BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Hukum ...repository.ump.ac.id/2469/3/BAB II_AL FIANI NENDEN I._HUKUM'15.pdf · dapat mengadakan pembagian harus ada kriteriumnya. Pembagian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Administrasi Negara

1. Pengertian Hukum Administrasi Negara

Sudikno Mertokusumo dalam buku Mengenal Hukum Suatu

Pengantar menyatakan bahwa, hukum itu sendiri bukanlah sekedar

kumpulan atau penjumlahan peraturan-peraturan yang masing-masing

berdiri sendiri. Hukum merupakan sistem berarti bahwa hukum itu

merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri

dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu

sama lain. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur

yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum

(Sudikno Mertokusumo, 2003: 122).

Jika dikatakan di muka bahwa hukum itu merupakan sistem,

maka di dalam hukum itu sendiri terdapat sistem (subsistem). Di dalam

sistem hukum terdapat bagian-bagian yang masing-masing terdiri dari

unsur-unsur yang mempunyai hubungan khusus atau tatanan. Untuk

dapat mengadakan pembagian harus ada kriteriumnya. Pembagian

hukum yang lazim diadakan ialah: hukum materiil-hukum formil,

hukum publik-hukum perdata (Sudikno Mertokusumo, 2003: 123).

Sistem terdapat dalam pelbagai tingkat. Dengan demikian

terdapat pelbagai sistem. Keseluruhan tata hukum nasional dapat

disebut sistem hukum nasional. Kemudian masih dikenal sistem hukum

Implementasi Perda Kabupaten..., Al Fiani Nenden Iryatin, Fakultas Hukum UMP, 2015

perdata, sistem hukum pidana, sistem hukum administrasi (Sudikno

Mertokusumo, 2003: 123).

Di dalam buku karya Ridwan HR berjudul Hukum Adminitrasi

Negara, dikutip tentang pengertian hukum administrasi negara (HAN)

dari beberapa tokoh, di antaranya adalah dari:

a. Sjachtran Basah dalam buku Perlindungan Hukum terhadap Sikap

Tindak Administrasi Negara mengemukakan bahwa, hukum

administrasi negara adalah seperangkat peraturan yang

memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang

sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi

negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri (Ridwan

HR, 2003: 26).

b. A.M. Donner menyatakan bahwa, hukum administrasi negara

adalah hukum dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan

pemerintah dalam arti sempit atau administrasi negara, peraturan-

peraturan tersebut dibentuk oleh lembaga legislatif untuk mengatur

tindakan pemerintahan dalam hubungannya dengan warga negara,

dan sebagian peraturan-peraturan itu dibentuk pula oleh

administrasi negara (Ridwan HR, 2003: 26-27).

2. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara

Di dalam buku Hukum Administrasi Negara karya Ridwan

HR, dikatakan bahwa:

“Tidak mudah menentukan ruang lingkup dari hukum administrasi

negara karena disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor- faktor tersebut


mengakibatkan HAN tidak dapat dikodifikasi, faktor- faktor tersebut

yaitu:

a. HAN berkaitan dengan tindakan pemerintahan yang tidak

semuanya dapat ditentukan secara tertulis dalam peraturan

perundang-undangan, seiring dengan perkembangan

kemasyarakatan yang memerlukan pelayanan pemerintahan dan

masing-masing masyarakat di suatu daerah atau negara berbeda

tuntutan dan kebutuhan.

b. Pembuatan peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan,

dan instrumen yuridis bidang administrasi lainnya tidak hanya

terletak pada satu tangan atau lembaga.

c. HAN berkembang sejalan dengan perkembangan tugas-tugas

pemerintahan dan kemasyarakatan, yang menyebabkan

pertumbuhan bidang hukum administrasi negara tertentu berjalan

secara sektoral” (Ridwan HR, 2006:38).

Akan tetapi, hukum administrasi yang berkenaan dengan

pemerintah dalam arti sempit secara garis besar mengatur hal-hal antara

lain:

a) perbuatan pemerintah (pusat dan daerah) dalam bidang publik;

b) kewenangan pemerintah (dalam melakukan perbuatan di bidang

publik tersebut); di dalamnya diatur mengenai dari mana, dengan

cara apa, dan bagaimana pemerintah menggunakan

kewenangannya; penggunaan kewenangan ini dituangkan dalam


bentuk instrumen hukum sehingga diatur pula tentang pembuatan

dan penggunaan instrumen hukum;

c) akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan

kewenangan pemerintahan itu;

d) penegakkan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam bidang

pemerintahan (Ridwan HR, 2006: 44).

Selain itu, masih dalam buku yang sama disebutkan pula

bahwa hukum administrasi dibagi menjadi 2 (dua). Hukum administrasi

tersebut yaitu hukum administrasi tertulis, yang tertuang dalam

berbagai peraturan perundang-undangan, dan hukum administrasi tidak

tertulis, yang lazim disebut dengan asas-asas umum pemerintahan yang

layak/baik (algemene beginseles van behoorlijk bestuur). Keberadaan

dan sasaran hukum administrasi negara adalah sekumpulan peraturan

hukum yang mengatur tentang tugas dan kewenangan pemerintah

dalam berbagai dimensinya sehingga tercipta penyelenggaraan

pemerintahan dan kemasyarakatan yang baik dalam suatu negara

hukum (Ridwan HR, 2006: 44-45).

