BAB III AKUNTABILITAS KINERJA - semarangkab.go.id...LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 | 39 Prosentase Pelayanan Jamkesda % 4.164 4.164 5.258 126.2 Prosentase

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015| 38

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Upaya Implementasi terhadap akuntabilitas kinerja dalam mendiskripsikan

capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang. Perjanjian Kinerja merupakan

wujud komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi perangkat daerah dalam

mencapai target kinerja dari tujuan dan sasaran pembangunan . Selanjutnya dilakukan

pengukuran kinerja yang merupakan perbandingan antara target kinerja (performance

plan) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (performance result) untuk mengetahui

celah kinerja (performance gap). Atas celah tersebut kemudian dianalisis untuk

mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalannya. Jika berhasil akan menjadi dasar

dalam penetapan target tahun berikutnya, dan jika gagal akan menjadi bahan perbaikan

untuk peningkatan kinerja di masa datang (performance improvement).

Untuk lebih menggambarkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran

maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Skala Kategori

Lebih dari 100% Sangat Berhasil/sangat baik

75 s/d 100% Cukup Berhasil/cukup baik

55 s/d 75% Kurang Berhasil/kurang baik

Kurang dari 55 Tidak Berhasil/tidak baik

A. CAPAIAN KINERJA IKU

Perjanjian kinerja tahun 2015 Pemerintah daerah Kabupaten Semarang yang disusun

pada awal tahun 2015 memasukkan perjanjian kinerja pencapaian IKU Pemerintah

Kabupaten Semarang. Oleh karena itu laporan kinerja tahun 2015 menyajikan capaian

kinerja yang mendukung pencapaian IKU Pemerintah Daerah Kab.Semarang tahun

2015 adalah sebagai berikut :

Tujuan 1

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

1. Sasaran 1 :

Terpenuhinya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin

No Indikator Kinerja Utama Sat Target

2015

Realisasi Capaian

(%) 2014 2015

1 Cakupan pelayanan

kesehatan rujukan pasien

masyarakat miskin

Prosentase pelayanan

Jamkesmas

% 30.75 4.78 95.57 2.007


Prosentase Pelayanan

Jamkesda

% 4.164 4.164 5.258 126.2

Prosentase Pelayanan

Puskesmas kepada Maskin

% 30 43.28 53.83 179.4

Rata – Rata Capaian Kinerja IKU 102.5

Rata Rata Capaian Kinerja Terpenuhinya jaminan kesehatan bagi

masyarakat miskin pada tahun 2014 sebesar 102.5 % atau sangat baik.

Keberhasilan capaian kinerja tersebut ditunjukkan oleh capaian Indikator Kinerja

yang telah memenuhi target.

Faktor-faktor pendukung tercapainya sasaran Terpenuhinya jaminan kesehatan bagi

masyarakat miskin pada tahun 2015 antara lain :

1. Dana untuk memenuhi kebutuhan obat baik esensial maupun generic tersedia

dengan cukup. Sumber anggaran untuk memenuhi kebutuhan obat pada tahun

2015 sebagian besar berasal dari dana alokasi khusus bidang kesehatan sub

bidang pelayanan kefarmasian, BPJS dan anggaran pendapatan dan belanja

daerah.

2. Pengawasan obat pada sarana distribusi obat terlaksana seratus persen karena

ada komunikasi yang baik antara dinas kesehatan dengan pemilik sarana

apotek maupun apoteker penanggung jawab apotek.

Prosentase pelayanan jamkesmas dan jamkesda terlaksana di atas target kinerja

disebabkan karena :

1. Adanya program Jaminan Kesehatan Nasional yang diperluas dengan Jamkesda

Integrasi ke BPJS. UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional mengamanatkan Jaminan Sosial wajib bagi seluruh penduduk

termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Jumlah masyarakat miskin di Kabupaten

Semarang terdiri dari quota Jaminan Kesehatan Masyarakat sebesar 270.834

orang yang secara otomatis menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional

ditambah dengan Jamkesda integrasi yaitu peserta Jaminan Kesehatan Daerah

yang didaftarkan menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang ditetapkan

dengan Keputusan Bupati Semarang sebesar 36.131 orang. Jamkesda integrasi

terdaftar sebagai Peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh

Pemerintah Kabupaten Semarang sebesar 29.485 orang dan 6.646 orang

dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2. Adanya kerjasama yang baik dengan Rumah Sakit di Kabupaten Semarang

maupun luar Kabupaten Semarang.


3. Terjangkaunya jarak fasilitas kesehatan.

Pada program upaya kesehatan, kegiatan pengadaan, peningkatan dan perbaikan

sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya dan kegiatan peningkatan

pelayanan dan penanggulanngan masalah kesehatan. Dinas Kesehatan telah

merealisasikan pembangunan 7 unit PKD, 1 unit Puskesmas dan 6 unit Ambulance

serta 3 paket alkes.

Gambaran jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Semarang pada tahun 2014

adalah sebagai berikut :

Tabel III.1

Fasilitas Kesehatan

Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015

FASILITAS 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Posyandu 1612 1625 1.626 1.636 1645 1656

Polindes 25 27 27 21 21 18

PKD 152 152 155 157 157 162

Puskesmas

a. Induk :

Perawatan 12 12 12 12 12 12

Non perawatan 14 14 14 14 14 14

b. Pembantu 68 68 68 68 68 68

c. Keliling 45 45 38 34 36 36

d. BP/klinik 67 69 68 70 23 48

Rumah Sakit Umum Daerah

Tipe C 2 2 2 2 2 2

Rumah Sakit Umum Swasta

Tipe C 1 1 1 1

Tipe D 1 2 1 1 1 1

Apotek 57 64 73 77 79 91

Sumber Data Dinas Kesehatan Tahun 2015

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran Terpenuhinya jaminan kesehatan

bagi masyarakat miskin tidak dapat dibandingkan dengan rata-rata capaian tahun

sebelumnya karena perbedaan pengelompokkan indikator kinerja.

Pada tahun 2015 prosentase pelayanan BPJS melampaui target yang

ditetapkan. Target pada tahun 2015 sebesar 17,05% terealisasi 49,54%. Angka ini

meningkat dibanding tahun 2014 dimana kunjungan peserta Jamkesmas yang telah

berintegrasi ke JKN di puskesmas tahun 2014 sebesar 39,22%. Jika dilihat dari

jumlah kunjungan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) baik rawat inap maupun

rawat jalan di puskesmas tahun 2015 cenderung meningkat dibandingkan tahun

2014 yaitu dari 111.317 kunjungan menjadi 152.069 kunjungan. Hal ini selain

disebabkan karena meningkatnya jumlah kepesertaan BPJS PBI juga dikarenakan

meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berobat ke sarana pelayanan kesehatan


menggunakan fasilitas jaminan kesehatan yang dimiliki.

Cakupan pelayanan kesehatan pasien miskin melalui kegiatan Jaminan

Kesehatan Daerah (Jamkesda) pada tahun 2015 melampaui target yang ditetapkan.

Target pada tahun 2015 sebesar 4,78% terealisasi 95,97%. Angka ini meningkat

dibandingkan tahun 2014 dimana cakupan pelayanan Kesehatan bagi masyarakat

miskin melalui Jamkesda tahun 2014 sebesar 30,75%. Jumlah pasien Jamkesda

tahun 2015 cenderung menurun dibandingkan tahun 2014 yaitu dari 11.517 orang

menjadi 8.637 orang. Hal ini selain disebabkan berkurangnya peserta Jamkesda

yang menggunakan SKTM di Kabupaten Semarang karena telah didaftarkan sebagai

peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah juga dikarenakan meningkatnya

kesadaran masyarakat untuk berobat ke sarana pelayanan kesehatan.

Meskipun kategori rata-rata capaian indikator kinerja Pemerintah Daerah

sangat baik, namun, masih terdapat indikator kinerja yang belum dapat memenuhi

target, yaitu Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk. Tidak

maksimalnya capaian indikator kinerja tersebut karena adanya regulasi baru terkait

dengan perijinan klinik yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014.

Di dalam Permenkes tersebut mengatur bahwa semua fasilitas kesehatan yang

masih berstatus Balai Pengobatan /Rumah Bersalin harus berubah menjadi klinik.

Pada tahun 2015 dari 69 (enam puluh Sembilan) fasilitas kesehatan tingkat pertama

milik swasta ( Balai Pengobatan/Rumah bersalin) yang telah mengajukan ijin klinik

baru sejumlah 48 klinik.

a. Sasaran 2 :

Meningkatnya akses kesehatan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang

berkualitas


2015

Realisasi Capaian

(%) 2014 2015

1 Rasio posyandu (per satuan

balita)

% 22 22.93 23.2

0

105.45

2 Rasio puskesmas, poliklinik,

pustu per satuan penduduk

% 0,38 0.30 0.14 37.24

3 Rasio Rumah Sakit per satuan

penduduk

% 0,0004 0.004 0.00

4

80

4 Rasio dokter persatuan

penduduk

% 0,24 0.39 0.36 150

5 Rasio tenaga medis persatuan

penduduk

% 0,31 0.39 0.41 132.26

6 Cakupan pelayanan puskesmas % 136,84 136,84 136,84 100

7 Prosentase Desa/Kelurahan

Universal Child Immunization

% 100 100 100 100



2015

Realisasi Capaian

(%) 2014 2015

8 Prosentase jumlah indicator

kinerja SPM Pelayanan

Kesehatan yang memenuhi target

RPJMD

% 100 87,5 72 72

Rata – Rata Capaian Kinerja 89.23

Rata Rata Capaian Kinerja Meningkatnya akses kesehatan masyarakat

terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas pada tahun 2015 sebesar 89.23 %

atau BAIK. Keberhasilan capaian kinerja tersebut ditunjukkan oleh capaian 8

(delapan) Indikator Kinerja yang telah memenuhi target.

Pada tahun 2015 di Kabupaten Semarang terdapat 4 unit Rumah sakit, yang terdiri

dari 2 rumah sakit pemerintah yaitu RSUD Ungaran dan RSUD Ambarawa, dan 2

rumah sakit swasta yaitu RS Bina kasih dan RS Ken Saras. Rasio rumah sakit di

Kabupaten Semarang sebesar 0,004 per 1000 penduduk. Jumlah puskesmas tahun

2015 di Kabupaten Semarang sebanyak 26 puskesmas yang tersebar di 19

kecamatan, dengan jumlah puskesmas perawatan sebanyak 12 puskesmas dan non

perawatan sebanyak 14 puskesmas. Puskesmas pembantu sebanyak 67 unit, Pos

Kesehatan Desa (PKD) sebanyak 162 unit, polindes sebanyak 18 unit.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.9 Tahun 2014 semua fasilitas kesehatan

yang berstatus Balai Pengobatan /Rumah Bersalin harus berubah menjadi klinik.

Data Tahun 2014 di Kabupaten Semarang terdapat 69 (enam puluh sembilan )

fasilitas kesehatan tingkat pertama milik swasta (Balai Pengobatan/Rumah Bersalin )

yang terdaftar sebagai klinik sebanyak 23 unit, angka ini meningkat di tahun 2015

menjadi 48 unit klinik.

Total jumlah puskesmas, pustu, PKD, polindes, dan klinik sebanyak 321 unit,

bila dibandingkan dengan jumlah penduduk 2015 sebanyak 996.346 jiwa

diperoleh angka rasio sebesar 0,32 per 1000 penduduk atau 3 per 10.000

penduduk. Rasio tersebut sudah memenuhi standar yang ditetapkan Kementerian

Kesehatan dimana rasio puskesmas, poliklinik dan pustu persatuan penduduk

adalah 1 fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk. Cakupan puskesmas sebesar

136,84% dan cakupan pustu sebesar 28,94%.

Cakupan rawat jalan di Puskesmas Kabupaten Semarang sebesar 25.87 % di

atas target nasional sebesar 15%. Pelayanan kesehatan di puskesmas dan

jejaringnya yang bebas biaya dan mudah diakses sehingga tingkat kunjungan di

puskesmas cenderung mengalami peningkatan.


Berikut merupakan capaian SPM Pelayanan Kesehatan Kabupaten Semarang

apabila dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2015 :

Tabel III.2

Capaian SPM Pelayanan Kesehatan Tahun 2015

dengan Target RPJMD Tahun 2015

No Indikator

Target

RPJMD

Tahun

2015

2014

2015

%

1 Cakupan pertolongan

persalinan oleh bidan atau

tenaga kesehatan yang

memiliki kompetensi

kebidanan.

95 93.72 99.85 105.11

Cakupan kunjungan bayi. 98.20 93.78 98.12 99.91

Cakupan Desa/Kelurahan

Universal Child Immunization

(UCI).

100 100 100 100

Cakupan Balita gizi buruk

mendapat perawatan

100 100 100 100

Cakupan Penemuan dan

penanganan penderita

penyakit

Penemuan Pasien Baru

TBC BTA Positif

70 17.87 24.95 35.64

Penderita DBD yang

Ditangani

100 100 100 100

2 Cakupan pelayanan

kesehatan rujukan pasien

masyarakat miskin.

Jamkesmas 17.05 39.22 49.54 290.56

Jamkesda 4.78 30,75 95.97 2007.74

Sumber Dinas Kesehatan Tahun 2015

Capaian Prosentase jumlah indicator kinerja SPM Pelayanan Kesehatan

yang memenuhi target RPJMD pada tahun 2015 adalah 75 % atau 6 indikator

dari 8 Indikator yang tercantum dalam RPJMD. Indikator yang belum memenuhi

target SPM adalah Cakupan Penemuan Pasien Baru TBC BTA Positif.

Cakupan penemuan penderita TBC BTA (+) meningkat dibanding tahun

2014 sebesar 24,95 % ( 264 orang jumlah BTA positif dibagi 1.058 orang jumlah

penduduk perkiraan BTA positif). Angka ini masih rendah karena untuk penemuan

pasien baru TB BTA (+) baru tercapai 264 pasien baru TB BTA (+) yang ditemukan

dan diobati dari 1.058 perkiraan pasien baru TB BTA positif.

Persentase kesembuhan penderita TBC BTA (+) Tahun 2015 sebesar

89,22 % (jumlah pasien TB yang sembuh 240, dibagi jumlah pasien yang diobati


269 pasien), angka ini menurun dibandingkan dengan tahun 2014 dimana angka

kesembuhan 97,38 % (jumlah pasien TB yang sembuh 186, dibagi jumlah pasien

yang diobati 191 pasien). Persentase kesembuhan penderita TBC BTA (+) tercapai

sesuai target berkat kesadaran masyarakat yang secara konsisten menjalani proses

pengobatan sesuai standar pengobatan penyakit TBC dengan pendampingan dari

pengawas minum obat (PMO).

1. Sasaran 3 :

Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat


2015

Realisasi %

2014 2015

1 Rata rata Angka Harapan

Hidup pertahun

/kh 72,50 72,50 75.50 104.14

5 Cakupan Desa Siaga Aktif % 80 77.02 16.17 20.21

Rata –Rata capaian kinerja 124.35


2015

Realisasi %

2014 2015

2 Rata Rata Angka Kematian

Bayi

/kh 8 10,25 11.18 139.80


Ibu

/kh 102 144,31 120.34 117.98


Balita

/kh 9.5 10,90 12.46 109

Rata –Rata capaian kinerja

122.26

Keterangan untuk 2 (dua) tabel sebagai berikut :

a. Rata – rata capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Semarang dalam

mewujudkan sasaran pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat pada tahun

2015 terbagi dalam 2 type dikarenakan table yang pertama menunjukan angka

yang tinggi adalah jhasil yang positif. Yaitu 124.35% atau sangat baik bahwa

angka harapan hidup di Kabupaten Semarang cenderung konstan dibandingkan

tahun 2014 lalu tapi terjadi kenaikan dari target yang telah ditetapkan di

RPJMD. Namun cakupan Desa Siaga yang aktif menurun drastis dari target 80

% hanya tercapai 16,17 % hal ini disebabkan adanya perubahan regulasi dari

pusat berkaitan dengan penetapan Desa Siaga Aktif.

b. Angka Kematian Bayi (AKB) di tahun 2015 sebesar 11.18 per 1000 kelahiran

hidup. Angka ini meningkat dibandingkan kondisi di tahun 2014 dimana AKB

sebesar 10.25 per 1000 kelahiran hidup. Jumlah kasus kematian bayi usia 0-1

tahun di tahun 2015 sebanyak 158 kasus. Jumlah ini meningkat dibandingkan


jumlah kematian bayi di tahun sebelumnya, dimana di tahun 2014 jumlah bayi

meninggal sebanyak 142 kasus. Dari 158 kasus kematian bayi di tahun 2015,

penyebab terbesar adalah BBLR 40,14% dan asfiksia 18.75%, sedangkan sisanya

disebabkan penyakit infeksi, aspirasi (tersedak), kelainan kongenital (kelainan

bawaan), illeus, diare, pneumonia, dan lain-lain.

Bila dilihat dari umur kematian bayi, terbanyak pada usia 0-7 hari yaitu

sebesar 66.64% (112 bayi), usia 29 hari-1 tahun sebesar 15.34% (27 bayi) dan

usia 8-28 hari sebesar 10.79% (19 bayi).

Tabel III.3

Data Kematian Bayi Tahun 2015

N

o

Penyebab

Kematian Bayi

Jumlah bayi meninggal

berdasarkan usia kematian

Jumlah %

Penyebab

0-7 hari 8-28

hari

29 hari-

1 tahun

1-5

tahun

1 BBLR 55 7 0 0 62 40.14

2 Asfiksia 33 0 0 0 33 18.75

3 TN 0 1 0 0 1 0.57

4 Infeksi 8 2 0 1 11 6.25

5 Aspirasi 2 4 4 0 10 5.68

6 Kelainan

congenital

12 2 0 2 16 9.09

7 Illeus 0 0 1 1 2 1014

8 Diare 0 0 5 1 6 3.41

9 DBD 0 0 0 0 0 0

10 Pneumonia 0 0 5 3 8 4.54

Meningitis 0 0 0 4 4 2.27

Lain-lain 2 3 12 6 23 13.07

Jumlah 112 19 27 18 176 100

Prosentase

kematian bayi

berdasar usia

66.64 10.79 15.34 10.23 100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, 2015

Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2015 sebesar 120.34 per 100.000

kelahiran hidup. Angka ini menurun signifikan dibandingkan tahun 2014 dimana

AKI di tahun 2014 sebesar 144,31 per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian

ibu hamil/bersalin/nifas pada tahun 2015 sebanyak 17 orang dan di tahun 2014

sebanyak 20 orang. Dari 17 kematian ibu, penyebab kematian terbesar adalah

kasus pre eklampsi/ eklampsi sebanyak 5 (lima) kasus, pendarahan dalam

kehamilan 4 (empat) kasus, emboli air ketuban 1 (satu) kasus, encepalitis 1 kasus,

cardiomyopatipost partum1 kasus, Sepsis 1 kasus, penyakit jantung 1 kasus dan

infeksi an aerob 1 kasus.


Dalam rangka peningkatan kesehatan ibu, beberapa upaya telah dilakukan

di tahun 2015, antara lain :

a. Peningkatan kualitas SDM dengan mengikutsertakan bidan pada Pelatihan

Penanganan Gawat Darurat Obstetri dan Neonatal, Pelatihan Asuhan

Persalinan Normal, dan Pelatihan Clinical Instructur. Serta peningkatan

kompetensi bidan dengan kasus kematian ibu melalui magang di Rumah

Sakit Umum Daerah.

b. Peningkatan Manajemen dengan melaksanakan jejaring ibu bayi selamat dan

Maternal Mortality Meeting (M3) di tingkat kecamatan dan tingkat

desa.Jejaring ibu bayi selamat adalah suatu kegiatan pelayanan kesehatan

yang melibatkan semua elemen terkait untuk menyelamatkan ibu hamil,

bersalin, dan nifas, beserta bayinya dengan membentuk kemitraan. Strategi

yang diterapkan dalam kegiatan jejaring ibu bayi selamat antara lain

mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada secara komprehensif, efektif,

dan efisien, mengoptimalkan peran seluruh pemangku kepentingan untuk

mendukung program, dan membangun kemitraan dengan membentuk

jejaringkomunikasidan informasi yang efektif-efisien. Dalam jejaring ibu bayi

selamat kegiatan yang dilaksanakan antara lain deteksi dini ibu hamil resiko

tinggi, perencanaan persalinan utamanya yang beresiko, penanganan

kegawatdaruratan obstetri dan neonatal, menyusun dan memberlakukan

protap rujukan, menentukan jejaring rujukan dengan rumah sakit,

danmemanfaatkan teknologi informasi untuk pelaksanaan program.

Angka Kematian Balita (AKABA) umur 0-5 tahun di tahun 2015 sebesar

12.46 per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini meningkat jika dibandingkan tahun

2014 dimana AKABA di tahun 2014 sebesar 10.99 per 1.000 kelahiran

hidup.Jumlah balita 0-5 tahun yang meninggal di tahun 2015 sebanyak 176

balita. Sedangkan kematian balita berumur 1-5 tahun yang meninggal pada

tahun 2015 sebanyak 18 balita, naik dibandingkan tahun 2014 sebanyak 9 balita.

Penyebab kematian 18 balita usia 1-5 tahun antara lain: diare 1 balita, meningitis

4 kasus, gagal jantung /kelainan jantung 2 kasus, kejang demam 2 kasus,

pneumonia /BRPN 3 kasus, KEP 1 kasus, gagal ginjal 1 kasus dan lain-lain 4 kasus.


Tabel III.4

Data Series AKI, AKB, AKABA Kabupaten Semarang

Tahun 2011-2015

NO INDIKATOR SATUAN TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

1 AKI Per 100.000 KH 146.2 78.01 120.22 144.31 120.34

2 AKB Per 100.000 KH 13.37 13.20 11.95 10.25 11.18

3 AKABA Per 100.000 KH 143.50 14.47 13.44 10.90 12.46

Sumber Dinas Kesehatan Tahun 2015

5. Sasaran 5 :

Terpenuhinya kebutuhan gizi ibu hamil dan menyusui, anak balita serta anak

sekolah dasar


2015

Realisasi Capaian

(%) 2014 2015

1 Prosentase balita gizi buruk

mendapat perawatan

% 100 100 35.10 100

2 Persentase pemberian makanan

pendamping ASI pada anak usia 6 -

24 bulan keluarga miskin

% 100 100 0 0

Rata – Rata Capaian Kinerja % 50

Rata Rata Capaian Kinerja Terpenuhinya kebutuhan gizi ibu hamil dan

menyusui, anak balita serta anak sekolah dasar pada tahun 2015 sebesar 50 % atau

Kurang Baik. Keberhasilan capaian kinerja tersebut ditunjukkan oleh capaian

2(dua) Indikator Kinerja yang satu telah memenuhi target sedangkan lainnya

belum.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar

Pelayanan Minimal yang kemudian dijabarkan melalui Keputusan Menteri

Kesehatan RI Nomor 828 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan

Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, Cakupan pemberian makanan

pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin adalah pemberian

makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin selama

90 (Sembilan puluh) hari. Makanan pendamping ASI yang dimaksud dalam

indikator SPM ini adalah Makanan Pendamping ASI pabrikan berupa bubuk instan

untuk bayi usia 6-11 bulan dan biskuit untuk anak usia 12-24 bulan. Di Kabupaten

Semarang belum ada pengadaan Makanan Pendamping ASI pabrikan sehingga

untuk indikator Persentase pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-

24 bulan keluarga miskin capaiannya adalah 0 % Makanan pendamping ASI yang

diberikan di wilayah Kabupaten Semarang berbentuk Makanan Pendamping ASI

local.


6. Sasaran 6 :

Terwujudnyanormakeluargakecil yang berkualitasdansejahtera


2015

Realisasi Capaian

(%) 2014 2015

1 RasioAkseptorKeluargaBeren

cana

% 110 80.09 95.48 86.60

2 Rata ratajumlahanak per

keluarga

Per

klrg 3.22 3.37 3.16 101.89

3 ProsentaseKeluarga

Sejahtera Kat. I % 23.2 18,63 18.34 79.05

4 Prosentase Keluarga Pra

Sejahtera % 22.1 25.63 25.48 86.73

Rata Rata Capaian 87.62

Rata-rata capaian kinerja IKU yang menggambarkan sasaran strategis

Pemerintah Daerah terkait urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

adalah sebesar 87.62% atau dalam kategori Baik. Keberhasilan capaian kinerja

tersebut ditunjukkan oleh capaian rata-rata target terhadap sasaran dalam tujuan 1

meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat pada sasaran 1.6 yaitu terwujudnya

norma keluarga kecil yang berkualitas dan sejahtera dimana hanya 1 indikator yang

dapatmemenuhi target. Capaian kinerja tersebut mencerminkan bahwa pada tahun

2015.Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) tahun 2015 sejumlah 192.239. Peserta KB

aktif sejumlah 159.904 peserta, sedangkan jumlah peserta KB baru mengalami

kenaikan yang sebelumnya tahun 2014 berjumlah 23.513 pada tahun 2015 menjadi

23.653 akseptor.Total Fertility Rate (TFR) tahun 2014 sebanyak 1,95 pada tahun

2015 menjadi 1,95.

Pada tahun 2015 telah ditetapkan sasaran peserta KB baru sebesar 29.850 akseptor,

sedangkan realisasinya jauh dari target yaitu hanya mencapai 23.653 akseptor atau

79,23%. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab naiknya capaian akseptor baru

diantaranya:

a. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam ber-KB

b. Semakin bertambahnya jumlah bidan desa dan dokter yang bersertifikasi

c. Meningkatnya kualitas pelayanan KB.

Sedangkan terkait kondisi kependudukan saat ini, jumlah keluarga di

Kabupaten Semarang tahun 2015 sebanyak 306.731 KK terdiri dari pra KS

berjumlah 78.164 KK sedangkan di tahun 2014 keluarga pra sejahtera sebesar

73.465 atau terjadi peningkatan sebesar 4.699 KK atau sebesar 6,39%. Keluarga

Sejahtera I berjumlah 56.257 KK,Keluarga Sejahtera II 74.789 KK. Keluarga


Sejahtera III 87.827 KK, Keluarga Sejahtera III plus 9.694 KK.

Berdasarkan hasil pendataan tersebut terlihat bahwa 25,48% dari jumlah KK

yang ada masih memerlukan penanganan tersendiri,sesuai dengan kewenangan

menangani masalah kemiskinan. Terjadinya peningkatan jumlah keluarga Pra

sejahtera pada tahun 2015 disebabkan oleh beberapa hal antara lain variabel pada

keiukutsertaan masyarakat dalam kegiatan kelompok di masyarakat seperti halnya:

keikutsertaan BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan PIK remaja. Semakin banyak kegiatan

yang diikuti semakin tinggi tahapan keluarga sejahteranya. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa meningkatnya jumlah keluarga Pra Sejahtera disebabkan oleh

rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kelompok di masyarakat.

