9

BAB II

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESI

2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan referensi dan evaluasi yang berkaitan

dengan penelitian dibahas sebagai berikut : Fadhila (2014), dari hasil penelitiannya

mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax avoidance menunjukkan

hasil yang tidak berpengaruh dilihat dengan nilai signifikansi 0,626 > 0,05 dan juga

dapat dilihat β sebesar 0,520 dengan arah negatif. Hal tersebut terjadi karena pemilik

saham institusional lebih menyerahkan tugas pengawasan pada dewan komisaris yang

memang tugas mereka. Sedangakan untuk hasil pengujian variabel komite audit

terhadap tax avoidance berpengaruh secara signifikan positif yang dapat dilihat dari

koefisien β komite audit bernilai bernilai positif sebesar 0,390 dan dapat dilihat nilai

signifikansi sebesar 0,000 < 0,05.

Swingly & Sukharta (2015), dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa

secara statistik total aset yang merupakan proxy dari ukuran perusahaan berpengaruh

positif terhadap tax avoidance sedangkan untuk hasil pengujian leverage secara

statistik berpengaruh negatif pada tax avoidance. Untuk pengujian pengaruh komite

audit terhadap tax avoidance memiliki hasil bahwa secara statistik jumlah komite audit

tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

10

Cahyono dkk. (2016), dapat disimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa untuk hasil

mengenai uji hipotesis variabel komite audit terhadap penghindaran pajak memiliki

hasil bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan

tingkat signifikasi 0,944 > 0,05.

Dewinta & Setiawan (2016), memiliki hasil pengujian bahwa ROA berpengaruh

positif terhadap tax avoidance, semakin tinggi profitabilitas, maka semakin tinggi pula

tingkat tax avoidance suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan

laba yang besar akan lebih leluasa untuk memanfaatkan celah (loopholes) terhadap

pengelolaan beban pajaknya. Kemudian hasil pengujian ukuran perusahaan juga

berpengaruh positif terhadap tax avoidance artinya semakin besar ukuran perusahaan,

maka semakin tinggi aktivitas tax avoidance di perusahaan yang disebabkan karena

perusahaan dengan jumlah total aset yang relatif besar cenderung lebih mampu dan

lebih stabil dalam menghasilkan laba. Sedangkan untuk hasil pengujian pengaruh

leverage terhadap penghindaran pajak memiliki hasil tidak berpengaruh disebabkan

karena semakin tinggi tingkat utang, pihak manajemen akan semakin konservatif dalam

melakukan laporan keuangan atas operasi perusahaan.

Wijayanti & Merkusiwati (2017), dari hasil penelitian yang dilakukan dapat

disimpulkan bahwa ada atau tidaknya kepemilikan institusional pada perusahaan tidak

dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Besar kecilnya keberadaan

kepemilikan institusional tidak menjamin secara optimal dapat mengurangi

penghindaran pajak, karena kepemilikan institusional lebih menyerahkan pengawasan

dan pengelolaan perusahaan pada komisaris. Sedangkan untuk pengujian variabel

11

ukuran perusahaan memiliki hasil bahwa tidak berpengaruh terhadap penghindaran

pajak, artinya besar kecilnya perusahaan tidak berpengaruh pada penghindaran pajak

karena sama-sama patuh dalam aturan pajak. Perusahaan-peusahaan tersebut tidak mau

direpotkan dengan resiko yang ditimbulkan.

Jasmine (2017), dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa leverage

berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, semakin besarnya utang

dilakukan perusahaan dengan sengaja untuk mengurangi beban pajak perusahaan

sehingga nilai CETR perusahaan akan semakin rendah. Untuk pengujian hipotesis

variabel profitabilitas memiliki hasil bahwa berpengaruh secara signifikan terhadap

penghindaran pajak hal tersebut menunjukkan semakin tinggi ROA perusahaan akan

memiliki kesempatan untuk memposisikan dirinya dalam tax planning yang bertujuan

untuk mengurangi kewajiban pajak.

Saputra & Asyik (2017), dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa

komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan penghindaran

pajak. Untuk pengujian profitabilitas terhadap tax avoidance memiliki hasil bahwa

profitabilitas tidak berpengaruh. Sedangkan untuk pengujian hipotesis variabel komite

audit terhadap penghindaran pajak memiliki hasil bahwa komite audit tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga banyak kecilnya

jumlah komite audit dalam perusahaan memiliki pengaruh kecil terhadap tindakan

penghindaran pajak perusahaan.

