5

BAB II

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah dilakukan, diantaranya oleh Festi, dkk (2014),

yaitu meneliti tentang pengaruh peran audit internal terhadap pencegahan

kecurangan yang dilakukan di perbankan Pekanbaru. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa pengaruh peran audit internal terhadap pencegahan

kecurangan diuji melalui uji t dimana diperoleh sebesar 6,695 lebih besar

dari pada sebesar 2,010. Maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang

signifikan dari peran audit internal terdahap pencegahan kecurangan. Selanjutnya,

berdasarkan hasil perhitungan nilai R sebesar 0,691. Tingkat hubungan kedua

variable termasuk kategori tinggi. Artinya adalah korelasi antara peran audit

internal dengan pencegahan kecurangan memiliki hubungan yang kuat. Semakin

baik peran audit internal maka semakin tinggi pencegahan kecurangan.

Penelitian berikutnya oleh Luayyi (2012) tentang peranan audit internal

dalam mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan di CV. Sarana Optikal

Terpadu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki

kelemahan dalam hal internal kontrol yang menyebabkan tidak sesuainya data

stock barang dengan laporan stok barang sehingga terjadi selisih barang yang

berkepanjangan dan terus-menerus.

6

Penelitian selanjutnya oleh Meikhati dan Rahayu (2015) yang meneliti

tentang peranan audit internal dan pencegahan fraud dalam menunjang

efektivitas dan pengendalian internal yang dilakukan di Yayasan Internusa

Surakarta. Hasil penelitian berdasarkan deskripsi dari responden peranan audit

internal, pencegahan fraud dan efektivitas pengendalian internal dengan melihat

modus (mode) frekuensi angka 4 yang sering muncul, skor berada pada kisaran

51% - 75%. Berdasarkan pernyataan Munawaroh (2011) dengan kisaran antara

51% - 75% digolongkan dalam kategori cukup. Peranan audit internal dan

pengendalian internal di Yayasan Internusa cukup efektif, sedangkan

pencegahan fraud yang ada di Yayasan Internusa cukup memadai.

Penelitian selanjutnya, Tampubolon (2015) tentang pengaruh peranan audit

internal dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan di PT BANK SUMUT.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan audit internal berpengaruh

terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Hasil uji koefisien

determinasi menunjukkan bahwa 65,4% pencegahan kecurangan dipengaruhi

oleh peranan audit internal dan 78,% pendeteksian kecurangan dipengaruhi oleh

peranan audit internal. Hal ini berarti semakin baik peranan audit internal akan

menyebabkan pencegahan dan pendeteksian kecurangan yang semakin baik pula.

Kemudian, penelitian dilakukan oleh Zelmiyanti dan Anita (2015) yang

meneliti tentang pengaruh budaya organisasi dan peran auditor internal terhadap

pencegahan kecurangan dengan pelaksanaan sistem pengendalian internal

sebagai variabel intervening yang dilakukan di BPR Sumatera Barat. Hasil

7

penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan langsung antara budaya organisasi

dengan pencegahan kecurangan sebesar 0,197. Pengaruh audit internal terhadap

pencegahan kecurangan sebesar -0,143, hubungan langsung sistem pengendalian

internal terhadap pencegahan kecurangan 0,838 sedangkan pengaruh budaya

organisasi terhadap sistem pengendalian internal 0,391 dan pengaruh auditor

internal terhadap sistem pengendalian internal 0,561. Maka dapat disimpulkan

bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa Budaya organisasi dan sistem

pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan

kecurangan di BPR Sumatera Barat sedangkan peran auditor internal tidak

berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan di BPR Sumatera Barat. Budaya

organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan kecurangan

melalui pelaksanaan sistem pengendalian internal di BPR Sumatera Barat. Peran

auditor internal berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan kecurangan

melalui pelaksanaan sistem pengendalian internal di BPR Sumatera Barat.

Penelitian selanjutnya oleh Norsain (2014) yang meneliti peranan audit

internal dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan pada PNPM Mandiri

perkotaan kecamatan Kalianget. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa internal

audit yang dilaksanakan pada PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Kalianget

sudah cukup memadai dalam deteksi dan pencegahan kecurangan (fraud) dengan

struktur pengendalian intern yang baik sebagai anti-fraud controls dan deteksi

kecurangan dilakukan melalui prosedur-prosedur audit namun disarankan agar

internal auditor PNPM Mandiri perkotaan di masing-masing desa di Kecamatan

8

Kalianget tidak hanya melakukan pemeriksaan pada Unit Pengelola Keuangan

saja namun juga memberikan pemeriksaan pada unit-unit yang lain secara umum

yang di kelola oleh BKM masing-masing.

