 2014. Hal ini disebabkan oleh kurangnya
kesadaran masyarakat untuk menekuni usaha-usaha yang mereka lakukan menjadi
mata pencaharian utama mereka. Namun demikian Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terus melakukan usaha
peningkatan jumlah UMKM dengan melaksanakan program penciptaan iklim usaha
kecil menengah yang kondusif dan program pengembangan sistem pendukung usaha
bagi UMKM.
Tabel 3.77
Jumlah dan Pertumbuhan Usaha di Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2011-2014
Jenis Usaha Jumlah Pertumbuhan
2011 2012 2013 2014 2012 2013 2014
Usaha Mikro 36.465 38.418 38.418 39.360 5,36 - 1,02
Usaha Kecil 13.572 14.415 14.454 14.481 6,21 0,27 0,18
Usaha Menengah 67 95 98 104 41,79 3,16 6,12
Sementara, untuk indikator pertumbuhan koperasi aktif di Kabupaten Bangka
Barat mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 10,9% menjadi 15,52% pada
tahun 2014, dan dari target yang ditetapkan sebesar 8% telah terlampaui. Capaian
sasaran indikator ini pun mengalami peningkatan dari 136,25% pada tahun 2013
menjadi 194% pada tahun 2014. Tercapainya target yang ditetapkan dari indikator ini
karena didukung oleh program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan
kompetitif UKM dan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 144
48
6471
82
20
33.33
10.9415.49
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2011 2012 2013 2014
Jumlah Koperasi pertumbuhan koperasi
Gambar 3.38
Jumlah dan Pertumbuhan Koperasi Aktif di Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2011-2014
Selanjutnya indikator terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam
rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat Kabupaten dengan pengusaha
tingkat provinsi atau nasional pada tahun 2014 tidak dapat direalisasi sehingga
capaian sasarannya 0%. Hal ini menyebabkan realisasi dan capaian sasaran lebih
kecil dari tahun 2013, sehingga capaian target pertahun sampai tahun 2014 belum
tercapai. Penyebab dari tidak terealisasinya indikator terakhir ini dikarenakan
kegiatan ini dialihkan menjadi kegiatan kerjasama dibidang homestay tentang
pengembangan homestay dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Wonosobo. Indikator
tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan merupakan
indikator baru yang ditetapkan pada tahun 2014. Indikator ini ditargetkan sebesar 2
sektor dan dapat direalisasikan sesuai target sehingga capaian sasaran sebesar
100%. Tercapainya indikator ini didukung oleh program Peningkatan promosi dan
Kerjasama dengan Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah, Pameran Luar
Daerah yang Potensial APKASI di Jakarta dan Promosi Investasi di Yogyakarta.
Promosi dilakukan untuk 2 sektor/bidang yaitu pariwisata dengan sektor wisata
pantai dan sejarah serta sektor industri dengan fokus Kawasan Industri dan
Pelabuhan Terpadu (KIPT) Kabupaten Bangka Barat.
Berdasarkan penjelasan diatas, capaian sasaran meningkatnya peluang
investasi dan usaha ekonomi kerakyatan pada tahun 2014 sebesar 78,78% dengan
kategori baik. Capaian sasaran ini disebabkan oleh tingginya pertumbuhan koperasi
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 145
aktif dan pertumbuhan usaha menengah serta terlaksananya indikator baru yaitu
indikator tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan
meskipun indikator sasaran terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam
rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat Kabupaten dengan pengusaha
tingkat provinsi atau nasional tidak terlaksana. Dengan demikian capaian sasaran
tersebut sangat baik guna mendukung visi dan misi Kabupaten Bangka Barat. Tidak
kalah penting yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah ditahun mendatang
adalah untuk terus meningkatkan jumlah usaha mikro dan kecil serta mutu produk
yang berkualitas, melalui peningkatan kesadaran masyarakat baik dengan sosialisasi,
pelatihan maupun pembinaan dan pendampingan usaha.
Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD di akhir
periode, indikator pada pertumbuhan usaha mikro dan kecil masih terlihat cukup jauh
dari target yang ditetapkan, sedangkan indikator terselenggaranya fasilitasi
pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat
kabupaten dengan pengusaha tingkat provinsi atau nasional dan indikator
tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan perlu komitmen
untuk mencapai target sampai tahun 2015, namun pertumbuhan usaha menengah
dan koperasi aktif telah dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.
Tabel 3.78
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Peluang Investasi dan Usaha
Ekonomi Kerakyatan Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2015
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN s.d.
TAHUN 2014
RENCANA s.d.
2015 %
1. Pertumbuhan Usaha
- Pertumbuhan Usaha Mikro % 1,02 70 1,46
- Pertumbuhan Usaha Kecil % 0,18 25 0,72
- Pertumbuhan Usaha Menengah % 6,12 10 61,20
2. Pertumbuhan koperasi aktif % 15,52 8 194,00
3. Terselenggaranya fasilitasi
pemerintah daerah dalam rangka
kerjasama kemitraan antara
UMKMK tingkat Kabupaten
dengan pengusaha tingkat Provinsi
atau nasional
kali/
tahun 1 3 33,33
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 146
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN s.d.
TAHUN 2014
RENCANA s.d.
2015 %
4 Tersedianya informasi peluang
usaha sektor/bidang usaha
unggulan
Sektor /
bidang 2 4 50,00
Sasaran Strategis 20 adalah ” Meningkatnya ketersediaan energi listrik”
Indikator kinerja serta target sebagai berikut :
Tabel 3.79
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Ketersediaan Energi Listrik Tahun 2014
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN TAHUN
2013
TARGET
2014 REALISASI %
1. Cakupan desa/kelurahan/
dusun berlistrik (PLN)
- Desa/kelurahan % 100 100 100 100
- Dusun % 96,88 98 98,77 100,78
2. Ketersediaan energi listrik MW 20,351 20,351 20,351 100
3. Cakupan Rumah Tangga
Berlistrik
- PLN % 83,5 88 84,6 96,1
- Non PLN % 16,5 12 15,4 71,7
4. Cakupan fasilitas berlistrik
(Non PLN)
- Fasilitas Umum % 71,52 90 71,52 79,5
- Lampu jalan pedesaan % 50,19 35 58,4 166,9
Dari indikator sasaran kinerja di atas dicapai rata-rata sebesar 106,14% atau
masuk dalam pencapaian kinerja kategori sangat baik. Pencapaian indikator sasaran
terkait ketersediaan energi listrik sudah tercapai sejak tahun 2013 kemarin dengan
besaran kapasitas yaitu 20,351 MW. Dari data yang disampaikan, ketersediaan
energi listrik untuk Kabupaten Bangka Barat di tahun 2014 tetap sama yaitu 20,351
MW. Energi listrik di Kabupaten Bangka Barat saat ini dalam kondisi baik, dimana
terjadi surplus energi. Cakupan rumah tangga yang berlangganan listrik PLN
bertambah menjadi 84,6% di tahun 2014 dari 83,5% di tahun 2013. Akan tetapi
pencapaian di tahun 2014 belum bisa mencapai target yang ditetapkan dalam
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 147
perjanjian kinerja untuk tahun 2014 yaitu sebesar 88%. Dari total rumah tangga yang
ada di Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2014 sebanyak 44.695 rumah tangga, yang
telah berlangganan listrik PLN sebanyak 37.803 rumah tangga. Dari pencapaian
tersebut secara tidak langsung jumlah rumah tangga yang memiliki listrik non PLN
masih bersisa sebanyak 6.892 rumah tangga atau 15,4% dari total rumah tangga
yang ada.
Terkait cakupan desa yang telah dialiri listrik PLN, sejak tahun 2013 kemarin
sudah tercapai 100% dengan arti 60 desa dengan 4 kelurahan di Kabupaten Bangka
Barat telah teraliri listrik PLN. Dalam hal ini pencapaian indikator cakupan desa yang
telah dialiri listrik PLN untuk tahun 2014 juga terealisasi sebesar 100%. Untuk
pencapaian indikator cakupan dusun yang telah dialiri listrik PLN di tahun 2014
mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013. Di tahun 2013 masih terdapat 5
dusun yang belum teraliri listrik PLN yaitu Dusun Sadar Jaya Kecamatan
Simpangteritip, Dusun Kampak Kecamatan Jebus, Dusun Jompong Kecamatan
Parittiga, serta Dusun Limang dan Dusun Kabayan Kecamatan Kelapa. Di tahun 2014
dari 162 dusun yang ada di Kabupaten Bangka Barat masih tersisa dua dusun yang
belum teraliri listrik PLN yaitu Dusun Limang dan Dusun Kabayan di Kecamatan
Kelapa.
Pencapaian indikator cakupan fasilitas umum berlistrik non PLN di tahun 2014
tidak mengalami peningkatan dari pencapaian tahun 2012 yaitu sebesar 71,52%. Hal
tersebut terjadi karena semenjak tahun 2013 kegiatan untuk pemasangan fasilitas
umum berlistrik non PLN sudah tidak dilaksanakan. Akan tetapi secara nyata
pencapaian indikator sasaran tersebut secara sendirinya akan mengalami
peningkatan, karena jumlah fasilitas umum yang memerlukan pemasangan listrik non
PLN sebagai bilangan pembagi semakin tahun semakin kecil, karena semakin
banyaknya desa dan dusun yang teraliri listrik PLN.
Untuk pencapaian indikator cakupan fasilitas berlistrik non PLN pada lampu
jalan perdesaan, pada tahun 2014 dilakukan pemasangan sebanyak 45 titik yang
tersebar di 6 kecamatan dengan perincian 6 titik di Kecamatan Muntok, 8 Titik di
Kecamatan Simpangteritip, 12 titik di Kecamatan Jebus, 7 titik di Kecamatan
Parittiga, 10 titik di Kecamatan Kelapa, dan 2 titik di Kecamatan Tempilang. Total
keseluruhan lampu jalan perdesaan non PLN di tahun 2014 sudah mencapai angka
312 unit yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Barat. Penambahan 45
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 148
titik lampu jalan perdesaan non PLN di tahun 2014 menambah realisasi sebesar
8,24% dari pencapaian 50,19% di tahun 2013 menjadi 58,43% di tahun 2014.
Tabel 3.80
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Energi Listrik
Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2015
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN s.d.
TAHUN 2014
RENCANA s.d.
2015 %
1. Cakupan
desa/kelurahan/dusun
berlistrik (PLN)
- Desa/kelurahan % 100 100 100
- Dusun % 98,75 100 98,75
2. Ketersediaan energi listrik MW 20,351 20,351 100
3. Cakupan Rumah Tangga
Berlistrik %
- PLN % 84,6 95 89
- Non PLN % 15,4 5 -108
4. Cakupan fasilitas berlistrik
(Non PLN)
- Fasilitas Umum % 71,52 90 79,5
- Lampu jalan pedesaan % 58,4 55 106
Pencapaian indikator cakupan desa yang telah dialiri listrik PLN sesuai dengan
target RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015 dimana ditahun 2013
ditargetkan semua desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Bangka Barat telah
masuk aliran listrik dari pihak PLN dan pencapaiannya tepat sesuai dengan yang telah
ditentukan, begitu juga dengan pencapaian indikator ketersediaan energi listrik di
Kabupaten Bangka Barat yang telah berhasil dicapai yaitu sebesar 20,351 MW.
Untuk pencapaian indikator dusun yang telah dialiri listrik PLN, sampai dengan
tahun 2014 pencapaian sudah pada angka 98,75%, tersisa 2 dusun yang belum
teraliri listrik PLN yaitu Dusun Limang dan Dusun Kabayan Kecamatan Kelapa. Jika
dibandingkan dengan target sampai dengan tahun 2015 ditargetkan semua dusun
yang ada di Kabupaten Bangka Barat sudah teraliri listrik PLN, sehingga pekerjaan
rumah yang harus diselesaikan di tahun 2015 yaitu 2 dusun tersebut.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 149
Tabel 3.81
Capaian Persentase Desa/Dusun yang telah dialiri Listrik PLN
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
No. KECAMATAN
DESA / KELURAHAN DUSUN
Jumlah
Desa/Kel % Listrik PLN
Jumlah
Dusun % Listrik PLN
1. MUNTOK 7 100 17 100 %
2. SIMPANGTERITIP 13 100 34 100 %
3. JEBUS 11 100 26 100 %
4. PARITTIGA 10 100 30 100 %
5. KELAPA 14 100 28 92,86%
6. TEMPILANG 9 100 27 100 %
Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Pencapaian indikator cakupan rumah tangga yang berlistrik PLN sampai
dengan tahun 2014 yaitu sebesar 84,6%. Tidak tercapainya target yang ditetapkan di
tahun 2014 sebesar 88% akhirnya menyebabkan semakin besarnya sisa target yang
yang harus dicapai dikarenakan target indikator cakupan rumah tangga yang berlistrik
PLN di tahun 2015 berada pada angka 95%. Sisa target di tahun 2015 harus dapat
dilaksanakan dengan baik, agar pencapaian indikator lima tahunan yang sudah
ditetapkan dapat tercapai.
Pencapaian indikator cakupan fasilitas umum berlistrik non PLN sampai
dengan tahun 2014 yaitu sebesar 71,52% dan tidak akan bertambah sampai dengan
tahun 2015. Dengan kata lain bahwa pencapaian indikator cakupan fasilitas umum
berlistrik non PLN sampai dengan tahun 2015 sebesar 90% akan sangat sulit
direalisasikan.
Pencapaian indikator cakupan fasilitas berlistrik non PLN pada lampu jalan
perdesaan justru bertolak belakang dengan pencapaian indikator cakupan fasilitas
umum berlistrik non PLN. Pencapaian indikator cakupan fasilitas berlistrik non PLN
pada lampu jalan perdesaan sampai dengan tahun 2014 yaitu sebesar 58,4% justru
sudah melebihi target yang ditetapkan sampai dengan tahun 2015 yaitu sebesar
55%.
Sasaran Strategis 21 adalah ”Meningkatnya pelayanan air bersih dan sanitasi”
Indikator kinerja serta target sebagai berikut :
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 150
Tabel 3.82
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi Tahun 2014
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN
TAHUN 2013
TARGET
2014 REALISASI %
1. Cakupan rumah tangga pengguna
air bersih % 83,45 64 84,79 132,48
2. Persentase rumah tinggal
bersanitasi % 70,35 82 76,01 92,70
Sasaran meningkatnya pelayanan air bersih dan sanitasi di tahun 2014
memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 112,59% yaitu masuk dalam kategori
sangat baik.
Capaian cakupan rumah tangga pengguna air bersih adalah menggunakan
data rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih. Indikator cakupan rumah
tangga pengguna air bersih mencerminkan bahwa masyarakat telah menjalankan
salah satu perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yaitu dalam menggunakan air
bersih. Target tahun 2014 yaitu sebesar 64% dan terealisasi 84,79%, sehingga
capaian kinerja indikator ini sebesar 132,48% atau sangat baik.
Sementara untuk indikator persentase rumah tinggal bersanitasi merupakan
rumah tangga yang memiliki sanitasi yang juga merupakan salah satu indikator
dalam perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Target tahun 2014 yaitu 82% dengan
realisasi 76,01%. Capaian tersebut dihitung dari cakupan rumah tangga yang
memiliki jamban sehat sebagai sanitasi dasar. Target tersebut belum dapat mencapai
target karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup bersih
dan sehat khususnya untuk pemenuhan jamban sehat di tempat tinggalnya.
Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2013, maka
realisasi di tahun 2014 tersebut lebih baik dengan peningkatan 5,66%.
Jika dibandingkan dengan target tahun 2015, pencapaian indikator sasaran
Meningkatnya Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi maka pencapaian sampai dengan
tahun 2014 sangat baik dengan pencapaian kinerja sebesar 109,93%.
Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan
rencana dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 151
Tabel 3.83
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi
Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2015
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN s.d.
