Upload
dinhtuyen
View
217
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LKjIP BAPPEDA Tahun 2015 III / 1
kuntabilitas kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka
mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat
capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Probolinggo tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara
target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam
penetapan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Probolinggo tahun 2015 dengan realisasinya.
3.1 CAPAIAN KINERJA
Untuk mengukur tingkat capaian dari Rencana Kinerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2015
yang telah dibuat, diperlukan adanya suatu indikator yang berguna
sebagai tolok ukur keberhasilan suatu program dan kegiatan yang
dilakukan di tahun 2015. Untuk itu Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Probolinggo menetapkan Penetapan Kinerja yang ingin
dicapai dalam tabel 3.1. sebagai berikut :
A
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
LKjIP BAPPEDA Tahun 2015 III / 2
TABEL 3.1.
PENETAPAN KINERJA
TAHUN 2015
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1
Meningkatnya Kualitas SDM
Perencana
Ketersediaan SDM Bappeda yang mengikuti Diklat
bersertifikat
34,62%
Jumlah Bimbingan Teknis Perencanaan yang
Dilaksanakan
3 kali
2
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan
pembangunan
Persentase kehadiran peserta unsur masyarakat dalam Musrenbang
90,00%
Persentase usulan Musrenbang Kabupaten yang
diakomodir dalam APBD
80,00%
Persentase Kecamatan yang mempunyai pendamping perencana
37,50%
3
Meningkatnya kualitas data dan informasi perencanaan
pembangunan
Persentase unit kerja (SKPD) yang memasukkan data Musrenbang dan Usulan SKPD dalam Aplikasi SIM
Musrenbang
100%
Persentase kesesuaian program/kegiatan yg direncanakan terhadap program/kegiatan yang
dianggarkan (APBD)
85,00%
4
Meningkatnya penyajian data
statistik yang cepat, tepat dan akurat
% ketepatan waktu penyusunan dokumen Statistik
Daerah
100%
LKIP BAPPEDA Tahun 2015 III / 3
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
5
Meningkatnya kualitas
dokumen perencanaan pembangunan
Persentase SKPD menyusun Renstra sesuai peraturan
perundang-undangan tepat waktu
0%
Persentase SKPD menyusun Renja sesuai peraturan perundang-undangan tepat waktu
66,67%
Ketersediaan dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan Perda
Sdh Ada
Ketersediaan dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan
Perda
Sdh Ada
Ketersediaan dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perkada
Ada
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi
3
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang
sosial dan budaya
3
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana
9
N0 PROGRAM ANGGARAN KET
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 550.000.000 APBD
2. Program Pengembangan Data/Informasi Rp. 1.212.800.000 APBD
3. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Rp. 185.000.000 APBD
4. Program Kerjasama Pembangunan Rp. 75.000.000 APBD
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 1.427.000.000 APBD
LKjIP BAPPEDA Tahun 2015 III / 4
N0 PROGRAM ANGGARAN KET
6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp. 1.023.820.000 APBD
7. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Rp. 1.157.500.000 APBD
8. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Rp. 1.962.780.000 APBD
LKjIP BAPPEDA Tahun 2015 III / 5
Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih
dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan
telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun
stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara
mandiri. Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan
pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bappeda Kabupaten
Probolinggo.
Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian
sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator
kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.
Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator
kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro.
Penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang
realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan,
serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan
pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan
pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan. Pengukuran kinerja
yang dilakukan mencakup:
1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari
masing-masing kelompok indikator kegiatan;
2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari
masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana
telah dituangkan dalam Rencana Kinerja, dimana tingkat pencapaian
sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.
Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil
capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu
program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan
sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan
pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana
atau oleh suatu pihak saja.
LKjIP BAPPEDA Tahun 2015 III / 6
Secara umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Kabupaten Probolinggo telah dapat melaksanakan tugas
utama yang menjadi tanggung jawab organisasi yaitu dari 5 sasaran yang
ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun 2015 sudah dapat dilaksanakan
seluruhnya.
