7

BAB II

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini hal-hal yang diutarakan peneliti yang sifatnya

mendukung adanya penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian yang

terdahulu, antara lain:

Martusa (2009) menyimpulkan, bahwa beberapa negara mulai memasukkan

unsur lingkungan pada penilaian kinerja bisnis perusahaan dan meminta perusahaan

yang terlibat di pasar modal untuk menyusun laporan keuangan beserta

pengungkapan kebijakan lingkungan pada operasional perusahaan. Environmental

management accounting (EMA) bermanfaat sebagai pengendalian perusahaan

dalam menerapkan kebijakan lingkungan pada operasionalnya. Akuntansi

lingkungan untuk eksternal sangat bermanfaat bagi publik untuk mengetahui

seberapa besar peduli perusahaan terhdapa lingkungan.

Sambharakresna (2009) dalam penelitiannya menyatakan, bahwa akuntansi

lingkungan menyediakan laporan dan informasi kepada pihak internal dan eksternal

perusahaan. bagi pihak internal, akuntansi lingkungan akan memberikan informasi

yang membantu untuk manajemen dalam pengambilan keputusan perusahaan.

sedangkan untuk pihak eksternal, akuntansi lingkungan memberikan informasi

lingkungan yang berhubungan dengan kepentingan publik dan komunitas

keuangan. Environmental accounting dan environmental management accounting

memiliki peran yang sangat signifikan dalam strategi bisnis perusahaan. alat baru

8

bagi manajemen untuk meningkatkan profitabilitas dan kinerja lingkungan

perusahaan dan mendukung keberlangsungan bisnis perusahaan dalam jangka

panjang.

Santoso (2012) menyimpulkan, bahwa dalam praktiknya kebanyakan biaya

lingkungan tersembunyi dalam biaya overhead sehingga sulit untuk dievaluasi dan

dianalisis. Oleh karena itu, dibutuhkan akuntansi manajemen lingkungan untuk

mengelompokkan biaya lingkungan menurut model tertentu agar dapat diukur

kinerjanya. Maka, model kualitas dapat diandalkan. Dengan menggunakan sistem

akuntansi biaya tradisional, sering terjadi distorsi biaya produksi. Oleh karenanya,

penggunaan sistem akuntansi berdasarkan aktivitas sangat disarankan. Bagi industri

khususnya dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting

baginya untuk membuat AMDAL. Serta dalam penyajian laporan tambahan

mengenai lingkungan hidup perusahaan harus mempertimbangkan biaya manfaat

(cost benefit), perusahaan akan cenderung lebih senang mengungkapkannya bila

manfaat lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.

Aniela (2012) menyatakan, bahwa seiring dengan meningkatnya kerusakan

lingkungan, maka perusahaan sebagai bagian dari lingkungan juga dituntut untuk

memperhatikan kelestarian lingkungan. Perusahaan merupakan badan hukum yang

harus mempertanggungjawabkan pengelolaan perusahaannya kepada shareholders

dan stakeholders, maka manajemen harus mampu menunjukkan kinerja yang baik

kepada pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan kinerja finansial dan

kinerja lingkungannya. Oleh karena itu, disarankan bagi perusahaan untuk

mengimplementasikan green accounting, di mana dalam implementasinya

9

hendaknya perusahaan mengungkapkan secara jelas biaya lingkungan internal

(misalnya penggunaan bahan kimia dalam biaya produksi, keselamatan tenaga

kerja) dan eksternal (aktivitas penanaman pohon).

Meilanawati (2013) dalam penelitiannya menjelaskan, bahwa pada laporan

tahunan, perusahaan ini hanya mengungkapnya aktivitas sosial tanpa mencatat

biaya-biaya yang telah dikeluarkan atas aktivitas tersebut. Hal-hal yang mendasari

PT. Semen Indonesia (Persero) dalam mengungkapkan biaya lingkungannya antara

lain : (1) manajemen perlu mengontrol biaya yang signifikan; (2) peraturan

pemerintah; (3) inisiatif bisnis sukarela; (4) pelaporan publik; (5) menyangkut

komunitas; (6) serta terdapat beberapa alasan lain perusahaan. Biaya lingkungan

PT. Semen Indonesia (Persero) telah diidentifikasi berdasarkan teori dari Hansen

Mowen (2007).