Kemudian, penelitian oleh Luhur (2009) yang meneliti peranan audit internal

dalam pencegahan pada Bank Indonesia Jakarta. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa Pelaksanaan audit internal di Bank Indonesia Jakarta Pusat

terutama dalam pencegahan kecurangan sudah memadai dan cukup efektif. Hal

ini ditunjukkan dengan total kuisioner yang menjawab sangat setuju sebanyak

319 (20,77%), yang menjawab setuju sebanyak 849 (55,27%), yang menjawab

cukup setuju sebanyak 276 (4,30%), yang menjawab kurang setuju sebanyak 67

(4,30%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 9 (0,59%), sedangkan yang tidak

menjawab sebanyak 16 (1,04%)

9

B. Landasan Teori

Pengertian Audit

Setiap perusahaan didirikan dengan tujuan utama untuk memperoleh laba

disamping beberapa tujuan lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka semua

tahap kegiatan yang akan dilaksanakan harus direncanakan, dianalisa dan diteliti

secara seksama terlebih dahulu oleh mereka yang bertanggung jawab.

Dengan makin luas dan rumitnya masalah-masalah yang ada pada

perusahaan, maka ruang lingkup dan luasnya tugas yang dipikul oleh manajemen

semakin bertambah besar. Oleh karena itu manajemen memerlukan alat bantu

yang dapat digunakan untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakannya. Salah satu alat bantu dalam melaksanakan fungsi utama

manajemen, fungsi pengawasan dan pengendalian adalah aktivitas audit. Arens

(2008:3) mendefinisikan pengertian audit “Auditing adalah pengumpulan dan

evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat

kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus

dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”. Untuk melakukan audit

harus tersedia informasi dalam bentuk yang dapat diverifikasi dan beberapa

standar (kriteria) yang digunakan auditor untuk mengevaluasi informasi tersebut

dan memiliki banyak bentuk. Para auditor secara rutin melakukan audit atas

informasi yang dapat diukur termasuk laporan keungan perusahaan dan SPT

pajak penghasilan federal perorangan. Auditor juga mengaudit informasi yang

10

lebih subjektif seperti efektifitas sistem computer dan efisiensi operasi

manufaktur.

Jenis-jenis Audit

Beberapa jenis audit dilakukan untuk memastikan bahwa proses operasi

didalam perusahaan telah berjalan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang

berlaku serta pengelolaan terhadap sumber daya dalam proses tersebut berjalan

secara efektif dan efisien. Menurut Bayangkara (2011:2-3) terdapat beberapa

jenis-jenis audit, yaitu:

1. Pada audit kepatuhan (compliance audit), auditor berusaha mendapatkan dan

mengevaluasi informasi untuk menentukan apakah pengelolaan keuangan,

operasi atau aktivitas yang lain dari suatu entitas telah sesuai denga kriteria,

kebijakan atau regulasi yang mendasarinya.

2. Dalam audit internal (internal auditing) auditor melakukan penilaian secara

independen dengan berbagai aktivitas dalam memberikan jasanya kepada

perusahaan. Tujuan dari audit internal adalah untuk membantu anggota dalam

organisasi dalam melaksanakan tugasnya dengan efektif.

3. Audit operasional (operation auditing) memfokuskan penilaiannya kepada

efisiensi dan efektifitas operasi suatu entitas. Tujuan dari keterlibatan

mungkin: (a) untuk menilai kinerja, (b) untuk mengidentifikasi peluang untuk

perbaikan dan (c) untuk mengembangkan rekomendasi untuk perbaikan atau

tindakan lebih lanjut.

11

4. Audit keuangan (financial auditing) merupakan audit yang paling tua dan

paling populer. Audit ini dilaksanakan dengan melakukan pengkajian dan

penilaian terhadap sistem pelaporaan akuntansi dan keuangan. Dilihat dari

prosedur ketersediaan dan teknik audit, audit jenis ini merupakan jenis audit

yang memiliki prosedur dan teknik yang paling lengkap dan baku. Disamping

pelaksanaan auditnya telah dipimpin dengan norma audit yang standar,

karena dikeluarkan oleh asosiasi profesi dibidangnya, juga objek yang diaudit

telah dipimpin oleh suatu prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum

(general accepted accounting principle-GAAP). Dari berbagai jenis audit

yang dilakukan kecuali audit keuangan, keseluruhan audit memiliki tujuan

yang (hampir) sama yaitu menilai bagaimana manajemen mengoprasikan

perusahaan, mengelola sumber daya yang dimiliki, meningkatkan efisiensi

proses dalam mencapai tujuan perusahaan secara taat asas.

Pengertian Audit Internal

Pengertian Audit Internal menurut Tugiman (2006:11) adalah sebagai

berikut:

“Audit Internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen yang ada

dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-

kegiatan organisasi yang dilaksanakan”.

12

Dari definisi diatas audit internal merupakan suatu kontrol organisasi yang

mengukur dan mengevaluasi organisasi. Informasi yang dihasilkan, ditujukan

untuk menejemen organisasi sendiri.

Tujuan Audit Internal

Menurut Hery (2010:39) tujuan dari audit internal adalah : “Audit internal

secara umum memiliki tujuan untuk membantu segenap anggota manajemen

dalam menyelesaikan tanggung jawab mereka secara efektif, dengan member

mereka analisis, penilaian, saran dan komentar yang objektif mengenai kegiatan

atau hal-hal yang diperiksa”. Untuk mencapai keseluruhan tujuan tersebut, maka

auditor harus melakukan beberapa aktivitas sebagai berikut :

1. Memeriksa dan menilai baik buruknya pengendalian atas akuntansi

keuangan dan operasi lainnya.

