Upload
ngoxuyen
View
224
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 1
BAB II
STANDAR BIAYA UMUM
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 2
BAB II
STANDAR BIAYA UMUM
1a. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat
Pengadaan untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan
Kontruksi/Jasa lainnya dengan cara Pengadaan Langsung.
Tabel 2.1a
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dan Pejabat Pengadaan
No Nilai Paket Pekerjaan
(Rp)
Jabatan
PPK Pejabat Pengadaan
Orang/Paket (Rp)
1 50 s/d 100 Juta 700.000 500.000
2 Diatas 100 s/d 200 Juta 1.000.000 800.000
b. Honorarium Pejabat Pemesan dengan cara E Purchasing.
Tabel 2.1b
Honorarium Pejabat Pemesan dengan cara E Purchasing.
No Nilai Paket Pekerjaan
(Rp)
Jabatan
Pejabat Pemesan
Orang/Paket (Rp)
1 50 s/d 100 Juta 500.000
2 Diatas 100 s/d 200 Juta 800.000
3 Diatas 200 s/d 400 juta 1.100.000
4 Diatas 400 Juta s/d 1 Milyar 1.400.000
5 Diatas 1 Milyar s/d 3 Milyar 1.700.000
6 Diatas 3 Milyar 2.000.000
2. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Kerja
(Pokja) ULP untuk Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai paket pekerjaan di atas Rp
200.000.000,00 dengan cara E-Tendering dan Penunjukan Langsung.
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 3
Tabel 2.2 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan
Kelompok Kerja (Pokja) ULP
No Nilai Paket Pekerjaan
(Rp)
Jabatan
PPK Ketua Sekretaris Anggota
Orang/Paket (Rp)
1 Diatas 200 s/d 400 juta
2.600.000 2.400.000 2.200.000 2.000.000
2 Diatas 400 Juta s/d 1 Milyar
3.600.000 3.400.000 3.200.000 3.000.000
3 Diatas 1 Milyar s/d 3 Milyar
4.000.000 3.800.000 3.600.000 3.400.000
4 Diatas 3 Milyar 4.600.000 4.400.000 4.200.000 4.000.000
3. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk Paket Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan cara Pengadaan
Langsung dan E-Purchasing.
Tabel 2.3 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
No Nilai Paket Pekerjaan
(Rp)
Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan
Orang/Paket (Rp)
1 50 s/d 100 Juta 300.000
2 Diatas 100 s/d 200 Juta 500.000
3 Diatas 200 juta s/d 400 juta 800.000
4 Diatas 400 juta s/d 1 milyar 1.100.000
5 Diatas 1 milyar s/d 3 milyar 1.400.000
6 Diatas 3 milyar 1.700.000
4. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk Paket Pengadaan
Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya di atas Rp.
200.000.000,00 dengan cara E-Tendering dan Penunjukan
Langsung.
Tabel 2.4 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
No Nilai Paket Pekerjaan
(Rp)
Jabatan
Ketua Sekretaris Anggota
Orang/paket (Rp)
1 Diatas 200 juta s/d 400 juta 1.300.000 1.000.000 850.000
2 Diatas 400 juta s/d 1 milyar 1.450.000 1.150.000 1.000.000
3 Diatas 1 milyar s/d 3 milyar 1.600.000 1.300.000 1.150.000
4 Diatas 3 milyar 1.750.000 1.450.000 1.300.000
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 4
5. Honorarium Personil Organisasi Pengadaan untuk Paket Pekerjaan
Jasa Konsultasi
a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Jasa
Konsultasi
1) Nilai Paket Pekerjaan sampai dengan Rp. 50.000.000,00
diberikan honorarium sebagai berikut :
Tabel 2.5
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
dan Pejabat Pengadaan
No. Nilai Paket Pekerjaan
(Rp)
Jabatan
PPK Pejabat
Pengadaan
Orang/Paket (Rp.)
1 0 s/d 50 Juta 800.000 600.000
2) Nilai Paket Pekerjaan di atas Rp 50.000.000,00 diberikan
honorarium sebagai berikut :
Tabel 2.6
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan
Kelompok Kerja (Pokja) ULP
No
Nilai Paket
Pekerjaan (Rp)
Jabatan
PPK Ketua Sekretaris Anggota
Orang/paket (Rp.)
1 diatas 50 juta s/d
200 juta 2.900.000 2.700.000 2.500.000 2.250.000
2 diatas 200 juta s/d 1 milyar
3.800.000 3.600.000 3.400.000 3.200.000
3 diatas 1 milyar 4.800.000 4.600.000 4.400.000 4.200.000
b. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Jasa
Konsultasi.
1) Nilai paket pekerjaan sampai dengan Rp. 50.000.000,00
diberikan honorarium sebagai berikut :
Tabel 2.7
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
Nilai Paket Pekerjaan (Rp.)
Jabatan
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
orang/paket (Rp.)
s/d 50 juta 400.000
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 5
2) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi
dengan paket pekerjaan di atas Rp. 50.000.000,00 per paket
pekerjaan diberikan honorarium sebagai berikut :
Tabel 2.8
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
No Nilai Paket Pekerjaan
(Rp)
Jabatan
Ketua Sekretaris Anggota
orang/paket (Rp.)
1 diatas 50 juta s/d 200 juta 2.100.000 1.600.000 1.350.000
2 diatas 200 juta s/d 1 milyar 3.100.000 2.600.000 2.100.000
3 diatas 1 milyar 4.100.000 3.600.000 3.100.000
6. Organisasi ULP
Kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara E-Tendering
dan Penunjukan Langsung yang melalui Unit Layanan Pengadaan
(ULP) Provinsi Jawa Barat, diberikan honorarium dengan besaran
sebagai berikut :
Tabel 2.9
No Nama Jabatan Orang/Paket (Rp)
1 Kepala ULP 500.000
2 Sekretaris ULP 400.000
3 Admin ULP 100.000
7. Tunjangan Kegiatan Khusus Yang Melibatkan Unsur PNS selain PNS
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Non PNS.
Tabel 2.10
No Jabatan Satuan Besaran (Rp)
1 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) :
- Ketua Org/bln 10.000.000
- Wakil Ketua Org/bln 9.500.000
- Anggota Org/bln 9.000.000
- Asisten Anggota KPID Org/bln 2.500.000
2 Komisi Informasi Provinsi (KIP) :
- Ketua Org/bln 10.000.000
- Wakil Ketua Org/bln 9.500.000
- Anggota Org/bln 9.000.000
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 6
Keterangan :
1) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) ditetapkan
berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
487/Kep.250-KPID/2015 dan Keputusan Gubernur Jawa Barat
Nomor 090/Kep.331-Org/2015.
2) Komisi Informasi Provinsi (KIP) ditetapkan berdasarkan
Keputusan Gubernur Nomor 71/Kep.186-Diskominfo/2015
tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota
Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat masa Jabatan 2011-2015
dan Keputusan Gubernur Nomor 821.2/Kep.448-
Diskominfo/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Komisi
Informasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2015.
8. Satuan Biaya Uang Saku Rapat dan Bantuan Biaya Transportasi.
Uang saku dan bantuan biaya transpotasi diberikan kepada Non PNS
dan PNS selain PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengikuti
kegiatan penataran / pelatihan / seminar / kursus / diseminasi /
sosialisasi / rapat kerja.
a. Besaran uang saku
Tabel 2.11
Satuan Besaran (Rp)
Orang/hari Rp. 100.000,-
b. Bantuan Biaya Transportasi
Tabel 2.12
No Uraian Satuan Besaran
(Rp)
1 Dari Desa/Kelurahan ke Kecamatan Orang/kegiatan 90.000
2 Dari Kecamatan ke Ibukota Kabupaten/kota
Orang/kegiatan 100.000
3 Dari Kabupaten ke Ibukota Provinsi Orang/kegiatan 200.000
Keterangan :
1) Peserta dari Non PNS dapat diberikan Uang saku dan bantuan
biaya transportasi.
2) Peserta dari PNS selain PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat :
- dapat diberikan uang saku dan bantuan biaya transportasi,
apabila yang bersangkutan tidak diberikan biaya perjalanan
dinas dari instansinya.
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 7
- hanya diberikan uang sakunya saja, apabila yang
bersangkutan diberikan biaya perjalanan dinas.
3) Dialokasikan penganggarannya pada substansi kegiatan;
Dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
9. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur.
a. Uang Lembur
Uang Lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Negeri Sipil
yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari
pejabat yang berwenang.
Tabel 2.13
No Uraian Satuan Besaran (Rp)
1 Golongan I Org/Jam 13.000
2 Golongan II Org/Jam 17.000
3 Golongan III Org/Jam 20.000
4 Golongan IV Org/Jam 25.000
b. Uang Makan Lembur
Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil dan
diberikan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara
berturut-turut diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.
Tabel 2.14
No Uraian Satuan Besaran (Rp)
1 Golongan I dan II OH 30.000
2 Golongan III OH 32.000
3 Golongan IV OH 36.000
10. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Besaran biaya operasional dan biaya pendukung penyelenggaraan
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
untuk Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota se Jawa Barat
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat
Nomor 590/Kep.998-Pemum/2013.
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 8
Besaran biaya operasional dan biaya pendukung sebagaimana telah
ditetapkan dalam Keputusan Gubernur tersebut berpedoman pada
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 13/PMK.02/2013, bahwa
biaya operasional dan biaya pendukung dipergunakan untuk
membiayai :
- Kegiatan pada tahapan Perencanaan;
- Kegiatan pada tahapan Persiapan;
- Kegiatan pada tahapan Pelaksanaan; dan
- Kegiatan pada tahapan Penyerahan Hasil.
a. Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Untuk Kegiatan pada
Tahapan Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil.
Biaya Operasional dan Pendukung untuk kegiatan pada tahapan
pelaksanaan dan penyerahan hasil ditentukan berdasarkan
perhitungan dimulai dari 4% (empat persen) untuk nilai ganti rugi
tanah sampai dengan atau setara dengan Rp.10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah) pertama dan selanjutnya dengan
prosentasi menurun sebagai berikut :
Tabel 2.15
s.d. Rp. 10 miliar = (4% x Rp.10 miliar) = Paling tinggi
Rp.400 juta
Diatas Rp. 10 miliar
s.d. Rp. 15 miliar
= (biaya s.d Rp. 10 miliar
sebelumnya) + (3% x Rp.5 miliar)
= Paling tinggi
Rp.450 juta
Diatas Rp. 15 miliar
s.d. Rp. 30 miliar
= (biaya s.d Rp. 15 miliar
sebelumnya) + (2% x Rp.15
miliar)
= Paling tinggi
Rp.850 juta
Diatas Rp. 30 miliar s.d. Rp. 55 miliar
= (biaya s.d Rp. 30 miliar sebelumnya) + (1% x Rp.25
miliar)
= Paling tinggi
Rp.1,100
miliar
Diatas Rp. 55 miliar s.d. Rp. 105 miliar
= (biaya s.d Rp. 55 miliar sebelum-nya) + (0.50% x
Rp.50 miliar)
= Paling tinggi
Rp.1,350
miliar
Diatas Rp. 105
miliar
= (biaya s.d Rp. 105 miliar
sebelum-nya) + (0,25% x Rp.100 miliar)
= Paling tinggi
Rp.1,600 miliar
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 9
Biaya-biaya yang berkaitan dengan Biaya Operasional dan Biaya
Pendukung dalam rangka kegiatan pada tahapan pelaksanaan dan
penyerahan hasil, antara lain untuk : honorarium, pengadaan
bahan, alat tulis kantor, cetak dan stensil, fotokopi/penggandaan,
rapat, sidang-sidang, yang berkaitan dengan proses pengadaan
tanah, satuan tugas (satgas), biaya keamanan, penunjang
musyawarah, sosialisasi dan biaya perjalanan dinas dalam rangka
penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum.
b. Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah, Tim Kajian
Keberatan, Tim Pelaksana Pengadaan Tanah dan Satuan Tugas.
Tabel 2.16
No Uraian Satuan Besaran
(Rp)
I TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
TANAH/PELAKSANA PENGADAAN TANAH
A. Ganti Kerugian Tanah s.d Rp. 10 miliar
1. Ketua merangkap anggota
2. Sekretaris merangkap anggota
3. Anggota
4. Sekretariat
OB/Paket
OB/Paket
OB/Paket
OB/Paket
1.600.000
1.300.000
1.100.000
800.000
B. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 50 Miliar
1. Ketua merangkap anggota
2. Sekretaris merangkap anggota
3. Anggota
4. Sekretariat
OB/Paket
OB/Paket
OB/Paket
OB/Paket
2.400.000
1.900.000
1.600.000
900.000
C. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp. 50
miliar
1. Ketua merangkap anggota
2. Sekretaris merangkap anggota
3. Anggota
4. Sekretariat
OB/Paket
OB/Paket
OB/Paket
OB/Paket
3.700.000
2.900.000
2.400.000
1.000.000
II TIM KAJIAN
1. Ketua merangkap anggota
2. Sekretaris merangkap anggota
3. Anggota
Per Hasil
Kajian
1.100.000
800.000
750.000
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 10
No Uraian Satuan Besaran
(Rp)
III SATUAN TUGAS Mengacu pada ketentuan dalam :
1. Peraturan
Pemerintah
mengenai Jenis dan
Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang
Berlaku pada Badan
Pertanahan
Nasional
2. Peraturan Menteri
Keuangan mengenai
Indeks dalam
Rangka Perhitungan
Penetapan Tarif
Pelayanan
Penerimaan Bukan
Pajak pada Badan
Pertanahan
Nasional
3. Peraturan Menteri
Keuangan
mengenai
Persetujuan
Penggunaan
sebagian Dana
Penerimaan Negara
Bukan Pajak pada
Badan Pertanahan
Nasional
11. Jasa Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, Rohaniwan, Notulen,
Pembaca Do’a diberikan kepada PNS Non PNS Pemerintah Provinsi
Jawa Barat serta non PNS yang melaksanakan kegiatan, dengan
rincian sebagai berikut :
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 11
Tabel 2.17
No Jabatan Satuan Besaran (Rp)
1 Narasumber/Pembahas
a. Menteri/Pejabat setingkat Menteri Org/jam 1.700.000
b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan Org/jam 1.400.000
c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan Org/jam 1.000.000
d. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan
Org/jam 900.000
2 Narasumber Non PNS
(Pakar/Praktisi/Profesional)
Org/jam 900.000 - 1.700.000
3 Moderator Orang/kali 700.000
4 Pembawa Acara Org/kegiatan 400.000
5 Rohaniwan Org/kegiatan 400.000
6 Pembaca Do’a Org/kegiatan 400.000
Keterangan :
1) Pemberian jasa Narasumber/Pembahas dapat diberikan kepada
PNS Non PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat/TNI/POLRI yang
memberikan informasi/ pengetahuan kepada PNS/masyarakat
dalam kegiatan seminar/rapat koordinasi/
sosialisasi/diseminasi/bimbingan teknis/workshop/rapat
kerja/sarasehan/symposium/lokakarya Focus Group
Discussion/kegiatan sejenisnya (apabila narasumber/pembahas
yang diundang diwakilkan, maka besaran honorarium yang
diterima disesuaikan dengan tarif pejabat yang mewakili, dan
jika terjadi sisa anggaran akibat hal tersebut agar di setorkan ke
kas daerah).
2) Pemberian jasa narasumber non PNS ( pakar / praktisi/
profesional) yang mempunyai keahlian/pengalaman/professional
tertentu dalam ilmu/bidang tertentu untuk kegiatan seminar
/rakor/sosialisasi/diseminasi/workshop/rapatkerja/sarasehan/
symposium/lokakarya/focus group discussion.
3) Untuk Jasa Narasumber sebagaimana dimaksud pada Tabel
2.17 pada angka 1 dan angka 2 disamping diberikan
honorarium dapat diberikan penggantian uang transport
maksimal Rp. 1.000.000,- dan dapat disediakan akomodasi
penginapan.
4) Pemberian jasa Moderator diberikan kepada Non PNS dan PNS
selain PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat/TNI/POLRI yang
melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan
seminar/rapat koordinasi/ sosialisasi/ diseminasi/ bimbingan
teknis/workshop/rapatkerja/sarasehan/symposium/lokakarya/
Focus Group Discussion /kegiatan sejenisnya.
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 12
5) Pemberian jasa Pembawa Acara diberikan kepada Non PNS dan
PNS selain PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat/TNI/POLRI
yang melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan
seminar / rapat koordinasi / sosialisasi / diseminasi /
bimbingan teknis / workshop / rapat kerja / sarasehan /
symposium/ lokakarya /kegiatan sejenis, dengan peserta
minimal 300 (tiga ratus) orang.