Setyaningtyas dan Andono (2013) menyimpulkan, bahwa dengan penerapan

Environmental Cost Accounting perusahaan dapat mengukur dampak lingkungan

fisik maupun secara finansial. Penerapan ECA dapat dilakukan dengan model biaya

kualitas lingkungan dengan mengategorikan aktivitas terkait dengan pengelolaan

biaya lingkungan ke dalam empat kategori biaya kualitas lingkungan yaitu biaya

pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal.

Setelah itu membuat laporan biaya lingkungan dan laporan keuangan lingkungan.

Dari situ didapatkan informasi-informasi yang dapat digunakan manajemen untuk

pengambilan keputusan terkait dengan biaya lingkungan dan pengelolaan limbah.

Yuliantini dkk (2017) dalam penelitiannya menemukan, bahwa adapun

dampak dari akuntansi lingkungan terkait pengolahan limbah yaitu: (1) Penerapan

10

akuntansi lingkungan memungkinkan untuk mengelola dan menganalisis biaya

lingkungan dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh, serta

mempertimbangkan pelestarian lingkungan yang efektif dan efisien melalui

pengambilan keputusan yang tepat. (2) Memberikan informasi mengenai

pengelolaan internal, yaitu keputusan manajemen mengenai pemberian harga

kompos, pengendalian biaya overhead dan penganggaran modal. (3) Membantu

para pengguna informasi dalam pengambilan keputusan untuk kebijakan atau

program perusahaan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan di masa yang

akan datang. (4) Memudahkan menganalisis komponen biaya lingkungan terkait

pengolahan limbah. (5) Memudahkan dalam pengambilan keputusan dan

merencanakan strategi pencapaian laba yang diperoleh unit TPST Mandala Giri

Amertha.

B. Teori dan Kajian Pustaka

1. Teori Stakeholder

Istilah stakeholder yang sering dikutip adalah definisi dari Freeman dan Reed

(1983, p. 91) menyatakan bahwa :“ Any identifiable group or individual who can

affect the achivement of an organisation’s objectives, or is affected by the

achievement of an organisation’s objectives.”

Berdasarkan teori stakeholder, banyak orang atau subjek lain yang dapat

diklasifikasikan sebagai pemangku kepentingan misalnya shareholders, kreditur,

pemerintah, media, karyawan, dan masyarakat. Semua stakeholder memiliki hak

untuk diperlakukan secara adil oleh organisasi untuk mendapatkan informasi

tentang bagaimana aktivitas organisasi yang mempengaruhi mereka. Meskipun

11

ketika mereka memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut dan tidak

dapat secara langsung memainkan peran yang konstruktif dalam kelangsungan

hidup organisasi (Deegan, 2004).

Teori stakeholder memperhatikan keseluruhan pihak yang mempunyai

kepentingan terhadap perusahaan. Stakeholder perusahaan memiliki ekspektasi

tersendiri terhadap perusahaan. manajemen akan berusaha mengelola dan mencapai

harapan stakeholder dengan penyampaian aktivitas-aktivitas lingkungan dan sosial.

Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan

atau masukan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut.

Dalam perspektif teori ini, masyarakat dan lingkungan merupakan

stakeholder inti dari perusahaan yang harus diperhatikan. Tujuan utama dari teori

stakeholder adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan

penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan

meminimalkan kerugian yang mungkin munncul bagi stakeholder.

2. Konsep Akuntansi Lingkungan

Menurut Suwardjono (2014:10), Akuntansi merupakan seperangkat

pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi

keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu

dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang

berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomik.

