Embed Size (px)
Citation preview
11
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Sarana
Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai
makna dan tujuan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008). Sebagai contoh: sarana
pendidikan diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, misalkan
buku, tas, pulpen, komputer, dll.
Menurut UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman, sarana
adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan
pengembangan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. Sarana dalam istilah
umumnya dipakai untuk menunjuk kepada suatu unsur penting dalam set
pemerintah atau pemberian jasa pelayanan pada umumnya, jaringan atau
bangunan-bangunan yang memberikan pelayanan dengan fungsi tertentu kepada
masyarakat maupun perorangan berupa kemudahan kehidupan masyarakat dan
pemerintah, menunjang kebutuhan masyarakat, di perkotaan lebih rumit dan di
luar kota lebih langka, misalnya bangunan-bangunan kesehatan, peribadatan,
pendidikan pemerintahan, sarana pendidikan dan sebagainya. Dalam suatu
lingkungan baik itu lingkungan perumahan dan permukiman maupun suatu
lingkungan perkotaan harus dilengkapi pula dengan ketersediaan sarana, yang
mana sarana tersebut dapat menunjang kelangsungan hidup masyarakat dan
perkembangan kota itu sendiri. Adapun sarana yang kurang lebihnya harus
dimiliki oleh suatu lingkungan mencakup, sarana pendidikan, sarana kesehatan,
12
sarana perbelanjaan dan niaga (perdagangan), sarana pemerintahan dan pelayanan
umum, tempat peribadatan, tempat rekreasi dan kebudayaan, serta sarana olah
raga dan lapangan terbuka. Sarana tersebut diatas sudah sesuai dengan standar
yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU).
2.2 Sarana Menunjang Fungsi Kota
Sarana dan prasarana dalam kegiatan wilayah dan kota meliputi:
1. Prasarana (utilitas) kota dan daerah terdiri atas jalan (raya) dan bangunan yang
menyediakan jasa-jasa dasar untuk kehidupan masyarakat dengan cara yang
seharusnya dapat diandalkan dalam hal keteraturan, kontinuitas (dapat
diperoleh setiap saat), kualitas dan dengan kemampuan yang sesuai dengan
volume yang diperlukan. Air dan gas termasuk dalam “jasa” tersebut,
meskipun berupa “barang”, karena kriteria keandalan tersebut merupakan
syarat utama.
2. Sarana/fasilitas kota dan daerah terdiri atas bangunan dan ruang yang terbuka,
yang menyediakan jasanya untuk kemudahan kehidupan masyarakat sehari-
hari. Sarana ini selanjutnya dapat dikelompokkan dalam sarana sosial dan
komersial.
a. Jenis
1) Sarana/fasilitas ekonomi/komersial yang ada pada umumnya milik dan
dikelola sektor swasta atau perusahaan negara atau perusahaan daerah,
adala sarana yang disediakan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi suatu
desa seperti pabrik, pasar, bank dan lain-lain.
13
2) Fasilitas sosial yang pada umumnya dimiliki dan dikelola oleh
pemerintah adalah sarana yang disediakan untuk kepentingan umum,
yang pada umumnya meliputi sosial dan pelayanan masyarakat.
Contoh: Tempat Ibadah, Taman, Sekolah dan lain.
b. Permasalahan
Dalam kaitannya dengan Tata Ruang Kota/Daerah terutama dalam
perencanaan, penyediaan fasilitas mempunyai masalah dalam pengadaan
jumlah, standar, lokasi dan distribusinya.
c. Penentuan Lokasi
Pada umunya didasarkan pada jumlah dan distribusi penduduk yang dapat
dilayani oleh fasilitas yang bersangkutan (berdasarkan standar yang
berlaku).
Faktor-faktor penduduk yang menentukan lokasi adalah:
1) Jumlah penduduk
2) Perkembangan jumlah penduduk
3) Distribusi kepadatan penduduk
4) Konsentrasi penduduk
5) Komposisi umur dan kelamin
d. Fungsi Lain
Lokasi fasilitas sering pula dijadikan sebagai faktor pengikat dari suatu
lingkungan permukiman, karena fungsinya yang demikian itu, maka faktor
daya hubung (aksesibilitas) merupakan salah satu faktor lain sebagai
penentu lokasi fasilitas.
14
Dengan pengertian yang berbeda maupun pengertian yang lain,
didepartemen dan di dinas-dinas pelaksana merencanakan kota sesuai dengan
tanggung jawab masing-masing, yaitu berkaitan dengan penyediaan sistem
pelayanan. Di dalam melaksanakan tugas tersebut departemen dan dinas-dinas
pelaksana menentukan bentuk kota dimasa depannya dengan menggunakan
sebanyak mungkin cara sesuai dengan kegiatan masing-masing yang harus
dilaksanakan. Sebuah model fisik bagi seluruh kota baru dapat dibuat untuk
menunjukan secara sepintas lalu keadaan existing (yang ada saat ini) dan yang
diusulkan, sistem prasarana fisik dan unsur-unsur lingkungan lainnya.
2.3 Kota
Kota menurut Jayadinata (1999), kota dalam pengertian geografis adalah
suatu tempat yang penduduknya rapat, rumah-rumahnya berkelompok kompak,
dan mata pencaharian penduduk bukan pertanian. Kota dalam pengertian teknis
yaitu kota yang mempunyai jumlah penduduk tertentu, misalnya di Indonesia
yang disebut kota adalah tempat dengan 20.000 penduduk atau lebih.
Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama
bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan
sosial, dan kegiatan ekonomi (Permendagri No.1 tahun 2008).