6) Pemberian jasa Rohaniwan diberikan kepada seseorang (PNS
selain PNS Pemerintah Provinsi) sebagai rohaniwan pada saat
pengambilan sumpah jabatan. Honorarium sudah termasuk
uang transport.
7) Pembaca do’a diberikan kepada Non PNS dan PNS selain PNS
Pemerintah Provinsi Jawa Barat/TNI/POLRI yang melaksanakan
tugas sebagai pembaca do’a.
8) Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan seminar / rapat
koordinasi / sosialisasi / diseminasi / bimbingan teknis /
workshop / rapat kerja / sarasehan / symposium/lokakarya /
Focus Group Discussion / kegiatan sejenis adalah 60 (enam
puluh) menit.
12. Pendidikan dan Pelatihan
a. Honorarium Pengajar Diklat.
Honorarium diberikan kepada PNS Provinsi Jawa Barat, PNS Non
PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Non PNS.
Tabel 2.18
No Jabatan Satuan Besaran (Rp)
1 Pengajar diklat dari PNS Pemerintah Provinsi, yang peserta Diklatnya PNS
dari kabupaten/ kota dan luar Provinsi Jawa Barat
Org/jam pelajaran
200.000
2 Pengajar diklat dari PNS Non PNS Pemerintah Provinsi dan Non PNS
Org/jam pelajaran
200.000
3 Penceramah Kediklatan Org/Jp 1.000.000
4 Mentor Org/jam 200.000
5 Penguji Org/jam 200.000
6 Coach/Pelatih Org/jam 200.000
7 Instruktur Org/Jp 150.000
8 Pembantu Instruktur Org/Jp 100.000
9 Pengamat Kelas Org/Jp 100.000
10 Pembuat Materi Materi 200.000
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 13
Keterangan :
1) Honorarium pengajar diklat dapat diberikan kepada PNS
Pemerintah Provinsi dan PNS selain PNS Pemerintah Provinsi
Jawa Barat/TNI/Polri, dengan ketentuan :
a) Pengajar Diklat dari PNS Pemerintah Provinsi, untuk
peserta diklat dari PNS Kabupaten/Kota dan luar Provinsi.
b) Pengajar Diklat dari PNS selain PNS Pemerintah Provinsi
Jawa Barat.
2) Satuan orang per jam pelajaran yang digunakan adalah 45
(empat puluh lima) menit.
3) Satuan orang per jam (OJ) yang digunakan adalah 60 (enam
puluh) menit.
4) Mentor, Penguji dan Coach/Pelatih sebagaimana tercantum
dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
20 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum Pendidikan Dan
Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014.
5) Honorarium Pengajar diklat lainnya mengacu pada Standar
Belanja Instansi Pembina dari Pemerintah Pusat.
b. Biaya Pendidikan dan Pelatihan
Biaya Pendidikan Pelatihan, Pendidikan Lanjutan Dan Riset-
edukasi (Re) Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat.
1) Pendidikan dan Pelatihan Lemhannas
Tabel 2.19
No Komponen Biaya (Rp)
1 Kontribusi APBN
2 Uang saku 160.000
3 Penggantian ATK, penjilidan dan Fotocopy 2.000.000
Keterangan : Uang saku dianggarkan pada belanja pegawai.
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 14
2) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Tabel 2.20
No Komponen
Biaya (Rp)
Diklat Pim
I
Diklat Pim
II
Diklat Pim
III
Diklat Pim
IV
1 Kontribusi (diselenggarakan
bukan oleh
Provinsi Jawa
Barat)
APBN 30.261.000
22.125.000
20.230.000
2 Uang saku Diklat selama on campus
Sesuai lokasi diklat
Sesuai lokasi diklat
Sesuai lokasi diklat
Sesuai lokasi diklat
3 Penggantian ATK,
penjilidan dan
Fotocopy
2.000.000 1.500.000 750.000 500.000
4 Pendukung
Benchmarking
12.000.000 7.500.000 3.000.000 2.000.000
Keterangan :
a) Besaran Uang Saku Diklat Kepemimpinan sesuai dengan
uang saku yang ada dalam satuan biaya uang harian
perjalanan dinas.
b) Uang saku diberikan selama on campus :
i) Diklat PIM I : 24 hari
ii) Diklat PIM III : 26 hari
iii) Diklat PIM IV : 32 hari
c) Uang saku dan penggantian biaya ATK dan foto copy Diklat
Pim I, II dan Lemhanas dianggarkan oleh Badan
Kepegawaian Daerah, sedangkan untuk Diklat Pim III dan
IV dianggarkan oleh OPD masing-masing.
d) Pendukung Benchmarking diberikan kepada peserta
Lemhanas, Diklatpim I dan II sebagai penggantian
penunjang Benchmarking (Paspor Dinas, Visa, Biaya
internet dan sewa komputer) dan dianggarkan di BKD,
sedangkan Diklatpim III dan IV dianggarkan di masing-
masing OPD.
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 15
3) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
Tabel 2.21
No Komponen Biaya
Keterangan Tenaga Ahli Tenaga Terampil
1 Kontribusi Sesuai surat
undangan dari
penyelenggara
Sesuai surat
undangan dari
penyelenggara
Dianggarkan
di OPD atau
Badan Diklat.
2 Uang saku diklat
Sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan yang berlaku
Sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan yang berlaku
Dianggarkan pada OPD
Keterangan :
Kontribusi pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan
Badan Diklat dianggarkan di Badan Diklat, sedangkan yang
dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah lainnya dianggarkan di
OPD masing-masing.
4) Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif dan Umum
Tabel 2.22
No Komponen Biaya
Keterangan Gol I Gol II Gol III Gol IV
1 Kontribusi Sesuai surat undangan dari penyelenggara
Dilakukan secara selektif dan sesuai
kebutuhan
2 Uang harian diklat
Dialokasikan pada belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah maupun luar daerah (dianggarkan di OPD)
5) Bimbingan Teknis, Lokakarya, Diseminasi, Seminar,
Simposium, Workshop, Rapat Kerja/Rapat Koordinasi, Diskusi, Kolokium, Brainstorming, dan Sarasehan.
Tabel 2.23
No Komponen Biaya
Keterangan Gol I Gol II Gol III Gol IV
1 Kontribusi Sesuai surat undangan dari penyelenggara
Maksimum Rp.10.000.000
2 Uang harian Dialokasikan pada belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah maupun luar daerah (dianggarkan di OPD)
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 16
Keterangan :
a) Besaran uang saku berdasarkan lokasi diklat yang
besarannya dengan uang saku yang ada pada uang harian
perjalanan dinas.
b) Bila tidak disediakan penginapan dan transportasi maka
dapat diberikan sesuai komponen perjalanan dinas.
6) Pendidikan dan Pelatihan Luar Negeri
Tabel 2.24
No Komponen
Diklat LN
yang dibiayai dari APBD
Diklat LN yang
dibiayai oleh Pihak Sponsor
Keterangan
1 Kontribusi Sesuai surat undangan dari
penyelenggara
Sesuai surat undangan dari
penyelenggara
Maksimum Rp.50.000.000
2 Biaya Paspor
Dinas
Sesuai
pengeluaran
Sesuai
pengeluaran
Sesuai dengan
Permenkeu tentang Standar Biaya
Masukan Tahun Berjalan
3 Biaya Visa Sesuai Pengeluaran
Sesuai Pengeluaran
4 Uang saku, transport lokal, penginapan dan
Konsumsi
7) Pendidikan Lanjutan
a) Dalam Negeri
Tabel 2.25
No Komponen
Jenjang Pendidikan
Keterangan D-III D-IV/S-1 S-2 S-3
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan
1 Biaya Pendaftaran dan Seleksi masuk Perguruan Tinggi
Sesuai Pengeluaran
Sesuai Pengeluaran
Sesuai Pengeluaran
Sesuai Pengeluaran
Bukti penge-luaran dari Perguruan Tinggi
2 Dana Pembangunan/
Pengembangan
Sesuai Pengeluaran
Sesuai Pengeluaran
Sesuai Pengeluaran
Sesuai Pengeluaran
Bukti penge-luaran dari Perguruan Tinggi
3 Biaya SPP Sesuai Pengeluaran
Sesuai Pengeluaran
Sesuai Pengeluaran
Sesuai Pengeluaran
Bukti penge-luaran dari Perguruan Tinggi
4 Biaya Matrikulasi
Sesuai Pengeluaran
Sesuai Pengeluaran
Sesuai Pengeluaran
Sesuai Pengeluaran
Bukti penge-luaran dari Perguruan Tinggi
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 17
No Komponen
Jenjang Pendidikan
Keterangan D-III D-IV/S-1 S-2 S-3
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan
5 Tunjangan Buku dan Referensi
750.000/ semester
1.000.000/ semester
1.500.000/ semester
2.000.000/ semester
Sesuai kebutuhan
Sesuai Kebutuhan
Untuk Dokter Spesialis/Sub Spesialis (proposal) dan untuk S3 sesuai dgn kebutuhan
6 ATK dan Foto Copy
500.000/ semester
500.000/ semester
1.000.000/ semester
1.250.000/ semester
7 Tunjangan Penelitian Tugas Akhir/Skripsi/
Tesis/Disertasi, Seminar/Jurnal Internasional dan Ujian Akhir Pendidikan
4.000.000 7.500.000 Sesuai kebutuhan
maks. 20.000.000
Sesuai kebutuhan
maks. 40.000.000
Proposal
8 Seminar dan Jurnal
Sesuai Pengeluaran
Sesuai Pengeluaran
Sesuai Pengeluaran
Sesuai Pengeluaran
Proposal
9 Sertifikasi kompetensi
Sesuai Pengeluaran
Sesuai Pengeluaran
Sesuai Pengeluaran
Sesuai Pengeluaran
Bukti Pengeluaran
10 Tunjangan Wisuda
1.000.000 1.250.000 1.500.000 2.000.000 Bukti penge-luaran dari Perguruan Tinggi
Biaya Penunjang Peserta Pendidikan
1
Tunjangan Biaya Hidup
2.000.000/ bulan
2.250.000/ Bulan
3.000.000/ bulan
3.500.000/ bulan
2 Transport a. Awal
Program Sesuai Kota yang dituju
Sesuai Kota yang dituju
Sesuai Kota yang dituju
Sesuai Kota yang dituju
Disertai bukti tiket 1x pergi
b. Akhir Program
Sesuai Kota yang dituju
Sesuai Kota yang dituju
Sesuai Kota yang dituju
Sesuai Kota yang dituju
Disertai bukti tiket 1x pergi
3 Tunjangan Awal dan Akhir Program
Maksimal 1.000.000
Maksimal 1.000.000
Maksimal 1.500.000
Maksimal 2.000.000
Diberikan dalam bentuk jasa pindah bila kota/provinsi yang berbeda dengan tempat tugas
4 Biaya Pemondokan
500.000/
bulan
500.000/
Bulan
750.000/
bulan
750.000/
bulan
Bila lokasi TB berbeda dengan tempat tugas
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 18
No Komponen
Jenjang Pendidikan
Keterangan D-III D-IV/S-1 S-2 S-3
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan
5 Masa Belajar Maksimal
6 semester 8 semester 4 semester 8 semester Dapat diperpanjang dengan pertimbangan 1 kali 1 semester
Untuk dokter spesialis disesuaikan dengan lama studi spesialisnya
Surat keterangan dari Perguruan Tinggi
b) Luar Negeri
Tabel 2.26
No Komponen
Jenjang Pendidikan
Keterangan S-2 S-3
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan
1 Biaya Formulir Pendaftaran dan Seleksi
Sesuai Pengeluaran
Sesuai Pengeluaran
Bukti Pengeluaran dari Perguruan Tinggi
2 Dana Pembangunan/
Pengembangan
Sesuai
Pengeluaran
Sesuai
Pengeluaran
Bukti Pengeluaran
dari Perguruan Tinggi
3 Biaya SPP Sesuai Pengeluaran
Sesuai Pengeluaran
Bukti Pengeluaran dari Perguruan Tinggi
4 Biaya Matrikulasi Sesuai Pengeluaran
Sesuai Pengeluaran
Bukti Pengeluaran dari Perguruan Tinggi
5 Tunjangan Buku dan
Referensi
5.000.000/
Semester
10.000.000/
semester
6 ATK dan Foto Copy 2.000.000/
Semester
3.000.000/
semester
7 Biaya Seminar dan
Jurnal
Sesuai
pengeluaran
Sesuai
pengeluaran
Bukti pengeluaran
dari Perguruan Tinggi
8 Tunjangan Penelitian
Tesis/Disertasi, Seminar/Jurnal
Internasional dan Ujian Akhir Pendidikan
Maks. 50.000.000 Maks.
100.000.000
Proposal
9 Tunjangan Wisuda 5.000.000 5.000.000 Bukti Pengeluaran
dari Perguruan Tinggi
Biaya Penunjang Peserta Pendidikan
1 Tunjangan Biaya Hidup 15.000.000/
Bulan
20.000.000/
bulan
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 19
No Komponen
Jenjang Pendidikan
Keterangan S-2 S-3
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan
2 Transport
a. Awal Program Sesuai Negara
yang dituju
Sesuai Negara
yang dituju
Disertai bukti tiket 1x
pulang
b. Akhir Program Sesuai Negara
yang dituju
Sesuai Negara
yang dituju
Disertai bukti tiket 1x
pulang
c. Biaya pembuatan
Paspor Dinas
Sesuai
pengeluaran
Sesuai
pengeluaran
d. Biaya Visa Disesuaikan
dengan negara tujuan dan lama
tinggal
Disesuaikan
dengan negara tujuan dan lama
tinggal
3 Settlement allowance Maksimal
5.000.000
Maksimal
10.000.000 Sesuai lokasi
Masa Belajar Maksimal 6 semester 10 semester Dapat diperpanjang
dengan pertimbangan 1 kali 1 semester
8) Riset-edukasi (Re)
Tabel 2.27
13. Jasa Pengacara/Advokat dan Saksi Dalam Persidangan.
Jasa Pengacara/advokat hanya diberikan kepada PNS di lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terkena masalah.
Tabel 2.28
No Jabatan Satuan Besaran (Rp)
1 Pengacara/advokat
a. Penanganan perkara Org/perkara 5.000.000 s.d 30.000.000
b. Konsultasi hukum Org/jam 100.000
2 Saksi Fakta di persidangan Org/sidang 2.000.000 s.d 5.000.000
3 Saksi Ahli di persidangan Org/sidang 5.000.000 s.d 30.000.000
No Komponen
Jenjang Pendidikan
Keterangan Diploma 4/
Sarjana Magister Doktor
1 Riset-edukasi (Re) Seminar
Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/
Disertasi dan Ujian Akhir
Pendidikan
7.500.000 17.500.000 25.000.000 Dianggarkan oleh
BKD Prov. Jabar
2 Riset Aplikasi Maksimal 100.000.000 Proposal
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 20
14. Honorarium Jasa SATPAM, Pengemudi, Petugas Kebersihan,
Pramubakti, dan Front Office.
Honorarium diberikan kepada pegawai Non PNS yang ditunjuk untuk
melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan
perjanjian kerja dengan pihak ketiga/diborongkan/perorangan
dengan Pejabat yang berwenang. Pelaksanaan Perjanjian kerja
berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut dengan perubahannya.
a. Dilakukan melalui Kontrak Perorangan.