Tabel III.5

Tahapan Keluarga SejahteraTahun 2013-2015

No Uraian 2013 2014 2015

KK % KK % KK %

1 Keluarga Pra Sejahtera 64.201 22,76 73.465 25,69 78.164 25,48

2 Keluarga Sejahtera I 70.204 24,89 53.114 18,57 56.257 18,34

3 Keluarga Sejahtera II 57.380 20,34 69.526 24,30 74.789 24,38

4 Keluarga Sejahtera III 82.662 29,30 83.716 19,27 87.827 28,63

5 Keluarga Sejahtera III plus 7.649 2,71 6.195 2,17 9.694 3,17

Jumlah 282.096 100,00 286.016 100,00 306.731 100,00

Sumber:Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan tahun 2015

Faktor – faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja sasaran pemerintah

daerah terkait urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah sebagai

berikut :

1. Komitmen dari seluruh jajaran mulai dari pengambil kebijakan sampai lini

lapangan dalam penggerakan program Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera semakin meningkat.

2. Peran serta Institusi Masyarakat Pedesaan khusunya, Pembantu Pembina KB

Desa (PPKBD), Sub PPKBD, Kelompok KB Desa, PIK Remaja, Kelompok Tri

Bina plus maupun unsur masyarakat lainnya.

3. Dukungan sarana dan prasarana operasional.

Disamping keberhasilan tersebut, masih terdapat indikator kinerja yang belum

dapat memenuhi target, yaitu Rasio Akseptor KB yang capaian kinerjanya sebesar

95,48% dari target sebesar 110%. Tidak maksimalnya capaian indikator kinerja

tersebut karena masih banyaknya pasangan usia subur yang tidak ber KB karena

alasan ingin anak segera dan ingin anak lagi tetapi ditunda.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja IKU pada tahun 2014 maka

capaian kinerja IKU pada tahun 2015 mengalami penurunan karena ada


beberapa IKU yang tidak tercapai. Apabila dibandingkan dengan target kinerja

akhir tahun periode RPJMD, maka beberapa capaian kinerja IKU telah

melampaui/telah dapat memenuhi, yaitu prosentase keluarga sejahtera I (satu).

Namun, dengan memperhatikan kecenderungan kenaikan capaian kinerja IKU

2015 maka target kinerja akhir tahun periode RPJMD IKU 2015 diperkirakan

dapat tercapai sedangkan apabila dibandingkan dengan pencapaian SPM

Pelayanan Kesehatan pada indicator peserta KB aktifsebesar 70 % padaTahun

2015 maka capaian Pemerintah Kabupaten Semarang tahun 2015 telah melampaui

target dengan capaian kinerja sebesar 83,17 % atau 159.904 Peserta Aktif dari

192.239 Pasangan usia subur.

7. Sasaran 7:

Terwujudnya sarana dan prasarana kesehatan di wilayah selatan


2015

Realisasi Capaian

(%) 2014 2015

1 prosentase tahapan pendirian

Rumah Sakit

% 100 0 0 0

Rata – Rata Capaian Kinerja 0


Pemerintah Daerah terkait Terwujudnya sarana dan prasarana kesehatan di wilayah

selatan sebesar 0 % atau tidak berhasil. Sebagai upaya mewujudkan sarana

parasarana kesehatan diwilayah selatan dengan mengedepankan efektifitas dan

efesiensi kinerja anggaran, Pemerintah Kabupaten Semarang menetapkan kebijakan

untuk memenuhi pelayanan kesehatan di wilayah selatan, dengan mengembangkan

sarana pelayanan kesehatan yang telah ada yaitu Puskesmas Tengaran sebagai

puskesmas plus atau diharapkan setara dengan Rumah sakit type D dengan

kelengkapan fasilitas yang memadai antara lain :

a. Ketersediaan ruang pelayanan dan Ruang rawat inap yang lebih lengkap

dengan gedung menjadi 2 lantai.

b. Ketersediaan alat alat medis penunjang pelayanan kesehatan yang lebih

lengkap.

c. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan penambahan

jumlah dokter spesialis yang bertugas di puskesmas tersebut.

Sehingga walaupun secara penganggaran atau pencapaian target RPJMD,progress

indicator kinerja utama dimaksud tidak tercapai tetapi pemenuhan sarana dan


prasarana pelayanan kesehatan masyarakat untuk wilayah selatan diharapkan

dapat dipenuhi dengan kinerja diatas.


Tujuan 2

Mewujudkan masyarakat cerdas, Kreatif, berbudaya,berkarakter dan menguasai ilmu

pengetahuan teknologi dan Ketaqwaan

1. Sasaran 1 :

Meningkatnya akses pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing

pada semua jenjang pendidikan

R

a

R

a

t

a

-

r

a

t

a

R

ata-rata capaian kinerja IKU Pemerintah Daerah dimana pengumpulan data

kinerjanya menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Semarang adalah sebesar 108.42% atau sangat baik.Keberhasilan capaian kinerja

tersebut ditunjukkan oleh capaian 11 IKU pada sasaran 1 yang memenuhi target.

Keberhasilan kinerja tersebut mencerminkan bahwa pada tahun 2015 pelayanan

pendidikan di Kabupaten Semarang secara umum telah melampaui dari target yang

ditentukan.

Tercapainya APK APM yang lebih dari 100% menunjukkan bahwa

kesadaran untuk berpendidikan di masyarakat tinggi. Tercapainya APK PAUD

54.92% dapat diartikan bahwa sejumlah 54.92% dari jumlah penduduk usia 0-6

tahun telah terlayani di lembaga Pendidikan Anak usia Dini (PAUD).APM SD

sejumlah 95,16% menunjukkan bahwa sejumlah 95,16% penduduk berusia 7-12


2015

Realisasi Capaian

(%) 2014 2015

1 Angka Partisipasi PAUD % 40.92 47.18 54.92 134.21

2 Angka Partisipasi Murni

(APM)

SD/MI % 93.13 95.15 95.16 100.03

SMP/MTs % 81.84 81.8 81.81 99.96

SMA/SMK/MA % 40.1 40.1 43.41 108.25

3 Angka Partisipasi Kasar (APK)

SD/MI % 104.98 105 104,51 99.55

SMP/MTs % 96.04 96 96.28 100.25

SMA/SMK/MA % 52.91 58.64 69.09 114.98

4 Angka Putus Sekolah

SD/MI % 0.11 0.1 0.09 122.22

SMP/MTs % 0.21 0.41 0.20 105

SMA/SMK/MA % 0.7 0.75 0.68 102.94

5 Angka Melanjutkan dari

SD/Mi ke SMP/MTs

% 92 91.66 94.16 102.35

Angka Melanjutkan dari

SMP/MTs ke SMA/MA/SMK

% 69 75.11 82.61 119.72

Angka Melek Huruf usia > 15

th

% 99,98 99.97 99.98 100

Rata-rata Capaian Kinerja IKU

108.42


tahun telah terlayani di Sekolah Dasar, APM SMP sebesar 81,81% menunjukkan

bahwa sejumlah 81,81% dari penduduk usia 13-15 telah terlayani di jenjang SMP,

sedangkan APM SMA/SMK sejumlah 43,41 % menunjukkan bahwa sejumlah

43,41% penduduk usia 16-18 telah terlayani di jenjang pendidikan

menengah.Angka Kelulusan dari jenjang SD sampai SMA/SMK telah mencapai di

atas 90%, dapat diartikan bahwa di atas 90% peserta didik lulus sekolah di semua

jenjang pendidikan.Sedangkan angka putus sekolah tahun 2015 dicapai lebih

rendah dari yang ditargetkan. Pada jenjang SD/MI tercapai sebesar 0,09 atau 0.9%

dibandingkan dengan target sebesar 0,11% dan jenjang SMP/MTs sebesar 0,20 atau

0.95% dari target 0,21% karena adanya program pemberian beasiswa untuk siswa

kurang mampu serta program pemberian BOS dan BOSDA untuk semua siswa.

Demikian pula pada jenjang SMA/MA/SMK angka putus sekolah menunjukkan

tercapainya target tahun 2015sebesar 0,68 atau 0.97% dari target 0,70% karena

mulai tahun 2015 pemberian Dana Operasional Sekolah (BOS) sudah dilaksanakan

penuh dan adanya program bea siswa kurang mampu baik dari APBD kabupaten,

bantuan Provinsi dan APBN.

Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs sejumlah 94,16 menunjukkan

bahwa sejumlah 94,16% lulusan SD/MI meneruskan sekolah ke jenjang SMP/MTs.

Angka melanjutkan SMP/MTS ke SMA/SMK sejumlah 82.61 menunjukkan bahwa

sejumlah 82.61% lulusan SMA/MTs melanjutkan ke jenjang SMA/SMK. Angka

melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMA mengalami

peningkatan dibandingkatn tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan peningkatan

kesadaran masyarakat untuk berpendidikan lebih tinggi.

Angka melek hurus sebesar 99,98 mencerminkan bahwa sejumlah 99,98%

penduduk usia di atas 15-59 tahun bisa membaca dan menulis.Capaian ini

menunjukkan bahwa Kabupaten Semarang menuju tuntas buta aksara.

Faktor – faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja sasaran

Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai

ilmu pengetahuan tehnologi dan ketagwaan, adalah sebagai berikut :

a. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan kebudayaan semakin

meningkat

b. Adanya dana bantuan keuangan bidang pendidikan sejumlah Rp.

13.381.232.000 untuk Program Pendidikan Anak Usia Dini, program Wajib

Belajar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah, program Pendidikan

Non Formal, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Program Manajemen


Pelayanan Pendidikan sangat mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan

pendidikan

c. Adanya Program Bantuan Operasional Sekolah untuk siswa SD, SMP, SMA dan

SMK sangat membantu operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah.

d. Adanyaprogram bea siswa kurang mampu baik dari APBD kabupaten, bantuan

Propinsi dan APBN.

Ketercapaian IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa

pelayanan pendidikan di Kabupaten Semarang mengalami peningkatan

dibandingkan dengan tahun lalu. Dari 13 indikator sebanyak 1 indikator mengalami

penurunan yaitu capaian APK SD?MI sebesar 0.49% . Hal ini dikarenakan jumlah

siswa SD/MI di Kabupaten Semarang pada tahun pelajaran 2015 mengalami

penurunan sebanyak 566 siswa atau 0.53%

Apabila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tingkat Propinsi

dan nasional, masih ada beberapa indikator yang masih dibawah capaian tingkat

Propinsi dan nasional sebagai berikut :

Tabel III.6

Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dibandingkan dengan Realisasi Provinsi dan Nasional


2015

Realisasi Capaian

(%) 2014 2015

1 Angka Partisipasi PAUD % 40,92 47.18 54,92 134,20

2 Angka Partisipasi Murni (APM)

- SD/MI % 95,13 95.15 95,16 100,03

- SMP/MTs % 81,84 81.80 81,81 99,96

- SMA/SMK/MA % 40,10 40.10 43,41 108,25

3 Angka Partisipasi Kasar (APK)

- SD/MI % 104,98 105.00 104,51 99,55

- SMP/MTs % 96,04 96.00 96,28 100.25

- SMA/SMK/MA % 52,91 58.64 69,09 130,58

4 Angka Kelulusan

- SD/MI % 99,98 100.00 100,00 100,02

- SMP/MTs % 99,65 99.99 100,00 100,35

- SMA/SMK/MA % 99,05 99.96 100,00 100,96

5 Angka Putus Sekolah

- SD/MI % 0,11 0.10 0,09 111,11

- SMP/MTs % 0,21 0.41 0,20 105,00

- SMA/SMK/MA % 0,70 0.75 0,68 102,94

6 Rasio ketersediaan

sekolah/penduduk usia sekolah

- SD/MI % 0,80 0.75 0,72 90,00

- SMP/MTs % 0,31 0.28 0,30 96,77

- SMA/SMK/MA % 0,15 0.15 0,18 120,00



2015

Realisasi Capaian

(%) 2014 2015

7 Angka Melanjutkan dari SD/Mi

ke SMP/MTs

% 92,00 91.66 94,16 102,35

8 Angka Melanjutkan dari

SMP/MTs ke SMA/MA/SMK

% 69,00 75.11 82,61 119,72

9 Angka Melek Huruf usia > 15

th

% 99,98 99.97 99,98 100,00

10 Guru yang berpendidikan S1/D-

IV

- TK/RA, SD/MI % 61,00 73.76 80,00 131,15

- SMP/MTs % 94,00 90.37 90,39 96,16

- SMA/MA/SMK % 98,00 97.66 97,70 99,69

11 Guru bersertifikat pendidik

- SD % 84,00 60.83 56,10 66,79

- SMP % 86,00 60.49 61.51 70,57

- SMA/SMK % 89,00 38.51 35.83 40,47

12 Ruang kelas SD/MI sesuai

standar

% 90,00 91.18 92,00 102,22

13 Ruang kelas SMP/MTs sesuai

standar

% 90,00 97.41 97,44 108,27

14 Ruang kelas SMA/SMK sesuai

standar

% 41,00 97.98 98,02 239,07

15 Jumlah grup kesenian Group 1.200 2410 2.696 224,67

16 Jumlah gedung kesenian Buah 0 0 1 100,00

17 Jumlah penyelenggaraan

festival seni dan budaya

Keg 10 34 34 340,00

18 Jumlah sarana penyelenggaraan

seni dan budaya

Buah 5 5 5 100,00

19 Benda, situs dan kawasan cagar

budaya yang dilestarikan

Buah 34 85 87 255,88

Rata-rata Capaian Kinerja IKU 121,12

Sumber dinas pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015

Apabila dibandingkan dengan capaian tingkat Propinsi maupun nasional beberapa

indikator lebih tinggi, ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan dai Kabupaten

Semarang sudah cukup baik. APK disemua jenjang pendidikan lebih rendah

dibandingkan capaian Propinsi dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran

masyarakat akan pentingnya pendidikan masih perlu ditingkatkan. Dari tabel di atas

diketahui bahwa tidak semua indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Semarang bisa dibandingkan dengan capaian Nasional ataupun Propinsi,

hal ini dikarenakan tidak semua indikator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Semarang menjadi indikator kinerja Dinas Pendidikan Propinsi Jawa

Tengah ataupun indikator kinerja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.


2. Sasaran 2 :

Meningkatnya jumlah dan kualitas pendidikan baik formal maupun non formal


2015

Realisasi Capaian

(%) 2014 2015

1 Prosentase Ruang kelas sekolah

dasar yang sesuai standar

ketentuan

% 90 91.18 92 102,22

2 Prosentase Ruang kelas Sekolah

menengah yang sesuai standar

ketentuan

% 90 97.41 97,44 108,27

3 Prosentase Ruang kelas sekolah

menengah atas dan Kejuruan yang

sesuai standar ketentuan

% 41 97,98 98,76 240,88


sekolah/penduduk usia sekolah

SD/MI % 0,8 0.75 0,72 90,00

SMP/MTs % 0,31 0.28 0,3 96,77

SMA/SMK/MA % 0,15 0,15 0,18 120,00

5 Prosentase Angka Kelulusan

- SD/MI % 99,05 99.96 100 100,96

- SMP/MTs % 99,98 100.00 100 100,02

- SMA/SMK/MA % 99,65 99,99 99,99 100,34


Rata – rata capaian kinerja dalam Meningkatnya jumlah dan kualitas

pendidikan baik formal maupun non formal adalah sebesar 117.71 % atau SANGAT

BAIK. Hal tersebut ditunjukkan oleh capaian 5 (lima) indikator kinerja yang telah

dapat memenuhi target. Keberhasilan kinerja tersebut mencerminkan bahwa pada

tahun 2015, capaian ruang kelas sesuai standar mencerminkan bahwa kondisi ruang

kelas di semua jenjang pendidikan lebih dari 90% telah memenuhi standar.

Sedangkan untuk angka kelulusan Pendidikan Khusus mencapai 100% atau

kategori sangat baik. Dilihat dari capaian tahun lalu tidak mengalami penurunan,

dilihat dari target RPJMD juga telah memenuhi. Capaian ini sama dengan capaian

angka kelulusan Pendidikan Khusus tingkat Propinsi. Hal ini didukung oleh adanya

bantuan secara langung dari Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah, seperti

terlihat pada tabel berikut:


Tabel III.7

Tingkat Kelulusan pada Pendidikan Dasar, Pertama Dan Menengah

No. Jenjang /Indikator

Kinerja

2012/

2013

2013/

2014

2014/

2015 +/(-)

I. SD/MI/SDLB

1 Tingkat Kelulusan 100 100 100 0

2 Nilai US 7,64 7,48 7,64 0.16

II. SMP/MTs/SMPLB

1 Tingkat Kelulusan 99.91 99,99 100,00 0.01

2 Nilai UN 7.35 6,69 5.9 (0.79)

III. SMA/MA/SMK/SMALB

1 Tingkat Kelulusan 99,97 99,96 100 0.04

2 Nilai UN 7.65 6,51 6.43 (0.08)

Sumber: Dinas Pendidikan & KebudayaanKab Semarang, Tahun 2015

Dari data tersebut di atas di ketahui bahwa tingka kelulusan mengalmi peningkatan

dibandingkan tahun sebelumnya, namun nilai ujian nasional menunjukkan adanya

penurunan pada jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Hal ini

dikarenakan adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat (Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan ) bahwa nilai hasil ujian nasional tidak mempengaruhi

kelulusan peserta didik berdampak pada menurunnya semangat belajar siswa juga

karena adanya kebijakan nasional bahwa prosentase soal yang dikatagorikan sulit

naik 10% dan pelaksanaan tryout tingkat kabupaten hanya satu kali. Hal ini

menunjukkan bahwa perlu adanya koordinasi lebih intensif dalam peningkatan

mutu dengan Kemenag, peran serta antara siswa, guru, orang tua,sekolah dengan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta menambah anggaran untuk kegiatan

tryout lebih dari satu kali.


Meningkatnya jumlah dan kualitas pendidikan baik formal maupun non formal,

adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan try out ujian untuk siswa SD, SMP, SMA/SMK, yang didanai adri

APBD II Kabupaten Semarang serta sosialisasi persiapan Ujian Nasional

mendukung tercapainya tingkat kelulusan siswa di semua jenjang pendidikan.

b. Adanya Dana Alokasi khusus Bidang Pendidikan untuk SD, SMP, SMA/SMK

pada tahun 2015 untuk rehabilitasi ruang kelas, pemenuhan sarana prasarana

dan peningkatan mutu pendidikan sejumlah Rp. 10.943.470.000 sangat

mendukung proses pembangunan pendidikan di Kabupaten Semarang.

c. Adanya dana bantuan keuangan bidang pendidikan sejumlah Rp.

13.381.232.000 untuk Program Pendidikan Anak Usia Dini, program Wajib


Belajar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah, program Pendidikan

Non Formal, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan sangat mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan

pendidikan

Tabel III.2

Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dibandingkan dengan Realisasi Provinsi dan Nasional

3. Sasaran 3 :

Tersedianya tenaga pendidikan dan tenaga kependididkan yang memenuhi

kompetensi yang memiliki intellengence quotient (daya tangkap),emotional

quotient (kecerdasan emosional),spiritual quotient (kecerdasan spiritual)

N

o

Indikator Kinerja Utama Sat Target

2015

Realisasi Capaian

(%) 2014 2015

1 Guru yang berpendidikan S1/D-

IV

TK/RA, SD/MI % 61 73.76 80.00 131.15

SMP/MTs % 94 90.37 90.39 96.16

SMA/MA/SMK % 98 97.66 97.70 99.69

2 Prosentase Guru bersertifikat

pendidik

- SD/MI % 84 60.83 56.10 66.79

- SMP/MTs % 86 60.49 60.49 70.75

- SMA/SMK/MA % 89 38.51 36.02 40.47

3 Jumlah tenaga pendidik yang

mengikuti diklat//pelatihan

org 6.901 5.229 4750 68,83

Rata – Rata Capaian Kinerja 84,26

Rata – rata capaian kinerja dalam Tersedianya tenaga pendidikan dan

tenaga kependididkan yang memenuhi kompetensi yang memiliki intellengence

quotient (daya tangkap),emotional quotient (kecerdasan emosional),spiritual

quotient (kecerdasan spiritual) adalah sebesar 84,26 % atauCukup.Hal tersebut

Urusan Dan Indikator Sat Capaian

2015

Capaian

Prov. Jateng

tahun 2015

1 Angka Kelulusan

SD/MI % 100.00 99.95

SMP/MTs % 100.00 99.98

SMA/SMK/MA % 100.00 99.94

2 Ruang kelas SD/MI sesuai standar % 92.00 95.02

3 Ruang kelas SMP/MTs sesuai

standar

% 97.44 98.82

4 Ruang kelas SMA/SMK sesuai

standar

% 98.02 82.00


dilihat dari capaian 3 (dua) indikator kinerja yang tidak dapat memenuhi target.

Capaian kinerja tersebut mencerminkan bahwa pada tahun 2015 kualifikasi dan

kompetensi pendidik masih perlu ditingkatkan,

Sampai dengan tahun 2015 jumlah guru yang telah memenuhi kualifikasi

D4/S1 sebanyak 10.324 guru SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK ( 88,57 %) dari

jumlah guru sebanyak 11.656 guru.Guru yang telah bersertifikat sebanyak 4.987

guru SD, SMP, SMA dan SMK ( 53,12 %) dari jumlah guru sebanyak 9.388. Hal ini

menunjukkan belum terpenuhinya kualifikasi S1/DIV sesuai dengan ketentuan UU

14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Apabila dibandingkan dengan capaian guru berkualifikasi pendidik S1/D4

Kabupaten Semarang lebih rendah daripada capaian propinsi dan nasional, hal ini

di karenakan beberapa faktor diantaranya karena guru yang belum berkualifikasi

S1/D4 rata-rata adalah guru yang memasuki usia pensiun, sehingga motivasi untuk

berpendidikan lebih tinggi kurang. Disamping itu tidak adanya dana bantuan dari

APBD II untuk peningkatan kualifikasi Pendidik ini juga menjadi salah satu faktor

tidak tercapainya indikator kinerja ini.. Apabila dibandingkan dengan capaian

tahun sebelumnya, indikator sasaran ini mengalami peningkatan dibandingkan

tahun sebelumnya tetapi apabila dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD

indikator untuk kualifikasi pendidik S1/D4 belum tercapai khusunya untuk guiru

berkualifikasi S1/D4 SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.

Sedangkan capaian angka sertifikasi pendidik untuk jenjang SD sejumlah

3.019 dari 5.381 guru atau 56.10% telah bersertifikat pendidik, untuk jenjang SMP

sejumlah 1.275 dari 2.073 guru atau 61.51% telah bersertifikat pendidik, dan

untuk jenjang SMA/SMK sejumlah 693 dari 1.934 guru atau 5.83% telah

bersertifikat pendidik.dilihat dari capaian tersebut,total 11.656 orang Jumlah tenaga

pendidik yang telah mengikuti diklat peningkatan kompetensi guru pada tahun

2015adalah 4.750 atau hanya 40,75 %.

Disamping keberhasilan tersebut, namun masih terdapat indikator kinerja

yang belum dapat memenuhi target, yaitu Prosentase Guru bersertifikat

pendidikSMA/SMK/MA yang capaian kinerjanya sebesar 36.02% dari target sebesar

78,00%. Tidak maksimalnya capaian indikator kinerja tersebut sebagaimana seperti

yang ditargetkan RPJMD karenaproses sertifikasi tenaga pendidik yang sebelumnya

dengan metode portofolio, apabila tidak lulus baru mengikuti PLPG (Pendidikan

dan Latihan Profesi Guru) namun saat ini semua harus melalui metode PLPG dan

didahului dengan uji kompetensi awal (UKA) secara online, sehingga jumlah guru


yang lulus sertifikasi tidak bisa sesuai dengan target namun hal ini lebih disebabkan

karena kurangnya sosialisasi terkait penerapan sistem penilaian baru kepada pada

peserta sertifikasi. Dan proses sertifikasi setiap tahun metodenya semakin sulit

sehingga menuntut peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia

yang mampu beradaptasi mengikuti perkembangan dan tuntutan dunia pendidikan

secara aktif.

4. Sasaran 4 :

Tersedianya sekolah sekolah kejuruan yang sinergi dengan kebutuhan dunia usaha

dan dunia industry


2015

Realisasi Capaian

(%) 2014 2015

1 Prosentase kurikulum pendidikan

kejuruan yang berbasis industri

% 100 100 100 100

2 Prosentase ketersediaan

laboratorium industri pada

persekolahan

%

100 95,1 90,91 90,91


Rata – rata capaian kinerja dalam adalah sebesar 95,45 % atau baik. Keberhasilan

kinerja tersebut mencerminkan bahwa pada tahun 2015, dari 44 Sekolah

Menengah Kejuruan telah menerapkan kurikulum pendidikanberbasis industri

namun hanya 40 sekolah menengah Kejuruan yang memiliki laboratorium industri,

sehingga apabila dibandingkan dengan tahun 2014, capaian ini mengalami

penurunan..Penurunan ini dikarenakan adanya SMK baru yang beroperasional

pada tahun 2015 belum dilengkapi dengan laboraturium industri yang memadai.

Faktor – faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja sasaran tersedianya

sekolah sekolah kejuruan yang sinergi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia

industri, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan respon Sekolah Menengah Kejuruan sehingga mempunyai

prospektif sebagai pendidikan yang mampu diberdayakan dan berkelanjutan.

2. Terwujudnya pembangunan sistem manajemen mutu dan peningkatan standar

kualifikasi lulusan;

3. Peningkatan kerjasama dengan pihak industri untuk bisa terlibat dalam evaluasi

kualitas pendidikan;

4. Meningkatnya fasilitasi dalam pemberian pelatihan dan penngkatan kualitas

serta kompetensi tenaga pendidik.


5. Sasaran 5 :

Tersedianya tenaga kerja terampil dan berkualitas sesuai kebutuhan serta memiliki

daya saing


2014

Realisasi Capaian

(%) 2014 2015

1 Prosentase Tenaga Kerja yang

Mendapatkan Pelatihan Berbasis

Kompetensi

%

48 70 48 100


Rata – rata capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Semarang dalam Tersedianya

tenaga kerja terampil dan berkualitas sesuai kebutuhan serta memiliki daya saing

pada tahun 2015 adalah sebesar 100 % atau baik. Keberhasilan tersebut

ditunjukkan oleh capaian satu indikator kinerja yang telah dapat memenuhi target.

