27

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Sektor Keuangan

Sektor keuangan adalah sektor yang banyak diregulasi karena dianggap

sebagai sektor yang memiliki peranan penting dalam perekonomian. Sektor

finansial digerakan oleh dua lembaga keuangan yaitu lembaga perbankan yang

terdiri dari bank-bank umum dan lembaga keuangan non bank yang terdiri dari

pasar modal, lembaga pembiayaan, pegadaian, asuransi dan dana pension.

Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa lembaga keuangan terdiri

dari 3 kelompok besar, yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga

Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan Lembaga Pembiayaan :18

1. Lembaga Keuangan Bank (LKB)

Lembaga keuangan bank terdiri dari bank umum dan bank perkreditan

rakyat.

a. Bank

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bank” diberikan

pengertian “Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya

memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran

uang.”

Sementara itu ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

18 Abdulkadir Muhammad, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Citra Aditya Bhakti,

Bandung, 2004, hlm. 8, dikutip dalam Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia,

PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 4

28

Undang Nomor 10 Tahun 1998 merumuskan kembali pengertian

“bank” itu sebagai berikut: Bank adalah badan usaha yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat

banyak.

unsur-unsur yang membentuk bank yaitu:19

a) Lembaga keuangan. Lembaga ini harus merupakan lembaga khusus

yang berusaha di bidang keuangan. Oleh karena itu ada berbagai

ketentuan mengenai kegiatan apa saja yang boleh dilakukan sebuah

bank.

b) Izin dari penguasa moneter. Pada umumnya, yang disebut sebagai

penguasa moneter tersebut adalah bank sentral suatu negara.

sebelum ada UU No. 10 Tahun 1998 maka yang dapat memberikan

izin adalah menteri keuangan, sedangkan pada saat ini wewenang

tersebut diberikan kepada Bank Indonesia.

c) Mengumpulkan dana dari masyarakat. Lembaga keuangan bank ini

mengumpulkan dana menjadi simpanan yang masih menjadi milik

si tertarik dalam berbagai bentuk.

d) Lembaga perantara. Lembaga ini menjadi perantara bagi pihak

yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Pihak

yang kelebihan dana akan menyimpan kelebihan dana tersebut

19 Th. Anita Christiani, Hukum Perbankan, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010,

hlm.19

29

pada lembaga perbankan dalam bentuk deposito, tabungan, dan

sebagainya, sedangkan pihak yang kekurangan dana dapat

mengajukan permohonan kredit pada lembaga perbankan tersebut.

b. Bank umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional dan/atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah

diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 adalah45“Bank Umum adalah

bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau

berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa

dalam lalu lintas pembayaran”

c. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan rakyat dibentuk bertujuan memberikan bantuan

kepada masyarakat kecil yang membutuhkan bantuan dana di pasar-

pasar dan di desa-desa. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan

Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam

lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya Bank Perkreditan Rakyat

adalah bukan bank pencipta uang giral, sebab Bank Perkreditan

Rakyat tidak ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dari hal diatas dapat diketahui bahwa perbedaan BPR dengan bank

umum adalah bank umum memberikan jasa dalam lalu lintas

30

pembayaran, sedangkan BPR tidak. Dengan demikian dapat

disimpulkan, bahwa bank umum maupun BPR sama-sama

memberikan jasa dalam penghimpunan dana dan sama-sama

memberikan jasa dalam penyaluran dana kepada masyarakat, tetapi

BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.20

2. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Lembaga keuangan bukan bank merupakan lembaga keuangan selain

dari bank yang mana dalam kegiatan usahanya tidak diperkenankan

menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk

simpanan atau disebut non depository financial institutions.yakni meliputi:

a) Lembaga Asuransi

Dalam bahasa Belanda kata asuransi disebut Assuranite yang

terdiri dari kata “assuradeur” yang berarti penanggung dan “gea

ssureeede”yang berarti tertanggung. Kemudian dalam bahasa Perancis

disebut “Assurance”yang berarti menanggung sesuatu yang pasti

terjadi. Sedangkan dalam bahasa latin disebut “Assecurare” yang

berarti meyakinkan orang. Selanjutnya bahasa Inggris kata asuransi

disebut “Insurance” yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin

atau tidak mungkin terjadi dan “Assurance” yang berarti menanggung

sesuatu yang pasti terjadi.21

20 Neni Sri Imaniyati,2010, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Refika Ditama,

Bandung, hlm.29. 21 Kasmir, 2012, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, ,Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada hlm 260

31

Asuransi beradasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun

1992 tentang Perasuransian menyatakan bahwa “Asuransi atau

Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan

mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertangung, dengan

menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada

tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan

yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga

yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu

peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran

yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang

dipertanggungkan”.

b) Dana Pensiun

Diatur dalam Undang-undang No 11 Tahun 2011 tentang dana

pension adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan

program yang menjanjikan manfaat pensiun

c) Pasar modal.

Menurut Undang-undang Pasar Modal no. 8 tahun 1995 Pasar

Modal pasal 1 angaka 13 yaitu sebagai suatu kegiatan yang

bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek,

perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya,

serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Pasar modal secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pasar

yang memperjualbelikan berbagai instrument keuangan (sekuritas)

32

jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang

diterbitkan oleh perusahaan swasta.22

3. Lembaga Keuangan Lainnya

1) Lembaga Pembiayaan

Definisi Lembaga Pembiayaan menurut Pasal 1 Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 adalah badan usaha

yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana

atau barang modal.

Kemudian dalam pasal 2 PP Nomor 9 Tahun 2009 mengatakan

bahwa lembaga pembiayaan meliputi:

a) Perusahaan pembiayaan

Perusahaan pembiayaan adalah suatu badan usaha di luar

bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan

untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha

pembiayaan.Adapun kegiatan yang termasuk kedalam usaha

Lembaga Pembiayaan yaitu :

1) Sewa guna usaha (leasing)

2) Pembiayaan konsumen (consumen finance)

3) Anjak Piutang ( Factoring )

4) Usaha Kartu Kredit ( credit card)

b) Perusahaan Infrastrurktur

22 M.Irsan Nasrudin,dkk, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia,Kencana Prenadamedia

Group,2004, hlm 13.