Tabel 2.29
Honorarium Tenaga SATPAM, PENGEMUDI DAN FRONT OFFICE
No Kabupaten/
Kota UMK
Kewajiban Pemberi Kerja Kewajiban Tenaga Kerja
Kesehatan 3.00%
Kecelakaan Kerja 0.24%
Kematian 0.30%
Jaminan Hari Tua 3.70%
Jaminan Kesehatan
2.00%
Jaminan Hari Tua 2.00 %
1 Kota Bandung 2.591.600 77.748 6.220 7.775 95.889 51.832 51.832
2 Kab. Bandung 2.245.100 67.353 5.388 6.735 83.069 44.902 44.902
3 Kab. Bandung Barat 2.249.500 67.485 5.399 6.749 83.232 44.990 44.990
4 Kab. Sumedang 2.245.100 67.353 5.388 6.735 83.069 44.902 44.902
5 Kota Cimahi 2.245.100 67.353 5.388 9.847 83.069 44.902 44.902
6 Kota Bekasi 3.282.400 98.472 7.878 9.653 121.449 65.648 65.648
7 Kab. Bekasi 3.217.500 96.525 7.722 9.857 119.048 64.350 64.350
8 Kab. Karawang 3.285.700 98.571 7.886 8.666 121.571 65.714 65.714
9 Kab. Purwakarta 2.888.600 86.658 6.933 6.362 106.878 57.772 57.772
10 Kab. Subang 2.120.800 63.624 5.090 9.016 78.470 42.416 42.416
11 Kota Depok 3.005.200 90.156 7.212 8.762 111.192 60.104 60.104
12 Kab. Bogor 2.920.500 87.615 7.009 8.946 108.059 58.410 58.410
13 Kota Bogor 2.982.100 89.463 7.157 6.498 110.338 59.642 59.642
14 Kab. Sukabumi 2.165.900 64.977 5.198 5.429 80.138 43.318 43.318
15 Kota Sukabumi 1.809.500 54.285 4.343 5.438 66.952 36.190 36.190
16 Kab. Cianjur 1.812.800 54.384 4.351 4.171 67.074 36.256 36.256
17 Kab. Majalengka 1.390.400 41.712 3.337 4.762 51.445 27.808 27.808
18 Kota Cirebon 1.587.300 47.619 3.810 4.712 58.730 31.746 31.746
19 Kab. Cirebon 1.570.800 47.124 3.770 4.930 58.120 31.416 31.416
20 Kab. Indramayu 1.643.400 49.302 3.944 4.930 60.806 32.868 32.868
21 Kab. Kuningan 1.346.400 40.392 3.231 4.039 49.817 26.928 26.928
22 Kab. Garut 1.402.500 42.075 3.366 4.208 51.893 28.050 28.050
23 Kab. Tasikmalaya 1.610.400 48.312 3.865 4.831 59.585 32.208 32.208
24 Kota Tasikmalaya 1.619.200 48.576 3.886 4.858 59.910 32.384 32.384
25 Kab. Ciamis 1.294.700 38.841 3.107 3.884 47.904 25.894 25.894
26 Kab. Pangandaran 1.306.800 39.204 3.136 3.920 48.352 26.136 26.136
27 Kota Banjar 1.310.100 39.303 3.144 3.930 48.474 26.202 26.202
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 21
Tabel. 2.30 Honorarium Tenaga KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI
b. Dilakukan melalui Kontrak dengan Pihak Ketiga
Tabel 2.31 Honorarium Tenaga SATPAM, PENGEMUDI DAN FRONT OFFICE
No Kabupaten/
Kota UMK
Kewajiban Pemberi Kerja Kewajiban Tenaga Kerja
Kesehatan 3.00%
Kecelakaan Kerja
0.24%
Kematian 0.30%
Jaminan Hari Tua
3.70%
Jaminan Kesehatan
2.00%
Jaminan Hari Tua
2.00 %
1 Kota Bandung 2.541.600 76.248 6.100 7.625 94.039 50.832 50.832
2 Kab. Bandung 2.195.100 65.853 5.268 6.585 81.219 43.902 43.902
3 Kab. Bandung Barat 2.199.500 65.985 5.279 6.599 81.382 43.990 43.990
4 Kab. Sumedang 2.195.100 65.853 5.268 6.585 81.219 43.902 43.902
5 Kota Cimahi 2.195.100 65.853 5.268 6.585 81.219 43.902 43.902
6 Kota Bekasi 3.232.400 96.972 7.758 9.697 119.599 64.648 64.648
7 Kab. Bekasi 3.167.500 95.025 7.602 9.503 117.198 63.350 63.350
8 Kab. Karawang 3.235.700 97.071 7.766 9.707 119.721 64.714 64.714
9 Kab. Purwakarta 2.838.600 85.158 6.813 8.516 105.028 56.772 56.772
10 Kab. Subang 2.070.800 62.124 4.970 6.212 76.620 41.416 41.416
11 Kota Depok 2.955.200 88.656 7.092 8.866 109.342 59.104 59.104
12 Kab. Bogor 2.870.500 86.115 6.889 8.612 106.209 57.410 57.410
13 Kota Bogor 2.932.100 87.963 7.037 8.796 108.488 58.642 58.642
14 Kab. Sukabumi 2.115.900 63.477 5.078 6.348 78.288 42.318 42.318
15 Kota Sukabumi 1.759.500 52.785 4.223 5.279 65.102 35.190 35.190
16 Kab. Cianjur 1.762.800 52.884 4.231 5.288 65.224 35.256 35.256
17 Kab. Majalengka 1.340.400 40.212 3.217 4.021 49.595 26.808 26.808
18 Kota Cirebon 1.537.300 46.119 3.690 4.612 56.880 30.746 30.746
19 Kab. Cirebon 1.520.800 45.624 3.650 4.562 56.270 30.416 30.416
20 Kab. Indramayu 1.593.400 47.802 3.824 4.780 58.956 31.868 31.868
21 Kab. Kuningan 1.296.400 38.892 3.111 3.889 47.967 25.928 25.928
22 Kab. Garut 1.352.500 40.575 3.246 4.058 50.043 27.050 27.050
23 Kab. Tasikmalaya 1.560.400 46.812 3.745 4.681 57.735 31.208 31.208
24 Kota Tasikmalaya 1.569.200 47.076 3.766 4.708 58.060 31.384 31.384
25 Kab. Ciamis 1.244.700 37.341 2.987 3.734 46.054 24.894 24.894
26 Kab. Pangandaran 1.256.800 37.704 3.016 3.770 46.502 25.136 25.136
27 Kota Banjar 1.260.100 37.803 3.024 3.780 46.624 25.202 25.202
No Kabupaten/
Kota UMK
Kewajiban Pemberi Kerja Kewajiban Tenaga Kerja
Kesehatan 4.00%
Kecelakaan Kerja 0.24%
Kematian 0.30%
Jaminan Hari Tua 3.70%
Jaminan Kesehatan
1.00%
Jaminan Hari Tua 2.00%
1 Kota Bandung 2.591.600 103.664 6.220 7.775 95.889 25.916 51.832
2 Kab. Bandung 2.245.100 89.804 5.388 6.735 83.069 22.451 44.902
3 Kab. Bandung Barat 2.249.500 89.980 5.399 6.749 83.232 22.495 44.990
4 Kab. Sumedang 2.245.100 89.804 5.388 6.735 83.069 22.451 44.902
5 Kota Cimahi 2.245.100 89.804 5.388 6.735 83.069 22.451 44.902
6 Kota Bekasi 3.282.400 131.296 7.878 9.847 121.449 32.824 65.648
7 Kab. Bekasi 3.217.500 128.700 7.722 9.653 119.048 32.175 64.350
8 Kab. Karawang 3.285.700 131.428 7.886 9.857 121.571 32.857 65.714
9 Kab. Purwakarta 2.888.600 115.544 6.933 8.666 106.878 28.886 57.886
10 Kab. Subang 2.120.800 84.832 5.090 6.362 78.470 21.208 42.416
11 Kota Depok 3.005.200 120.208 7.212 9.016 111.192 30.052 60.104
12 Kab. Bogor 2.920.500 116.820 7.009 8.762 108.059 29.205 58.410
13 Kota Bogor 2.982.100 119.284 7.157 8.946 110.338 29.821 59.642
14 Kab. Sukabumi 2.165.900 86.636 5.198 6.498 80.138 21.659 43.318
15 Kota Sukabumi 1.809.500 72.380 4.343 5.429 66.952 18.095 36.190
16 Kab. Cianjur 1.812.800 72.512 4.351 5.438 67.074 18.128 36.256
17 Kab. Majalengka 1.390.400 55.616 3.337 4.171 51.445 13.904 27.808
18 Kota Cirebon 1.587.300 63.492 3.810 4.762 58.730 15.873 31.746
19 Kab. Cirebon 1.570.800 62.832 3.770 4.712 58.120 15.708 31.416
20 Kab. Indramayu 1.643.400 65.736 3.944 4.930 60.806 16.434 32.868
21 Kab. Kuningan 1.346.400 53.856 3.231 4.039 49.817 13.464 26.928
22 Kab. Garut 1.402.500 56.100 3.366 4.208 51.893 14.025 28.050
23 Kab. Tasikmalaya 1.610.400 64.416 3.865 4.831 59.585 16.104 32.208
24 Kota Tasikmalaya 1.619.200 64.768 3.886 4.858 59.910 16.192 32.384
25 Kab. Ciamis 1.294.700 51.788 3.107 3.884 47.904 12.947 25.894
26 Kab. Pangandaran 1.306.800 52.272 3.136 3.920 48.352 13.068 26.136
27 Kota Banjar 1.310.100 52.404 3.144 3.930 48.474 13.101 26.202
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 22
Tabel 2.32
Honorarium Tenaga KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI
Keterangan :
1) Jasa Satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti
berdasarkan kontrak kerja dengan melalui jasa pihak
ketiga/diborongkan/perorangan dilakukan per tahun dengan
Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
Pelaksanaan Perjanjian kerja berpedoman pada Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah berikut dengan perubahannya.
2) Kontrak kerja dengan pihak ketiga dilakukan minimal 9
(sembilan) bulan bila pagu anggaran lebih dari Rp.
200.000.000,00 dan 12 (dua belas) bulan untuk perorangan.
3) Front Office dapat dilakukan melalui kontrak kerja perorangan
berdasarkan Perjanjian kerja maupun kontrak dengan pihak
ketiga berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut
dengan perubahannya.
No Kabupaten/Kota UMK
Kewajiban Pemberi Kerja Kewajiban Tenaga Kerja
Kesehatan
4.00%
Kecelakaan
Kerja
0.24%
Kematian
0.30%
Jaminan
Hari Tua
3.70%
Jaminan
Kesehatan
1.00%
Jaminan
Hari Tua
2.00%
1 Kota Bandung 2.541.600 101.664 6.100 7.625 94.039 25.416 50.832
2 Kab. Bandung 2.195.100 87.804 5.268 6.585 81.219 21.951 43.902
3 Kab. Bandung Barat 2.199.500 87.980 5.279 6.599 81.382 21.995 43.990
4 Kab. Sumedang 2.195.100 87.804 5.268 6.585 81.219 21.951 43.902
5 Kota Cimahi 2.195.100 87.804 5.268 6.585 81.219 21.951 43.902
6 Kota Bekasi 3.232.400 129.296 7.758 9.697 119.599 32.324 64.648
7 Kab. Bekasi 3.167.500 126.700 7.602 9.503 117.198 31.675 63.350
8 Kab. Karawang 3.235.700 129.428 7.766 9.707 119.721 32.357 64.714
9 Kab. Purwakarta 2.838.600 113.544 6.813 8.516 105.028 28.386 56.772
10 Kab. Subang 2.070.800 82.832 4.970 6.212 76.620 20.708 41.416
11 Kota Depok 2.955.200 118.208 7.092 8.866 109.342 29.552 59.104
12 Kab. Bogor 2.870.500 114.820 6.889 8.612 106.209 28.705 57.410
13 Kota Bogor 2.932.100 117.284 7.037 8.796 108.488 29.321 58.642
14 Kab. Sukabumi 2.115.900 84.636 5.078 6.348 78.288 21.159 42.318
15 Kota Sukabumi 1.759.500 70.380 4.223 5.279 65.102 17.595 35.190
16 Kab. Cianjur 1.762.800 70.512 4.231 5.288 65.224 17.628 35.256
17 Kab. Majalengka 1.340.400 53.616 3.217 4.021 49.595 13.404 26.808
18 Kota Cirebon 1.537.300 61.492 3.690 4.612 56.880 15.373 30.746
19 Kab. Cirebon 1.520.800 60.832 3.650 4.562 56.270 15.208 30.416
20 Kab. Indramayu 1.593.400 63.736 3.824 4.780 58.956 15.934 31.868
21 Kab. Kuningan 1.296.400 51.856 3.111 3.889 47.967 12.964 25.928
22 Kab. Garut 1.352.500 54.100 3.246 4.058 50.043 13.525 27.050
23 Kab. Tasikmalaya 1.560.400 62.416 3.745 4.681 57.735 15.604 31.208
24 Kota Tasikmalaya 1.569.200 62.768 3.766 4.708 58.060 15.692 31.384
25 Kab. Ciamis 1.244.700 49.788 2.987 3.734 46.054 12.447 24.894
26 Kab. Pangandaran 1.256.800 50.272 3.016 3.770 46.502 12.568 25.136
27 Kota Banjar 1.260.100 50.404 3.024 3.780 46.624 12.601 25.202
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 23
4) Honorarium satpam, pengemudi, petugas kebersihan,
pramubakti dan front office sudah termasuk program jaminan
sosial tenaga kerja yang dibayarkan oleh pemberi kerja, yaitu :
i) Jaminan kesehatan sebesar 3% dari honorarium per bulan
dibayar oleh Pemberi Kerja dan dibayarkan secara langsung
oleh Pemberi Kerja kepada BPJS Kesehatan (Pasal 16B
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013
tentang Jaminan Kesehatan),
ii) Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0,24% dan jaminan
kematian 0,30% ditanggung sepenuhnya oleh pemberi kerja
(Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013
tentang Perubahan Kesembilan Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jo Lampiran I Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja)
iii) Jaminan Hari Tua sebesar 3,70% ditanggung oleh Pemberi
Kerja (Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013
tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Sosial Tenaga Kerja)
Total Jaminan yang diberikan sebesar 7,24%.
iv) Sedangkan program jaminan yang ditanggung oleh tenaga
kerja adalah :
Jaminan Kesehatan sebesar 2 %
Jaminan Hari Tua sebesar 2 %
5) Untuk Satpam, pengemudi, Front Office, petugas kebersihan,
dan petugas pramubakti yang dilakukan melalui jasa pihak
Ketiga/diborongkan, alokasi honorarium dapat ditambah
paling banyak sebesar 15% dari satuan biaya, besaran
tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.
6) Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu
wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Keputusan
Gubernur ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu
pada ketentuan yang berlaku.
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 24
7) Pengemudi hanya diperuntukkan bagi :
i) Pejabat Negara, pejabat Eselon I dan Pimpinan DPRD,
masing-masing maksimal 2 orang
ii) Pejabat eselon II, maksimal 1 orang.
iii) Kendaraan operasional Roda 4, Kendaraan roda 6, alat
berat, mobil ambulance dan mobil jenazah pada OPD dan
UPTD /UPTB yang disimpan di pool, sesuai kebutuhan.
iv) Front office hanya untuk di OPD Induk (berdasarkan
analisis beban kerja) dan UPTD Lingkup Dinas Pendapatan
Daerah, maksimal 2 (dua) orang.
8) Dalam satu tahun anggaran dapat dialokasikan tambahan
honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari
raya keagamaan.
9) dalam hal ketentuan upah minimum disuatu wilayah lebih
tinggi dari pada satuan biaya sebagaimana tercantum dalam
tabel 2.29, tabel 2.30 ,tabel 2.31 dan tabel 2.32, maka satuan
biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.
15. Honorarium PNS Non Pemerintah Provinsi dan Tenaga Teknis Non PNS.
Tabel. 2.33
No Uraian Satuan Honorari
um
Kewajiban Pemberi Kerja Kewajiban Tenaga Kerja
Kesehat an
3.00%
Kecelaka an Kerja 0.24%
Kemati an
0.30%
Jaminan Hari Tua 3.70%
Jaminan Kesehatan
2.00%
Jaminan Hari Tua 2.00%
1. Tenaga Teknis sesuai pendidikan
1.1 SD/SLTP Org/bln 2.306.000 69.180 5.534 6.918 85.322 46.120 46.120
1.2 SLTA/D1 Org/bln 2.356.000 70.680 5.654 7.068 87.172 47.120 47.120
1.3 Sarjana
Muda/D3 Org/bln 2.406.000 72.180 5.774 7.218 89.022 48.120 48.120
1.4 Sarjana Org/bln 2.456.000 73.680 5.894 7.368 90.872 49.120 49.120
1.5 Master (S2) Org/bln 2.506.000 75.180 6.014 7.518 92.722 50.120 50.120
2. 2.1 Koordinator Juru Masak Pimpinan (Pejabat Negara)
Org/bln 7.500.000 225.000 18.000 22.500 277.500 150.000 150.000
2.2 Juru Masak
Pimpinan (Pejabat Negara)
Org/bln 2.506.000 75.180 6.014 7.518 92.722 50.120 50.120
3. Ahli Gizi Org/bln 2.456.000 73.680 5.894 7.368 90.872 49.120 49.120
4. Front Office Setda Org/bln 2.797.465 83.924 6.714 8.392 103.506 55.949 55.949
5. 5.1 Pendata Kendaraan yang
tidak melakukan daftar Ulang (KTMDU)
Org/ KTMDU
8.000
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 25
Keterangan :
a. Tenaga Teknis adalah tenaga yang melaksanakan pekerjaan khusus di
bidangnya, bukan tenaga administrasi yang melaksanakan tugas administrasi
perkantoran.
b. Tenaga Teknis dilakukan melalui seleksi oleh OPD yang memerlukan
berdasarkan kebutuhan.
c. Angka 1 sampai dengan angka 4 dilaksanakan dengan perjanjian
kerja/kontrak kerja perorangan per tahun dengan pejabat yang berwenang.