Keberhasilan kinerja tersebut mencerminkan bahwa pada tahun 2015, dari 48

orang pendaftar pelatihan dengan basis masyarakat juja 48 orang atau 100% yang

diterima mengikuti pelatihan kerja, capaian ini meningkat dibandingkan dengan

realisasi jumlah pendaftar yang diterima mengikuti pelatihan pada tahun 2014

yang sebesar 70 %.

Berikut merupakan daftar capaian dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi

kabupaten semarang dalam memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya

ketenagakerjaan melalui pelatihan :

Tabel III.3

Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan

Tahun Tenaga kerja yang

dilatih

Pendaftar pelatihan

tenaga kerja

2011 324 540

2012 368 600

2013 100 160

2014 32 46

2015 190 190

Sumber Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi tahun 2015

Selama Tahun 2014 telah dilaksanakan pelatihan-pelatihan dalam rangka

menyediakan tenaga kerja yang kompeten dan produktif sesuai dengan pasar kerja

nasional dan luar negeri sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.4

Jenis Dan Jumlah Peserta Pelatihan Yang Dilaksanakan Dinas

No Pelatihan Ketrampilan Satuan 2013 2014 2015

1 Menjahithigh speed Orang 60 72 56

2 Mekanik sepeda motor Orang 100 0 20


No Pelatihan Ketrampilan Satuan 2013 2014 2015

3 Mekanik mobil Orang 0 0 0

4 Las listrik/karbit Orang 40 0 0

5 Bordir Orang 20 20 36

6 Sablon Orang 40 0 0

7 Potong rambut Orang 0 0 0

8 Pembuatan rambut palsu/Wig Orang 20 40 40

9 Aneka kerajinan (pembuatan

boneka) Orang 0 0 0

10 Tata rias pengantin Orang 0 0 0

11 Pembuatan jamur Orang 0 20 20

12 Aneka makanan Kecil Orang 0 0 0

13 Service HP Orang 0 20 20

Sumber Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi tahun 2015

Dengan melihat tabel diatas bahwa jumlah pelatihan-pelatihan yang

dilaksanakan pada Tahun 2015 ada pelatihan yang mengalami peningkatan

dibanding tahun 2014 yaitu pelatihan ketrampilan bordir, sedangkan pelatihan

menjahit high speed mengalami penurunan dan pembuatan rambut palsu/wig,

pelatihan pembuatan jamur dan Service HP. Hal ini yang banyak diminati oleh

masyarakat Kabupaten Semarang.

Faktor – faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja sasaran Tersedianya

tenaga kerja terampil dan berkualitas sesuai kebutuhan serta memiliki daya saing

adalah sebagai berikut

a. Peningkatan sarana prasarana pelatihan kerja yang memadai.

b. Pemenuhan instruktur kerja yang berkompeten dibidangnya.

c. Peningkatan kualitas materi pelatihan melalui kerjasama aktif dengan

perusahaan perusahaan serta sektor usaha yang membutuhkan tenaga kerja.

Namun, dengan memperhatikan capaian kinerja IKU Prosentase Tenaga Kerja yang

Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi maka target kinerja akhir tahun

periode RPJMD dan SPM tingkat nasional Bidang ketenagakerjaan sebesar 75 %

diperkirakan indikator kinerja Prosentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan

Pelatihan Berbasis Kompetensi dapat tercapai karena pada akhir tahun 2015.

6. Sasaran 6 :

Tumbuhnya sikap dan perilaku kewirausahaan masyarakat sehingga mampu

menciptakan lapangan kerja.


2015

Realisasi Capaian

(%) 2014 2015

1 Jumlah industri Rumah

Tangga

10.368 10.368 9.558 101

2 Jumlah Industri Kecil

Menengah

1.505 1.531 1.660 100



2015

Realisasi Capaian

(%) 2014 2015

3 Jumlah Tenaga Kerja

Sektor Industri

102.534 102.864 94.821 92.48

Rata – Rata Capaian

Kinerja

97.8

Rata – rata capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam Tumbuhnya sikap

dan perilaku kewirausahaan masyarakat sehingga mampu menciptakan lapangan

kerja pada tahun 2015 adalah sebesar 97.8% atau baik. Keberhasilan tersebut

ditunjukkan oleh capaian 3 (tiga) indikator kinerja yang telah dapat memenuhi

target. Keberhasilan kinerja tersebut mencerminkan bahwa pada tahun 2015,

sebagai upaya menumbuhkan sikap dan perilaku kewirausahaan masyarakat,

jumlah industri kecil Menengah di Kabupaten Semarang bertambah unitnya

dibandingkan dengan ketersediaanya pada tahun 2014 sedangkan industri rumah

tangga tidak mengalami penambahan unit usahanya.

Pertumbuhan industri diukur dari penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI)

Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu dan pada tahun 2015 ini hanya

diterbitkan sebanyak38 buah TDI baru. Pertumbuhan industri di Kabupaten

Semarang hanya mencapai 2,30% dari target 6,77% yang telah ditetapkan.

Sedangkan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 yang mencapai 2,60%,

pertumbuhan industri Tahun 2014 menurun sebesar 11,56%. Kurangnya

pencapaian target pertumbuhan industritahun 2014 ini disebabkan adanya salah

satu persyaratan TDI yang harus melampirkan IMB, HO, dan UKL/UPL, sehingga

banyak pengusaha Industri Kecil yang tidak mampu mengurus TDI. Padahal sesuai

dengan Perda No. 4 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Perindustrian No.41/M-

IND/PER/6/2008 Tahun 2008, hal ini tidak dipersyaratkan. Pada Tahun 2014 ini

hanya diterbitkan sebanyak38 buah TDI baru.

Tabel .III 5

Industri Berdasarkan Skala Produksi

Di Kabupaten Semarang

No Uraian Tahun

2014 2015

1 Indutri Rumah Tangga

Unit Usaha 9.558 9.558

Tenaga Kerja 17.016 17.016

Nilai Produksi 162.812.977.306 162.812.977.306

2 Indutri kecil

Unit Usaha 1.614 1.660



Nilai Produksi 590.427.036 601.999.445

3 Indutri Menengah

Unit Usaha 190 194


Nilai Produksi 3.067.129 3.202.629

Sumber Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan tahun 2015

Tabel III.6

Industri Kecil di Kabupaten Semarang

No Jenis Produksi satuan 2014 2015

1 Industri Makanan /Minuman unit 554 471

2 Industri Kayu unit 119 110

3 Industri Logam unit 98 62

4 Industri KainTenun unit 3 1

5 Industri Gerabah dll unit 14 0

6 Industri pengolahan kulit unit 8 8

7 Industri Furniture unit 201 217

8 Industri percetakan unit 56 53


Terkait penyerapan tenaga kerja sektor industri di Kabupaten Semarang mengalami

penurunan 0,08 % pada tahun 2015 dibandingkan dengan penyerapan tahun

2014 yang terdata sebanyak 102.864 orang tenaga kerja.

Tabel III.7

Penyerapan Tenaga Kerja pada sektor Industri

di Kabupaten Semarang

No Jenis industri satuan 2014 2015

1 Industri Kecil Orang 12.049 13.483

2 Industri Besar Orang 72.290 72.183

3 Industri Industri Rumah Tangga Orang 18.525 17.016


Faktor – faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja sasaran Tumbuhnya

sikap dan perilaku kewirausahaan masyarakat sehingga mampu menciptakan

lapangan kerja adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya orientasi dalam berinovasi masyarakat untuk menciptakan

peluang usaha

2. Fasilitasi dari pemerintah daerah dalam mengembangkan kreatifitas usaha

melalui pembinaan dan pameran produk industi local

3. Pemberian modal usaha bagi industri rumah tangga serta pelaksanaan fasilitasi

terhadap pemasaran produk serta kerjasama usaha.


7. Sasaran 7 :

Terwujudnya sinergitas antara pemerintah, lembaga social kemasyarakatan dan

keagamaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya dan agama


2015

Realisasi Capaian

(%) 2014 2015

1 Cakupan ketersediaan sarana dan

prasarana pertunjukan kesenian

ged 5 1 1 100

2 Cakupan pembinaan organisasi

kesenian

grup 1200 1132 1200 100

3 Jumlah Organisasi Kepemudaaan kel 18 21 18 100

4 Jumlah Organisasi Olahraga kel 150 194 199 132

5 Jumlah pencapaian prestasi olahraga

tingkat provinsi

Kejua

raan

12 12 16 130

6 Jumlah pencapaian prestasi Olah raga

tingkat nasional

Kejua

raan

6 6 15 250


Rata-rata capaian sasaran Terwujudnya sinergitas antara pemerintah,

lembaga social kemasyarakatan dan keagamaan dalam pendidikan budi pekerti,

budaya dan agama di Tahun 2014 adalah sebesar 135% atau Sangat Baik. Capaian

kinerja tersebut ditunjukkan oleh 6 capaian IKU.


Terwujudnya sinergitas antara pemerintah, lembaga social kemasyarakatan dan

keagamaan, adalah sebagai berikut :

a. Target kinerja yang dicapai adalah target peran serta OKP/KWP yang

mengikuti kegiatan event Nasional, Provinsi dan Kabupaten. Capaian tahun

2015 terjadi peningkatan dari target 18 tercapai 31, hal tersebut karena adanya

event di tingkat Provinsi yang banyak melibatkan OKP/KWP.

b. Prestasi Olah Kabupaten Semarang mengalami peningkatan dibanding tahun

2014. Kejuaran yang diikuti antara lain Pekan Olah Raga Pelajar Daerah

(POPDA), Pekan Olah Raga Pelajar Nasional (POPNAS), Kejuaraan Daerah

(Kejurda) maupun Kejuaran Nasional (Kejurnas) dan kejuaraan Internasional.

Jumlah total medali yang diperoleh : Tahun 2015 berjumlah 198 medali, terdiri

dari 70 medali emas, 57 medali perak dan 71 medali perunggu. Tahun 2014

berjumlah 115 medali, terdiri dari 52 medali emas, 35 medali perak dan 28

medali perunggu. Tahun 2013 berjumlah 175 medali, terdiri dari 48 medali

emas, 55 medali perak dan 72 medali perunggu. Dibandingkan tahun 2012

yang memperoleh 163 medali.


c. Jumlah klub olahraga di tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 155 klub

yang semula di tahun 2014 sebanyak 154 klub olahraga. Target 2015 adalah

150 klub. Kenaikan jumlah organisasi yang melebihi target yang ditentukan

dikarenakan di Kabupaten Semarang telah diresmikan Cabang Olahraga PBTI

(Persatuan Bola Tangan Indonesia) yang berdampak pada penambahan

jumlahn klub.

Disamping keberhasilan tersebut, masih terdapat indikator kinerja yang belum

dapat memenuhi target, seperti :

a. Jumlah organisasi Pemuda tahun 2015 menurut data berjumlah 18 organisasi

terdiridari 27 Organisasi Kelompok Kepemudaan (OKP) dan 19 Kelompok

Wirausaha Pemuda (KWP). Jumlah Organisasi tahun 2014 sebanyak 21

organisasi sehingga tahun 2015 mengalami penurunan sebanyak 4 organisasi.

Jumlah Organisasi tahun 2015 sebanyak 18 organisasi mengalami penurunan

sebanyak 4 organisasi, jika dibandingkan tahun 2014, hal tersebut disebabkan

karena OKP belum menyesuaikan Undang-undang nomor 40 tentang

Kepemudaan, kurang aktif pindah diluar Kabupaten Semarang sehingga

organisasi kelompok Kepemudaan (OKP) kurang berkembang.

Tabel III.8

Jumlah Organisasi Kepemudaan

Kabupaten Semarang Tahun 2013 – 2015

NO ORGANISASI TAHUN

2013 2014 2015

1 GP ANSOR 1 1 1

2 DPD PEMUDA MUHAMMADIYAH 1 1 1

3 DPD NASYIATUL AISYIAH 1 1 1

4 PC IPNU 1 1 1

5 PC IPPNU 1 1 1

6 PEMUDA PANCA MARGA 1 1 1

7 PEMUDA PANCASILA 1 1 1

8 DPD AMPI 1 - -

9 DPC GM FKPPI 1 1 1

10 DPC PEMUDA KA’BAH 1 1 1

11 Gerakan Muda Pembangunan Indonesia 1 1 -

12 AMPG 1 1 1

13 BM PKPI 1 1 1

14 BM Penegak Keadilan 1 - -

15 BM PAN 1 1 1

16 Satuan Pelajar & Mahasiswa Pemuda

Pancasila

1 - -

17 Fatayat 1 1 -

18 Pemuda Persatuan 1 - -

19 Pemuda Katholik 1 1 1


NO ORGANISASI TAHUN

2013 2014 2015

20 Taruna Merah Putih 1 - -

21 Banteng Muda Indoensia 1 1 1

22 Badan Koordinasi Remaja Masjid 1 1 1

23 Ikatan Pelajar Muhammadiyah 1 1 1

24 Garda bangsa 1 1 -

25 Gema MKGR 1 1 1

26 GM Kosgoro 1 1 1

27 MAPANCAS 1 - -

JUMLAH 27 21 18

Sumber data :Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tahun 2015

Tabel III.9

Daftar Kelompok Pemuda Produktif (KUPP)

Kabupaten Semarang Tahun 2014

No Nama KUPP Jenis Usaha Alamat

1 “Syarina

Production“

Kerajinan Enceng

Gondok

Ds. Kebondowo Kec.

Banyubiru

2 “Bangkit“ Budidaya Jamur

Kuping

Dsn. Sedono Genting

Kec.Jambu

3 “Melati Muda

Tani“

Budidaya Ikan Kel. Kupang

Kec.Ambarawa

4 “Tri Karya“ Pembibitan Ikan Lele RT.5/RW.2 Dsn Samban

Kec. Bawen

5 “Taruna Karya

Mandiri“

Jasda Komputer Jln. Moh yamin RT.4/RW

1 Kec, Ungaran Barat

6 “Ungaran Barat” Otomotif

Perbengkelan

Karang Taruna Kec.

Ungaran Barat

7 “Mekar Jaya” Konveksi/Garmen Pendem RT4/RW3

Kec.Bandungan

8 “Arisda” Tanaman Hias bunga

potong

Kel.Bandungan

9 “Nyi Ageng

Pandanaran”

Batik Ds. Gemawang

Kec.Jambu

10 “Alam Cipta

Karya “

Kerajinan Ds. Kuwarasan Kec.Jambu

11 “Wirausaha Cinta

Karya”

Pengolahan Sabun

Susu Herbal

Ds. Wates Kec. Getasan

12 “Mina Sejahtera Perikanan Air Tawar Ds. Mlilir Kec. Bandungan

13 “Khanza” Bengkel AC dan

Power Steering

Jl. Diponegoro no.52

Ungaran


Dengan adanya Kelompok Usaha Pemuda Produktif ini diharapkan

dapat meningkatan kemampuan wirausaha mandiri dikalangan generasi muda

dalam kegiatan perekonomian masyarakat, dan generasi dalam pengembangan

produk-produk olahan dan karya pemuda.

Jumlah organisasi olah raga di Kabupaten Semarang tahun 2015

sebanyak 155 organisasi mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2014


sejumlah 154. Hal ini karena ada organisasi olahraga yang baru yaitu cabang

olahraha PBTI (Persatuan Bola tangan Indonesia) yang saat ini sudah terdaftar

2 club.

Tabel III.10

Organisasi Olah Raga Kabupaten Semarang

Tahun 2013 – 2014

No Uraian Tahun

2013 2014 2015

1 Anggar 1 1 1

2 Angkat Besi 1 1 1

3 Atletik 7 1 7

4 Gerak Jalan 6 1 6

5 Balap Sepeda - - -

6 BaseBall/Softball 1 1 1

7 Bola Basket 9 1 9

8 Billyard 6 1 6

9 Bola Volley 20 1 20

10 Bulu Tangkis 7 1 -

11 Catur 6 1 8

12 Tenis Lapangan 4 1 6

13 Menembak 2 1 -

14 Sepak bola 25 1 -

15 Tenis meja 4 1 -

16 Karate 34 1 5

17 Taekwondo 60 1 2

18 Judo 1 1 -

19 Balap Motor - 1 -

20 Tinju - 1 25

21 Drumband - 1 4

22 Pencak Silat - 1 34

23 Sepak Takraw - 1 60

24 Renang - 1 1

25 Sepatu Roda 1 1 1

26 Dansa 1 1 1

27 Wushu 1 1 -

28 Senam 1 1 1

JUMLAH 198 194 199



Tujuan 3

Meningkatnya Kegiatan Usaha Daerah Dengan Memanfaatkan

Sumber Daya Local

1. Sasaran 1 :

Terwujudnya sentra/klaster usaha skala umkm dengan produk khas daerah yang

memiliki daya saing


2014

Realisasi Capaian

(%) 2014 2015

1 Jumlah UMKM yang aktif unit 26.561 63.146 63.146 237.7

2 Jumlah sentra /klaster skala

UMKM

% 8.302 7.278 10.173 122.5


Rata – rata capaian kinerja Terwujudnya sentra/klaster usaha skala umkm dengan

produk khas daerah yang memiliki daya saing pada tahun 2015 adalah sebesar

360.2% atau sangat baik.

Faktor– faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja sasaran Terwujudnya

sentra/klaster usaha skala umkm dengan produk khas daerah yang memiliki daya

saing adalah sebagai berikut :

Jumlah UMKM mengalami kenaikan yang signifikan disebabkan oleh penyesuaian

data UMKM dari BPS hasil sensus ekonomi sejumlah 63.146 UMKM. Sesuai dengan

UU No. 20 Tahun 1998 yang disebut UMKM adalah semua usaha produktif yang

menghasilkan barang / jasa oleh perorangan / badan usaha yang kriterianya

dibatasi oleh asset dan omzet. Sensus ekonomi baru akan dilaksanakan kembali

pada tahun 2016 sehingga data untuk tahun 2015 belum mengalami perubahan.

Untuk indikator jumlah UMKM yang terbina di tahun 2015 melebihi target

dikarenakan intensitas dan kualitas pembinaan UMKM semakin meningkat serta

adanya kerjasama dengan PT, Lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan swasta,

dan adanya tenaga pendamping UMKM yang difasilitasi oleh dana APBN.

Keberhasilan kinerja tersebut didukung oleh 8 kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah

b. Kegiatan Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM

c. Kegiatan Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi

d. Kegiatan pelatihan manajemen pengelolaan koperasi / KUD

e. Kegiatan Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

f. Kegiatan Pengembangan sarana pemasaran produk UMKM

g. Kegiatan Jaringan kerjasama antar lembaga


h. Kegiatan Sosialisasi prinsip – prinsip pemahaman perkoperasian

Disamping factor-faktor pendukung keberhasilan masih terdapat pula kendala

seperti :

a. Keterbatasan SDM dan sarana prasarana.

b. Karena sifatnya non formal, maka tidak ada kewajiban untuk melapor

perkembangan usahanya kepada SKPD terkait (pemerintah), sehingga ada

kendala kesulitan mendapatkan data bagi usaha baru atau yang sudah

berhenti.

2. Sasaran 2 :

Terwujudnya kawasan industry yang menyerap tenaga kerja lokal


2015

Realisasi Capaia

n

(%) 2014 2015

1 Jumlah Kawasan Industri lok 3 3 3 100

2 Prosentase Penyerapan Tenaga

Kerja Lokal

% 21.25 69,1 82.6

6

389


Rata – rata capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam

Terwujudnya kawasan industry yang menyerap tenaga kerja local pada tahun 2015

adalah sebesar 244 % atau sangat baik. Capain tersebut ditunjukkan oleh

pencapaian 2 (satu) indikator kinerja yang dapat memenuhi target. Keberhasilan

kinerja tersebut mencerminkan bahwa pada tahun 2015, Ketersediaan kawasan

industri di Kabupaten Semarang yang lokasi di Kecamatan Pringapus, Kecamatan

Tengaran dan Kecamatan Bawen mampu menyerap secara maksimal target

pemenuhan tenaga kerja lokal pada tahun 2015 mencapai 191.649 tenaga kerja.

Faktor – faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja sasaran Terwujudnya

kawasan industry yang menyerap tenaga kerja local adalah Meningkatnya jumlah

ketersediaan sumber daya tenaga kerja local yang berkualitas dan berkompeten.

3. Sasaran 3 :

Meningkatnya akses petani terhadap sarana produksi, modal dan pemasaran


2014

Realisasi Capaian

(%) 2014 2015

1 Prosentase peningkatan produksi

Petani

% 0,56 0.69 0.88 157

2 Jumlah ketersediaan GAPOKTAN

yang aktif

kel 234 234 234 100



2014

Realisasi Capaian

(%) 2014 2015


Rata-rata capaian kinerja IKU Pemerintah Daerah adalah sebesar 128.5%

atau sangat baik. Keberhasilan capaian kinerja tersebut ditunjukkan oleh capaian 2

IKU yang telah dapat memenuhi target. Keberhasilan kinerja tersebut

mencerminkan bahwa pada tahun 2015, Produksi padi meningkat sebesar 19.322

Ton di tahun 2015 atau 8.8 % dibandingkan dengan tahun 2014 yang sebesar

204.658 Ton dan melampaui target indikator kinerja daerah yang hanya sebesar

0,56 % pada tahun 2015 sedangkan peningkatan indeks produksi padi

/holtikultura pada tahun 2014 meningkat menjadi 56.82 ton/pertahun atau sebesar

218.818 Ton untuk produksi padi dan 169.565 ton untuk produksi holtikultura,

capaian ini meningkat sebesar 7,96 % dibandingkan dengan tahun 2014.


meningkatnya akses petani terhadap sarana produksi, modal dan pemasaran

adalah, sebagai berikut :

a. Pemberian bantuan pinjaman modal Aneka Usaha Pertanian secara bergulir

untuk penguatan modal usaha.

b. Penyediaan sarana produksi, pupuk, obat dan bibit sebagai usaha dalam

meningkatkan produksi pertanian

c. Upaya peningkatan Pengetahuan Sikap dan Kemampuan (PSK) petani dan

petugas diadakan pelatihan, kaji terap teknologi

d. dilaksanakannya promosi produk unggulan pada tingkat Nasional, Regional

dan Lokal serta pengembangan fungsi STA Jetis.

Tabel III.11

Klasifikasi Kemampuan Kelompok Tani

S

u

m

b

e

r

D

i

n

sumber Dinas Pertanian,Perkebunan dan Kehutanan tahun 2015

Klasifikasi kemampuan kelompok tani pada tahun 2015 meningkat cukup tajam

dibanding tahun 2014. Hal ini disebabkan mulai tahun 2015 ini telah dilakukan

pendataan kelompok tani menggunakan secara elektronik dengan aplikasi e-

No

Uraian

(Kelompok) 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Kelas Pemula 123 123 666 123 720 891

2 Kelas Lanjut 230 230 416 230 696 873

3 Kelas Madya 56 56 64 56 155 90

4 Kelas Utama 4 4 9 4 20 11

jumlah 413 413 1155 413 1591 1865


poktan. Perkembangan kelompok tani cukup dinamis dari tahun ke tahun.

Pembentukan kelompok tani adalah sebagai salah satu syarat dalam menerima

bantuan dari pemerintah baik dalam dana, materi ataupun pembinaan.

Pembinaan kelompoktani bermaksud untuk membantu para petani agar mau dan

mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses teknologi,

permodalan, pasar dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan

produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta

meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Tabel III.12

Produksi Pertanian dan Perkebunan

No Uraian (ton) 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Padi 196.030 193.253 205.242 202.676 218.818 238.140

2 Jagung 65.333 50.043 60.123 61.161 714.86 76.177

2 Kedelai 1.472 431 157 134 199 121

3 Kacang

Tanah

1.309 1.934 2.919 3.394 3.126 3.462

4 Ubi Kayu 33.264 42.744 58.373 49.511 34.812 39.231

5 Ubi Jalar 14.860 29.803 29.803 24.547 19.904 21.971

Sumber Dinas Pertanian,Perkebunan dan Kehutanan tahun 2015

Terkait pencapaian hasil produksi pertanian dan perkebunan masih terkendala

beberapa permasalahan antara lain :

a. Masih minimnya pengetahuan petani tentang pertanian.

b. Petani masih mengharapkan bantuan pupuk organik untuk meningkatkan

kesuburan tanah

c. Dari dinas sudah berupaya untuk membentu dan mengupayakan tentang

pembrantasan hama dan penyakit pada tanaman.

d. Petani masih menggantungkan bantuan dari pemerintah.

Tabel III.13

Luas Lahan Pertanian Dan Perkebunan

S

u

m

b

e

r

D

i

n

a

s

P

e

r

t

Dinas Pertanian,Perkebunan dan Kehutanan tahun 2015

No Uraian

(Ha)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Sawah

Teknis

5.981.17 5.981.17 4.256,83 3.635,72 3.635,72 4.265

2 Sawah

Setengah

teknis

3.427,89 3.427,89 5.063,43 5.504,20 5.504,20 5.078

3 Sawah

Sederhana

8.750,49 8.750,49 6.607,68 7.191,81 7.191,81 6.624

4 Sawah

Tadah

Hujan

5.966,87 5.966,87 7.317,33 6.834,53 7.624,44 7.336

5 Tanah

Tegalan

23.978,29 23.978,29 23.325,75 24.604,2

3

27.462,57 26.340,28

6 Kebun 5.120,61 5.120,61 4.439,50 4.580,02 13.619 6.166,79


Berdasarkan data pada tabel diatas penurunan Jumlah luas lahan pertanian

perkebunan disebabkan lahan banyak alih fungsi diantaranya untuk pembuatan

jalan tol, jalan lingkar Ambarawa, perumahan dan pendirian industri/pabrik

sehingga pengaruh pada prosentase peningkatan hasil produksi pertanian dan

perkebunan pada setiap tahunnya.

Tabel III.14

Tingkat Produktivitas Pertanian Dan Perkebunan

No Uraian (Ku/Ha) 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Padi 53.56 54.22 56.61 53.18 56.82 57.08

2 Jagung 50.32 37.94 48.07 43.44 52.61 59.98

2 Kedelai 12.92 13.22 12.36 13.54 13.72 13.01

3 Kacang Tanah 10.70 10.61 11.39 13.45 13.59 16.69

4 Ubi Kayu 174.33 272.78 277.97 253.25 191.06 200.87

5 Ubi Jalar 222.46 309.8 296.7 253.06 167.82 223.96


Produksi pertanian mengalami kenaikan produksi utamanya tanaman

palawija diantaranya Padi, Jagung , Ubi kayu dan Kacang tanah sedangkan kedelai

mengalami penurunan dikarenakan banyak petani beralih ketanaman yang lain

dan yang menguntungkan. Petani masih mengharapkan bantuan pupuk non

subsidi untuk meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan.