2. Memeriksa sampai sejauh mana hubungan para pelaksana terhadap

kebijakan, rencana dan prosedur yang telah ditetapkan.

3. Memeriksa kecermatan pembukuan dan data lainnya yang dihasilkan oleh

perusahaan.

4. Menilai prestasi kerja para pejabat/pelaksana dalam menyelesaikan

tanggung jawab yang telah ditugaskan.

13

Adapun aktivitas dari audit internal yang disebutkan di atas digolongkan

kedalam dua macam, diantaranya :

1. Financial auditing

Kegiatan ini antara lain mencakup pengecekan atas kecermatan dan

kebenaran segala data keuangan, mencegah terjadinya kesalahan atau fraud dan

menjaga kekayaan perusahaan.

2. Operational auditing

Kegiatan pemeriksaan ini lebih ditujukan pada operasional untuk dapat

memberikan rekomendasi yang berupa perbaikan dalam cara kerja, sistem

pengendalian dan sebagainya.

Peran Audit Internal

Mengingat pentingnya peran pengawasan terhadap tindak fraud, maka audit

internal menjadi satu-satunya unit kerja yang paling tepat melakoninya. Karena

itu, peran audit internal yang selama ini selalu berkaitan dengan urusan physical

control harus sudah bergeser dari sekedar terkesan sebagai “provoost”

perusahaan menjadi unit yang mampu berperan dalam pencegahan sekaligus

pendeteksian fraud.

Menurut BPKP (2008:43) peran yang ideal bagi audit internal yaitu sebagai

berikut:

1. Peran audit internal dalam pencegahan fraud

14

2. Peran audit internal dalam pendeteksian fraud

Audit internal dituntut untuk waspada terhadap setiap hal yang menunjukkan

adanya kemungkinan terjadinya fraud, yang mencakup:

1. Identifikasi titik-titik kritis terhadap kemungkinan terjadinya fraud.

2. Penilaian terhadap sistem pengendalian yang ada, dimulai sejak

lingkungan pengendalian hingga „pemantauan terhadap penerapan sistem

pengendalian. Seandainya terjadi fraud, audit internal bertanggung jawab

untuk membantu manajemen mencegah fraud dengan melakukan

pengujian dan evaluasi keandalan dan efektivitas dari pengendalian,

seiring dengan potensi risiko terjadinya fraud dalam berbagai segmen.

Tidak hanya manajemen puncak, audit internal juga harus mendapat

sumber daya yang memadai dalam rangka memenuhi misinya untuk

mencegah fraud. Tanggung jawab audit internal dalam rangka mendeteksi

kecurangan, selama penugasan audit termasuk:

1. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang kecurangan, dalam

rangka mengidentifikasi indikasi-indikasi yang mungkin terjadi dan

dilakukan oleh anggota organisasi.

2. Memiliki sensitivitas yang berkaitan dengan kemungkinan adanya

kesempatan terjadi kecurangan.

15

3. Melakukan evaluasi terhadap indikator-indikator yang mungkin dapat

memberikan peluang terjadinya kecurangan dan menentukan apakah

perlu diadakan investigasi lanjutan.

4. Menentukan prediksi awal terjadinya kecurangan.

5. Melakukan penilaian kembali terhadap pelaksanaan pengendalian di

lingkungan dimana terjadinya tindak kecurangan dan selanjutnya

menentukan upaya untuk memperkuat pengendalian di dalamnya.

Secara umum ada 3 tingkatan yang diharapkan auditee dari diri auditor:

a. Memiliki kecakapan teknis yang baik, paling tidak sepadan dengan yang

dimiliki oleh auditee, khususnya dalam urusan administrasi/pengendalian

pekerjaan atau dalam menjalankan proses sebuah sistem. Auditor harus

dapat menunjukkan metode yang lebih efektif/efisien ketimbang yang

dijalankan oleh auditee.

b. Memiliki kecakapan supervisory yang tidak hanya terkait dengan

penguasaan instrumen pengawasan (standar dan peraturan kerja, system

reward & punishment, dan sebagainya), tetapi juga pemahaman terhadap

prinsip-prinsip interpersonal skill dan leadership yang baik.

c. Memiliki kecakapan komunikasi yang handal, tidak hanya dalam hal

meyakinkan auditee tentang urgensi persoalan atau potential risk beserta

dampaknya, tetapi juga dapat menunjukkan alasan mengapa

16

saran/rekomendasi yang diberikan benar-benar applicable, bahkan

sebagai best practice bagi auditee.

Standar Profesional Audit Internal

Menurut Hery (2010:73) standar profesional audit internal terbagi atas empat

macam diantaranya yaitu:

1. Independensi

Audit internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang

diperiksa.Auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan

pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian audit internal sangat

penting terutama dalam memberikan penilaian yang tidak memihak (netral). Hal

ini hanya dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektif dari para

audit internal. Status organisasi audit internal harus dapat memberikan

keleluasaan bagi audit internal dalam menyelesaikan tanggung jawab

pemeriksaan secara maksimal.