Rincian analisa capaian masing-masing sasaran dapat dilihat
sebagai berikut:
A. Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas SDM Perencana
Kualitas SDM Perencana Bappeda merupakan tuntutan
perkembangan tugas yang lebih profesional dan akan diupayakan terus
menerus pelaksanaannya. Semakin baik kualitas SDM Perencana akan
semakin baik pula kualitas perencanaannya, sehingga hasil
pembangunan akan dapat dicapai sesuai yang diharapkan oleh
masyarakat.
TABEL 3.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN I
TAHUN 2015
Indikator Target Realisasi % Capaian
Persentase ketersediaan SDM Bappeda
yang mengikuti Diklat bersertifikat
34,62% 36,54% 105,54%
Jumlah bimbingan teknis perencanaan
yang dilaksanakan
3 kali 3 kali 100%
Dari 52 orang pegawai di Bappeda Kabupaten Probolinggo,
sebanyak 19 orang telah mengikuti Diklat Struktural dan Fungsional.
Selama tahun 2015 Bappeda Kabupaten Probolinggo telah melaksanakan
3 kali Bimbingan Teknis baik bagi internal Bappeda maupun dengan
Kepala SKPD dan Kasubag Perencana SKPD.
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Indikator
Sasaran 1 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah
ini :
LKjIP BAPPEDA Tahun 2015 III / 7
TABEL 3.3. PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN I
DENGAN TAHUN SEBELUMNYA
Indikator 2013 2014 2015
Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian
Persentase
ketersediaan SDM Bappeda
yang mengikuti
Diklat bersertifikat
28,85% 28,85% 32,69% 113,31% 36,54% 105,54%
Jumlah bimbingan teknis
perencanaan
yang dilaksanakan
3 kali 3 kali 3 kali 100% 3 kali 100%
Pada tahun 2013 dari 52 orang pegawai di Bappeda Kabupaten
Probolinggo, baru sebanyak 15 orang yang telah mengikuti Diklat
Struktural dan Fungsional sehingga ada penambahan 2 orang tiap tahun
mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Sementara itu selama
tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 Bappeda Kabupaten Probolinggo
telah melaksanakan 3 kali Bimbingan Teknis tiap tahun baik bagi
internal Bappeda maupun dengan Kepala SKPD dan Kasubag
Perencanaan SKPD.
B. Sasaran 2 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam
Perencanaan Pembangunan
Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan tingkat
partisipasi stakeholders dalam proses perencanaan pembangunan di
Kabupaten Probolinggo. Hal ini penting agar penyusunan dokumen
perencanaan sesuai dengan kebutuhan riil di masyarakat dan sebagai
wujud rasa memiliki, semakin baik proses perencanaan pembangunan
daerah yang partisipatif akan mendorong kepedulian masyarakat dalam
ikut berperan dalam melakukan pembangunan daerah.
LKjIP BAPPEDA Tahun 2015 III / 8
Dengan semakin meningkatnya usulan yang terakomodir dalam
APBD maka akan semakin meningkat pula tingkat partisipasi masyarakat
dalam pembangunan. Oleh karena itu peran Fasilitator Perencana
Pembangunan sebagai pendamping dalam proses perencanaan
pembangunan mulai tingkat desa sampai tingkat kecamatan sangat
penting.
TABEL 3.4.
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN II TAHUN 2015
Indikator Target Realisasi % Capaian
Persentase kehadiran peserta unsur masyarakat dalam Musrenbang
90,00% 91,43% 101,59%
Persentase usulan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam
APBD
80,00% 79,17% 98,96%
Persentase Kecamatan yang mempunyai pendamping perencana
37,50% 37,50% 100%
Pada tahun 2015 dari 210 undangan Musrenbang Kabupaten
Probolinggo, yang hadir adalah sebanyak 192 orang (91,43 %). Sedangkan
kecamatan yang akan mendapatkan pendampingan dari Fasilitator
Perencana Pembangunan direncanakan sebanyak 9 kecamatan dari 24
kecamatan di Kabupaten Probolinggo dan direalisasikan 100%. Dari hasil
Musrenbang Kabupaten sebanyak 285 usulan dari 360 usulan
diakomodir dalam APBD tahun 2015 atau sebanyak 79,17%.