Permasalahan bagi konsentrasi permukiman atau bagi kota kecil (Ibukota
Kecamatan) adalah apakah konsentrasi itu dapat dikategorikan sebagai kota atau
masih sebagai desa. Jadi perlu menetapkan kriteria apakah suatu lokasi
15
konsentrasi sudah memenuhi syarat untuk dinyatakan kota atau belum. Kriteria
yang digunakan yaitu (Budiharjo, 1997) :
1. Kepadatan penduduk perkilometer persegi
2. Persentase rumah tangga yang mata pencaharian utamanya adalah
pertanian atau nonpertanian
3. Persentase rumah tangga yang memiliki telepon
4. Persentase rumah tangga yang menjadi pelanggan listrik
5. Fasilitas/sarana umum yang ada di desa/kelurahan, seperti fasilitas
pendidikan, pasar, tempat hiburan, kompleks pertokoan, dan fasilitas lain
seperti hotel, tempat biliar, diskotek, karaoke, panti pijat dan salon.
Masing-masing fasilitas diberi skor (nilai). Atas dasar skor yang dimiliki
desa/kelurahan tersebut maka ditetapkan desa/kelurahan tersebut masuk
dalam salah satu kategori berikut, yaitu perkotaan besar, perkotaan
sedang, perkotaan kecil, dan pedesaan.
Dalam mengartikan atau mendefinisikan, kota adalah sangat relatif dan sulit,
karena tergantung dari sudut pandang hukum, politik, sosial, ekonomi dan lain-
lain, yang mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Menurut Dickinson (1969)
kota adalah suatu pemukiman yang bangunannya rapat, dan penduduknya
bernafkah bukan petani. Terdapat juga pengertian bahwa suatu kota dicirikan oleh
adanya prasarana dan sarana perkotaan, seperti bangunan yang besar bagi
pemerintahan, rumah sakit, sekolah, pasar dan sebagainya, taman serta alun-alun
yang luas dan jalanan aspal yang lebar-lebar. Dengan demikian kota menyediakan
segala fasilitas bagi kehidupan baik sosial maupun ekonomi sehingga baik
16
bertempat tinggal maupun bekerja dan berkreasi dapat dilakukan oleh penduduk
di dalam kota (Jayadinata, 1999).
Bila dikategorikan, fungsi kota terdiri dari fungsi internal dan fungsi
external, dimana fungsi internal yaitu fungsi kota dalam hubungannya dengan
kota sebagai pusat pelayanan penduduk kota itu sendiri, sedangkan fungsi external
yaitu fungsi kota sebagai pendorong dan pemberi bagi daerah hinterland atau
fungsi kota yang berkaitan dengan pelayanan kota tersebut dan wilayah
belakangnya. Kedua fungsi tersebut mempunyai kaitan yang erat, karena
diwujudkan dalam suatu wadah, sehingga dalam wadah tersebut akan
memperlihatkan unsur-unsur ruang yang akan membentuk struktur kotanya.
Dari berbagai pengertian definisi tentang kota tersebut, baik dari aspek fisik,
fungsional, perundang-undangan maupun dari aspek sosial ekonomi namun
kenyataan bahwa eksistensi suatu kota mempunyai unsur-unsur yang satu dengan
yang lainnya tidak dapat dipisahkan, dimana unsur-unsur perbedaan suatu kota ini
merupakan unsur utama pembentuk kota.
2.4 Kebutuhan
Dalam mempertahankan hidup sebagai perseorangan dan sebagai kelompok
secara naluri, manusia mempunyai kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan
seseorang harus dipenuhi untuk mempertahankan hidupnya, dan keinginannya
dapat dipenuhi untuk pemuasan hasratnya.
Menurut Kamus Tata Ruang (1998) dalam Fandeli (2004), kebutuhan
adalah suatu tingkat minimum yang harus dipenuhi sebagai syarat bagi individu
atau masyarakat untuk hidup secara layak. Dari defenisi tersebut dapat ditarik
17
kesimpulan, bahwa kebutuhan merupakan hal yang sangat penting untuk
dilaksanakan dalam menjamin kelangsungan suatu aktivitas yang di jalankan
setiap saat, sehingga kebutuhan akan sarana permukiman perlu dipenuhi untuk
menunjang kegiatan masyarakat sehari-hari dan demi mempertahankan
kelangsungan hidup.
2.5 Standar Penyediaan Fasilitas Sarana Lingkungan Perkotaan
Adapun standar sarana yang di pergunakan di dalam penyusunan laporan ini
sesuai dengan konsep Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya (2007) serta
disesuaikan dengan keinginan masyarakat lokasi studi dan tidak terlepas dari
arahan Rencana Detail Tata Ruang Kota (Direktorat Jenderal Penataan Ruang).
Untuk menunjang kehidupan sehari-hari dan guna menciptakan suatu
lingkungan permukiman yang baik di perkotaan, maka perlu ditunjang dengan
berbagai sarana. Dalam perencanaan permukiman asumsi dasar dalam
pembangunan permukiman diperlukan dalam menghitung kebutuhan sarana yang
didasarkan pada pola penduduk (Sinulingga, 1999).
Untuk menunjang kehidupan sehari-hari dan guna menciptakan suatu
lingkungan permukiman yang baik di perkotaan, maka perlu ditunjang dengan
berbagai sarana. Dalam perencanaan permukiman asumsi dasar dalam
pembangunan permukiman diperlukan dalam menghitung kebutuhan sarana yang
didasarkan pada pola penduduk. Adapun komponen-komponen yang ada pada
sarana yaitu:
18
2.5.1 Sarana Pendidikan
Sarana pendidikan yang diuraikan dalam standar ini hanya menyangkut
bidang pendidikan yang bersifat formal/umum, yaitu meliputi tingkat prabelajar
(Taman Kanak-kanak), tingkat dasar (SD/MI), tingkat menengah (SLTP/MTs dan
SMU).
Adapun penggolongan jenis sarana pendidikan dan pembelajaran ini meliputi:
a. Taman Kanak-Kanak (TK), yang merupakan penyelenggaraan kegiatan
belajar dan mengajar pada tingkatan pra belajar dengan lebih menekankan
pada kegiatan bermain, yaitu 75%, selebihnya bersifat pengenalan.
b. Sekolah Dasar (SD), yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar
yang menyelenggarakan program enam tahun.
c. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), yang merupakan bentuk
satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan proram tiga tahun
sesudah sekolah dasar (SD).
d. Sekolah Menengah Umum (SMU), yang merupakan satuan pendidikan
yang menyelenggarakan program pendidikan menengah mengutamakan
perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa untuk
melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.
e. Sarana pembelajaran lain yang dapat berupa taman bacaan ataupun
perpustakaan umum lingkungan, yang dibutuhkan di suatu lingkungan
perumahan sebagai sarana untuk meningkatkan minat membaca,
menambah ilmu pengetahuan, rekreasi serta sarana penunjang pendidikan.