2. Kemampuan Professional

a. Pengetahuan dan kemapuan

Kemampuan profesional wajib dimiliki oleh auditor internal. Dalam setiap

pemeriksaan, pimpinan audit internal haruslah menugaskan orang-orang yang

secara bersama-sama atau keseluruhan memiliki pengetahuan dan kemampuan

dari berbagai disiplin ilmu, seperti akuntansi, ekonomi, keuangan, statistik,

17

pemrosesan data elektronik, perpajakan, dan hukum yang memang diperlukan

unutk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas.

b. Pengawasan

Pimpinan audit internal bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan

terhadap segala aktivitas pemeriksaan yang dilakukan oleh para stafnya.

Pengawasan yang dilakukan sifatnya berkelanjutan, yang dimulai dengan

perencanaan dan diakhiri dengan penyimpulan hasil pemeriksaan yang

dilakukan. Pengawasan yang dimaksud mencakup:

a. Memberikan instruksi kepada para staf audit internal padaawal pemeriksaan

dan menyetujui program-program pemeriksaan.

b. Apakah program pemeriksaan yang telah disetujui dilaksanakan, kecuali

bila terdapat penyimpangan yang dibenarkan atau disalahkan.

1. Menentukan apakah kertas kerja pemeriksaan telah cukup untuk

mendukung temuan pemeriksaan, kesimpulan- kesimpulan, dan laporan

hasil pemeriksaan.

2. Meyakinkan apakah laporan pemeriksaan tersebut akurat, objektif, jelas,

ringkas, konstruktif dan tepat waktu.

3. Menentukan apakah tujuan pemeriksaan telah dicapai.

c. Ketelitian professional

Audit internal harus dapat berkerja secara teliti dan melaksanakan

pemeriksaan. Audit internal harus mewaspadai berbagai kemungkinan

18

terjadinya pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja, kesalahan, kelalaian,

ketidakefektifan, pemborosan dan konflik kepentingan.

3. Lingkup pekerjaan

a. Keandalan informasi

Audit internal haruslah menguji sistem informasi tersebut, dan

menentukan apakah berbagai catatan, laporan finansial dan laporan

operasional perusahaan mengandung informasi yang akurat, dapat

dibuktikan kebenarannya, tepat waktu, lengkap, dan berguna.

b. Kesesuaian dengan kebijakan, rencana, prosedur dan ketentuan

perundang-undangan manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan

sistem, yang dibuat dengan tujuan memastikan pemenuhan berbagai

persyaratan, seperti kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan

perundang- undangan. Audit internal bertanggung jawab untuk

menentukan apakah sistem tersebut telah cukup efektif dan apakah

berbagai kegiatan yang diperiksa telah sesuai dengan kebijakan yang

ditetapkan.

c. Perlindungan aktiva

Audit internal harus meninjau berbagai alat atau cara yang digunakan

untuk melindungi aktiva perusahan terhadap berbagai jenis kerugian,

seperti kerugian yang diakibatkan oleh pencurian dan kegiatan yang

19

illegal. Pada saat memverifikasi keadaan suatu aktiva, audit internal harus

menggunakan prosedur pemeriksaan yang sesuai dan tepat.

d. Penggunaan sumber daya

Audit internal harus dapat memastikan keekonomisan dan keefisienan

penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Audit internal

bertanggung jawab untuk:

1. Telah menetapkan suatu standar operasional untuk mengukur

keekonomisan dan keefeisienan

2. Standar operasional tersebut telah dipahami dan dipenuhi

3. Berbagai penyimpangan dari standar operasional telah diidentifikasi,

dianalisis dan diberitahukan kepada berbagai pihak yang bertanggung

jawab untuk melakukan tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan

dilakukan

e. Pencapaian tujuan

Audit internal harus dapat memberikan kepastian bahwa semua pemeriksaan

yang dilakukan sudah mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan oleh perusahaan.

4. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan

a. Perencanaan kegiatan pemeriksaan

20

Audit internal harus terlebih dahulu melakukan perencanaan pemeriksaan

dengan meliputi:

1. Penetapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaan

2. Memperoleh informasi dasar tentang objek yang akan diperiksa

3. Penentuan tenaga yang diperlukan dalam menjalankan

pemeriksaan

4. Pemberitahuan kepada pihak yang dipandang perlu

5. Melakukan survei secara tepat untuk lebih mengenali bidang atau

area yang akan diperiksa

6. Penetapan program pemeriksaan

7. Menentukan bagaimana, kapan dan kepada siapa hasil

pemeriksaan disampaikan

8. Memperoleh persetujuan atas rencana kerja pemeriksaan.

b. Pengujian dan pengevaluasian

Audit internal harus melakukan pengujian dan pengevaluasian terhadap

semua informasi yang ada guna memastikan ketepatan dari informasi

tersebut yang nantinya akan digunakan untuk pemeriksaan.

c. Pelaporan hasil pemeriksaan

Audit internal harus melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukannya.

