Matriks RPJPMD (Kerangka Logis Pasca Musrenbang-Lampiran Bab VII

Kerangka Logis RPJMD Kota Tangerang Selatan 2011 - 2016VISI : Terwujudnya Kota Tangerang Selatan yang Mandiri, Damai dan Asri (MADANI)MISI 1 TUJUAN 2 SASARAN 3 STRATEGI 4 1.1.1 Peningkatan kehidupan 1.1.1.1 sosial dan kemasyarakatan 1.2.1 Memfasilitasi peningkatan sarana dan prasarana peribadatan 1.2.2 Pemberdayaan dan fasilitasi peran masyarakat dalam politik 1.2.1.1 ARAH KEBIJAKAN 5 INDIKATOR KINERJA 61

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengembangan wawasan kebangsaan

BIDANG URUSAN 8 Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

SKPD PENANGGUNG JAWAB 9 Kantor Satpol PP/Badan Kesbangpolinmas Bagian Kesra Setda/Badan Kesbangpolinmas

1. Meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat1. Mewujudkan kehidupan sosial masyarakat yang berkualitas

1.1 Meningkatnya keamanan, ketertiban dan ketentraman umum 1.2 Meningkatnya kehidupan beragama yang baik

Meningkatkan rasa aman Menurunnya angka di lingkungan masyarakat Kriminal / kejahatan

Penataan sarana dan prasarana peribadatan

Rasio jumlah penduduk terhadap jumlah tempat peribadatan Meningkatnya partisipasi dan pendidikan politik masyarakat dalam melaksanakan kebijakan politik daerah Persentase peningkatan kelembagaan sosial yang terfasilitasi

2

1.2.2.1

Meningkatkan upaya pembinaan politik masyarakat

3

Pendidikan Politik Masyarakat

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Badan Kesbangpolinmas

1.3 Peningkatan taraf hidup 1.3.1 Peningkatan pelayanan 1.3.1.1 penyandang masalah dasar bagi penyandang sosial masalah sosial

Terlaksananya upaya peningkatan peran dan fungsi kelembagaan sosial dalam upaya penanganan masalahmasalah kesejahteraan sosial

4

Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Dinsosnakertrans

5

Pembinaan panti Sosial asuhan/ panti jompo Penyuluhan dan Sosial Penanggulangan Korban Bencana Alam

Dinsosnakertrans

1.3.1.2

Melakukan pemberdayaann PMKS dan korban bencana

Berkurangnya persentase masyarakat penyandang kesejahtaraan sosial dan korban bencana

6

Dinsosnakertrans

7

Pemberdayaan Fakir Sosial Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Dinsosnakertrans

8

Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Sosial

Dinsosnakertrans

Lampiran 1- Hal. - 1

MISI 1

TUJUAN 2

SASARAN 3

STRATEGI 4

ARAH KEBIJAKAN 5

INDIKATOR KINERJA 6

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH9 10

BIDANG URUSAN 8 Sosial

SKPD PENANGGUNG JAWAB 9 BPBD BPMPPKB

7 Penanggulangan Akibat Bencana

2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan

2.1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

2.1.1 Peningkatan partisipasi 2.1.1.1 masyarakat dalam setiap mekanisme pengambilan keputusan pembangunan

Mendorong peran serta masyarakat dalam tahapan perencanaan dan pengendalian pembangunan

Jumlah kebijakan terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Pemberdayaan Pemberdayaan masyarakat dan desa Masyarakat dan Desa

11

2.2 Terjaminnya keadilan 2.2.1 Meningkatkan gender dalam berbagai pelayanan sosial dan program pembangunan pengarusutamaan gender dan anak

2.2.1.1

Memberdayakan kelembagaan gender yang diatur oleh Perda

Meningkatnya kapasitas kelembagaan organisasi perempuan serta meningkatnya peran serta lembaga masyarakat dalam mengakomodir kepentingan perempuan

Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan 12 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 13 Penguatan kelembagaan pengarasutamaan gender dan anak

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BPMPPKB

BPMPPKB

BPMPPKB

14

Peningkatan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BPMPPKB

2.2.1.2

Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak Peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan dan budaya

Menurunnya angka pengaduan korban kekerasan pada perempuan dan anak Jumlah organisasi pemuda

