BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Penelitian Terdahulurepository.ump.ac.id/9335/3/Anisa Galih Utami_BAB II.pdf · diberikan oleh CV Agung Jaya dalam Perlindungan terhadap pekerja wanita

9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian

sebelumnya, baik dari perpustakan atau website penulis menemukan kajian

tentang atau penelitian tentang :

No Nama

Peneliti

Judul dan Tahun

Penelitian

Rumusan

Masalah

Kesimpulan

1 Agung

Yudianto

Perlindungan

Hukum

Terhadap Buruh

Wanita di CV.

Agung Jaya

diPekalongan,

2013

Adakah

perlakuan

khusus bagi

buruh wanita

yang

diberikan

oleh CV

Agung Jaya

Pelakongan ?

Bentuk perlakuan

khusus yang

diberikan oleh CV

Agung Jaya dalam

Perlindungan

terhadap pekerja

wanita yang dalam

masa haid adalah

tidak adanya

kewajiban bekerja

pada hari pertama

dan kedua pada

waktu haid dengan

upah penuh tetapi

tidak mendapatkan

uang makan.

2 Sulistyani

ngsih

Perlindungan

Terhadap Buruh

Perempuan di

CV Trias

Adhicitra

Sukoharjo, 2009

Apakah

pelaksana

hak-hak

buruh

perempuan di

CV Trias

Adhicitra

sudah sesuai

dengan

kentuan

dalam

Peraturan

Perundang-

undangan

Ketenagakerj

aan ?

Pelaksana hak-hak

buruh di CV Trias

Adhicitra bahwa CV

Trias Adhicitra telah

memberikan hak

buruh perempuan

yang bekerja malam

hari dan tidak

melakukan

diskriminasi

terhadap buruh

perempuan.

Tanggung Jawab Perusahaan…, Anisa Galih Utami, Fakultas Hukum UMP, 2019

10

3 Sufi Nur

Abidah

Perlindungan

Hukum

Terhadap

Pekerja Harian

Lepas Pada

Plasma Industri

Rambut di UD.

Rafi Ridho di

Purbalingga,

2017

Hasil

penelitian

dari judul

tersebut

adalah bahwa

Industri

tersebut

kurang

memberikan

hak-hak

kesehatan

terhadap

buruh

wanitanya.

Pekerja harian lepas

kurang mendapatkan

hak jaminan

kesehatan.

Dari penelitian terdahulu tersebut memiliki persamaan dan perbedaan

yang dapat dipertanggung jawabkan dengan penelitian ini. Kedua penelitian

terdahulu tersebut secara umum memiliki kesamaan membahas tentang

Perlindungan Hukum dan hak-hak terhadap buruh perempuan. Adapun

perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu tesebut adalah

pada perlindungan hukum dan hak-hak pada buruh perempuan.

B. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan

pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau

korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari

perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk,

seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan


11

bantuan hukum. 2 Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek

hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun

yang bersifat represif, baik yang lisan maupun tertulis.dengan kata lain

dapat dikatakan bahwa perlindungan hokum sebagai suatu gambaran

tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa

hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian kemanfaatan

dan kedamaian.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak

asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut

diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-

hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan

hokum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat

penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran

maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.3

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan

martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki

oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan dari kesewenangan.4

Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu

dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang

2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia, 1984,

hlm 133 3 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum Cet 5, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007, hlm 74

4 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya, Pt Bina

Ilmu, 1987, hlm 1-2


12

menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya

ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.5

The Article presents a series of brief recommendations. It

encourages legislatures to clarify and expand legal protections for

crowdsourced employees, and suggests ways for courts and

administrative agencies to pursue the same objective within our existing

legal framework.6

Sebenarnya perlindungan hukum secara umum dibedakan menjadi

dua yaitu :

a. Perlindungan Hukum Pasif

Berupa tindakan-tindakan dari luar (selain buruh/pekerja) yang

memberikan pengakuan dan jaminan dalam bentuk pengaturan dan

kebijakasanaan berkaitan dengan hak pekerja perempuan.

b. Perlindungan Hukum Aktif

Berupa tindakan dari pekerja perempuan yang berkaitan dengan

upaya pemenuhan hak-haknya.

Berdasarkan pemberian perlindungan hukum bagi pekerja menurut

Imam Soepomo meliputi lima bidang hukum perburuhan yaitu :

a. Bidang penempatan tenaga kerja

5 Muchsin, Perlindungan Hukum Bagi Investor di Indonesia, Surakarta, Universitas

Sebelas Maret, 2003, hlm 14

6 Alex Felstiner. 2011. Working The Crowd : Employment and Labor Law In The Crowd

Sourcing Industry. Vol 32, Nomor 1.


13

Perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh pekerja sebelum ia

menjalani hubungan kerja. Masa ini sering disebut dengan masa pra

penempatan atau pengarahan.

b. Bidang hubungan kerja

Masa yang dibutuhkan oleh pekerja sejak ia mengadakan

hubungan kerja dengan pengusaha. Hubungan kerja itu di dahului

oleh perjanjia kerja. Perjanjian kerja dapat dilakukan dalam batas

waktu tertentu atau tanpa batas waktu yang disebut dengan pekerja

tetap.

c. Bidang kesehatan kerja.