Laporan yang dibuat haruslah objektif, jelas, singkat, konstruktif dan tepat

waktu. Objektif adalah laporan yang faktual, tidak berpihak, dan terbebas

21

dari distorsi. Laporan yang jelas adalah laporan yang mudah dimengerti

dan logis. Laporan yang singkat adalah laporan yang diringkas langsung

membicarakan pokok permasalahan dan menghindari berbagai perincian

yang tidak diperlukan. Laporan yang konstruktif adalah laporan yang

berdasarkan isi dan sifatnya akan membantu pihak yang diperiksa dan

organisasi serta menghasilkan berbagai perbaikan yang diperlukan.

Laporan yang tepat waktu adalah laporan yang pemberitaannya tidak

ditunda dan mempercepat kemungkinan pelaksanaan berbagai tindakan

yang koreksi dan efektif. Audit internal juga harus langsung melaporkan

hasil pemeriksaannya kepada pimpinan dan karyawan lain apabila

membutuhkan.

d. Tindak lanjut pemeriksaan

Audit internal harus secara terus menerus meninjau dan melakukan tindak

lanjut untuk memastikan apakah suatu tindakan perbaikan telah dilakukan

dan memberikan berbagai hasil yang diharapkan. Tindak lanjut audit

internal didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan kecukupan,

keefektifan, dan ketepatan waktu dari berbagai tindakan yang dilakukan

oleh menejemen terhadap berbagai temuan pemeriksaan yang dilaporkan.

Pengertian Fraud

Pada umumnya dikenal dua tipe kesalahan, yaitu kekeliruan (errors) dan

ketidakberesan (irregulatiries). Errors merupakan kesalahan yang timbul

22

akibat tindakan tidak sengaja yang dilakukan oleh manajemen atau karyawan

perusahaan yang mengakibatkan kesalahan teknis perhitungan,

pemindahbukuan dan lain-lain. Sedangkan irregularities merupakan kesalahan

yang sengaja dilakukan oleh manajemen atau karyawan perusahaan yang

mengakibatkan kesalahan material terhadap penyajian laporan keuangan,

misalnya kecurangan (fraud).

Adapun pengertian fraud menurut BPKP (2008:11) adalah sebagai

berikut: “Dalam istilah sehari-hari, fraud dimaknai sebagai ketidakjujuran.

Dalam terminologi awam fraud lebih ditekankan pada aktivitas penyimpangan

perilaku yang berkaitan dengan konsekuensi hukum, seperti penggelapan,

pencurian dengan tipu muslihat, fraud pelaporan keuangan, korupsi, kolusi,

nepotisme, penyuapan, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain”.

Sedangkan Tunggal (2012:169) mengartikan fraud adalah sebagai berikut:

“Fraud is an advantage gained by unfair or wrong ful means, an

infraction of the rules of fair trade; a false representation of fact made

knowingly; without belief in its truth, recklessly, not caring whether it is true

or false”. Pada dasarnya fraud merupakan tindakan yang melanggar hukum

dan bisa merugikan berbagai pihak. Fraud merupakan suatu hal yang sangat

sulit diberantas, bahkan korupsi di Indonesia sudah dilakukan secara

sistematis sehingga perlu penanganan yang sistematis. Akan tetapi kita harus

23

optimis bahwa bisa dicegah atau paling tidak bisa dikurangi dengan

menerapkan pengendalian anti fraud.

Dari beberapa uraian di atas dapat diketahui bahwa fraud berarti suatu

item tidak dimasukkan sehingga menyebabkan informasi tidak benar, apabila

suatu kesalahan adalah disengaja maka kesalahan tersebut merupakan fraud

(fraudulent). Fraud auditing hendaknya disebut dengan istilah audit atas fraud

, yang dapat didefinisikan sebagai audit khusus yang dimaksudkan untuk

mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan atau fraud atas transaksi

keuangan. Fraud auditing termasuk dalam audit khusus yang berbeda dengan

audit umum terutama dalam hal tujuan yaitu fraud auditing mempunyai tujuan

yang lebih sempit (khusus) dan cenderung untuk mengungkap suatu fraud

yang diduga terjadi dalam pengelolaan asset/aktiva.

Kondisi Penyebab Fraud

Tunggal (2012:10) menyatakan bahwa terdapat beberapa kondisi penyebab

fraud, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Insentif atau tekanan. Manajemen atau pegawai lain merasakan insentif

atau tekanan untuk melakukan fraud.

b. Kesempatan. Situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau

pegawai untuk melakukan fraud

24

c. Sikap atau rasionalisasi. Ada sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai

etis yang membolehkan manajemen atau pegawai untuk melakukan

tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada dalam lingkungan yang

cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan yang

tidak jujur.

Dari pernyataan di atas, jelas bahwa kondisi penyebab fraud itu diantaranya

disebabkan oleh adanya insentif/tekanan, kesempatan, dan juga sikap atau

rasionalisasi. Insentif yang umum bagi perusahaan untuk memanipulasi laporan

keuangan adalah menurunnya prospek keuangan perusahaan.