Putri & Putra (2017), menguji hipotesis mengenai pengaruh variabel kepemilikan

institusional terhadap tax avoidance yang diproksikan menggunakan INSTOW berupa

12

persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh modal saham yang beredar

diperusahaan menunjukkan hasil berpengaruh secara positif terhadap CETR. Sehingga

semakin tinggi kepemilikan institusi beban pajak yang dibayarkan cenderung

meningkat.

Hasil penelitian-penelitian terdahulu bervariasi sehingga memberikan peluang

peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya baik yang bersifat pengembangan

ataupun pengulangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak

pada pada tahun yang diteliti, variabel yang akan diteliti serta objek yang akan diteliti.

Sehingga penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk membuktikan secara empiris

mengenai pengaruh leverage, ukuran perusahaan, profitabilitas, struktur kepemilikan

dan komite audit terhadap penghindaran pajak seperti yang dilakukan oleh penelitian

terdahulu dengan mengubah tahun penelitian pada tahun 2016. Serta menggunakan

objek penelitian berupa perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016.

2.2. Tinjauan Teori

1. Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara

principal dan agent. Pihak principal adalah pihak yang memberikan amanah kepada

agent untuk melakukan semua kegiatan atas nama principal dalam tugasnya sebagai

pengambil keputusan dan yang dimaksud pihak principal disini adalah pemegang

saham atau pemilik perusahaan. Sedangkan pihak agent dalam penelitian ini

13

merupakan manajer yang berkewajiban untuk mengelola perusahaan sesuai dengan

amanah yang diberikan pihak principal.

Ulum & Sofyani (2016:87) memandang pada teori agensi terdapat potensi konflik

kepentingan antara pihak principal dan pihak agent yang saling bertindak untuk

memenuhi kepentingan masing-masing. Konflik kepentingan akan semakin meningkat

ketika pemilik perusahaan tidak dapat memonitor tindakan manajer sehari-hari guna

memastikan bahwa tindakan manajer telah sesuai dengan harapan pemegang saham

atau pemiliki perusahaan. Dimana pihak pemegang saham memiliki keterbatasan

mengenai informasi kinerja manajer, sedangkan manajer selaku pihak agent dinilai

lebih mengetahui keadaan perusahaan dan prospek kedepannya dibandingkan pihak

pemilik/ pihak principal. Keadaan tersebut seringkali mendukung pihak manajemen

untuk tidak memberikan informasi sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya

dengan tujuan untuk menutupi kelemahan kinerja manajemen atau memaksimalkan

kepentingan dirinya sendiri.

Sehingga untuk mengatasi hal tersebut sangat dibutuhkan pengawasan yang efektif

oleh pihak-pihak terkait yang diwujudkan dengan penerapan good corporate

governance pada perusahaan. Diharapkan dengan adanya GCG pada perusahaan

pengelolaan perusahaan dapat diawasi dan dikendalikan agar pengelolaan perusahaan

dapat patuh sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu bagi

pemegang saham dengan adanya GCG pada perusahaan dapat memberikan jaminan

bahwa dana yang diinvestikan telah dikelola dengan baik dan memberikan return yang

memadai.

14

Bila dalam penelitian ini teori keagenan dapat dihubungkan dengan tindakan

manajer saat melakukan penghindaran pajak perusahaan. Guna memenuhi

kewajibannya dalam mencapai keinginan pemegang saham, manajer menggunakan

cara melalui pengurangan beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan celah-celah

Undang-undang perpajakan. Sebenarnya pihak pemegang saham/pemilik perusahaan

cenderung memperbolehkan adanya tindakan penghindaran pajak tetapi dengan

batasan normal dan tetap memperhatikan pencapaian kepentingan dari pemegang

saham/pemilik perusahaan tersebut. Namun dengan adanya asimetri informasi

menjadikan pihak manajer seringkali melakukan penghindaran pajak melebihi batas

yang diperbolehkan pemegang saham/pemilik perusahaan dengan maksud untuk

menutupi kekurangan kinerjanya atau untuk memaksimakan kepentingan dirinya.

Untuk mengatasi masalah penghindaran pajak yang dilakukan manajemen, pihak

perusahaan dapat menerapkan mekanisme GCG. Salah satu komponen mekanime

GCG yang dapat digunakan untuk pengawasan kegiatan pengelolaan perusahaan

adalah kepemilikan institusional dan komite audit. Kepemilikan institusional

diharapkan dapat memonitoring dengan efektik setiap keputusan yang diambil oleh

manajer sedangkan komite audit diharapkan dapat memberikan pengawasan yang

efektif terhadap proses pelaporan keuangan manajer dan audit independen agar teruji

kelayakannya.