Selama menjalin hubungan kerja yanag merupakan hubungan

hukum, pekerja harus mendapat jaminan atas kesehatan tubuhnya

dalam jangka waktu yang relatife lama.

d. Bidang keamaan kerja

Adanya perlindungan hukum bagi pekerja atas alat-alat kerja

yang dipergunakan oleh pekerja. Dalam waktu relative singkat atau

lama akan aman da nada jaminan keselamatan bagi pekerja. Dalam

hal ini Negara mewajibkan kepada pengusaha untuk menyediakan

alat keamanan kerja bagi pekerja.

e. Bidang jaminan social buruh


14

Telah diundangkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992

tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.7

1) Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu

hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan

pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat

dibedakan menjadi dua, yaitu :

7 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Universitas

Muhammadiyah Surabaya, 2007, hlm. 11


15

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan

tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal

ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan

maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan

rambu-rambu atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan

akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman yang

diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan

suatu pelanggaran.

2) Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemrintah

bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada

pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan

pemerintah. Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi

manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat

pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut

berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan

bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena

konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep


16

Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep individualistik

dari konsep Barat.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di

Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan

falsafah Negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di

Barat bersumber pada konsep-konsep Rechstaat dan “Rule of the

law”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka

berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan

hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan

terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada

Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak

pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep

tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi

manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan

kewajiban masyarakat dan pemerintah.

2. Teori Keadilan dan Teori Kesejahteraan Terkait Perlindungan

Pekerja

a. Teori Keadilan

Secara Umum, istilah keadilan (Iustitia) berasal dari kata “adil”

yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada


17

yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.8 Dari beberapa

definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua

hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar

manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan

sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Teori keadilan menurut Gustav Radbruch (1878-1949) dapat

dibedakan menjadi tiga aspek yaitu:

1) Keadilan dalam arti sempit.

Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di

depan pengadilan.

2) Tujuan keadilan atau finalitas.

Aspek ini menentukan hukum, sebab isi hukum memang

sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

3) Kepastian hukum atau legalitas.

Aspek ini menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai

peraturan yang harus ditaati.9

Menurut Aristoteles, keadilan merupakan niali kebijakan

yang tertinggi. Sementara bagi Plato keadilan merupakan „justice

is teh suprime virtue which harmonize all other virtues”. Ini

berarti bahwa keadilan sebagai suatu kebijakan individual

(individual virtue). Karena itu dalam Institute of Justiniam,

8 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai

Pustaka, 2001, hlm. 517 9 Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah,( Yogyakarta : Kanasius, 1982),


18

keadilan merupakan tujuan yang kontinyu dan konstan untuk

memberikan kepada setiap orang haknya.10

John Rawls (1921-2002) adalah seorang pemikir yang

memiliki pengaruh sangat beasar dibidang filsafat politik dan

filsafat moral. Melalui gagasan-gagasan yang dituangkan di dalam

a theory of justice (1971). A theory of justice adalah sebuah karya

filsafat politik dan filsafat moral.

Dalam kondisi awal (posisi asli) sebagaiman dijelaskan

diatas, Rawls percaya bahwa semua pihak akan lebih suka

memilih prinsip keadilan yang ditawarkan daripada prinsip

manfaat (utilitarianisme). Semua nilai-nilai sosial, kebebasan,

kesempatan, pendapatan, dan kekayaan dan basis harga diri harus

didistribusikan secara sama. Suatu distribusi yang tidak sama atas

nilai-nilai sosial tersebut hanya diperbolehkan apabila hal itu

memang menguntungkan orang-orang yang paling tidak

beruntung.11

Bertolak belakang dari prinsip umum diatas, Rawls

merumuskan kedua pihak prinsip keadilan sebagai berikut:

a) Setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan

dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi

semua orang.

10 Pound Roscoe, Justice According to Law, (London : Yale University Press, 1952), hlm 3 11 Rawls John, A Theory of Justice, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), hlm 62


19

b) Ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa

sehingga:

1. Diharapkan memberi keuntungan bagi orang-orang yang

paling tidak beruntung

2. Semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. 12

b. Teori Kesejahteraan

Teori Negara Kesejahteraan menurut Watts, Dalton dan Smith

bahwa ide dasar Negara Kesejahteraan sebenernya sudah ada sejak

abad ke-18, ketika Jeremy Bentham (1748-1832) memandang bahwa

pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin the greatest

happiness (welfare) of the greatest sumber of their citizen. Artinya,

pemerintah berkewajiban membuat bahagia sebanyak mungkin

warganya.13

Edi Suharto mengatakan, konsep negara kesejahteraan adalah

dalam rangka memberikan peran lebih besar kepada negara dalam

penyelenggaraan sistem jaminan sosial (social security) secara

terencana. Setidaknya ada 4 (empat) pengertian mengenai konsep

kesejahteraan yang dikemukakan, yaitu sebagai kondisi sejahtera,

pelayanan sosial, tunjangan sosial, dan sebagai proses atau usaha

terencana, dimana hal ini dilaksanakan oleh perorangan, lembaga-

lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah dalam

12 Rawls John, A Theory of Justice, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), hlm 60 13

Bessant Judith, Talking Policy : how social policy in made crows nest, 2006, hlm 11


20

meningkatkan kualitas kehidupan (sebagai pengertian pertama)

melalui pemberian pelayanan sosial dan keadilan sosial.