19
1
9
Tabel. 2.1 Kebutuhan Sarana Pendidikan
Jenis Sarana Jumlah Penduduk
Pendukung (jiwa)
Kebutuhan Per Satuan Sarana Standard
(m2/jiwa)
Kriteria
Keterangan Luas Lantai
Min. (m2)
Luas Lahan
Min. (m2)
Radius
Pencapaian
Lokasi dan
Penyelesaian
Taman
Kanak-kanak 1.250
216 termasuk
rumah penjaga
36 m2
500 0,28 500
Di tengah kelompok
warga. Tidak
menyeberang jalan
raya. Bergabung
dengan taman
sehingga terjadi
Pengelompokan
kegiatan.
2 rombongan
prabelajar @ 60
murid dapat
bersatu dengan
sarana lain
Sekolah
Dasar 1.600 633 2000 1,25 1000
Kebutuhan
harus
berdasarkan
perhitungan
dengan rumus
2,3 dan 4.
Dapat digabung
dengan sarana
pendidikan lain,
mis. SD, SMP,
SMA dalam
satu komplek
SLTP 4.800 2.282 9000 1,88 1000 Dapat dijangkau
dengan
kendaraan umum.
Disatukan dengan
lapangan olah raga.
Tidak selalu harus di
pusat lingkungan.
SMU 4.800 3.835 12.500 2,6 3000
Sumber: SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan
20
20
2
0
2.5.2 Sarana Kesehatan
Sarana kesehatan berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kesehatan
kepada masyarakat, memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat
peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan
pertumbuhan penduduk. Dasar penyediaan sarana ini adalah didasarkan jumlah
penduduk yang dilayani oleh sarana tersebut.
Dasar penyediaan ini juga akan mempertimbangkan pendekatan desain
keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat
terkait dengan bentukan grup bangunan/blok yang nantinya terbentuk sesuai
konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan
mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar
sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu.
Beberapa jenis sarana yang dibutuhkan adalah:
1) Posyandu yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan untuk anak-
anak usia balita.
2) Balai pengobatan warga yang berfungsi memberikan pelayanan kepada
penduduk dalam bidang kesehatan dengan titik berat terletak pada
penyembuhan (currative) tanpa perawatan, berobat dan pada waktu-waktu
tertentu juga untuk vaksinasi.
3) Balai kesejahteraan ibu dan anak (BKIA)/Klinik Bersalin), yang berfungsi
melayani ibu baik sebelum, pada saat dan sesudah melahirkan serta
melayani anak usia sampai dengan 6 tahun.
4) Puskesmas dan balai pengobatan, yang berfungsi sebagai sarana pelayanan
21
21
2
1
5) kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kepada penduduk
dalam penyembuhan penyakit, selain melaksanakan program pemeliharaan
kesehatan dan pencegahan penyakit di wilayah kerjanya.
6) Puskesmas pembantu dan balai pengobatan, yang berfungsi sebagai unit
pelayanan kesehatan sederhana yang memberikan pelayanan kesehatan
terbatas dan membantu pelaksanaan kegiatan puskesmas dalam lingkup
wilayah yang lebih kecil.
7) Tempat praktek dokter, merupakan salah satu sarana yang memberikan
pelayanan kesehatan secara individual dan lebih dititikberatkan pada usaha
penyembuhan tanpa perawatan.
8) Apotik, berfungsi untuk melayani penduduk dalam pengadaan obat-
obatan, baik untuk penyembuhan maupun pencegahan.
22
2
2
Tabel 2.2 Kebutuhan Sarana Kesehatan
Jenis Sarana
Jumlah
Penduduk
Pendukung
(jiwa)
Kebutuhan Per Satuan
Sarana Kriteria
Keterangan Luas
Lantai
Min. (m2)
Luas
Lahan
Min. (m2)
Standard
(m2/jiwa)
Radius
Pencapaian
(m2)
Lokasi dan Penyelesaian
Posyandu 1.250 36 60 0,48 500
Di tengah kelompok
tetangga tidak
menyeberang jalan raya
Dapat bergabung
dengan balai warga atau
sarana hunian/rumah
Balai Pengobatan Warga 2.500 150 300 0,12 1.000
Di tengah kelompok
tetangga tidak
menyeberang jalan raya.
Dapat
bergabung
dalam lokasi
balai warga
BKIA/Klinik Bersalin 30.000 1500 3.000 0,1 4.000 Dapat dijangkau Dengan
kendaraan umum
Puskesmas Pembantu
dan Balai Pengobatan
Lingkungan
30.000 150 300 0,006 1.500 -
Dapat bergbung
dalam
lokasi kantor
kelurahan
Puskesmas dan Balai
Pengobatan 120.000 420 1.000 0,008 3.000 -
Dapat bergabung
dalam lokasi kantor
kecamatan
Tempat Praktek Dokter 5.000 18 - - 1.500 -
Dapat bersatu dengan
rumah tinggal/tempat
usaha/apotik
Apotik/Rumah Obat 5.000 120 250 0,025 1.500 -
Sumber: SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan
23
23
2
3
2.5.3 Sarana Peribadatan
Sarana peribadatan merupakan sarana kehidupan untuk mengisi kebutuhan
rohani yang perlu disediakan di lingkungan perumahan yang direncanakan selain
sesuai peraturan yang ditetapkan, juga sesuai dengan keputusan masyarakat yang
bersangkutan. Oleh karena berbagai macam agama dan kepercayaan yang dianut
oleh masyarakat penghuni yang bersangkutan, maka kepastian tentang jenis dan
jumlah fasilitas peribadatan yang akan dibangun baru dapat dipastikan setelah
lingkungan perumahan dihuni selama beberapa waktu. Pendekatan perencanaan
yang diatur adalah dengan memperkirakan populasi dan jenis agama serta
kepercayaan dan kemudian merencanakan alokasi tanah dan lokasi bangunan
peribadatan sesuai dengan tuntutan planologis dan religius.