Akuntansi akan mempunyai peran yang nyata apabila informasi yang dihasilkan

dapat mengendalikan perilaku pengambil keputusan ekonomik untuk bertindak ke

12

suatu pencapaian tujuan sosial dan ekonomik negara yaitu alokasi sumber daya

ekonomi secara efisien.

Karakteristik informasi yang dihasilkan akuntansi akan sangat bergantung

pada kondisi lingkungan negara tempat akuntansi diterapkan, tentunya akuntansi

akan membahas konsep dan alternatif serta implikasinya dalam berbagai kondisi

lingkungan. Seiring dengan berkembangnya waktu dimana kepedulian terhadap

lingkungan mulai mendapat perhatian masyarakat, maka muncul konsep Socio

Economic Environmental Accounting (SEEC) merupakan penjelasan dari

pengertian Triple Bottom Line (Wiedmann dan Manfred, 2006) sehingga menjadi

wacana baru dalam dunia akuntansi yaitu akuntansi sosial dan akuntansi lingkungan

(Dewi, 2016).

Akuntansi lingkungan atau Enviromental Accounting menurut Badan

Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau United States Environment

Protection Agency (US EPA) didefinisikan sebagai suatu fungsi penting tentang

akuntansi lingkungan adalah untuk menggambarkan biaya-biaya lingkungan

supaya diperhatikan oleh para stakeholders perusahaan yang mampu mendorong

dalam pengidentifikasian cara-cara mengurangi atau menghindari biaya-biaya

ketika pada waktu yang bersamaan sedang memperbaiki kualitas lingkungan.

Istilah akuntansi lingkungan dibagi ke dalam dua dimensi utama. Pertama,

akuntansi lingkungan terdiri dari biaya pribadi yaitu biaya yang secara menyeluruh

langsung berdampak pada perusahaan. Kedua, akuntansi lingkungan merupakan

biaya-biaya individu, masyarakat maupun lingkungan suatau perusahaan yang tidak

dapat dipertanggungjawabkan (Ikhsan, 2008:15).

13

Konsep akuntansi lingkungan mulai berkembang sejak tahun 1970- an. Pada

tahun 1990-an, IASC (The International'Accounting Standards Committee)

mengembangkan konsep tentang prinsip akuntansi internasional, termasuk di

dalamnya pengembangan akuntansi lingkungan. AICPA (American Institute of

Certified Public Accountant) juga mengeluarkan prinsip-prinsip universal tentang

audit lingkungan. Tujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dapat dicapai

melalui pelaporan biaya-biaya lingkungan yang memungkinkan stakeholders dapat

termotivasi untuk mengidentifikasi cara-cara mengurangi biaya lingkungan

(environmental cost reducing) atau menghindari biaya-biaya tersebut (Azizah,

2013).

Menurut kerangka dasar penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan (IAI, paragraf 12 2015) menyatakan bahwa tujuan

laporan keuangan berdasarkan kerangka konseptual adalah menyediakan informasi

yang menyangkut posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan posisi

keuangan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna dalam

pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan, lingkungan hidup berdasarkan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 angka 1 adalah : ... “kesatuan ruang dengan semua

benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan

perilakunya yang mempengaruhi kelangsunganperi kehidupan dan kesejahteraan

manusia dan makhluk hidup lainnya”.

Fungsi utama/penting akuntansi lingkungan yaitu mengungkapkan biaya-

biaya lingkungan kepada stakeholders. Pelaporan biaya-biaya lingkungan

14

memungkinkan stakeholder dapat termotivasi untuk mengindentifikasi cara unruk

mengurangi biaya lingkungan (environmental cost reducing) atau menghindari

biaya-biaya tersebut dengan tujuan meningkatkan kualitas lingkungan

(environmental quality). Gale dan Peter (2001:121) dalam Sambharakresna (2009)

menambahkan bahwa akuntansi lingkungan keuangan menekankan pada analisis

dan pelaporan komponen biaya biaya dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan

dengan masalah-masalah lingkungan.