3. Aspek Hukum Perusahaan

a. Pengertian Perusahaan dan Perseroan Terbatas

Menurut pemerintah Belanda ketika membacakan Memorie van

Toelichting (Penjelasan) Rencana Undang-Undang Wetboek van

Koophandel dimuka parlemen menyebutkan, bahwa perusahaan

adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus,

dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu, dan untuk mencari

laba bagi dirinya sendiri. Menurut Molengraaf dalam Ratna

Kartikawati, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang

dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan

penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang atau

mengadakan perjanjian perdagangan.14

Menurut rumusan UU No. 3 Tahun 1992 tentang Wajib Daftar

Perusahaan menyebutkan bahwa, perusahaan adalah setiap bentuk

usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan dirikan, berkerja serta

berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan

memperoleh keuntungan dan laba. Pasal 1 Butir 2 UU No. 8 Tahun

1997 tentang Dokumen Perusahaan mendefinisikan perusahaan

sebagai setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap

dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau

14

Ratna Kartikawati, Hukum Dagang, (Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2004)

hlm 12


21

laba baik yang diselenggarakan oleh orang perseorangan maupun

badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan

berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sesuatu dapat

dikatakan sebagai perusahaan jika memenuhi unsur-unsur di bawah

ini:

1) Bentuk usaha, baik yang dijalankan secara orang perseorangan

maupun badan usaha,

2) Melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus,

3) Tujuannya adalah mencari keuntungan atau laba.

Definisi Peseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT

menurut UU No.40 Tahun 2007 Pasal 1 Butir 1 adalah badan hukum

yang merupakan persekutusn modal, didirikan berdasarkan perjanjian,

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya

terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan

dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaanya. Dari definisi

diatas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur PT adalah:

1) PT adalah badan hukum,

2) Didirikan berdasarkan perjanjian,

3) Melakukan kegiatan usaha,

4) Modalnya terdiri atas saham-saham,

5) Tidak bertentangan dengan undang-undang.


22

Pengaturan pendirian PT di dalam UUPT diatur dalam Pasal 7

sampai Pasal 23. Sebagai konsekuensi dari dianutnya pengertian PT

adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Pasal 7

ayat (1) UUPT mensyaratkan bahwa PT harus didirikan oleh dua

orang atau lebih. Orang disini adalah dalam arti pribadi (perseroan)

dan badan hukum. Dengan demikian PT dapat didirikan orang pribadi

dan badan hukum.

Sebagai persekutuan modal, kekayaan PT terdiri dari modal

yang seluruhnya terbagi dalam bentuk saham. Para pendiri PT

berkewajiban untuk mengambil bagian modal itu dalam bentuk saham

dan mereka mendapat bukti surat saham sebagai bentuk penyertaan

modal.

b. Hak dan Kewajiban Perusahaan

Hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja, dan

perjanjian kerja merupakan peristiwa hukum, sehingga konsekuensi

suatu hubungan kerja menimbulkan akibat hukum berupa hak dan

kewajiban bagi para pihak, yakni bagi pihak, yakni bagi pihak

pengusaha dan pihak pekerja/buruh. Hak adalah suatu peranan yang

boleh atau tidak boleh dilakukan oleh subjek hukum. Karenanya jika

hak dilanggar, tidak berakibat sanksi apapun bagi pelakunya.15

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap

orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam

15 Khakim Abdul, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta : PT Citra

Aditya Bakti, 2003) hlm 46


23

Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang suatu hal

yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat

sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan

sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut

sesuatu, derajat atau martabat.

Adapun kewajiban-kewajiban pokok pengusaha selain

membayar upah adalah juga mengatur tempat kerja dan alat kerja,

memberi hari istirahat dan hari libur resmi, memberi surat keterangan,

serta bertindak sebagai pengusaha yang baik. 16

c. Tanggungjawab Perusahaan

Tanggungjawab menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah

keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung

jawab menurut kamus bahasa Indonesia adalah berkewajiban

menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya, dan

menanggung akibatnya. Tanggungjawab adalah kesadaran manusia

akan tingkah laku atau perbuatannya yang di sengaja maupun yang

tidak di sengaja. Tanggungjawab juga berarti berbuat sebagai

perwujudan kesadaran akan kewajiban.

Tanggungjawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi

bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia dibebani dengan

tanggungjawab. Apabila dikaji, tanggungjawab itu adalah kewajiban

yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat.

16

FX. Djumiaidji, Perjanjian Kerja, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm 26


24

Tanggungjawab adalah ciri manusia yang beradab. Manusia merasa

bertanggungjawab karena ia menyadari pula bahwa pihak lain

memerlukan pengadilan atau pengorbanan.

Menurut A. Ridwan Halim dalam menggunakan haknya setiap

warga negara harus memperhatikan beberapa aspek, sebagai berikut:

1) Aspek kekuatan, yaitu kekuasan atau wewenang untuk

melaksanakan hal tersebut. Setiap hak walaupun betapa besarnya

dan betapapun mutlaknya, namun pemegangnya tidak mempunyai

kekuatan atau kekuasaan/wewenang untuk menggunakannya

maka tentu saja hal tersebut tidak ada gunanya sama sekali.

2) Aspek perlindungan hukun (proteksi hukum) yang melegalisir

atau mengesahkan aspek kekuatan atau wewenang yang memberi

kekuatan bagi pemegang hak mutlak untuk menggunakan haknya

tersebut.

3) Aspek pembatasan hukum (restriksi hukum) yang membatasi dan

menjaga jangan sampai terjadi penggunanaan hak oleh suatu

pihak yang melampaui batas (kelayakan dan kepantasan) sehingga

menimbulkan akibat kerugian bagi pihak lain.

Dalam melaksanakan kewajiban maka aspek-aspek yang perlu

diperhatikan adalah sebagai berikut :

a) Aspek kemungkinan dalam arti kelogisan bahwa pihak yang

berkewajiban itu sungguh mungkin dan mampu untuk dapat

mengemban kewajibannya dengan sebagaimana mestinya.