Pada Tahun Anggaran 2015 sumber pangan utama di Kabupaten Semarang

seperti produksi padi pada Bulan Desember 2015 telah tercapai 19.322 ton,

jagung 59.98 ton, kacang tanah 16.69 ton , ubi kayu 200.06 ton, dan ubi jalar

223.96 ton.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan peningkatan produksi,

produktivitas pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani diperlukan

dukungan baik sarana, prasarana maupun dana yang memadai. Upaya-upaya

yang telah dilakukan memberikan bantuan kepada kelompok tani atau masyarakat

berupa hibah untuk mendukung kegiatan tersebut diatas, adapun penerima

bantuan pada tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel II.15

DAFTAR PENERIMA

BANTUAN HIBAH PERTANIAN TAHUN 2015

No Jenis Bantuan Jumlah Bantuan Jumlah Penerima

1 NPK 250 kg 3 kelompok tani

Pupuk Organik 400 kg

Pupuk Organik Cair 3 lt


No Jenis Bantuan Jumlah Bantuan Jumlah Penerima

Corine Bacterium 1 lt

Buvaria 1 kg

2 Mesin Penumbuk Kopi 3 unit 3 kelompok tani

3

Peralatan pengolah kripik

singkong 5 paket

5 kelompok tani

4 Traktor roda dua 14 unit 14 Kelompok Tani

Cultivator 1 unit 1 kelompok tani

Benih padi 550 kg 1 kelompok tani

Benih padi 525 kg 1 kelompok tani

Benih jagung komposit 250 kg 1 kelompok tani

5 Pembangunan Jalut 18 unit 18 kelompok tani

Pembangunan Jitut 10 unit 10 kelompok tani

Traktor 25 unit 25 kelompok tani

Bibit Tembakau, Pupuk Majemuk

KN 19 paket 19 kelompok tani

Pupuk Majemuk NPK, Pestisida

Sistemik, Pupuk Organik

6 Bibit Nilam, Pupuk Bokhasi,

Pupuk Cair, Pestisida Hayati

4 paket 4 kelompok tani

7 Mesin pengupas kulit kopi 5 unit 4 kelompok tani

Bibit Karet 1.100 batang 5 kelompok tani

Bibit Organik 3.300 kg

8 Bibit Jeruk Purut 1.400 btg 10 kelompok tani

9 Alat Sablon Plastik 10 unit 10 kelompok tani

9 Rubuha 40 unit 10 kelompok tani

10 Jalut 14 unit 14 kelompok tani

11 Bibit Alpukat = 750 btg 750 batang 2 kelompok tani

Bibit Sengon = 750 btg 750 batang

12 Benih jahe 667 kg 6 kelompok tani

Bibit Sengon 4.000 btg 11 kelompok tani

Pupuk majemuk 463 kg

Bibit Sengon 4.000 btg 1 kelompok tani

Pupuk majemuk 467 kg

Alat pengolah empon-empon 11 paket 11 kelompok tani

13 Pengembangan Jitut 28 unit 28 kelompok tani

Rehabilitasi jitut 30 unit 30 kelompok tani

Irigasi air permukaan 15 unit 15 kelompok tani

Jalut 21 unit 21 kelompok tani


Dalam rangka mendukung pelaksanaan peningkatan produksi,

produktivitas Perkebunan dan peningkatan kesejahteraan petani diperlukan

dukungan baik sarana, prasarana maupun dana yang memadai. Upaya-upaya

yang telah dilakukan memberikan bantuan berupa alat – alat pertanian, bibit dan

pembangunan jaringan irigasi/pembangunan jalan usaha tani adapun yang


menerima bantuan hibah pada tahun 2014 sebagai berikut:

Tabel III.16

Daftar Penerima Bantuan Hibah Pertanian

Tahun 2015

No Jenis Bantuan Jumlah

Bantuan Jumlah Penerima

1 Jalan Usaha Tani (JALUT) 48 Unit 48 kelompok tani

2 Jaringan Tingkat Usaha Tani

(JATUT)

12 Unit 12 Kelompok Tani

3 Hand Sprayer 7 Unit 7 Kelompok Tani

4 Timbangan Digital 7 Unit 7 Kelompok Tani

5 Bibit Tembakau 168.000

Batang

7 Kelompok Tani

6 Pupuk majemuk 2.100 Kg 3 Kelompok Tani

7 Pupuk NPK 250 Kg 3 Kelompok Tani

8 Pestisida sistimik 70 Liter 7 Kelompok Tani

9 Pupuk Organik 400 Kg 3 Kelompok Tani

10 Pulper kopi 2 Unit 2 Kelompok Tani

11 Huller Kopi 1 Unit 1 Kelompok Tani

12 Bibit Karet 3000 batang 5 Kelompok Tani

13 Bibit cengkih 15.900

batang

14 Alat penyuling minyak atsiri 1 Unit 1 kelompok tani

Sumber Dinas Pertanian perkebunan dan Kehutanan tahun 2015

TABEL III.16

Penggunaan Lahan Pertanian dan Perkebunan

Luas (ha)

S

umber Dinas Pertanian perkebunan dan Kehutanan tahun 2015

4. Sasaran 4 :

Terwujudnya diversifikasi usaha pertanian, menuju agrobisnis, agroindustri dan

agro wisata dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk dan daya tarik

usaha sector pertanian

No Indikator Kinerja

Utama

Sat Target

2015

Realisasi Capaian

(%) 2014 2015

1 Prosentase

peningkatan

9

7.9

8.8

9.8

No Jenis

Penggunaan

lahan

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1

2

3

4

5

Sawah teknis

Sawah setengah

teknis

Sawah

Sederhana

Sawah tadah

Hujan

Tanah Tegalan

Kebun

5.981,17

3.427,89

8.750,49

5.966,87

23.978,29

5.123,61

5.981,17

3.427,89

8.750,49

5.966,87

23.978,29

5.0120,61

4.256,83

5.063,43

6.607,68

7.317,33

23.325,7

5

4.439,50

3.635,72

5.504,20

7.191,81

6.834,53

24.604,2

3

4.580,02

3.635,72

5.504,20

7.191,81

7.624,44

27.462.5

7

4.580,02

4.265

5.078

6.624

7.336

26.340,2

8

6.166,79



Utama

Sat Target

2015

Realisasi Capaian

(%) 2014 2015

produksi padi

palawija dan

holtikultura

Padi ton 227.231 218.818 238.140 104.8

Palawija ton 139.871 150.906 140.962 100.7

Holtikultura ton 1.876.05

5

1.690.935 1.914.342 102

2 Kontribusi PDRB

Pertanian

Rp

(Juta) 183.901,5 166.432,30 183.123,87 99.57

3 Jumlah agrobisnis,

agrowisata & agro

industri

lokasi 4 4 4 100

Rata-rata Capaian Kinerja 101.4

Rata-rata capaian kinerja IKU Pemerintah Daerah dalam mewujudkan

diversifikasi usaha pertanian, menuju agrobisnis, agroindustri dan agro wisata

dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk dan daya tarik usaha sector

pertanian adalah sebesar 101.4 % atau sangat baik. Keberhasilan capaian kinerja

tersebut ditunjukkan oleh capaian 4 IKU yang telah dapat memenuhi target.

Keberhasilan kinerja tersebut mencerminkan bahwa pada tahun 2015, Produksi

padi meningkat sebesar 10.909 Ton atau 1.09 % dibandingkan dengan tahun

2014 yang sebesar 218.818 Ton dan melampaui target indikator kinerja daerah

yang hanya sebesar 1.04 % pada tahun 2015, sedangkan peningkatan indeks

produksi holtikultura pada tahun 2015 meningkat menjadi 1.914.324

ton/pertahun, capaian ini meningkat sebesar 1.13 % dibandingkan dengan tahun

2014.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja sasaran

Terwujudnya diversifikasi usaha pertanian ,menuju agrobisnis, agroindustri dan

agro wisata dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk dan daya tarik usaha

sector pertanian adalah sebagai berikut :

1. Memberikan bantuan alat-alat pertanian guna menunjang peningkatan

produksi dan ketrampilan tenaga kerja sektor pertanian dan perkebunan.

2. Monitoring, pemantauan dan pengendalian secara kontinyu tentang

pengelolaan serangan OPT dengan mengalokasikan dana pada setiap tahun

anggaran serta penyediaan sarana pendukung.

3. Pengembangan Kebun Bibit Unggul Pertanian di Pakopen, Kesongo dan

Mulyorejo sebagai fasilitas pengembangan pembenihan untuk mendukung

pembangunan pertanian


5. Sasaran 5 :

Diterapkannya teknologi tepat guna berwawasan lingkungan dalam rangka

pengembangan jenis dan kualitas produk industry local


2015

Realisasi Capaian

(%) 2014 2015

1 Jumlah Teknologi Tepat Guna

Berwawasan Lingkungan

bh 2 2 2 100

2 Jumlah Pengembangan Produk

Industri Local

% 52,5 78,6 64 122


Rata-rata capaian kinerja sasaran Diterapkannya teknologi tepat guna berwawasan

lingkungan dalam rangka pengembangan jenis dan kualitas produk industry local

adalah sebesar 86 % atau Cukup Baik. Keberhasilan capaian kinerja tersebut

ditunjukkan oleh capaian IKU yang telah dapat memenuhi target. Keberhasilan

kinerja tersebut mencerminkan bahwa pada tahun 2014, prosentase indsutri

kerajinan yang terbina adalah sebesar 64.08 % dari target yang ditetapkan sebesar

52.50 %. Sedangkan IKU dengan indikator jumlah penerapan teknologi tepat guna

berwawasan lingkungan dalam rangka pengembangan jenis dan kualitas produk

industry local hanya ada satu yaitu pelatihan penerapan teknologi pengolahan tahu

untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan limbah tahu.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja sasaran Diterapkanya

teknologi tepat guna Berwawasan Lingkungan Dalam Rangka Pengembangan Jenis

dan Kualitas Produk Industry Local adalah sebagai berikut:

a. Sudah terbentuknya kelompok – kelompok IKM per komoditas sehingga

mempermudah dalam akses pembinaan.

b. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang cukup dan memadai.

kendala capaian kinerja sasaran Diterapkanya teknologi tepat guna Berwawasan

Lingkungan Dalam Rangka Pengembangan Jenis dan Kualitas Produk Industry Local

adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna.

b. Kesadaran pengusaha kecil untuk mengajukan perijinan legal formal usahanya

yang masih kurang

6. Sasaran 6 :

Berkembangnya industry pariwisata yang berbasis masyarakat dan budaya local

No Indikator Kinerja Utama Sat Target 2015 Realisasi Capaian

(%) 2014 2015

1 Prosentase peningkatan % 10 12 41 410


No Indikator Kinerja Utama Sat Target 2015 Realisasi Capaian

(%) 2014 2015

jumlah kunjungan

wisata

2 Kontribusi PDRB

Pariwisata

juta 3.654.095 3.408.758 3.662.786 100,2

3 Jumlah promosi budaya kel 9 9 12 133


Kinerja

214

Rata-rata capaian kinerja IKU Pemerintah Daerah pada sasaran

Berkembangnya industry pariwisata yang berbasis masyarakat dan budaya local

adalah sebesar 214 % atau Sangat Baik. Keberhasilan capaian kinerja tersebut

ditunjukkan oleh capaian 3 IKU yang telah dapat memenuhi target.

Keberhasilan kinerja tersebut mencerminkan bahwa pada tahun 2015,

berkembangnya industri pariwisata yang berbasis masyarakat dan budaya local

meningkat melampaui target indikator kinerja daerah , seperti Jumlah kunjungan

wisata tahun 2015 sebanyak 2.161.803 wisatawan, melebihi target RPJMD

sebanyak 1.305.100 orang atau 165.6 %, serta meningkat dari tahun 2014

sebanyak 1.528.202 wisatawan.

Peningkatan sebanyak 633.601 wisatawan atau 41 % jumlah kunjungan

wisata tersebut terdiri dari wisatawan domestik wisatawan asing. Jumlah

kunjungan wisata meningkat dikarenakan adanya kegiatan promosi bersama

dengan pelaku pariwisata antara lain biro perjalanan dan pengelola obyek wisata

swasta serta informasi pariwisata melalui media cetak dan media elektronik.

Jumlah kunjungan wisata ini berdampak langsung pada peningkatan

PendapatanAsli Daerah (PAD), Realisasi PAD retribusi tempat wisata tahun 2015 Rp

3.662.786.320 sedangkan tahun 2014 sebesar Rp. 3.479.361.000,- naik dari

realisasi dan tahun 2013 sebesar Rp. 3.198.152.640,- atau mengalami kenaikan

sebesar 8,84%. Penerimaan retribusi dari tempat wisata terinci sebagai beriku

Tabel III.17

Realisai Penerimaan Retribusi Tempat Wisata

No Obyek Wisata Tahun

2013 2014 2015

1 Candi Gedong songo 2.139.343.500 2.319.170.500 2.422.476.000

Sewa Kios Candi

Gedongsongo

13.400.000 19.200.000 22.605.000

Kolam Rendam air

panas

39.200.000 40.990.000 41.000.000

Restribusi

kendaraan

49.000.000 49.200.000 51.000.000


No Obyek Wisata Tahun

2013 2014 2015

OW.Gedogsongo

2 Pemandian Muncul 495.944.500 521.902.000 555.809.000

Sewa kios

OW.Pemandian

Muncul

3.070.000 3.600.000 3.600.000

Restribusi kendaraan

OW.Pemandian

Muncul

5.190.000 6.600.000 8.400.000

3 Bukit cinta brawijaya 179.659.000 192.636.000 227.256.000

Sewa Kios bukit

cinta

2.750.000 4.800.000 4.800.000


OW.Bukit Cinta

- 11.862.000 13.533.000

4 Museum Palagan 159.663.000 165.185.000 160.363.000


OW.Palagan

Ambarawa

- 10.018.000 11.071.000

5 Retribusi tempat Khusus

Parkir

- 5.110.000 10.830.000

6 Wana Wisata

Penggaron

5.878.080. 2.656.800 -

7 Wana Wisata air terjun 9.252.730. 6.412.320 -

8 Wana Wisata umbul

songo

3.039.830. 470.160 -

9 Langen tirto muncul 5.500.000 5.500.000 3.510.000

10 The fountain water

park and resto

3.600.000 3.600.000 3.600.000

11 Sewa lahan depot ikan

muncul

54.121.000 72.030.320 66.163.320

12 Sewa lapangan

olahraga

10.641.000 24.265.000 45.280.000

13 Penerimaan Lainnya 18.900.000 15.550.000 7.350.000

Jumlah 3.198.152.640,- 3.479.361.000,- 3.662.786.320

Sumber Dinas Pemuda,olahraga dan pariwisata Tahun 2015

7. Sasaran 7 :

Tumbuhkembangnya kelompok usaha produktif badan usaha milik petani dan

lembaga keuangan mikro antara lain melalui kemitraan bisnis dan pengembangan

program tanggungjawab social perusahaan ( corporate social responsibility )


2015

Realisasi Capaian

(%) 2014 2015

1 Jumlah peningkatan kelompok

usaha petani melalui program

CSR

kel 40 40 40 100


Rata-rata capaian kinerja IKU Pemerintah Daerah adalah sebesar 100% atau sangat


baik. Keberhasilan capaian kinerja tersebut ditunjukkan oleh capaian 1 IKU yang

telah memenuhi target. Keberhasilan kinerja tersebut mencerminkan bahwa pada

tahun 2015 tumbuh kembangnya kelompok usaha produktif badan usaha milik

petani dan lembaga keuangan mikro antara lain melalui kemitraan bisnis dan

pengembangan program tanggungjawab social perusahaan (corporate social

responsibility) meningkat sebesar 44 kelompok Tani atau 35.8 % dari 234

gapoktan di kabupaten semarang menerima bantuan Dana Bagi hasil cukai hasil

tembakau berupa pendukung usaha bibit unggul pertanian/ perkebunan senilai Rp.

1.624.052.000,- dan Kegiatan pengembangan diversifikasi tanaman senilai

Rp.3.880.803.750,-

Faktor yang menjadi kendala atau hambatan dalam menumbuhkembangkan

kelompok usaha produktif badan usaha milik petani dan lembaga keuangan mikro

antara lain melalui kemitraan bisnis dan pengembangan program tanggungjawab

social perusahaan (corporate social responsibility) antara lain :

1. Belum mencukupinya kebutuhan peningkatan kualitas tembakau.

2. Masih rendahnya tingkat kemampuan petani dalam budidaya pertanian dan

perkebunan secara intensif.

3. Masih belum memadainya jalan usaha tani mengakibatkan biaya sarana

produksi cukup tinggi.


Tujuan 4

Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan

yang efektif efesien dan akuntabel

1. Sasaran 1 :

Mantapnya adminsitrasi pemerintahan dalam penerapan informastion

communication and technology (ICT) melalui electronic government dalam rangka

peningkatan kualitas,pemerataan pelayanan public dan pembangunan system

data(data base)


2015

Realisasi Capaian

(%) 2014 2015

1 Jumlah ketersediaan sistem

informasi manajemen

% 10 10 10 100

2 Cakupan jumlah desa dengan

akses internet

desa 70 41 70 100


Rata-rata capaian kinerja IKU Pemerintah Daerah adalah sebesar 100 %

atau sangat baik. Keberhasilan capaian kinerja tersebut ditunjukkan oleh capaian 2

IKU yang telah dapat memenuhi target. Keberhasilan kinerja tersebut

mencerminkan bahwa pada tahun 2015, penerapan teknologi informasi pada

pelaksanaan tata kelola pemerintahan sebagai upaya peningkatan kualitas,

pemerataan pelayanan public dan pembangunan system data (data base)

ditunjukkan dengan ketersediaan 10 sistem informasi manajemen yang merupakan

aplikasi yag mendukung aksestabilitas data dan informasi yang lebih valid.

Dalam rangka penerapan teknologi informasi pada wilayah pedesaan di Kabupaten

Semarang, pada tahun 2015, telah terbangun jaringan akses internet pada 40

wilayah pedesaan, sehingga terdata sampai pada tahun 2015 sebanyak 33,6 % dari

208 desa diwilayah Kabupaten semarang telah memiliki akses layanan internet

sehingga diharapkan mampu memberikan lebih kemudahan informasi bagi

masyarakat perdesaan.

Faktor – faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja sasaran Mantapnya

adminsitrasi pemerintahan dalam penerapan informastion communication and

technology ( ICT ) melalui electronic government dalam rangka peningkatan

kualitas,pemerataan pelayanan public dan pembangunan system data(data base),

adalah sebagai berikut


a. Penyediaan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi yang memadai

untuk memenuhi kebutuhan akses informasi bagi masyarakat sebagai sarana

diseminasi informasi kepada publik

b. Pelatihan dan pendidikan teknis bagai aparatur dan Peningkatan Kapasitas

penguasan teknologi informasi secara regular dan berkesinambungan

2. Sasaran 2 :

Meningkatnya disiplin, kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah,

sehingga redponsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan


2015

Realisasi Capaian

(%) 2014 2015

1 Prosentase aparatur yang

sesuai kompetensi jabatannya

% 100 74 89 89

2 Prosentase penyelesaian

penanganan kasus pelanggaran

PNS

% 100 100 100 100

3 Prosentase menurunnya kasus

pelanggaran oleh PNS

% 0,00

4

0,00

5

0,00

3

80


Rata-rata capaian kinerja IKU Meningkatnya disiplin, kompetensi dan

profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga redponsif terhadap perubahan

paradigma pemerintahan adalah sebesar 89,6 % atau BAIK.

Keberhasilan capaian kinerja tersebut ditunjukkan oleh capaian 1 dari 3 IKU yang

telah memenuhi target.

Keberhasilan kinerja tersebut mencerminkan bahwa pada tahun 2015, 89 % atau

8647 orang dari 9716 orang aparatur pemerintah kabupaten semarang telah

memenuhi kompetensi dibutuhkan jabatan, capaian ini meningkat sekitar 15 %

atau 1467 orang yang terdiri dari 425 orang dalam kapasitas memenuhi

kompetensi pada jabatan structural dan fungsional umum dan 1042 orang untuk

memenuhi kompetensi pada jabatan fungsional tertentu, Capaian kinerja ini

meningkat disebabkan karena beberapa factor antara lain :

a. Meningkatnya kebutuhan aparatur dalam upaya pemenuhan kompetensi teknis

dan administrasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

b. Meningkatnya penyelenggaraan berbagai jenis Diklat teknis dan fungsional dari

berbagai badan diklat

c. Peningkatan alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan diklat

aparatur

Namun masih terdapat kendala dalam rangka peningkatan kinerja kebutuhan


kompetensi aparatur antara lain :

a. Keterbatasan jumlah kuota peserta pada beberapa pelaksanaan diklat aparatur

sehingga Badan Diklat tidak mampu mengakomodir seluruh kebutuhan daerah

terhadap peningkatan kompetensi aparatur, antara lain pada pemenuhan diklat

PIM bagi structural.

b. Kurangnya ketersediaan aparatur yang dapat memenuhi persyaratan

kompetensi dasar sebagai peserta diklat teknis pada fungsional khusus sehingga

tidak dapat memenuhi kuota pada diklat teknis tertentu.

Sedangkan untuk capaian kinerja dalam rangka menurunkan tingkat pelanggaran

disiplin aparatur dan penyelesaian permasalahan pelanggaran aparatur pada tahun

2015, terdapat perbaikan kinerja yang antara lain adalah menurunnya kasus

pelanggaran sebanyak 33 % atau hanya terdapat 6 kasus pelanggaran oleh PNS

dibanding tahun 2014 yang terdapat 9 kasus, yang pada tahun 2015 telah dapat

diselesaikan 9 kasus atau 100% dengan pengenaan sanksi administrasi berbeda

berdasarkan tingkat pelanggaran sesuai ketentuan perundang undangan yang

berlaku.

Dalam mewujudkan pembinaan peningkatan produktivitas kerja aparatur melalui

diterbitkannya PP 53 tahun 2010, PNS diharapkan memahami tentang peraturan

disiplin PNS yang telah diatur secara tegas dan eksplisit di dalam peraturan

tersebut, dimana PP 53 tahun 2010 memuat tentang kewajiban, larangan dan jenis

hukuman disiplin yang dapat dijtuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan

pelanggaran, mulai dari jenis hukuman disiplin ringan, sedang hingga berat.

Meskipun kategori rata-rata capaian kinerja IKU Pemerintah Daerah sangat baik,

namun, masih terdapat beberapa kendala permasalahan terkait pencapaian sasaran

strategis antara lain masih banyak SKPD yang belum melaporkan hukuman disiplin

ke Badan Kepegawaian Daerah.

3. Sasaran 3 :

Meningkatanya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat

daerah


2015

Realisasi Capaian

(%) 2014 2015

1 Rata Rata skor evaluasi lakip SKPD

2014

Nilai Lakip 2013 =

Kategori nilai CC

Nilai

41,66

65

CC C CC 64


Rata-rata capaian kinerja IKU Meningkatanya kapasitas kelembagaan dan


ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah adalah sebesar 63% dalam kategori

Kurang (C) sesuai dengan standar penilaian LAKIP.

Faktor – faktor yang melatarbelakangi tidak tercapainya kinerja sasaran

Meningkatanya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat

daerah, adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya sinergitas dan konsistensi penyusunan dokumen perencanaan

SKPD sehingga menyulitkan evaluasi capaian kinerja dalam setiap tahapan

pembangunan.

2. Masih lemahnya komitmen pelaksanaan pemerintahan dalam menyusun

perencanaan kinerja dengan implementasi manajemen kinerja untuk mencapai

visi misi Daerah.

3. Belum adanya keselarasan antara RPJMD, IKU dan LAKIP.

Jika dibandingkan dengan target kinerja Rata Rata skor evaluasi lakip SKPD 2014,

maka capaian indikator kinerja Rata Rata skor evaluasi lakip SKPD 2015 Kabupaten

Semarang sebesar 64 % tersebut jauh dibawah standar yang ditargetkan.

4. Sasaran 4 :

Terciptanya transparansi dan pelaksanaan pembangunan


2015

Realisasi Capaian

(%) 2014 2015

1 Jumlah media informasi

pembangunan dan

pemerintahan

Media 4 4 4 100

2 Jumlah informasi

pembangunan dan

pemerintahan yang dimuat

dalam media informasi

Kali 2500 2500 2500 100

3 Prosentase SKPD yang aktif

menginformasikan pelaksanaan

pembangunan

%

100 100 100 100


Rata – rata capaian kinerja pemerintah Kabupaten Semarang dalam

mewujudkan Terciptanya transparansi dan pelaksanaan pembangunan melalui

penyampaian informasi pembangunan daerah secara transparan pada tahun

2015 adalah sebesar 100 % atau baik ,Keberhasilan tersebut ditunjukkan oleh

capaian 3 (tiga) indikator kinerja yang telah dapat memenuhi target.

Keberhasilan kinerja tersebut mencerminkan bahwa pada tahun 2015, Jumlah

media informasi milik Pemda sejumlah 4 media antara lain website Kabupaten

Semarang, Majalah Gema serasi,Majalah Interupsi dan Radio Suara Serasi ,

sedangkan untuk Informasi pembangunan yang dimuat media massa pada


tahun 2015 mencapai 2500 kali selanjutnya untuk keterbukaan informasi

Pembangunan semua 73 SKPD kabupaten telah secara regular menyampaikan

pelaporan capaian kinerja dan kegiatan sehingga bisa diukur progress capaian

kinerjanya ,


Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan daerah melalui

penyampaian informasi pembangunan daerah secara transparan adalah sebagai

berikut

1. adanya media informasi dari pemerintah seperti majalah Gema Serasi dan

Interupsi, siaran LPPL Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang, serta Buletin

Perpustakaan Kabupaten Semarang yang berfungsi sebagai jembatan

informasi kegiatan pemerintah daerah maupun kegiatan pembangunan

pemerintah daerah kepada masyarakat. Melalui keberadaan media tersebut,

pemerintah berusaha menginformasikan perkembangan maupun kemajuan

bahkan proses pembangunan kepada masyarakat.

2. Adanya Informasi pembangunan yang dimuat media massa membuka

informasi kepada masyarakat luas akan keberhasilan maupun perkembangan

kemajuan pembangunan pemerintah daerah, sehingga selain sebagai media

informasi juga sebagai media control masyarakat terhadap kinerja

pemerintah daerah

3. Perencanaan Target kegiatan dibuat secara cermat dengan

mempertimbangkan sumber daya yang ada

4. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara konsisten sesuai target yang telah

direncanakan.