Menurut Lange (2003) dalam Martusa (2009) environmental accounting

mempunyai empat komponen, yaitu:

1) Akun aset sumber daya alam yang berkaitan dengan sediaan sumber daya

alam dan fokus dalam memperbaiki neraca dari system of National Accounts

(SNA);

2) Akun arus bahan baku dan polutan (energi dan sumber daya) yang

memberikan informasi pada tingkat industri tentang penggunaan bahan baku

dan energi sebagai input untuk produksi;

3) Pengeluaran manajemen sumber daya dan perlindungan lingkungan yang

mengidentifikasi pengeluaran yang terjadi pada industri, pemerintah dan

rumah tangga;

4) Total penjualan makro ekonomi yang disesuaikan secara lingkungan

termasuk indikator sustainability.

3. Fungsi Akuntansi Lingkungan

Fungsi akuntansi lingkungan menurut Fasua (2011) dibagi menjadi dua yaitu

fungsi internal dan fungsi eksternal:

15

a. Fungsi internal

Akuntansi lingkungan mempunyai manfaat bagi internal perusahaan

untuk memberikan informasi laporan keuangan mengenai pengelolaan

internal, yaitu keputusan manajemen sebagai salah satu poin pertimbangan

untuk mencapai green company (Yakhou dan Dorweiler, 2004). Dalam

internal manajemen perusahaan, akuntansi lingkungan ini sering disebut

dengan Environmental Management Accounting (EMA).

Salah satu langkah dari sistem informasi lingkungan organisasi, fungsi

internal memungkinkan untuk menganalisis biaya pelestarian lingkungan

yang dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh dan mempertimbangkan

pelestarian lingkungan yang efektif dan efisien melalui pengambilan

keputusan yang tepat. Oleh karenanya, sangat diperlukan keberadaan fungsi

akuntansi lingkungan sebagai alat manajemen bisnis untuk digunakan oleh

manajer dan unit bisnis terkait.

b. Fungsi Eksternal

Akuntansi lingkungan pada pelaporan eksternal perusahaan sering

ditujukan untuk mempertanggungjawabkan kepada publik terutama

stakeholder dan shareholder atau pemegang saham. Adanya pengungkapan

hasil pengukuran kegiatan pelestarian lingkungan memungkinkan perusahaan

untuk mempengaruhi pengambilan keputusan stakeholdr. Untuk memenuhi

tanggung jawab perusahaan atas akuntabilitas dan sebagai alat evaluasi yang

tepat dai kegiatan pelestarian lingkungan maka publikasi hasil akuntansi

lingkungan akan berfungsi dengan baik.

16

4. Pengukuran Akuntansi Lingkungan

Pengukuran akuntansi lingkungan tidak bisa lepas dari pembahasan biaya

lingkungan (environmental cost). Pengukuran biaya lingkungan pada organisasi

masih dapat dilakukan karena biaya penanganan material, daur ulang sisa material,

pengolahan dan pembuangan limbah kemungkinan masih dalam kendali

manajemen produksi perusahaan. Foster dan Sjoblom, 1996; Anderson dan

Sedatole 1998 dalam Wiyantoro dkk (2011) menjelaskan, bahwa kesulitan dalam

pengukuran biaya lingkungan akan muncul ketika akuntan berusaha untuk

menetapkan biaya lingkungan yang bersifat eksternalisasi yang muncul karena

emisi gas, limbah cair, dan limbah padat dari proses produksi. Untuk mengukur

tingkat kesulitan tersebut digambarkan dalam kelompok biaya lingkungan dimulai

dari conventional costs, potentially hidden cost, contingen cost, relationship costs,

and societal costs (EPA, 1995 dalam Panggabean dan Deviarti 2012).