15

Peningkatan Pemberdayaan pelayanan bagi Perempuan dan korban kekerasan Perlindungan Anak terhadap perempuan dan anak Peningkatan peran serta kepemudaan Kepemudaan dan Olahraga

BPMPPKB

2.3 Berkembangnya potensi dan motivasi pemuda

2.3.1 Peningkatan peran serta kepemudaan dalam pembangunan

2.3.1.1

16

Dinas Pemuda dan Olahraga

Jumlah kegiatan kepemudaan

17

Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 18 Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

Kepemudaan dan Olahraga


Kepemudaan dan Olahraga



MISI 1

TUJUAN 2

SASARAN 3

STRATEGI 4 2.3.2 Peningkatan dan 2.3.2.1 pengembangan potensi olahraga

ARAH KEBIJAKAN 5 Peningkatan fasilitas sarana olahraga

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BIDANG URUSAN 8 Kepemudaan dan Olahraga Kepemudaan dan Olahraga

SKPD PENANGGUNG JAWAB 9 Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga

2.4 Melestarikan budaya asli

2.4.1

2.4.1.1

Peningkatan fasilitas sarana pengembangan budaya

6 7 Jumlah klub olahraga 19 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 20 Peningkatan sarana Jumlah gedung olahraga dan prasarana Jumlah organisasi olahraga olahraga Jumlah kegiatan olahraga 21 Pengembangan nilai Jumlah gedung kesenian budaya

Kebudayaan

Kantor Pariwisata dan Kebudayaan

2. Meningkatkan keharmonisan fungsi ruang kota yang berwawasan lingkungan1. Meningkatkan penataan kawasan yang serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan antar kegiatan, antar fungsi, dan antar pusat-pusat pertumbuhan 1.1 Meningkatnya penataan kawasan perkotaan yang serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan antar kegiatan, antar fungsi, dan antar pusat-pusat pertumbuhan 1.1.1 Pencapaian Ruang Terbuka Hijau Kota 30 % 1.1.1.1 Mengembangkan kawasan berwawasan lingkungan

Jumlah grup kesenian Revitalisasi bangunan cagar budaya Tersedianya luasan RTH kota sebesar 30% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

22

Pengelolaan kekayaan budaya

Kebudayaan


23

Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Lingkungan Hidup

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman

1.1.2 Peningkatan kualitas perencanaan kawasan perkotaan

1.1.2.1 Meningkatkan penataan pelayanan kota melalui dokumen perencanaan yang informatif

1.1.3 Peningkatan upaya penyesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaan ruang kota 1.1.4 Peningkatan kualitas Pengendalian ruang Kota melalui perijinan

Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kota 1.1.3.1 Mengarahkan prioritas Kesesuaian program pembangunan sesuai pemanfaatan ruang dengan prioritas rencana dengan rencana tata tata ruang ruang (Ketaatan terhadap RTRW)

24

Perencanaan tata ruang

Penataan Ruang

Dinas Tata Kota dan Bangkim

25

Kebijakan pemanfaatan ruang

Penataan Ruang


1.1.4.1 Terselenggaranya Terlayaninya pengendalian ruang kota masyarakat melalui perijinan dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan

26

Pengendalian pemanfaatan ruang

Penataan ruang



MISI 1

TUJUAN 2

SASARAN 3 1.2 Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan

STRATEGI 4 1.2.1 Peningkatan pengelolaan persampahan

ARAH KEBIJAKAN 5 1.2.1.1 Intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sampah

INDIKATOR KINERJA 6 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH27

BIDANG URUSAN 8 Lingkungan Hidup

SKPD PENANGGUNG JAWAB 9 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman

7 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Persentase penanganan sampah 1.3 Meningkatkan kualitas lingkungan sesuai standar kelayakan lingkungan 1.3.1 Peningkatan regulasi/SOP penanganan pencemaran lingkungan 1.3.1.1 Meningkatkan pengawasan dan pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang beresiko mencemari lingkungan Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran lingkungan28

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

BLHD

29

1.3.2 Peningkatan kualitas rehabilitasi dan pemulihan sumber daya alam 1.3.3 Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup

1.3.2.1 Meningkatkan ketersediaan daerah resapan air 1.3.3.1 Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan melalui peningkatan ketersediaan data dan keterlibatan masyarakat