Dasar penyediaan ini juga akan mempertimbangkan pendekatan desain
keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Hal ini dapat terkait
dengan bentukan grup bangunan/blok yang nantinya lahir sesuai konteks
lingkungannya. Penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan
jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus
dipenuhi untuk melayani area tertentu.
Jenis sarana peribadatan sangat tergantung pada kondisi setempat dengan
memperhatikan struktur penduduk menurut agama yang dianut, dan tata cara atau
pola masyarakat setempat dalam menjalankan ibadah agamanya.
Adapun jenis sarana ibadah untuk agama Islam, direncanakan sebagai berikut:
a) Kelompok penduduk 250 jiwa, diperlukan musholla/langgar.
b) Kelompok penduduk 2.500 jiwa, disediakan masjid.
24
24
2
4
c) Kelompok penduduk 30.000 jiwa, disediakan masjid kelurahan.
d) Kelompok penduduk 120.000 jiwa, disediakan masjid kecamatan.
Untuk sarana ibadah agama lain, direncanakan sebagai berikut:
1) Katolik mengikuti paroki
2) Hindu mengikuti adat
3) Budha dan kristen protestan mengikuti sistem kekerabatan atau hirarki
lembaga.
25
2
5
Tabel 2.3 Kebutuhan Sarana Peribadatan
Jenis Sarana Jumlah Penduduk
Pendukung (jiwa)
Kebutuhan Per Satuan
Sarana Kriteria
Luas Lantai
Min. (m2)
Luas Lahan
Min. (m2)
Standard
(m2/jiwa)
Radius
Pencapaian
Lokasi dan
Penyelesaian
Musholla/Langgar 250 45
100 bila
bangunan
tersedia
0,36 100 m2
Di tengah kelompok
tetangga. Dapat
merupakan bagian dari
bangunan sarana lain
Mesjid Warga 2.500 300 600 0,24 1.000 m2
Di tengah kelompok
tetangga tidak
menyeberang jalan raya.
Dapat bergabung
dalam lokasi balai warga.
Mesjid Lingkungan
(Kelurahan) 30.000 1.800 3.600 0,12
Dapat dijangkau dengan
kendaraan umum
Mesjid Kecamatan 120.000 3.600 5.400 0,03 -
Berdekatan dengan
pusat
lingkungan/kelurahan.
Sebagian sarana
berlantai 2, KDB 40%
Sarana Ibadah Agama
Lain
Tergantungan Sistem
Kekerabatan/Hirarki
Lembaga
Tergantung
Kebiasaan
Selempat
Tergantung
Kebiasaan
Selempat
- - -
Sumber: SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan
26
26
2
6
2.5.4 Sarana perdagangan dan niaga
Sarana perdagangan dan niaga ini tidak selalu berdiri sendiri dan terpisah
dengan bangunan sarana yang lain. Dasar penyediaan selain berdasarkan jumlah
penduduk yang akan dilayaninya, juga mempertimbangkan pendekatan desain
keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat
terkait dengan bentukan grup bangunan/blok yang nantinya terbentuk sesuai
konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan
mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar
sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu. Menurut skala
pelayanan, penggolongan jenis sarana perdagangan dan niaga adalah:
a) Toko/warung (skala pelayanan unit RT ≈ 250 penduduk), yang menjual
barang-barang kebutuhan sehari-hari.
b) Pertokoan (skala pelayanan 6.000 penduduk), yang menjual barang-barang
kebutuhan sehari-hari yang lebih lengkap dan pelayanan jasa seperti wartel,
fotocopy, dan sebagainya.
c) Pusat pertokoan dan atau pasar lingkungan (skala pelayanan unit kelurahan ≈
30.000 penduduk), yang menjual keperluan sehari-hari termasuk sayur,
daging, ikan, buah buahan, beras, tepung, bahan-bahan pakaian, pakaian,
barang-barang kelontong, alat-alat pendidikan, alat-alat rumah tangga, serta
pelayanan jasa seperti warnet, wartel dan sebagainya.
d) Pusat perbelanjaan dan niaga (skala pelayanan unit kecamatan ≈ 120.000
penduduk), yang selain menjual kebutuhan sehari-hari, pakaian, barang
kelontong, elektronik, juga untuk pelayanan jasa perbengkelan, reparasi, unit-
27
27
2
7
unit produksi yang tidak menimbulkan polusi, tempat hiburan serta kegiatan
niaga lainnya seperti kantor-kantor, bank, industri kecil dan lain-lain.
28
2
8
Tabel 2.4 Kebutuhan Sarana Perdagangan dan Niaga
Jenis Sarana Jumlah Penduduk
Pendukung (jiwa)
Kebutuhan Per Satuan
Sarana Kriteria
Luas Lantai
Min. (m2)
Luas
Lahan
Min. (m2)
Standard
(m2/jiwa)
Radius
Pencapaian
Lokasi dan
Penyelesaian
Toko /
Warung 250
50 (termasuk
gudang)
100 (bila
berdiri
sendiri)
0,40 300 m2
Di tengah kelompok
tetangga. Dapat
merupakan bagian
dari sarana lain
Pertokoan 6.000 1.200 3.000 0,50 2.000 m2
Di pusat kegiatan sub
lingkungan. KDB
40% Dapat berbentuk
P&D
Pusat
Pertokoan +
Pasar
Lingkungan
30.000 13.500 10.000 0,33 -
Dapat dijangkau
dengan kendaraan
umum
Pusat
Perbelanjaan
dan Niaga
(toko + pasar
+ bank +
kantor)
120.000 36.000 36.000 0,30 -
Terletak di jalan
utama. Termasuk
sarana parkir sesuai
Ketentuan setempat
Sumber: SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan
29
29
2
9
2.5.5 Sarana kebudayaan dan rekreasi
Sarana kebudayaan dan rekreasi merupakan bangunan yang dipergunakan
untuk mewadahi berbagai kegiatan kebudayaan dan atau rekreasi, seperti gedung
pertemuan, gedung serbaguna, bioskop, gedung kesenian, dan lain-lain. Bangunan
dapat sekaligus berfungsi sebagai bangunan sarana pemerintahan dan pelayanan
umum, sehingga penggunaan dan pengelolaan bangunan ini dapat berintegrasi
menurut kepentingannya pada waktu-waktu yang berbeda.