5. Pengungkapan Akuntansi Lingkungan

Pengungkapan dalam arti luas berarti penyampaian informasi (Wiyantoro

dkk, 2011). Para akuntan cenderung menggunakan pengungkapan ini dalam

pengertian yang lebih terbatas, yaitu penyampaian informasi keuangan perusahaan

dalam laporan keuangan tahunan (Hendriksen dan Van Breda, 2002:429-430).

Terdapat bebrapa bentuk pengungkapan menurut Hendriksen dan Van Breda

(2002:439-444) yaitu: ramalan keuangan, kebijakan akuntansi, perubahan

akuntansi, dan pengungkapan peristiwa pasca laporan. Pengungkapan lingkungan

(environmental disclosure) merupakan pengungkapan informasi yang berkaitan

17

dengan lingkungan terdapat dalam laporan tahunan perusahaan (Patten 2002 dalam

Wiyantoro dkk 2011).

6. Biaya Lingkungan

Definisi biaya lingkungan menurut Environmental Protection Agency (EPA)

meliputi biaya-biaya dari langkah yang diambil, atau yang harus diambil untuk

mengatur dampak-dampak lingkungan terhadap aktifitas perusahaan dalam cara

pertanggungjawaban lingkungan yang disesuaikan dengan tujuan-tujuan

lingkungan dan keinginan perusahaan. Selain itu, biaya lingkungan juga meliputi

biaya internal dan eksternal dan berhubungan dengan seluruh biaya-biaya yang

terjadi dalam hubungannya dengan kerusakan lingkungan dan perlindungan (Dewi,

2016).

United States Environmental Protection Agency (US EPA) dalam penelitian

Panggabean dan Deviarti (2012) menyebutkan jika biaya-biaya yang terjadi di

perusahaan terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu:

Conventional Costs

Biaya menggunakan bahan baku, utilitas, barang modal, dan pasokan yang

umumnya dibahas dalam akuntansi biaya dan penganggaran, tetapi tidak

dipertimbangkan sebagai biaya lingkungan. Penurunan penggunaan dan

berkurangnya limbah yang dihasilkan dari penggunaan bahan pokok yang ramah

lingkungan dapat mengurangi degradasi lingkungan serta penggunaan sumber daya

yang tidak dapat diperbarui.

18

Potentially Hidden Costs

Biaya-biaya yang terjadi sebelum proses operasi yang berpotensi tersembunyi

dari manajer, diantaranya upfront environmental costs. Biaya yang termasuk dalam

kelompok ini adalah perancangan produk ramah lingkungan, kualifikasi pemasok,

evaluasi peralatan pengendalian pencemaran alternatif, dan lain-lain.

Contingen Costs

Biaya yang mungkin terjadi atau tidak pada masa depan. Diantaranya, biaya

kompensasi atas kecelakaan pencemaran lingkungan, denda dan hukuman

pelanggaran peraturan masa depan, serta biaya tak terduga lainnya atas konsekuensi

masa depan.

Image and Relationship Costs

Biaya yang biasa disebut sebagai biaya “citra perushaan” dikeluarkan untuk

memengaruhi persepsi manajemen, pelanggan, karyawan, masyarakat, dan

regulator. Biaya yang termasuk dalam kategori ini adalah biaya pelaporan

lingkungan tahunan dan kegiatan hubungan masyarakat, biaya yang dikeluarkan

sukarela untuk kegiatan lingkungan seperti menanam pohon, dan biaya yang

dikeluarkan untuk program penghargaan dan pengakuan.

Menurut Hansen dan Mowen (2009:413), biaya lingkungan adalah biaya-

biaya yang terjadi karena kualitas lingkungan yang buruk atau kualitas lingkungan

yang buruk mungkin terjadi. Jadi biaya lingkungan berhubungan dengan kreasi,

deteksi, perbaikan, dan pencegahan degradasi lingkungan.