Persentase daerah resapan air

Pengendalian dan Lingkungan Hidup Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam 30 Perlindungan dan Lingkungan Hidup Konservasi Sumber Daya Alam31

BLHD

BLHD

Prosentase jumlah tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan LH

Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan konservasi SDA

Lingkungan Hidup

BLHD

3. Menata sistem sarana dan prasarana dasar perkotaan1. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan sarana dan prasarana dasar perkotaan yang aman, nyaman dan berkelanjutan 1.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur kota, prasarana dan sarana perkotaan 1.1.1 Mewujudkan 1.1.1.1 Meningkatkan kualitas keterpaduan pelayanan dan kuantitas jaringan sarana dan prasarana jalan kota transportasi, serta keterpaduan intra dan antar moda Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik33

Rehabilitasi/pemeliha Perkerjaan Umum raan Jalan dan Jembatan

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air


MISI 1

TUJUAN 2

SASARAN 3

STRATEGI 4

ARAH KEBIJAKAN 5 1.1.1.2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana LLAJ dan fasilitas perhubungan; serta mengembangkan rekayasa lalu lintas

INDIKATOR KINERJA 6 Rasio prasarana perhubungan


BIDANG URUSAN 8 Perhubungan

SKPD PENANGGUNG JAWAB 9 Dishubkominfo

7 Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

35

Peningkatan dan Perhubungan Pengamanan Lalu Lintas 36 Pembangunan Perhubungan prasarana dan fasilitas perhubungan 1.1.1.3 Meningkatkan kelancaran lalu lintas kendaraan 1.1.1.4 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana terminal, stasiun kereta api dan bandara Rasio ijin trayek37

Dishubkominfo

Dishubkominfo

Peningkatan pelayanan angkutan

Perhubungan

Dishubkominfo

Titik kemacetan Jumlah terminal bis

38

Pembangunan Perhubungan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Dishubkominfo

Jumlah sub terminal angkutan dalam kota Jumlah arus penumpang angkutan umum Jumlah orang/barang melalui bandara/ terminal per tahun Jumlah stasion kereta api Rasio BTS telekomunikasi terhadap tower bersama Proporsi panjang atau wilayah sungai, kali dan anak kali, situ dan sumur retensi dalam kondisi baik

1.1.2 Penataan sarana komunikasi yang terintegrasi

1.1.2.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana telekomunikasi yang terintegrasi

39

Pengembangan Komunikasi dan Komunikasi, informatika Informasi dan Media Massa Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Perkerjaan Umum

Dishubkominfo

1.1.3 Penataan kawasan 1.1.3.1 Pengembangan, konservasi sungai, pengelolaan dan danau (situ) dan konversi sungai, danau sumber daya air lainnya dan sumber daya air lainnya

40



MISI 1

TUJUAN 2

SASARAN 3

STRATEGI 4 1.1.4 Peningkatan dan pengembangan jaringan drainase kawasan dan kota

ARAH KEBIJAKAN 5 1.1.4.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan drainase kawasan dan kota

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BIDANG URUSAN 8 Perkerjaan Umum

SKPD PENANGGUNG JAWAB 9 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

6 7 41 Pembangunan Tersedianya sistem jaringan drainase saluran skala kawasan dan drainase/gorongskala kota sehingga gorong 42 Pengendalian banjir tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun

Perkerjaan Umum


1.1.5 Peningkatan akesibilitas 1.1.5.1 Kerjasama penyediaan masyarakat pada air air bersih dengan swasta bersih atau yang dikerjasamakan

- Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air - Persentase penduduk berakses air minum

43

Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Perkerjaan Umum

Dinas Bina Marga dan SDA/Dinas Tata Kota dan Bangkim

1.1.6 Pengembangan permukiman sehat dan ramah lingkungan

44 Pengembangan 1.1.6.1 Rehabilitasi dan Rasio permukiman pengembangan kawasan (perumahan) yang infrastruktur peruntukkan sesuai daya tampung permukiman permukiman kepadatan tinggi dan sedang

Perumahan


1.1.6.2 Penataan limbah perkotaan

Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.