Pelaksanaan kontrak berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berikut perubahannya.
d. Tenaga teknis dapat dipakai untuk membantu verifikasi proposal bantuan
hibah/bantuan sosial yang jumlahnya di atas 1.000 proposal, dengan
rincian per 300 proposal per 1 (satu) orang.
e. Pemberian jaminan kepada Tenaga Non PNS berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 84
Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
f. Koordinator Juru Masak dan Juru Masak Pimpinan (Pejabat negara)
diperuntukkan di rumah dinas Gubernur dan rumah dinas Wakil Gubernur.
g. Angka 5 dapat menggunakan tenaga Non PNS dan PNS selain PNS Pemerintah
Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan surat tugas dari Kecamatan dan
ditetapkan dengan Keputusan yang ditanda tangani oleh Kepala OPD
(dipergunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah).
h. Angka 6 adalan tenaga Non PNS dan PNS selain PNS Pemerintah Provinsi
Jawa Barat yang ada di Desa/Kelurahan/Kecamatan yang membantu
pelayanan tera ulang.
5.2 Koordinator Tim
Pendata KTMDU Org/
kegiatan 500.000
5.3 Penyusun
Laporan
Org/
kegiatan 1.000.000
5.4 Koordinator
Lapangan Org/
kegiatan 750.000
5.5 Penanggung
jawab wilayah pendata KTMDU (Camat)
Org/ kegiatan
1.000.000
6. Tenaga Non PNS dan PNS Non Provinsi yang membantu kegiatan pelayanan Tera Ulang
Org/ hari
150.000
7. 7.1 Koordinator Pendamping Kader Posyandu
Kab/Kota
Org/bln 1.250.000
7.2 Koordinator Pendamping
Kader Posyandu
Kecamatan
Org/bln 1.000.000
8. Surveyor Penelitian Org/
Responden
20.000
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 26
16. Honorarium Jasa Profesi PNS Non Provinsi untuk Pengawalan
Pimpinan.
Tabel 2.34
Golongan Satuan Besaran (Rp)
Pengawalan
Golongan III Orang/Bulan 7.200.000
Golongan II Orang/Bulan 5.400.000
17. Upah Harian Non PNS Tenaga Teknis lainnya di Bidang Pertanian,
Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan, Peternakan,
Sosial, Pendidikan, Kebencanaan, Keciptakaryaan, Pengairan,
Kebinamargaan dan Rumah Sakit di Wilayah Jawa Barat
Tabel 2.35
No Uraian Satuan 6 Hari Kerja
Dalam 1 Minggu (7 jam/hari)
5 Hari Kerja Dalam 1 Minggu
(8 jam/hari)
1. Kota Bandung OH 96.250 110.000
2. Kab. Bandung OH 83.125 95.000
3. Kab. Bandung Barat OH 83.125 95.000
4. Kab. Sumedang OH 83.125 95.000
5. Kota Cimahi OH 83.125 95.000
6. Kota Bekasi OH 113.750 130.000
7. Kab. Bekasi OH 113.750 130.000
8. Kab. Karawang OH 113.750 130.000
9. Kab. Purwakarta OH 100.625 115.000
10. Kab. Subang OH 74.000 85.000
11. Kota Depok OH 113.750 130.000
12. Kab. Bogor OH 107.000 122.500
13. Kota Bogor OH 109.000 125.000
14. Kab. Sukabumi OH 74.000 85.000
15. Kota Sukabumi OH 64.500 74.250
16. Kab. Cianjur OH 72.000 82.500
17. Kab. Majalengka OH 48.000 55.000
18. Kota Cirebon OH 56.850 65.000
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 27
No Uraian Satuan 6 Hari Kerja
Dalam 1 Minggu (7 jam/hari)
5 Hari Kerja Dalam 1 Minggu
(8 jam/hari)
19. Kab. Cirebon OH 56.850 65.000
20. Kab. Indramayu OH 61.250 70.000
21. Kab. Kuningan OH 48.125 55.000
22. Kab. Garut OH 48.125 55.000
23. Kab. Tasikmalaya OH 61.250 70.000
24. Kota Tasikmalaya OH 59.000 67.500
25. Kab. Ciamis OH 50.000 57.250
26. Kab. Pangandaran OH 50.000 57.250
27. Kota Banjar OH 48.125 55.000
Keterangan :
a. Sesuai Pasal 9 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi No. Kep.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja
Lembur dan Upah Kerja Lembur, bahwa dalam hal upah
pekerja/buruh dibayar secara harian, maka perhitungan
besarnya upah sebulan adalah upah sehari dikalikan 25 bagi
pekerja/buruh yang bekerja 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu)
minggu atau dikalikan 21 bagi pekerja/buruh yang bekerja 5
(lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
b. Non PNS tenaga teknis lainnya terdiri dari tenaga teknis di
bidang sosial, pengurus peternakan, pengurus perikanan,
penjaga Sekolah, mandor persemaian, mandor rehabilitasi,
penjaga kebun, juru masak, pramuwerda, nahkoda, motoris,
Anak Buah Kapal (ABK), dan operator docking.
18. Honorarium Kegiatan untuk PNS Non Pemerintah Provinsi Jawa Barat
dan Non PNS.
Tabel 2.36
No. Jabatan Satuan Besaran (Rp)
1. Eselon I Orang/Kegiatan 3.500.000
2. Eselon II A Orang/Kegiatan 3.000.000
3. Eselon II B Orang/Kegiatan 2.750.000
4. Eselon III A Orang/Kegiatan 2.500.000
5. Eselon III B Orang/Kegiatan 2.250.000
6. Eselon IV Orang/Kegiatan 2.000.000
7. Pelaksana Gol. IV Orang/Kegiatan 1.750.000
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 28
No. Jabatan Satuan Besaran (Rp)
8. Pelaksana Gol. III Orang/Kegiatan 1.500.000
9. Pelaksana Gol. II Orang/Kegiatan 1.000.000
10. Pelaksana Gol. I Orang/Kegiatan 900.000
11. Non PNS Profesor/S.3 Orang/Kegiatan 2.500.000
12. Non PNS S1/S.2 Orang/Kegiatan 2.000.000
13. Non PNS D.3/SMA Orang/Kegiatan 1.000.000
14. Non PNS SMP/SD Orang/Kegiatan 750.000
15. Eselon I Orang/Bulan 1.250.000
16. Eselon II A Orang/Bulan 1.200.000
17. Eselon II B Orang/Bulan 1.100.000
18. Eselon III A Orang/Bulan 1000.000
19. Eselon III B Orang/Bulan 900.000
20. Eselon IV Orang/Bulan 800.000
21. Pelaksana Gol. IV Orang/Bulan 700.000
22. Pelaksana Gol. III Orang/Bulan 600.000
23. Pelaksana Gol. II Orang/Bulan 500.000
24. Pelaksana Gol. I Orang/Bulan 400.000
25. Non PNS Profesor/S.3 Orang/Bulan 800.000
26. Non PNS S1/S.2 Orang/Bulan 700.000
27. Non PNS D.3/SMA Orang/Bulan 500.000
28. Non PNS SMP/SD Orang/Bulan 400.000
29. Penjaga Stand Pameran Org/hari 350.000
30. Tenaga Keamanan Stand Org/hari 200.000
31. Instruktur Senam, pelatih
tenis lapangan, futsal, bola volley, bulutangkis,
dan billiar.
Org/hari 450.000
32. Penceramah/Da’i Org/kegiatan 750.000 – 5.000.000
33. Khatib Org/kegiatan 300.000 – 1.000.000
34. Muadzin Org/kegiatan 300.000
35. Instruktur/Pelatih
Kesenian/Vokal Org/hari 450.000
36. Juru Ukur Org/hari 250.000
37. Perencana Org/hari 300.000
38. Penulis Artikel Halaman 150.000
39. Penunggu Aset Bulan 600.000
40. Surveyor GPS Hari 250.000
41. Juri Org/Kegiatan 750.000 – 7.500.000
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 29
19. Satuan Biaya Konsumsi Rapat.
Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang
digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan
dan snack termasuk minuman untuk rapat/pertemuan, rapat
koordinasi maupun rapat biasa. Jamuan makan minum dapat
dilakukan di luar kantor.
Rapat/pertemuan, rapat koordinasi dan rapat biasa yang dilakukan
pada bulan Ramadhan selama rapat tersebut dilaksanakan pada pagi,
siang dan sore hari sebelum buka puasa, maka biaya konsumsi
tersebut tidak diperkenankan untuk dibayarkan.
Tabel 2.37
No Uraian Satuan Besaran (Rp)
1 Makan Org/kali 45.000
2 Snack Org/kali 15.000
3 Jamuan makan buffet/prasmanan
(Dipimpin Eselon II ) Org 85.000
4 Jamuan makan buffet/prasmanan VIP (Dipimpin pejabat negara/eselon I)
Org 175.000
5 Jamuan makan buffet/prasmanan VVIP
(khusus RI-1, RI-2 dan Tamu Negara)
Org 250.000
6 Aneka Stand makanan/buah-buahan : Org 30.000
7 Snack VIP Org 30.000
20. Biaya makan (berupa bahan) untuk Panti Sosial, Rumah Sakit yaitu
sebesar Rp. 50.000/orang/hari.
21. Biaya makan (pagi, siang dan malam termasuk snack/kudapan 2 kali)
untuk siswa Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) dan Atlet
adalah sebesar Rp. 160.000,00/hari yang disesuaikan dengan
kebutuhan gizi atlet yang meliputi :
a. Kebutuhan energi untuk Angka Metabolisme Basal (AMB)
b. Kebutuhan energi dengan aktivitas fisik berat (AEFB)
c. Ukuran kebutuhan standar gizi atlet.
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 30
22. Biaya makan (pagi, siang dan malam termasuk snack/kudapan 2 kali)
untuk peserta diklat penjenjangan, teknis dan fungsional, yaitu
sebesar Rp. 160.000,00/orang/hari.
23. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor
a. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan
dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan
untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau
aula yang sudah tersedia milik Pemerintah Daerah.
b. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka
Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur, bahwa
pertemuan / rapat koordinasi / rapat pimpinan / rapat kerja /rapat
teknis / konsinyering /Focus Group Discussion (FGD) / sosialisasi /
bimbingan teknis / lokakarya /workshop / seminar / simposium /
sarasehan, dapat dilaksanakan di luar kantor apabila memenuhi
salah satu kriteria :
1) Tidak tersedia ruang rapat kantor milik sendiri/instansi
pemerintah di wilayah tersebut, dan tidak tersedia sarana dan
prasarana yang memadai;
2) Lokasi tempat penyelenggaraan pertemuan sulit dijangkau oleh
peserta baik sarana transportasi maupun waktu perjalanan;
3) untuk penyelenggaraan rapat di luar kantor, apabila tidak
tersedia ruang rapat sebagaimana dimaksud pada angka 1)
harus dibuktikan dengan surat pernyataan keterbatasan sarana
dan prasarana dari penanggungjawab kegiatan.
4) pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor harus
memiliki output/hasil yang jelas, yang dibuktikan berupa :
a) Transkip hasil rapat;
b) Notulensi rapat dan/atau laporan; dan
c) Daftar hadir peserta
5) Evaluasi dan pelaporan kegiatan pertemuan/rapat di luar
kantor disampaikan kepada Inspektorat yang dilengkapi dengan
data pendukung.
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 31
c. Satuan biaya paket kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor,
sebagai berikut :
Tabel 2.38
No Uraian Satuan Besaran (Rp)
1. Halfday OP 220.000 - 300.000
2. Fullday OP 280.000 - 400.000
3. Fullboard OP 700.000 - 920.000
d. Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor
menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis :
1) Paket Fullboard
Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan
rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan
bermalam/menginap.
2) Paket Fullday
Satuan biaya paket fullday disediakan untuk kegiatan
rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8
(delapan) jam tanpa menginap.
3) Paket Halfday
Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan
rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor selama
setengah hari minimal 5 (lima) jam.
e. Catatan :
1) Dalam hal rapat/pertemuan di luar kantor dilakukan secara
bersama-sama, hotel untuk seluruh peserta rapat dapat
menggunakan hotel yang sama.
2) Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut :
a) Pejabat eselon II ke atas : 1 (satu) kamar untuk 1 (satu)
orang
b) Pejabat eselon III ke bawah : 1 (satu) kamar untuk 2 (dua)
orang
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 32
3) Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dalam rangka
penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus
menggunakan indeks satuan biaya tersebut diatas.
4) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, PA/KPA
agar melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (fullboard,
fullday dan halfday) secara selektif dan apabila dimungkinkan
kegiatan tersebut dapat dilaksanakan di dalam kantor.
5) Menggunakan fasilitas ruangan milik Desa/Kecamatan
dianggarkan dana untuk fasilitasi ruangan maksimal sebesar
Rp. 1.000.000,00/hari.
6) Biaya penggunaan bangunan/rumah warga di perdesaan untuk
penginapan maksimal sebesar Rp. 75.000,00/orang/hari.
24. Perjalanan Dinas
Perjalanan dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas ke luar tempat
kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk
kepentingan Daerah. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam
rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas
dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara
selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan
target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan
dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan
kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-
undangan.
Pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas
berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2013 tentang
Pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan
dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2014. Uang
harian perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum, sedangkan
untuk biaya transportasi dibayarkan secara at cost sesuai
pengeluaran.
Pembatalan dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana diatur
dalam pasal 43 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun
2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Biaya
Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 33
a. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
Uang Harian perjalanan dinas terdiri dari uang makan, uang
transportasi lokal, dan uang saku.
Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam daerah
merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pegawai
Aparatur Sipil Negara/TNI/POLRI dalam menjalankan perintah
perjalanan dinas di dalam daerah.
Uang saku dapat diberikan untuk mengikuti kegiatan
Bimtek/Pelatihan/Seminar/Rapat di dalam kota, di luar kota
maupun di luar Provinsi apabila akomodasi dan konsumsi
difasilitasi panitia penyelenggara.
1) Uang Harian Perjalanan Dinas dari Kab/ Kota asal ke Kab/Kota
tujuan dengan jarak 4 km s.d 30 km sebagai berikut :
Tabel. 2.39
Satuan
Uang Harian (Rp) Jumlah
(Rp) Uang Saku Uang Makan dan
Uang Transport lokal
Orang/Hari 75.000 250.000 325.000
2) Uang Perjalanan Dinas dari Kab/ Kota asal ke Kab/Kota tujuan
dengan jarak 31 km s.d 100 km sebagai berikut :
Tabel. 2.40
Satuan
Uang Harian (Rp) Jumlah
(Rp) Uang Saku Uang Makan dan
Uang Transport lokal
Orang/Hari 123.000 287.000 410.000
3) Uang Harian Perjalanan Dinas dari Kab/ Kota asal ke Kab/Kota
tujuan dengan jarak 101 km s.d 150 km sebagai berikut :
Tabel. 2.41
Satuan
Uang Harian (Rp) Jumlah
(Rp) Uang Saku Uang Makan dan
Uang Transport lokal
Orang/Hari 126.000 294.000 420.000
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 34
4) Uang Harian Perjalanan Dinas dari Kab/ Kota asal ke Kab/Kota
tujuan dengan jarak lebih dari 151 km sebagai berikut :
Tabel. 2.42
Satuan
Uang Harian (Rp) Jumlah
(Rp) Uang Saku Uang Makan dan
Uang Transport lokal
Orang/Hari 130.000 300.000 430.000
Keterangan :
a) Visum/penandatangan perjalanan dinas dilakukan di
tempat yang dituju/yang dikunjungi (misalnya ke
OPD/Badan/Lembaga/UPTD/UPTB, Kecamatan, Kelurahan,
Desa, dan tempat penyelenggaraan kegiatan)
b) Terdapat undangan kegiatan bimtek/pelatihan/seminar/
rapat yang diselenggarakan di dalam kota, luar kota atau luar
provinsi selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam, pada hari
pertama dapat diberikan uang harian, hari kedua diberikan
uang saku dan pada hari ke tiga diberikan uang harian.
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 35
Tabel 2.43
Jarak Antar Ibukota Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Barat
NO
Dari
Ke
Kota
Bogor
Kab.
Bogor
Kota
Depok
Kota
S
ukabu
mi
Kab.