Biaya lingkungan diklasifikasikan menjadi empat kategori yaitu pertama,

biaya pencegahan lingkungan (envireonmental prevention costs) adalah biaya-

19

biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk mencegah diproduksinya limbah

dan/atau sampah yang dapat merusak lingkungan. Kedua, biaya deteksi lingkungan

(environmental detection cost) adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan

untuk menentukan bahwa produk, proses, dan aktivitas lain di perusahaan telah

memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak. Standar lingkungan dan

prosedur yang diikuti perusahaan didefinisikan dalam tiga cara yaitu peraturan

pemerintah, standar sukarela (ISO 14001) yang dikembangkan International

Standarts Organization, dan kebijakan lingkungan yang dikembangkan manajemen.

Biaya lingkungan yang ketiga adalah biaya kegagalan internal lingkungan

(envireonmental internal failure costs) adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang

dilakukan karena diproduksinya limbah dan sampah, tetapi tidak dibuang ke

lingkungan luar. Jadi, biaya kegagalan internal lingkungan ini dikeluarkan untuk

menghilangkan dan mengolah limbah maupun sampah ketika produksi. Keempat,

biaya kegagalan eksternal lingkungan (environmental external failure costs) adalah

biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke

dalam lingkungan.

Biaya kegagalan eksternal lingkungan diklasifikasikan dalam dua bentuk,

yaitu: biaya kegagalan eksternal yang direalisasi (realized external failure costs)

adalah biaya yang dialami dan dibayar oleh perusahaan. Sedangkan, biaya

kegagalan eksternal yang tidak direalisasi (unrealized external failure costs) atau

biaya sosial yang disebabkan oleh perusahaan, tetapi dialami dan dibayar oleh

pihak-pihak di luar perusahaan. Biaya sosial lebih lanjut dapat diklasifikasikan

20

sebagai biaya yang berasal dari degradasi lingkungan dan biaya yang berhubungan

dengan dampak buruk terhadap properti atau kesejahteraan masyarakat.

Biaya lingkungan mencakup seluruh biaya-biaya paling nyata dalam

mengukur ketidakpastian. Pada dasarnya biaya lingkungan berhubungan dengan

biaya produk, proses, sistem, atau fasilitas penting untuk pengambilan keputusan

manajemen yang lebih baik (Dewi, 2016). Dari beberapa pengertian tersebut

mengindikasikan bahwa biaya lingkungan adalah mendefinisikan, mengukur,

mengklasifikasikan dan membebankan biaya yang timbul dari aktivitas lingkungan

baik yang digunakan untuk fasilitas operasional perusahaan maupun sosial

perusahaan agar manajer dapat mengambil keputusan yang lebih baik.

7. Tanggung Jawab Lingkungan (Corporate Social Responsibility)

Wineberg dan Rudolp mendefinisikan Corporate Social Responbility (CSR)

aebagai: “The contribution that a company makes in society through its core

business activities, its social investment and philanthropy programs, and its

engagement in public policy”.

Sebagaimana yang diungkapkan para pakar akuntansi, pengertian dan konsep

CSR akan terus mengalami perkembangan. CSR muncul dari istilah akuntansi

lingkungan yang sebenarnya sama artinya dengan akuntansi sosial ekonomi (social

economic accounting). Berdasarkan hal itu, Davis dan Frederick pada tahun 1992

menyatakan bahwa CSR merupakan kewajiban organisasi perusahaan bisnis atau

perusahaan untuk mengambil bagian dalam kegiatan yang bertujuan melindungi

serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan di samping

21

kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan organisasi itu sendiri (Azheri,

2012:27).

Pada prinsipnya, CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan atas

tindakan dan kegiatan usahanya yang mempunyai dampak langsung maupun tidak

langsung terhadap stakeholder dan lingkungan perusahaan dimana perusahaan

berada. Atas dasar tersebut, John Elkingston’s berdasarkan pengertian di atas

mengelompokkan CSR atas tiga aspek yang dikenal dengan Triple Bottom Line

(3BL). Masing-masing aspek tersebut meliputi kemakmuran ekonomi (economic

prosperity), peningkatan kualitas ekonomi (environmental quality), dan keadilan

sosial (social justice) (Azheri, 2012).