45

Lingkungan Sehat Perumahan

Perumahan


1.1.6.2 Peningkatan ketersedian Jumlah titk PJU fasilitas jalan umum

46

Pengembangan penyediaan dan pengelolaan PJU

Perumahan


1.2 Menurunnya resiko terjadinya kebakaran

1.2.1 peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

1.2.1.1 Peningkatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran

Rasio sarana dan prasarana pemadam kebakaran terhadap bangunan

47

Program peningkatan Perumahan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Kantor Pemadam Kebakaran

1.3 Meningkatkan pengelolaan TPU

1.3.1 Mengarahkan 1.3.1.1 Penyediaan dan penyediaan sarana TPU pengelolaan oleh swasta dari pengembang dan atau yang dalam satu hamparan dikerjasamakan

Persentase daya tampung TPU terhadap jumlah penduduk

48

Penyediaan dan pengelolaan areal pemakaman

Perumahan



MISI 1

TUJUAN 2

SASARAN 3

STRATEGI 4 1.1.1 Pemerataan dan 1.1.1.1 perluasan akses dan mutu pendidikan dasar

ARAH KEBIJAKAN 5 Peningkatan dan pengembangan pendidikan dasar untuk menurunkan angka putus sekolah

INDIKATOR KINERJA 6

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 749

BIDANG URUSAN 8 Pendidikan

SKPD PENANGGUNG JAWAB 9 Dinas Pendidikan

4. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan masyarakat1. Meningkatkan kualitas 1.1 Meningkatnya akses sumber daya manusia masyarakat dan mutu dengan pengembangan pelayanan pendidikan fungsi pendidikan di Kota dasar Tangerang Selatan 1.2 Meningkatnya akses masyarakat dan mutu pelayanan pendidikan menengah

1.2.1 Pemerataan dan perluasan akses dan mutu pendidikan menengah

1.2.1.1

- APK(Angka Partisipasi Kasar) - APM(Angka Partisipasi Murni) - Meningkatnya RLS (Rata-rata Lama Peningkatan dan Sekolah) pengembangan - Tingkat pendidikan pendidikan menengah yang ditamatkan dan non formal untuk - Angka Melek Huruf pengembangan 'link and (AMH) match' Penuntasan buta huruf Peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Rasio murid terhadap guru

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

50

Pendidikan Menengah

Pendidikan

Dinas Pendidikan

1.2.1.2 1.3 Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, dan media informasi 2 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan penyediaan fasilitas umum pada sektor pendidikan 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan peningkatan layanan kesehatan masyarakat 2.1 Meningkatnya minat baca masyarakat 1.3.1 Peningkatan layanan pendidikan 1.3.1.1

51

Pendidikan Formal dan Non Formal 52 Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

Pendidikan Pendidikan

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

3.1 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

2.1.1 Peningkatan penyediaan kualitas dan kuantitas fasilitas sosial dan fasilitas umum pada sektor pendidikan 3.1.1 Perluasan akses dan cakupan pada layanan kesehatan

2.1.1.1 Peningkatan budaya Jumlah baca dan pengembangan Perpustakaan pelayanan perpustakaan

53

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Perpustakaan

Kantor Perpustakaan Daerah

3.1.1.1

3.1.1.2

- Angka Harapan Hidup (AHH) - Angka Kematian Bayi (AKB) - Angka Kematian Peningkatan kualitas dan Ibu (AKI) - BOR cakupan pelayanan - LOS kesehatan - TOI - SPM Rumah Sakit Pemerataan akses masyarakat kurang mampu pada layanan kesehatan

54

Pelayanan Kesehatan Kesehatan Penduduk Miskin

Dinas Kesehatan/RSU

55

Upaya Kesehatan Masyarakat

Kesehatan

Dinas Kesehatan/RSU

56

Obat dan Perbekalan Kesehatan Kesehatan Peningkatan Kesehatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Peningkatan Kesehatan pelayanan kesehatan anak balita Kesehatan Kesehatan

Dinas Kesehatan/RSU

57

Dinas Kesehatan

58

Dinas Kesehatan

59

Perbaikan Gizi Masyarakat 60 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Dinas Kesehatan/RSU RSU/Dinas Kesehatan


MISI 1

TUJUAN 2

SASARAN 3

STRATEGI 4

ARAH KEBIJAKAN 5

INDIKATOR KINERJA 6


BIDANG URUSAN

SKPD PENANGGUNG JAWAB 9 Dinas Kesehatan

8 7 Pengadaan, Kesehatan Peningkatan dan perbaikan saranan dan prasarana layanan kesehatan 62 Pengadaan, Kesehatan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit63