Su
kabu
mi
Kab.
Cia
nju
r
Kota
C
irebon
Kab.
Cire
bon
Kab
Maja
len
gka
Kab.
Ku
nin
gan
Kab.
Indra
mayu
Kab
Su
ban
g
Kab.
Pu
rwakarta
Kab.
Kara
wan
g
Kota
Bekasi
Kab.
Bekasi
Kota
B
an
du
ng
Kab.
Ban
du
ng
Kota
Cim
ah
i
Kab.
Ban
du
ng B
ara
t
Kab.
Su
medan
g
Kab.
Garu
t
Kota
Tasik
mala
ya
Kab.
Tasik
mala
ya
Kab.
Cia
mis
Kota
Ban
jar
Kab.
Pan
gan
dara
n
1 Kota Bogor 17 30 61 88 74 259 269 220 194 313 186 163 96 87 101 129 157 121 117 174 192 235 252 250 274 344
2 Kab. Bogor 17 13 88 105 91 242 252 237 211 296 169 146 112 70 84 146 174 138 134 191 209 252 269 267 291 361
3 Kota Depok 30 13 104 118 104 255 299 250 224 309 216 159 125 83 97 159 187 151 147 204 222 265 282 280 280 350
4 Kota Sukabumi 61 88 104 59 32 226 236 187 261 280 154 136 172 148 162 96 124 88 84 141 159 202 176 217 245 315
5 Kab. Sukabumi 88 105 118 59 91 285 295 246 320 339 213 195 217 175 189 155 183 147 143 200 218 261 278 276 300 370
6 Kab. Cianjur 74 91 104 32 91 195 205 156 230 249 39 99 147 151 165 65 93 57 53 110 128 171 123 186 210 280
7 Kota Cirebon 259 242 255 226 285 195 10 61 35 54 156 200 184 229 215 130 208 138 142 85 157 120 137 103 127 197
8 Kab. Cirebon 269 252 299 236 295 205 10 71 45 64 166 210 194 239 225 140 208 148 152 95 167 130 147 113 137 207
9 Kab Majalengka 220 237 250 187 246 156 61 71 51 82 149 161 203 239 225 91 119 99 103 46 118 101 118 84 108 178
10 Kab. Kuningan 194 211 224 261 320 230 35 45 51 89 191 235 219 261 247 165 193 173 177 120 192 185 100 68 92 162
11 Kab. Indramayu 313 296 309 280 339 249 54 64 82 89 102 130 134 176 162 184 212 192 196 139 211 174 191 157 181 251
12 Kab. Subang 186 169 216 154 213 39 156 166 149 191 102 48 90 132 118 58 86 64 60 61 121 164 181 179 200 270
13 Kab. Purwakarta 163 146 159 136 195 99 200 210 161 235 130 48 42 84 70 70 98 78 74 115 133 176 193 191 215 285
14 Kab. Karawang 96 112 125 172 217 147 184 194 203 219 34 90 42 42 28 112 140 120 124 157 175 218 235 233 257 327
15 Kota Bekasi 87 70 83 148 175 151 229 239 239 261 176 132 84 42 14 154 182 146 150 199 217 260 277 279 303 373
16 Kab. Bekasi 101 84 97 162 189 165 215 225 225 247 162 118 70 28 14 140 159 132 136 185 194 246 246 265 286 359
17 Kota Bandung 129 146 159 96 155 65 130 140 91 165 184 58 70 112 154 140 28 8 12 45 63 106 123 121 145 215
18 Kab. Bandung 157 174 187 124 183 93 208 208 119 193 212 86 98 140 182 159 28 36 40 73 91 134 133 149 173 243
19 Kota Cimahi 121 138 151 88 147 57 138 148 99 173 192 64 78 120 149 132 8 36 4 53 71 114 131 129 153 223
20 Kab. Bandung Barat 117 134 147 84 143 53 142 152 103 177 196 60 74 124 150 136 12 40 4 57 75 118 135 133 157 227
21 Kab. Sumedang 174 191 204 141 200 110 85 95 46 120 139 61 115 157 199 185 45 73 53 57 72 115 132 130 154 224
22 Kab. Garut 192 209 222 159 218 128 157 167 118 192 211 121 133 175 217 194 63 91 71 75 72 57 42 74 98 168
23 Kota Tasikmalaya 235 252 265 202 261 171 120 130 101 185 174 164 176 218 260 246 106 134 114 118 115 57 17 17 41 111
24 Kab. Tasikmalaya 252 269 282 179 278 123 137 147 118 100 191 181 193 235 277 246 123 133 131 135 132 42 17 34 58 128
25 Kab. Ciamis 250 267 280 217 276 186 103 113 84 68 157 179 191 233 279 265 121 149 129 133 130 74 17 34 24 94
26 Kota Banjar 274 291 280 241 300 210 127 137 108 92 181 200 215 257 303 289 145 173 153 157 154 98 41 58 24 70
27 Kab. Pangandaran 344 361 350 315 370 280 197 207 178 162 251 270 285 327 373 359 215 243 223 227 224 168 111 128 94 70
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 36
b. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota lebih dari
8 (delapan) jam.
Tabel. 2.44
No Kabupaten/Kota Satuan Uang Harian
(Rp) Uang Saku
(Rp)
1. Kota Sukabumi OH 140.000 45.000
2. Kota Cirebon OH 140.000 45.000
3. Kota Cimahi OH 140.000 45.000
4. Kota Bogor OH 150.000 50.000
5. Kota Depok OH 150.000 50.000
6. Kota Bekasi OH 150.000 50.000
7. Kota Bandung OH 150.000 50.000
8. Kab. Sumedang OH 150.000 50.000
9. Kota Tasikmalaya OH 150.000 50.000
10. Kota Banjar OH 150.000 50.000
11. Kab. Bekasi OH 160.000 50.000
12. Kab. Karawang OH 160.000 50.000
13. Kab. Purwakarta OH 160.000 50.000
14. Kab. Cirebon OH 160.000 50.000
15. Kab. Majalengka OH 160.000 50.000
16. Kab. Kuningan OH 160.000 50.000
17. Kab. Bandung OH 160.000 50.000
18. Kab. Bandung Barat OH 160.000 50.000
19. Kab. Bogor OH 170.000 55.000
20. Kab. Sukabumi OH 170.000 55.000
21. Kab. Cianjur OH 170.000 55.000
22. Kab. Subang OH 170.000 55.000
23. Kab. Indramayu OH 170.000 55.000
24. Kab. Garut OH 170.000 55.000
25. Kab. Tasikmalaya OH 170.000 55.000
26. Kab. Ciamis OH 170.000 55.000
27. Kab. Pangandaran OH 170.000 55.000
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 37
Keterangan :
1) Visum/penandatangan perjalanan dinas dilakukan sesuai
dengan ditempat yang dituju/yang dikunjungi (misalnya ke
OPD/Badan/Lembaga/ UPTD/UPTB, Kecamatan, Kelurahan,
Desa, dan tempat penyelenggaraan kegiatan).
2) Perjalanan Dinas Jabatan didalam kota yang dilaksanakan
sampai dengan 8 jam, dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD
(Permen Keuangan No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan
Dinas Dalan Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan
Pegawai tidak Tetap).
3) Pembebanan terhadap biaya perjalanan dinas jabatan di
dalam kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 jam
dicantumkan oleh PPK dalam Surat Tugas.
4) Dalam hal biaya transpor dalam kota lebih dari 8 jam
melebihi biaya transpor dalam kota, kepada pelaksana SPD
diberikan biaya transpor sesuai bukti riil moda transportasi
yang digunakan (Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor PER-
22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap).
c. Uang Representasi
Uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan hanya
diberikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah,
Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II dalam
melaksanakan perjalanan dinas di dalam daerah maupun
perjalanan dinas luar provinsi.
Tabel 2.45
No Uraian Satuan Luar Kota
Dalam Kota lebih dari 8
(delapan) jam
1 Gubernur dan Wakil Gubernur
OH 250.000 125.000
2 Pimpinan, Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah
OH 200.000 100.000
3 Pejabat Eselon II OH 150.000 75.000
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 38
d. Uang Harian Perjalanan Dinas dari Wilayah Jawa Barat ke
Provinsi DKI Jakarta dan Dalam Kota DKI Jakarta.
Tabel 2.46
No Uraian Satuan
Uang
Harian (Rp)
Uang
Saku (Rp)
1 Dari Wilayah Jawa Barat ke
Provinsi DKI Jakarta
OH 530.000 160.000
2 Dalam Kota Wilayah DKI Jakarta lebih dari 8
(delapan) jam
OH 210.000 70.000
e. Perjalanan Dinas Non PNS
Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang
mengikutsertakan Non PNS diperhitungkan dalam Perjalanan
Dinas. Tata Cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud
mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang telah ditetapkan.
25. Penyetaraan TNI Dan POLRI
Tabel 2.47
No
Golongan
Pangkat TNI
Pangkat POLRI
1 Golongan I Tamtama :
- Prajurit Dua/Kelasi Dua - Prajurit Satu/Kelasi satu
- Prajurit Kepala/ Kelasi Kepala
- Kopral Dua
- Kopral Satu - Kopral Kepala
Tamtama :
- Bhayangkara Dua - Bhayangkara Satu
- Bhayangkara Kepala - Ajun Brigadir Polisi Dua
- Ajun Brigadir Polisi Satu
- Ajun Brigadir Polisi Kepala
2 Golongan II Bintara : - Sersan Dua
- Sersan Satu - Sersan Kepala
- Sersan Mayor
- Pembantu Letnan Dua - Pembantu Letnan Satu
Bintara : - Brigadir Polisi Dua
- Brigadir Polisi Satu - Brigadir Polisi
- Brigadir Polisi Kepala
- Ajun Inspektur Polisi Dua
- Ajun Inspektur Polisi Satu
3 Golongan III Perwira Pertama :
- Letnan Dua - Letnan Satu
- Kapten
Perwira Pertama :
- Inspektur Polisi Dua - Inspektur Polisi Satu
- Ajun Komisaris Polisi
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 39
No
Golongan
Pangkat TNI
Pangkat POLRI
4. Golongan IV Perwira Menengah :
- Mayor
- Letnan Kolonel - Kolonel
Perwira Tinggi : - Brigadir
Jenderal/Laksamana Pertama/Marsekal Pertama
- Mayor
Jenderal/Laksamana Muda/Marsekal Muda
- Letnan Jenderal/Laksamana
Madya/Marsekal Madya - Jenderal/Laksamana/Mars
ekal
Perwira Menengah :
- Komisaris Polisi
- Ajun Komisaris Besar Polisi
- Komisaris Besar Polisi
Perwira Tinggi : - Brigadir Jenderal polisi
- Inspektur Jenderal Polisi
- Komisaris Jenderal
Polisi - Jenderal Polisi
Keterangan:
a. Dasar Penyetaraan TNI yaitu Peraturan Pemerintah No 35 Tahun
2014 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara
Nasional Indonesia.
b. Dasar Penyetaraan POLRI yaitu Peraturan Pemerintah No 36
Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
26. Satuan Biaya Taksi dan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam
Daerah.
Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam daerah merupakan
satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan
dalam DPA-SKPD sesuai dengan peruntukkannya. Dalam
pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan
dengan bukti pengeluaran yang sah.
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 40
Tabel 2.48
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah
No Kabupaten /Kota
Satuan Biaya Penginapan
Pejabat Negara
atau Pejabat
Eselon I atau Pimpinan
DPRD atau
Anggota DPRD
atau Sekda
Pejabat Eselon II
Pejabat
Eselon III
atau PNS Gol. IV atau
non PNS
Pendidikan
S3
Pejabat
Eselon IV
atau PNS Gol. III atau
non PNS
Pendidikan
S1 dan S2
PNS Gol. II
dan PNS Gol. I
(D3 kebawah)
Atau non PNS
Pendidikan D3 kebawah
1 Kota Bandung 3,664,000 1,753,000 949,000 515,000 463,000
2 Kota Cimahi 2,000,000 1,200,000 750,000 450,000 350,000
3 Kab. Bandung 2,000,000 1,000,000 800,000 450,000 350,000
4 Kab. Bandung Barat 2,500,000 1,000,000 800,000 450,000 350,000
5 Kab. Sumedang 1,500,000 900,000 700,000 400,000 300,000
6 Kab. Subang 2,500,000 850,000 750,000 400,000 350,000
7 Kab. Purwakarta 2,000,000 950,000 750,000 450,000 350,000
8 Kab. Majalengka 1.600.000 850.000 750.000 500.000 350.000
9 Kab. Karawang 2.800.000 950.000 650.000 500.000 350.000
10 Kab. Cianjur 2,500,000 1,000,000 750,000 450,000 300,000
11 Kab. Garut 2,600,000 950,000 700,000 450,000 350,000
12 Kab. Bekasi 2,400,000 1,000,000 700,000 450,000 350,000
13 Kota Bekasi 2,600,000 1,000,000 750,000 500,000 350,000
14 Kota Bogor 3,100,000 1,000,000 800,000 500,000 350,000
15 Kota Sukabumi 2,900,000 850,000 800,000 400,000 350,000
16 Kab. Bogor 3,150,000 1,000,000 700,000 450,000 350,000
17 Kab. Kuningan 2,500,000 900,000 850,000 400,000 350,000
18 Kab. Cirebon 2,400,000 950,000 800,000 500,000 350,000
19 Kota Cirebon 2,600,000 950,000 800,000 500,000 350,000
20 Kab. Ciamis 1,500,000 850,000 700,000 500,000 300,000
21 Kota Banjar 1,200,000 1,000,000 700,000 450,000 350,000
22 Kab. Indramayu 1,500,000 850,000 650,000 400,000 300,000
23 Kab. Sukabumi 2,600,000 900,000 800,000 500,000 350,000
24 Kab. Tasikmalaya 2,600,000 850,000 750,000 450,000 300,000
25 Kota Tasikmalaya 2.800.000 900.000 800.000 500.000 300.000
26 Kota Depok 2,700,000 1,000,000 800,000 500,000 350,000
27 Kab. Pangandaran 2,500,000 1,100,000 800,000 500,000 350,000
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 41
Keterangan :
a. Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
1) di hotel; atau
2) di tempat menginap lainnya.
b. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil
c. Dalam hal pelaksanaan SPD lebih dari 1 (satu) hari dan tidak
menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya, berlaku
ketentuan sebagai berikut dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak
menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan, kepada yang
bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh
persen) dari tarif hotel di kota tujuan sesuai dengan tingkatan
pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
d. Biaya penginapan dapat diberikan untuk yang melakukan
perjalanan dalam kabupaten / kota lebih dari 1 hari.
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 42
27. Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak
Tabel 2.49
Daftar Penggunaan BBM untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas dari/ke DKI Jakarta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Kab.Bandu
ng Kab.
Bandung Barat Kab.Bekasi Kab.Bogor Kab.Ciamis Kab.Cianjur Kab.Cirebon Kab.Garut Kab.
Indramayu Kab. Karawang Kab.
Kuningan Kab. Majalengka Kab.
Pangandaran Kab. Purwakarta Kab.Subang Kab.
Sukabumi Kab. Sumedang Kab.