5. Sasaran 5 :

Meningkatnya kemampuan manajemen pemerintahan dan pembangunan

melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan berbasis

data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan

secara optimal


2015

Realisasi Capaian

(%) 2014 2015

1 Prosentase SKPD yang

mengakomodir

penganggaran yang

responsive gender

%

10,97 10,97 10,97 100

2 Prosentase penerapan system

pengendalian intern

pemerintah

%

100 100 100 100


Rata Rata capaian kinerja IKU Pemerintah Daerah dalam mewujudkan




secara optimal adalah sebesar 100 % atau sangat baik. Keberhasilan capaian

kinerja tersebut ditunjukkan oleh capaian 2 IKU yang telah dapat memenuhi

target. Keberhasilan kinerja tersebut mencerminkan bahwa pada tahun 2014,

SKPD yang mengakomodir penganggaran yang responsive gender sebanyak 7

SKPD antara lain Sekretariat Daerah, Badan KB dan PP, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kantor

Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan dan

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pengimplementasian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara baik dan

memadai tahun 2015, Inspektorat Kabupaten Semarang telah melaksanakan

pantauan terhadap 57 SKPD yang telah melaksanakan tahapan dasar penerapan

sistem pengendalian intern pemerintah, pemantauan diharapkan untuk dapat

mengindentifikasi sebagai upaya preventif mengatasi risiko salah kelola

(mismanagement).

upaya peningkatan frekuensi monitoring dalam rangka pengawasan internal

terdata pada tahun 2015 terlaksana 100 kali kegiatan monitoring pada SKPD

dan dukungan ketersediaan aparatur pengawasan yang meningkat menjadi 18

orang dibanding tahun 2014 yang hanya 15 orang diharapkan mampu

mendorong peningkatan kualitas kinerja aparatur pengawasan serta

mengintensifkan implementasi tahapan dasar pelaksanaan SPIP pada SKPD.

Dalam pelaksanaan pengawasan, penggalian informasi yang bersumber

dari masyarakat merupakan upaya mendiskripsikan secara objektif penerapan

tata kelola pemerintah dapat berhasil guna dan berdayaguna bagi masyarakat

terkait perilaku aparatur, pelaksanaan kebijakan yang menjadi kewenangan

SKPd serta bagaimana peraturan perundang undang yang berlaku

diimplementasikan dengan baik.



Tabel III.18

Pengaduan Masyarakat

No uraian 2011 2012 2013 2014 2015

1 Displin pegawai 6 4 6 3 1

2 Penyalagunaan Kewenangan 3 5 4 2 1

3 Pelanggaran PerUU 11 3 2 3 3

Sumber Inspektorat Kabupaten Semarang Tahun 2015

Tabel III.19

Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat

No uraian 2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah aduan 20 11 12 8 5

2 Aduan yang ditindaklanjuti 20 11 12 8 5

3 Aduan tidak terbukti 14 1 12 5 2

4 Aduan terbukti 6 10 - 3 3

Sumber Inspektorat Kabupaten Semarang Tahun 2015

Sedangkan untuk pelaksanaan audit kinerja APIP pada tahun 2015, terdapat

579 kejadiaan dalam berbagai macam variabel pemeriksaan yang antara lain

507 (lima Ratus Tujuh) temuan yang diklasifikan sebagai ketidakpatuhan

terhadap peraturan dengan kinerja penyelesaian mencapai 90,7% atau 460

kasus.

Sedangkan untuk kejadian karena adanya kelemahan sistem pengendalian

intern sebanyak 65 (enam puluh lima ) temuan dan 78,4 % atau 51 kasus dapat

diselesaikan sampai akhir tahun 2015.

Kemudian hasil temuan yang mengindikasikan adanya ketidakefesien,

ketidakefektifan dan adanya pemborosan pada pengelolaan keuangan di tahun

2015 terdapat 7 kasus dan 6 diantaranya dapat terselesaikan.





secara optimal, adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya pemahaman terhadap implementasi SPIP pada

b. Penetapan kebijakan kepala daerah terhadap implementasi SPIP

c. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pembinaan secara reguler dan

berkesinambungan

d. Peningkatan kapasitas kegiatan melalui perencanaan dan alokasi

penganggaran terhadap aplikasi responsif gender agar tepat sasaran


6. Sasaran 6 :

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik meliputi SDM aparatur,

system manajemen dan kelembagaan

N

o


2014

Realisasi Capaian

(%) 2013 2014

1 Opini BPK terhadap laporan

Keuangan daerah

opini WTP WTP WTP 100

2 Prosentase SKPD yang menerapkan

SPM

% 24,6 24,6 24,6 100


Rata – rata capaian kinerja dalam Meningkatnya disiplin, kompetensi

dan profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga responsive terhadap perubahan

paradigma pemerintahan pada tahun 2015 adalah sebesar 94,44% atau Baik.

Keberhasilan tersebut ditunjukkan oleh capaian 2 indikator kinerja yang telah

dapat memenuhi target. Keberhasilan kinerja tersebut mencerminkan bahwa pada

tahun 2015, tingkat kedisiplinan, kompetensi dan profesionalisme pengelolaan

keuangan dan aset daerah sudah baik.

Sedangkan untuk pelaksanaan pelayanan SPM, dari 16 (enam belas) SPM

kementerian yang ada, telah diampu oleh 13 SKPD dan 2 Unit Kerja Bagian Pada

Sekretariat Daerah dalam pencapaian indicatornya sehingga dari jumlah SPM

Kementerian yang harus dilaksanakan telah 100 % dilaksanakan secara penuh

dalam pencapaian kinerjanya.

Tabel III.20

Capaian Indikator pada Standar Pelayanan Minimal

Kabupaten Semarang Tahun 2015

No. Indikator SPM Capaian 2014 Capaian 2015

1. Angka Kematian Ibu (AKI) 107/100.000 kh 104/100.000 kh

Angka Kematian Bayi (AKB) 8,06/1.000 kh 7.9/1.000 kh

Angka Kematian Balita (AKABA) 5,2/1.000 kh 4.9/1.000 kh

Persentase Balita Gizi Buruk 0,11 % 0,6 %

Cakupan balita gizi buruk

mendpat perawatan :

100% 100%

Cakupan komplikasi kebidanan

yang ditangani :

100% 100%

Cakupan pertolongan persalinan

oleh tenaga kesehatan yang

memiliki kompetensi kebidanan :

94,5% 99,85 %

Cakupan desa/kelurahan universal

child immunization (UCI) :

100% 100%

Cakupan penemuan dan

penanganan penderita penyakit

TBC BTA :

60% 50%



Cakupan penemuan dan

penanganan penderita penyakit

DBD :

100% 100%

Cakupan kunjungan bayi : 92% 92%

Rasio Posyandu per satuan balita : 22 / 1.000 balita 25 / 1.000 balita

Rasio puskemas, poliklinik, pustu

per satuan penduduk :

0,38/1.000

penduduk

0,4/1.000

penduduk

Rasio Rumah sakit per satuan

penduduk :

0,004/1.000

penduduk

0,005/1.000

penduduk

Rasio dokter per satuan

penduduk :

0,23/1.000

penduduk

0,26/1.000

penduduk

Rasio tenaga medis per satuan

penduduk :

0,/1.000 penduduk 0,/1.000 penduduk

Cakupan Puskesmas : 136,84% 136,84%

Cakupan Puskesmas Pembantu : 28,94% 28,94%

Cakupan pelayanan kesehatan

rujukan pasien masyarakat miskin

Jamkesmas 18,91% 20%

Jamkesda 9,97% 11.7%

2. Prosentase penduduk miskin : 7,16% 7,3 %

Sarana sosial seperti panti asuhan,

panti jompo dan panti rehabilitasi

39 buah 39 buah

Penanganan penyandang masalah

kesejahteraan sosial

2,06% 3.1 %

3. Persentase penanganan sampah : 79,20%

Rasio Tepat Pembuangan Sampah

(TPS) persatuan penduduk :

0,23 persatuan

penduduk

0.35 persatuan

penduduk

Cakupan pantauan pencemaran

status mutu air

9 titik 9 Titik

Cakupan penghijauan wilayah

rawan longsor dn sumber mata

air

14 Ha 14 Ha

Cakupan pengawasan terhadap

pelaksanaan Amdal, UKL-UPL,

SPPL

13 pelaku usaha 14 pelaku usaha

Pelayanan tindaklanjut

pengaduan masyarakat akibat

adanya dugaan pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan

hidup dan penegakan hukum

lingkungan

10 kasus 10 Kasus

4. Rasio penduduk ber-KTP per

satuan penduduk

92.85 95.7

Kepemilikan akta kelahiran per-

1.000 penduduk

610 631

Rasio pasangan ber-akte nikah : 58, 62

Rasio bayi ber-akte kelahiran : 100 100

Kepemilikan KTP : 735.666 orang 742.086 orang

Penerapam KTP Nasional berbasis

NIK

100% 100%



Rasio jumlah Polisi Pamong Praja

per-10.000 penduduk

84% 84 %

Jumlah linmas per-10.000

penduduk :

103,38 per10.000

penduduk

104 per10.000

penduduk

Rasio siskamling per jumlah

Desa/Kelurahan

13,481 per

desa/kelurahan

13.7 per

desa/kelurahan

Angka kriminalitas 540 kasus 525 kasus

Jumlah demo 22kegiatan 15 kegiatan

Cakupan patroli petugas satpol-PP 501 kegiatan 501 kegiatan

Petgas Linmas : 1,03%

Tingkat penyelesaian pelanggaran

K3 (ketertiban, ketentraman dan

keindahan)

88% 90 %

Penegakan Perda : 182 kasus 185 kasus

Tingkat waktu tanggap daerah

layanan kebakaran wilayah

manajemen kebakaran :

100% 100%

Cakupan pelayanan bencana

kebakaran

0,00032% 0.00035 %

5. Rasio rumah layak huni : 75,60% 75,61 %

Rumah tangga bersanitasi : 55,09% 57%

Rasio permukiman layak huni : 76,23% 78%

6. Prosentase Keluarga Pra KS 20% 15%

Prosentase Keluarga KS1 22% 27 %

Rasio akseptor KB 107% 100%

Cakupan peserta KB aktif 82,5% 83.6%

Rata-rata jumlah anak per

keluarga :

3 orang 2.1%

Persentase partisipasi perempuan

di lembaga pemerintah

5,44% 6.31 %

Persentase Jumlah Tenaga Kerja

dibawah umur

0,96% 0.64%

Partisipasi angkatan kerja

perempuan

29% 32 %

Penyelesaian pengaduan

perlindungan perempuan dan

anak dari tindakan kekerasan

0,03% 0.07%

7. Angka pertumbuhan penduduk : 1,30% 1.08%

Rata-rata jumlah anak per

keluarga

3 orang

Rasio akseptor KB : 106% 100%

Cakupan peserta KB aktif : 82% 83.6%

8. Persentase penduduk berusia lebih

dari 15 th melek huruf

99,97% 99.9%

Angka Partisipasi Pendidikan

Anauk Usia Dini :

39,36%

Angka Partisipasi Murni (APM)

SD/MI/Paket A 95,11% 95.16%

SMP/MTS/Paket B 81,78% 81.81%

SMA/SMK/MA/Paket C 39,90% 43.41%



Angka Partisipasi Kasar (APK) :

SD/MI : 104,95% 105 %

SMP/MTS: 96% 96.28 %

SMA/SMK/MA : 58.64% 69.09 %

Angka Putus Sekolah (APS) :

SD/MI : 0,11% 0.09%

SMP/MTS: 0,45% 0.20%

SMA/SMK/MA : 0,75% 0.68%

Angka kelulusan (AL):

SD/MI : 99,97% 99,9%

SMP/MTS: 99,60% 99,6%

SMA/SMK/MA : 99,04% 99,1%

Angka melanjutkan (AM)

dari SD/MI ke SMP/MTs : 91,50%; 94.16%

dari SMP/MTs ke

SMA/SMK/MA :

68,80% 82.61%

Guru yang berpendidikan S1/DIV,

TK/RA dan SD/MI : 52%, 53%,

SMP/MTs : 90%, 90%,

SMA/MA/SMK : 97% 97%

Persentase guru bersertifikat

pendidik

SD/MI : 72% 72%

SMP/MTs : 74% 74%

SMA/SMK : 78% 78%

Ruang kelas SD/MI sesuai

standard :

82,23% 82,23%

Ruang kelas SMP/MTs sesuai

standard :

89,75% 90%

Ruang kelas SMA/MA sesuai

standard :

40% 41%

9. Proporsi panjang jaringan jalan

dalam kondisi baik

65% 70.06%

Panjang jalan kabupaten dalam

kondisi baik :

70% 71%

Panjang jalan yang memiliki

trotoar dan drainase (lebar >

1,5m)

26% 28%

Drainase dalam kondisi baik 65% 65%

Luas irigasi dalam kondisi baik 69,39% 69,39%

Persentase Rumah Tangga

pengguna air bersih

90,01% 90,01%

Persentase Rumah Tangga yang

menggunakan listrik

99% 99%

Rasio bangunan ber-IMB per-

satuan bangunan

72,50% 73%

Luas wilayah produktif 44,015 Ha 44,015 Ha

Luas wilayah industri 1.855 Ha 1.855 Ha

Luas wilayah kebanjiran

(perkotaan)

0,14 Ha 0,14 Ha



Luas wilayah kekeringan : 4.035 Ha 4.035 Ha

Luas wilayah perkotaan 8.744,286 Ha 8.744,286 Ha

10. Tingkat partisipasi angkatan kerja 87,15% 87,15%

Pencari kerja yang ditempatkan : 19,95% 19,95%

Rasio penduduk yang bekerja : 52,10% 52,10%

Angka sengketa pengusaha –

pekerja pertahun :

3,7% 3,7%

Keselamatan dan perlindungan : 73% 73%

11. Jumlah jaringan komunikasi 200 unit 200 unit

Jumlah surat kabar nasional /

lokal

12 buah 12 buah

Jumlah penyiaran radio/TV

lokal :

9 buah 9 buah

Website milik Pmerintah

Daerah :

35 sub domain 35 sub domain

12. Ketersediaam pangan utama : 164,04% 164,04%

Pola pangan harapan 88 skor 88 skor

13. Kunjungan wisata 1.285.084 orang 1.285.084 orang

Kontribusi sektor pariwisata

terhadap PDRB :

Rp. 2.881.763.000 Rp. 2.881.763.000

Jumlah grup kesenian 1.154 grup 1.154 grup

Jumlah gedung kesenian 1 buah 1 buah

Jumlah penyelenggaraan

festival seni dan budaya

10 kali 10 kali

Jumlah sarana penyelenggaraan

seni dan budaya :

5 buah 5 buah

14. Pemasangan rambu-rambu 686 buah 686 buah

Rasio ijin trayek 1,10% 1,2%

Jumlah terminal bis : 1 tipe A, 4 tipe C 1 tipe A, 4 tipe C

Rasio panjang jalan perjumlah

kendaraan

0,0052% 0,0056%

Angkutan darat 0,0185% 0,019%

15. Jumlah investor berskala

nasional (PMDN/PMA)

8 buah 8 Buah

Jumlah nilai investasi berskala

nasional (PMDN/PMA)

Rp. 173 Milyar Rp.215 Milayar

Lama proses perizinan 3 s/d 14 hari 3 s/d 14 hari

Pameran / ekspo : 2 kali 2 kali

Kenaikan / penurunan nilai

realisasi PMDN

Rp. 8 Milyar Rp.7.3 Milyar

Sumber data : Bagian tata Pemerintahan Tahun 2015

Faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja sasaran Meningkatnya

disiplin, kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga responsive

terhadap perubahan paradigma pemerintahan karena Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai

target yang ditentukan.

Walau rata-rata capaian kinerja sasaran Meningkatnya disiplin, kompetensi dan


profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga responsive terhadap perubahan

paradigma pemerintahan sudah terbilang cukup baik, namun ada satu kegiatan

yang memiliki capaian kinerja kurang (50%) yaitu Penyelesaian Administrasi

Kerugian Daerah. Hal ini disebabkan karena ada beberapa orang yang tidak biasa

menyelesaikan administrasi dengan alasan meninggal dunia.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran pada tahun 2013, maka

kinerja sasaran tahun 2014 tidak mengalami kenaikan ataupun kemunduran karena

target dan realisasi yang di tentukan bernilai sama.

7. Sasaran 7 :

Terwujudnya pelayanan masyarakat yang bermutu

N

o


2015

Realisasi Capaian

(%) 2014 2015

1 Prosentase SKPD yang menerapkan

standar pelayanan Publik

% 100 100 100 100

2 Prosentase SKPD yang

memperoleh skor baik penilaian

IKM

% 100 100 100 100


Rata-rata capaian kinerja IKU Pemerintah Daerah adalah sebesar 100

% atau sangat baik. Keberhasilan capaian kinerja tersebut ditunjukkan oleh

capaian 2 IKU yang telah dapat memenuhi target. Keberhasilan kinerja tersebut

mencerminkan bahwa pada tahun 2015,dari 73 SKPD pada pemerintah kabupaten

Semarang telah menyusun Standar pelayanan sebagai bentuk jaminan dan

kepastian pelayanan pada setiap jenis pelayanan yang diberikan kepada

masyarakat yang ditetapkan dalam Undang undang nomor 25 Tahun 2009

meliputi Dasar hukum pemberian pelayanan,persyaratan pelayanan,sistematika

,mekanisme dan prosedur pelayanan. Dalam dokumen standar pelayanan juga

memuat jangka waktu penyelesaian ,biaya tarif yang harus dibayarkan pengguna

layanan,jenis produk layanan yang diberikan,sarana prasarana atau fasilitas yang

bisa dimanfaatkan, ditunjukan juga kompetensi pelaksana layanan dan prosedur

pengawasan internal yang diharapkan mampu memberikan rasa nyaman terhadap

kepastian pelayanan yang diberikan. Terkait ketidakpuasan terhadap pemberian

layanan, pengguna layanan disediakan fasilitas pengaduan,saran dan masukan guna

perbaikan kualitas pelayanan pada masing masing SKPD yang memberikan

pelayanan langsung kepada masyarakat, sehingga seluruh pelaksanaan pelayanan

mampu menjadi komitmen bersama aparatur pelayanan dalam memberikan rasa

aman,bebas dan percaya.


Selanjutnya untuk pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif berdasarkan

pendapat masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dengan

membandingkan harapan dan kebutuhan, survey terhadap kepuasan masyarakat

bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan pada masing masing

SKPD pemerintah Kabupaten semarang.Pada Tahun 2015 73 (tujuh puluh tiga) dari

keseluruhan jumlah SKPD pemerintah kabupaten semarang secara berkala telah

melaksanakan survey tersebut sebagai dasar penetapan kebijakan dalam

peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efetif,efesien dan profesional

sesuai kebutuhan masyarakat.

`Tabel III.21

Capaian Tingkat Kepuasan masyarakat

terhadap Kinerja Pelayanan pada 73 SKPD

Uraian Var.1 Var.2 Var.3 Var.4 Var.5 Var.6 Var.7 Var.8 Var.9

Nilai Rata

Rata

3.30 3.25 3.15 3.67 3.32 3.28 3.39 3.38 3.53

Indeks

Kepuasan

82.4 81.3 78.8 91.8 82.9 82.1 84.7 84.4 88.4

Sumber Bagian Organisasi Setda Tahun 2015

Dalam penilaian survei kepuasan masyarakat pada SKPD diperoleh hasil

yang beragam, hal ini wajar karena respons masyarakat di setiap pelayanan yang

diberikan juga tidak sama serta pengisian kuesioner yang memerlukan waktu.

Berikut adalah kesimpulan dari masing masing variable daam pengumpulan hasil

kuesioner :

1. Persyaratan pelayanan (variable 1)

Indeks kepuasan masyarakat terhadap persyaratan pelayanan mendapatkan

nilai 82,40 atau 3,30 poin oleh para responden pada tahun 2015, capaian ini

menggambarkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap ketersedian

informasi terkait persyaratan dalam mendapatkan pelayanan lebih mudah

untuk diakses/didapat pada area pelayanan, sehingga memudahkan masyarakat

melengkapi dokumen yang dibutuhkan.

2. Prosedur pelayanan (variable 2)

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap prosedur pelayanan yang harus dilalui

mencapai indeks 81,3 atau 3,25 poin oleh tiap responden, capaian ini

menjelaskan bahwa tingkat kepuasan terhadap standar operasional prosedur

pelayanan yang diterapkan mampu memberikan ketepatan dan tidak adanya

diskriminasi dalam pemberian layanan.


3. Waktu pelayanan (variable 3)

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap jangka waktu dalam pemberian layanan

hanya mendapatkan indeks penilaian sebesar 78,84 atau 3,15 oleh masyarakat

yang menjadi responden. Indeks tersebut memperlihatkan bahwa masih

kurangnya tingkat kepuasan terhadap standar pelayanan yang diberikan,hal ini

disebabkan lebih pada ketepatan waktu pemberian layanan yang disebabkan

karena beberapa faktor, antara lain belum adanya standarisasi sarana dan

prasana pelayanan, tingkat kedisplinan dan kapabilitas SDM terhadap

pemenuhan standar pelayanan yang ditentukan.

4. Biaya / Tarif (variable 4)

Tingkat kesesuaian ketetapan biaya berdasar regulasi yang berlaku mendapat

penilaian masyarakat pengguna layanan sebesar 92.9 atau 3,67 poin oleh

masyarakat yang menjadi responden, hal ini memperlihatkan bahwa ketentuan

biaya pelayanan, keterlambatan hingga pengenaan denda telah diinformasikan

secara baik dan transparansi oleh SKPD pemberi layanan sehingga masyarakat

mendapatkan kepastian biaya yang dikeluarkan.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan(variable 5)

Tingkat kesesuaian dan ketentuan pada setiap spesifikasi dan jenis dari hasil

pelayanan yang diberikan mendapatkan tingkat kepuasan sebesar 80.97 atau

3,32 poin oleh setiap responden hal ini memperlihatkan bahwa Rata-rata

masyarakat menilai bahwa hasil atau jenis pelayanan yang mereka terima

adalah baik karena dilihat dari bentuk fisik suatu dokumen perijinan yang

diterima. Hanya sedikit yang menyatakan kurang puas dengan hasil produk

yang diterima masyarakat.

6. Kompetensi Pelaksana (variable 6)

Tingkat kepuasan terhadap kompetensi pelaksana layanan tahun 2015 hanya

mendapatkan nilai sebesar 79,85 atau nilai rata 3,19 poin oleh tiap responden,

hal ini disebabkan belum adanya standarisasi kompetensi pelaksana layanan.

7. Perilaku Pelaksana (variable 7)

Penilaian terhadap sikap, perilaku dann etika pemberi layanan mendapatkan

penilaian kepuasan sebesar 84.71 atau nilai rata rata 3.39 poin oleh tiap

responden, hal ini memperlihatkan bahwa sikap dan perilaku pemberi layanan

pada SKPD sudah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, karena hal ini

merupakan variabel yang terpenting dalam mencapai indeks kepuasan terhadap

pelayanan yang diberikan.


8. Maklumat Pelayanan (variable 8)

Tahun 2015, kepuasan masyarakat terhadap ketersediaan maklumat pelayanan

sebagai variabel indeks sebesar 82,83 atau skor A dengan tingkat kepuasan oleh

tiap responden mencapai 3.31, namun capaian ini tidak dapat dibandingkan

tahun 2014 yang mencapai 93,33 atau 3,73 sebagai nilai rata rata kepuasan

per responden karena masih menggunakan metode pengukuran yang berbeda.

hanya Ketersediaan maklumat pelayanan yang menjadi dasar pernyataaan

komitmen pelayanan SKPD dan penilaian masyarakat terhadap komitmen

petugas pemberi layanan dalam melaksanakan maklumat pelayanan diharapkan

mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik pada SKPD.

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (variable 9)

Indek kepuasan masyarakat terhadap penanganan,pengaduan saran dan

masukan tahun 2015 mencapai 88,36 atau nilai 3,53 pada tingkat kepuasan

per responden, capaian ini menerangkan bahwa penanganan pengaduan pada

proses pemberian layanan pada SKPD sudah ditindaklanjuti secara baik.


Tujuan 5

Menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan

dan investasi

1. Sasaran 1 :

Tersedianya Dokumen Tata Ruangan sebagai Acuan Pemanfaatan Ruang

N

o


2015

Realisasi Capaian

(%) 2014 2015

1 Jumlah ketersediaan dokumen

penataan ruang

do

k

2 3 - 0

Rata – Rata Capaian Kinerja -

Rata-rata capaian kinerja IKU Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Tersedianya

Dokumen Tata Ruangan sebagai Acuan Pemanfaatan Ruang adalah sebesar 0 %

atau Tidak tercapai . Namun capaian ini bukan merupakan kegagalan kinerja hal ini

terjadi dikarenakan evaluasi terhadap peraturan daerah tentang RTRW hanya dapat

dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Kemudian sebagai penunjang

pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tata ruang, pada tahun 2015 telah

tersusun Peta Digitasi Citra Satelit Resolusi Tinggi dan Kajian evaluasi Perda.

Dalam rangka mewujudkan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan

pembangunan yang berwawasan lingkungan, efisiensi dan bersinergi terhadap

alokasi investasi, Pengawasan dan Pengendalian penataan ruang diharapkan untuk

dapat :

a. Memberikan kepastian hukum dalam hal pemanfaatan ruang sehingga

diharapkan mampu merangsang partisipasi masyarakat dan minat investasi

masyarakat dunia usaha.

Sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka

Peraturan Penataan Ruang diharapkan dapat mewujudkan rencana tata ruang

yang dapat mengoptimalisasikan dan memadukan berbagai kegiatan sektor

pembangunan, baik dalam pemanfaatan sumberdaya alam maupun

sumberdaya

b. Sebagi upaya mengkoordinasikan antar sektor pembangunan kabupaten

sehingga diharapkan adanya keserasian antara pembangunan antar wilayah.

Capaian ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kemampuan suatu daerah

menyediakan dan menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan yang sehat

bagi penduduk maka semakin tinggi pula pemerintah daerah menyediakan

lingkungan yang nyaman bagi penduduk.


c. Mengarahkan pembangunan yang lebih tegas dalam rangka upaya

pengendalian pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik secara teratur baik

kualitas maupun kuantitasnya sehingga mampu meningkatkan daya guna dan

hasil guna pelayanan pemanfaatan ruang secara optimal.