RSU/Dinas Kesehatan

Pengadaan Obat dan Perbekalan Rumah Sakit 64 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 65 Pengembangan Lingkungan Sehat 66 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan67

Kesehatan

RSU

Kesehatan

Dinas Kesehatan/RSU

Kesehatan Kesehatan

Dinas Kesehatan/RSU RSU

Pemeliharaan Sarana Kesehatan dan Prasarana Rumah Sakit Keluarga Berencana

RSU

3.1.1.3

Pengembangan Jumlah peserta KB pelayanan pada peserta aktif akseptor KB dan Pasangan Usia Subur

68

Keluarga Berencana BPMPPKB dan Keluarga Sejahtera

5. Meningkatkan fungsi dan peran kota sebagai sentra perdagangan dan jasa1. Mengembangkan produk 1.1 Meningkatnya unggulan daerah dan pemberdayaan meningkatkan ekonomi masyarakat kompetensi tenaga kerja 1.1.1 Pengembangan usaha di bidang industri kecil mikro dan menengah 1.1.1.1 Meningkatkan nilai Rata-rata jumlah tambah produksi industri kelompok binaan kecil, mikro dan menengah68

Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Diskop & UKM

69

Jumlah koperasi yang aktif

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 70 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi


Diskop & UKM


Diskop & UKM


MISI 1

TUJUAN 2

SASARAN 3 1.2 Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha, kualitas tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja

STRATEGI 4 1.2.1 Peningkatan kompetensi penduduk usia produktif sesuai kebutuhan pasar kerja

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA


BIDANG URUSAN 8 Tenaga Kerja

SKPD PENANGGUNG JAWAB 9 Dinsosnakertrans

6 5 1.2.1.1 Meningkatkan kualitas Menurunnya tingkat pelatihan dan pengangguran pengembangan terbuka kerjasama dengan dunia usaha dan lembaga pendidikan untuk perluasan kesempatan kerja

7 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

72

1.2.2 Peningkatan upaya perlindungan tenaga kerja dan keselamatan kerja terutama bagi pekerja perempuan

1.2.2.1 Melakukan upaya Jumlah kebijakan koordinasi dengan dunia perlindungan tenaga usaha dalam kerja perlindungan dan keselamatan tenaga kerja

Peningkatan kesempatan kerja 73 Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

Tenaga Kerja Tenaga Kerja

Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans

74

Transmigrasi Regional

Ketransmigrasian Perdagangan

Dinsosnakertrans Disperindag

1.3 Meningkatnya daya saing produk-produk unggulan lokal daerah

1.3.1 Penguatan sarana prasarana serta kapasitas dan kreativitas usaha 2.1.1 Penguatan regulasi, fasilitasi dan proteksi bagi para pelaku usaha dan koperasi

75 Peningkatan dan 1.3.1.1 Mengembangkan produk- Jumlah produkproduk unggulan lokal produk unggulan Pengembangan daerah daerah yang berdaya Ekspor. saing tinggi

2. Peningkatan ketertiban dan pengendalian arus barang dan jasa dalam rangka perlindungan konsumen

2.1 Perlindungan bagi konsumen dan pengamanan perdagangan

2.1.1.1 Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran barang dan jasa dalam rangka perlindungan konsumen

Kebijakan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

76

Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Perdagangan

Disperindag

1.3.2 Peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana rekreasi keluarga 1.3.3 Pengembangan pariwisata kuliner 3. Mengembangkan sektor pertanian perkotaan, peternakan dan meningkatkan ketersediaan pangan 3.1 Meningkatnya jumlah wirausaha argobisnis 3.1.1 Peningkatan kapastitas usaha di bidang agrobisnis

1.3.2.1 Penyediaan sarana rekreasi keluarga

Jumlah kelompok pedagang/usaha informal Jumlah tempat rekreasi keluarga

77

Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Pengembangan pemasaran pariwisata

Perdagangan

Disperindag

78

Pariwisata


1.3.3.1 Penataan kawasan wisata kuliner

Lokasi penataan kawasan

79

3.1.1.1 Fasilitasi pengembangan jumlah wirausaha kapasitas usaha agrobisnis agrobisnis

Program Pengembangan Destinasi 80 Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebuna n

Pariwisata

Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pertanian dan ketahanan pangan