Penetapan jenis/macam sarana kebudayaan dan rekreasi pada suatu daerah
sangat tergantung pada kondisi setempat area tersebut, yaitu menyangkut faktor-
faktor:
a) Tata kehidupan penduduknya.
b) Struktur sosial penduduknya.
Menurut lingkup pelayanannya, jenis sarana kebudayaan dan rekreasi meliputi:
a) Balai warga/balai pertemuan (skala pelayanan unit RW ≈ 2.500
penduduk).
b) Balai serbaguna (skala pelayanan unit Kelurahan ≈ 30.000 penduduk).
c) Gedung pertemuan/gedung serbaguna (skala pelayanan unit kecamatan ≈
120.000 penduduk).
d) Bioskop (skala pelayanan unit kecamatan ≈ 120.000 penduduk).
30
30
3
0
2.5.6 Sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olah raga
Ruang terbuka merupakan komponen berwawasan lingkungan, yang
mempunyai arti sebagai suatu lansekap, hardscape, taman atau ruang rekreasi
dalam lingkup urban. Peran dan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditetapkan
dalam Instruksi Mendagri no. 4 tahun 1988, yang menyatakan "Ruang terbuka
hijau yang populasinya didominasi oleh penghijauan baik secara alamiah atau
budidaya tanaman, dalam pemanfataan dan fungsinya adalah sebagai areal
berlangsungnya fungsi ekologis dan penyangga kehidupan wilayah perkotaan.
Penggolongan sarana ruang terbuka hijau di lingkungan perumahan
berdasarkan kapasitas pelayanannya terhadap sejumlah penduduk. Keseluruhan
jenis ruang terbuka hijau tersebut adalah :
a) Setiap unit RT ≈ kawasan berpenduduk 250 jiwa dibutuhkan minimal 1
untuk taman yang dapat memberikan kesegaran pada kota, baik udara
segar maupun cahaya matahari, sekaligus tempat bermain anak-anak.
b) Setiap unit RW ≈ kawasan berpenduduk 2.500 jiwa diperlukan sekurang-
kurangnya satu daerah terbuka berupa taman, di samping daerah-daerah
terbuka yang telah ada pada tiap kelompok 250 penduduk sebaiknya, yang
berfungsi sebagai taman tempat main anak-anak dan lapangan olah raga
kegiatan olah raga.
c) Setiap unit Kelurahan ≈ kawasan berpenduduk 30.000 jiwa diperlukan
taman dan lapangan olahraga untuk melayani kebutuhan kegiatan
penduduk di area terbuka, seperti pertandingan olah raga, upacara serta
kegiatan lainnya.
31
31
3
1
d) Setiap unit Kecamatan ≈ kawasan berpenduduk 120.000 jiwa, harus
memiliki sekurangkurangnya 1 (satu) lapangan hijau terbuka yang
berfungsi sebagai tempat pertandingan olah raga (tenis lapangan, bola
basket dan lain-lain), upacara serta kegiatan lainnya yang membutuhkan
tempat yang luas dan terbuka.
e) Setiap unit Kecamatan ≈ kawasan berpenduduk 120.000 jiwa, harus
memiliki sekurangkurangnya 1 (satu) ruang terbuka yang berfungsi
sebagai kuburan/pemakaman umum.
f) Selain taman dan lapangan olah raga terbuka, harus disediakan jalur-jalur
hijau sebagai cadangan/sumber-sumber alam, sekaligus berfungsi sebagai
filter dari polusi yang dihasilkan oleh industri, dengan lokasi menyebar.
g) Diperlukan penyediaan jalur hijau sebagai jalur pengaman lintasan kereta
api, dan jalur pengaman bagi penempatan utilitas kota, dengan lokasi
menyebar.
h) Pada kasus tertentu, mengembangkan pemanfaatan bantaran sungai
sebagai ruang terbuka hijau atau ruang interaksi sosial (river walk) dan
olahraga.
Bidang pelayanan sarana pemerintahan dan pelayanan umum, diantaranaya
kantor pemerintahan yang terdiri dari 2 jenis yaitu kantor kecamatan dan kantor
kelurahan. Kantor militer terdiri dari 2 jenis yaitu kantor polsek dan kantor
koramil yang masing-masing terdiri dari 1 unit untuk penduduk pendukung 30000
jiwa. Selain kantor pemerintahan dan militer, terdapat juga sarana pelayanan
32
32
3
2
umum diantaranya Kantor Pos, Kantor Telepon, Balai Pertemuan, Balai Karya,
dan KUA.
Sarana pendidikan terdiri dari 5 jenis sarana diantaranya, TK dengan
penduduk pendukung 1000 jiwa/1 unit, unutk SD, SMP, dan SMA masingmasing
penduduk pendukung 1 unit/6000 jiwa. Selain sarana pendidikan yang telah
disebutkan sebelumnya, terdapat juga 1 unit Tempat Pendidikan Agama.
Untuk sarana kesehatan terdiri dari 4 jenis sarana diantaranya
Puskesmas/Pustu dengan penduduk pendukung 30000 jiwa, Posyandu 1 unit
untuk penduduk pendukung sebanyak 1250 jiwa, Tempat Praktek Dokter dengan
penduduk pendukung 5000 jiwa dan Apotik sebanyak 30000 jiwa penduduk
pendukung untuk 1 unit.