15

2. Hipotesis Biaya Politisi (political cost hypothesis)

Pada Rahmawati (2012: 87-88), Watts dan Zimmerman mengemukakan bahwa

pada teori akuntansi positif terdapat 3 hipotesis yaitu bonus plan, debt covenan dan

political cost. Political cost atau hipotesis biaya politik suatu hipotesis pemilihan

metode akuntansi yang menyatakan perusahaan cenderung untuk menurunkan laba saat

ini dengan menggeser ke laba pada periode besok. Hal tersebut dilakukan dengan

motivasi menghindari tekanan politik seperti tuduhan monopoli dengan cara

memperlihatkan laba tidak berlebihan seperti yang dicurigai, melobi ke kongres untuk

melindungi industri dari barang impor yang mneyebabkan penurunan keuntungan

industry serta menghindari tuntutan serikat kerja dengan memperlihatkan perolehan

laba yang turun. Menurut oktomegah (2012), biaya politisi dapat timbul karena terdapat

konflik antara perusahaan dengan pemerintah. Dimana pemerintah memiliki

wewenang kepada perusahaan untuk mengalihkan kekayaannya kepada masyarakat

atau ikut serta bertanggung jawab pada kepentingan sosial. Salah satu bentuk kebijakan

biaya politik adalah beban pajak, semakin besar laba yang didapat maka semakin besar

pajak yang dibayarkan dan biasanya laba yang besar cenderung dimiliki oleh

perusahaan besar. Sehingga pemerintah akan menaruh perhatian lebih pada perusahaan

yang berukuran besar.

16

3. Perlawanan Pajak

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 pasal 1 angka 1 pajak merupakan kontribusi wajib

kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kerena

kegunaan pajak sangat penting bagi Negara maka pemerintah berusaha untuk

memaksimalkan penerimaan Negara berasal dari pajak, hal tersebut akan terwujud bila

wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan. Namun dari sisi wajib pajak terutama

wajib pajak badan, pembayaran pajak merupakan sebuah kerugian sehingga wajib

pajak badan (Perusahaan) akan berusaha membayar pajak dengan jumlah yang kecil

dan timbul sebuah perlawan dalam diri wajib pajak badan. Menurut R. Santoso

Brotodiharjo dalam Pohan (2013:21), terdapat dua bentuk perlawanan wajib pajak :

1. Perlawanan pasif

Meliputi hambatan hambatan yang mempersukar pemungut pajak yang erat

hubungannya dengan struktur ekonomi suatu Negara, perkembangan intelektual dan

moral penduduk, serta system dan cara pemungutan pajak itu sendiri.

2. Perlawanan aktif

Meliputi semua usaha perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dan

bertujuan untuk menghindari pajak. Beberapa modus yang dapat digunakan adalah tax

avoidance, tax evasion, dan tax saving.

17

3. Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Menurut Suandy (2001:7), Perencanaan pajak merupakan tahap awal dalam

manajemen pajak. Perencanaan pajak sendiri memiliki pengertian sebuah proses

mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik

pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang paling

minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Banyak motivasi yang mendasari dilakukannya suatu

perencanaan pajak namun semua itu bersumber dari adanya 3 unsur perpajakan

(Suandy, 2001: 11) yaitu:

a. Kebijakan perpajakan

Merupakan suatu alternative dari berbagai saran yang hendak dituju dalam sistem

perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan perpajakan dapat diuraikan faktor-faktor

yang mendorong adanya perencanaan pajak diantaranya :

1. Pajak yang akan dipungut

2. Subjek pajak

3. Objek Pajak

4. Tarif pajak

5. Prosedur perpajakan

b. Undang-undang perpajakan

Adanya celah yang muncul dari undang-undang perpajakan karena tidak

sempurnanya undang-undang perpajakan dalam mengatasi berbagai masalah yang

18

timbul dapat dimanfaatkan untuk menganalisis dengan cermat untuk digunakan

perencanaan pajak yang baik.

c. Administrasi perpajakan

Administrasi perpajakan di Indonesia yang kurang memadai dapat mendorong

dilakukannya perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari dari sanksi

administrasi maupun pidana karena terdapat perbedaan penafsiran antara aparat fiskus

dan wajib pajak akibat dari luasnya peraturan dan system informasi yang belum efektif.