Pertanian

81

Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Pertanian

Dinas Pertanian dan ketahanan pangan Dinas Pertanian dan ketahanan pangan

3.2 Meningkatkan potensi produksi perikanan

3.2.1 Pengembangan potensi 3.2.1.1 Meningkatkan kapasitas Jumlah pelaku usaha 82 Pengembangan perikanan pelaku usaha bidang bidang perikanan Budidaya Perikanan perikanan

Kelautan dan Perikanan


MISI 1

TUJUAN 2

SASARAN 3

STRATEGI 4

ARAH KEBIJAKAN 5

INDIKATOR KINERJA 6


BIDANG URUSAN 8 Kelautan dan Perikanan

SKPD PENANGGUNG JAWAB 9 Dinas Pertanian dan ketahanan pangan

7 Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebuna n Peningkatan promosi dan kerjasama investasi

3.3 Terjaminnya ketersediaan pangan

4. Meningkatkan potensi investasi, usaha daerah dan sektor informal dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan pendapatan daerah

3.3.1 Peningkatan 3.3.1.1 Meningkatkan pemenuhan kebutuhan penyuluhan sumber pangan pangan alternatf dan meningkatkan mutu dan keamanan pangan 4.1 Meningkatnya investasi 4.1.1 Peningkatan peluang 4.1.1.1 Meningkatkan kapasitas dunia usaha dan investasi dan iklim kelembagaan dalam peluang usaha usaha yang kondusif bentuk pelatihan dalam rangka investasi dan tata cara meningkatkan potensi ekspor investasi, pendapatan daerah dan memperluas kesempatan kerja 4.1.1.2 Menyusun regulasi yang mengatur kemudahan investasi di Kota Tangerang Selatan

Rasio ketersediaan pangan daerah

84

Ketahanan Pangan

Dinas Pertanian dan ketahanan pangan/Setda

Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi untuk mendukung minat dan realisasi investasi

85

Penanaman Modal

Kantor Penanaman Modal/Setda

86

Kebijakan Pengembangan potensi Unggulan Daerah Pengembangan industri kecil, menengah

Penanaman Modal

Kantor Penanaman Modal

5. Mewujudkan kegiatan 5.1 Menerapkan industri dan perdagangan standarisasi produk yang ramah lingkungan serta penerapan standarisasi produk

5.1.1 Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha

5.1.1.1 Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan para pelaku usaha

Jumlah hasil industri kecil dan menengah yang memiliki standarisasi baku

87

Industri

Disperindag

6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih1. Meningkatkan kapasitas lembaga pemerintah daerah 1.1 Meningkatnya kinerja dan efektifitas pelayanan publik pemerintah daerah 1.1.1 Optimalisasi penyelenggaraan pemerintah dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana 1.1.1.1 Meningkatkan mutu dan jumlah sarana dan prasarana pelayanan publik Tersedianya sistem administrasi kependudukan terpadu88

Penataan adminstrasi Kependudukan dan Dinas Kependudukan kependudukan Catatan Sipil dan Catatan Sipil

89 Peningkatan Terfasilitasinya kebutuhan kapasitas lembaga operasional lembaga perwakilan rakyat DPRD daerah

Otonomi daerah, SETWAN pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian Otonomi daerah, SETDA pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

Terfasilitasinya operasional kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

90

Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah


MISI 1

TUJUAN 2

SASARAN 3

STRATEGI 4

ARAH KEBIJAKAN 5

INDIKATOR KINERJA 6


BIDANG URUSAN 8 Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

SKPD PENANGGUNG JAWAB 9 SETDA

7 Kerjasama informasi dan media massa

1.1.1.2

Menata penyelenggaraan pemerintah melalui penerbitan produk hukum daerah

Jumlah produk hukum daerah

92

Penataan Peraturan Perundangundangan

Otonomi daerah, SETWAN/SETDA pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian Otonomi daerah, SETDA pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

2. Meningkatnya sinergisitas, produktivitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah

2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik

2.1.1 Pelimpahan wewenang 2.1.1.1 pelaksanaan pembangunan untuk peningkatan pelayanan publik

Pelimpahan wewenang pelaksanaan pembangunan pada kecamatan dan kelurahan

Prosentase Peningkatan kinerja pelayanan umum di kecamatan dan kelurahan

93

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan

94

Peningkatan Otonomi daerah, SETDA kapasitas lembaga RT pemerintahan dan RW umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian Pengembangan data/informasi Perencanaan Pembangunan Bappeda