33

Yaitu badan yang didirikan khusus untuk melakukan

pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek

infrastruktur meliputi : pemberian pinjaman langsung ( direct

landing ); Refinacing atas insfrastruktur yang telah dibiayai pihak

lai; pemberian pinjaman subornasi ( subordinated loand )

c) Perusahaan modal ventura

Berdasarkan Peraturan Presiden No 19 Tahun 2009 Modal

Ventura adalah usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam

suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee

Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan

saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau

pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

d) Perusahaan pembiayaan infrastruktur

Berdasarkan Peraturan Presiden No 19 Tahun 2009 tentang

Lembaga Pembiyaan Perusahan Pembiyaan infrastruktur adalah

badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiyaan

dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.Ciri khas

pembiyaan infrastruktur yaitu :

a. Hanya disediakan bagi proyek besar (jalan tol,

pelabuhan/bandara, pengeboran minyak, tambang emas)

b. Biasanya dilakukan scr sindikasi oleh beberapa sumber

pembiayaan

34

c. Tdk menggunakan sistem kredit konvensiional yg didukung

jaminan kebendaan atau orang

d. Jaminan hanya terbatas pd aset unit ekonomi yg dibiayai

e. Merupakan pinjaman yg berisiko tinggi jk dibanding dng kredit

konvensional

f. Pengembalian pinjaman bersumber dr pendapatan (revenue)

proyek yang bersangkutan.

g. Kelangsungan pendapatan (economic viability) proyek menjadi

pertimbangan utama pihak penyandang dana

h. Kelayakan teknis (technical feasibility) menjadi pertimbangan

utama pihak penyandang dana

i. Kontrak pembangunan proyek yg memuat bentuk pemborongan

pekerjaan mjd jaminan pembiayaan proyek dan

pengembaliannya

B. Tinjauan Umum Tentang Sektor Keuangan dalam ruang lingkup

pegawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklasifikasikan fintech di Indonesia ke

dalam dua kategori. Fintech 2.0 untuk layanan keuangan digital yang operasikan

lembaga keuangan seperti Mandiri Online besutan Bank Mandiri. Fintech 3.0 untuk

35

startup teknologi yang punya produk dan jasa inovasi keuangan Contoh seperti

Kredit.ku, Rupiah plus, Uang Teman, dan lain-lain sebagainya.23

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang no 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas jasa

Keuangan melaksanakan tugasn pengaturan dan pengawasan terhadap:

1) kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan serta non perbankan .

2) kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan

3) kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga

pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

C. Tinjauan Umum Tentang Pinjam-meminjam Uang

Dalam masyarakat yang telah mengenal nilai tukar mata uang, maka

persoalan peminjaman uang bukanlah suatu hal yang baru atau janggal

dilakukan orang. Apabila dalam jaman modern sekarang ini dimana kehidupan

ekonomi seseorang, perusahaan-perusahaan untuk memperoleh modal demi

peningkatan serta kemajuan usaha mereka dengan meminjam uang, yang

dalam abad modern sekarang dikenal dengan istilah kredit melalui bank-bank

negara ataupun swasta.

Menurut hakikatnya juga praktek utang-piutang atau pinjam meminjam

ini biasa dilakukan antara orang dengan seorang atau antara seorang dengan

suatu badan atau lembaga yang berbentuk badan hukum misalnya bank,

koperasi simpan pinjam, atau dapat juga dilakukan antara suatu badan atau

23 Roy Franedya, Tito Bosnia,Jenis-Jenis Fintech, https://www.cnbcindonesia.com, Akses

27 Maret 2018.

36

lembaga lainnya misalnya antara suatu perseroan terbatas atau yayasan dengan

suatu bank.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut

dengan KUHPer) pasal 1754 pinjam-meminjam diartikan yaitu: “Pinjam-

meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada

pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena

pemakaian, dengan syarat bahwa pihakyang belakangan ini akan

mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama

pula.”24

Perjanjian pinjam-meminjam seperti juga perjanjian jual-beli sewa-

menyewa dan tukar-menukar, merupakan jenis perjanjian bernama, yaitu

perjanjian yang telah diberi nama khusus dan diatur dalam perundang-

undangan.Umumnya persetujuan pinjam-meminjam uang atau barang ini

terjadi karena faktor ekonomi. Dimana peminjam melakukan peminjaman

sejumlah uang untuk mempertahankan kepentingannya dan memperbaiki

tingkat kehidupannya.25

1) Pihak-pihak dalam perjanjian pinjam meinjam

a. Kreditur

Pihak kreditur atau yang sering juga disebut dengan pihak yang

memberi pinjaman utang (pihak yang berpiutang). Dalam Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 2 telah dijelaskan

24 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 1754 25 Wibowo Dtunardy, Jenis-jenis Perjanjian, http://www.jurnalhukum.com, diakses tgl 24

April 2019.

37

bahwa yang dimaksud dengan Kreditur adalah orang yang mempunyai

piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di

muka pengadilan.

b. Debitur

Pihak debitur atau yang sering disebut dengan pihak yang menerima

pinjaman utang (pihak yang berutang). Dalam Undang-Undang Nomor

37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 3 telah dijelaskan bahwa yang

dimaksud dengan Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena

perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan

2) Hubungan antara kreditur dan Debitur

Berdasarkan pengertian dari perjanjian utang-piutang yaitu suatu

perjanjian tertentu yang dilakukan antara pihak kreditur selaku pemberi

pinjaman utang dengan pihak debitur selaku penerima pinjaman utang,

dimana yang menjadi objeknya berupa uang, dengan mencantumkan

jangka waktu, serta mewajibkan kepada pihak debitur untuk

mengembalikan utang tersebut disertai dengan bunga dalam jangka waktu

yang telah ditentukan/disepakati bersama.Dari pengertian tersebut dapat

dilihat bahwa setelah terjadinya kesepakatan antara debitur dan kreditur

tersebut. maka berdasarkan asas pacta sunt servanda yang berarti bahwa

suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku mengikat sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian setelah terjadi

kesepakatan dan setelah ditanda tanganinya perjanjian utang-piutang maka

38

kedua belah pihak terikat dengan perjanjian yang dibuatnya tersebut,

sehingga harus mentaati aturan-aturan yang berlaku serta beriktikad baik

dalam melaksanakan perjanjian

3) Hak dan kewajiban kreditur dan debitur

Perjanjian utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak

dan kewajiban kepada krediturdan debitur yang bertimbal balik. Inti dari

perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang

kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang

21telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya,

pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.26

a) Kewajiban Kreditur

Perjanjian utang piutang sebagaimana diatur dalam KUHPerdata

kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur, pada pokoknya kreditur

wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah

terjadinya perjanjian. Selanjutnya, pasal 1759 hingga pasal 1761

KUHPerdata, menentukan sebagai berikut:

1) Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. Sebelum

lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta

kembali oleh kreditur.