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Indikator
Sasaran 2 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah
ini :
TABEL 3.5.
PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN II DENGAN TAHUN SEBELUMNYA
Indikator 2013 2014 2015
Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian
Persentase kehadiran peserta
unsur masyarakat
86,19% 100% 89,05 % 101,19 % 91,43% 101,59%
LKjIP BAPPEDA Tahun 2015 III / 9
dalam Musrenbang
Persentase usulan
Musrenbang Kabupaten yang
diakomodir dalam
APBD
76,39% 100% 77,22% 100,72 % 79,17% 98,96%
Persentase
Kecamatan yang mempunyai
pendamping
perencana
12, 50% 100% 29.17% 100% 37,50% 100%
Pada tahun 2013 sebanyak 181 orang dari 210 undangan
Musrenbang Kabupaten Probolinggo hadir atau sebanyak 86,19%,
sedangkan pada tahun 2014 ada penambahan kehadiran 6 orang
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Sedangkan usulan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir
dalam APBD tahun 2013 adalah sebanyak 275 usulan atau sebanyak
76,39%, pada tahun 2014 sebanyak 285 usulan atau sebanyak 79,17%
yang diakomodir (adanya penambahan 10 usulan yang diakomodir).
Sementara itu ada penambahan 2 (dua) kecamatan yang
mendapatkan pendampingan dari Fasilitator Perencana Pembangunan
dari semula 5 (lima) kecamatan menjadi 7 (tujuh) kecamatan pada 2014.
Hal ini disebabkan adanya penambahan jumlah Fasilitator Perencana
Pembangunan dari 8 orang menjadi 10 orang pada tahun 2014.
C. Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan
Peran data dalam proses perencanaan pembangunan sangatlah
penting. Hal ini dikarenakan data merupakan sumber informasi yang
sangat diperlukan sebagai bahan penyusunan perencanaan
pembangunan. Dari data dapat diketahui kelebihan dan kekurangan yang
ada selama ini sehingga diharapkan akan ada perbaikan bagi
keberlangsungan pembangunan yang lebih baik.
LKjIP BAPPEDA Tahun 2015 III / 10
TABEL 3.6.
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN III TAHUN 2015
Indikator Target Realisasi % Capaian
Persentase unit kerja (SKPD) yang memasukkan data Musrenbang dan
Usulan SKPD dalam Aplikasi SIM Musrenbang
100% 100% 100%
Persentase kesesuaian program/kegiatan yg direncanakan
terhadap program/kegiatan yang dianggarkan (APBD)
85,00% 86,59% 101,87%
Pada tahun 2015 semua SKPD sebanyak 60 SKPD telah
memasukkan usulan kegiatannya melalui SIM Musrenbang (100%).
Sebanyak 1.911 usulan kegiatan dari 2.207 usulan telah diakomodir
dalam APBD Tahun 2015 atau sebanyak 86,59%.
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Indikator
Sasaran 3 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah
ini:
TABEL 3.7.
PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN III DENGAN TAHUN SEBELUMNYA
Indikator 2013 2014 2015
Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian
Persentase unit kerja (SKPD) yang
memasukkan
data Musrenbang dan Usulan SKPD
dalam Aplikasi
SIM Musrenbang
100% - 100% 100% 100% 100%
Persentase
kesesuaian program/kegiatan
yg direncanakan
terhadap program/kegiatan
yang dianggarkan
(APBD)
79,86% - 81,57% 101,96% 86,59% 101,87%
LKjIP BAPPEDA Tahun 2015 III / 11
Pada tahun 2013 dan tahun 2014 semua SKPD sebanyak 60
SKPD telah memasukkan usulan kegiatannya melalui SIM Musrenbang
(100%). Sebanyak 1.895 usulan kegiatan dari 2.373 usulan telah
diakomodir dalam APBD Tahun 2013 atau sebanyak 79,86%. Pada tahun
2014 sebanyak 1.925 usulan kegiatan dari 2.360 usulan telah diakomodir
dalam APBD (81,57%).