2. Sasaran 2 :

Meningkatanya pelayana perijinan yang tertib,tepat waktu transparan dan

akuntabel


2015

Realisasi Capaian

(%) 2014 2015

1 Prosentase Jumlah ijin yang

diterbitkan

% 100 108,6 100 100

2 Prosentase penerbitan perijinan

yang tepat waktu

% 100 63 100 100


Rata-rata capaian kinerja IKU Pemerintah Daerah dalam Meningkatanya

pelayana perijinan yang tertib,tepat waktu transparan dan akuntabel adalah sebesar

85.8 % atau baik. Keberhasilan capaian kinerja tersebut ditunjukkan oleh capaian 2

(dua) Indikator Kinerja yang telah dapat memenuhi target.


Permohonan Ijin yang diterbitkan sebanyak 3760 Ijin meningkat 502 atau 15,4 %

dibandingkan dengan capaian 2014 yang hanya 3.258 ijin dengan 46 jenis

perijinan.

Hal ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat dalam mengurus dan

memiliki surat ijin kepemilikan dan dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran

pada tahun 2014, maka kinerja sasaran tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar

0,55 % yang capaiannya hanya 3000 ijin dengan, Sebagai gambaran kepuasan

masyarakat terhadap kinerja BPMPTSP. Indeks kepuasan masyarakat tahun 2015

meningkat menjadi 83,38 % dari capaian tahun 2014 yang sudah mencapai 80,8

% atau Kategori Baik

Keberhasilan Kinerja ini dapat dicapai melalui kebijakan kebijakan yang

antara lain :

a. Menciptakan iklim yang kodusif dan memanfaatkan potensi serta peluang

penanaman modal;

b. Memberikan intensif untuk menarik minat investor.

c. Meningkatkan profesionalisme SDM dan kualitas Sarana dan Prasarana

penunjang pelayanan perizinan


Dalam upaya mendorong peningkatan Penanaman Modal dan Investasi melalui

Kebijakan bidang perijinanan,Tahun 2015, implementasi kebijakan tersebut belum

mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan nilai investasi yang

hanya mencapai Rp. 377.509.000.000 atau hanya mencapai 94,08 % dari target

Daerah yang sebesar Rp.401.230.000.000,- atau turun 10,24 % dibanding capaian

nilai investasi tahun 2014.

Prosentase penerbitan perijinan yang tepat waktu sebesar 100 % atau

sebanyak 3760 ijin yang diterbitkan dapat terselesaikan sesuai prosedur pelayanan

berlaku

Tahun 2015, Rasio Bangunan ber IMB baru mencapai 1,6 % atau baru sekitar

4177 bangunan berijin dari 254.982 Total jumlah bangunan yang ada dikabupaten

semarang, capain ini meningkat dengan Pengajuan permohonan IMB yang pada

tahun 2015 sebesar 1142 pengajuan IMB atau meningkat 13,3 % dibanding tahun

2014.

Faktor – faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja sasaran Mewujudkan

tranparansi Pelayanan perijinan adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan Efesiensi Dalam dalam memberikan Pelayanan melalui peningkatan

kerjasama sector pelayanan

b. Mengimplementasikan Prosedur Pelayanan sebagai bentuk kemudahan tahapan

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

c. Mendorong kreatifitas dan responsivitas Pegawai sebagai upaya memahami

kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta

mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi

masyarakat.

d. Sarana dan Prasarana sebagai penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang

dilakukan di dalam pelayanan public

3. Sasaran 3 :

Meningkatnya keamanan dan budaya tertib masyarakat, penegakan keadilan serta

supremasi hukum


2015

Realisasi Capaian

(%) 2014 2015


pelanggaran K3 (ketertiban,

ketentraman dan keindahan)

% 100 97,12 93,10 93.1

2 Prosentase Penurunan

pelanggaran ketertiban

% 0,102 0,86 0,1 102



Rata – rata capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Semarang dalam Meningkatnya

keamanan dan budaya tertib masyarakat, penegakan keadilan serta supremasi

hukum

pada tahun 2015 adalah sebesar 96,55 % atau sangat baik .

Keberhasilan tersebut ditunjukkan oleh capaian 1 (satu) indikator kinerja yang telah

dapat memenuhi target. Dari 255 kasus pelanggaran K3 yang dapat terselesaikan

pada tahun 2015 adalah sebanyak 237 kasus, dalam hal ini pelanggaran yang

ditangani oleh satuan polisi pamong praja menurun signifikan sebesar 27,3 % atau

dibandingkan kasus pelanggaran yang terjadi dan dapat diseleseaikan pada tahun

2014 yang sebanyak 351 Pelanggaran.

selanjutnya sebagai upaya peningkatan keamanan dan ketertiban pada masyarakat,

melalui peningkatan pelaksanaan koordinasi lintas sektoral yang melibatkan seluruh

aspek masyarakat dan aparat pemerintah ternyata mampu menurunkan tingkat

pelanggaran ketertiban kabupaten semarang sebesar 0,1 % atau 85 kasus, capaian

ini meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2014 yang mencapai 625. kasus

hal ini disebabkan oleh ;

a. Peningkatan kompetensi SDM Ketertiban melalui pendidikan dan pelatihan

secara reguler

b. Peningkatanalokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah ternyata

memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap kinerja ;

c. Pemenuhan Ketersedian sarana dan prasarana yang tersedia untuk melakukan

penegakan Perda dan menciptakan ketentraman serta ketertiban di tengah

masyarakat ;

d. Sosialisasi dan pembinaan terkait antisipasi konflik ketentraman dan ketertiban

mampu memberikan pengaruh secara signifikan terhadap penciptaan kondisi

ketentraman dan ketertiban dimasyarakat

4. Sasaran 4 :

Tersedianya regulasi dan promosi yang mendukung investasi


2015

Realisasi Capaian

(%) 2014 2015

1 Jumlah Kebijakan yang mendukung

iklim usaha

dok 2 4 2 100

2 Jumlah promosi yang mendukung

investasi

% 2 4 2 100


Rata – rata capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Semarang Dalam Menyediakan


regulasi dan Promosi yang mendukung investasi pada tahun 2015 adalah sebesar

100% atau sangat baik. Keberhasilan tersebut ditunjukkan oleh capaian 2 indikator

kinerja yang telah dapat memenuhi target. Keberhasilan kinerja tersebut

mencerminkan bahwa pada tahun 2015, telah ditetapkan kebijakan tentang

penanaman modal dan perijinan yang antara lain mengatur tentang

penyederhanaan proses pelayanan perijinan, transparansi pelayanan perijinan,

peningkatan pelayanan public dan Peningkatan promosi potensi daerah.

Dan Untuk lebih mengenalkan potensi di Kabupaten Semarang kepada calon

investor yang telah dilakukan antara lain mengikuti pameran/ekspo sebanyak 2 kali,

yaitu Kabupaten Semarang Expo dan CJIBF Jakarta

Faktor – faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja sasaran Menyediakan

regulasi dan Promosi yang mendukung investasi adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan kebijakan daerah bidang penanaman

modal (deregulasi) sehingga sesuai dengan kondisi terkini.

2. Meningkatanya profesionalitas aparatur daerah dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat


Tujuan 6

Mewujudkan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan merata di seluruh

wilayah

1. Sasaran 1 :

Tersedianya sarana prasarana transportasi yang berkualitas dan merata


2015

Realisasi Capaian

(%) 2014 2015

1 Jumlah Angkutan umum yang

layak jalan

unit 1028 849 1104 107

2 Prosentase pemenuhan sarana

prasarana kelengkapan

pelayanan terminal angkutan

% 100 100 100 100

3 Prosentase ketersediaan rambu

rambu lalu lintas

% 100 36,44 45,41 45,4

4 Prosentase panjang jalan dalam

kondisi baik

% 75 66 70,06 101,5

5 Prosentase Jembatan dalam

kondisi baik

% 75 66 70 105


Rata-rata capaian kinerja IKU Pemerintah Daerah pada sasaran Tersedianya

sarana prasarana transportasi yang berkualitas dan merata tahun 2014 adalah

sebesar 108,08 % atau Sangat Baik. Capaian kinerja tersebut ditunjukkan oleh

capaian 4 IKU Indikator Kinerja yang sudah dapat memenuhi target dan 1

Indikator Kinerja SKPD belum dapat memenuhi target.


prosentase pemenuhan sarana prasarana kelengkapan pelayanan terminal angkutan

sebanyak 100 % atau dapat disampaikan bahwa pada tahun 2015 ketersediaan

sarana penunjang pelayanan pada terminal sudah memenuhi standar kenyamanan.

Kebutuhan rambu – rambu lalu lintas pada tahun 2015 hanya dapat terpenuhi

sebanyak 208 unit atau sebanyak 45.41% atau meningkat 8,97% dibandingkan

capaian kinerja tahun 2014 yang sebanyak 36.44% ,hal ini tercapai karena

kebutuhan alokasi anggaran mengalami peningkatan walaupun masih belum dapat

terealisasi 100%.sehingga pada realisasi pemenuhannya,diprioritaskan pada lokasi

lokasi vital dan urgen.

Jumlah pemenuhan ketersediaan rambu lalu lintas Jumlah sebanyak 250 atau

meningkat 14.16% dibandingkan capaian kinerja tahun 2013 yang sebanyak 219

walaupun belum mampu memenuhi target RPJMD yang sebanyak 686 buah hal ini

lebih disebabkan karena pengalihan pengalokasian anggaran untuk prioritas lain.

Keberadaan Angkutan umum di wilayah kabupaten Semarang yangdalam


kondisi layak jalan sebanyak 1104 unit atau meningkat sekitar 7,23 %

dibandingkan dengan capaian tahun 2014 yang sebanyak 1.028 unit atau dapat

disampaikan bahwa pada tahun 2015 seluruh angkutan umum diwilayah

Kabupaten Semarang dalam kategori layak jalan sesuai standar uji kelayakan jalan

Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Semarang.

Jumlah angkutan barang yang memiliki ijin sebanyak 292 atau menurun 4.07%

dibandingkan capaian kinerja tahun 2014 yang sebanyak 447 , hal ini dikarenakan

menurunnya tingkat kesadaran pengusaha angkutan barang terhadap kebutuhan

legalisasi usaha pengangkutan, sehingga pada tahun 2016 diwacanakan untuk

kegiatan penegakan displin terhadap legalisasi angkatan.

Tahun 2015, Kondisi jalan kabupaten semarang yang berkondisi baik mencapai

sepanjang 515,07, Km atau 70,06% dari keseluruhan panjang jalan kabupaten

semarang yang mencapai 735,825 Km, capaian ini meningkat 4,06 % atau 29,87

Km dibandingkan dengan capaian 2014, sedangkan untuk pemenuhan rehabilitasi

kondisi jembatan pada tahun 2015 tercapai 70,06.% atau 442,81km jembatan

dalam kondisi baik,hal ini meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2014

yang mencapai 417,15 km.

Faktor – faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja sasaran Tersedianya

Sarana Prasarana Transportasi Yang Berkualitas Dan Merata adalah sebagai berikut :

a. Adanya kesadaran dari pemilik angkutan barang dan orang untuk melakukan

pengujian kendaraan

b. Adanya penambahan kendaraan baru, mutasi masuk dan numpang uji dari

daerah lain

2. Sasaran 2 :

Tersedianya jaringan irigasi dan sumber air untuk pertanian


2015

Realisasi Capaian

(%) 2014 2015

1 Rasio jaringan irigasi dalam

kondisi baik

% 70.39 37.83 44.2 58,91

2 Prosentase lahan pertanian yang

teraliri jaringan irigasi

% 100 80.0

6

86.30 86.30


Rata-rata capaian kinerja IKU pada sasaran Tersedianya jaringan irigasi dan

sumber air untuk pertanian pada tahun 2015 adalah sebesar 72.6% atau Cukup

Tahun 2015, capaian jaringan irigasi yang berkondisi baik mencapai 44,2 %

341.135 m² dari 866.184 m² luas jaringan irigasi yang ada diwilayah kabupaten


Semarang, walaupun belum dapat memenuhi target kinerja, namun capain ini

meningkat 6,37 % atau bertambah 14.448 m² dari capaian kinerja kondisi jaringan

irigasi dalam kondisi baik tahun 2014 yang telah mencapai 326.687 m² .

Berdasar data diatas, Kondisi jaringan tersebut mencerminkan menurunnya

fungsi jaringan irigasi yang akan berakibat pada menurunnya tingkat produktivitas

lahan pertanian secara optimal. Dari fungsi jaringan irigasi yang menurun tersebut

dan dengan adanya peningkatan kebutuhan pangan seiring dengan peningkatan

jumlah penduduk, maka akan mengancam upaya perwujudan ketahanan pangan.

Untuk menjamin berlangsungnya manajemen irigasi yang baik, sebagai upaya

pemeliharaan irigasi dengan melibatkan masyarakat, Pemerintah Kabupaten

Semarang melalui Dinas Pertanian, Perkebunan Kehutanan dan Dinas Pekerjaan

Umum juga mengupayakan kerjasama dengan institusi terkait lainnya untuk

menghadapi permasalahan dengan bertambah langkanya sumber air yang

mengakibatkan lambatnya pertumbuhan hasil pertanian yang teririgasi. Tantangan

dalam menghadapi langkanya sumber air diperbesar dengan terus bertambahnya

biaya dalam penyediaan sumber air baru, pencemaran tanah di daerah irigasi,

penipisan persediaan air tanah, polusi air dan penurunan mutu ekosistem yang

berhubungan dengan air, serta pemborosan penggunaan air di tempat suplai air

yang telah selesai dibangun, Penurunan mutu air sebagai akibat hilangnya lapisan

tumbuhan pelindung karena penggundulan hutan dan praktek pengelolaan tanah

yaang buruk.Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik meningkat menjadi 44.2 %

atau hanya tercapai 58.9% dari target 543.268 m² pada tahun 2015, Hal ini

disebabkan oleh Penggunaan lahan produktif pertanian/irigasi untuk pembangunan

infrastruktur seperti jalan lingkar, perumahandan alih fungsi lahan untuk kawasan

terbangun sehingga mengurangi luas sawah irigasi dan luas jaringan irigasi.

Tabel III.22

Kondisi jaringan Irigasi

Kondisi Capaian 2013 Realisasi 2014 Realisasi 2015

(%) (m) (m) % (m) %

Baik 26,71 234.456 326.687 37,83 341.135 44.2

Sedang 58,29 511.661 385.966 44,56 292.571 39.9

Rusak 15,00 131.668 152.540 17,61 138.092 15,9

Jumlah 100,00 877.785 866.184 100,00 771.798 100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umumdan Dinas Pertanian,Perkebunan dan Kehutanan , 2015

Sedangkan untuk lahan pertanian persawahan yang teraliri oleh irigasi pada

tahun 2015 mencapai 86.30 % atau 34.574 ha dari 40.063 ha luas lahan pertanian

persawahan pada data Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan tahun 2015,


capaian ini meningkat dibanding tahun 2014 yang hanya mencapai 32.533 Ha atau

80.06 %, namun capaian ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan

mengingat menurunnya luasan area persawahan pada tahun 2015,

3. Sasaran 3 :

Tersedianya prasarana olahraga, ruang public dan ruang terbuka hijau diperkotaan


2015

Realisasi Capaian

(%) 2014 2015

1 Prosentase penyediaan Luasan

Ruang Terbuka Hijau untuk

publik

% 7,3 2.21 2.23 31,3

2 Jumlah sarana olahraga unit 19 19 19 100


Rata – rata capaian kinerja sasaran Tersedianya prasarana olahraga, ruang

public dan ruang terbuka hijau diperkotaan pada tahun 2014 adalah sebesar 65.6

% atau Cukup . Kinerja tersebut ditunjukkan oleh capaian 1 indikator kinerja yang

telah dapat memenuhi target. Penyedian ruang terbuka hijau berdasarkan Undang

Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau adalah 30

% dari luas wilayah kabupaten/kota, dengan luas wilayah 95.021 hektar,

ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten semarang sampai pada tahun 2015

baru mencapai 529,52 hektar atau hanya 2,23 % dari 23.755 hektar luas minimal

ruang terbuka hijau yang harus tersedia.

Akan tetapi apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014

terdapat kenaikan 0,31 Hektar pada tahun 2015.

Tabel III.23

Rasio Penyediaan Ruang Terbuka Hijau per satuan wilayah

No Uraian ( Ha) 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Luas RTH 501,6 501.7 501.9 521.6 529.21 529.52

2 Luas wilayah Ber

HPL/HGB

749 749 749 749 749 749

4 lahan Pertanian 60.332.8 60.332 60.312 60.303 60.296 60.250

3 Luas Wilayah 95.021 95.021 95.021 95.021 95.021 95.021

Sumber :Bappeda,Dinas PU dan Dinas TanBunhut tahun 2015

Berdasar tabel diatas,memperlihatkan bahwa dari luas wilayah kabupaten

semarang dapat diklasifikasikan bahwa 63,4 % merupakan lahan pertanian aktif,

0,7 % merupakan areal perumahan dan 2,23 % merupakan areal ruang terbuka

hijau.

Namun sebagai bahan pertimbangan kebijakan perencanaan lima tahun

mendatang, ketentuan terkait penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan


Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman

penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, Ruang

terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/ataumengelompok, yang

penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh

secara alamiah maupun yang sengaja ditanam sehingga pemanfatannya lebih

bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun

budidaya tanaman seperti lahan pertanian, pertamanan, perkebunan dan

sebagainya

Sedangkan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang Terbuka Hijau adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan

yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial,

budaya, ekonomi dan estetika yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi

tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota dan dikelola oleh Pemerintah Daerah

dengan melibatkan para pelaku pembangunan,tidak dapat dialihfungsikan serta

pemanfaatannya dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga ataupun antar

pemerintah daerah, apabila mengacu pada Undang Undang Nomor 26 Tahun

2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau maka luasan RTH akan menjadi lebih

sedikit luasannya

4. Sasaran 4 :

Tersedianya sarana dan prasarana air bersih yang memadai

R

Rata-rata capaian sasaran Tersedianya sarana dan prasarana air bersih yang

memadai adalah sebesar 83,54 % atau Baik. Hal ini ditunjukan bahwa

penyediaan sarana air bersih dan optimalisasi sarana air bersih, telah

meningkatkan persentase penduduk berakses air minum pada tahun 2015 sebesar

82,91% naik dibanding tahun 2014 sebesar 79,29%, angka ini lebih rendah dari

target 2014 yaitu 83,12%.

Sedangkan untuk Jumlah Rumah Tangga Menggunakan Fasilitas PDAM telah

mencapai 26.723 atau 74,98 % dari target 35.640 unit pada tahun 2014 yang


2015

Realisasi Capaian

(%) 2014 2015

1 Prosentase rumah tangga

yang menggunakan air

bersih

% 83,12 79,29 82,9 92,10

2 Jumlah instalasi PDAM unit 35.640 31.273 26.723 74,98


Kinerja

83,54


ditetapkan hal ini disebabkan karena anggaran yang diterima tidak sesuai dengan

anggaran tematik yang telah direncanakan.

5. Sasaran 5 :

Tersedianya rumah layak huni dan rumah bersanitasi

R

Rata-rata capaian kinerja IKU pada sasaran Tersedianya rumah layak huni dan

rumah bersanitasi Tahun 2015 adalah sebesar 93.7 % atau BAIK. Keberhasilan

capaian kinerja tersebut ditunjukkan dengan prosentase rumah tangga layak huni

pada tahun 2015 sebesar 77,72 % atau 198.172 rumah dari 254.982 jumlah

keseluruhan rumah tangga capaian ini meningkat 5.431 atau 2,12.

hal ini disebabkan oleh Kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan

yang bersih, nyaman dan layak juga dikarenakan oleh kegiatan fasilitasi

pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat

Sedangkan untuk Prosentase rumah tangga bersanitasi mencapai 79,68%

mengalami kenaikan sebesar 2.2 % dari tahun 2014 atau hanya mampu mencapai

93.2 % dari target kinerja yang ditetapkan tahun 2015.

hal ini disebabkan adanya Program Lingkungan Sehat Permukiman untuk

Tahun 2015 terkait dengan pembangunan dan peningkatan infrastruktur sarana dan

prasarana pelayanan dasar masyarakat, dalam terpenuhinya kebutuhan air bersih

dan sarana sanitasi bagi masyarakat miskin dianggarkan 45 lokasi untuk sarana air

bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin serta terbangunnya

sarana dan prasarana lingkungan sehat permukiman di 93 ruas jalan, 30 paket

talud, 15 paket saluran, 38 lokasi swakelola

Dalam penanganan masalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap

kelayakan sistem sanitasi lingkungan dan tingginya angka rumah tidak layak huni,

pemerintah Kabupaten semarang memerlukan banyak dukungan sumber daya,

baik berupa pendanaan maupun peran aktif berbagai stakeholder. Dalam

Pengembangan sanitasi lingkungan berskala komunitas , Permasalahan yang timbul

karena Keterbatasan lahan yang tersedia sebagai upaya perbaikan kondisi sanitasi

telah diantisipasi dengan pemanfaatan lahan-lahan kosong milik umum/individu


2015

Realisasi Capaian

(%) 2014 2015

1 Prosentase rumah tangga layak

huni

% 82.5 75.59 77.72 94.2

2 Prosentase rumah tangga

bersanitasi

% 85,44 76,88 79,68 93.2



maupun jalan lingkungan yang telah disepakati bersama selain perlu adanya

pelaksanaan kebijakan yang harus terintegrasi dengan program lain yang terkait

peningkatan kualitas hidup masyarakat.

6. Sasaran 6 :

Tersedianya saran dan prasarana pengelolaan sampah

Rata – rata capaian kinerja sasaran Tersedianya sarana dan prasarana

pengelolaan sampah pada tahun 2015 adalah sebesar 93,15 % atau Baik.

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum, pada Tahun 2015, Penanganan

sampah telah mencapai 0,77 m³ perhari dengan produksi sampah perhari 0,96 m³

pada setiap harinya, atau hanya sekitar 80,72 % sampah telah dapat dikelola dan

tertangani dengan baik dari 0.89 m³ sampah yang ditargetkan tertangani dalam

satu harinya, namun capain kinerja ini mengalami sedikit peningkatan

dibandingkan capaian tahun 2014 yang hanya 0.75 meter² perhari

hal ini disebabkan oleh upaya mendorong terciptanya pengelolaan SDA dan

Lingkungan Hidup dengan tetap menjaga kelestariannya sesuai dengan Misi ke 6

RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015 serta untuk mencapai sasaran

tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah pada kegiatan Penyediaan

Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Semarang tahun 2015 melaksanakan pengadaan kontainer sebanyak 8 unit,

revitalisasi TPS sebanyak 6 unit dan terlaksananya peningkatan operasional

pengangkutan sampah permukiman di 15 Kecamatan dan 112 TPS.

Volume sampah yang masuk ke TPA Blondo rata-rata ±121,940 m³/hari se-

hingga volume sampah yang diproses di TPA Blondo mencapai ±150.616 m³.

Sedangkan untuk ketersediaan tempat pembuangan sampah pada rasio

kebutuhan pada 1000 orang penduduk, pada tahun 2015 telah mencapai 0.77 unit

pada tiap penduduk atau telah tersedia 1.293.980 tempat sampah untuk melayani

990.365 penduduk kabupaten semarang, capaian ini meningkat 0.14 unit

dibanding capaian tahun 2014.


Utama

Sat Target

2014

Realisasi Capaian

(%) 2013 2014


tempat pembuangan

sampah

Per 1.000

penduduk

0.80 0.63 0.77 96.2

2 Prosentase Penanganan

sampah

% 89.50 79,55 80,72 90.1


Kinerja 93.15



Tersedianya saran dan prasarana pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :

a. Kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang bersih, nyaman dan

layak huni, sehingga memanfaatkan media pembuangan sampah yang telah

disediakan pemerintah.

b. Tehnologi pengolahan sampah sebagai sarana untuk mengolah sampah

sebagai barang tidak berguna menjadi barang yang bisa dimanfaatkan

kembali.

7. Sasaran 7 :

Terpenuhinya kebutuhan energi listrik


2015

Realisasi Capaian

(%)

2014 2015

1 Prosentase Rumah tangga

pengguna listrik

% 100 94,8 97,6 97,6

2 Jumlah instalasi listrik PLN unit 253.380 240.205 247.324 97.6


Rata-rata capaian kinerja IKU Pemerintah Daerah pada sasaran Terpenuhinya

kebutuhan energi listrik pada tahun 2015 adalah sebesar 97.6 % atau Baik.

Keberhasilan kinerja tersebut mencerminkan bahwa pada tahun 2015, 247.324

keluarga atau 97.6 % dari 315.472 Jumlah Rumah tangga yang menjadi penduduk

kabupaten semarang telah mengunakan listrik.

Berdasarkan data dari profil daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015,

penggunaan listrik oleh penduduk dapat berdasar daya yang digunakan :

Tabel III.24

Pengguna Listrik berdasarkan Daya yang digunakan

No Daya Listrik 2014 2015 +/-

1 2200 watt 1608 1656 48

2 2200 watt 5385 5508 123

3 1300 watt 14045 13931 - 114

4 900 watt 92289 98891 6602

5 450 watt 240205 247324 7119

Sumber profil daerah kabupaten semarang tahun 2015

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja sasaran

Tersedianya Terpenuhinya kebutuhan energi listrik adalah sebagai berikut :

a. Komunikasi, kerjasama dan koordinasi antara beberapa pihak yang terkait

(pemerintah, pelaksana dan warga masyarakat) terhadap program yang

dilaksanakan.

b. Anggaran yang mencukupi dan fasilitas penunjang yang mendukung.


c. Pelaksana yang komitmen terhadap program sehingga apapun tantangan yang

ditemui dapat diatasi.

8. Sasaran 8 :

Terpenuhinya sarana dan prasarana perdagangan

Rata-rata capaian kinerja IKU pada sasaran Terpenuhinya sarana dan prasarana

perdagangan Tahun 2014 adalah sebesar 78.8 % atau cukup. Hal tersebut

mencerminkan bahwa pada tahun 2015, pasar tradisional yang memenuhi standar

sebanyak 19 unit atau 57,6 % dari yang ditargetkan pada tahun 2015 sebanyak 33

unit capaian tersebut meningkat 42.4 % dibandingkan capain 2014 yaitu 12 Unit

pasar yang memenuhi standar hal ini disebabkan karena:

a. Bervariasinya kemampuan SDM pengelola pasar dalam menyesuaikan tuntutan

perbaikan tata kelola pasar.

b. Dalam proses revitalisasi ada beberapa pedagang yang belum siap untuk

direlokasi ke pasar sementara, sehingga mengganggu proses pembangunan.

c. Dalam proses penempatan kembali pedagang pasca revitalisasi pasar sering

terjadi perbedaan pendapat antara pedagang dengan pemerintah dalam

menata zona jenis dagangan. sedangkan fasilitas pasar yang berkondisi baik

meningkat sebesar 42.4 % dibandingkann capaian tahun 2014 yang hanya

36.4 % . Selanjutnya pasar modern yang memenuhi standar sebanyak 89 unit

sama jika dibanding dengan capaian pada tahun 2014.