2) Apabila dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka waktu,

dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan

mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.

26 Gatot Supramono, 2013, Perjanjian Utang Piutang, Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, Hlm 146

39

3) Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan

mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur uga

harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah

mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu

pengembalian tersebut (pasal 1761 KUHPerdata)

b) Kewajiban Debitur

Kewajiban debitur dalam perjanjian utang piutang sebenarnya

tidak banyak. Karena pada pokoknya kewajiban dari debitur adalah

mengembalikan utang dalam jumlah yang samasesuai yang di berikan

oleh kreditur, disertai dengan pembayaran sejumlah bunga yang telah

diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah diperjanjikanpula, hal

tersebut sebagaimana telah ditentukandalam Pasal 1763 KUHPerdata

D. Tinjauan Umum Tentang Financial Tecnology

1. Perkembangan Financial Technology

Fintech muncul disebabkan masyarakat tidak dapat dilayani oleh

industri keuangan tradisional dimana perbankan terikat aturan yang ketat

dan keterbatasan industri perbankan dalam melayani masyarakat di daerah

tertentu. Masyarakat mencari alternatif pendanaan selain jasa industri

keuangan tradisional. Masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang

40

lebih demokratis dan transparan dimana Biaya layanan keuangan yang

efisien dan menjangkau masyarakat luas.27

Bila di dua dekade lalu, inovasi teknologi keuangan masih berpusar

disisi bank (misalnya, teknologi corebanking system), maka saat ini

inovasi teknologi terjadi di sisi pengguna (customer). Pergeseran ini

memungkinkan menjamurnya Fintech. Perkembangan Fintech di Indonesia

menunjukkan perkembangan yang pesat terutama dalam 3 tahun terakhir.

Pelaku FinTech Indonesia masih dominan berbisnis payment (43%),

pinjaman (17%), dan sisanya berbentuk agregator, crowdfunding dan lain-

lain. Besarnya potensi yang dimiliki membuat FinTech Perlu diberikan

ruang untuk bertumbuh. Untuk itu Perlu adanya pengaturan yang memadai

mengingat risiko yang mungkin ditimbulkan.

Perkembangan fintech saat ini telah menghasilkan industri sendiri

yang sebagian produknya bahkan beririsan langsung dengan komoditas

berbagai lembaga keuangan konvensional yang selama ini telah dikenal

oleh masyarakat. Selain itu, produk fintech juga ada yang sifatnya

menggandeng produk dari lembaga keuangan konvensional, seperti

perusahaan perbankan, investasi, dan perasuransian. Fintech telah menjadi

sebuah fenomena yang mempengaruhi sistem hukum dunia, karena fintech

bersandar pada internet of things yang mampu beroperasi melintasi batas

yurisdiksi yang ada.28

27Sianturi Tygor Franky D,2018, Financial Technologi: issue Strategi , Implikasi, Kebijakan

Serta Tinjauan Hukum dan Regulasi ICT, hlm 2 28 Nuzul Rahmayani, 2018,Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Perusahaan

Berbasis Financial Technology di Indonesia, Pagaruyuang Law Jurnal Vol 2 No 1, hlm 25.

41

2. Pengertian Financial Technology

Di Indonesia fintech dikenal dengan istilah Layanan Pinjam

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Mengenai fintech telah

diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016

tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (fintech

adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan

pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan

perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung

melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.29

Bank Indonesia juga memberikan definisi mengenai Financial

Tecnology (Teknologi Finansial). Teknologi Finansial diatur pada Pasal 1

Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang

Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa Teknologi Finansial adalah

pengguna teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk

layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada

stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi,

kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.30

Konsep fintech tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang

dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan. Fintech

menjadi solusi dibidang keuangan di Indonesia.Fintech berfungsi sebagai

29 Ibid. 30 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi

Finansial

42

layanan keuangan berbasis digital yang sekarang telah berkembang dapat

memfasilitasi masyarakat untuk melakukan proses transaksi keuangan

yang lebih praktis, aman serta modern.

3. Jenis-Jenis Fintech

Seiring dengan berkembangnya teknologi, jenis-jenis Fintechpun

semakin beragam, diantaranya:31

1) Managemen asset

Kesibukan operasional perusahaan, seperti penggajian,

pengelolaan karyawan, sistem pembiayaan, dan lain -lain. Sekarang

banyak startup yang melihat hal itu sebagai peluang untuk membuka

bidang usaha. Jojonomic misalnya, salah satu jenis startupyang

bergerak dibidang manajemen aset. Perusahaan ini menyediakan

platform Expense Management System untuk membantu berjalannya

sebuah usaha lebih praktis dan efisien. Dengan adanya start up seperti

Jojonomic ini, masyarakat Indonesia dapat lebih paperless,karena

semua rekapan pergantian biaya yang semula dilakukan manual, cukup

dilakukan melalui aplikasi untuk persetujuan pergantian biaya tersebut

2) Crowd Funding

Crowd funding adalah startup yang menyediakan platform

penggalangan dana untuk disalurkan kembali kepada orang- orang yang

membutuhkan. Seperti korban bencana alam, korban perang, mendanai

pembuatan karya, dan sebagainya. Penggalangan dana tersebut dilakukan

31 Alfica Reszita S,Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinajaman dalam

Pemyelenggaraan Financial Tecnolgi berbasis P2P, https://dspace.uii.ac.id, akses 11 November

2018.