3. Peraturan Perundang-undangan

a. Pengertian Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum

yang termasuk dalam sumber hukum formil. Di dalam buku

Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab karya A. Ridwan

Halim, disebutkan bahwa:


Sumber-sumber hukum formil, ialah sumber-sumber hukum yang

memiliki bentuk-bentuk (forma) tersendiri yang secara yuridis telah

diketahui/berlaku umum. Adapun yang menjadi sumber-sumber

hukum yang formil itu ialah:

a. Undang-undang.

b. Kebiasaan/adat istiadat/tradisi.

c. Traktar.

d. Yurisprudensi.

e. Doktrin (A. Ridwan Halim, 1985: 46-47).

b. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

Tata urutan peraturan perundang-undangan ini diatur

dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang

berbunyi:

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan


g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Sehubungan dengan hierarki tersebut, di dalam Pasal 7

ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 juga disebutkan bahwa, “Kekuatan

hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

c. Asas-asas dalam Peraturan Perundang-undangan

Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab,

ada asas-asas hukum yang berhubungan dengan penerapan

peraturan perundang-undangan di atas, yaitu:

a) Lex specialis derogat lex generali, artinya (ketentuan) undang-

undang yang khusus mengesampingkan berlakunya undang-

undang yang umum.

b) Lex posteriori derogat lex priori, artinya (ketentuan) undang-

undang yang ada kemudian mengesampingkan berlakunya

undang-undang yang sudah ada sebelumnya.

c) Lex superior derogat lex inferior, artinya (ketentuan) undang-

undang yang lebih tinggi didahulukan derajatnya dari yang

lebih rendah.

d) Lex dura secte mente scripta, artinya undang-undang itu keras,

tetapi sudah ditentukan demikian.

e) Lex niminen cogit ad impossibilia, artinya undang-undang

tidak memaksa seorang pun untuk melakukan sesuatu yang


tidak mungkin atau tidak masuk akal untuk dilakukan (A.

Ridwan Halim: 1985: 53).

Amiroeddin Syarif dalam bukunya Perundang-undangan,

Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya membagi asas peraturan

perundang-undangan menjadi lima, yaitu :

a. Asas tingkatan hirarkhis;

b. undang-undang tidak dapat diganggu-gugat;

c. undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-

undang yang bersifat umum (Lex specialis derograt lex

general);

d. undang-undang tidak berlaku surut;

e. undang-undang yang baru menyampingkan undang-undang

yang lama (Lex posteriore derograt lex priori) (Amiroeddin

Syarif, 1987: 74).

4. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Asas-asas pemerintahan yang baik selain telah dinormakan ke

dalam beberapa peraturan perundang-undangan juga tersebar di dalam

praktek-praktek pemerintahan maupun di dalam putusan pengadilan

sebagai yurisprudensi. Asas-asas umum pemerintahan yang baik itu

mulai dinormakan pertama kali secara jelas di dalam Undang-undang

Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tri Cahya Indra

Permana, 2010: 68 dan 72).


Di dalam Undang-undang No. 28 Tahun 1999 Pasal 1 angka 6

dijelaskan bahwa:

“Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang

menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum,

untuk mewujudkan Penyelengara Negara yang bersih dan bebas dari

korupsi, kolusi, dan nepotisme.”

Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999

berbunyi bahwa:

Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum;

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

3. Asas Kepentingan Umum;

4. Asas Keterbukaan;

5. Asas Proporsionalitas;

6. Asas Profesionalitas; dan

7. Asas Akuntabilitas.

Selain itu, berkaitan pengertian dari asas-asas tersebut di atas

telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 3 angka 1 sampai angka 7

Undang-undang No. 28 Tahun 1999, yaitu:

a. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,

kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara

Negara.


b. Asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi

landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam

pengendalian penyelenggaraan negara.

c. Asas kepentingan umum adalah yang mendahulukan kesejahteraan

umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

d. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan

tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan

rahasia negara.

e. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan

keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

f. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian

yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

g. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap

kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di samping itu, dalam Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah disebutkan pula asas penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa, dalam


menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas

penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

a. kepastian hukum;

b. tertib penyelenggara negara;

c. kepentingan umum;

d. keterbukaan;

e. proporsionalitas;

f. profesionalitas;

g. akuntabilitas;

h. efisiensi;

i. efektivitas; dan

j. keadilan.

Pengertian dari Pasal 58 huruf a hingga g UU No. 23 Tahun

2014 tersebut sama dengan yang tertuang dalam Penjelasan ayat 3 huruf

a hingga g UU No. 28 Tahun 1999. Selain itu, untuk Pasal 58 huruf h

hingga i, dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 58 huruf h hingga i

UU No. 23 Tahun 2014, yaitu:

h) asas efisiensi adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi

penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk

mencapai hasil kerja yang terbaik.

i) asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang

tepat guna dan berdaya guna.


j) asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan

negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi

setiap warga negara.

B. Tinjauan Umum Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Pengertian implementasi dapat diketahui dari berbagai sumber,

salah satunya dari kamus Bahasa Indonesia. Di dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia Dalam Jaringan (KBBI Daring), implementasi

diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan (Badan Pengembangan

dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud, 2014:

http://kbbi.web.id/implementasi).