25

b) Aspek perlindungan hukum yang melegalisir atau menaskahkan

kedudukan pihak yang telah melaksanakan kewajibannya sebagai

orang atau pihak yang harus dilindungi dari adanya tuntutan atau

gugatan terhadapnya, apabila ia telah melaksanakan kewajibannya

dengan baik.

c) Aspek pembatasan hukum, yang membatasi dan menjaga agar

pelaksanaan kewajiban oleh setiap pihak yang bersangkutan

jangan sampai kurang dari batas minimalnya sehingga

menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

d) Aspek pengecualian hukum yang merupakan suatu aspek yang

memuat pertimbangan “jiwa hukum” dalam menghadapi

pelaksanaan kewajiban seseorang atau suatu pihak yang tidak

memadai.

Dalam perusahaan modern, tanggung jawab atas tindakan

perusahaan sering didistribusikan kepada sejumlah pihak yang

berkerja sama. Tindakan perusahaan biasanya terdiri atas tindakan

atau kelalaian orang-orang berbeda yang berkerja sama sehingga

tindakan atau kelalaian mereka bersama-sama menghasilkan tindakan

perusahaan. Pandangan tradisional berpendapat bahwa mereka yang

melakukan secara sadar dan bebas apa yang diperlukan perusahaan,

masing-masing secara moral bertanggungjawab.

Suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya

tidaklah lepas dari suatu kewajiban berupa tanggungjawab kepada


26

karyawan maupun mitra kerja. Hal tersebut dapat dituangkan dalam

suatu perjanjian kerja maupun yang sudah diamanatkan undang-

undang. Tujuan adanya suatu tanggungjawab bagi perusahaan tidak

lain adalah untuk memberikan suatu keamanan dan ketentraman bagi

pekerja serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif.

Bukan hanya bagi pekerja saja, hal tersebut juga berlaku untuk

konsumen dan lingkungan sekitar.

4. Aspek Hukum Ketenagakerjaan

a. Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia

kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan

pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi

kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat17

. Secara garis besar

penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu

tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja

jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja

yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun.

Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut

sebagai tenaga kerja. Ada banyak pendapat mengenai usia dari para

tenaga kerja ini, ada yang menyebutkan di atas 17 tahun ada pula yang

menyebutkan di atas 20 tahun, bahkan ada yang menyebutkan di atas

17

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab I Pasal 1 ayat 2


27

7 tahun karena anak-anak jalanan sudah termasuk tenaga kerja.

Didalam UU Pokok Ketenagakerjaan No. 14 Tahun 1969, tenaga kerja

adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam

maupun di luar hubungan kerja.

Dalam hubungan ini maka pembinaan tenaga kerja merupakan

peningkatan kemampuan efektivitas tenaga kerja untuk melakukan

pekerjaan. Tenaga kerja adalah (man power) adalah produk yang

sudah atau sedang bekerja. Atau sedang mencari pekerjaan, serta yang

sedang melaksanakan pekerjaan lain. Seperti bersekolah, ibu rumah

tangga. Secara praktis, tenaga kerja terdiri atas dua hal, yaitu angkatan

kerja dan bukan angkatan kerja18

:

1) Angkatan kerja terdiri atas golongan yang berkerja dan golongan

penganggur atau sedang mencari kerja.

2) Kelompok yang bukan angkatan kerja terdiri atas golongan yang

bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan

lain-lain atau menerima penghasilan dari pihak lain, seperti

pension, dan lain-lain.

Disamping itu menurut Andi Hamzah, tenaga kerja meliputi

tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar hubungan kerja

dengan alat produksi utamanya dalam proser produksi tenaga kerja itu

sendiri, baik tenaga fisik maupun pikiran. Tenaga kerja juga

merupakan penduduk yang berusia 15 tahun keatas untuk negara-

18

Hamzah Andi, 1990, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Indonesia :

PT. Rineka Cipta)


28

negara berkembang seperti Indonesia. Sedangkan di negara-negara

maju, tenaga kerja adalah penduduk yang berumur antara 15 hingga

64 tahun.

Hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum

masa kerja, misalnya adalah kesempatan kerja, perencanaan tenaga

kerja dan penempatan tenaga kerja, sedangkan hal sesudah masa kerja,

misalnya adalah masalah pensiun. Pengertian tenaga kerja lebih luas

dari pengertian pekerja/buruh karena pengertian tenaga kerja

mencakup pekerja/buruh, yaitu tenaga kerja yang sedang terikat dalam

suatu hubungan kerja dan tenaga kerja yang belum bekerja.

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan memberikan pengertian tenaga kerja adalah “setiap

orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang

dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk

masyarakat”, sedangkan pengertian pekerja/buruh menurut Pasal 3

Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

adalah “Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau

imbalan dalam bentuk lain”.

Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan

Pokok Ketenagakerjaan yang merupakan undang-undang tentang

tenaga kerja sebelum diubah menjadi Undang-Undang Nomor. 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memberikan pengertian

tenaga kerja ” setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di


29

dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau

jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”.

Dari pengertian di atas terdapat perbedaan dalam Undang-

undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak

memuat kata” baik di dalam maupun di luar hubungan kerja” dan

adanya penambahan kata sendiri pada kalimat memenuhi kebutuhan

sendiri dan masyarakat. Pengurangan kata tersebut akan dapat

mengacaukan makna tenaga kerja itu sendiri seakan-akan ada yang di

dalam dan ada pula di luar hubungan kerja serta tidak sesuai dengan

konsep tenaga kerja dalam pengertian umum. Penambahan kata

sendiri pada kalimat memenuhi kebutuhan sendiri dan masyarakat

karena barang atau jasa yang dihasilkan oleh tenaga kerja tidak hanya

untuk masyarakat tetapi juga untuk diri sendiri, sehinga

menghilangkan kesan bahwa selama ini tenaga kerja hanya bekerja

untuk orang lain dan melupakan dirinya sendiri.