D. Sasaran 4 : Meningkatnya Penyajian Data Statistik yang
Cepat, Tepat dan Akurat
Penyajian data statistik yang cepat, tepat dan akurat akan sangat
membantu proses perencanaan pembangunan, karena dengan
tersedianya informasi data tersebut maka akan diketahui kondisi riil
yang ada sehingga akan mempermudah dalam menentukan tindakan
yang akan dilakukan.
TABEL 3.8. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN IV
TAHUN 2015
Indikator Target Realisasi % Capaian
% ketepatan waktu penyusunan
dokumen Statistik Daerah
100% 100% 100%
Selama tahun 2015 Bappeda Kabupaten Probolinggo bekerjasama
dengan BPS Kabupaten Probolinggo dalam menyediakan data statistik
selalu tepat waktu.
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Indikator
Sasaran 4 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah
ini :
LKjIP BAPPEDA Tahun 2015 III / 12
TABEL 3.9.
PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN IV DENGAN TAHUN SEBELUMNYA
Indikator 2013 2014 2015
Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian
% ketepatan waktu
penyusunan
dokumen Statistik Daerah
100% 100% 100% 100% 100% 100%
E. Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan
Pembangunan
Dalam upaya mencapai peningkatan kualitas suatu dokumen
perencanaan pembangunan, maka diperlukan pemahaman terhadap
keterkaitan antar dokumen yang satu dengan dokumen yang lain.
Dokumen perencanaan terdiri dari perencanaan jangka panjang (20
tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Hal ini
dimaksudkan agar tidak putus proses perencanaannya sehingga akan
diperoleh proses perencanaan pembangunan yang kontinyu.
TABEL 3.10. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN V
TAHUN 2015
Indikator Target Realisasi % Capaian
Persentase SKPD menyusun
Renstra sesuai peraturan perundang-undangan tepat waktu
0% 0% -
Persentase SKPD menyusun Renja sesuai peraturan perundang-
undangan tepat waktu
66,67% 70,00 104,99%
Ketersediaan dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan Perda
Sdh Ada Sdh Ada -
Ketersediaan dokumen RPJMD yang
ditetapkan dengan Perda
Sdh Ada Sdh Ada -
Ketersediaan dokumen RKPD yang
ditetapkan dengan Perkada
Ada Ada 100%
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi
3 3 100%
LKjIP BAPPEDA Tahun 2015 III / 13
Indikator Target Realisasi % Capaian
Jumlah dokumen perencanaan
pembangunan bidang sosial dan budaya
3 3 100%
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang fisik dan
prasarana
9 9 100%
Pada tahun 2015 dari 60 SKPD di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Probolinggo sebanyak 42 SKPD telah menyelesaikan
penyusunan Renja SKPD sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
Sedangkan sebanyak 18 SKPD masih terlambat menyelesaikan Renja
SKPD.
Dokumen RKPD tahun 2015 telah ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Nomor 22 tahun 2014 tanggal 31 Mei 2014. Dokumen RPJPD
tahun 2005 - 2015 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 08
tahun 2008 tanggal 21 Agustus 2008 dan Dokumen RPJMD tahun 2013 -
2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2013
tanggal 11 Juni 2013.
Adapun dokumen perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi
yang disusun pada tahun 2015 adalah :
1. Profil Kawasan Agropolitas Kabupaten Probolinggo.
2. RAD Pengembangan Kepariwisataan Kabupaten Probolinggo Tahun
2016 - 2021.
3. Pengembangan Produk Unggulan Kabupaten Probolinggo.
Adapun dokumen perencanaan pembangunan Bidang Sosial dan
Budaya yang disusun pada tahun 2015 adalah :
1. Studi Kelayakan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.
2. Analisa Situasi Ibu dan Anak (ASIA) Kabupaten Probolinggo.
3. Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Probolinggo.