Tasikmalaya Kota Bandung Kota
Banjar Kota Bekasi Kota
Bogor Kota Cimahi Kota
Cirebon Kota Depok Kota
Sukabumi Kota Tasikmalaya DKI
Jakarta 1 Kabupaten
Bandung N 6-15 L 25-40 L 25-45 L 32-50 L 18-25 L 30-45 L 18-30 L 32-42 L 20-30 L 30-40 L 20-30 L 34-50 L 12-20 L 15-25 L 20-40 L 18-25 L 30-40L 6-18 L 30-40 L 25-30 L 30-35 L 5-15 L 25-30 L 30-35 L 20-25 L 30-35 L 25-40 L 2 Kabupaten
Bandung Barat 6-15 L N 20-25 L 25-37 L 28-42 L 15-22 L 30-45 L 31-47 L 21-32 L 15-21 L 25-40 L 27-40 L 36-50 L 5-10 L 14-20 L 30-40 L 28-35 L 25-35 L 10-19 L 30-40 L 25-35 L 25-35 L 5-10 L 30-40 L 30-40 L 25-35 L 25-30 L 20-25 L 3 Kabupaten Bekasi 25-40 L 20-25 L N 13-20 L 30-40 L 28-35 L 35-45 L 25-35 L 30-45 L 18-30 L 31-46 L 30-40 L 55-65 L 20-35 L 20-35 L 30-40 L 25-45 L 30-50 L 33-37 L 30-40 L 25-35 L 25-35 L 25-40 L 20-35 L 20-45 L 20-35 L 30-50 L 20-25 L 4 Kabupaten Bogor 25-45 L 25-37 L 13-20 L N 25-40 L 20-30 L 35-45 L 25-35 L 35-50 L 20-30 L 25-30 L 30-40 L 60-70 L 20-35 L 25-40 L 20-35 L 25-56 L 25-45 L 34-43 L 30-40 L 25-35 L 25-35 L 30-45 L 35-55 L 21-40 L 20-35 L 30-55 L 15-25 L 5 Kabupaten Ciamis 32-50 L 28-42 L 30-40 L 25-40 L N 30-45 L 20-35 L 15-25 L 30-40 L 35-50 L 20-30 L 20-35 L 15-20 L 30-45 L 30-45 L 35-55 L 21-40 L 6-15 L 37-47 L 30-40 L 25-35 L 25-35 L 25-40 L 20-40 L 30-50 L 30-45 L 10-25 L 55-60 L 6 Kabupaten Cianjur 18-25 L 15-22 L 28-35 L 20-30 L 30-45 L N 25-45 L 30-40 L 30-40 L 20-30 L 35-50 L 30-40 L 43-50 L 23-35 L 25-40 L 15-25 L 29-50 L 20-44 L 17-56 L 25-40 L 20-35 L 25-56 L 32-50 L 30-45 L 25-45 L 7-16 L 25-45 L 25-45 L 7 Kabupaten
Cirebon 30-45 L 30-45 L 35-45 L 35-45 L 20-35 L 25-45 L N 30-40 L 10-20 L 35-50 L 10-20 L 15-20 L 30-45 L 30-45 L 32-50 L 30-45 L 25-45 L 29-35 L 31-44 L 30-45 L 35-55 L 21-40 L 30-45 L 15-35 L 30-45 L 30-53 L 25-45 L 35-55 L 8 Kabupaten Garut 18-30 L 31-47 L 25-35 L 25-35 L 15-25 L 30-40 L 30-40 L N 30-35 L 25-35 L 25-35 L 20-38 L 25-40 L 20-35 L 30-45 L 25-56 L 20-35 L 15-20 L 20-42 L 25-40 L 8-15 L 29-50 L 20-35 L 25-50 L 25-40 L 25-56 L 25-45 L 25-45 L 9 Kabupaten
Indramayu 32-42 L 21-32 L 30-45 L 35-50 L 30-40 L 30-40 L 10-20 L 30-35 L N 30-35 L 15-25 L 13-20 L 35-45 L 31-45 L 20-35 L 35-61 L 20-40 L 10-20 L 40-51 L 32-50 L 30-45 L 25-45 L 25-40 L 8-15 L 29-50 L 35-67 L 25-45 L 30-45 L 10 Kabupaten
Karawang 20-30 L 15-21 L 18-30 L 20-30 L 35-50 L 20-30 L 35-50 L 25-35 L 30-35 L N 30-40 L 30-45 L 48-50 L 10-20 L 20-35 L 25-41 L 25-40 L 35-50 L 23-38 L 30-45 L 25-56 L 20-35 L 25-40 L 30-45 L 25-40 L 25-39 L 25-45 L 20-35 L 11 Kabupaten
Kuningan 30-40 L 25-40 L 31-46 L 25-30 L 20-30 L 35-50 L 10-20 L 25-35 L 15-25 L 30-40 L N 15-20 L 20-35 L 35-50 L 32-45 L 35-59 L 35-55 L 35-50 L 32-46 L 20-35 L 35-61 L 20-40 L 35-55 L 15-35 L 35-50 L 10-20 L 15-20 L 32-46 L 12 Kabupaten
Majalengka 20-30 L 27-40 L 30-40 L 30-40 L 20-35 L 30-40 L 15-20 L 20-38 L 13-20 L 30-45 L 15-20 L N 25-40 L 35-50 L 20-35 L 25-47 L 25-41 L 35-50 L 30-40 L 25-41 L 25-40 L 35-50 L 32-45 L 20-45 L 35-50 L 20-30 L 20-35 L 30-40 L 13 Kabupaten
Pangandaran 34-50 L 36-50 L 55-65 L 60-70 L 15-20 L 43-50 L 30-45 L 25-40 L 35-45 L 48-50 L 20-35 L 25-40 L N 42-50 L 45-55 L 70-85 L 30-40 L 17-25 L 34-45 L 10-15 L 50-65 L 55-65 L 35-45 L 26-35 L 35-65 L 48-55 L 16-25 L 55-65 L 14 Kabupaten
Purwakarta 12-20 L 5-10 L 20-35 L 20-35 L 30-45 L 23-35 L 30-45 L 20-35 L 31-45 L 10-20 L 35-50 L 35-50 L 42-50 L N 15-25 L 20-35 L 25-40 L 20-30 L 15-25 L 25-56 L 20-35 L 31-45 L 20-35 L 35-61 L 20-30 L 31-46 L 30-40 L 20-35 L 15 Kabupaten
Subang 15-25 L 14-20 L 20-35 L 25-40 L 30-45 L 25-40 L 32-50 L 30-45 L 20-35 L 20-35 L 32-45 L 20-35 L 45-55 L 15-25 L N 25-40 L 25-35 L 20-30 L 18-30 L 35-61 L 20-40 L 10-20 L 20-35 L 25-41 L 20-30 L 25-30 L 20-35 L 20-35 L 16 Kabupaten
Sukabumi 20-40 L 30-40 L 30-40 L 20-35 L 35-55 L 15-25 L 30-45 L 25-56 L 35-61 L 25-41 L 35-59 L 25-47 L 70-85 L 20-35 L 25-40 L N 30-45 L 25-35 L 30-70 L 25-41 L 25-40 L 35-50 L 32-45 L 35-59 L 35-50 L 20-30 L 30-55 L 25-35 L 17 Kabupaten
Sumedang 18-25 L 28-35 L 25-45 L 25-56 L 21-40 L 29-50 L 25-45 L 20-35 L 20-40 L 25-40 L 35-55 L 25-41 L 30-40 L 25-40 L 25-35 L 30-45 L N 20-25 L 18-28 L 35-59 L 35-55 L 35-50 L 20-35 L 25-47 L 20-30 L 35-50 L 20-35 L 25-45 L 18 Kabupaten
Tasikmalaya 30-40L 25-35 L 30-50 L 25-45 L 6-15 L 20-44 L 29-35 L 15-20 L 10-20 L 35-50 L 35-50 L 35-50 L 17-25 L 20-30 L 20-30 L 25-35 L 20-25 L N 28-55 L 25-47 L 25-41 L 42-50 L 35-55 L 30-50 L 35-50 L 10-20 L 5-15 L 35-45 L 19 Kota Bandung 6-18 L 10-19 L 33-37 L 34-43 L 37-47 L 17-56 L 31-44 L 20-42 L 40-51 L 23-38 L 32-46 L 30-40 L 34-45 L 15-25 L 18-30 L 30-70 L 18-28 L 28-55 L N 35-45 L 30-35 L 32-38 L 5-18 L 35-42 L 38-45 L 25-30 L 25-30 L 33-40 L 20 Kota Banjar 30-40 L 30-40 L 30-40 L 30-40 L 30-40 L 25-40 L 30-45 L 25-40 L 32-50 L 30-45 L 20-35 L 25-41 L 10-15 L 25-56 L 35-61 L 25-41 L 35-59 L 25-47 L 35-45 L N 35-55 L 35-50 L 20-35 L 25-47 L 20-30 L 35-50 L 15-25 L 40-50 L 21 Kota Bekasi 25-30 L 25-35 L 25-35 L 25-35 L 25-35 L 20-35 L 35-55 L 8-15 L 30-45 L 25-56 L 35-61 L 25-40 L 50-65 L 20-35 L 20-40 L 25-40 L 35-55 L 25-41 L 30-35 L 35-55 L N 35-55 L 35-50 L 30-45 L 25-47 L 20-30 L 30-50 L 20-35 L 22 Kota Bogor 30-35 L 25-35 L 25-35 L 25-35 L 25-35 L 25-56 L 21-40 L 29-50 L 25-45 L 20-35 L 20-40 L 35-50 L 55-65 L 31-45 L 10-20 L 35-50 L 35-50 L 42-50 L 32-38 L 35-50 L 35-55 L N 35-50 L 30-45 L 25-47 L 20-30 L 30-40 L 20-35 L 23 Kota Cimahi 5-15 L 5-10 L 25-40 L 30-45 L 25-40 L 32-50 L 30-45 L 20-35 L 25-40 L 25-40 L 35-55 L 32-45 L 35-45 L 20-35 L 20-35 L 32-45 L 20-35 L 35-55 L 5-18 L 20-35 L 35-50 L 35-50 L N 25-47 L 20-30 L 35-50 L 25-35 L 25-35 L 24 Kota Cirebon 25-30 L 30-40 L 20-35 L 35-55 L 20-40 L 30-45 L 15-35 L 25-50 L 8-15 L 30-45 L 15-35 L 20-45 L 26-35 L 35-61 L 25-41 L 35-59 L 25-47 L 30-50 L 35-42 L 25-47 L 30-45 L 30-45 L 25-47 L N 35-50 L 35-50 L 15-25 L 35-55 L 25 Kota Depok 30-35 L 30-40 L 20-45 L 21-40 L 30-50 L 25-45 L 30-45 L 25-40 L 29-50 L 25-40 L 35-50 L 35-50 L 35-65 L 20-30 L 20-30 L 35-50 L 20-30 L 35-50 L 38-45 L 20-30 L 25-47 L 25-47 L 20-30 L 35-50 L N 35-55 L 30-50 L 20-30 L 26 Kota Sukabumi 20-25 L 25-35 L 20-35 L 20-35 L 30-45 L 7-16 L 30-53 L 25-56 L 35-67 L 25-39 L 10-20 L 20-30 L 48-55 L 31-46 L 25-30 L 20-30 L 35-50 L 10-20 L 25-30 L 35-50 L 20-30 L 20-30 L 35-50 L 35-50 L 35-55 L N 30-35 L 20-35 L 27 Kota Tasikmalaya 30-35 L 25-30 L 30-50 L 30-55 L 10-25 L 25-45 L 25-45 L 25-45 L 25-45 L 25-45 L 15-20 L 20-35 L 16-25 L 30-40 L 20-35 L 30-55 L 20-35 L 5-15 L 25-30 L 15-25 L 30-50 L 30-40 L 25-35 L 15-25 L 30-50 L 30-35 L N 30-40 L 28 DKI Jakarta 25-40 L 20-25 L 20-25 L 15-25 L 55-60 L 25-45 L 35-55 L 25-45 L 30-45 L 20-35 L 32-46 L 30-40 L 55-65 L 20-35 L 20-35 L 25-35 L 25-45 L 35-45 L 33-40 L 40-50 L 20-35 L 20-35 L 25-35 L 35-55 L 20-30 L 20-35 L 30-40 L N
Dari Ke
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 43
Keterangan :
a. Biaya BBM untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah dipergunakan
untuk Perjalanan dinas dari tempat kedudukan Kantor
OPD/Biro/KCP/Balai/UPTD/UPT/Instalasi sampai tempat
tujuan dan sebaliknya;
b. Penggunaan BBM untuk dalam kota (N) melekat pada uang
harian perjalanan dinas dalam kabupaten/Kota lebih dari 8
(delapan) jam. Dengan demikian untuk dalam Kabupaten/Kota
tidak diberikan biaya untuk BBM, tetapi menggunakan uang
transport lokal pada uang harian perjalanan dinas.
c. Biaya Tol dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
d. Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang
mempergunakan kendaraan khusus milik pribadi yaitu
kendaraan dengan spesifikasi teknis tertentu yang sulit
dijangkau dengan kendaraan biasa untuk tujuan khusus,
diberikan sesuai dengan Biaya Riil.
28. Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi
Tabel 2.50
No Provinsi Satuan
Uang makan
dan
transport lokal (Rp)
Uang Saku
(Rp) Jumlah
1 Nangro Aceh
Darusalam OH 250.000 110.000 360.000
2 Sumatera Utara OH 260.000 110.000 370.000
3 Riau OH 260.000 110.000 370.000
4 Kepulauan Riau OH 260.000 110.000 370.000
5 Jambi OH 260.000 110.000 370.000
6 Sumatera Barat OH 270.000 110.000 380.000
7 Sumatera Selatan OH 270.000 110.000 380.000
8 Lampung OH 270.000 110.000 380.000
9 Bengkulu OH 270.000 110.000 380.000
10 Bangka Belitung OH 290.000 120.000 410.000
11 Banten OH 260.000 110.000 370.000
12 DKI Jakarta OH 370.000 160.000 530.000
13 Jawa Tengah OH 260.000 110.000 370.000
14 D.I. Yogyakarta OH 290.000 130.000 420.000
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 44
No Provinsi Satuan
Uang makan
dan
transport lokal (Rp)
Uang Saku
(Rp) Jumlah
15 Jawa Timur OH 290.000 120.000 410.000
16 Bali OH 340.000 140.000 480.000
17 Nusa Tenggara Barat
OH 310.000 130.000 440.000
18 Nusa Tenggara
Timur OH 300.000 130.000 430.000
19 Kalimantan Barat OH 270.000 110.000 380.000
20 Kalimatan Tengah OH 250.000 110.000 360.000
21 Kalimantan Selatan OH 270.000 110.000 380.000
22 Kalimantan Timur OH 300.000 130.000 430.000
23 Kalimantan Utara OH 300.000 130.000 430.000
24 Sulawesi Utara OH 260.000 110.000 370.000
25 Gorontalo OH 260.000 110.000 370.000
26 Sulawesi Barat OH 290.000 120.000 410.000
27 Sulawesi Selatan OH 300.000 130.000 430.000
28 Sulawesi Tengah OH 260.000 110.000 370.000
29 Sulawesi Tenggara OH 270.000 110.000 380.000
30 Maluku OH 270.000 110.000 380.000
31 Maluku Utara OH 300.000 130.000 430.000
32 P a p u a OH 410.000 170.000 580.000
33 Papua Barat OH 340.000 140.000 480.000
Keterangan :
1. Biaya uang harian perjalanan dinas luar provinsi merupakan
penggantian biaya keperluan sehari-hari Pegawai Aparatur Sipil
Negara/TNI/Polri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas
luar provinsi.
2. Biaya tansport melewati batas kota diberikan sesuai biaya riil
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 45
29. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi.
Tabel 2.51
No Provinsi
Satuan Biaya Penginapan
Pejabat Negara
atau Pejabat Eselon I atau
Pimpinan DPRD
atau Anggota
DPRD atau
Sekda
Pejabat
Eselon II
Pejabat
Eselon III atau PNS
Gol. IV atau
non PNS
Pendidikan
S3
Pejabat
Eselon IV atau PNS
Gol. III atau
non PNS
Pendidikan
S1 dan S2
PNS Gol. II
(D3 kebawah)
dan PNS Gol. I
Atau non PNS
Pendidikan
D3 kebawah
1 Nangro Aceh Darusalam 4.420.000 1.300.000 850.000 450.000 400.000
2 Sumatera Utara 4.960.000 1.214.000 703.000 510.000 310.000
3 Riau 3.820.000 1.200.000 868.000 450.000 380.000
4 Kepulauan Riau 4.275.000 1.300.000 650.000 510.000 280.000
5 Jambi 4.000.000 1.200.000 740.000 400.000 290.000
6 Sumatera Barat 4.240.000 1.160.000 890.000 520.000 310.000
7 Sumatera Selatan 4.680.000 1.250.000 630.000 560.000 340.000
8 Lampung 3.960.000 1.300.000 790.000 400.000 360.000
9 Bengkulu 1.300.000 790.000 720.000 560.000 300.000
10 Bangka Belitung 3.335.000 1.350.000 850.000 400.000 300.000
11 Banten 3.810.000 1.430.000 800.000 640.000 400.000
12 DKI Jakarta 8.720.000 1.490.000 870.000 610.000 400.000
13 Jawa Tengah 4.150.000 1.480.000 850.000 450.000 360.000
14 D.I. Yogyakarta 4.700.000 1.350.000 810.000 630.000 460.000
15 Jawa Timur 4.400.000 1.370.000 850.000 450.000 330.000
16 Bali 4.890.000 1.810.000 990.000 910.000 660.000
17 Nusa Tenggara Barat 3.500.000 1.760.000 800.000 580.000 360.000
18 Nusa Tenggara Timur 3.000.000 1.050.000 750.000 550.000 300.000
19 Kalimantan Barat 2.400.000 1.230.000 900.000 430.000 350.000
20 Kalimatan Tengah 3.000.000 1.560.000 750.000 560.000 350.000
21 Kalimantan Selatan 4.250.000 1.680.000 820.000 540.000 390.000
22 Kalimantan Timur 4.000.000 1.750.000 950.000 550.000 450.000
23 Kalimantan Utara 4.000.000 1.750.000 620.000 400.000 350.000
24 Sulawesi Utara 3.200.000 1.560.000 690.000 550.000 370.000
25 Gorontalo 1.320.000 1.150.000 550.000 400.000 260.000
26 Sulawesi Barat 1.260.000 1.030.000 860.000 400.000 360.000
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 46
No Provinsi
Satuan Biaya Penginapan
Pejabat Negara
atau Pejabat
Eselon I atau
Pimpinan DPRD
atau Anggota DPRD atau
Sekda
Pejabat
Eselon II
Pejabat
Eselon III
atau PNS
Gol. IV atau
non PNS Pendidikan
S3
Pejabat
Eselon IV
atau PNS
Gol. III atau
non PNS Pendidikan
S1 dan S2
PNS Gol. II
(D3 kebawah) dan PNS Gol. I
Atau non
PNS
Pendidikan
D3 kebawah
27 Sulawesi Selatan 4.820.000 1.550.000 810.000 580.000 390.000
28 Sulawesi Tengah 2.030.000 1.300.000 900.000 520.000 390.000
29 Sulawesi Tenggara 1.850.000 1.100.000 600.000 450.000 420.000
30 Maluku 3.000.000 1.030.000 740.000 580.000 410.000
31 Maluku Utara 3.110.000 1.520.000 600.000 480.000 380.000
32 P a p u a 2.850.000 1.670.000 760.000 460.000 410.000
33 Papua Barat 2.750.000 1.490.000 760.000 500.000 370.000
Keterangan :
Biaya penginapan perjalanan dinas luar provinsi merupakan satuan
biaya yang digunakan untuk Pengalokasian biaya penginapan
dalam RKA-SKPD sesuai dengan peruntukkannya.Dalam
pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan
dengan bukti pengeluaran yang Sah.
30. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Jabatan Luar Provinsi
Tabel 2.52
No Provinsi Satuan Biaya Taksi di tempat tujuan
1 Nangro Aceh Darusalam Orang/kali 120.000
2 Sumatera Utara Orang/kali 232.000
3 Riau Orang/kali 75.000
4 Kepulauan Riau Orang/kali 120.000
5 Jambi Orang/kali 120.000
6 Sumatera Barat Orang/kali 190.000
7 Sumatera Selatan Orang/kali 125.000
8 Lampung Orang/kali 145.000
9 Bengkulu Orang/kali 95.000
10 Bangka Belitung Orang/kali 90.000
11 Banten Orang/kali 306.000
12 a. Jawa Barat Orang/kali 140.000
b. Bandung Orang/kali 70.000
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 47
13 DKI Jakarta Orang/kali 170.000
14 Jawa Tengah Orang/kali 75.000
15 D.I. Yogyakarta Orang/kali 94.000
16 Jawa Timur Orang/kali 148.000
17 Bali Orang/kali 150.000
18 Nusa Tenggara Barat Orang/kali 213.000
19 Nusa Tenggara Timur Orang/kali 80.000
20 Kalimantan Barat Orang/kali 107.000
21 Kalimatan Tengah Orang/kali 90.000
22 Kalimantan Selatan Orang/kali 100.000
23 Kalimantan Timur Orang/kali 80.000
24 Kalimantan Utara Orang/kali 75.000
25 Sulawesi Utara Orang/kali 110.000
26 Gorontalo Orang/kali 200.000
27 Sulawesi Barat Orang/kali 217.000
28 Sulawesi Selatan Orang/kali 145.000
29 Sulawesi Tengah Orang/kali 75.000
30 Sulawesi Tenggara Orang/kali 131.000
31 Maluku Orang/kali 210.000
32 Maluku Utara Orang/kali 174.000
33 P a p u a Orang/kali 355.000
34 Papua Barat Orang/kali 145.000
Keterangan :
Satuan biaya taksi perjalanan dinas ke luar provinsi merupakan
satuan Biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya
tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan
menuju bandara/terminal/stasiun keberangkatan atau dari
bandara/terminal/statsiun kedatangan menuju tempat tujuan dan
sebaliknya, dibayarkan secara lumpsum
Contoh Perhitungan alokasi biaya taksi :
1. Seorang pejabat/pegawai negeri yang tempat kedudukannya ada
di luar Bandung akan melakukan perjalanan dinas jabatan dari
Bandung Ke Yogyakarta, maka alokasi biaya taksi menggunakan
biaya sebagaimana tercantum pada tabel 2.52 angka 12a dan
angka 15, sebagai berikut :
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 48
a. Berangkat.
1) Biaya taksi dari tempat kedudukan di luar Bandung ke
Bandara Husein Sastranegara; dan
2) Biaya taksi dari Bandara Adisucipto (Yogyakarta) ke
tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Yogyakarta.
b. Kembali
1) Biaya taksi dari hotel/penginapan (Yogyakarta) ke Bandara
Adi Sucipto; dan
2) Biaya taksi dari Bandara Husein Sastranegara ke tempat
kedudukan.
2. Seorang pejabat/pegawai negeri yang tempat kedudukannya ada
di Bandung akan melakukan perjalanan dinas jabatan dari
Bandung Ke Yogyakarta, maka alokasi biaya taksi menggunakan
biaya sebagaimana tercantum pada tabel 2.52 angka 12b dan
angka 15, sebagai berikut :
a. Berangkat.
1) Biaya taksi dari tempat kedudukan di Bandung ke
Bandara Husein Sastranegara; dan
2) Biaya taksi dari Bandara Adisucipto (Yogyakarta) ke
tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Yogyakarta.
b. Kembali
1) Biaya taksi dari hotel/penginapan (Yogyakarta) ke Bandara
Adi Sucipto; dan
2) Biaya taksi dari Bandara Husein Sastranegara ke tempat
kedudukan.
3. Seorang pejabat/pegawai negeri yang tempat kedudukannya ada
di Bandung dan di luar Bandung akan melakukan perjalanan
dinas jabatan Ke Provinsi Kalimantan Timur dengan
keberangkatan melalui Bandara Soekarno-Hatta, maka alokasi
biaya taksi menggunakan biaya sebagaimana tercantum pada
tabel 2.52 angka 13 dan angka 23, sebagai berikut :
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 49
a. Berangkat.
1) Biaya taksi dari tempat kedudukan di Bandung dan luar
Bandung ke Bandara Soeta; dan
2) Biaya taksi dari Bandara Sepinggan (Balikpapan) ke
tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Kota
Samarinda
b. Kembali
1) Biaya taksi dari hotel/penginapan di Kota Samarinda ke
Bandara Sepinggan; dan
2) Biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat
kedudukan.
31. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi (PP).
Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar provinsi adalah
satuan biaya untuk pembelian tiket Pergi-Pulang dari bandara
keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. Dalam
pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket menggunakan metode riil
cost (sesuai pengeluaran).
Tabel 2.53
No. Kota Asal Tujuan
Satuan Biaya Tiket
Bisnis
(Rp)
Ekonomi
(Rp)
1 Jakarta Ambon 13.285.000 7.081.000
2 Jakarta Balikpapan 7.412.000 3.797.000
3 Jakarta Banda Aceh 7.519.000 4.492.000
4 Jakarta Bandar Lampung 2.407.000 1.583.000
5 Jakarta Banjarmasin 5.252.000 2.995.000
6 Jakarta Batam 4.867.000 2.888.000
7 Jakarta Bengkulu 4.364.000 2.621.000
8 Jakarta Biak 14.065.000 7.519.000
9 Jakarta Denpasar 5.305.000 3.262.000
10 Jakarta Gorontalo 7.231.000 4.824.000
11 Jakarta Jambi 4.065.000 2.460.000
12 Jakarta Jayapura 14.568.000 8.193.000
13 Jakarta Jogjakarta 4.107.000 2.268.000
14 Jakarta Kendari 7.658.000 4.182.000
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 50
No. Kota Asal Tujuan
Satuan Biaya Tiket
Bisnis (Rp)
Ekonomi (Rp)
15 Jakarta Kupang 9.413.000 5.081.000
16 Jakarta Makassar 7.444.000 3.829.000
17 Jakarta Malang 4.599.000 2.695.000
18 Jakarta Mamuju 7.295.000 4.867.000
19 Jakarta Manado 10.824.000 5.102.000
20 Jakarta Manokwari 16.226.000 10.824.000
21 Jakarta Mataram 5.316.000 3.230.000
22 Jakarta Medan 7.252.000 3.808.000
23 Jakarta Padang 5.530.000 2.952.000
24 Jakarta Palangkaraya 4.984.000 2.984.000
25 Jakarta Palembang 3.861.000 2.268.000
26 Jakarta Palu 9.348.000 5.113.000
27 Jakarta Pangkal Pinang 3.412.000 2.319.000
28 Jakarta Pekanbaru 5.583.000 3.016.000
29 Jakarta Pontianak 4.353.000 2.781.000
30 Jakarta Semarang 3.861.000 2.182.000
31 Jakarta Solo 3.861.000 2.342.000
32 Jakarta Surabaya 5.466.000 2.674.000
33 Jakarta Ternate 10.001.000 6.664.000
34 Jakarta Timika 13.830.000 7.487.000
35 Bandung Batam 6.289.000 3.583.000
36 Bandung Denpasar 5.626.000 3.252.000
37 Bandung Jakarta 2.064.000 1.476.000
38 Bandung Jambi 5.006.000 2.941.000
39 Bandung Jogjakarta 3.369.000 2.129.000
40 Bandung Padang 6.129.000 3.508.000
41 Bandung Palembang 4.385.000 2.631.000
42 Bandung Pangkal Pinang 4.559.000 2.738.000
43 Bandung Pekanbaru 6.525.000 3.701.000
44 Bandung Semarang 3.027.000 1.957.000
45 Bandung Solo 3.647.000 2.268.000
46 Bandung Surabaya 4.824.000 2.856.000
47 Bandung Tanjungpandan 4.439.000 2.663.000
Keterangan :
1. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar provinsi
yang tidak tercantum dalam tabel 2.53 di atas, maka
besarannya disesuaikan dengan biaya riil.
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 51
2. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No.
113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam negeri
bagi pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak tetap.
a. Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan
Dinas Jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada
DIPA satuan kerja berkenaan.
b. Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka
pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi :
1) Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas
Jabatan dari atasan Pelaksana SPD, atau paling rendah
Pejabat Eselon II bagi Pelaksana SPD di bawah Pejabat
Eselon III ke bawah, yang dibuat sesuai format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini;
2) Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan
Perjalanan Dinas Jabatan yang dibuat sesuai format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini;
3) Pernyataan/Tanda Bukti Besaran Pengembalian Biaya
Transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan
jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan
oleh KPK.
c. Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DIPA
satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
berikut :
1) Biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya
penginapan; atau
2) Sebagaian seluruh biaya tiket transportasi atau biaya
penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund.
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 52
32. Klasifikasi Fasilitas Transport
Fasilitas Transport Bagi Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD)
dan Keluarga, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor
113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri
bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.
Tabel 2.54
No Pejabat Negara/Eselon,
Pangkat/Gol
Moda Transportasi
Pesawat Udara
Kapal Laut
Kereta Api/Bus
Lainnya
1 Gubernur, Wakil
Gubernur, Ketua/Wakil Ketua/Anggota Komisi,
Pejabat Eselon I, serta
pejabat lainnya yang diseratarakan
Bisnis VIP/
Kelas I A
Spesial/
Eksekutif
Sesuai
kenyataan
2 Pejabat Negara lainnya,
Pejabat Eselon II, dan pejabat lainnya yang
diseratarakan
Ekonomi Kelas I B Eksekutf Sesuai
kenyataan
3. Pejabat Eselon III/PNS
Golongan IV, pejabat Eselon IV/PNS
Golongan III, PNS Golongan II dan I
Ekonomi Kelas IIA Eksekutf Sesuai
kenyataan
33. Biaya Perjalanan Dinas Pindah.
a. Biaya transportasi pindah pegawai dan/atau keluarga yang sah
dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
b. Uang harian dibayarkan sesuai dengan tempat tujuan pindah
(sebagaimana diatur dalam peraturan Gubernur Nomor 22
Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Pertanggung
jawaban Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat.
34. Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang Perjalanan Dinas
pindah Luar Daerah.
Satuan biaya pengepakan dan angkutan barang perjalanan dinas
pindah dalam daerah merupakan satuan biaya yang digunakan
untuk biaya pengepakan dan angkutan barang pindahan yang
diberikan kepada pejabat/pegawai negeri yang dipindah tugaskan
berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 53
Satuan biaya ini sudah termasuk ongkos tukang, pengadaan
bahan-bahan, biaya bongkar muat, dan biaya angkut barang dari
tempat asal sampai dengan tujuan.
Tabel 2.55
No Angkutan Uraian Satuan Biaya (Rp)
1 Kereta Api a. Pengepakan dan
Penggudangan
m³ 75.000
b. Angkutan km/m³ Sesuai tarif berlaku
2 Truk a. Pengepakan dan Penggudangan
m³ 60.000
b. Angkutan km/m³ 400
3 Angkutan laut/Sungai
a. Pengepakan dan Penggudangan
m³ 60.000
b. Angkutan km³/m³ 400
c. Angkutan laut/sungai
m³ Sesuai tarif berlaku
35. Perjalanan Dinas Luar Negeri
a. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri
Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri merupakan
penggantian biaya keperluan sehari-hari Pegawai Aparatur Sipil
Negara dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar
negeri yang dapat digunakan untuk makan, transpor lokal, uang
saku. Sedangkan biaya Penginapan dan visa dibayar sesuai
dengan pengeluaran riil Negara setempat.
Klasifikasi perjalanan dinas luar negeri mengacu pada Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan
Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan
Pegawai Tidak tetap.
Besaran uang harian bagi negara yang tidak tercantum dalam
tabel dibawah ini merujuk pada besaran uang harian negara
dimana perwakilan RI yang bersangkutan berkedudukan.
Contoh :
Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan
dinas ke negara Uganda, besarannya merujuk pada uang harian
negara Kenya.