Sementara itu, implementasi menurut para ahli didefinisikan

sebagai berikut:

a. Di dalam buku yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis

Kurikulum, Nurman Usman mengemukakan pendapatnya bahwa,

implementasi atau pelaksanaan adalah bermuara pada aktivitas,

aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi

bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan

untuk mencapai tujuan kegiatan (Nurman Usman, 2002: 70).

b. Menurut Hanifah dalam bukunya yang berjudul Implementasi

Kebijakan dan Politik mengemukakan pendapatnya bahwa,

implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan

menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi.


http://kbbi.web.id/implementasi

Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan

suatu program (Hanifah Harsono, 2002: 67).

c. Selain itu, Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul

Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan mengemukakan

pendapatnya bahwa, implementasi adalah perluasan aktivitas yang

saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan

untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi

yang efektif (Guntur Setiawan, 2004: 39).

2. Teori Implementasi Hukum

Soerjono Soekanto dalam bukunya berjudul Pengantar

Penelitian Hukum menjelaskan bahwa, “Hukum tumbuh hidup dan

berkembang di dalam masyarakat. Hukum merupakan sarana

menciptakan ketertiban dan ketentraman bagi kedamaian dalam hidup

sesama warga masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang bila warga

masyarakat itu sendiri menyadari makna kehidupan hukum dalam

kehidupannya. Sedangkan tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk

mencapai suatu kedamaian dalam masyarakat (Soerjono Soekanto,

1986: 13)”.

Sehubungan dengan itu, berdasarkan skripsi Sulistyo Wibowo,

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, yang

berjudul Implementasi Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan Pasal 29 Undang–undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang di Kota Surakarta, telah dijelaskan mengenai teori

implementasi hukum. Wibowo mengutip dari GG. Howard dan RS


Summers yang menyatakan bahwa, “Keefektifan hukum bila dikaitkan

dengan badan-badan penegak hukumnya, maka faktor- faktor yang

mempengaruhinya antara lain adalah undang-undang yang mengaturnya

harus dirancang dengan baik (perancangan undang-undang) dan mereka

yang bekerja sebagai pelaksana hukum harus memusatkan tugasnya

dengan baik pula (Sulistyo Wibowo, Skripsi, 2009)”.

3. Teori Kebijakan

Dalam skripsi karya Wibowo tersebut, dikutip pula pernyataan

dari Thomas R. DYE bahwa, “Berbicara tentang perspektif kebijakan

publik mengarahkan perhatian kita untuk mengkaji proses pembuatan

kebijakan (policy making process) oleh pemerintah (government) atau

pemegang kekuasaan dan dampaknya terhadap masyarakat luas

(public). Secara sederhana pengertian kebijakan publik dirumuskan

dalam kalimat sebagai berikut:

a. Apa yang dilakukan oleh pemerintah (what government do?)

b. Mengapa dilakukan tindakan itu (why government do?)

c. Dan apakah terjadi kesenjangan antara apa yang ingin diperbuat

dengan kenyataan (what defference it makes?) (Sulistyo Wibowo,

Skripsi, 2009)”.

Proses implementasi kebanyakan diserahkan kepada lembaga

pemerintah dalam berbagai jenjang/tingkat, baik provinsi maupun

tingkat kabupaten. Setiap jenjang pelaksanaan pun masih membutuhkan

pembentukan kebijaksanaan lebih lanjut dalam berbagai bentuk

peraturan perundang-undangan untuk memberikan penjabaran lebih


lanjut. Apabila sarana yang dipilih adalah hukum sebagai suatu proses

pembentukan kebijaksanaan publik, maka faktor- faktor non hukum

akan selalu memberikan pengaruhnya dalam proses pelaksanaannya

(Sulistyo Wibowo, Skripsi, 2009).

“Untuk mengantisipasi hal ini diperlukan langkah- langkah

kebijaksanaan meliputi:

1) menggabungkan rencana tindakan dari suatu program dengan

menetapkan tujuan, standart pelaksanaan, biaya dan waktu yang

jelas;

2) melaksanakan program dengan memobilisasi struktur, staf, biaya,

resources, prosedur, dan metode;

3) membuat jadwal pelaksanaan (time schedule) dan monitoring untuk

menjamin bahwa program tersebut berjalan terus sesuai rencana

(Sulistyo Wibowo, Skripsi, 2009)”.

C. Perda Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010–2030

1. Pengertian Perda

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

berbunyi: “Peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan yang

bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan

Perwakilan Rakyat bersama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun

di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha


negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga

mengikat umum”.

Sejalan dengan itu, di dalam Pasal 1 angka 7 dan angka 8

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 terdapat dua pengertian tentang

peraturan daerah, yakni peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah

kabupaten/kota. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-

undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Sementara peraturan

daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Pemaparan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 di atas

sejalan dengan yang tertuang di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang

menyebutkan bahwa, “Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda

adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah

kabupaten/kota”.

2. Pengertian Rencana

Di dalam buku Hukum Administrasi Negara karya Ridwan

HR, mengutip dari Bintoro Tjokroamidjojo, “Rencana merupakan alat

bagi implementasi, dan implementasi hendaknya berdasar suatu rencana

(Ridwan HR, 2006: 195)”.

Masih di dalam buku yang sama disebutkan bahwa,

berdasarkan hukum administrasi negara, rencana merupakan bagian dari


tindakan hukum pemerintahan (bestuurrechtshandeling), suatu tindakan

yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum (Ridwan

HR, 2006: 196).