Sarana Peribadatan terdiri dari 2 jenis sarana diantaranya Mesjid sebanyak
dan Musholla/Langgar dengan penduduk pendukung 2500 jiwa untuk 1 unit.
Untuk bidang pelayanan sarana ekonomi atau perdagangan yang dalam hal
ini adalah pasar, bank, dan warung. Yang masing-masing untuk Pasar 1 unit
dengan penduduk pendukung 30000 jiwa, warung dengan penduduk pendukung
sebanyak 200 jiwa per 1 unit dan 1 unit bank.
2.6 Tujuan Pengembangan Kota dan Fungsi Utama Kota
Tujuan pengembangan kota adalah pembangunan kota itu sendiri dalam arti
bahwa kondisi kota menjadi lebih baik di segala sektor, yang meliputi sektor jasa
dan pertanian (paling tidak pengelolaan hasil pertanian dan dari segi pendapatan
masyarakat atau segi pengeluaran konsumsi, investasi dan pemerintah daerah serta
ekspor impornya. Selanjutnya diharapkan agar kegiatan perekonomian kota itu
33
33
3
3
membuka kesempatan kerja lebih banyak, sehingga tercapailah pemerataan di
segala bidang dalam kehidupan kota. Disamping tujuan di atas ada tujuan lain dari
pengembangan kota, yaitu agar kegiatan kota dan daerah sekitarnya itu seimbang.
Dengan perkataan lain kota hendaknya berkembang dalam fungsinya sebagai
tempat pelayanan warga kota dan daerah sekitarnya.
Untuk pencapaian tujuan-tujuan tersebut tentu saja perlu diadakan evaluasi
tentang kekuatan serta kelemahan kota, baik itu sektor swasta maupun pemerintah
dalam segi-segi atau aspek lahan, lokasi, kesempatan kerja, permukiman,
angkutan kota keuangan dan lain-lain. Hal-hal yang positif kiranya akan dapat
membantu memperlancar tercapainya tujuan-tujuan, karena penduduk
memusatkan perhatian pada kegiatan-kegiatan untuk memperbaiki hal-hal yang
kurang atau negatif terlebih dahulu. Dengan melihat pada keadaan dan situasi
lingkungan, baik itu intern maupun ekstern kota, dapatlah ditentukan posisi kota.
Yang dimaksud lingkungan disini adalah situasi politik, ekonomi, sosial, budaya,
agama, teknologi, pertahanan dan keamanan dalam kota maupun daerah diluar
kota baik sekarang maupun yang akan datang. Dengan demikian dapatlah
ditentukan seberapa besar celah/kesenjangan yang perlu diisi dengan tindakan-
tindakan positif, yaitu paling tidak mendekatkan situasi sekarang dengan tujuan
yang ingin dicapai.
Unsur ruang suatu kota yang pada hakekatnya akan mempunyai fungsi
primer dan sekunder adalah terdiri dari unsur ruang pokok dan unsur ruang
penunjang. Dimana pada kawasan primer akan terkait pada kepentingan sebagai
34
34
3
4
simpul jasa dan distribusi, sedangkan ruang penunjang berupa sarana dan
prasarana pendukung berbagai lingkungan yang diperlukan dalam peranannya
sebagai fungsi primer.
Menurut Sinulingga, sebuah kota berfungsi sebagai pusat pengembangan
(Growth Center) dari wilayah pengaruhnya (hinterland). Bila kondisi suatu kota
mempunyai syarat seperti diatas maka akan menyebabkan berkembangnya tiga hal
yaitu (Sinulingga, 1999):
1. Ajang jasa (ajang niaga) akan berkembang secara wajar di seluruh
wilayah.
2. Kawasan-kawasan berbentuk lingkaran yang saling berbatasan akan
mempunyai bagian-bagian yang bertumpang tindih atau bagian yang
senjang.
3. Dalam wilayah akan berkembang ajang niaga dalam pola hexagon.
4. Dalam kehidupan masyarakat perkotaan yang dinamis, maka fungsi utama.
Menurut Adisasmita (2006), kota sekurang-kurangnya ada 4 yaitu:
a. Tempat Tinggal (Wisma)
Perumahan (papan) merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia
disamping kebutuhan makanan (pangan) dan kebutuhan pakaian
(sandang).
b. Tempat Kerja (Karya)
Kota sebagai pusat kegiatan dapat ditandai dengan terjadinya aglomerasi
industri dan arus urbanisasi. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan-kegiatan
di bidang pemerintahan, perindustrian, perdagangan, perbankan,
pendidikan, kesehatan, sosial budaya, keagamaan dan sebagainya.
35
35
3
5
Kegiatan-kegiatan tersebut makin berkembang, baik secara kuantitatif
maupun secara kualitatif, untuk itu perlu diberikan perhatian dan
pengelolaan yang wajar serta memadai, agar pertumbuhan dan
perkembangan kota dapat berlangsung secara wajar.
c. Fungsi lalu lintas (Marga)
Permukiman penduduk yang terpusat di daerah perkotaan menimbulkan
kebutuhan akan sarana dan prasarana transportasi yang digunakan untuk
melayani angkutan penduduk. Secara teoritis permintaan akan jasa
transportasi adalah bersifat turunan (derived demand).
d. Fungsi Rekreasi (suka)
Prestasi kerja dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya tingkat
pendidikan, pendapatan, kesehatan, perumahan, kebiasaan dan rekreasi.
Dengan cukup tersedianya lokasi rekreasi diharapkan penduduk di daerah
perkotaan dapat menyegarkan kembali keadaan jasmani dan rohaninya,
serta menimbulkan semangat dan menambah gairah kerja, yang
selanjutnya diharapkan produktifitas kerja dapat di tingkatkan.