Dalam tax planning terdapat 3 cara yang dapat digunakan untuk menekan

kewajiban pajak (Pohan, 2013:14), yakni :

1. Tax Avoidance

Strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman

bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, metode

dan teknik yang digunakan dengan memanfaatkan kelemahan perundang-

undangan.

2. Tax Evasion

Strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara ilegal dan tidak aman

bagi wajib pajak, dan cara penyelundupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan

perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor

undang-undang dan peraturan perpajakan.

3. Tax Saving

Suatu cara yang dilakukan wajib pajak untuk mengelakkan utang pajaknya

dengan cara menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang dikenai pajak

19

pertambahan nilai, atau mengurangi jam kerja sehingga pendapatan yang diperoleh

akan lebih kecil dan terhindar dari kewajiban pajak yang besar.

Hingga saat ini tidak ada garis pembeda secara tegas mengenai rincian dan indikasi

penghindaran pajak (tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion) sehingga para

perencana pajak harus memiliki kualitas yang baik dalam bidang perpajakan,

memahami informasi dengan tepat serta memperhatikan syarat-syarat perencanaan

dengan baik agar tidak terperangkap dalam perbuatan yang diklasifikasikan sebagai

tindakan penyelundupan pajak. Syarat-syarat tax planning yang baik diantaranya,

Pohan (2013:21):

a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan

b. Secara bisnis masuk akal (reasonable)

c. Didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai (misalnya: kontrak, invoice,

faktur pajak, PO dan DO).

Maka suatu perencanaan yang dilakukan dengan baik dan benar akan menghasilkan

manfaat yang besar bagi perusahaan begitu pula tujuan yang dinginkan akan tercapai,

diantaranya berupa meminimalisasi beban pajak yang terhutang, memaksimalkan laba

setelah pajak, meminimalkan terjadinya kejutan pajak pajak serta memenuhi kewajiban

perpajakan secara benar, efisien dan efektif (Pohan, 2013:21).

4. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Untuk meminimumkan kewajiban pajak perusahaan dapat dilakukan dengan

berbagai cara baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (lawful) maupun yang

20

melanggar peraturan perpajakan (unlawful) atau istilah yang sering digunakan adalah

tax avoidance dan tax evasion (Suandy, 2001:8). Tax avoidance atau penghindaran

pajak dapat diartikan sebagai teknik dan strategi mengurangi beban pajak yang

dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan

ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan

memanfaatkan kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan

peraturan pajak itu sendiri. Apabila metode dan teknik yang digunakan untuk

mengurangi beban pajak bersifat illegal atau bertentangan dengan ketentuan

perpajakan dan berada diluar koridor undang-undang dan peraturan perpajakan dapat

disebut sebagai tindakan penggelapan pajak (tax evasion), ( Pohan, 2013:14).

Bila dilihat dari kedua pengertian istilah diatas dapat dikatakan bahwa

penghindaran pajak (tax avoidance) tidak merupakan pelanggaran atas perundang-

undangan perpajakan sebab dalam rangka mengurangi beban pajak dilakukan dengan

memanfaatkan kelemahan dari peraturan perpajakan. Meski penghindaran pajak (tax

avoidance) bersifat legal pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut

terjadi sebab tidak sesuai dengan tujuan pembuatan undang-undang dan dapat

merugikan Negara.

Adapun cara-cara yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak menurut Hoque,

et al. (2010) dalam Dewi & Noviasari (2017), (1) menampakkan laba dari aktivitas

operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak

perusahaan tersebut. (2) mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan

opersional, dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi

21

utang pajak perusahaan. (3) membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis

sehingga mengurangi laba bersih. (4) membebankan depresiasi produksi yang

berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.

(5) mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur

sehingga mengurangi laba kena pajak.

Selanjutnya penghindaran pajak dapat diukur salah satunya menggunakan ETR.

ETR dihitung dengan cara membagi beban pajak penghasilan dengan laba sebelum

pajak. Penggunaan ETR diharapkan mampu memberikan gambaran secara menyeluruh

mengenai beban pajak yang akan berdampak pada laba akuntansi yang dapat dilihat di

CALK sebab pada perhitungan ETR akan menggambarkan perubahan beban pajak

dengan mewakili pajak kini dan pajak tangguhan (Astuti & Aryani, 2016).

5. Leverage

Semakin berkembang ukuran perusahaan maka didalamnya terdapat banyak

aktivitas operasi yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin banyak aktivitas operasi

perusahaan maka dibutuhkan modal yang besar untuk menunjungkan aktivitas operasi

tersebut. Modal tersebut selain diperoleh perusahaan melalui pendanaan internal

berupa modal sendiri dapat pula diperoleh melalui pihak eksternal berupa utang. Suatu

rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang

dinamakan leverage (Kurniasih & Sari, 2013).