Adapun dokumen perencanaan pembangunan Bidang Fisik dan
Prasarana yang disusun pada tahun 2015 adalah :
1. Studi Evaluasi Fungsi dan Status Jalan Kabupaten Probolinggo.
LKjIP BAPPEDA Tahun 2015 III / 14
2. Inventarisasi dan Pemetaan Lahan Pangan Berkelanjutan (LP2B)
Kabupaten Probolinggo.
3. RAD Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL).
4. Perencanaan Kawasan Industri Kabupaten Probolinggo.
5. Orthorektifikasi dan Koreksi Geometris Peta Dasar Perkotaan
Kecamatan Dringu.
6. Orthorektifikasi dan Koreksi Geometris Peta Dasar Perkotaan
Kecamatan Paiton.
7. Orthorektifikasi dan Koreksi Geometris Peta Dasar Perkotaan
Kecamatan Kraksaan.
8. Naskah Akademis Penyusunan Review Cell Plan Tower Komunikasi
Kabupaten Probolinggo.
9. Profil Sistem Ekonomi Teknis Kelembagaan.
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Indikator
Sasaran 5 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah
ini :
TABEL 3.11. PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN V
DENGAN TAHUN SEBELUMNYA
Indikator 2013 2014 2015
Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian
Persentase SKPD
menyusun Renstra sesuai peraturan
perundang-
undangan tepat waktu
65.00% - - - - -
Persentase SKPD menyusun Renja
sesuai peraturan
perundang-undangan tepat
waktu
65.00% - 68.33% 107,89% 70,00 104,99%
Ketersediaan
dokumen RPJPD
yang ditetapkan dengan Perda
Sdh Ada Sdh Ada Sdh Ada - Sdh Ada -
Ketersediaan
dokumen RPJMD
yang ditetapkan dengan Perda
Sdh Ada Ada Sdh Ada - Sdh Ada -
LKjIP BAPPEDA Tahun 2015 III / 15
Ketersediaan dokumen RKPD
yang ditetapkan
dengan Perkada
Ada Ada Ada 100% Ada 100%
Jumlah dokumen
perencanaan pembangunan
bidang ekonomi
2 100% 5 250% 3 100%
Jumlah dokumen
perencanaan
pembangunan bidang sosial dan
budaya
3 100% 4 133,33% 3 100%
Jumlah dokumen
perencanaan
pembangunan bidang fisik dan
prasarana
3 100% 6 200% 9 100%
Pada tahun 2013 dari 60 SKPD di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Probolinggo sebanyak 39 SKPD telah menyelesaikan
penyusunan Renja SKPD sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
Sedangkan sebanyak 21 SKPD masih terlambat menyelesaikan Renja
SKPD. Hal ini menunjukkan bahwa ada penambahan 2 SKPD yang telah
menyelesaikan Renja SKPD tepat waktu. Begitu juga dengan penyelesaian
Renstra SKPD, dari 60 SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Probolinggo sebanyak 39 SKPD telah menyelesaikan penyusunan Renstra
SKPD sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan pada tahun
2014 sebanyak 41 SKPD telah menyelesaikan penyusunan Renja SKPD
sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan 21 SKPD masih terlambat
menyelesaikan Renja SKPD.
Pada tahun 2013 Kabupaten Probolinggo menyusun RPJMD
tahun 2013 – 2018 dan Renstra SKPD tahun 2013 – 2018. Dari 60 SKPD
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebanyak 39 SKPD
telah menyelesaikan penyusunan Renstra SKPD sesuai dengan waktu
yang telah ditetapkan. Sementara itu dokumen perencanaan yang
disusun oleh Bappeda Kabupaten Probolinggo Tahun 2014 adalah
sebanyak 8 (delapan) dokumen, dimana bidang ekonomi menyusun 2
(dua) dokumen, bidang sosial dan budaya menyusun 3 (tiga) dokumen
dan bidang fisik dan prasarana menyusun 3 (tiga) dokumen.
LKjIP BAPPEDA Tahun 2015 III / 16
Pada tahun 2015 dokumen perencanaan yang disusun oleh
Bappeda Kabupaten Probolinggo adalah sebanyak 15 (lima belas)
dokumen, dimana bidang ekonomi menyusun 3 (tiga) dokumen, bidang
sosial dan budaya menyusun 3 (tiga) dokumen dan bidang fisik dan
prasarana menyusun 9 (sembilan) dokumen.