Faktor-faktor Pendorong Terjadinya Fraud

Fraud umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan

penyelewengan dan dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan

adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut. Faktor

pendorong fraud boleh diartikan sebagai pola pemanfaatan

“kesempatan/peluang” untuk mengambil keuntungan melalui cara-cara yang

merugikan. Kumaat (2011:139) menyatakan pendapatnya tentang faktor

pendorong terjadinya fraud adalah sebagai berikut:

1. Desain pengendalian internalnya kurang tepat, sehingga meninggalkan

“celah” risiko.

25

2. Praktek yang menyimpang dari desain atau kelaziman (common business

sense) yang berlaku.

3. Pemantauan pengendalian yang tidak konsisten terhadap implementasi

business process.

4. Evaluasi yang berjalan terhadap business process yang berlaku.

Nur Asiah (2012) menyatakan terdapat empat faktor pendorong seseorang

untuk melakukan fraud, yang disebut juga dengan teori GONE, yaitu:

1. Greed (keserakahan).

2. Opportunity (kesempatan).

3. Need (Kebutuhan).

4. Pengungkapan.

Greed dan need termasuk dalam faktor individu yang merupakan hal bersifat

sangat personal dan diluar kendali perusahaan sehingga sulit sekali dapat

dihilangkan oleh ketentuan perundang-undangan. Dengan adanya alasan

kebutuhan ditambah dengan motivasi yang mendorongnya, maka sikap serakah

seseorang akan cenderung melanggar ketentuan dan aturan. Opportunity dan

Exposure disebut sebagai faktor genetik karena merupakan faktor yang masih

didalam kendali perusahaan sebagai korban perbuatan fraud. Pada umumnya

terdapatnya kesempatan akan mendorong seseorang untuk berbuat fraud kerena

pelaku cenderung berpikir bahwa kapan lagi ada kesempatan jika tidak sekarang.

Sementara exposure berkaitan dengan proses pembelajaran berbuat curang

26

karena menganggap sanksi terhadap pelaku fraud tergolong ringan sehingga para

karyawan perusahaan tidak merasa takut apabila melakukan fraud. Pada

umumnya faktor pendorong seseorang melakukan tindakan fraud adalah tekanan,

baik itu tekanan finansial maupun non finansial yang didukung dengan adanya

kesempatan karena perusahaan tidak menindak tegas pelaku fraud sehingga tidak

membuat efek jera bagi para pelaku fraud.

Pencegahan Fraud

Kasus fraud yang semakin marak terjadi membuat kerugian yang cukup besar

bagi perusahaan. Apabila fraud tidak bisa dideteksi dan dihentikan, maka akan

berakibat fatal bagi perusahaan. Untuk itu, manajemen perusahaan harus

mengambil tindakan yang tepat untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya

fraud.

Pencegahan fraud menurut BPKP (2008:37) merupakan upaya terintegrasi

yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab fraud (fraud triangle) yaitu:

1. Memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan.

2. Menurunkan tekanan pada pegawai agar ia mampu memenuhi

kebutuhannya.

3. Mengeliminasi alasan untuk membuat pembenaran atau rasionalisasi atas

tindakan fraud yang dilakukan.

27

Dengan adanya upaya pencegahan yang diterapkan oleh perusahaan dapat

memperkecil peluang terjadinya fraud karena setiap tindakan fraud dapat

terdeteksi cepat dan diantisipasi dengan baik oleh perusahaan.Setiap karyawan

tidak merasa tertekan lagi dan melakukan pembenaran terhadap tindakan

fraud yang dapat merugikan banyak pihak.

Tujuan Pencegahan Fraud

Adanya penerapan Good Corporate Governance membuat sejumlah

perusahaan mengeluarkan kebijakan terkait dengan upaya pencegahan fraud.

Salah satu cara tersebut adalah dengan memberikan kesempatan kepada audit

internal untuk mendeteksi dan mencegah fraud yang mungkin terjadi dalam

lingkungan organisasi. Apabila teknik pencegahan fraud berjalan baik dan

efektif akan membuat citra positif bagi perusahaan karena meningkatnya

kepercayaan publik. Menurut BPKP (2008:38) pencegahan fraud yang efektif

memiliki lima tujuan yaitu:

1. Preventation, yaitu mencegah terjadinya fraud secara nyata pada semua

lini organisasi.

2. Deterence, yaitu menangkal pelaku potensial bahkan tindakan untuk yang

bersifat coba-coba.

3. Discruption, yaitu mempersulit gerak langkah pelaku fraud sejauh

mungkin.

28

4. Identification, yaitu mengidentifikasi kegiatan beresiko tinggi dan

kelemahan pengendalian.

5. Civil action prosecution, yaitu melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi

yang setimpal atas perbuatan fraud kepada pelakunya.