Suatu perusahaan yang ingin menerapkan konsep pembangunan

berkelanjutan (sustainability development) harus memerhatikan 3P yaitu profit,

planet, and people. Pada tahun 2002 Global Compact Initiative menjelaskan

kembali tentang 3P sebagai tiga pilar CSR dengan menyatakan tujuan bisnis adalah

untuk mencari laba (profit), mensejahterakan orang (people), dan menjamin

keberlanjutan kehidupan (planet) (Azheri, 2012:35).

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kontribusi sukarela berupa

barang, jasa dan keuangan kepada masyarakat dan termasuk kegiatan langsung

terkait dengan aktifitas produksi dan perdagangan perusahaan. Dilihat dari regulasi

yang berlaku di Indonesia, saat ini sudah terdapat beberapa regulasi yang dapat

dijadikan acuan pelaksanaan CSR antara lain; UUD Pasal 33 UUD 1945, UU No.

23/1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 22/2001 Tentang

22

Minyak dan Gas Bumi, UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, UU No.

40/2007 Tentang Perseroaan Terbatas.

Terdapat juga Peraturan Menteri BUMN No. 5/2007 Tentang Program

Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Dalam

berbagai peraturan ini, pada dasarnya telah tersirat berbagai upaya yang harus

dilakukan baik oleh pemerintah maupun korporasi untuk melakukan

pengembangan masyarakat dan lingkungan, baik pada aspek sosial, pendidikan,

ekonomi, kesehatan maupun lingkungan (Puspita dan Murtiningtyas, 2013).

Semakin besar dan konsisten perusahaan mengungkapkan isu-isu CSR,

semakin besar pula manfaat ekonomi yang akan diperoleh. Meskipun, dalam jangka

pendek mengurangi kas dan menurunkan laba. Akan tetapi, dalam jangka panjang

akan mendatangkan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Manfaat ekonomi tersebut

adalah :

1) Sebagai investasi sosial yang menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi

perusahaan dalam jangka panjang

2) Memperkokoh profitabilitas dan kinerja keuangan perusahaan

3) Meningkatkan akuntabilitas dan apresiasi positif dari komunitas investor,

kreditor, pemasok, dan konsumen

4) Meningkatkan komitmen, etos kerja, efisiensi, dan produktivitas karyawan

5) Meningkatkan citra dan reputasi perusahaan

6) Menurunkan kerentanan gejolak sosial dan resistensi dari komunitas

sekitarnya karena diperhatikan serta dihargai perusahaan, dan

23

7) Meningkatkan reputasi, goodwill, dan nilai perusahaan dalam jangka panjang

(Lako, 2011:8)

8. Pedoman Pelaporan Keberlanjutan GRI

Pedoman pelaporan keberlanjutan ini adalah GRI G4 menyediakan prinsip-

prinsip pelaporan, pengungkapan standar, dan panduan penerapan untuk

penyusunan laporan keberlanjutan oleh organisasi, apapun ukuran, sektor, atau

lokasinya. Pedoman ini menyediakan referensi internasional untuk semua pihak

yang terlibat dengan pengungkapan pendekatan tata kelola serta kinerja dan

dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi organisasi.

Bagian pertama dari pedoman pelaporan adalah prinsip pelaporan, dirancang

dengan tujuan untuk mencapai transparansi pelaporan keberlanjutan dan harus

diterapkan oleh semua organisasi dalam menyusun laporan keberlanjutan. Prinsip

pelaporan keberlanjutan dibagi menjadi dua kelompok yaitu

a. Prinsip-prinsip untuk menentukan konten laporan

Prinsip-prinsip ini dirancang guna untuk menentukan konten laporan. Adapun

prinsip-prinsip tersebut adalah:

1) Pelibatan pemangku kepentingan

Organisasi harus mengidentifikasi para pemangku kepentingan dan

menjelaskan bagaimana organisasi menanggapi harapan dan kepentingan

wajar dari mereka.