Sejalan dengan itu di dalam buku Dimensi-Dimensi Pemikiran

Hukum Administrasi Negara, menurut Klaus Obermayer, seperti yang

dikutip Belinfante perencanaan dalam Hukum Administrasi Negara

adalah suatu (keseluruhan peraturan yang bersangkut paut yang

mengusahakan sepenuhnya mewujudkan suatu keadaan tertentu yang

teratur), tindakan-tindakan (tindakan yang berhubungan secara

menyeluruh) yang memperjuangkan dapat terselenggaranya suatu

keadaan teratur secara tertentu (S.F. Marbun, dkk, 2001: 237).

“Perencanaan terbagi dalam tiga kategori, yaitu sebagai

berikut:

a. Perencanaan informatif (informatieve planning);

b. Perencanaan indikatif (indicatieve planning);

c. Perencanaan operasional atau normatif (operationele of normatieve

planning), yaitu rencana-rencana yang terdiri dari persiapan-

persiapan, perjanjian-perjanjian, dan ketetapan-ketetapan. Rencana

tata ruang, rencana pengembangan perkotaan, rencana pembebasan

tanah, rencana peruntukan (bestemmingsplan), rencana pemberian

subsidi, dan lain- lain merupakan contoh-contoh dari rencana

operasional atau normatif. Perencanaan seperti ini memiliki akibat

hukum langsung (directe rechtsgevolgen), baik bagi pemerintah


atau administrasi negara maupun warga negara (Ridwan HR, 2006:

197)”.

Dari paparan tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa,

Perda Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010–2030 merupakan suatu

ketetapan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Brebes adalah suatu

rencana operasional atau normatif yang memiliki akibat hukum

langsung baik bagi pemerintah atau administrasi negara maupun warga

negara, khususnya pemerintah dan warga Kabupaten Brebes itu sendiri.

Selanjutnya, dalam buku berjudul Dimensi-Dimensi Pemikiran

Hukum Administrasi Negara karangan S.F. Marbun yang mengutip dari

tesis Markus Lukman diungkapkan bahwa, dalam hal perencanaan kota,

sebelum rencana itu dituangkan dalam formulasi rencana (bentuk

yuridis), terlebih dahulu dilakukan pembicaraan dengan masyarakat

luas melalui berbagai forum seminar atau diskusi (S.F. Marbun, dkk,

2001: 246)”.

“Sebab kalau tidak, perencanaan itu hanyalah merupakan suatu

dokumen dan bahkan hanya merupakan rumusan tentang cita-cita

sehingga dengan demikian kurang memungkinkan pelaksanaannya.

Oleh karena itu perencanaan sebagai tindakan administrasi negara harus

memperhatikan:


a. Berorientasi untuk mencapai tujuan. Tujuan itu dapat bersifat

ekonomi, politik, sosial budaya, tujuan ideologis dan bahkan

kombinasi dari berbagai hal tersebut.

b. Berorientasi pada pelaksanaannya.

c. Perspektif waktu. Untuk mencapai tujuan tertentu, bisa saja secara

bertahap (S.F. Marbun, dkk, 2001: 246-247)”.

3. Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes

Penataan ruang diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun

2007 tentang Penataan Ruang. Pasal-pasal penting yang penulis

gunakan adalah sebagai berikut:

a. Pasal 1 angka 1: "Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat,

ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai

satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain,

melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya."

b. Pasal 1 angka 2: “Tata ruang adalah wujud struktural ruang dan

pola ruang.”

c. Pasal 1 angka 5: “Penataan ruang adalah suatu sistem proses

perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian

pemanfaatan ruang."

d. Pasal 26 ayat (4): “Jangka waktu rencana tata ruang wilayah

kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.”

e. Pasal 26 ayat (7): “Rencana tata ruang wilayah kabupaten

ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.”


Selanjutnya, di dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

disebutkan bahwa:

“Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk

kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota

meliputi:

a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;

b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;”

Dari pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa Perda Kabupaten

Brebes Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Brebes Tahun 2010–2030 merupakan perda wajib yang

menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Brebes.

Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 21 Perda Kabupaten Brebes

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Brebes Tahun 2010–2030 telah dijelaskan pengertian Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010–2030 yang berbunyi:

“Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010–2030

yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Brebes adalah

kebijaksanaan pemerintah daerah yang menetapkan lokasi dari kawasan

yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya

termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan

prasarana dan wilayah-wilayah yang akan diprioritaskan

pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan”.


Ruang lingkup dari Perda RTRW ini diatur dalam Pasal 2,

salah satu ruang lingkup dalam Perda RTRW ini yaitu kawasan

strategis. Di dalam Pasal 1 angka 31 Perda RTRW ini disebutkan

bahwa, “Kawasan strategis daerah adalah kawasan yang penataan

ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting

dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau

lingkungan”.

Sehubungan dengan kawasan strategis di atas, pada Pasal 68

ayat (2) huruf a dan Pasal 68 ayat (3) Perda RTRW ini dijelaskan

bahwa:

(2) Kawasan strategis di Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;

(3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

a. kawasan sepanjang jalan arteri primer pantura yang termasuk

dalam kawasan Perkotaan Bregasmalang (Brebes, Tegal, Slawi,

Pemalang);

b. kawasan Agropolitan Larangan dan kawasan Agropolitan

Paguyangan;

c. kawasan Perkotaan Bumiayu;

d. kawasan Perkotaan Ketanggungan-Kersana; dan


e. kawasan koridor perbatasan Cibening (Cirebon, Brebes,

Kuningan).