22

Menurut Brigham & Houston (2014: 140) leverage keuangan adalah tingkat

penggunaan hutang sebagai sumber pembiayaan perusahaan, dimana memiliki tiga

dampak penting :

1. Menghimpun dana melalui utang membuat pemegang saham dapat

mengendalikan perusahaan dengan jumlah investasi ekuitas yang terbatas.

2. Kreditur melihat ekuitas atau dana yang diberikan pemilik sebagai batas

pengaman. Jadi, semakin tinggi proporsi total modal yang diberikan oleh

pemegang saham, makin kecil risiko yang dihadapi kreditor.

3. Jika hasil yang diperoleh dari asset perusahaan lebih tinggi dari tingkat bunga yang

dibayarkan, maka penggunaan utang akan “mengungkit” (leverage) atau

memperbesar pengembalian atas ekuitas.

Penggunaan leverage oleh perusahaan diharapkan dapat memberikan keuntungan

lebih besar dari beban tetap dan sumber dana yang dikeluarkan perusahaan, sehingga

keuntungan pemegang saham dapat di optimalkan. Sebaliknya leverage juga dapat

meningkatkan risiko keuangan perusahaan, sebab ketika perusahaan ternyata

mendapatkan laba lebih rendah dari beban tetap dan sumber dana yang dikeluarkan

maka dapat mengurangi tingkat laba yang akan diperoleh pemegang saham. Sehingga

keputusan perusahaan dalam memilih jenis sumber pendanaan berupa utang harus

dipertimbangkan dengan seksama.

Menurut Weston & Brigham (2005:150), terdapat beberapa faktor yang

mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan pendanaan berupa utang,

faktor kunci pertama risiko bisnis perusahaan atau tingkat risiko yang terkandung pada

23

aktiva perusahaan apabila ia tidak menggunakan utang. Semakin besar risiko bisnis

perusahaan, makin rendah rasio utangnya yang optimal. Faktor kunci kedua adalah

posisi pajak perusahaan. Karena dengan adanya hutang akan menimbulkan beban

bunga yang dapat dikurangkan dengan penghasilan kena pajak. Sedangkan faktor kunci

ketiga adalah fleksibilitas keuangan atau kemampuan untuk menambah modal dengan

persyaratan yang masuk akal dalam keadaan yang kurang menguntungkan. Kemudian

berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 pasal 18, beban bunga yang dapat dikurangkan

terhadap pendapatan kena pajak adalah beban bunga yang berasal dari pinjaman pihak

ketiga atau kreditur dimana tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan.

Pengukuran leverage dapat menggunakan debt to equity ratio, dimana

membandingkan persentase antara total hutang dengan dengan modal perusahaan.

DER menggambakan kemampuan perusahaan untuk membayar kembali hutangnya

dengan menggunakan modal perusahaan (Saputra & Asyik, 2017). Semakin besar rasio

ini maka menunjukkan semakin besarnya hutang daripada modal yang dimiliki selain

itu semakin tinggi pula risiko keuangan perusahaan tersebut.

6. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang menunjukkan besar kecilnya

perusahaan yang ditunjukkan dengan total aktiva, total penjualan, rata-rata total aktiva,

rata-rata total penjualan, harga saham, log size, kapitalisasi pasar dll (Puspita &

Febrianti, 2017). Berdasarkan UU No. 20 tahun 2008 pasal 1 ukuran suatu perusahaan

24

dapat diklasifikasikan menjadi 4 ukuran yakni usaha mikro, usaha kecil usaha

menengah dan usaha besar dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 2.1 Kriteria Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan Kriteria

Asset (tidak termasuk tanah

& bangunan tempat usaha)

Pejualan tahunan

Usaha Mikro Maksimal 50 juta Maksimal 300 juta

Usaha Kecil 50 juta – 500 juta >300 juta – 2,5 M

Usaha Menengah >500 juta – 10 M 2,5 M – 50 M

Usaha Besar >10 M >50 M Sumber : Undang-Undang No. 20 Tahun 2008

Berdasarkan kriteria tersebut menunjukkan perusahaan besar memiliki asset

(tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) lebih dari sepuluh miliar dengan

penjualan tahunan lebih dari lima puluh miliar, dengan kepemilikan asset yang besar