43

secara online Salah satu contoh startup crowd funding terbesar adalah

Kitabisa.com. Startup ini diciptakan sebagai wadah agar dapat membantu

sesama dengan cara yang lebih mudah, aman, dan efisien.

3) E- Money

E-Money atau uang elektronik, sebagaimana namanya, adalah

uang yang dikemas ke dalam dunia digital, sehingga dapat dikatakan

dompet elektronik. Uang ini umumnya dapat digunakan untuk

berbelanja, membayar tagihan, dan lain-lain melalui sebuah aplikasi.

Salah satu dompet elektronik itu adalah Doku. Doku merupakan sebuah

aplikasi yang dapat dengan mudah diunggah di smartphone

4) Insurance

Jenis startup yang bergerak di bidang insuranceini cukup

menarik. Karena biasanya asuransi yang selama ini merupakan

asuransi konvensional, di mana dengan mensisihkan sejumlah uang

perbulan sebagai iuran wajib untuk mendapatkan manfaat dari asuransi

tersebut di masa depan. Jenis asuransi startup tidak semua berjalan

demikian. Ada pula startup asuransi yang menyediakan layanan

kepada penggunanya berupa informasi rumah sakit terdekat, dokter

terpercaya, referensi rumah sakit, dan sebagainya. Contohnya

HiOscar.com

44

5) Peer to Peer Landing

Peer to peer (P2P) Lending adalah startup yang menyediakan

platform pinjaman secara online. Urusan permodalan yang sering

dianggap bagian paling vital untuk membuka usaha, melahirkan ide

banyak pihak untuk mendirikan startup jenis ini. Dengan demikian,

bagi orangorang yang membutuhkan dana untuk membuka atau

mengembangkan usahanya. Uangteman.com salah satu contoh

startupyang bergerak di bidang ini. Startup ini bertujuan untuk

memenuhi kebutuhan finansial masyarakat dengan cara cukup mengisi

formulir di website uangteman.com dalam waktu sekitar 5 menit dan

memenuhi persyaratannya.

6) Payment Gateway

Bertumbuhnya perusahaan e-commerce memicu pula semakin

banyak didirikannya startup yang menjadi jembatan penghubung antara

e-commerce dengan pelanggan, terutama dalam hal sistem pembayaran.

Layanan yang disediakan startup untuk e-commerce ini disebut dengan

layanan payment gateway Payment gateway memungkinkan

masyarakat memilih beragam metode pembayaran berbasis digital

(digital payment gateway) yang dikelola oleh sejumlah startup Dengan

demikian akan meningkatkan volume penjualan e-commercePayment

gatewaysatu di antaranya adalah iPaymu.

45

7) Remittence

Remittance adalah jenis startup yang khusus menyediakan layanan

pengiriman uang antar negara. Banyak didirikannya startup remittanceini

dalam rangka membantu masyarakat yang tidak memiliki akun atau akses

perbankan. Adanya startup jenis ini sangat membantu para TKI atau siapa

saja yang mungkin salah satu anggota keluarganya berada di luar negeri,

karena proses pengiriman yang mudah dan biaya lebih murah.

8) Securitas

Saham, forex, reksadana, dan lain sebagainya merupakan

investasi yang sudah tidak asing lagi didengar. Securities dapat

dikatakan sebagai jenis startup yang menyediakan platform untuk

berinvestasi saham secara online.Contoh startup nya adalah

Bareksa.com.

4. Regulasi Fintence diIndonesia

a. Otortas Jasa Keuangan

Memperhatikan makin maraknya Fintechdi Indonesia, maka OJK telah

membentuk Tim Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan atau

disingkat PIDEK yang terdiri dari gabungan sejumlah satuan kerja di OJK

yang mengkaji dan mempelajari perkembangan Fintech dan menyiapkan

peraturan serta strategi pengembangannya. Selanjutnya, sehubungan dengan

meningkatnya permohonan pendaftaran dan perizinan perusahaan start-up

Fintech, kebutuhan akan pengawasan Fintech, dan semakin berjamurnya

Fintech di sektor jasa keuangan, OJK menilai bahwa pengembangan internal

46

organisasi yang menangani Fintech sangatlah dibutuhkan. Oleh karenanya,

OJK membentuk dua satuan kerja baru terkait Fintech, yaitu Grup Inovasi

Keuangan Digital dan Keuangan Mikro dan Direktorat Pengaturan, Perizinan

dan Pengawasan Fintech.32

Perkembangan sementara dari kajian yang dilakukan oleh OJK

adalah tersusunnya klasifikasi perusahaan Fintech yang masuk dalam

kewenangan OJK atau tidak, yang terdiri dari berbagai jenis usaha seperti

perbankan, asuransi, investasi, pembiayaan, pinjam meminjam (peer to

peer lending), crowd funding, chanelling kredit dan lain sebagainya.

Sedangkan klasifikasi perusahaan Fintechdi bidang sistem pembayaran

akan diatur oleh Bank Indonesia.33

a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan tentang Perlindungan Konsumen yang menurut penulis

terkait adalah POJK PKSJK. Pada peraturan otoritas jasa keuangan

tersebut perlindungan konsumen sektor jasa keuangan ini sebenarnya

belum mengatur adanya aturan tentang fintech didalamnya. Akan tetapi

dapat didefinisikan layanan P2P Lending ke dalam produk lembaga

pembiayaan. Dalam pasal 1 angka 15 dijelaskan bahwa yang dimaksud

dengan “Lembaga Pembiayaan adalah suatu badan usaha yang

melakukan kegiatan dalam bentuk pembiayaan dengan bentuk

penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam

32 Sarwin Kiko N, Op.Cit., hlm 48. 33 Ibid.

47

peraturan perundang-undangan mengenai Lembaga pembiayaan.34

Prinsip dasar dalam perlindungan konsumen sektor jasa keuangan

menurut

POJK ini adalah “menerapkan prinsip-prinsip:35

1) transparansi,

2) perlakuan yang adil,

3) keandalan,

4) kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen,

5) penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa untuk konsumen

secara sederhana, lalu dengan cepat, dan biaya terjangkau.