Dengan melihat Pasal 68 ayat (3) huruf c Perda RTRW

tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa Kecamatan Bumiayu,

khususnya kawasan Perkotaan Bumiayu merupakan kawasan strategis

bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes yang sesuai dalam Pasal

1 angka 31 Perda RTRW ini penataan ruangnya harus diprioritaskan.

Pada bagian Lampiran IV tentang Indikasi Program

Pembangunan Kabupaten Brebes Tahun 2010–2030, ada beberapa

rencana pembangunan yang melibatkan kawasan Perkotaan Kecamatan

Bumiayu, yaitu dalam bagian:

(1) PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG

I. Perwujudan Pusat Kegiatan

a. Perwujudan sistem perkotaan dilakukan melalui program

1. Program pengembangan Pusat Kegiatan Lokal :

- Penyusunan rencana detail tata ruang kota.

- Penyusunan ketentuan umum peraturan zonasi.

- Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan.

- Penyusunan panduan rancang kota.

- Pengendalian kegiatan komersial atau perdagangan,

mencakup pertokoan, pusat belanja, dan sejenisnya.

Lokasi dari program ini adalah kawasan Perkotaan

Brebes, kawasan Perkotaan Ketanggungan dan kawasan


Perkotaan Bumiayu, dengan prakiraan biaya Rp

1.200.000.000,00 dari APBD, yang akan dilaksanakan

oleh Bappeda, DPU dan TR dengan waktu pelaksanaan

adalah dari tahun 2011 hingga 2015.

(3) PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS

c. Perwujudan Kawasan Perkotaan Bumiayu:

1. Penanganan permasalahan kebersihan, kekumuhan, dan

“kesemrawutan kegiatan perkotaan”.

Lokasi dari program ini adalah di Kecamatan Bumiayu

dengan prakiraan biaya sebesar Rp 15.000.000.000,00 dari

APBD Provinsi dan APBD yang instansi pelaksananya

adalah Bappeda, DPU dan TR dengan waktu pelaksanaan


2. Pengembangan pusat perekonomian yang terkait dengan

potensi daerah yang ada di sekitarnya.






3. Penyediaan jaringan utilitas dan infrastruktur kota







4. Mengembangkan sistem pembiayaan pembangunan

kawasan perkotaan



APBD, dengan Instansi Pelaksana adalah Bappeda, DPU

dan TR dengan waktu pelaksanaan adalah dari tahun 2011

hingga 2015.

Selain itu terkait dengan hal di atas, masih ada beberapa pasal

dalam Perda RTRW Kabupaten Brebes yang cukup penting, yaitu:

a) Pasal 1 angka 53, yang berbunyi:

“Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan

pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola

ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui

penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan

utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi

rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan

waktu pelaksanaan.”

b) Pasal 1 angka 55, yang berbunyi:

“Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah

petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran,


waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam

rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana

tata ruang.”

Dari pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa program

penanganan masalah kesemrawutan tersebut merupakan program utama

jangka menengah yang telah ditetapkan bahwa program penanganan

masalah kesemrawutan ini adalah program perwujudan kawasan

strategis Perkotaan Bumiayu yang lokasinya berada di Kecamatan

Bumiayu dengan prakiraan biaya sebesar Rp 15.000.000.000,00 dengan

waktu pelaksanaannya adalah dari tahun 2011 hingga 2015. Sumber

dana untuk program ini adalah dari APBD Provinsi dan APBD yang

instansi pelaksananya adalah Bappeda serta DPU dan TR Kabupaten

Brebes.

Sejalan dengan itu, berkaitan dengan program utama jangka

menengah daerah ada dokumen perencanaan pembangunan daerah yang

harus dibuat oleh pemerintah daerah, hal ini diatur dalam Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam

Pasal 263 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut tertulis

bahwa:

(1) Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas:

a. RPJPD;

b. RPJMD; dan

c. RKPD


(2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan

penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok

pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun

yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata

ruang.

(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan

penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat

tujuan, sasaran, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan

daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah

yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk

jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman

pada RPJPD dan RPJMN.

Selain itu, di dalam Pasal 1 angka 28 Undang-undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga disebutkan bahwa:

“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5

(lima) tahun.”

Berkaitan dengan RPJMD tersebut, di dalam Pasal 65 ayat (1)

huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa,

“Kepala daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan

rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD

kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan

menetapkan RKPD”.


Selain RPJMD, dalam penataan ruang juga diperlukan adanya

BKPRD yaitu Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Dalam Pasal

13 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah dinyatakan bahwa,

Bupati/Walikota mempunyai tugas dan bertanggungjawab dalam

penataan ruang dengan membentuk BKPRD Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 13 ayat (3) disebutkan bahwa:

“Susunan keanggotaan BKPRD Kabupaten/Kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. Penanggung jawab : Bupati dan Wakil Bupati;

Walikota dan Wakil Walikota;

b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;

c. Sekretaris : Kepala Bappeda Kabupaten/Kota;

d. Anggota : SKPD terkait penataan ruang yang disesuaikan

dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.”