Berbagai teori dan konsep tenaga kerja itu sendiri yang ditemui

di dalam literatur secara umum adalah semua orang atau penduduk

usia kerja yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pekerjaan,

sebagaimana yang disampaikan oleh Darza, bahwa tenaga kerja adalah

bagian dari penduduk usia kerja secara fisik dan mental mampu

melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja


30

guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat (secara umum usia 15 tahun atau lebih).19

b. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja

Dalam melakukan pekerjanaanya, tenaga kerja juga mempunyai

hak sama halnya dengan perusahaan. Hak tersebut harus dihormati

oleh suatu perusahaan agar tercipta hubungan kerja yang kondusif.

Hak tenaga kerja biasanya berhubungan dengan kewajiban suatu

perusahaan untuk memenuhinya, diantaranya :

1) Mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskiriminasi,

2) Mendapatkan perlindungan yang mencakup kesejahteraan,

keselamatan, kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja,

3) Mendapatkan gaji sesuai kinerja dan perjanjian yang tertera dalam

kontrak perjanjian kerja.

4) Mendapat penjelasan tentang jam kerja serta hari libur dan cuti,

5) Mendapatkan perlindungan hukum tentang adanya suatu

pelanggaran hukum,

6) Mendapatkan pelatihan kerja sesuai dengan bidang kerja yang akan

dikerjakan.

Sedangkan kewajiban tenaga kerja merupakan hak yang

diterima perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal

tersebut harus dipenuhi oleh tenaga kerja agar tercipta suatu

19

Darza. Z. A, Kamus Istilah Bidang Ketenagakerjaan, ( Jakarta : Delina Baru, 1995),


31

keseimbangan antara perusahaan dan tenaga kerja. Kewajiban tersebut

diantaranya :

1) Menjalankan pekerjaan secara professional dan sesuai dengan apa

yang telah diperjanjikan,

2) Menaati seluruh peraturan yang telah dibuat oleh suatu perusahaan,

3) Menjaga hubungan baik antara sesame karyawan maupun kepada

atasan,

4) Tidak melakukan perbuatan melawan hokum,

5) Menjaga nama baik perusahaan dan tidak membocorkan rahasia

perusahaan,

6) Menjaga kelestarian lingkungkan PT Bintang Mas Triyasa.

c. Hubungan Kerja

Menurut Aloysius Uwiyono Aloysius Uwiyono memandang

hubungan kerja dalam konteks hukum Indonesia adalah bahwa

hubungan kerja berkaitan dengan hubungan kontraktual yang dibuat

antara pekerja dengan pengusaha. Oleh karenanya hubungan kerja

didasarkan pada perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama dan

peraturan perusahaan. Hubungan hukum yang berdasarkan pada

hubungan kontraktual sebenarnya telah dianut di Indonesia sejak

berlakunya Burgelijk Wetboek (BW). Berdasarkan prinsip kebebasan

berkontrak dalam hukum perdata/hukum privat, dinyatakan bahwa

siapapun yang memenuhi syarat berhak melakukan perjanjian dengan


32

pihak lain dan perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi

para pihak yang membuatnya.

Pada dasarnya hubungan kerja, yaitu hubungan antara pekerja

dan pengusaha terjadi setelah diadakan perjanjian oleh pekerja dengan

pengusaha di mana pekerja menyatakan kesanggupannya untuk

menerima upah dan pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk

mempekerjakan pekerja dengan membayar upah. Di dalam Pasal 50

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa

hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara

pengusaha dengan pekerja.

d. Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja adalah perjanjian yang dibuat antara

pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memenuhi

syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak (Pasal 1 ayat 14

UUK). Perjanjian kerja dapat diubah secara lisan (Pasal 51 ayat (1)

UUK).

Syarat sahnya perjanjian kerja, mengacu pada syarat sahnya

perjanjian (perdata) pada umumnya, yakni :

1) Adanya kesepakatan antara pihak (tidak ada dwang-paksaan,

dwang-penyesatan/kekhilafan atau bedrog-penipuan).

2) Pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai kemampuan atau

kecakapan untuk (bertindak) melakukan perbuatan hukum (cakap

usia dan tidak dibawah perwalian/pengampuan).


33

3) Ada (obyek) pekerjaan yang diperjanjikan.

4) (Causa) pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan

dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku pada (Pasal 52 ayat (1) UUK).

Apabila perjanjian kerja yang dibuat oleh pihak-pihak tidak

memenuhi 2 syarat awal sahnya (perjanjian kerja) sebagaimana

tersebut yakni tidak ada kesepakatan kepada pihak yang tidak cukup

untuk bertindak, maka perjanjian kerja dapat dibatalkan. Sebaliknya

apabila perjanjian kerja dibuat tidak memenuhi 2 syarat terakhir

sahnya (perjanjian kerja) yakni obyek (pekerjannya) tidak] jelas dan

causanya tidak memenuhi ketentuan, maka perjanjiannya batal demi

hukum.