Perlindungan konsumen yang diatur dalam POJK PKSJK juga mengatur

terkait bentuk pengawasan ada 2 cara bentuk pengawasan yaitu dari

Pengawasan Pengendalian Internal yang dijelaskan dalam pasal 47 sampai

dengan pasal 50 dan Pengawasan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa

Keuangan dari pasal 51 sampai dengan 52. Sanksi yang diberikan atas

pelanggaran kewajiban dan larangan dala peraturan OJK, OJK berwenang

untuk menganakan sanksi administratif, berupa: peringatan tertulis,denda

dengan membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha,

pembekuan kegiatan usaha, dan juga akan adanya pencabutan izin

kegiatan usaha.

b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa

Keuangan, Nomor 1/POJK.07/2013, pasal 1 angka 15. 35 Ibid.,pasal 2

48

Sebagai langkah awal, OJK telah mengeluarkan POJK No. 77/

POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

Informasi (POJK P2P Lending) ini mengatur mengenai salah satu jenis Fintech

yang berkembang di Indonesia saat ini yaitu Peer-to-Peer Lending (P2P

Lending) Hal tersebut dikarenakan OJK melihat urgensi hadirnya ketentuan

yang mengatur Fintech pinjam-meminjam, memperhatikan masih kuatnya

budaya pinjam meminjam (utang) di masyarakat Indonesia. Selain itu,

perusahaan Fintech dengan skema Peer-to-Peer Lending merupakan lingkup

kewenangan OJK dikarenakan perusahaan tersebut memberikan pelayanan jasa

keuangan. Namun perusahaan tersebut belum memiliki landasan hukum

kelembagaan dalam menjalankan kegiatan usahanya

Peraturan perundang-undangan tersebut poin-poin perlindungan

didalamnya meliputi Mitigasi Risiko, Tata Kelola Sistem Teknologi

Informasi Penyelenggaran Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

Teknologi Informasi, Edukasi dan Perlindungan Pengguna Layanan

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Prinsip dan Teknis

Pengenalan Nasabah, Larangan dalam Penyelenggaran Layanan Pinjam

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Laporan Berkala

kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam POJK ini mengatur juga terkait kerahasiaan data yaitu pasal

26 huruf a bahwa penyelenggara wajib “menjaga kerahasiaan keuutuhan

dan data keuangan yang dikelolahnya sejak data itu di peroleh hingga

data tersebut di musnahkan”kemudian dalam pasal 26 huruf c

49

mengatakan bahwa penyelenggara wajib ”menjamin perolehan,

penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data

transaksi, dan data keuanganyang diperoleh oleh Penyelenggara

berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data

keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-

undangan”;

Kemudian terkait perlindungan penggunaan layanan pinjam

meminjam uang berbasis Teknologi Informasi pasal 29 menyatakan

bahwa Penyelenggara wajib menerapkan prinsipdasar dari perlindungan

Pengguna yaitu tranparasi,perlakuan yang adil,keandalan,kerahasiaan dan

keamanan data dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana

cepat, dan biaya terjangkau.

Pasal 30 ayat (1) Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau

menyampaikan informasi terkini mengenai Layanan Pinjam Meminjam

Uang Berbasis Teknologi Informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak

menyesatkan. Ayat (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai

alat bukti

Pasal 39 ayat 1 mengatakann bahwa Penyelenggara dilarang

dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai

Pengguna kepada pihak ketiga. Kemudian atas pelanggaran terhadap

larangan dalam POJK ini pasal 47 Ayat 1 diatur mengenai sanksi

administratif terhadap penyelenggara berupa :a.peringatan tertulis;

50

b.denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang

tertentu;c.pembatasan kegiatan usaha; dan d.pencabutan izin.

c) Surat Edaran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

Setelah berlakunya POJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan

Pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, OJK telah

mengeluarkan ketentuan tentang pelaksanaan tata kelola dan manajemen

risiko Teknologi Informasi pada layanan pinjam meminjam uang berbasis

teknologi dalam SEOJK Nomor : 18/ SEOJK.02/2017 yang mulai berlaku

pada tanggal ditetapkan yaitu 18 April 2017

d) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.014/SEOJK.07/2014 tentang

Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen

Dalam hal perlindungan data dan/atau informasi pribadi konsumen Pelaku

Usaha Jasa Keuangan ( PUJK) menurut SEOJK No.014/SEOJK.07/2014

Dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi pribadi

mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga.Larangan sebagaimana

dimaksud dikecualikan dalam hal: (a) Konsumen memberikan persetujuan

tertulis; dan/atau (b) diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

e) Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam hal ini yang dimaksud dengan konsumen yaitu pasien. Mengenai

hak-hak konsumen diatur dalam Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen , Pasal 4 menyebutkan , diantaranya;36

36 Lihat Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

51

1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam

mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;

2) Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang

dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta

jaminan yang dijanjikan;

3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan/ atau jasa;

4) Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa

yang digunakan;

5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

7) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan / atau penggantian,

apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

8) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

yang lainnya

f) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik

pasal 27 ayat 3 UU ITE menyebut melarang setiap orang dengan

sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan

dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau

52

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau

pencemaran nama baik.

Pasal 45 UU Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-

Undang No 11 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik

menyaatakan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak

mendistribusikan dan/atau mentransmisikandan/ atau membuat dapat

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

yangmemiliki muatan yang melanggar kesusilaansebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 ayat 1 (lldipidana dengan pidana penjara paling lama

6(enam) tahun dan/ atau denda paling banyakRp 1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah)”

Kemudian didalam pasal 45 ayat 4 menyatakan bahwa Setiap

Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

mentransmisikandan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi

Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yangmemiliki muatan

pemerasan dan/ataupengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal27

ayat (4) dipidana dengan pidana penjara palinglama 6 (enam) tahun

dan/atau denda paling banyakRp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

E. Tinjauan Umum Tentang Pinjaman berbasis Fintech (peer to peer Landing)

1. Pengertian Peer to Peer Landing

Hadirnya P2P Lending menjanjikan solusi bagi orang yang

memerlukan pinjaman dan orang yang mencari alternatif investasi.