TAHUN 2014
RENCANA
s.d. 2015 %
1. Cakupan rumah tangga pengguna air
bersih % 84,79 65 130,45
2. Persentase rumah tinggal bersanitasi % 76,01 85 89,42
Sasaran Strategis 22 adalah ”Lancarnya aksesibilitas dan konektifitas dalam dan
antar daerah”
Indikator kinerja serta target sebagai berikut :
Tabel 3.84
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Lancarnya Aksesibilitas dan
Konektifitas Dalam dan Antar Daerah Tahun 2014
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN TAHUN
2013
TARGET
2014 REALISASI %
1. Cakupan jalan berkondisi baik % 76,90 75 83,48 111,31
Untuk sasaran lancarnya aksesibilitas dan konektifitas dalam dan antar daerah
didukung oleh satu indikator yaitu cakupan jalan berkondisi baik dengan capaian
indikator pada tahun 2014 yaitu 111,31%, dengan realisasi jalan berkondisi baik
sebesar 83,48%. Cakupan jalan berkondisi baik diambil dari data jalan yang
berkondisi baik ditambah dengan jalan yang berkondisi sedang yang terdiri dari jalan
kabupaten dan jalan desa.
Tabel 3.85
Data Jalan Berdasarkan Jenis dan Kondisi (km)
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2012-2014
NO. URAIAN TAHUN
2012 2013 2014
I Jenis Permukaan
a. Diaspal 543,112 587,790 687,1
b. Kerikil 248,925 246,905 -
c. Tanah 26,205 21,865 205,46
d. Tidak Dirinci 0,279 0,446 0,92
Jumlah I 818,521 857,006 893,48
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 152
NO. URAIAN TAHUN
2012 2013 2014
II Kondisi Jalan
a. Baik 400,683 402,577 635,92
b. Sedang 278,275 256,468 109,92
Jumlah Baik 678,958 659,045 745,84
c. Rusak 108,728 152,252 51,67
d. Rusak Berat 30,835 45,709 95,96
Jumlah Rusak 139,563 197,961 147,63
Jumlah II 818,521 857,006 893,47 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum
Realisasi capaian indikator sasaran cakupan jalan berkondisi baik sampai dengan
tahun 2014 jika dibandingkan dengan rencana dalam RPJMD di tahun 2015 sudah
melebihi dari target yang ditetapkan. Dari target di tahun 2015 sebesar 80%, sampai
dengan tahun 2014 telah mancapai 83,48%, dan diharapkan sampai dengan tahun
2015 pencapaian untuk jalan berkondisi baik dapat lebih ditingkatkan lagi.
Tabel 3.86
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Lancarnya Aksesibilitas dan
Konektifitas Dalam Dan Antar Daerah Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2015
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN s.d.
TAHUN 2014
RENCANA s.d.
2015 %
1. Cakupan jalan berkondisi baik % 83,48 80 104,35
Sasaran Strategis 23 adalah ” Terciptanya penataan ruang yang berkualitas dan
mampu mendukung perencanaan dan pembangunan daerah”
Indikator kinerja serta target sebagai berikut :
Tabel 3.87
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terciptanya Penataan Ruang yang Berkualitas dan
Mampu Mendukung Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tahun 2014
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN
TAHUN 2013
TARGET
2014 REALISASI %
1. Ketersediaan Dokumen
Penataan Ruang
- RTRW Dokumen 0 - 1 100
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 153
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN
TAHUN 2013
TARGET
2014 REALISASI %
- RDTR Dokumen 1 1 1 100
- RTBL Dokumen - 1 - 0
2. Cakupan Desa dan kelurahan
yang memiliki batas
administrasi yang jelas
% 100 100 100 100
Rata-rata dari pencapaian sasaran strategis ”Terciptanya penataan ruang yang
berkualitas dan mampu mendukung perencanaan dan pembangunan daerah ” adalah
sebesar 100%. Sasaran ini terdiri dari dua indikator yaitu tersusunnya dokumen
penataan ruang berupa RTRW/RDTR/RTBL dan batas desa/kelurahan yang jelas
sebagai pendukung perencanaan pembangunan daerah. Untuk indikator
ketersediaan dokumen penataan ruang berupa RTRW seharusnya ditargetkan di
tahun 2013, namun baru dapat direalisasikan di tahun 2014 melalui Peraturan
Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034. Dokumen Rencana
Detail Tata Ruang (RDTR) yang ditargetkan 1 dokumen RDTR, dapat direalisasikan
100% yaitu penyusunan RDTR Kecamatan Muntok. Sementara untuk dokumen tata
ruang berupa RTBL belum dapat direalisasikan karena dokumen RDTR belum
ditetapkan/disahkan sesuai peraturan.
Adapun cakupan desa/kelurahan yang memiliki batas administrasi yang jelas di
tahun 2014 telah mencapai 100% dimana seluruh desa/kelurahan yang ada di 6
Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bangka Barat telah dilakukan pengukuran
batas desa. Sampai dengan tahun 2014 telah dilakukan pengesahan melalui Surat
Keputusan Bupati untuk batas beserta peta untuk seluruh kecamatan. Terakhir yaitu
untuk Kecamatan Muntok dan Kecamatan Simpangteritip.
Tabel 3.88
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terciptanya Penataan Ruang yang Berkualitas dan
Mampu Mendukung Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2015
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN s.d.
TAHUN 2014
RENCANA
s.d. 2015 %
1. Ketersediaan Dokumen
Penataan Ruang
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 154
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN s.d.
TAHUN 2014
RENCANA
s.d. 2015 %
- RTRW Dokumen 1 1 100
- RDTR Dokumen 2 2 100
- RTBL Dokumen 0 2 0
2. Cakupan Desa dan kelurahan
yang memiliki batas administrasi
yang jelas
% 100 100 100
Jika dilihat dari pencapaian sasaran terciptanya penataan ruang yang
berkualitas dan mampu mendukung perencanaan dan pembangunan daerah, sampai
dengan tahun 2014 hampir seluruhnya telah mencapai target kecuali untuk
ketersediaan dokumen RTBL. Untuk perbandingan dengan target sampai dengan
tahun 2015, diperkirakan indikator ketersediaan dokumen penataan ruang berupa
RTBL tidak dapat direalisasikan dikarenakan dokumen RDTR yang belum
disahkan/diperdakan meskipun dokumen telah disusun.
Sasaran Strategis 24 adalah ” Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan”
Indikator kinerja serta target sebagai berikut :
Tabel 3.89
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan Tahun 2014
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN TAHUN
2013
TARGET
2014 REALISASI %
1. Persentase ketersediaan fasilitas
keselamatan perhubungan bidang
darat dan laut
% 60,25 73,97 73,97 100
2. Tersedianya unit pengujian kedaraan
bermotor bagi Kabupaten/Kota yang
memiliki populasi kendaraan wajib
uji minimal 4.000 (empat ribu)
kendaraan wajib uji
% 100 60 100 166,67
Capaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan
yang terdiri dari 2 indikator di tahun 2014 sebesar 133,34%. Pencapaian tersebut
didukung oleh beberapa kegiatan pengadaan fasilitas keselamatan perhubungan baik
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 155
darat maupun laut. Dengan meningkatnya ketersediaan fasilitas keselamatan
perhubungan secara tidak langsung diharapkan dapat menurunkan angka
kecelakaan lalu lintas.
Tabel 3.90
Pengadaan Fasilitas Keselamatan Perhubungan bersumber dari APBD
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2012-2014
No. Fasilitas Keselamatan
Perhubungan 2012 2013 2014
1 Rambu-Rambu lalu lintas 75 buah 140 buah 100 buah
2 Marka Jalan 120 m1 5.700 m1 5.000 m1
3 Warning Light - 4 unit 10 unit
4 Pagar Pengaman Jalan 412 m1 888 m1 300 m1
5 Deliniator - 351 buah -
6 Traffic Cone - 130 buah -
7 Traffic Light 3 lks/simp 4 1 lks/simp 4 -
8 Median jalan - - -
9 Rambu Suar - 1 unit -
10 Rambu Pertama Penunjuk
Jurusan 4 buah - -
Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Informatika
Untuk indikator Tersedianya unit pengujian kedaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota
yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4.000 (empat ribu) kendaraan
wajib uji, di tahun 2014 dapat direalisasikan sebesar 100% dikarenakan Kabupaten
Bangka Barat telah memiliki alat uji KIR meskipun masih bersifat mobile.
Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan
rencana dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.91
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan
Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2015
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN s.d.
TAHUN 2014
RENCANA s.d.
2015 %
1. Persentase ketersediaan fasilitas
keselamatan bidang darat dan laut % 73,97 100 73,97
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 156
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN s.d.
TAHUN 2014
RENCANA s.d.
2015 %
2. Tersedianya unit pengujian kedaraan
bermotor bagi Kabupaten/Kota yang
memiliki populasi kendaraan wajib uji
minimal 4.000 (empat ribu)
kendaraan wajib uji
% 100 100 100
Sasaran Strategis 25 adalah ”Meningkatnya peran serta tokoh agama dan masyarakat
dalam pembangunan dan kehidupan keagamaan”
Indikator kinerja serta target sebagai berikut :
Tabel 3.92
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Peran serta Tokoh Agama dan
Masyarakat dalam Pembangunan dan kehidupan Keagamaan Tahun 2014
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN TAHUN
2013
TARGET
2014 REALISASI %
1. Peringkat MTQ di tingkat
Propinsi Kep. Bangka
Belitung
Peringkat 4 4 1 175
2. Cakupan ustad/ustadzah
yang memiliki sertifikat
(TPA&TKA)
- Paket A % 77,67 85 85 100
- Paket B % 15 15 15 100
- Paket C % 0 0 0 100
- Tidak Bersertifikat % 7,33 0 0 100
3. Perjalanan Rohani
- Haji Orang 12 6 6 100
- Umroh Orang 12 12 12 100
- Agama Lainnya Orang 4 4 3 75
Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran Meningkatnya peran
serta tokoh agama dan masyarakat dalam pembangunan dan kehidupan keagamaan,
tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari 3 indikator kinerja dapat dicapai
sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2014, Kabupaten Bangka
Barat mendapatkan peringkat ke 1 serta medali terbanyak pada lomba MTQ tingkat
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal tersebut juga terlihat pada pencapaian
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 157
indikator cakupan ustad/ustadzah yang memiliki sertifikat (TPA & TKA) di tahun 2014
yang juga terealisasi 100%. Dari 900 orang ustad/ustadzah sampai dengan tahun
2014 ini sudah 765 orang yang memiliki sertifikat Paket A, dan 135 orang Paket B,
sementara yang belum bersertifikat di tahun 2013 seluruhnya telah memiliki sertifikat
tingkat A di tahun 2014. Namun jumlah ini sebenarnya bisa bertambah mengingat
ada pihak lain seperti BKPRMI yang juga menyelenggarakan pelatihan paket bagi para
Ustad/Ustadzah.
Dalam rangka pemberian penghargaan terhadap masyarakat yang telah secara
aktif berpartisipasi dalam pembangunan dan dianggap berprestasi, pada tahun 2014
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah memberangkatkan 6 orang untuk
mengikuti ibadah haji dan 12 orang untuk mengikuti ibadah umroh. Sementara
perjalanan rohani untuk agama lain, dari 4 orang yang ditargetkan, hanya terealisasi
sebanyak 3 orang yaitu dari agama Kristen Katolik telah diberangkatkan 1 orang ke
Yerusalem, 1 orang ke RRC China dari agama Kong hu cu, dan 1 orang agama Budha
ke Taiwan. Diharapkan melalui pemberian penghargaan tersebut dapat meningkatkan
semangat masyarakat dalam turut serta berpartisipasi dan melibatkan diri dalam
pembangunan dan kehidupan keagamaan. Dengan demikian pada tahun 2014
capaian kinerja untuk indikator perjalanan rohani hanya sebesar 91,67%. Kendala
utama pada kegiatan perjalanan rohani ini adalah dalam hal menentukan calon,
karena terkadang calon-calon yang sudah dijaring dari kecamatan setelah diverifikasi
banyak yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan
rencana dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.93
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Peran serta Tokoh Agama dan
Masyarakat dalam Pembangunan dan kehidupan keagamaan
Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2015
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN s.d.
TAHUN 2014
RENCANA s.d.
2015 %
1. Peringkat MTQ di tingkat
Propinsi Kep. Bangka Belitung Peringkat 1 4 175
2. Cakupan ustad/ustadzah yang
memiliki sertifikat (TPA&TKA)
- Paket A % 85 85 100
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 158
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN s.d.
TAHUN 2014
RENCANA s.d.
2015 %
- Paket B % 15 0 -
- Paket C % 0 15 -
- Tidak Bersertifikat % 0 0 100
3. Perjalanan Rohani
- Haji Orang 18 30 60,00
- Umroh Orang 36 48 75,00
- Agama Lainnya Orang 10 15 66,67
Pencapaian sasaran meningkatnya peran serta tokoh agama dan masyarakat dalam
pembangunan dan kehidupan keagamaan sampai dengan tahun 2014 cukup baik
dan sampai dengan tahun 2015 diharapkan dapat direalisasikan sesuai dengan
target kecuali untuk indikator perjalanan rohani karena kegiatan penunjang untuk
indikator tersebut tidak boleh dilaksanakan sesuai dengan arahan hasil evaluasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sementara untuk indikator cakupan
ustad/ustadzah yang memiliki sertifikat dapat direalisasikan sesuai dengan tahapan
target yang ditetapkan. Di tahun 2015 ustad/ustadzah yang sebelumnya memiliki
sertifikat B sebesar 15% diharapkan seluruhnya meningkat dan memiliki sertifikat C.
Sasaran Strategis 26 adalah ” Terfasilitasinya pembentukan desa mandiri”
Indikator kinerja serta target sebagai berikut :
Tabel 3.94
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Terfasilitasinya Pembentukan Desa Mandiri Tahun 2014
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN
TAHUN 2013
TARGET
2014 REALISASI %
1. Cakupan fasilitasi Desa mandiri % 31,67 50 48,33 96,66
2. Persentase Desa yang memiliki
Pendapatan asli desa terhadap
APBDesa sebesar 10%
% 0 15 0 0
3. Fasilitasi pembentukan BUMDes Desa 7 5 6 120
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 159
Di tahun 2014, capaian dari sasaran terfasilitasinya pembentukan Desa
Mandiri adalah sebesar 72,22% (baik). Jika di bandingkan dengan capaian sasaran di
tahun 2013 yang lalu, pencapaian dari sasaran terfasilitasinya pembentukan Desa
Mandiri ini mengalami peningkatan. Walaupun sebenarnya terdapat 1 (satu) indikator
kinerja sasaran yang hingga tahun 2014 tidak dapat terealisasi, yaitu Persentase
Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa terhadap APBDesa sebesar 10%. Sehingga
angka pencapaian dari sasaran tersebut belum dapat dikatakan baik dikarenakan
tenyata terdapat 1(satu) indikator yang sama sekali tidak dapat terealisasikan hingga
tahun 2014.
Capaian indikator cakupan fasilitasi Desa Mandiri sampai dengan tahun 2014
adalah sebesar 48,33% (29 desa) dari target yang telah ditetapkan sebesar 50% (30
desa). Adapun di tahun 2014 terdapat 11 Desa yang ditetapkan sebagai Desa
Mandiri melalui Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/80/1.22.01/2014
tentang Penetapan Lokasi Desa Mandiri di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014.
Namun dari 11 (sebelas) Desa yang ditetapkan tersebut, terdapat 1 (satu) desa yang
mengundurkan diri untuk ditetapkan sebagai Desa Mandiri yaitu Desa Kapit,
Kecamatan Parittiga. Pada Tahun 2013, Desa Kapit juga pernah menolak untuk
dijadikan sebagai Desa Mandiri dengan alasan ketidaksiapan dengan sumber daya
manusia yang dimiliki oleh desa tersebut, sehingga sampai saat ini Desa Kapit sudah
2 (dua) kali menolak untuk dicanangkan menjadi Desa Mandiri. Sehingga dengan
menolaknya Desa kapit untuk dijadikan Desa Mandiri maka tingkat capaian cakupan
fasilitasi Desa Mandiri s.d. tahun 2014 tidak mencapai 100% yaitu sebesar 96,66%.
Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Pemerintahan Desa
Grafik 3.39
Realisasi Fasilitasi Pembentukan Desa Mandiri s.d. Tahun 2014
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 160
Seperti yang tertuang di dalam Petunjuk Tekhnis mengenai Desa Mandiri
bahwa Desa Mandiri adalah desa yang aparatur dan masyarakatnya mampu
mengatasi permasalahan yang dihadapi, mampu memenuhi segala kebutuhannya
dan mampu membangun desanya dengan mendayagunakan seluruh potensi yang
ada di desa diantaranya potensi Sumber Daya Alam (SDA); Sumber Daya Manusia
(SDM); Sumber Daya Sarana/ Prasarana dan Sumber Daya Kelembagaan (Lembaga
Desa) yang dilaksanakan bersinergi untuk mencapai suatu tujuan.
Jika melihat pada definisi Desa Mandiri diatas tergambar dengan jelas
bagaimana desa tersebut dapat mandiri dengan pemanfaatan potensi yang ada di
desanya untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di desa tersebut. Tetapi dalam
pelaksanaanya seolah-olah bertolak belakang dengan apa yang didefinisi dari Desa
Mandiri tersebut. Desa yang telah ditetapkan menjadi Desa Mandiri hingga saat ini
dianggap belum mampu secara optimal memanfaatkan potensi yang ada serta
terkesan pelaksanaan Desa Mandiri tersebut hanya sebatas momentum saja bukan
dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan dari Desa Mandiri.
Tabel 3.95
Daftar Desa yang Difasilitasi menjadi Desa Mandiri s.d. Tahun 2014
NO. KECAMATAN DESA POTENSI UNGGULAN TAHUN
PENETAPAN
1. Muntok Air Putih Perkebunan 2012
Belo Laut Kelautan dan Perikanan 2012
Air Belo Pertanian dan Peternakan 2013
Airlimau Perkebunan 2014
2. Simpangteritip Kundi Perkebunan 2012
Rambat Kelautan dan Perikanan 2012
Air Nyatoh Kelautan dan Perikanan 2013
Bukit Terak Kelautan dan Perikanan 2013
Sp.Gong Perkebunan 2014
3. Kelapa Tuik Pertanian 2012
Sinarsari Perkebunan 2012
Beruas Pertanian dan Peternakan 2013
Mancung Perkebunan 2014
Pusuk Kelautan dan Perikanan 2014
4. Jebus Air Kuang Bio Gas 2012
Rukam Perkebunan 2012
Ketap Perkebunan 2012
Pebuar Perkebunan dan Kehutanan 2013
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 161
NO. KECAMATAN DESA POTENSI UNGGULAN TAHUN
PENETAPAN
Tumbak Petar Pertanian dan Peternakan 2013
Sinarmanik Perindustrian (UKM) 2014
Sungai buluh Pertanian 2014
5. Tempilang Tanjungniur Kelautan 2012
Simpangyul Perkebunan 2012
Benteng Kota Kelautan dan Perikanan 2013
Buyan Kelumbi Perkebunan 2014
Air Lintang Kelautan dan Perikanan 2014
6. Parittiga Bakit Keluatan 2012
Kapit Perkebunan dan Kehutanan 2013/2014
Air Gantang Kelautan dan Perikanan 2014
Cupat Kelautan dan Perikanan 2014
Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Pemberdayaan Masyarakat
Untuk capaian indikator desa yang memiliki pendapatan asli desa terhadap
APBDesa sebesar 10% hingga tahun 2014 belum dapat terealiasasi dikarenakan
belum optimalnya penggalian potensi sumber daya alam desa. Walaupun sampai
saat ini tidak ada Desa yang PADesnya mencapai 10%, namun pada tahun 2013
kemarin ada beberapa Desa yang memiliki PADes adalah Desa Mayang (2,07%);
Desa Tumbak Petar (4,25%); Desa Sinar Manik (5,07%); Desa Dendang (1,83%);
Desa Sinar Sari (2,26%); Desa Tempilang (8,26%); Desa Benteng Kota (5,54%)
dan Desa Sekar Biru (2,03%). Sumber PADes yang ada pada beberapa desa
tersebut di atas diantaranya berasal dari Jasa surat menyurat;pengelolaan
kekayaan desa; usaha kebun sawit; kompensasi usaha serta penyertaan modal
BUMDes. Sedangkan untuk data PADes tahun 2014 belum ada dikarenakan
evaluasi APBDes Tahun 2014 merupakan bagian dari laporan
pertanggungjawaban APBDes Tahun 2014 yang dilakukan oleh Badan
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa masih dalam
proses penyusunan.
Pencapaian indikator fasilitasi pembentukan BUMDes pada tahun 2014
melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 6 desa dari yang di
targetkan di tahun 2014 sebanyak 5 desa dengan tingkat capaiaan 120%.
Pencapaian sampai dengan Tahun 2014 jumlah Desa yang telah difasilitasi
dalam pembentukan BUMDes adalah sejumlah 25 Desa.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 162
Tabel 3.96
Daftar Desa yang difasilitasi dalam Pembentukan BUMDes s.d. Tahun 2014
No. KECAMATAN Nama Desa Tahun Pelaksanaan
1 Muntok Desa Air putih 2012
Desa Belo Laut 2012
Desa Airbelo 2013
2 Simpangteritip Desa Kundi 2012
Desa Rambat 2012
Desa Bukitterak 2013
Desa Airnyatoh 2013
Desa Berang 2014
3 Jebus Desa Ketap 2012
Desa Air Kuang 2012
Desa Rukam 2012
Desa Tumbakpetar 2013
Desa Pebuar 2013
Desa SinarManik 2014
4 Parittiga Desa Bakit 2012
Desa Air gantang 2014
5 Kelapa Desa Tuik 2012
Desa Sinar sari 2012
Desa Beruas 2013
Desa Pusuk 2014
6 Tempilang Desa Tanjung Niur 2012
Desa Simpangyul 2012
Desa Bentengkota 2013
Desa Buyan kelumbi 2014
Desa Tempilang 2014
Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Pemberdayaan Masyarakat
Tabel 3.97
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terfasilitasinya Pembentukan Desa Mandiri
Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2015
INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN s.d.
TAHUN 2014
RENCANA s.d.
2015 %
1. Cakupan fasilitasi Desa mandiri % 48,33 65 74,35
2. Persentase Desa yang memiliki
Pendapatan asli desa terhadap
APBDesa sebesar 10%
% 0 16,66 0
3. Fasilitasi pembentukan BUMDes Desa 25 34 73,52
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 163
ANALISIS ATAS CAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2014
3.4.1 KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi tahapan yang
sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya
dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Diharapkan
dalam pelaksanaan pemerintahan akan lebih baik dalam perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, walaupun pendanaan yang
terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut adalah dari
transfer pusat terutama untuk dana perimbangan seperti Dana Alokasi Umum.
Sampai dengan Tahun 2014, ketergantungan Pemerintah Kabupaten Bangka
Barat terhadap transfer dana pusat guna membiayai belanja semakin besar. Paket
undang-undang tentang pengelolaan keuangan daerah dan yang terakhir dengan
diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, belum mampu mendorong Kabupaten Bangka Barat lepas dari
ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat. Dengan disahkannya Undang –
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga memberikan
pengaruh terhadap kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Kabupaten
Bangka Barat. Sampai dengan tahun 2014, Kebijakan umum pengelolaan keuangan
daerah Kabupaten Bangka Barat, masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan umum
pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan. Ini dikarenakan semua aturan
mengenai pengelolaan keuangan daerah masih terikat dengan kebijakan pemerintah
pusat, walaupun dalam aturan tersebut telah sedikit memberikan kebebasan daerah
untuk berkreasi dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, namun tetap berpegang
pada dasar aturan yang telah ditentukan oleh pusat, terutama dalam hal pendapatan.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
telah membatasi daerah dalam hal pendapatan daerah, ini semakin membuat daerah
yang potensi Pendapatan Asli Daerahnya kecil semakin sangat tergantung pada
alokasi dana perimbangan pusat dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah,
dengan kata lain, pembangunan daerah tersebut sangat bergantung pada alokasi
dana pusat. Utamanya adalah terkait dengan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Perdesaan
dan Perkotaan (P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 164
Walaupun Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
yang nantinya tentu akan bepengaruh pada Pemerintah Daerah pada tahun 2016 dan
Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah, daerah (kabupaten/kota) telah membuka kran
otonomi daerah, daerah mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi
dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas
pembantuan yang merupakan penugasan dari pemerintah provinsi untuk
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan namun Otonomi tersebut belum
sepenuhnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah khususnya pendapatan.
Sehubungan dengan hal di atas, penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda
pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan
kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, walaupun
pendanaan yang terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut
adalah dari transfer pusat terutama untuk dana perimbangan seperti Dana Alokasi
Umum.
Melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 51 Tahun
2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bangka Barat Tahun Anggaran 2014 atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bangka Barat Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat bersama
unsur legislatif telah menyusun dan menetapkan anggaran untuk Tahun Anggaran
2014. APBD Tahun 2014 dalam penyusunannya berpedoman kepada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa
kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 21 Tahun
2011. Dalam Penyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bangka
Barat Tahun 2014, juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 165
27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2014.
Dalam pengelolaan keuangan daerah, Kabupaten Bangka Barat berpedoman
pada paket perundang-undangan yang utama yaitu :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta
Penyampaiannya.
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah.
11. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 38 Tahun 2012 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat.
13. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 33 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
Selain paket perundang-undangan diatas, masih banyak lagi peraturan perundang-
undangan teknis yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan daerah
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 166
Kabupaten Bangka Barat, baik Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati.
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah
A. 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, telah memperkecil ruang gerak
pemerintah daerah dalam ekstensifikasi pendapatan daerah. Dimana dalam
undang-undang tersebut, daerah telah dibatasi dalam hal pemungutan
pendapatan daerah sesuai dengan yang telah ditentukan dalam undang-
undang tersebut.
Pemerintah Daerah lebih banyak dituntut untuk mencari terobosan
baru dalam Intensifikasi Pendapatan Daerah dimana diarahkan kepada
peningkatan pungutan yang telah ada obyek dan subyeknya, serta
penggalian potensi baru sebagai upaya optimalisasi peningkatan
pendapatan daerah.
Dalam intensifikasi pendapatan daerah ini, pemerintah daerah
dihadapkan pada dilema untuk menaikkan tarif pajak dan retribusi atau
lebih mengedepankan pertumbuhan yang akhirnya juga akan meningkatkan
pendapatan asli daerah.
Pada tahun 2014 terdapat penurunan realisasi Pendapatan Asli Daerah
yang lebih disebabkan karena karena adanya beberapa kebijakan seperti,
dijadikannya RSUD sebagai BLUD, sehingga penurunan pendapatan retribusi
kesehatan, selain itu kebijakan yang terkait dengan Pajak Mineral Batuan
Bukan Logam yang tidak lagi memungut dari proyek-proyek yang didanai
APBD. Pembebasan biaya pembuatan KTP dan akta yang terkait
kependudukan sesuai dengan undang-undang yang berlakupun turut
mempengaruhi PAD Kabupaten Bangka Barat yang. Selain itu, pada tahun
2014 ini masuk komponen pendapatan baru sebagai amanat undang-
undang yaitu Pajak Bumi dan Bangunan dari sektor Perkotaan dan Pedesaan
yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan
peraturan perundang-undangan, setelah sebelumnya BPHTB pada tahun
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 167
2013. Bagi hasil Pajak Rokok dari provinsi pun menjadi komponen
pendapatan yang baru pada tahun 2014, dimana berdasarkan peraturan
perundang-undangan bagi hasil pajak rokok tersebut digunakan untuk sektor
kesehatan. Tentu usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan terus
digiatkan baik untuk pajak dan retribusi yang telah ada maupun untuk
pendapatan baru seperti PBB P2. Sumbangan pihak ketiga dari timah yang
dimasukkan dalam komponen hibah dari perusahaan yang bergerak dalam
timah terus mengalami penurunan dikarenakan tidak lagi dapat bersifat
dipaksakan termasuk dari PT Timah yang pada tahun 2014 ini tidak
terealisasi.
A. 2. Target dan Realiasasi Pendapatan
Pada Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menargetkan
pendapatan sebesar Rp.726.983.281.968,64 dan terealisasi
Rp.672.405.269.026,03 atau 92,49%.
Kontribusi Pendapatan Daerah masih didominasi oleh pendapatan yang
bersumber dari Dana Perimbangan yang ditargetkan sebesar
Rp.577.377.857.804,85 realisasinya sebesar Rp 548.372.707.906,00 atau
94,98% yang memberikan kontribusi sebesar 81,55%, sedangkan
Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan sebesar Rp 31.713.105.115,00
realisasinya sebesar Rp 30.080.118.003,19 atau 94,85% baru dapat
memberikan kontribusi sebesar 4,47%. Hal ini menunjukan bahwa
ketergantungan APBD Kabupaten Bangka Barat kepada Pemerintah Pusat
masih sangat besar. Laju pertambahan PAD sangat tidak seimbang dengan
laju pertambahan dana transfer. Gambaran rincinya dapat dilihat pada tabel
di bawah ini :
Tabel 3.98
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2014
No. Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) (%) Kontri-
busi (%)
1 PENDAPATAN
1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 31.713.105.115,00 30.080.118.003,19 94,85 4,47
1.1.1. Hasil Pajak Daerah 10.395.000.000,00 11.201.299.824,25 107,76 1,67
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 168
No. Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) (%) Kontri-
busi (%)
1.1.2. Hasil Retribusi Daerah 4.398.530.615,00 4.509.730.124,00 102,53 0,67
1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang dipisahkan
4.430.000.000,00 883.348.362,26 19,94 0,13
1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah
12.489.574.500,00 13.485.739.692,68 107,98 2,01
1.2. DANA PERIMBANGAN 577.377.857.804,85 548.372.707.906,00 94,98 81,55
1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat Dana
Perimbangan
577.377.857.804,85 548.372.707.906,00 94,98 81,55
1.2.1.1. Bagi Hasil Pajak 33.000.000.000,00 33.953.528.279,00 102,89 5,05
1.2.1.2. Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA 89.242.293.804,85 69.647.457.627,00 78,04 10,36
1.2.1.3. Dana Alokasi Umum 413.680.194.000,00 413.680.194.000,00 100,00 61,52
1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus 41.455.370.000,00 31.091.528.000,00 75,00 4,62
1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG
SAH
117.892.319.048,79 93.952.443.116,84 79,69 13,97
1.3.1 Pendapatan Hibah 2.000.000.000,00 609.753.500,00 30,49 0,09
1.3.2 Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi
dan Pemerintah daerah Lainnya
33.731.682.303,79 28.009.223.916,84 83,04 4,17
1.3.4 Dana Penyesuaian Pendidikan 51.191.776.745,00 37.517.801.000,00 73,29 5,58
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi
atau Pemerintah Daerah Lainnya
30.968.860.000,00 27.815.664.700,00 89,82 4,14
Total Pendapatan 726.983.281.968,64 672.405.269.026,03 92,49 100,00
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
A.2.1. Pendapatan Asli Daerah
Secara keseluruhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka
Barat pada Tahun Anggaran 2014 terealisasi sebesar
Rp.30.080.118.003,19 dari target sebesar Rp 31.713.105.115,00
(94,85%) atau terjadi penurunan sebesar Rp 15.261.499.074,41
(33,66%) dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2013 yang sebesar Rp 45.341.617.077,60.