2.7 Penentuan Lokasi Kegiatan di Daerah Perkotaan
Menurut Adisasmita (2006), analisa lokasi sebagai jenis kegiatan di
kawasan perkotaan dan struktur spatial kota tidak dapat dilepaskan dari masalah
pentingnya penghematan ekstern dan penghematan aglomerasi serta biaya
transportasi. Penghematan ekstern meliputi kemudahan untuk pasar tenaga kerja,
manfaat yang diperoleh dari kontak pribadi dan penyediaan jasa perdagangan,
kemudahan dalam hal potensi penduduk dan pasar, faktor lingkungan dan
36
36
3
6
pengaruh daerah sekitarnya, sedangkan penghematan aglomeration meliputi skala
ekonomi pada perusahaan atau tingkat industri:
1. Lokasi Tempat Tinggal
Pemilihan lokasi untuk perumahan sangat penting untuk diperhatikan, dimana
daerah kota yang digunakan untuk perumahan yang merupakan bagian
terbesar. Menurut Adisasmita (2006) ada dua jenis model lokasi rumah
tangga yaitu:
a) Faktor yang menjadi pertimbangan utama dalam penentuan lokasi
adalah biaya perjalanan ke tempat kerja, hal ini berarti penentuan lokasi
permukiman berpedoman pada minimalisasi biaya perjalanan atau lebih
mengacu pada sektor ekonomi.
b) Pendekatan yang kedua terdiri dari teori-teori yang menekankan
pemilihan lokasi rumah, pemilihan daerah dan pemilihan lingkungan
sebagai penentu utama lokasi permukiman.
2. Lokasi Perkantoran
Lokasi perkantoran pada umumnya berada pada pusat kota. Suatu
peningkatan besarnya kota diasosiasikan dalam suatu peningkatan yang lebih
besar dalam tata ruang kantor. Hal ini disebabkan karena kota besar
melaksanakan sejumlah fungsi yang regional, nasional dan internasional dan
sebagian lagi karena sektor jasa pada umumnya serta lapangan kerja
perkantoran pada khususnya berkembang pula. Lokasi pada pusat kota
memberikan manfaat penghematan ekstern. Penghematan ini merupakan
37
37
3
7
penghematan yang sangat penting bagi berbagai macam jenis kantor, profesi
perbankan maupun asuransi.
3. Lokasi Perdagangan
Besar dan macam fasilitas perkotaan pada suatu lokasi tertentu merupakan
daya tarik yang penting. Aglomerasi adalah lebih efisien karena biaya
perjalanan dan waktu bagi para pembeli dan langganan dapat diminimalkan.
Sedangkan toko yang menjual barang kebutuhan sehari-hari memilih lokasi
yang mendekati pembeli langganannya. Ada gejala bahwa suatu toko yang
ada sekarang pindah dari pusat Kota dan lebih suka berkelompok mendekati
toko-toko di daerah perkotaan pada sub urban meskipun mendekati saingan-
saingannya.
2.8 Sintesa Landasan Teori
Partisipasi pemerintah dibutuhkan dalam suatu perencanaan sarana,
terutama perencanaan pembangunan perkotaan. Untuk itulah Pemerintah
kabupaten kepulauan Meranti mulai melakukan perencanaan jangka panjang
untuk memaksimalkan wilayah berpulau agar lebih cepat berkembang nantinya.
38
3
8
Tabel 2.5 Ringkasan Teori
No Teori Sumber Keterangan
Sarana
1 Definisi Sarana
Kamus Besar Bahasa Indonesia
(2008)
Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai
sebagai alat untuk mencapai makna dan
tujuan
2 Definisi Sarana
UU No. 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Pemukiman
Sarana adalah fasilitas penunjang yang
berfungsi untuk penyelenggaraan dan
pengembangan kehidupan sosial, ekonomi
dan budaya.
Kota
1 Definisi Kota
Jayadinata (1999)
Kota dalam pengertian geografis adalah
suatu tempat yang penduduknya rapat,
rumah-rumahnya berkelompok kompak,
dan mata pencaharian penduduk bukan
pertanian.
2 Kriteria untuk dinyatakan kota atau belum
Budiharjo (1997)
Kepadatan penduduk perkilometer
persegi
Persentase rumah tangga yang mata
pencaharian utamanya adalah pertanian
atau nonpertanian
Persentase rumah tangga yang
memiliki telepon
Persentase rumah tangga yang menjadi
pelanggan listerik
Fasilitas/sarana umum yang ada di
desa/kelurahan
39
3
9
No Teori Sumber Keterangan
3
Kawasan Perkotaan
Permendagri No.1 tahun 2008
Kawasan perkotaan adalah wilayah yang
mempunyai kegiatan utama bukan
pertanian, dengan susunan fungsi kawasan
sebagai tempat permukiman perkotaan,
pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan
kegiatan ekonomi.
4
Kota
Jayadinata (1999)
Dengan demikian kota menyediakan segala
fasilitas bagi kehidupan baik sosial
maupun ekonomi sehingga baik bertempat
tinggal maupun bekerja dan berkreasi
dapat dilakukan oleh penduduk di dalam
kota.
Kebutuhan
5 Definisi Kebutuhan
Kamus Tata Ruang (1998)
Kebutuhan adalah suatu tingkat minimum
yang harus dipenuhi sebagai syarat bagi
individu atau masyarakat untuk hidup
secara layak.
Kebutuhan
6 Standar Penyediaan Fasilitas Sarana Lingkungan
Perkotaan
Sinulingga (1999)
Dalam perencanaan permukiman asumsi
dasar dalam pembangunan permukiman
diperlukan dalam menghitung kebutuhan
sarana yang didasarkan pada pola
penduduk
40
4
0
No Teori Sumber Keterangan
Tujuan Pengembangan Kota dan Fungsi Utama Kota
7 Fungsi Kota
Sinulingga (1999)
Sebuah kota berfungsi sebagai pusat
pengembangan (Growth Center) dari
wilayah pengaruhnya (hinterland).