Di samping itu, BKPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas

yang penting dalam penataan ruang. Dalam Pasal 14 ayat (1) berbunyi:

“BKPRD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan koordinasi penataan

ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), mempunyai

tugas:

a. Perencanaan tata ruang meliputi:

1. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata

ruang kabupaten/kota;


2. memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan

menengah dengan rencana tata ruang kabupaten/kota serta

mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan

berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS);

3. mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan

rencana tata ruang kabupaten/kota dengan rencana tata ruang

wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana

tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang

wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi,

dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;

4. mensinergikan penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota

dengan provinsi dan antar kabupaten/kota yang berbatasan;

5. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan

daerah tentang rencana tata ruang kabupaten/kota kepada

BKPRD Provinsi dan BKPRN;

6. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang

kabupaten/kota ke provinsi;

7. mengoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang

kabupaten/kota; dan

8. mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata

ruang.


b. Pemanfaatan ruang meliputi:

1. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan

dalam pemanfaatan ruang baik di kabupaten/kota, dan

memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;

2. memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan

dalam pemanfaatan ruang kabupaten/kota;

3. memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait

rencana tata ruang kabupaten/kota;

4. menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada

jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat;

5. melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang

antar kabupaten/kota; dan

6. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.

c. Pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:

1. mengoordinasikan penetapan peraturan zonasi sistem

kabupaten/kota;

2. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang

kabupaten/kota;

3. melakukan identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan

disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang

kabupaten/kota dengan provinsi dan dengan kabupaten/kota

terkait;


4. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;

5. melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan

ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan

rencana tata ruang; dan

6. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian

pemanfaatan ruang.

Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa selain Bappeda

serta DPU dan TR yang menjadi instansi pelaksana dalam Perda RTRW

dimaksud yang menentukan implementasi dari program penanganan

masalah kesemrawutan tersebut, Bupati sebagai kepala daerah juga ikut

menentukan implementasinya.

D. Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes

1. Kabupaten Brebes

Seperti yang tercantum dalam website resmi Kabupaten Brebes

berjudul Profil Daerah, Kabupaten Brebes terletak di bagian utara

paling barat Provinsi Jawa Tengah, di antara koordinat 108° 41' 37,7" -

109° 11' 28,92" Bujur Timur serta 6° 44' 56,5" - 7° 20' 51,48 Lintang

Selatan (http://brebeskab.go.id/myweb/index.php/profil-daerah).

Kabupaten Brebes yang berada di ujung barat Provinsi Jawa

Tengah ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara : Laut Jawa

Sebelah timur : Kabupaten Tegal dan Kota Tegal


http://brebeskab.go.id/myweb/index.php/profil-daerah

Sebelah selatan : Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap

Sebelah barat : Provinsi Jawa Barat (Badan Pusat Statistik

Kabupaten Brebes, 2012: 6).

Di samping itu, Kabupaten Brebes juga merupakan salah satu

kabupaten yang cukup luas. Hal ini dapat dilihat dalam Buku Induk

Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi,

Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia yang bersumber

dari Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Bulan

Desember 2012. Buku tersebut dibuat berdasarkan Permendagri Nomor

18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi

Pemerintahan yang menyebutkan bahwa Kabupaten Brebes memiliki

luas wilayah sebesar 1.902,37 km2 dengan jumlah penduduk 1.764.041

jiwa (Kemendagri, 2013: 91).

Secara Administrasi Kabupaten Brebes dibagi menjadi 17

wilayah kecamatan terdiri dari 292 desa dan 5 kelurahan. Dari jumlah

itu dibagi habis menjadi 1.084 dusun, 1.631 RW/Lingkungan dan 8.653

Rukun Tetangga/RT (Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2012:

23).

Sehubungan dengan itu, di dalam Tabel Jumlah

Desa/Kelurahan, Dusun, RW & RT Di Kabupaten Brebes 2012 telah

dipaparkan secara rinci mengenai jumlah desa/kelurahan, dusun, RW

dan RT. Dari tabel tersebut kecamatan di Kabupaten Brebes terdiri dari

Kecamatan Salem, Bantarkawung, Bumiayu, Paguyangan, Sirampog,


Tonjong, Larangan, Ketanggungan, Banjarharjo, Losari, Tanjung,

Kersana, Bulakamba, Wanasari, Songgom, Jatibarang dan Kecamatan

Brebes (Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2012: 26).

Selain itu, dalam portal resmi Provinsi Jawa Tengah berjudul

Kabupaten Brebes dijelaskan bahwa, wilayah administrasi Kabupaten

Brebes terdiri dari lima kecamatan yang merupakan wilayah pantai,

sembilan kecamatan dataran rendah dan tiga kecamatan dataran tinggi

(http://www.jatengprov.go.id/id/profil/kabupaten-brebes).

2. Kecamatan Bumiayu

Informasi mengenai Kecamatan Bumiayu dapat diperoleh dari

beberapa sumber. Berdasarkan pemaparan mengenai Kabupaten Brebes

di atas, maka dapat diketahui bahwa Kecamatan Bumiayu adalah salah

satu kecamatan yang merupakan wilayah dari Kabupaten Brebes.

Kecamatan Bumiayu terletak di sebelah selatan Ibukota

Kabupaten Brebes dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Kecamatan Sirampog dan Tonjong

- Sebelah selatan : Kecamatan Bantarkawung dan Paguyangan

- Sebelah barat : Kecamatan Bantarkawung

- Sebelah timur : Kecamatan Paguyangan (Badan Pusat

Statistik Kabupaten Brebes, 2011: 2).