Penurunan PAD secara umum disebabkan karena adanya beberapa
kebijakan seperti, dijadikannya RSUD sebagai BLUD, sehingga
pendapatan retribusi yang dapat mencapai lebih kurang 8 milyar tidak
lagi menjadi komponen PAD, selain itu kebijakan yang terkait dengan
Pajak Mineral Batuan Bukan Logam yang tidak lagi memungut dari
proyek-proyek yang didanai APBD turut berpengaruh dari yang tadinya
menyumbang kurang lebih sebesar 2,2 milyar. Pembebasan biaya
pembuatan KTP dan akta yang terkait kependudukan sesuai dengan
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 169
undang-undang yang berlakupun turut mempengaruhi PAD Kabupaten
Bangka Barat yang tadinya dari sektor ini mampu menyumbang
kurang lebih Rp 500 Juta rupiah. Adapun rincian dari Pendapatan Asli
Daerah Kabupaten Bangka Barat, sebagai berikut :
Tabel 3.99
Target dan Realisasi Penerimaan PAD
Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2014
No. Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) (%) Kontri-
busi (%)
1 PENDAPATAN
1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 31.713.105.115,00 30.080.118.003,19 94,85 100,00
1.1.1. Hasil Pajak Daerah 10.395.000.000,00 11.201.299.824,25 107,76 37,24
1.1.2. Hasil Retribusi Daerah 4.398.530.615,00 4.509.730.124,00 102,53 14,99
1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang dipisahkan
4.430.000.000,00 883.348.362,26 19,94 2,94
1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah
12.489.574.500,00 13.485.739.692,68 107,98 44,83
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
a. Pos Pajak Daerah; pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah
Tahun 2014 di targetkan sebesar Rp 10.395.000.000,00 dan
terealisasi sebesar Rp 11.201.299.824,25 (107,76%) dan
memberikan kontribusi 37,24% dari Pendapatan Asli Daerah
tahun 2014. Pencapaian prosentase realisasi nilai pajak paling
tinggi dari anggaran yang ditentukan untuk Tahun 2014 dicapai
oleh Pajak Mineral Batuan Bukan Logam yaitu 134,63%,
sebaliknya pencapaian realisasi pajak paling rendah adalah Pajak
Sarang Burung Walet yang realisasinya sebesar 92,58%.
Penurunan harga walet dipasaran cukup mempengaruhi
penadapatan dari pajak walet. Untuk pajak restoran dengan
diterapkannya kebijakan bahwa makan minum rapat ataupun
makan minum kegiatan yang didanai dari APBD dikenakan pajak
restoran, cukup dapat meningkatkan pajak restoran dari tahun
ketahun. Untuk PBB merupakan tahun pertama sejak PBB P2
dilimpahkan kepada daerah, dimana pendapatan kurang lebih Rp
1,2 milyar, masih diatas pencapaian PBB P2 sewaktu masih
kewenangan pusat dimana setiap tahunnya pencapaian PBB P2
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 170
kurang lebih sebesar Rp 1 milyar. Namun pencapaian PBB P2
dalam komponen PAD ini tidak seimbang dibanding sewaktu
pemerintah kabupaten masih mendapatkan bagi hasil dari PBB P2
sewaktu masih kewenangan pusat, dimana bagi hasil PBB P2
waktu itu dapat mencapat kurang lebih Rp 4 milyar s.d Rp 5
milyar. Diharapkan kedepan pendapatan dari PBB dan BPHTB
akan semakin meningkat dengan meningkatkan NJOP dari tanah
bangunan terutama di sektor perkotaan mendekati harga pasar,
selain itu dengan jalan pendataan obyek pajak baru yang masih
banyak potensinya. Pendapatan BPHTB pun diharapkan dapat
meningkat dengan jalan lebih meningkatkan kerjasama dengan
notaris yang ada dan pemeriksaan lapangan atas transaksi suatu
obyek pajak yang dikenakan BPHTB. Rincian Anggaran dan
realisasi pajak daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel di
bawah ini :
Tabel 3.100
Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2014
Menurut Jenis Pajak
No. Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) (%) Kontri-busi
(%)
1 2 3 4 5 (4/3x
100)
6 (4/Tot
Real x100)
1 Pajak Hotel 100.000.000,00 117.147.680,00 117,15 1,05
2 Pajak Restoran 800.000.000,00 988.046.140,00 123,51 8,82
3 Pajak Hiburan 57.000.000,00 58.775.750,00 103,12 0,52
4 Pajak Reklame 323.000.000,00 316.813.635,25 98,08 2,83
5 Pajak Penerangan Jalan 6.700.000.000,00 7.148.230.049,00 106,69 63,82
6 Pajak Mineral Batuan
Bukan Logam
110.000.000,00 148.093.881,00 134,63 1,32
7 Pajak Air Tanah 30.000.000,00 32.684.078,00 108,95 0,29
8 Pajak Sarang Burung Walet 375.000.000,00 347.158.700,00 92,58 3,10
9 Pajak Bea Perolehan Hak
Atas Tanah & Bangunan
700.000.000,00 796.619.330,00 113,80 7,11
10 Pajak Bumi dan Bangunan 1.200.000.000,00 1.247.730.581,00 103,98 11,14
Pajak Daerah 10.395.000.000,00 11.201.299.824,25 107,76 100,00
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 171
b. Pos Retribusi Daerah; target penerimaan Tahun Anggaran
2014 sebesar Rp 4.398.530.615,00 dan terealisasi sebesar
Rp.4.509.730.124,00 (102,53%). Realisasi ini menurun
Rp.7.344.440.631,00 (61,96%) dibanding tahun 2013 yang
sebesar Rp 11.854.170.755,00. Penurunan itu lebih disebabkan
karena tidak masuk lagi pendapatan retribusi kesehatan dari
RSUD yang telah menjadi BLUD yang besarnya mencapai kurang
lebih Rp 8 milyar. Selain itu penurunan juga dari pendapatan
cetak KTP dan akta kependudukan yang telah digratiskan
berdasarkan undang-undang, yang tahun sebelumnya dapat
mencapai kurang lebih Rp 500 juta. Pendapatan dari IMB dan izin
gangguan pun semakin menurun. Salah satu penyebab adalah
dengan berlakunya izin gangguan selama usaha tersebut berjalan,
sehingga peningkatan retribusi Izin Gangguan murni dari usaha
baru yang muncul begitu juga dengan IMB, peningkatan retribusi
IMB tahun-tahun yang lalu lebih disebabkan karena tindakan
pengawasan dan tindakan pendataan sehingga banyak
masyarakat yang membuat IMB untuk bangunan yang telah ada.
Seiring dengan waktu retribusi IMB dan Izin Gangguan ini akan
menurun pada posisi ideal dimana pertumbuhan pendapatan dari
Retribusi IMB dan Izin Gangguan ini akan mengikuti atau
berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Sebagai catatan,
piutang pemerintah daerah dari IMB dan Izin Gangguan ini cukup
besar sebagai dampak dari kebijakan tahun sebelumnya yang
tidak diimbangan dengan sistem dan prosedur yang menunjang.
Secara teori seharusnya retribusi tidak bisa menjadi piutang.
Anggaran dan realisasi Retribusi Daerah secara rinci dapat dilihat
pada tabel berikut:
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 172
Tabel 3.101
Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2014
Menurut Jenis Retribusi
No. Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) (%) Kontri-
busi (%)
1 2 3 4 5 (4/3x
100)
6 (4/Tot
Real
x100)
1 Retribusi Pelayanan
Kesehatan
2.424.510.615,00 2.654.176.015,00 109,47 58,85
2 Retribusi Pelayanan
Persampahan / Kebersihan
130.000.000,00 129.675.000,00 99,75 2,88
3 Retribusi Penggantian
Biaya KTP & Akte Catatan
Sipil
40.345.000,00 40.345.000,00 100,00 0,89
4 Retribusi Pelayanan Parkir
di tepi jalan umum
115.500.000,00 101.225.200,00 87,64 2,24
5 Retribusi Pelayanan Pasar 95.000.000,00 94.331.000,00 99,30 2,09
6 Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor
155.000.000,00 136.505.820,00 88,07 3,03
7 Retribusi Penjualan Hasil
Perikanan BBI
15.000.000,00 11.149.500,00 74,33 0,25
8 Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah
70.000.000,00 30.720.000,00 43,89 0,68
9 Retribusi Pasar
Grosir/Pertokoan
235.440.000,00 240.195.900,00 102,02 5,33
10 Retribusi Tempat
Pelelangan
13.000.000,00 12.191.000,00 93,78 0,27
11 Retribusi Terminal 178.000.000,00 163.736.889,00 91,99 3,63
12 Retribusi Rumah Potong
Hewan
25.235.000,00 20.487.500,00 81,19 0,45
13 IMB 320.000.000,00 311.962.300,00 97,49 6,92
14 Retribusi Izin Gang-guan
Keramaian
555.000.000,00 533.802.500,00 96,18 11,84
15 Retribusi Izin Trayek 4.000.000,00 2.375.000,00 59,38 0,05
16 Retribusi Izin Usaha
Perikanan
500.000,00 937.500,00 187,50 0,02
17 Retribusi Izin Usaha
Kepariwisataan
22.000.000,00 25.914.000,00 117,79 0,57
Retribusi Daerah 4.398.530.615,00 4.509.730.124,00 102,53 100,00
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
c. Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/Bagian
Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan BUMD; target
penerimaan pada Tahun Anggaran 2014 sebesar
Rp.4.430.000.000,00 dan dapat terealisasi sebesar
Rp.883.348.362,26 (19,94%). Realisasi tersebut turun sebesar
Rp.1.759.401.991,03 atau 66,57% dibanding tahun 2013 yang
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 173
sebesar Rp 2.642.750.353,29. Penurunan yang cukup drastis ini
lebih disebabkan karena kebijakan PT Bank Sumsel Babel sendiri
berdasarkan RUPS, dimana tidak ada lagi persekot dividen
sehingga deviden akan dibagikan setelah tahun anggara. Realisasi
pada tahun 2014 ini adalah kekurangan deviden pada tahun
2013, sedangkan deviden tahun 2014 akan dibagikan pada tahun
2015 sekaligus, dan hasil RUPS tersebut juga mengamanatkan
bahwa persentase laba yang dibagikan sebagai deviden juga
menurun sehingga ini mempengaruhi pendapatan deviden pemilik
saham termasuk pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini:
Tabel 3.102
Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan Tahun 2014 Menurut Bagian Laba atas Penyertaan
Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)
No. Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) (%) Kontri-
busi (%)
1 2 3 4
5
(4/3x
100)
6 (4/Tot
Real
x100)
1 Penyertaan Modal ke PT
BPD Sumsel Babel
3.700.000.000,00 238.348.362,26 6,44 26,98
2 Penyertaan Modal ke PT
BPR Syariah Bangka
Belitung
730.000.000,00 645.000.000,00 88,36 73,02
Jumlah 4.430.000.000,00 883.348.362,26 19,94 100,00
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
d) Pos lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang terdiri dari
penerimaan jasa giro dan penerimaan lain-lain; target yang
direncanakan sebesar Rp 12.489.574.500,00 dan terealisasi
sebesar Rp 13.485.739.692,68 atau 107,98%. Realisasi ini naik
16,01 % atau sebesar Rp 1.860.767.598,84 dibanding tahun
2013 yang sebesar Rp 11.624.972.093,84. Pendapatan pada
pos ini masih disumbangkan terbanyak dari pendapatan bunga
deposito yang ditempatkan pemerintah daerah dalam rangka
manjemen kas, namun penempatan deposito tersebut sama
sekali tidak mengganggu likuiditas maupun pembangunan
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 174
Kabupaten Bangka Barat dan tentunya tidak bertentangan dengan
undang-undang ataupun peraturan yang berlaku.
Tabel 3.103
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2014
No. Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) (%) Kontri-
busi (%)
1 2 3 4 5 (4/3x
100)
6 (4/Tot
Real
x100)
1 Penerimaan Jasa Giro 1.200.000.000,00 839.178.489,00 69,93 6,22
2 Pendapatan Bunga
Deposito
6.000.000.000,00 6.793.976.541,02 113,23 50,38
3 Penerimaan Lain-Lain
(Denda dan Pengembalian)
4.889.574.500,00 5.682.832.662,66 116,22 42,14
5 Hasil Penjualan Aset
Daerah yang Tidak
Dipisahkan
400.000.000,00 169.752.000,00 42,44 1,26
Jumlah 12.489.574.500,00 13.485.739.692,68 107,98 100,00
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
A.2.2. Pendapatan Dana Transfer
Pendapatan Transfer terdiri dari dana Perimbangan. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.104
Target dan Realisasi Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2014
No. Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) (%) Kontri-
busi (%)
1 2 3 4
5
(4/3x
100)
6 (4/Tot
Real
x100)
1
Transfer Pemerntah
Pusat/ Dana
Perimbangan
577.377.857.804,85 548.372.707.906,00 94,98 85,45
2 Transfer Pemerntah
Pusat/ Dana Penyesuaian
51.191.776.745,00 37.517.801.000,00 73,29 5,85
3 Transfer Pemerntah
Provinsi
64.700.542.303,79 55.824.888.616,84 86,28 8,70
Jumlah 693.270.176.853,64 641.715.397.522,84 92,56 100,00
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 175
a. Dana Perimbangan
Dana Perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak, yaitu bagi
hasil pajak pusat dan bagi hasil sumber daya alam serta Dana
Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Pos
Pendapatan Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2014
dianggarkan sebesar Rp 577.377.857.804,85 dan terealisasi
sebesar Rp 548.372.707.906,00 (94,98%) dengan rincian
sebagai berikut :
1) Bagi Hasil Pajak
Realisasi Bagi Hasil Pajak Tahun 2014 direncanakan sebesar
Rp.33.000.000.000,00 dapat terealisasi sebesar
Rp 33.953.528.279,00 (102,89%) atau turun sebesar
Rp.3.578.733.982,00 (9,54%) dari realisasi Tahun 2013 yang
sebesar Rp 37.532.262.261,00. Penurunan ini sudah dapat
diperkirakan dikarenakan tidak laginya PBB P2 di urus oleh
Pemerintah Pusat, sehingga Pemerintah Kabupaten Bangka
Barat, tidak lagi mendapatkan bagi hasil PBB dari P2 yang
cukup besar pada tahun-tahun sebelumnya dimana berkisar
Rp 4 milyar s.d Rp 5 milyar. Untuk bagi hasil PPh diharapkan
kedepan Pemerintah Pusat perlu mengatur bahwa pajak
penghasilan yang dibayar oleh pegawai ataupun masyarakat
mengikuti KTP yang bersangkutan bukan mengikuti tempat
terdaftarnya perusahaan tempat pekerja pegawai tersebut,
sehingga bagi hasil dari PPh pun dapat lebih optimal.
Gambaran Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak serta
kontribusinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 176
Tabel 3.105
Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Menurut Jenis Pendapatan
Tahun Anggaran 2014
No. Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) (%)
Kontri-
busi
(%)
1 2 3 4 5 (4/3x
100)
6 (4/Tot
Real
x100)
1 Bagi Hasil dari Pajak
Bumi dan Bangunan
26.000.000.000,00 28.711.947.425,00 110,43 84,56
2 Bagi Hasil dari (PPh)
Pasal 25 dan 29
dan PPh Pasal 21
7.000.000.000,00 5.241.580.854,00 74,88 15,44
Jumlah 33.000.000.000,00 33.953.528.279,00 102,89 100,00
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
a) Pajak Bumi dan Bangunan; bagi hasil pajak tersebut pada
tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp 26.000.000.000,00
dan terealisasi sebesar Rp 28.711.947.425,00 (110,43%)
atau terjadi penurunan sebesar Rp.2.488.754.797,00
atau 7,98% dibanding tahun 2013 yang sebesar
Rp.31.200.702.222,00.
b) Pajak Penghasilan Orang Pribadi termasuk PPh Pasal 21;
pada tahun 2014 dianggarkan sebesar
Rp.7.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp.5.241.580.854,00 (74,88%) atau turun sebesar
Rp.1.089.979.185,00 (17,22%) dibanding tahun 2013
yang terealisasi sebesar Rp 6.331.560.039,00.
2) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun Anggaran
2014 yang direncanakan sebesar Rp 89.242.293.804,85
hanya dapat terealisasi sebesar Rp 69.647.457.627,00 atau
78,04 %. Terjadi kenaikan dibanding tahun 2013, yaitu
sebesar Rp.17.285.319.495,00 (33,01%) dari semula
Rp.52.362.138.132,00.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 177
Meningkat atau menurunnya bagi hasil pajak dan bagi hasil
sumber daya alam ini sangat bergantung pada kebijakan
pemerintah pusat, perekonomian Indonesia bahkan
perekonomian global, sehingga terjadi realisasi yang sangat
fluktuatif dan sulit untuk diprediksikan. Untuk bagi hasil SDA
dari royalti timah, masih ada potensi penerimaan bagi
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dari kurang bayar royalti
yang belum dibagikan oleh pemerintah pusat akibat tidak
adanya data sumber daerah ataupun wilayah timah yang
diekspor ke luar negeri. Kemudian perubahan Undang-Undang
Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan
persentase pembagian untuk daerah penghasil terutama
timah dapat meningkat. Sementara bagi hasil minyak,
pemerintah Kabupaten Bangka Barat hanya mendapatkan
pembagian dari sumber migas yang masuk wilayah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten Bangka
Barat bukan daerah penghasil migas. Menurunnya bagi hasi
SDA dari kehutanan, dikarenakan semakin tahun tidak ada
lagi izin yang diberikan terhadap perusahaan atas izin
pengusahaan hutan oleh pemerintah pusat. Gambaran
Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya
Alam serta kontribusinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 3.106
Target dan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Menurut
Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2014
No. Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) (%) Kontri-
busi (%)
1 2 3 4 5 (4/3x
100)
6 (4/Tot
Real x100)
1 Bagi Hasil dari Sumber Daya Hutan 500.000.000,00 13.791.818,00 2,76 0,02
2 Bagi Hasil dari Pungutan
Pengusahaan Perikanan
402.414.468,00 383.182.410,00 95,22 0,55
3 Bagi Hasil Sektor Pertambangan
Minyak Bumi
2.961.613.345,00 3.885.136.079,00 131,18 5,58
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 178
No. Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) (%) Kontri-
busi (%)
1 2 3 4 5 (4/3x
100)
6 (4/Tot
Real x100)
4 Bagi Hasil Dari Pertambangan
Umum (Royalties dan Iuran
Tetap/landrent )
85.378.265.991,85 65.365.347.320,00 76,56 93,85
Jumlah 89.242.293.804,85 69.647.457.627,00 78,04 100,00
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
a) Bagi Hasil dari Sumber Daya Hutan pada tahun 2014
dianggarkan sebesar Rp 500.000.000,00 dan terealisasi
sebesar Rp 13.791.818,00 (2,76%).
b) Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan pada
tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp 402.414.468,00 dan
terealisasi sebesar Rp.383.182.410,00 (95,22%).
Realisasi Pungutan tersebut turun sebesar
Rp.35.773.537,00 (10,30%) dari Tahun 2013 yang
sebesar Rp 347.408.873,00.
c) Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi pada tahun
2014 dianggarkan sebesar Rp 2.961.613.345,00 dan
terealisasi sebesar Rp 3.885.136.079,00 (131,18%).
Dibanding tahun 2013, maka terjadi kenaikan sebesar
Rp.1.829.479.769,00 (89,00%) dari sebesar
Rp.2.055.656.310,00.
d) Bagi Hasil dari Pertambangan umum pada tahun 2014
dianggarkan sebesar Rp 85.378.265.991,85 dan
terealisasi sebesar Rp 65.365.347.320,00 (76,56%) atau
naik sebesar Rp 15.436.426.612,00 (30,92%) dari
realisasi Tahun 2013 yang sebesar
Rp.49.928.920.708,00.
3) Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Umum merupakan kontributor terbesar terhadap
kelompok Pendapatan Dana Perimbangan. Penerimaan pada
Tahun Anggaran 2014 untuk pos ini direncanakan sebesar
Rp.413.680.194.000,00 dan terealisasi sebesar
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 179
Rp 413.680.194.000,00 (100%). Terjadi peningkatan sebesar
Rp 55.528.503.000,00 (15,50%) dibandingkan tahun 2013
yang sebesar Rp 358.151.691.000,00. Pembagian DAU dari
Pemerintah Pusat sangat tergantung dari penerimaan Negara
dimana jumlah DAU yang dibagikan keseluruh daerah adalah
26 % dari penerimaan Negara dan juga sangat berpengaruh
terhadap jumlah daerah otonom sebagai pembagi.
Peningkatan DAU tahun 2014 dibanding tahun 2013 lebih
untuk mengakomodir kenaikan gaji PNS dan jumlah PNS serta
peningkatan jumlah penduduk.
4) Dana Alokasi Khusus (DAK)
Penerimaan pada pos ini di Tahun Anggaran 2014
direncanakan sebesar Rp 41.455.370.000,00 dan terealisasi
sebesar Rp 31.091.528.000,00 (75,00%). Realisasi DAK
pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak 100% dikarena
beberapa kegiatan DAK tidak jalan seperti di Dinas Perikanan
dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Pendidikan, Pemuda
Dan Olahraga serta Badan Lingkungan Hidup, sehingga 25 %
tahap ketiga tidak dapat di mintakan ke Pemerintah Pusat oleh
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Dibandingkan tahun
2013, penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) meningkat
sebesar Rp 6.502.263.000,00 atau 26,44% dari
Rp.24.589.265.000,00.
Meningkat atau menurunnya Dana Alokasi Umum (DAU) sangat
tergantung pada penerimaan Negara dan perhitungan
kapasitas fiskal sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sangat
bergantung pada kebijakan pemerintah pusat.
b. Transfer Pemerintah Provinsi
1) Bagi Hasil Pajak/Bantuan Keuangan dari Provinsi
Penerimaan dari pos ini terdiri dari :
i) Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 180
a) Bagi Hasil Pajak dari Penerimaan PKB pada Tahun
Anggaran 2014 direncanakan sebesar
Rp.8.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp.5.656.990.217,84 (70,71%). Terjadi penurunan
dibanding tahun 2013, yaitu sebesar
Rp.166.794.978,88 (2,86%) dari semula
Rp 5.823.785.196,72;
b) Pembagian Penerimaan BBN KB pada tahun 2012
direncanakan sebesar Rp 6.500.000.000,00 dan
terealisir sebesar Rp 5.191.604.366,69 atau 79,87 %.
Realisasi tersebut turun sebesar Rp 348.504.428,95
atau 6,29% dibanding realisasi tahun 2013 yang
sebesar Rp 5.540.108.795,64;
c) Pembagian penerimaan PBB KB pada tahun 2014
direncanakan sebesar Rp 14.000.000.000,00 dan
terealisasi sebesar Rp 13.557.264.132,08 atau
96,84%. Realisasi tersebut naik sebesar
Rp.2.006.206.902,15 atau 13,37 % dibanding realisasi
tahun 2013 yang sebesar Rp 11.551.057.229,93;
d) Pembagian Penerimaan Pajak Pengambilan Air
Permukaan Tanah (PPAPT) pada tahun 2014
direncanakan sebesar Rp 200.000.000,00 dan
terealisasi sebesar Rp 218.181.925,28 (109,09%).
Realisasi tersebut naik sebesar Rp 29.058.095,51 atau
15,36% dibanding tahun 2013 yang sebesar
Rp.189.123.829,77;
e) Pembagian Penerimaan Pajak Rokok pada tahun 2014
direncanakan sebesar Rp 5.031.682.303,79,00 dan
realisasi sebesar Rp 3.385.183.274,95 atau 67,28%.
Penerimaan Pajak Rokok ini merupakan komponen
pendapatan yang baru ada ditahun 2014 yang
sebelumnya belum ada berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 181
Secara keseluruhan, penerimaan Bagi Hasil Pajak Dari
Provinsi pada tahun 2014 yang dianggarkan sebesar
Rp.33.731.682.303,79 dapat terealisasi sebesar
Rp.28.009.223.916,84 (83,04%). Realisasi tersebut
mengalami peningkatan sebesar Rp 4.905.148.864,78
atau 21,23% dibanding tahun 2013 yang terealisasi
sebesar Rp 23.104.075.052,06. Penurunan PKB dan BBN
KB ini lebih disebabkan karena lesunya perekonomian di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga pembelian
akan kendaraan menurun dibanding tahun-tahun
sebelumnya. Sementara Pajak Rokok merupakan
pendapatan Kabupaten Bangka Barat untuk tahun
pertama. Tidak tercapainya target Pajak Rokok lebih
disebabkan karena belum dibaginya Pajak Rokok triwulan
IV oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
yang baru akan dibagikan pada tahun 2015. Pendapatan
Pajak Rokok ini, berdasarkan peraturan perundang-
undangan harus digunakan untuk bidang kesehatan.
Tabel 3.107
Target dan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak dari Provinsi
Menurut Jenis Pendapatan
Tahun Anggaran 2014
No. Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) (%) Kontri-
busi (%)
1 2 3 4 5 (4/3x
100)
6 (4/Tot
Real
x100)
1 Bagi Hasil Pajak dari
Penerimaan PKB
8.000.000.000,00 5.656.990.217,84 70,71 20,20
2 Pembagian Penerimaan
BBN KB
6.500.000.000,00 5.191.604.366,69 79,87 18,54
3 Pembagian penerimaan
PBB KB
14.000.000.000,00 13.557.264.132,08 96,84 48,40
4 Pembagian Penerimaan
PPAPT
200.000.000,00 218.181.925,28 109,09 0,78
5 Pembagian Penerimaan
Pajak Rokok
5.031.682.303,79 3.385.183.274,95 67,28 12,09
Jumlah 33.731.682.303,79 28.009.223.916,84 83,04 100,00
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 182
a) Bantuan Keuangan dari Provinsi
Bantuan Biaya Pembangunan yang merupakan Bantuan
Keuangan dari Provinsi ini direncanakan sebesar
Rp 30.968.860.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp 27.815.664.700,00 (89,82%). Bantuan keuangan
provinsi ini, diminta oleh pemerintah Kabupaten Bangka
Barat kepada Pemerintah Provinsi berdasarkan realisasi riil
dana yang terpakai. Sehingga tidak dapat terealisasi penuh
100%, terutama karena selisih pagu dengan harga kontrak
dari proyek selain itu dana dari sektor pendidikan yang
sifatnya untuk kesejahteraan guru tidak dapat
direlaisasikan 100% karena perhitungan jumlah penerima
yang kurang tepat. Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi
tersebut mengalami peningkatan sebesar
Rp.10.225.720.700,00 atau 58,13% dibanding dengan
tahun 2013 yang terealisasi sebesar
Rp.17.589.944.000,00.
A. 3. Permasahan dan Solusi
Permasalahan utama dalam peningkatan pendapatan daerah terutama
Pendapatan Asli Daerah adalah bagaimana memaksimalkan potensi yang
ada. Potensi yang ada tersebut tentunya juga harus didukung dengan
perangkat hukum dan SDM yang berkualitas. Pemerintah pada saatnya nanti
harus lebih mengedepankan pertumbuhan untuk meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah selain harus menaikkan tarif. Selain itu pemanfaatan kekayaan
daerah perlu dipikirkan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah di
kemudian hari.
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sesuai dengan aturan yang ada
berpeluang untuk meningkatkan PAD dengan didaerahkannya PBB dan
BPHTB. Kesempatan ini merupakan peluang sekaligus tantangan. Penyiapan
infrastruktur baik sarana prasarana, SDM yang berkualitas maupun
perangkat hukum, harus disusun dengan kajian mendalam agar dapat
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 183
dengan optimal meningkatkan PAD, sehingga perangkat hukum yang disusun
tidak menjadi kontradiktif dalam usaha peningkatan PAD. Penyesuaian NJOP
mendekati harga pasar dan pendataan kembali obyek pajak untuk menjaring
obyek pajak baru merupakan usaha yang dapat dilakukan untuk
meningkatkan PAD dari PBB P2 dan BPHTB, selain kerjasama yang dijalin
dengan pihak-pihak seperti notaris serta pemeriksaan lapangan atas
transaksi obyek pajak yang dilakukan masyarakat.
Ini merupakan tantangan bagi pemerintah kabupaten Bangka Barat
untuk mengoptimalkan potensi yang ada agar pengalihan pajak pusat
kepajak daerah ini tidak merugikan. Yang perlu dicermati adalah perangkat
hukum yang disusun harus mampu mengoptimalkan pendapatan BPHTB
tersebut. Demikian juga nantinya dengan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) pada tahun 2014 dan tahun-tahu yang
akan datang, selain sarana prasarana dan SDM, perangkat hukum yang
disusun pun perlu dikaji dengan mendalam agar dapat optimal. Sudah
seharusnya Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menyiapkan hal itu semua
mengingat potensi yang cukup besar, dan sekaligus potensi kehilangan
pendapatan apabila ternyata pemerintah kabupaten tidak dapat
mengantisipasi dengan baik yang mengakibatkan pendapatan pajak daerah
dari PBB P2 akan lebih sedikit dari pada bagi hasil PBB P2 apabila menjadi
pajak pusat.
Pemanfaatan kekayaan daerah pun perlu juga dijadikan alternatif
dalam peningkatan PAD, namun tentunya juga harus didahului dengan
perangkat hukum dan kajian-kajian akademis sehingga potensi yang ada
tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.
Secara umum permasalahan yang ada dalam pengelolaan pendapatan
daerah lebih kompleks dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,
namun bukan berarti tidak melakukan sesuatu untuk mengatasi
permasalahan tersebut tetapi dibutuhkan suatu komitmen dari pengambil
keputusan dan butuh waktu untuk melakukan perubahan-perubahan, yaitu:
1. Perangkat hukum yang belum mengatur secara optimal sehingga
pendapatan pun tidak optimal.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 184
2. Ada beberapa kebijakan yang dituangkan dalam peraturan, kontradiktif
dalam peningkatan PAD.
3. Pola pikir pihak yang berkaitan dengan pendapatan baik dari pegawai
maupun wajib pajak yang belum memahami secara keseluruhan hakikat
dari PAD itu sendiri, sehingga ada potensi penyimpangan baik dari petugas
ataupun wajib pajak dan adanya juga potensi tidak optimalnya
pemungutan pajak dan retribus.
4. SDM dibidang pendapatan yang masih terbatas baik jumlah personil
maupun keahlian dan pemahaman.
5. Persiapan administrasi terutama pemahaman akuntansi pada pegawai
dengan semakin kompleksnya permasalahan pendapatan, khususnya
terkait dengan piutang dan potensi piutang pada PBB P2.
6. Terbatasnya sumber pendapatan terutama Pendapatan Asli Daerah.
7. Sentralisasi bidang pendapatan yang masih tinggi oleh Pemerintah Pusat.
8. Belum dihitungnya potensi terutama Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten
Bangka Barat.
9. Kesadaran dari wajib pajak daerah maupun wajib retribusi daerah dalam
membayar kewajibannya.
10. Penggunaan sistem dalam pengelolaan pendapatan yang belum optimal.
Dalam mengatasi beberapa permasalahan dalam pengelolaan pendapatan
daerah tersebut, Kabupaten Bangka Barat melalui Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset telah melakukan beberapa hal seperti :
1. Peningkatan SDM melalui keahlian dengan mengirim pegawai untuk
mengikuti pendidikan yang terkait dengan pendapatan.
2. Mengajukan penambahan pegawai.
3. Melakukan intensifikasi pendapatan terutama Pendapatan Asli Daerah.
4. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan
kesadaran dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
5. Terus melakukan langkah-langkah sesuai peraturan perundang-undangan
dalam hal pengoptimalan PBB dan BPHTB setelah menjadi pajak daerah.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 185
Selain itu permasalahan yang dihadapi Dalam pengelolaan Pendapatan
Daerah yang ada pada Kabupaten Bangka Barat beberapa tahun yang lalu
sebagian telah terpecahkan, misalnya dengan penggunaan aplikasi dalam
pengelolaan pendapatan, sistem dan prosedur yang telah jelas dalam
pengelolaan pendapatan, pembagian tugas pada bidang pendapatan yang
jelas serta dasar hukum yang telah memadai walaupun belum optimal.
Namun ada juga permasalahan yang belum juga dituntaskan seperti
penghitungan potensi pendapatan.
B. Pengelolaan Belanja Daerah
Pengelolaan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat sebagai bagian dari
Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Tahun 2014, tetap berpedoman dan
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta
Penyampaiannya. Selain itu dalam hal akuntansi, berpedomankan kepada
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah. Peraturan-peraturan tersebut dijabarkan lagi secara teknis kedalam
peraturan-peraturan lain seperti Peraturan Bupati ataupun Keputusan Bupati.
Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) dilakukan dengan menekankas asas otonomi pengelolaan
keuangan oleh SKPD, dengan tujuan untuk menjadikan Satuan Kerja Perangkat
Daerah lebih mandiri dan mampu dalam melaksanakan pengelolaan keuangan
SKPD.