3.2 REALISASI ANGGARAN
Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah
diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek
keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan
dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila
didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan
dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Probolinggo.
Pada tahun 2015 belanja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Probolinggo terdiri atas belanja tidak langsung dan
belanja langsung yang dilaksanakan bedasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor
6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 serta Peraturan Daerah Kabupaten
Probolinggo Nomor 05 tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015.
3.2.1 Belanja Langsung
Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu dana
tersebut merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam
mencapai sasaran pembangunan. Pada tahun 2015 Bappeda Kabupaten
Probolinggo menganggarkan belanja langsung sebesar
Rp. 8.942.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar
Rp. 8.248.175.890,- atau 92,24% yang secara rinci dapat dilihat pada
tabel di bawah ini :
LKjIP BAPPEDA Tahun 2015 III / 17
TABEL 3.12.
CAPAIAN KINERJA KEUANGAN BELANJA LANGSUNG
TAHUN 2015
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
933.600.000 877.423.055 93,98
Penyediaan Jasa Tenaga Non
PNS
114.500.000 111.392.500 97,29
Penyediaan jasa Administrasi
kepegawaian
45.000.000 42.000.000 93,33
Penyediaan jasa sarana dan prasarana kantor
636.600.000 595.544.750 93,55
Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran
137.500.000 128.485.805 93,44
Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
255.000.000 237.330.650 93,07
Pemeliharaan rutin/berkala
sarana dan prasarana
aparatur
255.000.000 237.330.650 93,07
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
550.000.000 520.738.945 94,68
Bimbingan teknis
implementasi peraturan perundang-undangan
300.000.000 279.083.745 93,03
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur SKPD
250.000.000 241.655.200 96,66
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
160.000.000 148.268.500 92,67
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
100.000.000 98.315.000 98,32
Penyusunan Rencana Program
dan Kegiatan SKPD
45.000.000 39.773.500 88,39
Peningkatan Pengelolaan
Barang Milik Daerah
15.000.000 10.180.000 67,87
Program Pengembangan
data/informasi
1.212.800.000 1.175.565.400 96,93
Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD)
170.000.000 166.388.000 97,88
Penunjang Jaringan Penelitian 250.000.000 242.411.600 96,96
Pengembangan Sistem
Informasi Musrenbang
Kabupaten Probolinggo
90.000.000 87.690.000 97,43
Pengembangan Website Bappeda Kabupaten
Probolinggo
47.800.000 43.345.000 90,68
Koordinasi dan Sinkronisasi 110.000.000 103.709.800 94,28
LKjIP BAPPEDA Tahun 2015 III / 18
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
bidang Pendataan dan
Pelaporan
Penyusunan dan Analisa Data
Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
450.000.000 439.938.000 97,76
Penyusunan informasi
program kegiatan
pembangunan daerah
95.000.000 92.083.000 96,93
Program Kerjasama
Pembangunan
75.000.000 66.031.000 88,04
Fasilitasi kerjasama dengan
dunia usaha/lembaga
75.000.000 66.031.000 88,04
Program perencanaan pembangunan daerah
1.427.000.000 1.300.229.190 91,12
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan
program dan kebijakan
layanan publik
162.000.000 146.678.200 90,54
Penyusunan rancangan
RPJPD
245.000.000 220.984.000 90,20
Penyusunan rancangan RKPD 70.000.000 47.630.000 68,04
Penyelenggaraan musrenbang
RKPD
300.000.000 276.132.890 92,04
Penetapan RKPD 160.000.000 138.900.000 86,81
Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban (LKPJ)
135.000.000 133.761.400 99,08
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan
rencana pembangunan daerah
90.000.000 87.215.400 96,91
Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan
150.000.000 139.467.450 92,98
Review Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah
115.000.000 109.459.850 95,18
Program perencanaan
pembangunan ekonomi
1.023.820.000 964.228.675 94,18
Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi
masyarakat
170.000.000 150.088.000 88,29
Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang ekonomi
200.000.000 198.139.900 99,07
Perencanaan Pengembangan
Kawasan Agropolitan
190.000.000 189.277.000 99,62
Penyusunan Rencana Aksi
Daerah Bidang Ekonomi
175.000.000 150.661.000 86,09
koordinasi pelaksanaan pembangunan sub bidang
pertanian
170.000.000 166.994.900 98,23
koordinasi pelaksanaan
pembangunan sub bidang
perindustrian, perdagangan dan koperasi
118.820.000 109.067.875 91,79
LKjIP BAPPEDA Tahun 2015 III / 19
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
Program perencanaan
pembangunan sosial budaya
1.157.500.000 1.115.677.525 96,39
Koordinasi penyusunan
masterplan kesehatan
120.000.000 115.627.000 96,36
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial
dan budaya
200.000.000 199.550.985 99,78
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
60.000.000 59.687.000 99,48
Penunjang Koordinasi Program
Kabupaten Probolinggo Sehat
140.000.000 123.605.000 88,29
koordinasi pelaksanaan
pembangunan sub bidang kesos
145.000.000 141.353.400 97,49
koordinasi pelaksanaan pembangunan sub bidang
Dikmentalpem
120.000.000 119.198.600 99,33
Koordinasi Program-Program
Penanggulangan Kemiskinan
252.500.000 242.170.540 95,91
Penyusunan Rencana Aksi
Daerah Bidang Sosial dan
Budaya
120.000.000 114.485.000 95,40
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber
daya alam
1.962.780.000 1.664.772.950 84,82
Koordinasi penyusunan
masterplan pengendalian
sumber daya alam dan lingkungan hidup
325.000.000 287.781.000 88,55
Pendamping dan Penunjang WISMP
50.000.000 50.000.000 100,00
Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan
Bidang Fisik dan Prasarana
230.000.000 147.860.450 64,29
Penunjang Operasional Pokja
PPSP
100.000.000 93.502.900 93,50
Koordinasi Program PLKSDA-
BM
105.000.000 93.677.500 89,22
WISMP (Loan) 237.780.000 181.455.000 76,31
Penunjang Badan Koordinasi
Penataan Ruang Daerah
405.000.000 323.637.100 79,91
Penunjang progam Ekowisata 75.000.000 69.512.600 92,68
Koordinasi pelaksanaan pembangunan sub bidang
praswil
145.000.000 134.182.200 92,54
Koordinasi pelaksanaan
pembangunan sub bidang
Bangkim dan SDA
95.000.000 88.734.200 93,40
Koordinasi Penyusunan Masterplan Prasarana Wilayah
195.000.000 194.430.000 99,71
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
185.000.000 177.910.000 96,17
Penyusunan dan 125.000.000 122.980.000 98,38
LKjIP BAPPEDA Tahun 2015 III / 20
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
pengumpulan data dan
statistik daerah
Pengolahan, updating dan
analisis data dan statistik daerah
60.000.000 54.930.000 91,55
TOTAL 8.942.500.000 8.248.175.890 92.24%
3.2.2 Belanja Tidak Langsung
Belanja tidak langsung merupakan belanja kompensasi dalam
bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan
kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Pada tahun 2015 Bappeda
Kabupaten Probolinggo menganggarkan belanja tidak langsung sebesar
Rp.2.910.074.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp. 2.833.043.841,-
atau 97,35 %.
TABEL 3.13. CAPAIAN KINERJA KEUANGAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN 2015
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.910.074.000 2.833.043.841 97,35%
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.794.715.000 1.792.424.000 99.87%
Tunjangan Keluarga 174.683.000 173.801.357 99.50%
Tunjangan Jabatan 175.157.000 171.425.000 97.87%
Tunjangan Fungsional Umum
60.763.000 60.620.000 99.76%
Tunjangan Beras 114.695.000 110.082.080 95.98%
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
40.027.000 38.897.125 97.18%
Pembulatan Gaji 34.000 25.072 73.74%
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
550.000.000 485.769.207 88.32%