53

Peminjam mendapatkan pinjaman terjangkau dengan proses mudah dan

cepat, sedangkan pemberi pinjaman mendapatkan pengembalian berbasis

bunga karena telah mendanai pinjaman. Secara teoritis, Peer-to-peer

lending atau P2P Lending adalah kegiatan pinjam meminjam antar

perseorangan yang dilakukan secara online melalui platform website dari

berbagai perusahaan peer lending.

P2P Lending merupakan salah satu kegiatan atau sistem pada

perusahaan Fintech yang mempertemukan secara langsung pemilik dana

(investor/lender) dengan peminjam dana (borrower). Caranya ialah

dengan membuat platform online yang menyediakan fasilitas bagi pemilik

dana, untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada kreditur

dengan return (pengembalian) yang lebih tinggi. Akan tetapi peminjam

dana juga akan diuntungkan, karena dapat mengajukan kredit dengan

syarat dan proses yang lebih mudah cepat, serta tanpa agunan, bila

dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional lain, seperti bank.37

Berdasarkan POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT) timbul karena

perjanjian pinjam meminjam uang. Pinjam meminjam menurut Pasal 1754

KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu

memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang

habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan

mengembalikan sejumlah yang samadari jenis dan mutu yang sama pula.

37 Merine Gararita Sitompul,2018, Urgensi Lgalitas Financial Technologi (FINTECH):

Peer to Peer (P2P) Lending Di Indonesia, JURNAL YURIDIS UNAJA VIL 1 NO 2,hlm 70.

54

Subjek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah pemberi

pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Sementara objek

dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah semua barang-barang

yang habis dipakai dengan syarat barang tersebut harus tidak bertentangan

dengan undang-undang,kesusilaan dan ketertiban umum sedangkan dalam

Perjanjian pinjam meminjam uang online atau dikenal juga dengannama

Peer to Peer Lending (P2PLending) pada dasarnya sama seperti perjanjian

pinjam meminjam uang konvensional, hanya saja yang membedakan

adalah para pihak tidakbertemu langsung, para pihak tidakperlu saling

mengenal karenaterdapat penyelenggara yang akan mempertemukan para

pihak dan pelaksanan perjanjian dilakukan secara online38

Lahirnya perjanjian pinjammeminjam uang online diawalidengan

adanya penawaran yangdilakukan oleh penyelenggaralayanan pinjam

meminjam uangberbasis Teknologi Informasi dandilanjutkan dengan

penerimaan yangdilakukan oleh nasabah. Penawarandan penerimaan

dalam perjanjian initentu saja memiliki mekanisme yang berbeda dari

perjanjian pinjam meminjam konvensional, hal ini dilihat dari cara

perjanjian online itu lahir.39

38 Ernama, Budiharto, Hendro,2017 “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap

Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”,

Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 3, hlm.5 39 Ibid,.hlm 6.

55

2. Para pihak dalam Peer to Peer Landing

1) Penyelenggara

Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara menurut Pasal 1 Angka 6

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah badan hukum Indonesia yang

menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam

Uang Berbasis Teknologi. Penyelenggara dalam pelaksanaan perjanjian

pinjam meminjam uang online ini sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

yang berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas atau koperasi. Badan

hukum yang menjadi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang

berbasis Teknologi Informasi tersebut wajib mengajukan pendaftaran dan

perizinan kepada OJK.

2) Penerima Pinjaman

Penerima pinjaman menurut Pasal 1 Angka 7 POJK Nomor

77/POJK.01/2016 adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai

utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis

Teknologi Informasi. Penerima pinjaman dana yang kemudian

dipertemukan oleh penyelenggara dengan pemberi pinjaman. Ketentuan

penerima pinjaman menurut POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah

orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum

Indonesia.Ketentuan mengenai syarat- syarat penerima pinjaman

merupakan kebijakan masing-masing penyelenggara.

56

3) Pemberi pinjaman

Pemberi pinjaman menurut Pasal 1 Angka 8 POJK Nomor

77/POJK.01/2016 adalah orang, badan hukum dan/atau badan usaha

yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjma

berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman merupakan pihak

yang memberikan pinjaman atau pendanaan kepada penerima pinjaman

yang membutuhkan dana yang kemudian dipertemukan oleh

penyelenggara. Ketentuan pemberi pinjaman menurut POJK Nomor

77/POJK.01/2016 adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia,

orang perseorangan Warga Negara Asing, badan hukum Indonesia atau

asing, badan usaha Indonesia atau asing dan/atau lembaga Internasional.

Ketentuan mengenai syarat-syarat pemberi pinjaman merupakan

kebijakan masing-masing penyelenggara.

3. Mekanisme Peer to peer Landing

1) Sebagai penerima Pinjaman

Sebagai peminjam, syarat utama melakukan perjanjian peer to

peer lending adalah itikad baik dalam melakukan perjanjian dan tentu

saja cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Syarat-syarat yang

perlu dilakukan oleh penerima pinjaman saat akan bertransaksi dalam

platform peer to peer lending adalah mengunggah semua dokumen

yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman secara online (yang

relatif cepat prosesnya), yang di antaranya merupakan dokumen berisi

laporan keuangan dalam jangka waktu tertentu dan juga tujuan dalam

57

pinjaman tersebut Permohonan peminjaman dari data penerima

pinjaman bisa diterima atau pun ditolak. Dalam hal data dan informasi

pribadi sudah dijabarkan dalam Pengelolaan Data dan Informasi dalam

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017

tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada

Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi

(selanjutnya disebut dengan SEOJK Tata Kelola LPMUBTI) Jika

Permohonan dari penerima pinjaman ditolak maka penerima pinjaman

harus memperbaiki segala hal yang menjadi alasan penolakan

permohonan. Faktor yang dapat mempengarungi adalah kurang

lengkapnya dokumen dan informasi yang diisi oleh penerima

pinjaman, keakuratan data, dan tidak misleading (menyesatkan).