Kecamatan Bumiayu merupakan daerah berbukit-bukit.

Sementara Ibukota Kecamatan dilalui oleh dua buah sungai yaitu

Sungai Keruh dan Sungai Kalierang (Badan Pusat Statistik Kabupaten

Brebes, 2011: 2).


http://www.jatengprov.go.id/id/profil/kabupaten-brebes

Berdasarkan Tabel Banyaknya Dukuh, Rukun Warga (RW) dan

Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Bumiayu Tahun 2010 yang

bersumber dari Laporan Monografi Desa Kecamatan Bumiayu, maka

dapat diketahui bahwa, Kecamatan Bumiayu terdiri dari 15

desa/kelurahan, 141 dukuh/dusun, 578 RT, serta 95 RW.

Desa/kelurahan tersebut meliputi: Pruwatan, Laren, Jatisawit,

Negaradaha, Kalierang, Langkap, Adisana, Penggarutan, Dukuhturi,

Bumiayu, Kaliwadas, Pamijen, Kalisumur, Kalilangkap dan Kalinusu

(Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2011: 10).

E. Penanganan Masalah Kesemrawutan di Kawasan Perkotaan

1. Pengertian Penanganan

Istilah “penanganan” merupakan bentuk berafiks yang

mengacu kepada proses atau perbuatan yang dibentuk dari verbal

“menangani”. Seperti dikutip dari buku Pedoman Umum EYD dan

Dasar Umum Pembentukan Istilah disebutkan bahwa, istilah bentuk

berafiks disusun dari bentuk dasar dengan penambahan prefix, infiks,

sufiks dan konfiks sesuai kaidah pembentukan kata Bahasa Indonesia

(Dion Yulianto (ed), 2011: 130).

Sementara itu, definisi menangani dapat diperoleh dari

beberapa sumber yakni di dalam kamus-kamus Bahasa Indonesia. Di

dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia karya Yanti Yuniar

disebutkan bahwa, menangani berarti mengerjakan (menggarap) sendiri,

memukul atau mengurusi (Yanti Yuniar, Tanpa Tahun: 572).


Pengertian yang sama juga penulis dapatkan dari Tim Pandom

Media Nusantara dalam Kamus Bahasa Indonesia Edisi Baru yang

memberikan definisi menangani berarti mengerjakan (menggarap)

sendiri. Sedangkan penanganan didefinisikan sebagai proses, cara,

perbuatan menangani atau penggarapan (Tim Pandom Media

Nusantara, 2014: 842).

2. Pengertian Masalah

Pengertian masalah dapat diketahui dari berbagai sumber,

salah satunya dari kamus Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia Dalam Jaringan (KBBI Daring), masalah diartikan

sebagai sesuatu yang harus diselesaikan (dipecahkan); soal; persoalan

(Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud, 2014:

http://kbbi.web.id/masalah-2).

Selain itu, pengertian masalah juga dapat diketahui dari para

ahli. Menurut Rianto Adi dalam bukunya Metodologi Penelitian Sosial

dan Hukum, masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan

manusia untuk memecahkannya (Rianto Adi, 2005:15).

Rianto Adi juga mengutip pendapat dari buku yang ditulis oleh

Fisher, dkk yang menyatakan bahwa, “Masalah diartikan sebagai:

a. suatu kesulitan yang dirasakan oleh seseorang; atau

b. suatu perasaan yang tidak menyenangkan seseorang atas fenomena

yang ada/terjadi; atau


http://kbbi.web.id/masalah-2

c. suatu ketidaksukaan atau penyimpangan yang dirasakan atas ‘apa

yang seharusnya’ dan ‘apa yang ada/terjadi’ (Rianto Adi, 2005:

15)”.

3. Pengertian Kesemrawutan

Istilah kesemrawutan merupakan kata sifat dari kata dasar

semrawut. Di dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia yang ditulis

oleh Yanti Yuniar disebutkan bahwa, semrawut berarti tidak teratur,

tidak rapi atau kacau balau (Yanti Yuniar, Tanpa Tahun: 542).

Sejalan dengan itu, pengertian semrawut juga diartikan tak

jauh berbeda dengan pengertian sebelumnya. Ernawati Waridah dan

Suzana dalam Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar, Mahasiswa dan

Umum menuliskan bahwa, semrawut berarti kacau balau, acak-acakan

atau tidak teratur (Ernawati Waridah dan Suzana, 2014: 509).

Selanjutnya, senada dengan pengertian semrawut menurut

Waridah dan Suzana, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam

Jaringan (KBBI Daring), semrawut juga diartikan dengan kacau balau,

acak-acakan atau tidak teratur. Sedangkan kesemrawutan adalah

keadaan semrawut, kacau balau, acak-acakan atau tidak teratur (Badan

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud, 2014:

http://kbbi.web.id/semrawut).

4. Kawasan Perkotaan

a. Definisi Kawasan Perkotaan

Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang, yang dimaksud dengan kawasan perkotaan dalam


http://kbbi.web.id/semrawut

konsep penataan ruang adalah kawasan yang memiliki kegiatan

utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai

tempat permukiman, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa,

pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Sejalan dengan itu, dalam Undang-undang Nomor 32

Tahun 2004 Pasal 199 ayat (6), diatur pula mengenai pengaturan

terhadap kawasan perkotaan yang berbunyi: “Dalam perencanaan,

pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan kawasan perkotaan,

pemerintah daerah mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya

pemberdayaan masyarakat”.