Fraud merupakan suatu masalah di dalam perusahaan dan harus dicegah

sedini mungkin, Tunggal (2012:59) mengemukakan bahwa terdapat beberapa

tata kelola untuk mencegah fraud diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Budaya Jujur dan Etika yang Tinggi

Riset menunjukkan bahwa cara yang paling efektif untuk mencegah dan

menghalangi fraud adalah mengimplementasikan program serta

pengendalian anti fraud, yang didasarkan pada nilai-nilai inti yang dianut

perusahaan. Nilai-nilai semacam itu menciptakan lingkungan yang

mendukung perilaku dan ekspektasi yang dapat diterima, bahwa pegawai

dapat menggunakan nilai itu untuk mengarahkan tindakan mereka. Nilai-

nilai itu membantu menciptakan budaya jujur dan etika yang menjadi

dasar bagi tanggung jawab pekerjaan para karyawan. Menciptakan budaya

jujur dan etika yang tinggi mencakup lima unsur:

a. Menetapkan Tone at the Top

Manajemen dan dewan direksi bertanggung jawab untuk

menetapkan “Tone at the Top” terhadap perilaku etis dalam

perusahaan. Kejujuran dan integritas manajemen akan memperkuat

29

kejujuran serta integritas karyawan di seluruh organisasi. Tone at the

Top yang dilandasi kejujuran dan integritas akan menjadi dasar bagi

kode etik perilaku yang lebih terinci, yang dapat dikembangkan untuk

memberikan pedoman yang lebih khusus mengenai perilaku yang

diperbolehkan dan dilarang.

b. Menciptakan Lingkungan Kerja yang Positif

Dari riset yang dilakukan terlihat bahwa pelanggaran lebih jarang

terjadi bila karyawan mempunyai perasaan positif tentang atasan

mereka ketimbang bila mereka merasa diperalat, diancam, atau

diabaikan. Tempat kerja yang positif dapat mendongkrak semangat

karyawan, dan mengurangi kemungkinan karyawan melakukan fraud

terhadap perusahaan.

c. Mempekerjakan dan Mempromosikan Pegawai yang Tepat

Agar berhasil mencegah fraud, perusahaan yang dikelola dengan baik

akan mengimplementasikan kebijakan penyaringan yang efektif untuk

mengurangi kemungkinan mempekerjakan dan mempromosikan

orang-orang yang tingkat kejujurannya rendah, terutama yang akan

menduduki jabatan yang bertanggung jawab atau penting. Kebijakan

semacam itu mungkin mencakup pengecekan latar belakang orang-

orang yang dipertimbangkan akan dipekerjakan atau dipromosikan

menduduki jabatan yang bertanggung jawab atau penting. Pengecekan

30

latar belakang memverifikasi pendidikan, riwayat pekerjaan, serta

referensi pribadi calon karyawan, termasuk referensi tentang karakter

dan integritas. Setelah seorang pegawai diangkat, evaluasi yang

berkelanjutan atas kepatuhan pegawai itu pada nilai-nilai dan kode

perilaku perusahaan juga akan mengurangi kemungkinan fraud.

d. Pelatihan

Semua pegawai baru harus dilatih tentang ekspektasi perusahaan

menyangkut perilaku etis pegawai. Pegawai harus diberi tahu tentang

tugasnya untuk menyampaikan fraud aktual atau yang dicurigai serta

cara yang tepat untuk menyampaikannya. Selain itu, pelatihan

kewaspadaan terhadap fraud juga harus disesuaikan dengan tanggung

jawab pekerjaan khusus pegawai itu, misalnya, pelatihan yang berbeda

untuk agen pembelian dan penjualan.

e. Konfirmasi

Sebagian perusahaan mengharuskan pegawainya untuk secara periodik

mengkonfirmasikan tanggung jawabnya mematuhi kode perilaku.

Pegawai diminta untuk menyatakan bahwa mereka memahami

ekspektasi perusahaan serta sudah mematuhi kode perilaku, dan

mereka tidak mengetahui adanya pelanggaran. Konfirmasi tersebut

akan membantu mengokohkan kebijakan kode perilaku dan juga

31

membantu menghalangi pegawai melakukan fraud atau pelanggaran

etika lainnya.

2. Tanggung jawab Manajemen untuk Mengevaluasi Pencegahan Fraud

Fraud tidak mungkin terjadi tanpa adanya kesempatan untuk

melakukannya dan menyembunyikan perbuatan itu. Manajemen

bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mencegah fraud,

mengambil langkah-langkah yang teridentifikasi untuk mencegah fraud,

serta memantau pengendalian internal yang mencegah dan

mengidentifikasi fraud.

3. Pengawasan oleh Komite Audit

Komite audit mengemban tanggung jawab utama mengawasi pelaporan

keuangan serta proses pengendalian internal organisasi. Dalam memenuhi

tanggung jawab ini komite audit memperhitungkan potensi diabaikannya

pengendalian internal oleh manajemen serta mengawasi proses

pencegahan fraud oleh manajemen, dan program serta pengendalian anti

fraud. Komite audit juga membantu menciptakan “tone at the top” yang

efektif tentang pentingnya kejujuran dan perilaku etis dengan mendukung

toleransi nol manajemen terhadap fraud.