dapat menunjukkan tingkat kedewasaan perusahaan tersebut serta menunjukkan

prospek baik dalam jangka waktu yang relative panjang dibandingkan dengan

perusahaan yang memiliki total asset lebih kecil. Semakin besar ukuran perusahaan

dapat menunjukkan kemampuannya dalam menghasilkan laba cukup besar dengan

memiliki transaksi yang semakin kompleks. Perusahaan dengan ukuran besar akan

mempunyai sumber daya yang cukup melimpah hal tersebut memungkin perusahaan

besar untuk mengatur perpakannya dengan melakukan tax planning sehingga dapat

tercapai tax saving yang optimal (Jasmine, 2017). Menurut Kurniasih & Sari (2013),

kepemilikan sumber daya yang besar pada perusahaan beskala besar mampu digunakan

untuk membuat perencanaan pajak yang baik (political power theory). Namun

berdasarkan teori biaya politik perusahaan yang besar tidak selalu dapat menggunakan

25

sumber daya yang dimilikinya untuk membuat perencanaan yang baik, sebab terdapat

batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator.

7. Profitabilitas

Profitabilitas dapat digunakan sebagai bentuk penilaian terhadap kinerja

manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan dengan laba yang

diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa rasio profitabilitas memperlihatkan

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba baik melalui asset ataupun modal

yang dimiliki perusahaan. Profitabilitas dalam perusahaan dapat diukur menggunakan

rasio ROA (return on asset), rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan

menghasilkan laba bersih terlepas dari pendanaan. Semakin tinggi nilai ROA maka

menunjukkan pihak manajemen dapat mengelola aset yang dimiliki dengan baik

sehingga pendapatan yang diperoleh lebih besar dari biaya yang telah dikeluarkan

(Putri & Putra, 2017). Pengelolaan asset yang baik guna memperoleh laba maksimal

dapat digunakan untuk mendapat insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya melalui

pemanfaatan beban penyusutan. Sebab beban penyusutan merupakan beban yang dapat

dikurangkan pada penghasilan kena pajak.

Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Pasal 1 menyatakan bahwa pajak

penghasilan dikenakan pada subjek pajak yang menerima atau memperoleh

penghasilan pada tahun pajak. Maka ketika perusahaan memperoleh profitabilitas yang

tinggi akan berdampak pada pembayaran kewajiban perusahaan tersebut, sehingga

pihak perusahaan akan berusaha untuk memposisikan dirinya dalam tax planning yang

26

baik untuk mengurangi jumlah kewajiban pajaknya yang akan dibayarkan pada

pemerintah (chen et al. 2010) dalam (Kurniasih & Sari, 2013).

8. Struktur Kepemilikan

Kebijakan perusahaan dalam melakukan pendanaan dapat dilakukan dengan

berbagai cara salah satunya dengan menerbitkan saham. Semakin banyak perusahaan

menjual sahamnya maka akan semakin banyak pula saham yang beredar di masyarakat

dengan dimiliki oleh siapapun. Kepemilikan saham tersebut dapat dimiliki oleh

seseorang secara individu, keluarga, masyarakat luas (public), pemerintah, pihak asing

asing maupun orang dalam perusahaan tersebut (manajerial). Struktur kepemilikan

sendiri dapat timbul karena adanya perbandingan persentase kepemilikan saham oleh

para pemegang saham, (Hadi & Mangoting, 2014).

Menurut Aryani (2011), Salah satu mekanisme GCG berupa struktur kepemilikan

dapat digunakan untuk mengurangi masalah keangenan. Karena dengan adanya

struktur kepemilikan yang terstruktur dipercaya dapat mempengaruhi jalannya

perusahaan yang nantinya dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Salah satu bentuk

dari struktur kepemilikan yang dapat mempengaruhi jalannya perusahaan adalah

kepemilikan institusional, dengan adanya kepemilikan institusionalonal akan

mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajer.

Selain itu menurut Faisal (2014) dalam Ngadiman & Puspitasari (2014),

kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh institusional seperti

yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan invesatsi, dana pension, perusahaan

27

berbentuk perseroan (PT), dan institusional lainnya. Adanya hak kemepemilikan saham

oleh pihak institusional maka memiliki kekuasaan dan tanggungjawab untuk

melakukan pengawasan terhadap tindakan manajer agar tidak bertindak mementingkan

diri sendiri khususnya melakukan penghindaran pajak. Semakin besar kepemilikan

institusional menunjukkan semakin besar kemampuannya untuk mengawasi manajer

serta mempengaruhi tindakan manajer dalam mengambil keputusan (Ngadiman &

Puspitasari, 2014).