2015

Realisasi Capaian

(%) 2014 2015

1 Jumlah pasar tradisional yang

memenuhi standar

unit 33 12 19 57,6

2 Jumlah pasar modern yang

memenuhi standar

unit 89 87 89 100



Tujuan 7

Mewujudkan peran serta dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan tanpa

membedakan gender dengan memperhatikan hak-hak anak

2. Sasaran 1 :

Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan

daerah


2015

Realisasi Capaian

(%) 2014 2015

1 Jumlah usulan pembangunan

dalam musrenbang

dok 1.700 1659 1253 73.7

2 Jumlah kegiatan

pembangunan swadaya oleh

masyarakat

keg 4 4 4 100


Rata–rata capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya peran serta dan

partisipasi masyrakat dalam proses pembangunan daerah pada Tahun 2015 adalah

sebesar 100 % atau Baik. Keberhasilan tersebut ditunjukkan oleh capaian 2 (dua)

indikator kinerja bahwa pada tahun 2015

Jumlah usulan pembangunan dalam musrenbang mencapai 1253 atau hanya

73.% dari target tahun 2015 hal ini tercapai melalui partisipasi masyarakat dalam

musrenbang yang yang hadir sebanyak 85 % tingkat kehadiran peserta. Namun

dari realisasi 70 % atau 1161 usulan yang terakomodir dalam RKPD pemerintah

Kabupaten semarang tahun 2015 bukan merupakan usulan dari masyarakat tetapi

merupakan Program/Kegiatan pembangunan yang mengacu pada RPJMD.

3. Sasaran 2 :

Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan penyandang masalah social dalam

proses pembangunan disegala bidang guna peningkatan kualitas hidup


2015

Realisasi Capaian

(%) 2014 2015

1 Prosentase Partisipasi angkatan

kerja perempuan

% 60,88 38.19 51.45 84.5

2 Prosentase Partisipasi

perempuan dilembaga

Pemerintah

% 5,44 3.53 3.56 65.4

3 Prosentase Partisipasi

perempuan di lembaga swasta

% 28,18 34.66 47.89 169.9

4 Prosentase penurunan angka

penyandang masalah

kesejahteraan sosial

% 50 79.82 49.2

5

98.5



Rata rata capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Semarang dalam

meningkatkan pemberdayaan perempuan dan penyandang masalah sosial dalam

proses pembangunan disegala bidang guna peningkatan kualitas hidup tahun 2015

sebesar 104.5 % atau Sangat Baik. Keberhasilan kinerja tersebut mencerminkan

bahwa dari 332.305 penduduk usia kerja perempuan pada tahun 2015, Partisipasi

angkatan kerja perempuan mencapai 170.971 atau meningkat 13.26% dibanding

capaian tahun 2014 yang hanya 126.907 orang, Sedangkan untuk partisipasi

perempuan pada lembaga pemerintahan dan lembaga swasta pada tahun 2015

mengalami peningkatan yang signifikan, berdasarkan data Dinas Sosial Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Semarang tercatat ada sekitar 11,830

penduduk perempuan dikabupaten Semarang bekerja pada instansi pemerintah,

capaian ini meningkat 0,03 % dibanding kondisi tahun 2014. Kemudian untuk

penduduk perempuan di wilayah kabupaten semarang yang bekerja pada lembaga

swasta meningkat signifikan sebanyak 13,23 % atau sekitar 43.964 penduduk

perempuan dibanding kondisi tahun 2014.

Sebagai upaya peningkatan dan perluasan akses lapangan pekerjaan bagi

perempauan berikut merupakan langkah langkah yang ditempuh oleh Pemerintah

Kabupaten Semarang melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi :

a. Inventarisasi data dan penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan

kendala yang dihadapi perempuan dalam partisipasi setara dan mengakses

perekonomian formal dengan upaya perbaikan komitmen hokum dan

implementasi kebijakan local terkait pemanfaatan tenaga kerja perempuan.

b. Melibatkan secara penuh stakeholder dari swasta dalam memperkuat

kesetaraan gender dalam mengatasi presepsi diskriminatif ,melalui upaya

penguatan kelembagaan kesetaraan gender sehingga mampu memberikan

jaminan terhadap hak hak pekerja perempuan.

Sebagai upaya mengimplementasikan program pembangunan kesejahteraan social

dalam mempercepat penurunan angka penyandang masalah kesejahteraan

masyarakat pada kabupaten semarang tahun 2015, Berdasarkan data Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi , terjadi penurunan kinerja pembinaan PMKS, dari

124.401 penyandang PMKS yang terdata pada tahun 2015 hanya mampu terbina

sekitar 49,25 % atau 61.267 penyandang PMKS atau menurun 30.57% dengan

jumlah objek pembinaan yang sama.

Selain menurunnya alokasi anggaran pada program penurunan PMKS, capaian

kinerja penurunan jumlah penyandang kesejahteraan masyarakat miskin di


Kabupaten Semarang terkendala :

a. Kurangnya partisipasi masyarakat, termasuk dunia usaha dalam penanganan

PMKS;

b. Masih tingginya ketergantungan PMKS terhadap bantuan sosial dari

Pemerintah;

c. Masih terbatasnya Balai Rehabilitasi Sosial yang menampung PGOT (Pengemis,

Gelandangan, dan Orang Terlantar);

d. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia Pekerja Sosial di Dinas Sosial Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang.

Upaya sebagai alternatif solusi dilakukan dengan:

a. Mengadakan komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan CFCD

(Comunity Forum For Comunication Development) Kabupaten Semarang;

b. Pembinaan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi PMKS agar dapat hidup

mandiri;

c. Penambahan Balai Rehabilitasi Sosial atau penambahan kapasitas penampungan

PGOT;

d. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia Pekerja Sosial dan Memberdayakan

TKSK (Tenaga Kerja Sukarela Kecamatan) yang ada di setiap kecamatan.

Tabel III.24

Data PMKS Kabupaten Semarang

JENIS 2012 2013 2014 2015

Anak jalanan (Org) 137 258 84 84

Gembel dan pengemis(Org) 72 19 97 64

Penderita HIV/AIDS(Org) 12 44 115 45

Pecandu Narkoba(Org) 58 212 21 20

Fakir Miskin(Org) 186.333 47,615 102.938 206.288

Bayi Terlantar(Org) 1,509 1,168 887 880

Anak Terlantar(Org) 4,940 3,866 2540 2865

Lanjut Usia terlantar(Org) 5,157 6,325 3392 4408

Komunitas adat terpencil(Org) 248 121 221 497

Penyandang cacat(Org) 6,440 9,194 5631

Penyandang tuna netra 845 875 775 4446

Penyandang tuna Wicara

rungu(Org)

981 926 902 608

Penyandang tuna daksa(Org) 2,800 2,720 1744 1881

Penyandang Tuna grahita(Org) 944 924 552 596

Penyandang cacat jiwa(Org) 472 472 418 478

Penyandang cacat ganda(Org) 398 308 147 208

Pengungsi korban bencana 108 117 137 -

Tuna susila(Org) 580 449 407 507

Bekas Narapidana(Org) 398 332 276 318


Sumber :Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi tahun 2015

4. Sasaran 3 :

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan terhadap hak hak anak melalui sinergitas

pemerintah masyarakat dan swasta


2015

Realisasi Capaian

(%) 2014 2015

1 Prosentase tenaga kerja dibawah

umur

% 0,93 0,14 0.14 14,58


pengaduan perlindungan

perempuan dan anak

% 0,03 0,02 0,02 70



Pemerintah Daerah terkait Meningkatnya pemenuhan kebutuhan terhadap hak hak

anak melalui sinergitas pemerintah masyarakat dan swasta sebesar 42,29 %.

capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa kebijakan dalam menekan jumlah

tenaga kerja dibawah umur efektif berjalan sehingga dari 0,93% dari target anak

usia sekolah yang menjadi pekerja mampu ditekan hanya menyisakan 0,14 % atau

21.570 anak yang menjadi pekerja dari 154.075 klasifikasi usia 5-15 tahun sebagai

anak usia sekolah (berdasarkan data SIAK Dinas Kepndudukan dan Catatan sipil

Tahun 2015), Hal ini terjadi karena rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terkait

arti pentingnya pendidikan pada anak usia sekolah sehingga muncul tenaga kerja

dibawah umur yang bekerja di sektor informal untuk memenuhi kebutuhan hidup.

sedangkan untuk penyelesaian pengaduan terhadap perlindungan

perempuan dan anak yang belum dapat memenuhi target. Namun Masih

rendahnya capaian kinerja tersebut mencerminkan bahwa pada tahun 2015,

Sedangkan untuk penyelesaian pengaduan perlindungan terhadap KDRT pada

perempuan dan anak, pada tahun 2015 terdata sebanyak 106 kasus yang terjadi

yang terdiri dari 41 kasus terhadap anak dan 65 kasus terhadap perempuan hal ini

lebih disebabkan karena Kurangnya SDM yang menangani pendampingan korban

dan kurang efektifnya fasilitasi dalam upaya perlindungan perempuan terhadap

tindak kekerasan walaupun pada tahun 2015 tercatat terdapat 25 bantuan dana

untuk penyelesaian kasus tersebut, namun sampai pada akhir tahun 2015 terdata

baru 2 kasus yang terselesaikan

Korban penyalagunaan NAPZA(Org) 212 53 115 37

Jumlah 212,688 76,068 121.514 224.230


4. Sasaran 4 :

Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan desa dan masyarakat


2015

Realisasi Capaian

(%) 2014 2015

1 Jumlah PKK aktif kel 8001 8001 8903 111,27

2 Jumlah Posyandu Aktif kel 1400 100 1644 117,42

3 Jumlah lembaga Pemberdayaan

Masyarakat yang aktif

kel 235 235 235 100


Rata – rata capaian kinerja dalam Meningkatnya pemberdayaan

kelembagaan desa dan masyarakat adalah sebesar 109,56% atau Sangat Baik.

Keberhasilan tersebut ditunjukkan oleh capaian 3 (tiga) indikator kinerja yang

telah memenuhi target. Keberhasilan kinerja tersebut mencerminkan bahwa pada

tahun 2015, jumlah swadaya masyarakat melalui Dana Alokasi Umum Desa,

pembangunan infrastruktur dan PNPM mengalami peningkatan. Swadaya

masyarakat pada tahun 2015 sebesar 103,95 % atau sangat baik dengan melalui

PNPM, DAUD, Infrastruktur. Di tahun 2015 swadaya masyarakat dapat mencapai

sebesar 105,95 %, karena pada tahun tersebut ada kegiatan pembangunan Rumah

Tidak Layak Huni. Di kabupaten Semarang jumlah PKK aktif ada 235 yang tersebar

di Desa/ Kelurahan sedangkan kelompok binaan ada 8.001 unit.


Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan desa dan masyarakat adalah sebagai

berikut :

a. Menciptakan suasana atau iklim yangyang memungkinkan berkembangnya

potensi atau daya yang dimiliki masyarakat;

b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Upaya yang

dilakukan dengan pemberian input, berupa bantuan dana, pembangunan

sarana dan prasarana pendukung, pengembangan lembaga pendanaan, serta

pemberian kemudahan akses dan berbagai peluang yang akan membuat

masyarakat menjadi semakin berdaya;

c. Melindungi masyarakat melalui pemihakan masyarakat yang lemah.


1. Sasaran 1 :

Diterapkannya teknologi tepat guna dalam upaya pelestarian sumber daya alam

Rata-rata capaian kinerja IKU pada sasaran Diterapkannya teknologi tepat

guna dalam upaya pelestarian sumber daya alam tahun 2015 adalah sebesar 100

% atau Sangat Baik. Keberhasilan capaian kinerja tersebut ditunjukkan oleh

capaian 1 IKU yang telah dapat memenuhi target.

Indikator Kinerja Utama adalah Jumlah Teknologi tepat guna dalam

rangka upaya pelestarian SDA telah memenuhi target yang telah ditetapkan.


penggunaan teknologi dalam rangka upaya pelestarian SDA mencapai 100 %

sesuai target yang telah ditetapkan atau sekitar 30 perusahaan di Kabupaten

Semarang.

Faktor – faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja

Diterapkannya teknologi tepat guna dalam upaya pelestarian sumber daya ala

tersebut adalah :

a. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk pengujian kualitas

lingkungan.

b. Fasilitasi penanganan sengketa lingkungan yang berjalan dengan baik.

c. Penerapan teknologi tepat guna dalam upaya pelestarian SDA mencapai

100% dengan penerapan 3 jenis aplikasi teknologi tepat guna yang antara

lain :

d. Komposter sebagai alat untuk merubah sampah organic menjadi kompos

sehingga dapat mengurangi sampah yang diaplikasikan untuk pengolahan

sampah rumah tangga

e. Biopori manual yang difungsikan sebagai resapan air berskala kecil serta

memanfaatkan sampah dedaunan yang dimasukkan kedalam lubang sebagai

humus yang akan diuraikan oleh cacing dan mikroba

TUJUAN 8

Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan


2015

Realisasi Capaian

(%) 2014 2015

1 Jumlah penerapan

tehnologi tepat guna

dalam upaya pelestarian

SDA

produk 3 3 3 100



f. Sumur resapan yang konstruksinya dibuat sebagai bak penampungan air

hujan yang berguna untuk mengurangi resiko bahaya banjir.

Didalam menerapkan dan mengembangkan serta menyebarluaskan

teknologi tepat guna, perlu memperhatikan dan menjaga tata kelestarian

lingkungan hidup, penggunaan secara maksimal bahan baku lokal, menjamin

mutu (kualitas) dan jumlah (kuantitas) produksi, secara teknis efektif dan efisien,

mudah perawatan dan operasi, serta relatif aman dan mudah menyesuaikan

terhadap perubahan.

kesimpulan yang didapat bahwa dampak lingkungan yang disebabkan

penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) harus lebih kecil dibandingkan

pemakaian teknologi tradisional maupun teknologi maju. Sedangkan untuk

upaya peningkatan penerapan teknologi di kabupaten Semarang bisa

ditingkatkan dengan mengimplentasikan inovasi inovasi baru antara lain :

a. Tungku Hemat Energi Industri Kecil Menengah

b. Unit Pengeringan Bijian, Fanili, Rempah2, Kayu

c. Unit Destilasi Minyak Atsiri

d. Unit Ekstraksi Minyak Nabati

Sampai dengan tahun 2015, capaian kinerja Jumlah teknologi tepat guna

dalam rangka upaya pelestarian SDA, Jumlah Penerapan kerjasama pengelolaan

SDA dan Lingkungan, serta Cakupan Pantauan Pencemaran lingkungan berkisar

sebesar 98,50 % dengan demikian maka diperkirakan pada akhir periode

RPJMD akan memenuhi target sebesar 100 %.

2. Sasaran 2 :

Terwujudnya jejaring kerjasama dalam pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan yang berkelanjutan


2015

Realisasi Capaian

(%) 2014 2015

1 Jumlah penerapan

kerjasama pengelolaan SDA

dan lingkungan

obyek 5 5 5 100


Rata-rata capaian kinerja sasaran Terwujudnya jejaring kerjasama dalam

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan pada tahun

2015 adalah sebesar 100% atau Sangat Baik. Indikator Kinerja Utama yaitu

Jumlah Penerapan kerjasama pengelolaan SDA dan Lingkungan telah tercapai 100

% atau sekitar 5 obyek kerjasama lingkungan serta kerjasama penanganan


kerusakan lingkungan telah disepakati bersama, melalui pelaksanaan kerjasama

dengan :

a. GIZ (Duetsche Gesellschaft Fur international Zusammenarbeit) dalam

kerjasama penyusunan profil emisi gas rumah kaca dan strategi perubahan

iklim serta opsi kerjasama pengawasan kondisi sungai

b. OPSI (organisasi Pelestari Sungai) dalam Kerjasama pemeliharaan dan

Pengawasan Daerah Aliran Sungai

c. SAKA KALPATARU dalam Kerjasama kegiatan pelestarian lingkungan

d. PT DAMATEX pada kerjasama pelestarian mata air senjoyo

e. UNNES (Universitas Negeri Semarang) dalam kerjasama Penyusunan Kajian

Kerusakan Tanah (biomassa)

Peningkatan jumlah penduduk yang memanfaatkan lingkungan dan sumber

daya alam akan membawa dampak bagi mata rantai suatu ekosistem dalam

rangka memenuhi kebutuhan hidupnya menyebabkan Perubahan ekosistem

lingkungan. Jumlah kerusakan flora dan fauna akan terus bertambah dan

berlangsung lama jika dalam penggunaannya masyarakat tidak memperhatikan

keseimbangan terhadap ekosistem lingkungan,berikut upaya dasar pemerintah

kabupaten Semarang Melalui Badan Lingkungan Hidup dalam mengatasi

permasalahan lingkungan hidup :

a. Menerapkan kebijakan daerah yang mengatur penggunaan teknologi yang

ramah lingkungan pada pengelolaan sumber daya alam baik yang dapat

maupun yang tidak dapat diperbaharui dengan memperhatikan daya dukung

dan daya tampungnya.

b. Memberikan kewenangan dan tanggung jawab secara bertahap terhadap

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

c. Melaksanakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara

bertahap dengan cara membudayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi.

d. Untuk mengetahui keberhasilan dari pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup dengan penggunaan indicator harus diterapkan secara

efektif

e. Penetapan konservasi yang baru dengan memelihara keragaman konservasi

yang sudah ada sebelumnya.

f. Mengikutsertakan masyarakat dalam rangka menanggulangi permasalahan

lingkungan global.

http://www.peutuah.com/tag/akan/


3. Sasaran 3 :

Terkendalinya pengelolaan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan


2015

Realisasi Capaian

(%) 2014 2015

1 Prosentase peningkatan

jumlah DAS yang terlindungi

%

100 100 100 100

2 Jumlah penurunan

pertambangan tanpa ijin

lok 6 9 7 116,7

3 Cakupan pantauan

pencemaran lingkungan

% 100 98.06 100 100


Rata-rata capaian kinerja IKU pada sasaran Terkendalinya pengelolaan sumber

daya alam dan kerusakan lingkungan adalah sebesar 104,9 % atau SANGAT

BAIK. Keberhasilan capaian kinerja tersebut ditunjukkan oleh capaian 3 IKU yang

telah dapat memenuhi target.

Terkait peningkatan perlindungan DAS (Daerah Aliran Sungai) yang melewati

Kabupaten Semarang yang antara lain Wilayah Sungai Jratunseluna meliputi DAS

Garang, DAS Babon, DAS Dolog, DAS Jragung, DAS Tuntang dan DAS Serang

Lusi, serta WS lintas Kabupaten yaitu Wilayah Sungai Bodri-Kuto yang meliputi

DAS Bodri, telah diupayakan untuk pelestarian lingkungannya dengan tahapan

perbaikan kualitas melalui :

a. Pelaksanaan koordinasi dalam pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan

sumber daya air terutama wilayah sungai strategis nasional yang melintas

pada wilayah Kabupaten Semarang.

b. Pelaksanaan rekayasa daerah tangkapan air untuk meningkatkan resapan air

dengan membuat dam penahan, sumur resapan, biopori dan bangunan

lainnya terutama di Kecamatan Jambu, Ambarawa, Sumowono, Getasan,

Bandungan, Bergas, Banyubiru dan Ungaran Barat, Ungaran Timur, Tuntang,

Tengaran; dan

c. Pelaksanaan revitalisasi dan optimalisasi fungsi waduk alam Rawa Pening.

d. Penataan ruang dan rekayasa pada DAS dan Sub-DAS sehingga

pembudidayaan / pendayagunaan lahan tidak merusak kondisi hidrologi DAS

dan tidak memperbesar masalah banjir.

Sedangkan untuk penanganan perusakan lingkungan yang diakibatkan kegiatan

pertambangan tanpa ijin, Penutupan Penambangan tanpa ijin dapat

direalisasikan 7 unit, lebih tinggi dari target sebesar 6 unit dan jika dibandingkan

dengan tahun lalu mengalami penurunan 2 unit dari sebanyak 9 unit. Penutupan


kegiatan penambangan tanpa ijin di lokasi yang dapat menimbulkan dampak

lingkungan secara luas dilakukan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya

kerusakan lingkungan yang lebih parah telah diatur melalui kebijakan :

a. Penetapan Zonasi untuk kawasan peruntukan penambangan yang diatur

dalam Peraturan RTRW kabupaten Semarang.

b. pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara

biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat.

c. Pengaturan bangunan di sekitar lokasi kegiatan penambangan yang

berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan

umum.

d. Pengawasan terhadap kegiatan lain penduduk bahwa hanya kegiatan

pertanian, perkebunan dan industri pengolahan hasil penambangan yang

diperbolehkan pada kawasan ex penambangan.

e. Setiap pelaku penambang diharuskan/ diberikan sanksi untuk melakukan

reklamasi pada lahan bekas tambang.

f. Dalam pemberian ijin penambangan skala besar perlu adanya kajian analisis

dampak lingkungan untuk penambangan.

Terkait dengan pengendalian pencemaran lingkungan tercapai 100 % telah

melampaui capaian indikator provinsi yang hanya 96%, hal ini dilihat dari titik

pemantauan lingkungan, tahun 2015 meningkat sebanyak 5 titik sedangkan

ditemukannya 10 (sepuluh) perusahaan yang membuang air limbah tidak sesuai

dengan baku mutu air limbah yang dipersyaratkan semuanya telah tertangani

dengan baik melalui mediasi dalam mengedepankan perbaikan aspek lingkungan

dan aspek sosial.

Faktor faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja dicapai melalui :

1. Sosialisasi kebijakan pengawasan dalam menumbuhkan kesadaran pelau

usaha/industri dalam melaksanakan produksi bersih

2. Optimalisasi pengawasan dan pengujian kondisi lingkungan secara rutin.

4. Sasaran 4 :

Terwujudnya konservasi lahan melalui pengembangan hutan rakyat


2014

Realisasi Capaian

(%) 2013 2014

1 Prosentase pengembangan

hutan rakyat

% 7,2 6,5 7,2 100



Rata-rata capaian kinerja sasaran Terwujudnya konservasi lahan melalui

pengembangan hutan rakyat adalah sebesar 100 % atau Sangat Baik.

Keberhasilan capaian kinerja tersebut ditunjukkan oleh capaian 1(satu) IKU yang

telah dapat memenuhi target. Keberhasilan kinerja tersebut mencerminkan bahwa

pada tahun 2015, pengembangan fungsi hutan rakyat meningkat sebesar. 0,7 %

dibandingkan dengan capaian tahun 2014 atau sekitar 49,5 hektar hutan rakyat

mengalami peningkatan fungsi.

Penurunan dan kenaikan jumlah luasan area kehutanan dipengaruhi oleh

beberapa hal yang antara lain kurangnya penanganan lahan erosi akibat

pengrusakan hutan oleh penduduk sekitar hutan, dari 95.020,67 hektar luas

wilayah kabupaten semarang, dengan 28.321,06 atau 29,80 % merupakan lahan

hutan yang antara lain terdiri dari 12.707,96 hektar adalah hutan Negara dan

7.073 hektar hutan rakyat, terdapat sekitar 6.258,5 hektar lahan kritis yang

sampai pada tahun 2015 sudah 17,98 % atau 1.125 hektar yang sudah dapat

tertangani atau direhabilitasi.

Tabel III.26

Potensi Hutan

No Uraian (Ha) 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Hutan

Rakyat

15.734,50 16.059,50 16.059,50 14.596,31 15.412,85 15.412,85

2 Hutan

Negara:

a. Hutan

Produksi

7.611,80 7.611,80 7.611,80 7.611,80 7.611,80 7.611,80

b. Hutan

Lindung

1.593,01 1.593,01 1.593,01 1.593,01 1.593,01 1.593,01

c. Cagar

Alam

12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00


Faktor – faktor untuk mendukung keberhasilan capaian kinerja sasaran

Terwujudnya konservasi lahan melalui pengembangan hutan rakyat melalui :

1. Pelaksanaan Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan serta pembinaan dan

penyuluhan secara terus menerus kepada masyarakat sekitar hutan dan daerah

aliran sungai mengenai pentingnya konsevasi lahan.

2. Kegiatan OBIT (one billion Indonesian tree) pada lahan kritis seluas 1.021,7

hektar atau berhasil mengurangi 75% dari 1.125 hektar target penanganan

lahan kritis pada tahun 2015.


5. Sasaran 5 :

Meningkatnya penggunaan pupuk organic dalam pengembangan usaha pertanian


2015

Realisasi Capaian

(%) 2014 2015

1 Rata rata Penyediaan pupuk

per masa tanam

ton 43.68

1

30.00

0

43.68

1

100

2 Prosentase pemenuhan

kebutuhan pupuk untuk

petani

% 100 100 100 100


Rata-rata capaian kinerja sasaran Meningkatnya penggunaan pupuk organic

dalam pengembangan usaha pertanian adalah sebesar 100% atau BAIK.

Keberhasilan capaian kinerja tersebut ditunjukkan oleh capaian 2 (dua) IKU yang

telah dapat memenuhi target. capaian kinerja tersebut mencerminkan bahwa

pada tahun 2015, penyedian pupuk pada setiap masa tanam di tahun 2015 dapat

memenuhi target kebutuhan 43.681 ton atau meningkat 45,6 % dibanding

kebutuhan tahun 2014 yang hanya 30.000 Ton permasa tanam. Peningkatan

kebutuhan ini lebih disebabkan meningkatnya luas sasaran penanaman tanaman

padi yang meningkat seluas 41.601 hektar pada tahun 2015 dan menutupi

kebutuhan pupuk kandang pada tahun tahun sebelumnya.