Sebagai perbandingan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUHPerdata), Burgerlijke Wetbook), pengertian perjanjian

kerja (arbeidsovereenkomst) terdapat dalam Pasal 1601 a yaitu suatu

perjanjian dimana pihak yang satu-buruh, mengikatkan diri untuk

berkerja pada pihak yang lain-majikan, selama waktu tertentu dengan

menerima upah. Pengertian tersebut terkesan hanya sepihak saja, yaitu

hanya buruh yang mengikatkan diri untuk berkerja pada majikan

(pengusaha). Oleh karenanya, Para pakar ketenagakerjaan berpendapat

bahwa perjanjian kerja seharusnya adalah suatu perjanjian dimana

pihak yang satu (buruh) mengikatkan diri untuk berkerja pada pihak

lain (majikan) selama suatu waktu tertentu dengan menerima upah dan


34

pihak lain (majikan) selama waktu tertentu dengan menerima upah

dan pihak lain (majikan) mengikatkan diri untuk memperkerjakan

pihak yang satu (buruh) dengan membayar upah.

Sementara pendapat lain memberikan pengertian, perjanjian kerja

adalah suatu perjanjian antara seorang majikan yang ditandai dengan

ciri-ciri adanya upah atau gaji tertentu, adanya suatu hubungan ats

bawah (dietsverhouding) yakni suatu hubungan atas dasar pihak yang

satu, majikan berhak memberikan perintah yang harus ditaati oleh

pihak lainnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian

kerja, setidak-tidaknya mengandung 4 unsur, yakni pekerjaan, ada

upah, ada perintah, serta ada waktu tertentu.

e. Asas dan Tujuan Pekerja

Adapun asas dan tujuan pekerja menurut UU No. 21 Tahun 2000

tentang Serikat pekerja/ Serikat Buruh, yakni :

Pasal 2 ayat 1 dan 2

1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat

pekerja/serikat buruh menerima Pancasila sebagai dasar negara

dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara

Kesatuan Republik Indonesia.


pekerja/serikat buruh mempunyai asas yang tidak bertentangan

dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.


35

Sedangkan Tujuan Pekerja menurut UU No. 21 Tahun 2000, yakni :

Pasal 4 ayat 1 dan 2


pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan,

pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan

kesejahteraan yang layak bagi pekerja/ buruh dan keluarganya.

2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat

pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi:

a. Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan

penyelesaian perselisihan industrial.

b. Sebagai wakil pekerja/buruuh dalam lembaga kerja sama di

bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya.

c. Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang

harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

d. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak

dan kepentingan anggotanya.

e. Sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab

pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

f. Sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan

kepemilikan saham di perusahaan.


36

5. Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

a. Pengertian Pekerja Perempuan

Pengertian buruh di sini adalah mengerjakan pekerjaan untuk

majikan dalam suatu hubungan kerja Dengan menerima upah dan

pekerjaan itu guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat umum.

Hak-hak pekerja wanita yang perlu mendapat perlindungan

sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, antara lain: pesangon yang diatur dalam Pasal

156 Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,

UMPK (Pasal 156 Ayat (3), uang pengganti perumahan dan

pengobatan (Pasal 156 Ayat (4) dan uang pengganti cuti tahunan

atau hamil yang bersangkutan saat penghentian hubungan kerja, serta

uang gaji yang dihitung sejak diberhentikan, merupakan hak

yang jarang diterima pekerja wanita.

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan istilah

pekerja digandengkan dengan istilah buruh sehingga menjadi istilah

pekerja/buruh. Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 3 bahwa pekerja/buruh adalah

”Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan

dalam bentuk lain”. Menyadari pentingnya pekerja/buruh bagi


37

perusahaan, maka perlu adanya keselamatan dalam menjalankan

pekerjaan.

We review changes in family formation and labor force

participation that have dramatically altered the activity patterns of

U.S. adults. We then discuss the time use patterns of American

parents, focusing on those in the peak childbearing and career years

(ages 25–54). As women have markedly increased their time in paid

work, they have curtailed their time in housework. Surprisingly, those

who become mothers have not cut back their time with children, on

average, but they may be “multitasking” when doing child care and

this may add to their increased sense of time pressure.20

Demikian pula ketenangan dan kesehatan pekerja/buruh agar

apa yang dihadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan

semaksimal mungkin sehingga kewaspadaan dalam menjalankan

pekerjaan itu tetap terjamin. Hal-hal tersebut merupakan bentuk dari

perlindungan kerja.

1) Pendoman Hukum Bagi Pekerja Perempuan

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja wanita

berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan khususnya Pasal 76, 81, 82, 83, 84, Pasal 93,

Kepmenaker No. 224 tahun 2003 serta Peraturan Perusahaan atau

perjanjian kerja bersama perusahaan yang meliputi:

20 Bianchi, Suzanne, and Marybeth Mattingly. 2003. “Time, Work, and family in the

United States.” In Changing Life Patterns In Westrn Industrial Societies. Vol. 8 Advances In Life Course Research. Etided by Janet Z. Giele and Elke Holst. London : Elsevier. Science.


38

a. Perlindungan Jam Kerja

Perlindungan dalam hal kerja malam bagi pekerja wanita

(pukul 23.00 sampai pukul 07.00). Hal ini diatur pada Pasal 76

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tetapi dalam hal ini ada pengecualiannya yaitu pengusaha

yang memperkerjakan perempuan pada jam tersebut wajib :

1) Memberikan makanan dan minuman bergizi

2) Menjaga kesusilaan dan keamanaan selama di tempat kerja

3) Menyediakan antar jemput bagi pekerja perempuan yang

berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00-05.00.