Kemudian, jika diterima, suku bunga pinjaman akan diterapkan dan

pengajuan pinjaman penerima pinjaman akan dimasukkan ke dalam

marketplace yang tersedia agar semua pemberi pinjaman

(lender/investor) bisa melihat pengajuan pinjaman penerima pinjaman

Setelah mendapatkan dana tersebut, peminjam hanya perlu mencicil

sesuai dengan ketentuan cicilan dan waktu pengembalian dana.

2) Sebagai Pemberi Pinjaman (investor)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016

tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

Informasi (selanjutnya disebut dengan POJK LPMUBTI) Mengatakan

bahwa syarat-syarat yang dilakukan oleh investor jika ingin melakukan

58

perjanjian peer to peer lending tidak tercantum, akan tetapi berbagai

platform yang menyediakan jasa pembiayaan peer to peer lending

memiliki syarat-syarat pengajuan diri sebagai investor.

Investor memiliki akses untuk menelusuri data-data pengajuan

pinjaman di dashboard yang telah disediakan dalam platform peer to

peer lending. Investor dapat melihat semua data untuk setiap

pengajuan pinjaman, terutama pada data relevan terkait peminjam

seperti pendapatan, riwayat keuangan, tujuan peminjaman (bisnis,

kesehatan, atau pendidikan) beserta alasannya, dan sebagainya. Jika

investor memutuskan untuk menginvestasikan pinjaman tersebut,

investor dapat langsung menginvestasikan sejumlah dana setelah

melakukan deposit sesuai tujuan investasi. Peminjam akan

membayarkan sejumlah dana pinjamannya setiap bulan dan investor

akan mendapatkan keuntungan berupa pokok dan bunga pinjaman

yang telah disepakati dari awal. Besaran bunga akan tergantung pada

suku bunga pinjaman yang diinvestasikan.

3) Perusahaan Penyelengara peer to peer landing

Penyelenggara harus siap menyediakan, mengelola serta

mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman (investor) kepada pihak

Penerima Pinjaman (peminjam) yang sumber dana mereka berasal dari

pihak Pemberi Pinjaman. Penyelenggara dapat bekerja sama dengan

59

penyelenggara peer to peer lending yang telah diatur dan telah sesuai

dengan ketentuan yang di atur dalam peraturan perundangundangan.40

4) Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer To Peer Landing

Hubungan hukum ialah hubungan yang terhadapnya hukum

meletakkan “hak” pada satu pihak dan meletakkan “kewajiban” pada pihak

lainnya.41 Hubungan hukum dalam transaksi Fintech lahir dari suatu

perjanjian. Secara konvensional, perjanjian dapat terjadi melalui tindakan

langsung maupun tidak langsung dari kedua pihak yang masing-masing

berperan baik bertindak untuk atas nama dirinya sendiri atau perusahaan

yang di wakilinya. Yang mana pihak pertama melakukan penawaran (

offeror) di terima oleh penerima ( offree) dengan kondisi-kondisi hukum

yang jelas serta tujuan menciptakan seuatu hubungan hukum . kondisi yang

dimaksud yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu dan sebab

yang halal.

Lahirnya perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi

diawali dengan adanya penawaran yang dilakukan oleh penyelenggra

layanan pinjam meinjam uang berbasis tknologi an dilanjutkan dengan

penerimaan yang dilakukan oleh nasabah. Penawaran dan peneriman dalam

perjanjian ini tentu saja memiliki mekanisme yang berbeda dengan

perjanjian pinjam meminjam konvensional. Hal ini dilihat dari cara

perjanjian itu lahir

40 Otoritas Jasa Keuangan (Tata Kelola LPMUBTI) pasal 5 41Titik Triwulan, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Prestasi, Pustaka Publisher,

Jakarta, 2006, hlm 221.

60

1. Hubungan Hukum Antara Pemberi Pinjaman dengan

Penyelenggara

Perjanjian antara penyelenggara P2P Lending dengan pemberi

pinjaman diwujudkan dengan perjanjian pemberian kuasa. Pemberi

pinjaman memberikan kuasanya kepada penyelenggara P2P Lending

mewakili dirinya untuk melaksanakan perjanjian pinjam meminjam

melalui perjanjian elektronik dengan penerima pinjaman. Hal ini terjadi

karena dalam pelaksanaan kegiatan P2P Lending menuntut proses yang

lebih cepat (sebagai bentuk keunggulan). Karakteristik pemberian kuasa

tersebut sama dengan pemberian kuasa dalam BW yang pengaturannya

dapat dilihat pada Pasal 1792 BW sampai dengan 1819 BW. Perjanjian

pemberian kuasa yang diberikan oleh pemberi pinjaman merupakan

pemberian kuasa khusus terhadap penyelenggara layanan P2P Lending

yang hanya meliputi pelaksanaan perbuatan hukum atau kepentingan

tertentu dari pemberi pinjaman sebagai pemberi kuasa yang berkaitan

dengan perikatan akibat perjanjian pinjam meminjam di platform P2P

Lending. Perbuatan hukum atau kepentingan yang dimaksud harus

dirumuskan secara tegas dan terperinci agar masing-masing pihak

mengerti sampai sejauh mana kewenangan atas pemberian kuasa

tersebut. Pasal 1797 BW secara tegas menyatakan bahwa penerima

kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apa pun yang melampaui

kuasanya.

61

2. Hubungan hukum Antara Penerima Pinjaman dengan

Penyelenggara

Dalam hal perjanjian pinjam meminjam antara penerima pinjaman

dan pemberi pinjaman (yang dikuasakan kepada penyelenggara) dalam

Pasal 20 ayat (2) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 wajib paling sedikit

memuat;Nomor perjanjian;Tanggal perjanjian;Identitas para pihak;

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; Jumlah pinjaman;

Suku bunga pinjaman;Nilai angsuran;Jangka waktu;Objek jaminan (jika

ada);Rincian biaya terkait;Ketentuan mengenai denda (jika ada); dan

Mekanisme penyelesaian sengketa.