B. 1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah
Kebijakan Umum Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Barat yang
tertuang dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2014 yang terdiri atas 3 (tiga) kebijakan yaitu Kebijakan Pendapatan,
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 186
Kebijakan Belanja dan kebijakan Pembiayaan. Berkaitan dengan fungsi
pemerintah yang bertugas memfasilitasi, membuat regulasi dan
menyediakan barang dan jasa yang sifatnya publik. Kebijakan-kebijakan
dibidang belanja daerah secara umum masih sama dengan kebijakan pada
tahun sebelumnya, yaitu diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut :
1. Seluruh SKPD diarahkan untuk menggunakan anggaran yang telah
diamanatkan dengan lebih efisien dan efektif, dan
mempertanggungjawabkannya melalui hasil (output) yang lebih terukur
dan berkesinambungan (sustainable).
2. Mengarahkan kegiatan-kegiatan SKPD supaya lebih fokus terkait dengan
visi dan misi yang telah digariskan dalam RPJMD dan juga upaya
pengurangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur dan perbaikan
kualitas lingkungan hidup.
3. Mengupayakan agar seluruh kegiatan yang dilakukan oleh setiap SKPD
ada interkoneksinya, sehingga kegiatan yang satu dengan yang lainnya
bersifat melengkapi dan bersinergi satu sama lain dan bermuara pada
satu tujuan yang telah ditetapkan.
4. Mengarahkan kepada seluruh SKPD agar dapat memisahkan kegiatan
yang merupakan urusan pemerintah (public domain) dan urusan individu
(private domain), sehingga kegiatan yang dilakukan lebih bermanfaat dan
berdampak lebih luas.
5. Mengkaji kembali efektivitas bentuk-bentuk bantuan (finansial maupun
barang) yang selama ini dilakukan oleh pemerintah, dan
mengembangkan bentuk intervensi yang lebih signifikan terhadap
pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan tidak menciptakan
ketergantungan masyarakat kepada pemerintah.
6. Prioritas belanja daerah diarahkan untuk menyediakan barang dan jasa
yang tidak dapat disediakan oleh masyarakat, terutama yang berkaitan
erat dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
7. Untuk mendorong pasrtisipasi masyarakat, pemerintah menyerahkan
pengelolaan kegiatan yang berskala kecil kepada masyarakat
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 187
(swakelola), misalnya rehabilitasi sarana desa melalui tugas alokasi dana
desa ataupun dana sharing PNPM.
8. Alokasi Dana Desa (ADD) diarahkan untuk dipergunakan secara efektif
dan efisien untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang merupakan
kewenangan/urusan desa dan di bantuan untuk desa mandiri agar desa
program desa mandiri tersebut berhasil guna.
9. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan, yaitu urusan wajib dan urusan
pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
10. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan
untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam
bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas
sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem
jaminan sosial.
11. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang
berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal
tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan
anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan
anggaran.
12. Pemberian bantuan, pinjaman kepada nelayan maupun petani sawit
untuk lebih meningkatkan produksi yang akhirnya dapat meningkatkan
taraf hidup.
13. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas
pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam
rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi
tanggungjawabnya.
14. Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai
berikut :
a. Penerimaan dana bagi hasil pajak agar diprioritaskan untuk mendanai
perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan di pedesaan,
pembangunan irigasi, jaringan dan jembatan.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 188
b. Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam agar diutamakan
pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan areal
pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan
fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk
tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan
perundang-undangan.
c. Dana Alokasi Umum agar diprioritaskan penggunaannya untuk
mendanai gaji dan tunjangan pegawai, kesejahteraan pegawai,
kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana
dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan
pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat.
d. Dana Alokasi Khusus digunakan berdasarkan pedoman yang
ditetapkan oleh pemerintah.
Anggaran belanja pada Tahun Anggaran 2014 tetap lebih menekankan
pada pelayanan publik yang tercermin dari lebih besarnya total belanja
langsung dari pada total belanja tidak langsung terutama untuk bidang
pendidikan yang mencapai sekitar 30,68% dari total anggaran dan bidang
kesehatan yang mencapai sekitar 12,31% dari total anggaran. Pembelanjaan
kegiatan-kegiatan untuk kepentingan publik dan bantuan-bantuan sosial
yang dititikberatkan pada bidang pendidikan maupun kesehatan tersebut
lebih diarahkan untuk peningkatan sarana dan prasarana pada bidang
pendidikan dan keserahan, program Jaminan Kesehatan Rakyat, bantuan
operasional sekolah, bantuan untuk siswa keluarga kurang mampu, siswa
dan guru berprestasi, bantuan untuk keluarga miskin selain hibah kepada
organinasi-organisasi yang mendukung program pemerintah. Pemerintah
Daerah juga secara konsisten terus berupaya untuk meningkatkan kualitas
sumber daya manusia aparatur melalui program pendidikan pasca sarjana.
Selain itu, pemerintah daerah juga tetap menitikberatkan pembangunan
melalui APBD kepada urusan pilihan yaitu bidang pertanian, kehutanan,
pertambangan, perikanan dan kelautan serta industri, perdagangan dan
UMKM. Program pinjaman dana bergulir dengan sistem chaneling pada BPR
Syariah Babel yang dikeluarkan melalui pengeluran pembiayaan pada
SKPKD yang dikucurkan bagi nelayan dalam hal alat tangkap ikan melalui
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 189
program pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang dianggarkan melalui
pembiayaan pada SKPKD.
Pada tahun 2014, Pemerintah Daerah juga meneruskan kebijakan
dalam penyertaan modal, terutama penyertaan modal ke Bank
Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung (BPDSSBabel) dan
Bank Syari’ah Bangka Belitung serta PDAM Tirta Sejiran Setason, sedangan
BUMD Bangka Barat Sejahtera untuk tahun 2014 tidak di kucurkan.
Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, kebijakan pemerintah daerah
dalam penyediaan sarana prasarana akan sangat mempengaruhi neraca
pemerintah daerah dengan meningkatnya jumlah aset yang dimiliki melalui
pembangunan infrastruktur dan belanja modal, namun dilain sisi juga terjadi
penghapusan aset ataupun penjualan kekayaan daerah, terutama untuk
barang-barang yang telah rusak. Aktivitas investasi tercermin dari arus kas
keluar yang digunakan untuk belanja modal/pembangunan. Sedangkan
pengaruh penyertaan modal adalah pada meningkatnya investasi jangka
panjang. Penyertaaan modal pemerintah daerah yang juga akan berpengaruh
pada neraca dari sisi Ekuitas Dana Investasi untuk diinvestasikan dalam
investasi jangka panjang, serta pengaruh pada arus kas yaitu akan
bertambahnya arus kas keluar dalam penyertaan modal serta arus kas
masuk dalam pendapatan lain-lain.
Secara umum, kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka
Barat pada neraca menyebabkan meningkatnya aset lancar untuk Kas
Pemerintah Daerah. Pencapaian prinsip efektivitas dan efisiensi pengelolaan
keuangan daerah ataupun kurang terencananya dengan baik perencanaan
program dan kegiatan SKPD, tercermin dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SILPA) Tahun 2014 yang mencapai Rp 48.384.439.324,71 atau terjadi
penurunan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar 13,97%
dibandingkan tahun SILPA Tahun 2013, yaitu sebesar
Rp.56.238.620.777,86. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2014 yang
menurun tersebut karena :
a. kelebihan/over target dari beberapa jenis pendapatan;
b. penghematan dari belanja;
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 190
c. adanya kegiatan–kegiatan yang tidak dapat direalisasikan;
Penambahan Belanja Modal Daerah terutama pada Tahun Anggaran 2014
juga menyebabkan meningkatnya Aset Tetap dan Ekuitas Dana Investasi
Pemerintah Daerah. Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2014, setiap Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) merupakan satuan entitas akuntasi. Hal tersebut berarti
bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut bertanggung jawab
terhadap anggarannya masing-masing termasuk dalam pencatatan
akuntansinya. Realisasi dari anggaran tersebut disusun dalam Laporan
Realisasi Anggaran yang harus dilaporkan secara fungsional kepada
Bendahara Umum Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yaitu Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset (DPPKA) dan secara
administratif harus dilaporkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD), yaitu Pejabat Pengguna Anggaran masing-masing Satuan Kerja
Perangkat Daerah.
Laporan keuangan yang disusun oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Aset (DPPKA) merupakan entitas pelaporan yang
menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran,
neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan inilah yang kemudian akan diaudit
oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengelolaan belanja ini mencakup
seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dan dikoordinir oleh Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset (DPPKA) yang mengemban fungsi
sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Untuk tahun
2014 ini Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dihadapi dengan usaha untuk
mempertahankan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan
Keuangan Tahun 2013. Ini tentu menjadi kewajiban bersama dalam usaha
untuk mempertahankan apa yang telah didapat pada tahun 2013.
Dana belanja yang dikelola adalah yang berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 191
2014 sebesar Rp 777.069.402.746,50. Jumlah Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 32 (tiga puluh dua)
yang terdiri dari 2 (dua) sekretariat, 1 (satu) inspektorat, 6 (enam) badan, 12
(dua belas) dinas, 10 (sepuluh) kantor (termasuk kantor kecamatan), dan 1
(satu) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang juga telah berstatus Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD).
Pengelolaan belanja daerah yang dimulai dari penyusunan anggaran
pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan
belanja daerah, laporan semester, laporan prognosis realisasi anggaran,
laporan realisasi anggaran, neraca hingga catatan atas laporan keuangan
disusun secara otonomi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai
entitas akuntansi yang kemudian diverifikasi dan dikompilasi oleh Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) sebagai entitas
pelaporan menjadi Laporan Keuangan Kabupaten Bangka Barat. Sedangkan
Laporan Arus Kas disusun secara sentralistik oleh Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset (DPPKA). Pengelolaan Belanja
Daerah tersebut tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. Kebijakan
akuntasi yang diterapkan dalam Pengelolan Belanja Daerah secara umum
telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
walaupun masih terdapat beberapa kebijakan yang belum sepenuhnya
mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah. Diantaranya adalah pemberlakuan
penyusutan terhadap aset karena Laporan Keuangan Kabupaten Bangka
Barat belum dilakukan penyusutan.
B. 2. Target dan Realisasi Belanja
Dalam Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014, total anggaran belanja daerah
sebesar Rp 777.069.402.746,50 dan terealisasi sebesar
Rp.676.949.715.258,63 (87,12%), yang dialokasikan sebesar 39,13% untuk
belanja tidak langsung dan 60,87% untuk belanja langsung, untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 192
Tabel 3.108
Target dan Realisasi Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014
No. Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) (%) Kontri-busi
(%)
1 2 3 4 5 (4/3x
100)
6 (4/Tot
Real x100)
2 BELANJA DAERAH
2.1. Belanja Tidak Langsung 304.087.357.801,00 270.019.302.738,58 88,80 39,89
2.1.1. Belanja Pegawai 256.767.007.171,00 223.989.411.641,58 87,23 33,09
2.1.2. Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.3. Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4. Belanja Hibah 11.277.150.000,00 11.187.150.000,00 99,20 1,65
2.1.5. Belanja Bantuan Sosial 2.248.640.000,00 1.714.640.000,00 76,25 0,25
2.1.6. Belanja Bagi Hasil kepada
Propinsi/ Kabupaten/ Kota
dan Pemdes
2.210.300.000,00 2.210.294.745,00 100,00 0,33
2.1.7. Belanja Bantuan Keuangan
kepada Propinsi/Kabupaten/
Kota dan Pemdes
28.034.260.630,00 27.998.424.352,00 99,87 4,14
2.1.8. Belanja Tidak Terduga 3.550.000.000,00 2.919.382.000,00 82,24 0,43
2.2. Belanja Langsung 472.982.044.945,50 406.930.412.520,05 86,04 60,11
2.2.1. Belanja Pegawai 50.390.143.500,00 47.400.992.776,00 94,07 7,00
2.2.2. Belanja Barang dan Jasa 218.226.837.368,50 183.941.791.146,05 84,29 27,17
2.2.3. Belanja Modal 204.365.064.077,00 175.587.628.598,00 85,92 25,94
Total Belanja 777.069.402.746,50 676.949.715.258,63 87,12 100,00
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung tersebut
disajikan berdasarkan realisasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang
disampaikan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah
diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPK-SKPD). Surat
Pertanggungjawaban (SPJ) tersebut diverifikasi kembali oleh Bidang Keuangan
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset (DPPKA) sebelum
diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kuasa Bendahara
Umum Daerah (BUD). Realisasi Belanja Tidak Terduga lebih disebabkan karena
untuk penanggulangan bencana yang terjadi seperti banjir dan puting beliung,
selain itu pembangunan jembatan yang roboh akibat banjir yang tersebar
dibeberapa tempat. Penggunaan Belanja Tidak Terduga ini telah melalui
prosedur seperti penetapan oleh Keputusan Bupati dan juga pemberitahuan
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 193
kepada DPRD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk Bantuan
Sosial yang tidak terealisasi adalah Bantuan Sosial yang tidak terencana,
selain itu Bansos untuk UMKM dari program SATAM EMAS yang tidak
terealisasi sebesar kurang lebih Rp 2 juta rupiah. Untuk belanja hibah, hibah
kepada KONI terutama yang terkait dengan Pekan Olahraga Daerah, dicairkan
sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak tercairkan 100 % seperti yang telah
dianggarkan.
Total Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja yang diterbitkan
pada Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 691.850.657.143,28. Masih terdapat
sisa Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang merupakan sisa
kas dari kegiatan–kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD). Total sisa anggaran kegiatan-kegiatan pada Tahun
Anggaran 2014 sebesar Rp 8.480.020.034,65 dan yang telah dikembalikan
ke kas daerah pada tahun 2014 sebesar Rp 8.429.510.654,65. Sedangkan
yang akan masih dikembalikan pada tahun 2015 sebesar Rp 50.509.380,00.