Tetapi pengecualian ini tidak berlaku bagi pekerja

perempuan yang berumur dibawah 18 tahun ataupun

perempuan hamil yang berdasarkan keterangan dokter

berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungnya

apabila bekerja antara pukul 23.00-07.00.

Dalam pelaksanannya masih ada perusahaan yang tidak

memberikan makanan dan minuman bergizi tetapi diganti

dengan uang padahal ketentuannya tidak boleh diganti dengan

uang.

b. Perlindungan dalam Masa Haid

Padal Pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan diatur masalah perlindungan dalam

masa haid. Perlindungan terhadap pekerja wanita yang dalam


39

masa haid tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua

pada waktu haid dengan upah penuh. Dalam pelaksanaanya

lebih banyak yang tidak menggunakan haknya dengan alasan

tidak mendapatkan premi hadir.

c. Perlindungan Selama Cuti Hamil

Sedangkan pada pasal 82 Undang-Undang Nomor 13

tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur masalah cuti

hamil. Perlindungan cuti hamil bersalin selama 1,5 bulan

sebelum saatnya melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan

dengan upah penuh. Ternyata dalam pelaksanaannya masih

ada perusahaan yang tidak membayar upah secara penuh.

d. Pemberian Lokasi Menyusui

Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan mengatur masalah ibu yang sedang

menyusui. Pemberian kesempatan pada pekerja wanita yang

anaknya masih menyusui untuk menyusui anaknya hanya

efektif untuk yang lokasinya dekat dengan perusahaan.

2) Peranan Penting Dinas Tenaga Kerja

Peran Dinas Tenaga Kerja dalam memberikan perlindungan

hukum terhadap pekerja wanit yakni dengan melalui pengesahan

dan pendaftaran PP & PKB Perusahaan pada Dinas Tenaga Kerja,

Sosialisasi Peraturan Perundangan di bidang ketenagakerjaan dan

melakukan pengawasan ke Perusahaan.


40

3) Hambatan-hambatan Hukum Bagi Pekerja Perempuan

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan

perlindungan hukum terhadap pekerja wanita adalah adanya

kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha yang kadang

menyimpang dari aturan yang berlaku, tidak adanya sanksi dari

peraturan perundangan terhadap pelanggaran yang terjadi, faktor

pekerja sendiri yang tidak menggunakan haknya dengan alasan

ekonomi.

Agar langkah ini dapat efektif maka negara harus

menjabarkannya dan mengusahakan untuk memasukkan jabaran

konvensi tersebut ke dalam rumusan undang-undang negara dan

menegakkannya dengan cara mengajukan para pelanggarnya ke

muka sidang pengadilan. Namun demikian, preempuan sendiri

masih belum banyak yang sadar bahwa hak-haknya dilindungi

dan bahwa hal tersebut mempunyai pengaruh terhadap kehidupan

perempuan.

ICEDAW (International Convention on Elimination Of All

Forms Of Discrimination Againts Women) memerintahkan kepada

seluruh negara di dunia untuk tidak melakukan diskriminasi

terhadap perempuan. Di dalam ICEDAW ditentukan bahwa

diskriminasi terhadap perempuan adalah perlakuan yang berbeda

berdasarkan gender yang:

a. Secara sengaja atau tidak sengaja merugikan perempuan;


41

b. Mencegah masyarakat secara keseluruhan memberi

pengakuan terhadap hak perempuan baik di dalam maupun di

luar negeri.

c. Mencegah kaum perempuan menggunakan hak asasi manusia

dan kebebasan dasar yang dimilikinya.

Perempuan mempunyai hak atas perlindungan yang

khusus sesuai dengan fungsi reproduksinya sebagaimana diatur

pada Pasal 11 ayat (1) CEDAW huruf f bahwa hak atas

perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja termasuk usaha

perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja termasuk usaha

perlindungan terhadap fungsi reproduksi.

Selain itu seringkali adanya pemalsuan dokumen seperti

nama, usia, alamat dan nama majikan sering berbeda dengan

yang tercantum di dalam paspor. Tenaga kerja yang tidak

berdokumen tidak diberikan dokumen perjanjian kerja. Hal ini

juga sering terjadi pada pekerja perempuan yang berkerja di

luar negeri. Maka untuk itu CEDAW pada Pasal 15 ayat (3)

mengatur yaitu Negara-negara peserta bersepakat bahwa semua

kontrak dan semua dokumen yang mempunyai kekuatan

hukum, yang ditujukan kepada pembatasan kecakapan hukum

para perempuan, wajib dianggap batal dan tidak berlaku.

b. Perlindungan Pekerja Perempuan Berdasarkan Konvensi ILO


42

Konvensi ILO Nomor 45 tentang Kerja Perempuan dalam semua

macam tambang di bawah tanah. Isi Pasal 2 menyebutkan bahwa

setiap wanita tanpa memandang umumnya tidak boleh melakukan

pekerjaan tambah di bawah tanah. Pengecualiannya terdapat pada

Pasal 3.

Dalam konvensi ILO Nomor 100 mengenai Pengupahan bagi

Laki-Laki dan Perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya

menyebutkan, “Pengupahan meliputi upah atau gaji biasa, pokok atau

minimum dan pendapatan-pendapatan tambahan apapun juga, yang

harus dibayar secara langsung atau tidak, maupun secara tunai atau

dengan barang oleh pengusaha dengan buruh berhubung dengan

pekerjaan buruh”.

Hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan

kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus. Pengusaha dalam

menetapkan upah tidak boleh diskiriminasi antara buruh laki-laki dan

buruh perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Meskipun begitu, terdapat beberapa konvensi yang mengatur

mengenai pekerjaan yang dilarang untuk pekerja perempuan. Seperti

dalam konvensi tentang Penggunaan Tenaga Kerja Perempuan dalam

Pekerjaan di Bawah Tanah dalam segala jenis Pertambangan. Pasal 2

konvensi ini menyebutkan bahwa seorang perempuan berapapun

usianya tidak boleh dipekerjakan di bawah tanah dalam

pertambangan.


43

Hukum nasional boleh membuat pengecualian terhadap larangan

di atas kepada :

a) Perempuan yang menduduki jabatan manajemen yang tidak

melakukan pekerjaan manual.

b) Perempuan yang dipekerjakan dalam pelayanan kesehatan dan

kesejahteraan.

c) Perempuan yang sebagai bagian dari pendidikan mereka,

menjalani periode latihan di beberapa bagian bawah tanah dari

suatu pertambangan.

d) Perempuan lainnya yang pada waktu-waktu tertentu harus

memasuki beberapa bagian bawah tanah dari suatu pertambangan

untuk melakukan pekerjaan non manual (Pasal 3 Konvensi ILO

Nomor 45 Tahun 1935).

Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut mengerjakan

pekerjaan adalah tidak semestinya dan pekerja/buruh berhak menolak

karena di dalam hari-hari libur pekerja/buruh tidak wajib bekerja.

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang

No. 13 Tahun 2003 yaitu : Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada

hari-hari libur resmi.

Akan tetapi jika pengusaha terpaksa harus mengerjakan

pekerja/buruh pada hari libur resmi karena sesuatu kepentingan dari

jenis dan sifat pekerjaan harus dijalankan dan dilaksanakan secara

terus-menerus atau keadaan karena kesepakatan antara pengusaha


44

dengan pekerja/buruh maka bekerja pada hari libur dibayar sesuai

dengan aturan pembayaran lembur upah kerja. Hal ini sebagaimana

dirumuskan dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun

2003 yaitu : Pengusaha dapat memperkerjakan pekerja/buruh untuk

bekerja pada hari-hari resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut

harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus-menerus atau pada

keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan

pengusaha.

c. Hak-Hak Pekerja Perempuan

Bagi pekerja/buruh perempuan ada hak-hak yang meliputi

(Pasal 81, 82, 83 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003) :

1. Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit

dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada

hari pertama dan kedua pada waktu haid (Pasal 81 ayat (1)

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003).

2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 81

ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau

perjanjian kerja bersama (Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 13

Tahun 2003).

3. Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5

(satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak menurut

perhitungan dokter kandungan atau bidan dan 1,5 (satu setengah)


45

bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan

atau bidan (Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003).

4. Pekerja/buruh yang mengalami keguguran berhak memperoleh

istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat

keterangan dari dokter kandungan atau bidan (Pasal 82 Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003).

5. Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus

diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu

harus dilakukan selama waktu kerja (Pasal 83 Undang-Undang No.

13 Tahun 2003).

d. Kewajiban Pekerja Perempuan

Bagi pekerja/buruh perempuan ada kewajiban yang meliputi

(Pasal 102, 126, 136, 140 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003) :

1. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan

serikat pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan

pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi

kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis,

mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut

memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan

anggota beserta keluarganya (Pasal 102 ayat 2 Undang-Undang

13 Tahun 2003).


46

2. (1) Pengusaha, serikat pekerja/buruh dan pekerja/buruh wajib

melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja

bersama.

(2) Pengusaha dan serikat pekerja/buruh wajib memberitahukan

isi perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh

pekerja/buruh. (Pasal 126 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 13

Tahun 2003).

3. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan

oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat/buruh secara

musyawarah untuk mufakat (Pasal 136 ayat 1 Undang-Undang

No, 13 Tahun 2003).

4. Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum

mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat

pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis

kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang

ketenagakerjaan setempat (Pasal 140 ayat 1 Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003).


47

C. Kerangka Pemikiran

1. Teori Perlindungan Hukum

- Perlindungan Hukum Preventif

- Perlindungan Hukum Represif

2. Teori Perlindungan Pekerja

- Teori Keadilan

- Teori Kesejahteraan

Peraturan Perundang-undangan

a) UU No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan

b) PP No. 12 Tahun 2013 tentang

Jamsostek

c) PP No. 14 Tahun 1993 tentang

Penyelenggaraan Progam

Jamsostek

PANCASILA

Rumusan Masalah

1. Pelaksana perlindungan yang diberikan

perusahaan sebagai tanggungjawab

dalam melindungi buruh perempuan

2. Hak-hak buruh perempuan di PT

Bintang Mas Triyasa sesuai dengan

ketentuan Perpu Ketenagakerjaan

Jaminan kesehatan yang belum disama

ratakan, hal itu berkaitan dengan kualitas

kesehatan pekerja perempuan tersebut

guna tuntutan UUD NO 13 Tahun 2003

1. Tanggung jawab perusahaan dalam melindungi buruh perempuan dianalisis

menggunakan teori perlindungan hukum, UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003

dan teori perlindungan pekerja.

2. Hak-hak buruh perempuan di PT tersebut sesuai dengan ketentuan Perpu

Ketenagakerjaan dianalisis menggunakan PP No. 12 Tahun 2013 tentang Jamsostek, PP

No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek, dan teori

perlindungan kerja.


Documents

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Penelitian Terdahulurepository.ump.ac.id/9335/3/Anisa Galih Utami_BAB II.pdf · diberikan oleh CV Agung Jaya dalam Perlindungan terhadap pekerja wanita