Terdapat suatu hubungan hukum yang mengikat antara

penyelenggara P2P Lending dengan para penerima pinjaman sekaligus

pemberi pinjaman yaitu hubungan hukum antara penyelenggara sistem

elektronik dan pengguna sistem elektronik seperti yang diatur dalam

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012

tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pengguna

elektronik pada hubungan ini maksudnya adalah pemberi pinjaman dan

penerima pinjaman sebagai pihak yang menggunakan platform milik

penyelenggara dan pada setiap transaksi atau perjanjian yang dilakukan

62

dengan menggunakan media elektronik, akan selalu ada pihak ketiga

sebagai penyelenggara sistem elektronik42

3. Hubungan Hukum Antara Penerima dengan Pemberi Pinjaman

Meskipun pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam

sistem peer to peer lending tidak saling bertemu secara langsung, yang

mana disebabkan penerima pinjaman untuk mendapatkan pinjaman

dimaksud cukup membuka aplikasi pinjaman online dan mengisi

formulir pinjaman online, hubungan pinjam peminjam yang terjadi

adalah antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman..43

Perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman

diwujudkan dalam perjanjian pinjam meminjam. POJK Nomor

77/POJK.01/2016 memberikan rincian terkait isi perjanjian antara

penyelenggara dan pemberi pinjaman dalam dokumen elektronik (yang

merupakan perjanjian pemberian kuasa) pada Pasal 19 ayat (2) yaitu

wajib paling sedikit memuat;Nomor perjanjian;Tanggal perjanjian;

Identitas para pihak; Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;

Jumlah pinjaman;Suku bunga pinjaman; Besarnya komisi; Jangka

waktu;Rincian biaya terkait; Ketentuan mengenai denda (jika ada);

Mekanisme penyelesaian sengketa; dan Mekanisme penyelesaian dalam

hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

42Chandra Radita,2018,Tanggung Gugat Penyelenggara Peer to Peer Landing Jika

Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi,Universitas Airlangga, Jurnal Juris-Diction, Volume

1 No. 2, hlm 446 43 Ratna Hartono, Juliani Purnama, 2018,Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer

Landing, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2

VOL,hlm333-334.

63

F. Tinjauan umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi

hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan,

kemanfaatan dan kepastian hukum.Perlindungan hukum adalah suatu

perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan

hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam

bentuk represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak

tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan

perlindungan hukum adalah perbuatan untuk menjaga dan melindungi subyek

hukum,berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.44

Pengertian perlindungan hukum menurut para ahli

a) Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah

memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang

lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka

dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.45

b) Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari

perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan

yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak46

44Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Buku Satu, Balai Pustaka Utama, Jakarta,

1989,hlm.874 45 Andika, pengertian perlindungan hukum,dalam http://tesishukum.com/pengertian-

perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/ diakses pada tanggal 4 november 2016. 46Ibid.

64

c) Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum

adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap

hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan

ketentuan hukum dari kesewenangan.47

d) Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai

kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari

hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan

perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang

mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.48

e) Menurut Soedikno Mertokusumo yang dimaksud dengan perlindungan

hukum adalah : Suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subyek hukum

berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai

dengan sanksi-sanksi bila ada yang melakukan wanprestasi.49

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi 2 hal yakni:50

a) Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum

dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan

atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat

bentuk yang definitif.

47 Ibid. 48 Ibid. 49 Soedikno Mertokusumo, Mengenal hukum (Suatu Pengantar), Liberty,Yogyakarta,1991,

hlm.9 50 Philipus M. Hadjon., Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia.Surabaya : Bina Ilmu,

1987,hlm. 117

65

b) Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum

dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

3. Perlindungan Hukum Peer to Peer Landing

Terkait perlindungan Hukum terkait Peer to Peer Landing Otoritas Jasa

Keuangan Sendiri Sudah Mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Yaitu berupa :

1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Prinsip dasar dalam perlindungan konsumen sektor jasa keuangan

menurut POJK ini adalah “menerapkan prinsip-prinsip:51

1) transparansi,

2) perlakuan yang adil,

3) keandalan,

4) kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen,

5) penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa untuk konsumen

secara sederhana, lalu dengan cepat, dan biaya terjangkau.

2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK.01/2016 tentang

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Sebagai langkah awal, OJK telah mengeluarkan POJK No. 77/

POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

Teknologi Informasi (POJK P2P Lending) ini mengatur mengenai

salah satu jenis Fintech yang berkembang di Indonesia saat ini yaitu

51 Ibid.,pasal 2

66

Peer-to-Peer Lending (P2P Lending) Hal tersebut dikarenakan OJK

melihat urgensi hadirnya ketentuan yang mengatur Fintech pinjam-

meminjam, memperhatikan masih kuatnya budaya pinjam meminjam

(utang) di masyarakat Indonesia. Selain itu, perusahaan Fintech dengan

skema Peer-to-Peer Lending merupakan lingkup kewenangan OJK

dikarenakan perusahaan tersebut memberikan pelayanan jasa

keuangan. Namun perusahaan tersebut belum memiliki landasan

hukum kelembagaan dalam menjalankan kegiatan usahanya

Peraturan perundang-undangan tersebut poin-poin perlindungan

didalamnya meliputi Mitigasi Risiko, Tata Kelola Sistem Teknologi

Informasi Penyelenggaran Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

Teknologi Informasi, Edukasi dan Perlindungan Pengguna Layanan

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Prinsip dan

Teknis Pengenalan Nasabah, Larangan dalam Penyelenggaran Layanan

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Laporan

Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.

3) Surat Edaran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 18/

SEOJK.02/2017

Setelah berlakunya POJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan

Pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, OJK telah

mengeluarkan ketentuan tentang pelaksanaan tata kelola dan manajemen

risiko Teknologi Informasi pada layanan pinjam meminjam uang berbasis

67

teknologi dalam SEOJK Nomor : 18/ SEOJK.02/2017 yang mulai berlaku

pada tanggal ditetapkan yaitu 18 April 2017

4) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.014/SEOJK.07/2014 tentang

Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen

Dalam hal perlindungan data dan/atau informasi pribadi konsumen Pelaku

Usaha Jasa Keuangan ( PUJK) menurut SEOJK Nomor : 18/ SEOJK.02/2017

Dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi pribadi

mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga.Larangan sebagaimana dimaksud

dikecualikan dalam hal: (a) Konsumen memberikan persetujuan tertulis;

dan/atau (b) diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.