Meningkatnya penggunaan pupuk organic dalam pengembangan usaha pertanian

adalah sebagai berikut :

a. Pembinaan dan pengendalian tentang pengelolaan lahan dalam menjaga

keseimbangan lahan secara optimal.

b. Peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi sehingga indek tanaman naik.

c. Pemberian bantuan pinjaman modal Aneka Usaha Pertanian secara bergulir

untuk penguatan modal usaha.

d. Penyediaan sarana produksi, pupuk, obat dan bibit sebagai usaha dalam

meningkatkan produksi pertanian

e. Upaya peningkatan Pengetahuan Sikap dan Kemampuan (PSK) petani dan

petugas diadakan pelatihan, kaji terap teknologi

f. dilaksanakannya promosi produk unggulan pada tingkat Nasional, Regional

dan Lokal serta pengembangan fungsi STA Jetis.

Tabel III.27

Sarana pengairan pertanian dan perkebunan

No Uraian (Ha) 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Jalut 7 17 13 42 76 63


No Uraian (Ha) 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2 Embung 12 11 7 0 5 16

3 Irigasi/Jitut 39 54 131 72 89 251


Berdasarkan data tersebut diatas berikut merupakan penjelasan dari upaya

Peningkatan Kinerja produksi pertanian dan perkebunan :

1. Penggunaan / pembangunan jalan usaha tani yaitu untuk memperlacar

pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan dari lahan ke pasar dan

pemeliharaan ini sudah diserahkan ke masyarakat atau kelompok tani di

hibahkan dan digunakan sesuai dengan fungsinya.

2. Embung untuk penampungan air guna kelancaran pengairan pertanian dll.

3. Pembangunan irigasi untuk mempercar pengairan pertanian.

4. Dari bangunan tersebut diatas sudah dihibahkan semua ke masyarakat atau

kelompok tani

Tabel III.28

Alokasi kebutuhan pupuk

No Uraian (ton) 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah Kebutuhan

Pupuk daerah

0 14.197 13.611 13.274 13.626 13.390

2 Jumlah Alokasi

pupuk

0 20.200 24.406 15.000 13.739 14.400

3 Luas lahan

pertanian yang

mendapat subsidi

pupuk

0 56,78 54,44 53,09 54,50 67.97

4 Luas lahan

perkebunan yang

mendapat subsidi

pupuk

23,50 13,54 24,38 24,49 31,06 35.8


Penggunaan pupuk secara berimbang belum di laksanakan di tingkat

masyarakat atau kelompok tani. pada tahun 2011 – 2013 banyak pupuk subsidi dari

luar daerah masuk di wilayah Kabupaten semarang, umumnya terjadi di daerah

perbatasan. RDKK ( Rencana difinitif kebutuhan kelompok) yang dibuat oleh

kelompok tani belum mencerminkan komodity yang akan di pupuk sehingga alokasi

distribusi pupuk kurang mampu mengakomodir kebutuhan pupuk seluruh petani,

kebutuhan pupuk menurut RDKK tahun 2015 sebanyak 19.699 ton dengan 67,97 %

nya merupakan pupuk yang mendapatkan subsidi.


6. Sasaran 6 :

Terkendalinya pemanfaatan lahan untuk pembangunan ekonomi dan investasi

daerah yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Desain Tata

Ruang


2015

Realisasi Capaian

(%) 2014 2015

1 Prosentase optimalisasi

pemanfaatan dan

penggunaan lahan untuk

pembangunan ekonomi

dana investasi sesuai

dengan RTRW dan RDTR

% 45.870 45.190 42.213 92


Kinerja 92

Rata – rata capaian kinerja sasaran Terkendalinya pemanfaatan lahan untuk

pembangunan ekonomi dan investasi daerah yang sesuai dengan Rencana Tata

Ruang Wilayah dan Rencana Desain Tata Ruang pada tahun 2014 adalah sebesar 92

% atau Baik, Keberhasilan kinerja tersebut mencerminkan bahwa pada tahun 2015,

Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam perijinan

pendirian bangunan dan semakin membaiknya pelayanan IMB yang diberikan

pemerintah daerah, baik pada tingkat Kabupaten maupun Kecamatan.


Mewujudkan tranparansi Pelayanan perijinan adalah sebagai berikut :

a. Adanya fasilitas untuk mempermudah pengurusan/pembuatan ijin

b. Pelayanan yang baik sesuai dengan misi, tepat, mudah dan cepat

c. Luas Wilayah Produktif, lebih rendah dari target karena adanya alih fungsi lahan

produktif menjadi pemukiman, jalan tol dan industri, sedangkan Luas Wilayah

Industri luas wilayah industri tahun 2015 mencapai 1.721,10 ha, atau 92,78%,

lebih rendah dari target tahun 2014 seluas 1.855 ha, dan mengalami peningkatan

sekitar 16,5 ha jika dibanding dengan realisasi tahun 2014 seluas 1.705 Ha.

Kenaikan ini terjadi karena naiknya kebutuhan lahan untuk industri.

Prosentase penerbitan perijinan yang tepat waktu sebesar 63 % atau

sebanyak 3.258 ijin yang diterbitkan capaian tersebut meningkat dibandingkan

dengan capaian kinerja tahun 2014 yang sebesar 2.967 ijin yang diterbitkan,

sedangkan jumlah jenis perijinan yang dilayani pada tahun 2015 sebanyak jenis

meningkat sekitar 29 jenis dibandingkan dengan tahun 2014, kemudian untuk ijin

yang diterbitkan prosentasenya mencapai 100 % atau 3.258 ijin meningkat sebesar


91 % atau 291 ijin yang terdiri pengajuan ijin konstruksi sejumlah 21 jin menurun

sebesar 112 ijin apabila dibandingkan tahun 2013, pengajuan ijin non fasilitas dan

Penanaman Modal sejumlah 542 ijin meningkat sebesar 90 ijin apabila dibandingkan

dengan capaian tahun 2013, pengajuan ijin Penanaman Modal sebanyak 26 ijin

meningkat 8 ijin dibanding tahun 2013 yang sebesar 8 ijin. Sedangkan untuk Rasio

Bangunan ber IMB sebesar 1,19% atau sekitar 3.035 unit bangunan dari 254.982

total jumlah bangunan yang ada di Kabupaten Semarang, meningkat dibanding

capaian 2013 yang sebesar 0,63% selanjutnya Jumlah Pengajuan permohonan IMB

pada tahun 2014 sekitar 1.008 permohonan dibandingkan capaian tahun 2014 yang

sebesar 846 pemohon capaian tersebut mengalami peningkatan.

B. CAPAIAN REALISASI KEUANGAN

Dalam rangka mewujudkan sasaran Daerah tersebut diatas, Pemerintah

Kabupaten Semarang telah melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai dari

APBD Kabupaten Semarang. Anggaran dan realisasi biaya pelaksanaan program per

sasaran adalah sebagai berikut :

No Sasaran Daerah /Program Anggaran Realisasi %

1 2 3 4 5

1 Terpenuhinya jaminan

kesehatan bagi masyarakat

miskin

75.45

Program standarisasi

pelayanan kesehatan

23.438.000 20.983.000 89.53

Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

Lansia

14.711.000 14.711.000 100

Program Pelayanan

Kesehatan Balita

19.206.000 15.384.000 80.10

Program Pelayanan

Kesehatan UPT

Puskesmas dan

Jaringanya

4.890.991.000 4.366.276.693 89,27

Program Pelayanan

Peserta BPJS

dipuskesmas dan

jaringannya

26.705.145.000 24.528.146.616 91,85

2 Meningkatnya akses

kesehatan masyarakat

terhadap pelayanan

kesehatan yang berkualitas

87.21

Program Obat dan

Perbekalan Kesehatan

2.249.522.000 2247.818.404 99,92

Program Upaya

Kesehatan Masyarakat.

360.000.000 336.567.000 93,49



1 2 3 4 5

Program pengadaan

peningkatan sarana dan

prasarana RS/RSJ/RS

paru/RS mata

13.242.784.000 11.039.376.084 83,36

Program Peningkatan

Pelayanan Rumah sakit

BLUD

102.957.795.000 74.207.004.412 72,08

3 Terwujudnya pola hidup

bersih dan sehat pada

masyarakat

91.67

Program Upaya

Kesehatan Masyarakat.

33.606.537.000 31.017.198.442 92,30

Program Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

624.803.000 600.651.500 93,44

Program Pengawasan

Obat dan Makanan

29.414.000 29.166.400 99,16

Program Pencegahan

dan Penanggulangan

Penyakit Menular

592.346.000 491.489.127 82,97

4 Meningkatnya sanitasi

lingkungan dan

terpenuhinya kebutuhan air

bersih

89.37

Program

Pengembangan

Lingkungan Sehat

211.976.000 1.89.451.500 89,37

5 Terpenuhinya kebutuhan

gizi ibu hamil dan

menyusui,anak balita serta

anak sekolah dasar

91.7

Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

192.070.000 186.318.880 97,01

Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

anak balita

19.020.000 15.384.000 80.88

Program Peningkatan

keselamatan ibu

melahirkan dan anak

150.101.000 146.080.429 97,32

6 Terwujudnya norma

keluarga kecil yang

berkualitas dan sejahtera

95.4

Program Keluarga

Berencana

2.141.695.000 2037.473.380 95.13

Program

Pengembangan Bahan

Informasi tentang

pengasuhan dan

174.459.000 168.503.000 96.59



1 2 3 4 5

pembinaan tumbuh

kembang anak

Program Pelayanan

Kontrasepsi

2.540.000 2.400.000 94,49

7 Terwujudnya sarana

prasarana kesehatan

diwilayah selatan

0

8 Meningkatnya akses

pelayanan pendidikan yang

berkualitas dan

berdayasaing pada semua

jenjang pendidikan

86.64

Program Pendidikan

Menengah

16.153.723.000 12.521.023.453 77,51

Program Pendidikan

Anak Usia Dini

591.034.000 496.410.000 83,99

Program Pengembangan

Budaya Baca dan

Pembinaan

Perpustakaan

793.169.000 756.863.375 95,42

Program Wajib Belajar

Sembilan Tahun

15.302.030.000 13.939.928.928 91,1

9 Meningkatnya jumlah dan

kualitas pendidikan baik

formal maupun non formal

70.53

Program Pendidikan

Non Formal

274.518.000 193.608.000 70,53

10 Tersediannya tenaga

pendidikan dan tenaga

kependididkan yang

memenuhi kompetensi

yang memiliki

intellengence quotient

(daya tangkap),emotional

quotient (kecerdasan

emosional), spiritual

quotient (kecerdasan

spiritual)

84.2

Program Peningkatan

Mutu Pendidik &

Tenaga Kependidikan

1.745.203.000 1.676.853.300 96,08

Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan

17.305.291.000 12.509.648.875 72,29

11 Tersedianya sekolah

sekolah kejuruan yang

sinergi dengan kebutuhan

dunia usaha dan dunia

industri

97.94

Program peningkatan

Kapasitas Iptek Sistem

50.646.000 49.601.000 97,94



1 2 3 4 5

Produksi

12 Tersediannya tenaga kerja

terampil dan berkualitas

sesuai kebutuhan serta

memiliki daya saing

99.94

Program Peningkatan

Kualitas dan

Produktivitas Tenaga

Kerja

510.741.000 510.428.500 99.94

13 Tumbuhnya sikap dan

perilaku kewirausahaan

masyarakat sehingga

mampu menciptakan

lapangan kerja

96.97


Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

306.800.000 302.501.266 98.6

Program Penciptaan

Iklim Usaha menengah

yang Kondusif

93.000.000 93.000.000 100


Wilayah Transmigrasi

242.676.000 216.680.000 89,29

Program Transmigrasi

Lokal

7.879.000 7.879.000 100

14 Terwujudnya sinergitas

antara pemerintah,

lembaga social

kemasyarakatan dan

keagamaan dalam

pendidikan budi pekerti,

budaya dan agama

96.87


Nilai Budaya

296.163.000 295.888.000 99.91

Program pengelolaan

kekayaan budaya

138.361.000 136.881.000 93,99

Program Perkembangan

keragaman Budaya

Daerah

274.497.000 265.472.000 96.71

15 Terwujudnya sentra/klaster

usaha skala UMKM dengan

produk khas daerah yang

memiliki daya saing

99.1

Program

Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi

Usaha Mikro Kecil

Menengah

455.759.000 451.677.200 99,1

16 Terwujudnya kawasan

industri yang menyerap

84.41



1 2 3 4 5

tenaga kerja local


sentra-sentra industri

potensial

22.213.000 20.723.000 93.29

Program Peningkatan

Kemampuan Teknologi

Industri

82.268.000 54.798.000 66,61


Industri Kecil dan

Menengah

280.175.000 261.524.400 93.34

17 Meningkatnya akses petani

terhadap sarana

produksi,modal dan

pemasaran

95.1

Program Peningkatan

kesejahteraan petani

196.488.000 191.517.000 97,47

Program Peningkatan

Produksi Pangan

16.574.853.000 16.148.780.535 97.43

Program peningkatan

pemasaran hasil

produksi

pertanian/perkebunan

961.019.000 724.271.000 75.36

Program peningkatan

penerapan teknologi


3.360.000.000 3.301.264.000 98.25

Program

pemberdayaan

penyuluh


lapangan

36.020.000 35.820.000 99,44

Program peningkatan

produksi


1.931.491.000 1.906.990.000 98.73

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

678.220.000 673.539.960 99,31

18 Terwujudnya diversifikasi

usaha pertanian , menuju

agrobisnis, agroindustri dan

agro wisata dalam rangka

meningktkan nilai tambah

produk dan daya tarik

usaha sector pertanian

97.1

Peningkatan produksi

pangan

16.574.853.000 16.148.780.535 97,43

Program pengembangan

budidaya perikanan

576.643.000 556.869.000 96.57

Program pengembangan

perikanan tangkap

120.000.000 118.372.500 98,64

Program

pengembangan sistem

28.660.000 28.492.000 99.41



1 2 3 4 5

Penyuluhan perikanan

Program optimalisasi

pengelolaan dan

pemasaran produksi

perikanan

65.000.000 63.545.000 97.76

Program pencegahan

dan penanggulangan

penyakit ternak

405.217.000 397.562.800 98.11

Program peningkatan

produksi hasil

peternakan

2.060.603.000 1.918.952.260 93.13

Program peningkatan

pemasaran hasil

produksi peternakan

5.691.114.000 5.341.228.540 93.85

Program Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Veteriner

704.156.000 699.430.750 99.33

19 Diterapkannya teknologi

tepat guna berwawasan

lingkungan dalam rangka

pengembangan jenisdan

kualitas produk industry

local

92.12

Program Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan LH

1.896.023.000 1.746.672.255 92.12

20 Berkembangnya industri

pariwisata yang berbasis

masyarakat dan budaya

local

97.6


Pemasaran Pariwisata

598.551.000 591.536.000 98.83


Destinasi Pariwisata

673.241.000 669.835.000 99.49


Kemitraan

218.537.000 206.611.000 94.54

21 Tumbuhkembangnya

kelompok usaha produktif

badan usaha milik petani

dan lembaga keuangan

mikro antara lain melalui

kemitraan bisnis dan

pengembangan program

tanggungjawab social

perusahaan ( corporate

social responsibility )

98.7

Program peningkatan

produksi


1.931.491.000 1.906.990.000 98.73

22 Mantapnya adminsitrasi 95.6



1 2 3 4 5

pemerintahan dalam

penerapan informastion

communication and

technology ( ICT ) melalui

electronic government

dalam rangka peningkatan

kualitas,pemerataan

pelayanan public dan

pembangunan system

data(data base)


komunikasi informasi

dan media masa

1.436.327.000 1.375.118.275 95.74

Program fasilitasi

peningkatan SDM

bidang komunikasi dan

informasi

22.685.000 22.561.000 99.45

Program Optimalisasi

pemanfaatan tehnologi

informasi

108.564.000 95.593.800 88.05

Program

pengembangan

data/informasi/statistik

daerah

256.575.000 254.654.900 99.25

23 Meningkatnya

disiplin,kompetensi dan

profesionalisme aparatur

pemerintah,sehingga

redponsif terhadap

perubahan paradigma

pemerintahan

94.5

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

3.331.414.000 3.208.678.301 96.32

Program Peningkatan

disiplin Aparatur

523.302.000 502.828.800 96.09

Program Pendidikan

Kedinasan

(Kepegawaian)

792.741.000 791.947.000 99.90

Program Pembinaan

dan Pengembangan

Aparatur (Kepegawaian)

674.854.000 584.987.776 86.68

24 Meningkatanya kapasitas

kelembagaan dan

ketatalaksanaan satuan

kerja perangkat daerah

83.8

Program penataan

Kelembagaan

,Ketatalaksanaan dan

Pendayagunaan

245.484.000 138.199.060 56.3



1 2 3 4 5

aparatur daerah

Program Peningkatan

Sistem Pengawasan

Internal dan

Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan

KDH

2.314.769.000 2.300.184.050 99.37

Program Peningkatan

Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

42.821.000 42.249.500 56.3

Program Penataan dan

Penyempurnaan

Kebijakan Sistem dan

Prosedur Pengawasan

4.000.000

4.000.000 100

Program

Mengintensifkan

Penanganan Pengaduan

Masyarakat

4.000.000

4.000.000 100

Program Peningkatan

dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan

Daerah

2.408.090.708 2.195.797.000 91.18

25 Terciptanya transparansi

dalam pelaksanaan

pembangunan

92.8

Program Peningkatan

sarana dan Prasarana

Pelayanan Umum

692.932.000 682.098.154 98.44

Program Kerjasama

informasi dan media

massa

1.975.098.000 1.785.940.338 90.42

Program Perencanaan 1.116.639.800 990.807.850 88.73

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

1.142.320.000 1.073.044.006 93.94

26 Meningkatnya kemampuan

manajemen pemerintahan

dan pembangunan melalui

perencanaan dan

penganggaran yang

responsive gender dan

berbasis data dan arah

kebijakan prioritas yang

didukung pengendalian

dan pengawasan secara

optimal

96.59

Program Keserasian

kebijakan peningkatan

kualitas anak dan

perempuan



1 2 3 4 5

Program Penguatan

Kelembagaan

Pengarustamaan Gender

dan anak

267.766.000 266.035.600 99.35

Program Peningkatan

Kualitas hidup dan

perlindungan

perempuan

96.737.000 90.765.000 93.83

27 Terwujudnya tata kelola

pemerintahan yang baik

meliputi sdm

aparatur,system

manajemen dan

kelembagaan

81.75

Program pelayanan

administrasi Perkantoran

33.314.703.100 30.032.560.622 90.15

Program Peningkatan

pelayanan kedinasan

kepala daerah

2.899.732.000 2.467.115.968 85.08

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

19.866.073.000 10.588.733.773 53.30


Peningkatan

Pendapatan Daerah

1.364.361.000 1.220.571.528 98.47

28 Terwujudnya pelayanan

masyarakat yang bermutu

95.6

Program Program

penataan Kelembagaan

,Ketatalaksanaan dan

Pendayagunaan aparatur

daerah

247.649.000 243.849.200 98.47

Program Kerjasama

Pembangunan Daerah

291.062.000 280.418.775 96.34

Program peningkatan

kualitas pelayanan

informasi

131.005.000 120.610.376 92.07

29 Tersedianya Dokumen Tata

Ruangan sebagai Acuan

Pemanfaatan Ruang

55.37

Program Perencanaan

Tata Ruang

152.924.000 84.667.875 55.37

30 Meningkatanya keamanan

dan budaya tertib

masyarakat,penegakan

keadilan serta supremasi

hukum

86.95

Program Penataan

Peraturan Perundang

undangan

781.451.000 761.262.150 97.42



1 2 3 4 5

Program Penyelesaian

perkara peradilan

21.902.000 12.598.750 57.52

Program peningkatan

keamanan dan

kenyamanan lingkungan

4.387.638.000 4.075.013.000 92.87

Program pemeliharaan

kantrantibmas dan

pencegahan tindak

kriminal

135.046.000

135.046.000 100

31 Tersedianya regulasi dan

promosi yang mendukung

investasi

91.5

Program peningkatan

promosi dan kerjasama

investasi

480.805.000 398.271.920 97.42

Program Peningkatan

iklim investasi dan

realisasi investasi

270.516.000 232.001.921 85.67

32 Tersedianya sarana

prasarana transportasi yang

berkualitas dan merata

87.15

Program Peningkatan

Pelayanan angkutan

826.591.000 730.322.580 88.35

Program Pembangunan

prasarana dan fasilitas

perhubungan

988.039.000 781.367.000 79.08

Program Rehabilitasi dan

pemeliharaan prasarana

dan fasilitas LLAJ

294.419.000 277.170.012 94.14

Program Pmebangunan

sarana dan prasarana

perhubungan

121.452.000 115.959.200 95.48

Program Pembangunan

Jalan dan Jembatan

60.085.098.000 47.271.869.400 78.67

33 Tersedianya jaringan irigasi

dan sumber sumber air

untuk pertanian

88


dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan

lainnya

32.682.599.000 28.759.221.150 88

34 Tersedianya prasarana

olahraga,ruang public dan

ruang terbuka hijau

diperkotaan

92.6

Program Pengelolaan

Ruang Terbuka Hijau

(RTH)

5.332.200.000 4.641.823.000 87.05

Program Peningkatan 4.968.746.000 4.884.100.000 98.3



1 2 3 4 5


Olahraga

35 Tersedianya sarana dan

prasarana air bersih yang

memadai

95.01

Program Lingkungan

Sehat Perumahan

158.815.055.000 150.897.430.000 95.01

36 Tersedianya rumah layak

huni dan rumah bersanitasi

89.3

Program Lingkungan

Sehat Perumahan

16.815.055.000 16.089.743.000 95.69

Program

Pengembangan

Perumahan

401.000.000 332.763.398 82.98

37 Tersedianya sarana dan

prasarana pengelolaan

sampah

86.07

Program

Pengembangan Kinerja

Pengelolaan

Persampahan

7.362.800.000 6.337.036.786 86.07

38 Terpenuhinya kebutuhan

energi listrik

86.42

Program pembinaan

dan pengembangan

bidang

ketenagalistrikan,Energi

dan Migas

44.475.000.000 38.434.226.060 86.42

39 Terpenuhinya sarana dan

prasarana perdagangan

84.06

Program Perlindungan

Konsumen dan

pengamanan

perdagangan

1.297.960.000 1.149.440.750 88.56

Program Pembinaan

Pedagang Kaki Lima

199.830.000 197.194.500 98.68

Program Peningkatan

efesiensi Perdagngan

Dalam Negeri

4.466.760.000 2.188.583.900 49.00

Program Peningkatan dan

Pengembangan Ekspor

12.874.000 12.874.000 100

40 Meningkatnya peran serta

dan partisipasi masyarakat

dalam proses

pembangunan daerah

94.56

Program Kerjasama

Pembangunan

491.713.000 481.069.781 97.84

Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi,

293.626.000 258.522.650 88.04



1 2 3 4 5

Program Perencanaan

Pembangunan Sosial

Budaya

445.891.000 416.949.949 93.51

Peningkatan

PartisipasiMasyarakat

dalam membangun desa

615.277.000 615.074.400 99.97

Pengembangan Lembaga

Ekonomi Pedesaan

84.610.000 79.122.000 93.51

41 1. Meningkatnya

pemberdayaan perempuan

dan penyandang masalah

social dalam proses

pembangunan disegala

bidang guna peningkatan

kualitas hidup

98.9

Penguatan

kelembagaan

pengarusutamaan

gender dan anak

18.477.000 18.477.000 100

Peningkatan kualitas

hidup dan

perlindungan

364.873.000 356.516.500 97.71

42 1. Meningkatnya pemenuhan

kebutuhan terhadap hak

hak anak melalui sinergitas

pemerintah masyarakat

dan swasta

99.35

Penguatan

kelembagaan

pengarusutamaan

gender dan anak

267.766.000 266.035.600 99.35

43 Meningkatnya

pemberdayaan

kelembagaan desa dan

masyarakat

99.2

Program Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Pemerintah Des

362.013.000 361.935.824 99.98

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat Pedesaan

364.873.000 356.516.500 97.71

Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat

dalam Membangun

Desa

615.277.000 615.074.400 99.97

Program Pembinaan

dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan

Desa

73.598.000 73.045.200 99.25



1 2 3 4 5

44 Terwujudnya jejaring

kerjasama dalam

pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan yang

berkelanjutan

92.09


Pencemaran dan

Perusakan LH

1.896.623.000 1.746.672.255 92.09

45 Terkendalinya pengelolaan

sumber daya alam dan

kerusakan lingkungan

93.5

program Perlindungan

dan Konservasi SDA

495.000.000 484.776.000 97.93

Program peningkatan

pengendalian polusi

141.000.000 131.446.250 93.22

Program Peningkatan

Kualitas dan Akses

Informasi SDA

70.000.000 69.470.500 99.24

Program pembinaan

dan pengawasan

bidang pertambangan

dan Air Tanah

120.000.000 105.823.000 88.19

Program pengawasan

dan penertiban

kegiatan rakyat yang

berpotensi merusak

lingkungan

80.000.000 75.835.000 94.79

46 Terwujudnya konservasi

lahan melalui

pengembangan hutan

rakyat

92.3

Program perlindungan

dan konservasi sumber

daya hutan

149.525.000 143.068.000 95.68

Program Pemanfaatan

Potensi Sumber Daya

Hutan

300.879.000 266.662.263 88.63

Program rehabilitasi

hutan dan lahan

2.034.888.000 1.883.859.200 92.58

47 Meningkatnya penggunaan

pupuk organic dalam

pengembangan usaha

pertanian

99.76

Peningkatan Produksi

Pangan 71.340.000 71.166.000 99.76

48 Terkendalinya

pemanfaatan lahan untuk

pembangunan ekonomi

dan investasi daerah yang

sesuai dengan Rencana

85.8



1 2 3 4 5

Tata Ruang Wilayah dan

Rencana Desain Tata

Ruang

Program Penyiapan

Potensi Sumber Daya,


Daerah

873.000.000 714.460.500 81.84


Pemanfaatan Ruang

365.000.000 327.649.300 89.77

Jumlah Total 730.888.037.000 619.172.720.600

Berdasarkan tabel diatas, Alokasi Anggaran keuangan untuk mewujudkan kinerja

Pemerintah Kabupaten Semarang adalah sebesar Rp 730.888.037.000 dengan

realisasi sebesar Rp. 619.172.720.600 Tingkat efisiensi penyerapan anggaran tertinggi

terjadi pada biaya pencapaian Tujuan 6 (Keenam ) pada sasaran ke 8 (delapan), yaitu

: Terpenuhinya sarana dan prasarana perdagangan, dari penetapan biaya sebesar Rp

44.66.760.000 terserap Rp 2.188.583.900 sehingga efisiensi ada anggaran sebesar 49

%

.

Documents

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA - semarangkab.go.id...LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 | 39 Prosentase Pelayanan Jamkesda % 4.164 4.164 5.258 126.2 Prosentase