B. 2.1. Belanja Tidak Langsung
Sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan ( P-APBD ) Tahun Anggaran
2014 bahwa jumlah Belanja Tidak Langsung Daerah dianggarkan
sebesar Rp.304.087.357.801,00. Dalam pelaksanaannya,
penganggaran diusahakan semaksimal mungkin untuk mempedomani
ketentuan–ketentuan yang berlaku dan berpegang teguh pada garis
kebijaksanaan anggaran seperti yang tertuang dalam Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2014 dan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ( P-APBD ) Tahun Anggaran 2014. Dari
rencana pengeluaran sebesar Rp 304.087.357.801,00 telah terealisasi
sebesar Rp 270.019.302.738,58,00 (88,80%). Secara keseluruhan
realisasi Belanja Tidak Langsung adalah 88,80 %. Realisasi ini sudah
mendekati asumsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Bahwa penyerapan dari Belanja Tidak Langsung terutama
Belanja Pegawai yang terdiri dari Gaji PNS, TPP, Uang Makan,
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 194
Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Penghasilan Guru Non
Sertifikasi sebesar kurang lebih 90 %. Anggaran dan realisasi belanja
tidak langsung pada setiap SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.109
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2014
Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
No. SKPD Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (%) Kontri-
busi (%)
1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga
157.416.944.561,58 130.858.881.992,00 83,13 48,46
2 Dinas Kesehatan 23.317.290.000,00 22.524.078.418,00 96,60 8,34
3 Rumah Sakit Umum Daerah 9.700.000.000,00 9.463.638.589,00 97,56 3,50
4 Dinas Pekerjaan Umum 2.800.000.000,00 2.635.602.031,00 94,13 0,98
5 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
2.130.000.000,00 1.959.343.754,00 91,99 0,73
6 Dinas Perhubungan, Pariwisata,
Kebudayaan dan Informatika
2.604.865.512,00 2.489.418.415,00 95,57 0,92
7 Badan Lingkungan Hidup Daerah 1.646.313.523,00 1.538.452.354,00 93,45 0,57
8 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
1.721.663.171,00 1.598.061.605,00 92,82 0,59
9 Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Daerah
2.112.578.492,00 1.992.300.803,00 94,31 0,74
10 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2.199.429.304,00 2.067.088.791,00 93,98 0,77
11
Kantor Penanggulangan
Bencana, Kesatuan Bangsa dan
Politik
931.804.901,00 812.845.622,00 87,23 0,30
12 Kantor Satpol PP 1.339.098.978,00 1.213.562.603,00 90,63 0,45
13 DPRD 4.215.973.694,00 4.019.212.543,00 95,33 1,49
14 Kepala Daerah & Wakil Kepala
Daerah
477.317.240,00 459.925.399,00 96,36 0,17
15 Sekretariat Daerah 7.737.721.900,00 7.212.356.675,00 93,21 2,67
16 Sekretariat DPRD 1.820.004.764,00 1.666.565.396,00 91,57 0,62
17 Kantor Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan
1.020.303.578,00 921.446.022,25 90,31 0,34
19 Kecamatan Simpang Teritip 1.566.608.750,00 1.459.297.321,00 93,15 0,54
20 Kecamatan Jebus 1.169.936.912,00 1.060.903.206,00 90,68 0,39
21 Kecamatan Kelapa 2.169.870.863,82 2.030.591.580,00 93,58 0,75
22 Kecamatan Tempilang 1.357.390.000,00 1.234.163.979,00 90,92 0,46
23 Kecamatan Parittiga 1.532.699.500,00 1.419.413.227,00 92,61 0,53
24 Kecamatan Muntok 1.903.568.784,00 1.778.540.645,00 93,43 0,66
25 Inspektorat Kabupaten 2.296.735.215,00 2.118.393.515,00 92,23 0,78
26 Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset
52.154.157.800,00 50.252.925.271,33 96,35 18,61
27 Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Daerah
1.935.661.452,00 1.798.215.763,00 92,90 0,67
28 Badan Pemberdayaan 1.605.455.710,00 1.468.447.489,00 91,47 0,54
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 195
No. SKPD Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (%) Kontri-
busi (%)
Masyarakat, Perempuan dan
Pemerintahan Desa
29 Kantor Arsip dan Perpusatakaan
Daerah
777.299.370,00 677.526.642,00 87,16 0,25
30
Dinas Pertanian, Perkebunan
dan Peternakan
3.118.985.215,00 2.867.595.252,00 91,94 1,06
31 Badan Ketahanan Pangan dan
Pelaksanaan Penyuluhan
2.028.474.408,60 1.795.377.212,00 88,51 0,66
32 Dinas Kehutanan 2.031.855.787,00 1.854.426.591,00 91,27 0,69
33 Dinas Energi dan Sumberdaya
Mineral
1.653.728.500,00 1.497.980.272,00 90,58 0,55
34 Dinas Kelautan dan Perikanan 1.951.894.740,00 1.794.005.395,00 91,91 0,66
35 Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM
1.641.725.274,00 1.478.718.366,00 90,07 0,55
Total Belanja Tidak Langsung 304.087.357.801,00 270.019.302.738,58 88,80 100,00
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
B. 2.2. Belanja Langsung
Bagian Belanja Langsung seperti tercantum dalam Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( P-APBD ) Tahun Anggaran
2014 dianggarkan sebesar Rp 472.982.044.945,50 dan terealisasi
sebesar Rp 406.930.412.520,05 atau 86,04%. Anggaran dan realisasi
belanja langsung pada setiap SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.110
Target dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2014
Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
No. SKPD Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (%) Kontri-
busi (%)
1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga
80.955.870.070,00 70.930.076.356,00 87,62 17,00
2 Dinas Kesehatan 43.744.797.000,00 40.620.300.163,05 92,86 9,73
3 Rumah Sakit Umum Daerah 18.918.360.342,50 18.538.964.056,00 97,99 4,44
4 Dinas Pekerjaan Umum 143.080.138.000,00 123.271.843.158,00 86,16 29,54
5 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
6.460.797.500,00 5.894.255.503,00 91,23 1,41
6 Dinas Perhubungan, Pariwisata,
Kebudayaan dan Informatika
14.630.607.000,00 11.545.164.601,00 78,91 2,77
7 Badan Lingkungan Hidup
Daerah
12.751.270.500,00 11.408.100.412,00 89,47 2,73
8 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
1.817.934.000,00 1.766.408.899,00 97,17 0,42
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 196
No. SKPD Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (%) Kontri-
busi (%)
9 Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Daerah
2.928.467.250,00 2.813.118.432,00 96,06 0,69
10 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
6.779.654.500,00 6.061.617.145,00 89,41 1,49
11
Kantor Penanggulangan
Bencana, Kesatuan Bangsa dan
Politik
2.185.398.100,00 2.101.927.339,00 96,18 0,52
12 Kantor Satpol PP dan
Perlindungan Masyarakat
4.751.753.800,00 4.477.381.739,00 94,23 1,10
13 DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Kepala Daerah & Wakil Kepala
Daerah
0,00 0,00 0,00 0,00
15 Sekretariat Daerah 28.332.130.800,00 25.172.928.411,00 88,85 6,19
16 Sekretariat DPRD 23.802.050.100,00 17.351.097.591,00 72,90 4,26
17 Kantor Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan
2.206.574.000,00 1.902.338.519,00 86,21 0,47
18 Kecamatan Muntok 4.167.766.000,00 3.683.287.056,00 88,38 0,91
19 Kecamatan Simpang Teritip 1.824.432.750,00 1.495.505.234,00 81,97 0,37
20 Kecamatan Jebus 2.015.749.760,00 1.342.408.815,00 66,60 0,33
21 Kecamatan Kelapa 2.240.191.896,00 2.203.498.700,00 98,36 0,54
22 Kecamatan Tempilang 1.605.411.300,00 1.459.584.514,00 90,92 0,36
23 Kecamatan Parittiga 1.996.522.800,00 1.457.153.750,00 72,98 0,36
24 Inspektorat Kabupaten 3.059.537.650,00 2.946.436.869,00 96,30 0,72
25 Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset
7.128.005.240,00 6.173.386.427,00 86,61 1,52
26
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Daerah
11.875.400.960,00 9.860.016.628,00 83,03 2,42
27
Badan Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan
Pemerintahan Desa
4.457.765.100,00 4.150.742.468,00 93,11 1,02
28 Kantor Arsip dan Perpusatakaan
Daerah
1.816.585.900,00 1.747.097.083,00 96,17 0,43
29 Dinas Pertanian, Perkebunan
dan Peternakan
8.990.338.388,00 7.494.119.017,00 83,36 1,84
30 Badan Ketahanan Pangan dan
Pelaksanaan Penyuluhan
3.056.474.000,00 2.815.431.458,00 92,11 0,69
31 Dinas Kehutanan 4.085.438.500,00 1.819.410.306,00 44,53 0,45
32 Dinas Energi dan Sumberdaya
Mineral
5.766.037.200,00 2.959.586.347,00 51,33 0,73
33 Dinas Kelautan dan Perikanan 9.531.451.164,00 5.811.900.348,00 60,98 1,43
34
Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan
UKM
6.019.133.375,00 5.655.325.176,00 93,96 1,39
Total Belanja Langsung 472.982.044.945,50 406.930.412.520,05 86,04 100,00
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 197
Secara umum, realisasi Belanja Langsung sebesar 86,04 %,
dimana yang terendah adalah Dinas Kehutanan dimana program DAK
tahun 2014 sebesar kurang lebih Rp 1,8 milyar tidak dapat terlaksana.
Berikutnya adalah Dinas ESDM yang hanya terealisasi sebesar 51,33 %,
sebagai akibat kegiatan jaringan listrik di menumbing sebesar kurang
lebih Rp 3 milyar tidak terlaksana. Dinas Kelautan dan Perikanan hanya
terealisasi sebesar 60,98 %, dikarenakan pembangunan Jetty sebesar
kurang lebih Rp 3 milyar yang didanai dari DAK tidak terlaksana.
Realisasi keseluruhan Belanja Langsung yang sebesar 86,04 % tidak
sesuai dengan asumsi sewaktu penyusunan APBD Tahun 2014 dimana
diasumsikan Belanja Langsung akan terserap sebesar kurang lebih 92
%. Hal ini lebih disebabkan karena tidak terlaksananya beberapa
kegiatan, terutama yang didanai dari DAK.
B.3 Pengelolaan Pembiayaan Daerah
Bagian Pembiayaan Daerah seperti yang tercantum dalam Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan ( P-APBD ) Tahun Anggaran
2014 meliputi jenis-jenis belanja sebagai berikut :
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya. SiLPA Tahun
2014 dianggarkan sebesar Rp 56.238.620.777,86 dan terealisasi sebesar
Rp 56.238.620.777,86 (100%).
2. Penerimaan kembali pinjaman daerah dianggarkan sebesar
Rp.2.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 3.817.764.779,45,00
(190,89%) yang merupakan pengembalian dari pinjaman daerah berupa dana
perkuatan modal di Disperindagkop dan UKM dan pinjaman kepada kelompok
nelayan dan KKSR.
3. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah telah dianggarkan
sebesar Rp 7.302.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 6.302.500.000
(86,31%). Penyertaan modal yang tidak terealisasi adalah sebesar
Rp.1.000.000.000,00 ke BUMD Bangka Barat Sejahtera. Sementara untuk
Bank Sumsel Babel sebesar Rp 3.300.000.000,00, untuk BPR Syariah Babel
sebesar Rp 502.500.000,00 dan kepada PDAM Sejiran Setason sebesar
Rp.2.000.000.000,00 terealisasi sepenuhnya.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 198
4. Pemberian pinjaman daerah Tahun 2014 dianggarkan sebesar
Rp 850.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 825.000.000,00 atau 97,06%
yang terdiri dari pinjaman untuk nelayan.
Untuk lebih jelasnya anggaran dan realisasi pembiayaan dapat dilihat pada
tabel berikut:
Tabel 3.111
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan
Tahun Anggaran 2014
No. SKPD Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (%) Kontri-
busi (%)
A Penerimaan Daerah 58.238.620.777,86 60.056.385.557,31 103,12 100,00
1
Penggunaan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran Sebelumnya
56.238.620.777,86 56.238.620.777,86 100,00 93,64
2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan
0,00 0,00 0,00 0,00
4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman
2.000.000.000,00 3.817.764.779,45 190,89 6,36
B Pengeluaran Daerah 8.152.500.000,00 7.127.500.000,00 87,43 100,00
1 Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah
7.302.500.000,00 6.302.500.000,00 86,31 88,43
2 Pemberian Pinjaman Daerah 850.000.000,00 825.000.000,00 97,06 11,57
Total Pembiayaan 50.086.120.777,86 52.928.885.557,31 105,68 57,61
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
B.4. Permasalahan dan Solusi
Seperti halnya pada pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dalam hal
belanja pun mengalami pasang surut. Beberapa permasalah pada tahun-tahun
sebelumnya dapat diatasi seperti penggunaan aplikasi dalam pengelolaan
keuangan daerah, sistem dan prosedur penatausahan yang jelas, model dan
kebijakan akuntansi yang lebih jelas dan produk-produk hukum yang lebih
memadai. Namun Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada tahun
2014 masih terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang secara umum
tidak jauh berbeda dengan permasalah pada tahun sebelumnya seperti :
a. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada masing–
masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga penerapan peraturan
perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah masih belum
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 199
optimal, terutama kesiapan SDM dalam menghadapi penerapan sistem akural
basis pada akuntansi pengelolaan keuangan di tahun 2015.
b. Masih kurangnya kesadaran dari pimpinan SKPD untuk menerapkan
administrasi dan akuntansi SKPD yang memadai, terbuka, bertanggungjawab
dan akuntabel.
c. Kurangnya matangnya perencanaan yang disusun oleh SKPD sehingga bias
dari tujuan pada visi dan misi yang telah digariskan dalam RPJMD.
d. Kurang sinkronnya perencana, pelaksana dilapangan dan pelaporan untuk
program kegiatan yang disusun oleh SKPD.
e. Kurangnya tenaga-tenaga bersertifikat ahli pengadaan yang akhirnya
mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan juga akhirnya mengganggu
pengelolaan keuangan di SKPD.
f. Masih kurangnya pemahaman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
terhadap peraturan perundang-undangan dalam hal pengelolaan keuangan
daerah. Hal tersebut mengakibatkan ketergantungan SKPD kepada Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset (DPPKA) terhadap SKPD
masih tinggi, walaupun tingkat ketergantungan tersebut semakin berkurang
setiap tahunnya, namun tetap membutuhkan waktu untuk meminimalkan
ketergantungan tersebut.
g. Otonomi dalam pengelolaan keuangan belum sepenuhnya dilimpahkan
kepada daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan keuangan daerah
yang harus mengacu pada kebijakan pusat walaupun secara notabene
berbeda ruang lingkup sosial kultural masyarakat serta keadaan alamnya.
h. Belum maksimalnya sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis aplikasi
sehingga pengelolaan keuangan masih sangat dimungkinkan terjadinya
human error.
Solusi yang diambil dari permasalahan yang ada masih terus dilakukan seperti
pada tahun-tahun sebelumnya, diantaranya adalah :
a. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat harus terus memberikan pelatihan-
pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah dan memberikan bantuan
peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan dan
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 200
bimbingan teknis dengan memperhatikan kondisi organisasi maupun aparatur
yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, terutama dalam
menghadapai akuntansi akrual basis pada tahun 2015.
b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset (DPPKA) sebagai
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah harus tanggap dan memberikan
sosialisasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap aturan–
aturan terbaru dengan melakukan assistensi yakni terjun langsung ke Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta evaluasi dan rekonsiliasi dalam hal
pengelolaan keuangan.
c. Meningkatkan koordinasi antara DPPKA dengan SKPD dalam hal pengelolaan
keuangan daerah.
d. Meningkatkan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat terutama
dalam hal pemahaman peraturan perundang-undangan yang tentu harus
memperhatikan kondisi di Kabupaten Bangka Barat dalam penerapannya yang
kemudian dijabarkan dalam peraturan ataupun keputusan kepala daerah yang
lebih bersifat teknis.
e. Mengoptimalkan sistem informasi manajemen pengelolaan keuangan daerah
yang memiliki standarisasi nasional dalam melaksanakan pengelolaan
keuangan daerah.
f. Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang kompeten seperti Kanwil
Perbendaharaan dan BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3.4.2 CAPAIAN KINERJA KEUANGAN SASARAN STRATEGIS
Pencapaian kinerja sasaran pada tahun 2014 didukung oleh program dan
kegiatan yang dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014. Program-program strategis yang menunjang
pencapaian target indikator dari sasaran strategis pembangunan tahun anggaran
2014 antara lain :
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 201
Tabel 3.112
Capaian Kinerja Keuangan Program per Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2014
NO. SASARAN PROGRAM ANGGARAN REALISASI
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya kualitas
dan aksesibilitas
pelayanan kesehatan
masyarakat
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
4.734.092.000,00 4.407.689.500,00
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
292.015.000,00 276.302.600,00
Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
2.780.645.000,00 2.507.276.644,00
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
24.561.017.500,00 23.115.894.775,21
Program Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan
Masyarakat
486.499.000,00 471.302.000,00
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
1.049.000.000,00 958.373.192,84
Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit
menular
908.151.500,00 685.431.640,00
Program pelayanan
kesehatan penduduk miskin
121.618.000,00 63.281.300,00
Program pengadaan,
peningkatan dan perbaikan
sarana dan prasarana
puskesmas/ puskesmas
pembantu dan jaringannya
8.318.882.500,00 7.920.786.550,00
Program kemitraan
peningkatan pelayanan
kesehatan
3.413.181.500,00 3.222.590.100,00
Program peningkatan
pelayanan kesehatan anak
76.026.000,00 71.934.100,00
Program pengawasan dan
pengendalian kesehatan
makanan
34.860.000,00 33.417.500,00
Program peningkatan
keselamatan ibu melahirkan
dan anak
43.267.000,00 33.539.800,00
Program Kebijakan dan
Manajemen Pembangunan
Kesehatan
638.712.000,00 549.947.250,00
Program Pengendalian
Penyakit tidak menular
23.350.000,00 12.938.000,00
Program Pengawasan
Tempat-tempat Umum (TTU)
dan Tempat Pengolahan
Makanan (TPM)
17.196.000,00 15.930.500,00
Program standarisasi
pelayanan kesehatan
10.390.000,00 6.456.800,00
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 202
NO. SASARAN PROGRAM ANGGARAN REALISASI
1 2 3 4 5
Program pengadaan,
peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah
sakit jiwa/rumah sakit paru-
paru/rumah sakit mata
8.343.859.900,00 8.159.143.387,00
Program pemeliharaan
sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah
sakit paru-paru/ rumah sakit
mata
184.993.502,50 184.529.800,00
2 Meningkatknya kualitas
dan aksesibilitas
pelayanan pendidikan,
pemuda dan olahraga
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
3.688.540.000,00 3.576.825.000,00
Program Pendidikan Anak
Usia Dini
3.144.067.770,00 2.815.611.050,00
Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
32.409.713.300,00 30.277.723.300,00
Program Pendidikan
Menengah
11.694.724.500,00 10.945.835.000,00
Program Pendidikan Non
Formal
507.450.000,00 479.936.500,00
Program Pendidikan Luar
Biasa
624.000.000,00 361.500.000,00
Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
8.654.026.750,00 6.583.127.250,00
Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
1.040.337.750,00 1.004.484.350,00
Program penyediaan Dana
Alokasi Khusus (DAK), dana
APBN dan block grant
15.382.198.100,00 11.357.135.986,00
Program peningkatan peran
serta kepemudaan
357.112.000,00 314.993.900,00
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
1.631.537.500,00 1.485.861.300,00
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Olah Raga
451.180.000,00 435.392.000,00
Program Pengembangan
Budaya Baca dan Pembinaan
746.335.000,00 721.867.300,00
3 Meningkatnya
produktivitas
pertambangan
Program pembinaan dan
pengawasan bidang
pertambangan
220.932.000,00 209.437.000,00
Program Pengawasan dan
penertiban kegiatan rakyat
yang berpotensi merusak
lingkungan
103.275.000,00 89.870.000,00
Penelitian dan
Pengembangan bidang ESDM
227.360.000,00 197.988.000,00
Program Pembinaan dan
Peningkatan Sumber Daya
Mineral dan Energi
25.000.000,00 21.666.400,00
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 203
NO. SASARAN PROGRAM ANGGARAN REALISASI
1 2 3 4 5
4 Meningkatnya
produktivitas perkebunan
dan pertanian rakyat
Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
1.323.950.000,00 1.116.148.210,00
Program peningkatan
pemasaran hasil produksi
pertanian/ perkebunan
3.956.985.000,00 3.363.451.000,00
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
4.012.920.000,00 3.371.443.200,00
Program peningkatan
penerapan teknologi
pertanian/perkebunan
697.674.000,00 653.937.000,00
Program peningkatan
produksi
pertanian/perkebunan
892.292.500,00 816.312.200,00
5 Meningkatnya
produktivitas kelautan
dan perikanan
Program pengembangan
budidaya perikanan
643.003.250,00 607.779.180,00
Program pengembangan
perikanan tangkap
401.220.000,00 355.686.500,00
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Perikanan dan
Kelautan
6.814.903.914,00 3.414.932.700,00
Program Pengembangan
Ekonomi masyrakat pesisir
332.210.000,00 295.948.000,00
6 Berkembangnya destinasi
wisata dan keragaman
budaya
Program Pengembangan Nilai
Budaya
672.000.000,00 547.335.500,00
Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
767.525.000,00 674.715.700,00
Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
586.350.000,00 480.664.500,00
Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
5.721.915.000,00 4.219.967.623,00
Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
377.650.000,00 356.504.000,00
Program Pengembangan
Kemitraan
149.000.000,00 142.718.698,00
Program pengembangan
kerjasama pengelolaan
kekayaan budaya
194.800.000,00
38.320.000,00
7 Meningkatnya
pertumbuhan industri
dan perdagangan
Program Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
482.913.000,00 455.145.000,00
Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
241.390.500,00 234.451.700,00
Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
130.311.000,00 97.808.800,00
Program Pembinaan
Pedagang Kaki Lima dan
Asongan
28.257.000,00 11.560.000,00
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 204
NO. SASARAN PROGRAM ANGGARAN REALISASI
1 2 3 4 5
Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi
Industri
421.705.500,00 402.325.500,00
Program Peningkatan
Efesiensi Perdagangan
1.747.352.000,00 1.693.997.400,00
8 Meningkatnya ketahanan
pangan utama daerah
Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
654.591.000,00 589.348.700,00
Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit
ternak
102.410.500,00 101.100.000,00
Program peningkatan
produksi hasil peternakan
141.801.000,00 140.702.198,00
Program peningkatan
penerapan teknologi
peternakan
506.700.388,00 490.697.100,00
Program pemberdayaan
penyuluh
pertanian/perkebunan
lapangan
968.977.000,00 916.055.000,00
Program Pengembangan
Jaringan Irigasi Pertanian
349.100.000,00 0,00
9 Meningkatnya fungsi
serta daya dukung hutan
dan lingkungan
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
8.222.157.000,00 7.646.694.720,00
Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
1.628.200.000,00 1.093.281.270,00
Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya
Alam
337.994.000,00 295.797.600,00
Program Peningkatan Kualitas
dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
254.000.000,00 226.474.900,00
Penyusunan Kebijakan
Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan
Hidup
148.000.000,00 88.750.400,00
Program pengelolaan ruang
terbuka hijau (RTH)
540.632.000,00 502.891.500,00
Program Pemanfaatan
Potensi Sumber Daya Hutan
610.920.000,00 554.860.290,00
Program rehabilitasi hutan
dan lahan
2.233.024.500,00 81.687.200,00
Program Pengembangan,
Pengelolaan dan Konservasi
Sungai, Danau, dan Sumber
Air Lainnya
75.000.000,00 72.710.000,00
Perlindungan dan konservasi
sumber daya hutan
97.545.000,00 84.845.000,00
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 205
NO. SASARAN PROGRAM ANGGARAN REALISASI
1 2 3 4 5
Program Pengembangan
Sarana dan Prasaran
Penyuluhan Kehutanan
66.380.000,00 60.037.600,00
10 Meningkatnya Kualitas
SDM Aparatur
Program peningkatan
kapasitas sumberdaya
aparatur
3.348.765.460,00 2.596.463.679,00
Program pembinaan dan
pengembangan aparatur
5.627.641.500,00 4.575.561.037,00
11 Meningkatnya tata kelola
pemerintahan yang
akuntabel
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
168.157.900,00 166.803.500,00
Program pengkajian dan
penelitian bidang informasi
dan komunikasi
584.750.000,00 560.503.200,00
Program Fasilitas
Peningkatan SDM bidang
Komunikasi dan Informasi
196.000.000,00 169.291.100,00
Program kerjasama informasi
dengan mas media
1.015.674.000,00 980.726.600,00
Program peningkatan
profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur
pengawasan
150.280.000,00 141.713.250,00
Program perbaikan sistem
administrasi kearsipan
69.550.000,00 66.680.000,00
Program penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip
daerah
163.221.000,00 163.177.107,00
Program pemeliharaan
rutin/berkala sarana dan
prasarana kearsipan
99.994.900,00 91.819.900,00
Program peningkatan
kapasitas lembaga perwakilan
rakyat daerah
18.194.777.800,00 12.679.108.174,00
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
222.183.500,00 202.008.534,00
Program kerjasama
pembangunan
1.020.000.000,00 797.361.550,00
Program perencanaan
pembangunan daerah
547.700.000,00 520.443.100,00
Program perencanaan sosial
dan budaya
591.800.000,00 536.196.400,00
Program penyempurnaan
kualitas pelayanan
982.578.500,00 976.566.400,00
Program Penataan
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
160.000.000,00 153.963.800,00
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 206
NO. SASARAN PROGRAM ANGGARAN REALISASI
1 2 3 4 5
Program Pelaksanaan Hari-
Hari Besar Nasional
345.000.000,00 320.925.000,00
Program peningkatan
pelayanan kedinasan kepala
daerah/wakil kepala daerah
560.666.000,00 506.224.465,00
Program penataan
penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan
pemanfaatan tanah
1.449.771.250,00 229.570.418,00
Program penyelesaian
konflik-konflik pertanahan
15.686.000,00 0
Program peningkatan
kualitas pelayanan informasi
458.479.000,00 422.577.750,00
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
1.839.894.750,00 1.800.447.900,00
Program perencanaan
pembangunan daerah
1.434.099.500,00 1.368.000.487,00
Program perencanaan
pembangunan ekonomi
505.000.000,00 499.853.090,00
Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
836.770.450,00 750.868.771,00
Program Penataan Wilayah
dan Kelembagaan
318.075.000,00 202.687.000,00
Program Sarana Informasi
Pembangunan Daerah
126.800.000,00 124.545.800,00
Program
peningkatan/perkuatan
hubungan dan layanan
kemasyarakatan oleh
KDH/WKDH
1.104.475.000,00 966.620.000,00
Program Pengembangan data
dan Informasi
245.000.000,00 215.288.300,00
Program Fasilitas
Pindah/Purna Tugas PNS
12.265.000,00 10.565.000,00
Program Unit Layanan
Pengadaan dan Layanan
Penadaan Secara Elektronik
1.908.594.000,00 1.873.248.522,00
Program
Pertanggungjawaban
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
270.408.000,00 255.449.900,00
12 Meningkatnya
penerimaan dan kualitas
pengelolaan keuangan
daerah
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
4.947.684.790,00 4.121.832.745,00
13 Meningkatnya kualitas
pelayanan perizinan dan
administrasi publik
Peningkatan pelayanan
publik dalam bidang
kependudukan
344.310.000,00 332.190.800,00
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 207
NO. SASARAN PROGRAM ANGGARAN REALISASI
1 2 3 4 5
Program Pembinaan dan
peningkatan kesadaran
Masyarakat
92.713.000,00 71.726.500,00
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Perizinan
294.074.000,00 248.529.400,00
14 Terciptanya keamanan
dan kenyamanan dalam
kehidupan
bermasyarakat
Program peningkatan
keamanan dan kenyamanan
lingkungan
623.385.500,00 506.094.100,00
Program pemeliharaan
kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
1.219.690.000,00 1.132.276.300,00
Program pengembangan
wawasan kebangsaan
1.040.979.500,00 1.023.473.300,00
Program kemitraan
pengembangan wawasan
kebangsaaan
489.994.000,00 476.673.000,00
Program pendidikan politik
masyarakat
200.450.000,00 184.489.750,00
Program Peningkatan
Kesetaraan Kesejahteraan
89.960.000,00 84.880.000,00
15 Meningkatnya
penanganan
pengaduan/laporan
korban kekerasan
terhadap perempuan dan
anak
Program Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender
dan Anak
999.426.000,00 962.989.152,00
Program Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
204.500.000,00 185.948.300,00
Program peningkatan peran
serta dan kesetaraan jender
dalam pembangunan
151.630.000,00 140.115.000,00
16 Terpenuhinya pelayanan
dasar Keluarga
berencana
Program Keluarga Berencana 469.310.000,00 454.125.700,00
Program Kesehatan
Reproduksi Remaja
39.062.500,00 32.917.500,00
Program pelayanan
kontrasepsi
57.000.000,00 55.671.400,00
Program pembinaan peran
serta masyarakat dalam
pelayanan KB/KR yang
mandiri
93.900.000,00 93.900.000,00
Program peningkatan sarana
pengasuh dan pembinaan
tumbuh kembang anak
133.657.500,00 131.252.500,00
Program Peningkatan Daya
Jangkau dan Kualitas
Pelayanan Tenaga Lini
Lapangan
766.448.250,00 721.984.850,00
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 208
NO. SASARAN PROGRAM ANGGARAN REALISASI
1 2 3 4 5
17 Meningkatnya
kesejahteraan sosial
masyarakat
Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
1.954.360.000,00 1.780.697.650,00
Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
2.142.057.000,00 1.813.475.259,00
Program Pembinaan Para
Penyandang Cacat dan Eks
Trauma
49.050.000,00 49.050.000,00
Program pembinaan eks
penyandang penyakit sosial
(eks narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit sosial
lainnya)
49.700.000,00 46.070.000,00
Program Peningkatan
Kelembagaan Masyarakat
Pedesaan
220.140.000,00 211.360.150,00
18 Tersedianya SDM yang
mampu mengelola SDA
Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
335.135.000,00 193.010.000,00
Program Peningkatan
Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
369.930.000,00 357.995.000,00
19 Meningkatnya peluang
investasi dan usaha
ekonomi kerakyatan
Program penciptaan iklim
Usaha Kecil Menengah yang
konduksif
162.523.000,00 155.595.800,00
Program Pengembangan
Sistem Pendukung Usaha
Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
170.054.250,00 147.102.550,00
Program Peningkatan
Kualitas Kelembagaan
Koperasi
620.948.500,00 590.694.800,00
Program Peningkatan
Promosi dan Kerjasama
Investasi
860.513.000,00 747.823.600,00
Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi
Investasi
44.851.000,00 36.507.510,00
Program Pembinaan dan
Pengembangan BUMD
39.000.000,00 31.960.000,00
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
228.711.000,00 193.221.200,00
20 Meningkatnya
ketersediaan energi listrik
Program pembinaan dan
pengembangan bidang
ketenagalistrikan
4.176.126.500,00 1.493.267.897,00
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 209
NO. SASARAN PROGRAM ANGGARAN REALISASI
1 2 3 4 5
21 Meningkatnya pelayanan
air bersih dan sanitasi
Program Lingkungan Sehat
Perumahan
2.100.000.000,00 1.965.428.000,00
Program perencanaan
pengembangan kota-kota
menengah dan besar
485.000.000,00 482.139.567,00
Program pengembangan
lingkungan sehat
206.006.000,00 194.781.800,00
22 Lancarnya aksesibilitas
dan konektifitas dalam
dan antar daerah
Program pembangunan jalan
dan jembatan
75.039.240.000,00 62.528.184.538,00
Program pembangunan
saluran drainase/gorong-
gorong
7.131.330.000,00 6.718.793.000,00
Program Pembangunan
turap/talud/bronjong
2.975.320.000,00 2.249.393.500,00
Program
rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan
32.193.245.000,00 30.258.747.600,00
Program Pemeliharaan Rutin
Jalan Dalam Kabupaten
1.481.500.000,00 1.461.189.750,00
Program Pengendalian Banjir 6.104.090.000,00 5.657.895.000,00
Program Pembangunan /
Rehabilitasi Sarana &
Prasarana Fasilitas Umum
5.525.520.000,00 3.389.899.945,00
23 Terciptanya penataan
ruang yang berkualitas
dan mampu mendukung
perencanaan dan
pembangunan daerah
Program Perencanaan Tata
Ruang
699.750.000,00 668.023.362,00
Program Penetapan dan
Penegasan Batas Wilayah
486.085.000,00 139.391.400,00
24 Meningkatnya kualitas
pelayanan perhubungan
Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
662.260.000,00 6.950.000,00
Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
166.110.000,00 148.680.000,00
Program peningkatan
pelayanan angkutan
334.531.000,00 304.891.000,00
Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
1.199.976.000,00 1.174.269.900,00
25 Meningkatnya peran
serta tokoh agama dan
masyarakat dalam
pembangunan dan
kehidupan keagamaan
Program pembinaan
kehidupan beragama
2.911.943.500,00 2.778.710.500,00
Program Pembinaan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
3.813.270.000,00 3.439.247.948,00
26 Terfasilitasinya
pembentukan desa
mandiri
Program Pengembangan
Wilayah Transmigrasi
305.465.000,00 301.987.200,00
Program pembangunan
infrastruktur perdesaaan
3.648.925.000,00 3.028.641.950,00
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
III - 210
NO. SASARAN PROGRAM ANGGARAN REALISASI
1 2 3 4 5
Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
318.909.150,00 318.137.950,00
Program fasilitasi
pemberdayaan adat dan
sosial budaya masyarakat
63.160.000,00 60.464.600,00
Program pengembangan
lembaga ekonomi pedesaan
74.247.500,00 72.287.300,00
Program peningkatan
partisipasi masyarakat dalam
membangun desa
6.684.023.900,00 4.990.347.940,00
Program peningkatan
kapasitas aparatur
pemerintah desa
84.000.000,00 83.600.000,00
Program pembinaan dan
fasilitasi pengelolaan
keuangan desa
83.000.000,00 83.000.000,00
Program Nasional
Pembangunan Masyarakat
361.875.800,00 331.071.800,00
Program Perencanaan
Pembangunan Desa
301.880.000,00 299.762.000,00
Program Desa Mandiri 298.360.000,00 255.111.800,00
Program Peningkatan Peran
Perempuan di Pedesaan
35.000.000,00 35.000.000,00