9. Komite Audit

Berdasarkan KEP. 339/BEJ/07-2001 tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek

Bersifat Ekuitas di Bursa menjelaskan dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan

peusahaan yang baik (good corporate governance) perusahaan tercatat wajib memiliki

komisaris independen, komite audit dan sekretaris perusahaan. Sedangkan menurut

surat edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 mengenai Pembentukan

dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komite audit dapat diartikan sebagai

komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam

melaksanakan tugas dan funsgi dewan komisaris. Kemudian anggota komite audit

paling sedikit terdiri dari 3 orang yang berasal dari komisaris independen dan pihak

dari luar emiten atau perusahaan publik serta dengan diketuai oleh komisaris

independen. Untuk menjadi anggota komite audit diwajibkan memiliki integritas yang

tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaan serta

28

mampu berkomunikasi dengan baik sehingga fungsi dan peran dari komite audit dapat

berjalan dengan maksimal.

Komite audit memiliki peran yang sangat penting dan strategis bagi perusahaan,

menurut surat edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015, komite audit

memiliki peran sebagai berikut :

1. Melakukan penelaah atas informasi keungan yang akan dikeluarkan Emiten atau

perusahaan kepada public dan/ atau pihak otoitas.

2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik.

3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan

mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal

4. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang

dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi

pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.

5. Memberikan saran atas pemilihan akuntan public dan menelaah pengaduan yang

berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau

Perusahaan Publik.

6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Dengan berjalannya fungsi komite secara efektif dimungkinkan adanya

pengendalian laporan keuangan yang efektif dan dapat mendukung adanya corporate

governance dalam suatu perusahaan, sehingga diasumsikan perusahaan yang memiliki

corporate governance dengan penerapan salah satu mekanismenya berupa komite audit

29

memiliki kemungkinan yang sangat kecil dalam melakukan penghindaran pajak, sebab

memiliki pengawasan dan pengontrolan yang baik dalam perusahaan tersebut, (Saputra

& Asyik, 2017).

2.3. Perumusan Hipotesis

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

1. Leverage

Dalam keadaan perusahaan yang semakin berkembang, untuk memenuhi

kebutuhan modal perusahaan utang dapat menjadi salah satu alternative sumber

perolehan dana perusahaan. Semakin tinggi utang memperlihatkan semakin besar

penggunaan dana eksternal perusahaan. Salah satu faktor perusahaan melakukan

pendanaan berupa utang adalah posisi pajak perusahaan, (Weston & Brigham,

2005:150) sebab biaya bunga yang ditimbulkan dari utang dapat dikurangkan dalam

Leverage (𝑥1)

Ukuran Perusahaan (𝑥2) Penghindaran Pajak

(y) Profitabilitas (𝑥3)

Kepemilikan Institusional (𝑥4)

Komite Audit (𝑥5)

30

perhitungan pajak (deductible) sehingga dapat mengurangi beban pajak yang

dibayarkan ke pemerintah. Dari penjelasan yang disampaikan menunjukkan

penggunaan utang yang tinggi dapat digunakan perusahaan sebagai bentuk

penghindaran pajak. Hal tersebut didukung dalam penelitian yang dilakukan oleh

Jasmine (2017) dengan hasil bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap

penghindaran pajak (tax avoidance). Selain itu penelitian yang dilakukan Saputra &

Asyik, (2017) mengenai pengujian pengaruh leverage pada tax avoidance memiliki

hasil yang sama bahwa leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

𝑯𝟏: Leverage berpengaruh pada penghindaran pajak.

2. Ukuran perusahaan

Semakin besar skala suatu perusahaan (asset yang besar) menunjukkan semakin

baik kemampuannya dalam mengahasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan yang

memiliki asset kecil. Dengan adanya perolehan laba yang cukup stabil mendorong

perusahaan untuk cenderung melakukan penghindaran pajak didukung dengan sumber

daya yang mumpuni dan berkualitas untuk melakukan perencanaan pajak. Sebab

dengan tingginya perolehan laba akan berdampak pada kenaikan beban pajak. Selain

itu semakin besar ukuran perusahaan akan semakin kompleks trasaksi yang terjadi

sehingga dapat dimanfaatkan untuk setiap celahnya guna melakukan penghindaran

pajak. Maka diindikasikan semakian besar suatu ukuran perusahaan akan memiliki

kemampuan yang besar dalam melakukan penghindaran pajak (tax avoidance).