2.1.2 Peningkatan kualitas 2.1.2.1 pembangunan melalui peningkatan mekanisme perencanaan dan kerjasama

Pengembangan sistem Jumlah dokumen data dan informasi kota perencanaan sebagai dasar perencanaan dan penataan pembangunan kota

95

97

2.1.2.2

Pengembangan kerjasama dengan wilayah perbatasan

2.1.2.3

Jumlah kerjasama dengan kota/kabupaten berbatasan Peningkatan pembinaan Prosentase penyedia 99 Peningkatan pelaksanaan kegiatan jasa dengan IUJK Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan Pembangunan Daerah 98 Kerjasama Pembangunan

Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan

Bappeda

Bappeda/SETDA

Perencanaan Pembangunan

SETDA


MISI 1

TUJUAN 2

SASARAN 3

STRATEGI 4 2.1.3 Pemantapan kelembagaan dan ketatalaksanaan

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA


BIDANG URUSAN

SKPD PENANGGUNG JAWAB 9

2.1.3.1

6 5 Pemantapan organisasi Hasil evaluasi DOB penyelenggaraan Pemerintah Derah dan ketatalaksanaannya serta batas wilayah

8 7 Penataan organisasi Otonomi daerah, SETDA penyelenggara pemerintahan pemerintahan daerah umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian Peningkatan Kualitas Otonomi daerah, SETDA Pelayanan Publik pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

101

2.1.4 Penataan pengelolaan keuangan dan aset daerah

2.1.4.1

Meningkatkan upaya pendataan dan pengelolaan keuangan serta aset daerah

Tertibnya pengelolaan keuangan daerah

102

Otonomi daerah, DPPKAD/Setda pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian Pertanahan SETDA

2.1.4.2

Meningkatkan tertib admnistrasi pada kepemilikan lahan

Persentase aset tanah PEMDA yang teradministrasi dengan baik

103

Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

2.1.5 Peningkatan kapasitas aparatur dan manajemen kepemerintahan

2.1.5.1

Melaksanaan pelatihan dan pembinaan peningkatan kompetensi SDM aparatur

Rasio aparatur yang telah mendapatkan pendidikan sesuai kebutuhan

104

Peningkatan Otonomi daerah, Badan Kepegawaian, kapasitas pemerintahan Pendidikan dan sumberdaya aparatur umum, administrasi Pelatihan keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian Pendidikan Kedinasan Otonomi daerah, Badan Kepegwaian, pemerintahan Pendidikan dan umum, administrasi Pelatihan keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian Pembinaan aparatur dalam peningkatan jiwa korsa Otonomi daerah, Sekretariat Dewan pemerintahan Korpri umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

105

106


MISI 1

TUJUAN 2

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN 5 Menyediakan sistem teknologi informasi pelayanan publik

INDIKATOR KINERJA 6 Media informasi kebijakan Pemerintah Daerah


BIDANG URUSAN

SKPD PENANGGUNG JAWAB

3 4 2.2 Transparansi dan 2.2.1 Membangun akuntabilitas kebijakan transparansi dan pemerintah daerah akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah

2.2.1.1

7 Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

8 9 Otonomi daerah, SETDA/Badan pemerintahan Pelayanan Perijinan umum, administrasi Terpadu keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

2.2.1.2

Menata sistem administrasi kearsipan

Lamanya proses perijinan Persentase arsip yang tertata

108

Pengembangan Kearsipan sistem admnistrasi kearsipan 109 Penyelamatan dan Kearsipan pelestarian dokumen / arsip daerah110

Kantor Arsip Daerah

Kantor Arsip Daerah

Peningkatan kualitas Kearsipan pelayanan informasi Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Kantor Arsip Daerah

2.2.2 Optimalisasi monitoring dan pengendalian pelaksanaan kegiatan

2.2.2

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kegiatan

jumlah kegiatan pengendalian pelaksanaan kegiatan

111

Otonomi daerah, Inspektorat/SETDA pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian Otonomi daerah, Inspektorat/Setda pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

112

Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH


Documents

Matriks RPJPMD (Kerangka Logis Pasca Musrenbang-Lampiran Bab VII