2) Konteks keberlanjutan

Laporan harus menyajikan kinerja organisasi dalam konteks keberlanjutan

yang lebih luas.

24

3) Materialitas

Laporan harus mencakup dua aspek, yaitu:

a) Mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan

dari organisasi

b) Secara substansial memengaruhi asesmen dan keputusan pemangku

kepentingan

4) Kelengkapan

Laporan harus berisi cakupan aspek material dan boundary, cukup untuk

mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan serta

untuk memungkinkan pemangku kepentingan dapat menilai kinerja

organisasi dalam periode pelaporan.

b. Prinsip-prinsip untuk menentukan kualitas laporan

Prinsip ini memandu dalam memastikan kualitas informasi dalam laporan

keberlanjutan untuk mencapai transparansi. Prinsip-prinsip tersebut harus

memuat :

1) Keseimbangan

Laporan harus mencerminkan aspek-aspek positif dan negatif dari kinerja

organisasi untuk memungkinkan dilakukannya asesmen yang berlasan

atas kinerja organisasi secara keseluruhan.

2) Komparabilitas

Organisasi harus memilih, mengumpulkan, dan melaporkan informasi

secara konsisten. Informasi yang dilaporkan hars disajikan dengan cara

yang memungkinkan para pemangku kepentingan menganalisis

25

perubahan kinerja organisasi dari waktu ke waktu, dan yang dapat

mendukung analisis relatif terhadap organisasi lain.

3) Akurasi

Informasi yang dilaporkan harus cukup akurat dan terperinci bagi para

pemangku kepentingan untuk dapat menilai kinerja oranisasi.

4) Ketepatan waktu

Organisasi harus membuat laporan dengan jadwal yang teratur sehingga

informasi tersedia tepat waktu bagi para pemangku kepentingan untuk

membuat keputusan yang tepat.

5) Kejelasan

Informasi yang tersedia harus dapat dimengerti dan dapat diakses oleh

pemangku kepentingan yang menggunakan laporan.

6) Keandalan

Organisasi harus mengumpulkan, mencatat, menyusun, menganalisis, dan

mengungkapkan informasi serta proses yang digunakan untuk

menyiapkan laporan agar dapat diuji, dan hal itu akan menentukan

kualitas serta materialitas informasi.

Bagian kedua dari pedoman pelaporan keberlanjutan adalah pedoman untuk

pengungkapan standar. Pengungkapan standar terbagi menjadi dua yaitu:

a. Pengungkapan standar umum, yang terbagi menjadi tujuh bagian:

1) Strategi dan analisis: G4-1

2) Profil Organisasi: G4-9, G4-10, G4-11, G4-12, G4-13, G4-14, G4-15

3) Aspek material dan boundary teridentifikasi: G4-18, G4-19, G4-20, G4-21

26

4) Hubungan dengan pemangku kepentingan: G4-24, G4-25, G4-26

5) Profil laporan: G4-33

6) Tata kelola: G4-38, G4-41, G4-50, G4-51, G4-54, G4-55

7) Etika dan integritas: G4-56, G4-57, G4,58

b. Pengungkapan Standar Khusus

Pedoman ini mengatur pengungkapan standar khusus ke dalam tiga kategori

yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial. Kategori ekonomi lebih lanjut dibagi ke

dalam empat sub-kategori, yaitu kinerja ekonomi, keberadaan pasar, dampak

ekonomi tidak langsung, dan praktik pengadaan. Kategori lingkungan dibagi

menjadi dua belas sub-kategori, yaitu bahan, energi, air, keanekaragaman hayati,

emisi, efluen dan limbah, produk dan jasa, kepatuhan, transportasi, lain-lain,

asesmen pemasok atas lingkungan serta mekanisme pengaduan masalah

lingkungan. Sedangkan, kategori sosial terbagi menjadi empat sub-kategori, yaitu

praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja, hak asasi manusia, masyarakat,

dan tanggung jawab atas produk.