Selain itu, berdasarkan informasi dari internet dengan

judul Definisi Kota dan Kawasan Perkotaan dijelaskan bahwa

kawasan perkotaan memiliki beberapa kriteria. “Kriteria kawasan

perkotaan tersebut meliputi:

1. Memiliki karakteristik kegiatan utama budidaya bukan

pertanian atau mata pencaharian penduduknya terutama di

bidang industri, perdagangan dan jasa;

2. Memiliki karakteristik sebagai pemusatan dan distribusi

pelayanan barang dan jasa didukung prasarana dan sarana

termasuk pergantian modal transportasi dengan pelayanan

skala kabupaten atau beberapa kecamatan

(http://ruangperkotaan.wordpress.com/2011/11/30/definisi-

kota-dan-kawasan-perkotaan/)”.


http://ruangperkotaan.wordpress.com/2011/11/30/definisi-kota-dan-kawasan-perkotaan/

http://ruangperkotaan.wordpress.com/2011/11/30/definisi-kota-dan-kawasan-perkotaan/

Sehubungan dengan itu, berdasarkan rangkuman dari

Pasal 119 ayat (1) sampai (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah dapat dinyatakan sebagai

berikut:

“Kawasan Perkotaan dapat berbentuk:

a. Kota sebagai daerah otonom; adalah kota yang dikelola oleh

pemerintah kota;

b. Kota yang menjadi bagian daerah kabupaten yang memiliki

ciri perkotaan; adalah kota yang dikelola oleh daerah atau

lembaga pengelola yang dibentuk dan bertanggungjawab

kepada pemerintah kabupaten.

c. Kota yang menjadi bagian dari dua atau lebih daerah yang

berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan; dalam hal

penataan ruang dan penyediaan fasilitas pelayanan umum

tertentu dikelola bersama oleh daerah terkait”.

b. Kawasan Perkotaan Bumiayu

Di dalam Peta Rencana Kawasan Strategis, Perda

Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten

Brebes Tahun 2010–2030, dapat diketahui bahwa, kawasan

Perkotaan Bumiayu dibagi menjadi 2, yaitu kawasan Perkotaan

Bumiayu yang termasuk kawasan strategis kabupaten dan kawasan

strategis provinsi. Di mana kawasan perkotaan tersebut,

membentang dari Kecamatan Bumiayu hingga Kecamatan

Tonjong.


Berdasarkan peta rencana kawasan strategis tersebut, jika

dilihat lagi, sedikitnya ada beberapa desa di Kecamatan Bumiayu

yang termasuk ke dalam kawasan Perkotaan Bumiayu. Desa-desa

tersebut antara lain, Desa Jatisawit, Kalierang, Bumiayu dan

Dukuhturi.

Di dalam definisi kawasan perkotaan telah disebutkan

bahwa salah satu dari kriteria kawasan perkotaan ialah memiliki

kegiatan utama di bidang industri, perdagangan dan jasa.

Sehubungan dengan itu, dari sektor perdagangan berdasarkan

Laporan Monografi Kecamatan Bumiayu Tahun 2010, dari total 7

pasar yang ada di Kecamatan Bumiayu, 4 pasar berada di kawasan

Perkotaan Bumiayu yakni 1 di Desa Jatisawit, 2 di Kalierang dan 1

di Bumiayu (Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2011: 61).

Selain itu, masih dari Laporan Monografi Kecamatan

Bumiayu Tahun 2010 sedikitnya ada 588 toko/kios/warung yang

ada di Kecamatan Bumiayu. Toko/kios/warung tersebut 84 terletak

di Desa Jatisawit, 70 di Dukuhturi dan 250 berada di Bumiayu

serta sisanya tersebar di seluruh desa di Kecamatan Bumiayu

(Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2011: 62).

Di samping itu, dari Laporan Monografi Kecamatan

Bumiayu Tahun 2010 tersebut juga disebutkan mengenai jumlah

hotel/losmen dan jumlah rumah/warung makan. Dari data laporan

tersebut, total hotel/losmen yang berada di Kecamatan Bumiayu


berjumlah 4 buah. Di mana 1 hotel/losmen berada di Desa

Jatisawit, 1 di Dukuhturi dan 1 di Bumiayu. Sementara itu, dari 804

jumlah rumah/warung makan yang berada di Kecamatan Bumiayu

sebagian besar juga terletak di kawasan Perkotaan Bumiayu.

Rumah/warung makan tersebut antara lain, 38 di Jatisawit, 9 di

Kalierang, 718 di Dukuhturi dan 25 di Bumiayu (Badan Pusat

Statistik Kabupaten Brebes, 2011: 63).

Dari data-data tersebut maka dapat diketahui bahwa

mayoritas kegiatan perdagangan dan jasa, seperti pasar, toko,

rumah/warung makan dan hotel yang ada di Kecamatan Bumiayu

sebagian besar memang berada di kawasan Perkotaan Bumiayu.

Belum lagi fasilitas- fasilitas dan sarana-sarana lain, seperti

kesehatan, pendidikan, tempat ibadah dan lain sebagainya yang

banyak pula berada di kawasan Perkotaan Bumiayu.


Documents

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Hukum ...repository.ump.ac.id/2469/3/BAB II_AL FIANI NENDEN I._HUKUM'15.pdf · dapat mengadakan pembagian harus ada kriteriumnya. Pembagian