Metode Pencegahan Fraud

32

Tuanakotta (2010:277) menyatakan Pencegahan fraud dapat dilakukan

dengan menetapkan pengendalian internal yang baik. Semua pengendalian

dapat digolongkan dalam pengendalian internal aktif dan pasif. Kata kunci

untuk pengendalian internal aktif adalah to prevent yaitu mencegah.

Pengendalian internal pasif adalah to deter yaitu mencegah karena

konsekuensinya terlalu besar, serta membuat jera.

Pengendalian internal aktif biasanya merupakan bentuk pengendalian yang

paling banyak diterapkan. Ia seperti pagar-pagar yang menghalangi pencuri

masuk ke halaman rumah orang. Pagar-pagar ini membatasi, menghalangi,

atau menutup akses si calon pelaku fraud. Sarana-sarana pengendalian internal

aktif yang sering dipakai dan umumnya sudah dikenal dalam system akuntansi

meliputi:

1. Tanda tangan

2. Tanda tangan counter

3. Password dan PIN

4. Pemisahan tugas

5. Pengendalian asset secara fisik

6. Pengendalian persediaan secara real time

7. Pagar, gembok, dan semua bangunan dan penghalang fisik

8. Pencocokan dokumen

9. Formulir yang sudah dicetak nomornya.

33

Pengendalian internal pasif ini tujuannya sebenarnya sama dengan

pengendalian internal aktif, yakni mencegah terjadinya fraud. Dalam

pengendalian internal aktif, hal ini dilakukan dengan membuat brikade-

brikade, bermacam-macam lapisan pengaman, sebelum pelaku fraud mampu

menembusi pertahanan, namun ada peredam yang membuat pelanggar atau

pelaku fraud akan jera. Peredam ini diumumkan secara luas, da. sistemnya

memastikan hal ini. Beberapa bentuk dari pengendalian internal pasif

meliputi:

1. Pengendalian yang khas untuk masalah yang dihadapi (customized

control)

2. Jejeak audit (audit trail)

3. Audit yang focus (focused audit)

4. Pengintaian atas kegiatan kunci (surveillance of key activities)

5. Pemindahan tugas (rotation of key personel)

BPKP (2008:38) menyatakan beberapa metode pencegahan yang lazim

ditetapkan oleh manajemen mencakup beberapa langkah berikut:

1. Penetapan kebijakan anti fraud.

2. Prosedur pencegahan baku.

3. Organisasi.

4. Teknik pengendalian.

5. Kepekaan terhadap fraud.

34

Kebijakan unit organisasi harus memuat a high ethical tone dan harus

dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk mencegah tindakan-

tindakan fraud dan kejahatan ekonomi lainnya. Seluruh jajaran manajemen

dan karyawan harus mempunyai komitmen yang sama untuk menjalankannya

sehingga kebijaksanaan yang ada akan dilaksanakan dengan baik. Pada

dasarnya komitmen manajemen dan kebijakan suatu instansi/organisasi

merupakan kunci utama dalam mencegah fraud. Namun demikian, harus pula

dilengkapi dengan prosedur penanganan pencegahan secara tertulis dan

ditetapkan secara baku sebagai media pendukung. Adanya komite audit yang

independen menjadi nilai plus karena unit audit internal mempunyai tanggung

jawab untuk melakukan evaluasi secara berkala atas aktivitas organisasi

secara berkesinambungan. Bagian ini juga berfungsi untuk menganalisis

pengendalian intern dan tetap waspada terhadap fraud saat melaksanakan

audit. Sistem yang dirancang dan dilaksanakan secara kurang baik akan

menjadi sumber atau peluang terjadinya fraud, yang pada gilirannya

menimbulkan kerugian finansial bagi organisasi sehingga diperlukan teknik-

teknik pengendalian dan audit yang efektif untuk mengurangi kemungkinan

terjadinya fraud. Kerugian dan fraud dapat dicegah pula apabila organisasi

atau instansi mempunyai staf yang berpengalaman sehingga mereka peka

terhadap sinyal- sinyal fraud. Karena fraud merupakan suatu masalah di

dalam perusahaan dan harus dicegah sedini mungkin.

35

Dari kutipan di atas, dapat diketahui bahwa beberapa teknik pencegahan

fraud dapat dilakukan dengan prosedur yang tepat dalam perusahaan karena

hal ini merupakan langkah awal untuk mencegah fraud. Prosedur yang tepat

tidak berarti tanpa dukungan karyawan yang berkerja dalam perusahan. Oleh

karena itu, dibutuhkan audit yang independen terhadap karyawan. Untuk

menciptakan hubungan yang baik antara manajemen dengan karyawan,

manajemen harus sering mengadakan pertemuan yang dimanfaatkan untuk

menyampaikan pendapat atau keluhan-keluhan yang dihadapi. Dari pertemuan

yang telah dilakukan, tingkah laku masing-masing karyawan dapat diketahui

sehingga terjalin komunikasi yang baik antara kedua belah pihak.