8
Fungsi Kota
Adisasmita (2006)
Kota sekurang-kurangnya ada 4 yaitu :
1 Tempat Tinggal (Wisma)
2 Tempat Kerja (Karya)
3 Fungsi lalu lintas (Marga)
4 Fungsi Rekreasi (suka)
Penentuan Lokasi Kegiatan di Daerah Perkotaan
9 Analisa Lokasi
Adisasmita (2006)
Analisa lokasi sebagai jenis kegiatan di
kawasan perkotaan dan struktur spatial
kota tidak dapat dilepaskan dari masalah
pentingnya penghematan ekstern dan
penghematan aglomerasi serta biaya
transportasi.
Sumber: Hasil Analisis, 2018
41
41
4
1
2.9 Sintesa Teori
Tabel 2.6 Sintesa Teori
No Pembahasan Indikator/Aspek Variabel Data
1
Tingkat ketersediaan
sarana di Kota Selat
Panjang
a. Sarana
Pendidikan (TK,
SD, SMP, SMA)
b. Sarana Kesehatan
(Rumah Sakit,
Puskesmas,
Apotik, Tempat
Praktek Dokter)
c. Sarana
Peribadatan
(Masjid,
Musholla, Gereja)
d. Sarana
Perdagangan
(Warung, Pasar,
Pertokoan)
e. Sarana
Pemerintahan dan
Pelayanan Umum
(Kantor
kecamatan,
Kantor
Kelurahan,
Kantor Pos,
Kantor
Pemandam
Kebakaran, KUA,
dll)
Jumlah Sarana
Jenis Sarana
2
Menentukan
kebutuhan pusat
pelayanan sarana di
Kota Selatpanjang
Jumlah Sarana
Jenis Sarana
3
Menentukan
jangkauan pelayanan
sarana di Kota
Selatpanjang
Jumlah Sarana
Jenis Sarana
Sumber: Hasil Analisis, 2018
42
42
4
2
2.10 Keaslian Penelitian
Keaslian penelitian ini merupakan salah satu syarat mutlak keabsahan suatu
karya ilmiah yang dapat ditinjau dari ide dasar penelitian dan perbandingan
penelitian dengan penelitian sejenis. Adapun keaslian penelitian pada penelitian
dapat dlihat melalui beberapa kajian hasil studi yang ada sebelumnya pada tabel
2.7 berikut :
43
4
3
Tabel 2.7 Keaslian Penelitian
No Nama Peneliti Judul Penelitian Tahun dan Lokasi
Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian
1
Andi Chairul
Achsan
Analisis
Ketersediaan Dan
Kebutuhan Ruang
Terbuka Hijau Pada
Kawasan Pusat
Pelayanan Kota
(Studi Kasus
Kecamatan Palu
Timur, Kota Palu)
2016.
Kecamatan Palu
Timur, Kota Palu
Pengumpulan data-
data dan informasi
yang diperlukan
serta menganalisis
data-data sesuai
dengan kebutuhan
dan tujuan studi
Analisa ketersediaan ruang terbuka hijau dilakukan
dalam beberapa tahapan meliputi: Analisa Citra,
dimana dari data citra satelit yang ada diklasifikasi
menggunakan software arcgis, proses klasifikasi
dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu
menginput citra kedalam software, melakukan
proses komposit band citra dan selanjutnya
melakukan klasifikasi dengan menggunakan teknik
klasifikasi terbimbing untuk menghasilkan data
kelas penggunaan lahan dalam bentuk format
shapefile menentukan luas ketersediaan ruang
terbuka hijau eksisting kawasan pusat pelayanan,
Kota Palu berdasarkan data kelas penggunaan lahan
yang dihasilkan dalam proses klasifikasi citra. Dan
Analisis kebutuhan ruang terbuka hijau kawasan
pusat pelayanan Kota Palu dilakukan dengan
menghitung kebutuhan ruang terbuka hijau
berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk dan
kebutuhan oksigen disesuaiakan dengan standar
atau ketentuan yang ditetapkan baik yang
didasarkan pada Undang-undang penataan ruang
No. 26 Tahun 2007, maupun Peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.
5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan
Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan
Perkotaan.
44
4
4 No Nama Peneliti Judul Penelitian
Tahun dan
Lokasi
Penelitian
Metode Penelitian Hasil Penelitian
2
Ajeng Dwi
Handayani
Identifikasi Ketersediaan
dan Kualitas Sarana
Lingkungan di Urban
Fringe Area Kelurahan
Pudakpayung
2014.
Kelurahan
Pudakpayung
, Semarang,
Analisis Deskriptif
kuantitatif
Hasil dari penelitian ini menunjukkan presentase
perubahan pola lahan terbangun serta ketersedian,
kualitas, dan persebaran dari setiap sarana lingkungan.
3
Sanusi Sitorus
Model Kebijakan
Pembangunan
Infrastruktur
Berkelanjutan dalam
Mendukung
Pengembangan Kawasan
Agropolitan (Studi Kasus:
Kawasan Agropolitan
Merapi-Merbabu)
2010.
Kabupaten
Magelang,
Jawa Tengah
Analisis situsional
Analisis matriks
indeks kumulatif
Analisis
Multidimensional
Scaling (MDS)
AHP
Diketahuinya kinerja dari Kawasan Agropolitan
Merapi-Merbabu (KAMM).
Diketahuinya nilai indeks kemandirian KAMM
berdasarkan dimensi-dimensi usaha tani,
agroindustri, pemasaran, infrastruktur, dan
suprastruktur
Terancangnya desain pembangunan serta
diketahuinya prioritas alternatif kebijakan
pembangunan infrastruktur KAMM.
4
Desy Ismiyanti
Studi Prioritas
Pengembangan
Infratruktur Di Wilayah
Pinggiran Kota Pekanbaru
2015.
Kecamatan
Tambang,
Kabupaten
Kampar
Analisis deskriptif
kualitatif-
kuantitatif,
AHP
SWOT
Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa rata-rata
perkembangan infrastruktur di Kecamatan Tambang
dari tahun 2003 hingga 2013 adalah 20,75%. Strategi
pengembangan infrastruktur dapat dilakukan dengan
cara melakukan kerjasama regional antar kawasan
Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan Kota
Pekanbaru.
Sumber: Hasil Analisis, 2018