Penelitian yang dilakukan oleh Dewinta & Setiawan (2016) mendukung adanya

31

pengaruh ukuran terhadap penghindaran pajak, dimana hasil pengujian ukuran

perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Begitu juga penelitian yang

dilakukan oleh Swingly & Sukartha (2015), dimana total asset merupakan proxy dari

ukuran perusahaan secara statistic berpengaruh positif pada tax avoidance.

𝑯𝟐: Ukuran Perusahaan berpengaruh pada penghindaran pajak.

3. Profitabilitas

Salah satu cara untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan dapat

menggunakan ROA. Semakin tinggi hasil ROA perusahaan menunjukkan kemampuan

manajer dalam mengelola asset perusahaan dengan baik sehingga diperoleh laba yang

tinggi. Maka perolehan laba yang tinggi akan mendorong pihak perusahaan untuk

cenderung melakukan penghindaran pajak. Sebab laba yang tinggi akan menaikan

beban pajak sebesar kenaikan laba. Penghindaan pajak dapat dilakukan dengan

memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengelolaan asset

sehingga perusahaan akan mendapatkan insentif pajak dan kelonggaran lainnya. Beban

penyusutan dan amortisasi dari penglolaan aset dapat dikurangkan dengan penghasilan

kena pajak sehingga dapat mengurangi kewajiban pajak yang dibayarkan. Maka dapat

diindikasikan semakin tinggi nilai profitabilitas (ROA) suatu perusahaan, semakin

besar pula penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan. Penelitian terdahulu

yang dilakukan Dewinta & Setiawan (2016) memiliki hasil yang sejalan dengan

perumusan hipotesis yakni, ROA berpengaruh positif terhadap tax avoidance, semakin

tinggi profitabilitas, maka semakin tinggi pula tingkat tax avoidance suatu perusahaan

32

yang disebabkan karena perusahaan dengan laba yang besar akan lebih leluasa untuk

memanfaatkan celah (loopholes) terhadap pengelolaan beban pajaknya. Selain itu hasil

penelitian Jasmine (2017), bahwa profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap

penghindaran pajak hal tersebut menunjukkan semakin tinggi ROA perusahaan akan

memiliki kesempatan untuk memposisikan dirinya dalam tax planning yang bertujuan

untuk mengurangi kewajiban pajak.

𝑯𝟑: Profitabilitas berpengaruh pada penghindaran pajak.

4. Kepemilikan Institusional

Salah satu mekanisme GCG yang dapat mengurangi masalah agensi adalah struktur

kepemilikan, sebab dipercaya dapat mempengaruhi jalannya perusahaan. Bentuk dari

struktur kepemilikan dapat berupa kepemilikan institusional. Adanya hak kepemilikan

saham oleh institusional dapat memberikan kekuasaan dan tanggung jawab dalam

melakukan fungsi pengawasan dan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh

manajer. Semakin besar kepemilikan institusional menunjukkan kemampuannya untuk

mengawasi manajer dalam mengambil kebijakan sehingga tindakan manajer yang

merugikan para pemegang saham khususnya dalam melakukan tindakan penghindaran

pajak (tax avoidance) dapat dihindari. Penjelasan tersebut didukung dengan penelitian

yang dilakukan oleh Putri & Putra (2017), dimana kepemilikan institusional

berpengaruh dalam penghidaran pajak perusahaan, artinya dengan semakin tinggi

kepemilikan institusional beban pajak yang dibayarkan perusahaan akan semakin

besar. Sebab adanya investor institusional dapat memainkan peran untuk memantau,

33

mendispilinkan, dan mempengaruhi manajer untuk tidak melakukan tindakan sesuai

kepentingan diri sendiri.

𝑯𝟒: Struktur kepemilikan berpengaruh pada penghindaran pajak.

5. Komite audit

Menurut surat edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 Peran dari

komite audit untuk membantu komisaris melakukan pengawasan atau monitoring

dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari

kecurangan yang dilakukan pihak manajemen. Ketika fungsi komite audit berjalan

secara efektif dimungkinkan adanya pengendalian laporan keuangan yang efektif dan

dapat mendukung adanya corporate governance dalam suatu perusahaan, sehingga

diasumsikan semakin banyak jumlah komite audit dalam perusahaan memiliki

kemungkinan sangat kecil untuk melakukan penghindaran pajak (tax avoidance), sebab

pengawasan dan pengontrolan akan semakin baik dan efektif dalam perusahaan

tersebut. Penjelasan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah

(2014) dimana komite audit memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap

penghindaran pajak.

𝑯𝟓: Komite Audit berpengaruh pada penghindaran pajak

34