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 54
Tabel 2.56
No Negara Golongan (dalam US $)
A B C D
Amerika Serikat
1 Amerika Serikat 527 473 417 343
2 Kanada 447 404 368 307
Amerika Selatan
3 Argentina 395 277 242 241
4 Venezuela 464 323 287 286
5 Brazil 436 341 291 241
6 Chile 415 316 270 222
7 Columbia 386 281 240 221
8 Peru 383 277 237 221
9 Suriname 398 295 252 207
10 Ekuador 385 273 242 241
Amerika Tengah
11 Mexico 429 318 282 281
12 Kuba 406 305 261 221
13 Panama 414 307 272 271
Eropa Barat
14 Austria 504 453 318 317
15 Belgia 466 419 282 281
16 Perancis 512 464 382 381
17 Rep. Federasi Jerman 443 411 282 281
18 Belanda 463 416 272 271
19 Swiss 509 456 322 321
Eropa Utara
20 Denmark 472 427 275 241
21 Finlandia 453 409 354 313
22 Norwegia 517 465 288 286
23 Swedia 466 436 342 341
24 Kerajaan Inggris 587 534 432 431
Eropa Selatan
25 Bosnia Herzegovina 456 420 334 333
26 Kroasia 483 444 353 352
27 Spanyol 457 413 287 286
28 Yunani 422 379 242 241
29 Italia 520 472 372 371
30 Portugal 425 382 242 241
31 Serbia 401 361 313 277
Eropa Timur
32 Bulgaria 406 367 320 284
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 55
No Negara Golongan (dalam US $)
A B C D
33 Czech 426 390 331 293
34 Hongaria 421 381 339 300
35 Polandia 401 361 313 277
36 Rumania 416 381 313 277
37 Rusia 556 512 407 406
38 Slovakia 429 387 335 297
39 Ukraina 425 382 328 290
Afrika Barat
40 Nigeria 361 313 292 291
41 Senegal 334 276 206 201
Afrika imur
42 Ethiopia 312 257 192 167
43 Kenya 334 276 206 196
44 Madagaskar 296 244 182 181
45 Tanzania 330 272 203 182
46 Zimbabe 285 244 216 215
47 Mozambique 319 263 212 211
Afrika Selatan
48 Namibia 300 247 185 161
49 Afrika Selatan 304 251 202 201
Afrika Utara
50 Aljazair 342 308 287 286
51 Mesir 368 273 212 190
52 Maroko 304 251 192 191
53 Tunisia 293 241 187 186
54 Sudan 342 282 210 184
55 Libia 308 254 189 165
Asia Barat
56 Azerbaijan 498 459 365 364
57 Bahrain 405 286 222 208
58 Irak 397 283 220 201
59 Yordania 365 254 197 196
60 Kuwait 406 283 257 256
61 Libanon 357 267 207 186
62 Qatar 386 276 215 196
63 Arab Suriah 358 257 200 196
64 Turki 365 270 210 188
65 Pst. Arab Emirat 459 323 302 301
66 Yaman 353 241 197 196
67 Saudi Arabia 391 276 215 201
68 Kesultanan Oman 359 254 197 185
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 56
No Negara Golongan (dalam US $)
A B C D
Asia Timur
69 Rep. rakyat Cina 378 238 207 206
70 Hongkong 472 320 287 286
71 Jepang 519 303 262 261
72 Korea Selatan 421 326 297 296
73 Korea Utara 395 238 207 206
Asia Selatan
74 Afghanistan 385 226 173 172
75 Bangladesh 339 196 167 166
76 India 352 263 242 241
77 Pakistan 343 203 182 181
78 Srilanka 348 201 167 166
79 Iran 351 260 202 181
Asia Tengah
80 Uzbekistan 392 352 287 254
81 Kazakhstan 456 420 334 333
Asia Tenggara
82 Philipina 412 278 222 221
83 Singapura 424 290 224 221
84 Malaysia 381 253 212 211
85 Thailand 392 275 211 201
86 Myanmar 368 250 197 196
87 Laos 380 262 202 196
88 Vietnam 383 265 204 196
89 Brunai Darusalam 374 256 197 196
90 Kamboja 296 223 197 196
91 Timor Leste 392 354 229 196
Asia Fasifik
92 Australia 439 403 272 271
93 Selandia Baru 392 246 222 221
94 Kaledonia Baru 425 387 276 224
95 Papua Nugini 385 353 237 192
96 Fiji 363 329 221 179
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor
97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, Biaya
Perjalanan Dinas Luar Negeri dikelompokan dalam 4 Golongan,
sebagai berikut :
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 57
1) Golongan A : Menteri, Ketua dan Wakil ketua Lembaga Tinggi
Negara, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa
penuh/Kepala Perwakilan, dan Pejabat Negara
lainnya yang setara, termasuk Pimpinan
Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan
Pimpinan Lembaga lain yang dibentuk
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2) Golongan B : Duta besar, pegawai negeri sipil golongan IV/c
ke atas, pejabat eselon I, pejabat eselon II,
perwira tinggi TNI/POLRI, Anggota Lembaga
Tinggi Negara, utusan khusus presiden (special
envoy) dan pejabat lainnya yang setara.
3) Golongan C : Pegawai negeri sipil golongan III/c sampai
dengan golongan IV/b dan perwira menengah
TNI/POLRI.
4) Golongan D : Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/POLRI
selain yang dimaksud pada huruf b dan huruf c.
b. Biaya Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri (PP)
Tabel 2.57
No Kota Klasifikasi (dalam US$)
Eksekutif Bisnis Ekonomi
Amerika Utara
1 Chicago 12.471 6.749 3.587
2 Houston 12.635 6.487 3.591
3 Los Angeles 11.187 5.809 3.178
4 New York 14.761 6.040 3.753
5 Ottawa 12.266 6.924 4.083
6 San Fransisco 12.468 6.623 2.771
7 Toronto 11.750 8.564 3.201
8 Vancouver 10.902 7.458 3.277
9 Washington 14.428 8.240 3.743
Amerika Selatan
10 Bogota 18.399 9.426 7.713
11 Brazilia 16.393 11.518 5.970
12 Boenos Aires 13.237 9.134 5.970
13 Caracas 17.832 10.399 5.130
14 Paramaribo 15.018 9.494 7.353
15 Santiago de Chile 21.874 15.539 8,900
16 Quito 17.325 16.269 12.127
Amerika Tengah
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 58
No Kota Klasifikasi (dalam US$)
Eksekutif Bisnis Ekonomi
17 Mexico City 11.822 7.831 3.966
18 Havana 14.702 11.223 7.335
19 Panama City 23.291 14.389 13.570
Eropa Barat
20 Vienna 10.520 4.177 3.357
21 Brussels 10.713 5.994 3.870
22 Marseilles 10.850 5.074 3.541
23 Paris 10.724 6.085 3.331
24 Berlin 10.277 6.126 3.959
25 Bern 11.478 6.056 4.355
26 Bonn 10.945 5.023 3.753
27 Hamburg 7.464 6.031 3.825
28 Geneva 8.166 5.370 4.333
29 Amsterdam 8.216 5.898 3.331
Eropa Utara
30 Copenhagen 9.696 4.920 3.730
31 Helsinski 10.023 5.931 3.681
32 Stockholm 9.917 5.506 3.433
33 London 10.980 5.446 4.153
34 Oslo 9.856 4.773 4.049
Eropa Selatan
35 Sarajevo 11.778 7.129 6.033
36 Zagreb 14.446 6.334 2.794
37 Athens 14.911 9.256 8.041
38 Lisbon 9.309 4.746 3.383
39 Madrid 10.980 4.767 3.631
40 Rome 8.714 4.774 3.851
41 Beograd 9.921 6.158 5.350
Eropa Timur
42 Bratislava 6.993 4.341 3.771
43 Bucharest 8.839 4.982 4.113
44 Kiev 10.860 6.029 5.193
45 Moscow 9.537 7.206 5.143
46 Praque 8.484 6.748 3.451
47 Sofia 7.473 6.346 3.612
48 Warsaw 10.777 5.052 3.447
Afrika Barat
49 Dakkar 12.900 9.848 8.555
50 Abuja 10.281 7.848 6.818
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 59
No Kota Klasifikasi (dalam US$)
Eksekutif Bisnis Ekonomi
Afrika Timur
51 Addis Ababa 7.700 5.808 5.552
52 Nairobi 8,732 7,966 6,081
53 Antananarive 11.779 9.000 8.282
54 Dar Es Salaam 8.947 6.599 5.733
55 Harare 11.118 10.600 5.747
Afrika Selatan
56 Windhoek 18.241 11.774 7.510
57 Cape Town 14.941 8.438 7.330
58 Johannesburg 11.255 8.524 6.275
Afrika Utara
59 Algiers 9.536 6.593 5.710
60 Cairo 7.820 6.414 4.037
61 Khartoum 5.904 4.507 3.915
62 Rabbat 8.910 7.721 5.665
63 Tripoli 6.551 5,706 4,975
64 Tunisia 9.419 4.958 4.175
Asia Barat
65 Manama 6.400 5.992 4.700
66 Baghdad 5.433 4.148 3.545
67 Amman 7.561 6.431 3.545
68 Kuwait 6.771 4.273 3.110
69 Beirut 7.703 4.490 3.730
70 Doha 5.216 3.639 2.745
71 Damascus 8.684 5.390 3.325
72 Ankara 9.449 6.643 3.581
73 Abu Dhabi 5.283 4.976 2.727
74 Sanaa 8.205 5.878 3.679
75 Jeddah 6.446 3.785 3.321
76 Muscat 6.469 5.156 3.727
77 Riyadh 5.359 3.510 3.000
Asia Tengah
78 Tashkent 13.617 8.453 7.343
79 Astana 13.661 12.089 8.962
Asia Timur
80 Beijing 2.595 2.140 1.623
81 Hongkong 3.028 2.633 1.257
82 Osaka 3.204 2.686 1.864
83 Tokyo 3.734 2.675 1.835
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 60
No Kota Klasifikasi (dalam US$)
Eksekutif Bisnis Ekonomi
84 Pyongyang 2.421 1.999 1.737
85 Seoul 3.233 2.966 1.737
Asia Selatan
86 Kaboul 6.307 3.905 3.208
87 Teheran 4.475 3.416 2.920
88 Colombo 3.119 2.562 1.628
89 Dhaka 3.063 2.417 1.092
90 Islamabad 5.482 3.333 2.501
91 Karachi 4.226 3.633 2.321
92 New Delhi 3.380 2.009 1.673
Asia Tenggara
93 Bandar Seri Bagawan 1.618 1.147 919
94 Bangkok 2.344 1.155 823
95 Davao City 2.757 2.558 1.641
96 Hanoi 1.833 1.833 1.656
97 Ho Chi Minh 1.677 1.503 1.235
98 Johor Bahru 1.195 911 525
99 Kota Kinabalu 1.894 1.427 694
100 Kuala Lumpur 1.158 659 585
101 Manila 2.453 1.614 1.150
102 Penang 918 766 545
103 Pnom Penh 2.202 1.981 1.627
104 Singapore 991 673 403
105 Vientiane 2.274 2.025 1.420
106 Yangon 1.468 1.212 1.053
Asia Pasifik
107 Canberra 5.506 4.926 2.500
108 Darwin 6.689 4.900 3.964
109 Melbourne 4.886 3.814 2.858
110 Noumea 6.940 5.917 3.780
111 Perth 5.771 1.801 1.525
112 Port Moresby 8.252 7.398 5.034
113 Sydney 4.629 4.237 2.557
114 Vanimo 3.318 2.740 2.380
115 Wellington 6.561 4.687 3.413
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 61
Klasifikasi Moda transportasi untuk masing-masing golongan,
sebagai berikut :
1) Moda transportasi udara terdiri dari :
a) Klasifikasi eksekutif diberikan untuk Golongan A
b) Klasifikasibisnis diberikan untuk Golongan B
c) Klasifikasi ekonomi diberikan untuk Golongan C dan D
2) Moda transportasi darat atau air, paling rendah klasifikasi
bussines untuk semua golongan.
36. Akomodasi
Fasilitasi akomodasi Tamu Negara, Pejabat Negara dan Tamu
Pemerintah Daerah yang diundang oleh Pemerintah Provinsi Jawa
Barat dianggarkan oleh OPD yang bersangkutan.
Tabel 2.58
Tipe dan Tarif Kamar
No Uraian Fasilitas
Hotel Tarif (Rp)
1. Kepala Negara/Ketua/Wk.Ketua Lembaga
Tinggi Negara/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Tamu Negara
Bintang
Lima
Sesuai dengan harga
satuan (riil cost)
2. Pejabat Negara/Kepala Daerah/ Wk.
Kepala Daerah
Bintang
Empat
Sesuai dengan harga
satuan (riil cost)
3. Tamu Pemerintah Daerah Provinsi
lainnya
Bintang
Tiga
Sesuai dengan harga
satuan (riil cost)
37. Eksploitasi dan Perawatan Kendaraan Dinas serta Sewa Kendaraan
Untuk Dinas.
a. Biaya Eksploitasi Kendaraan
Biaya eksploitasi kendaraan dinas meliputi biaya bahan bakar dan
biaya pelumasan, dengan ketentuan:
1) Biaya eksploitasi dan perawatan kendaraan dinas dikelola oleh
unit kerja yang membidangi tugas pengelolaan kendaraan dinas.
2) Khusus Kendaraan Dinas Pelayanan/Operasional Rumah
Tangga Setda dan Rumah Tangga Pimpinan yang
melaksanakan kegiatan luar daerah/ dalam daerah diberikan
tambahan biaya BBM berpedoman pada analisa kebutuhan.
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 62
Tabel 2.59
Satuan Volume Bahan Bakar Kendaraan Operasional yang aktif
No Jenis kendaraan Maksimum BBM
Ltr/bln
1 Bus Besar 500
2 Truck/Mikro Bus/Pemadam Kebakaran 400
3 Jeep/Sedan 150
4 Minibus/PickUp 150
5 Sepeda Motor 40
6 Sepeda Motor Pengawalan 75
Keterangan :
BBM kendaraan operasional bersifat penyediaan, dan
pemanfaatannya sesuai pemakaian. Penyediaan BBM bukan
berdasarkan jumlah kendaraan.
b. Biaya Pelumasan Kendaraan Dinas
Tabel 2.60
Satuan Biaya Pelumasan Kendaraan Dinas
No Jenis kendaraan Pelumas (Rp/Bln)
1 Bus Besar 500.000
2 Truck/Mikro Bus 450.000
3 Jeep/Sedan 400.000
4 Mini Bus/Pick Up 350.000
5 Sepeda Motor 50.000
6 Sepeda Motor
Pengawalan 200.000
c. Biaya Perawatan Kendaraan
Biaya perawatan kendaraan dinas operasional meliputi biaya
untuk perbaikan (kaki-kaki, tune up, Persneling, Gardan, Kampas
Rem, Pirodo dan sparepart lainnya), biaya untuk penggantian ban
dan accu untuk 1 (satu) tahun.
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 63
Tabel 2.61 Satuan Biaya Perawatan Kendaraan Dinas Pejabat dan
Kendaraan Dinas Operasional
No Kendaraan Satuan Biaya (Rp)
1 Kendaraan Dinas Pejabat
a. Pejabat Negara Unit/Tahun 34.992.000
b. Pejabat Eselon I Unit/Tahun 32.481.000
c. Pejabat Eselon II Unit/Tahun 26.307.000
d. Pejabat Eselon III Unit/Tahun 15.610.000
2 Kendaraan Dinas Operasional
a. Roda Empat Unit/Tahun 22.806.000
b. Double Gardan (4WD) Unit/Tahun 30.528.000
c. Roda Dua Unit/Tahun 3.042.000
3 Kendaraan Operasional Dalam
Lingkungan Kantor
3) Roda Enam Unit/Tahun 18.999.000
4 Kendaraan Dinas Operasional
Patroli Jalan Raya (PJR)
a. PJR Roda Empat Unit/Tahun 74.820.000
b. PJR Roda Dua (<250 cc) Unit/Tahun 18.250.000
c. PJR Roda Dua (> 750 cc) Unit/Tahun 30.960.000
Keterangan :
1). Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas
digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap
dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan
peruntukkannya.
2). Untuk biaya pemeliharaan kendaraan yang rusak berat sesuai
riil cost
Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan Surat
Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarannya mengacu pada
ketentuan yang berlaku.
d. Biaya Perpanjangan STNK
Untuk pembayaran pajak kendaraan Dinas (Perpanjangan
STNK) disesuaikan dengan kebutuhan sejumlah kendaraan
serta tarif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 64
38. Biaya Sewa Kendaraan
Tabel 2.62
Satuan Biaya Sewa Kendaraan
No Jenis kendaraan Satuan Besaran (Rp)
1 Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil
a. Roda Enam/Bus Besar (kapasitas 50
orang ) Unit/hari 3.500.000
b. Roda Enam/Bus Sedang (kapasitas 30
orang ) Unit/hari 2.500.000
c. Mikro Bus (kapasitas 10 Orang) Unit/hari 1.900.000
d. Roda Empat (kapasitas 4 orang ) Unit/hari 700.000
Keterangan :
1. Satuan Biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil
merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan
kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), Mikro Bus, roda
6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/Bus besar untuk
kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus).
2. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi :
1) Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri
di tempat tujuan, dan
2) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi,
berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta
dilakukan secara selektif dan efisien.
(Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun
2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Barat)
3. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan
pengemudi.
4. Sewa kendaraan untuk kegiatan pimpinan dan tamu kenegaraan
baik ditempat kedudukan maupun ditempat tujuan dilaksanakan
secara riil cost.
39. Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah
a. Biaya bagi penjemput/pengantar diberikan uang harian, biaya penginapan, dan biaya transport pegawai sesuai tingkatan, paling
lama 3 (tiga) hari;
b. Biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan
pengruktian/pengurusan jenazah dialokasikan maksimal yang dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 65
c. Biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya
Riil.
d. Biaya pengruktian/pemulasaraan jenazah maksimal sebesar
Rp. 850.000 per orang.
40. Pakaian Dinas
Tabel 2.63
Standar Biaya Pengadaan Pakaian Dinas
No Jenis Pakaian Satuan Harga (Rp)
1 Bahan Pakaian Dinas (termasuk
Atributnya ) Per meter 250.000
2 Training + Kaos Olah raga stel 500.000
3 Sepatu Olah Raga 1 pasang 400.000
Keterangan :
Banyaknya bahan pakaian disesuaikan kebutuhan dan anggaran
yang tersedia pada OPD/Biro/UPTD/UPP/Balai/UPTB
Tabel 2.64
Standar Pakaian Kerja
No Uraian Harga (Rp)
1 Pakaian Kerja Dokter 500.000
2 Pakaian Dinas Pegawai/Perawat 400.000
3 Pakaian Seragam Mahasiswa/i 350.000
4 Pakaian kerja Pengemudi, Petugas
Kebersihan dan Pramubakti. 340.000
5 Pakaian kerja satpam 780.000
Keterangan :
Standar Pakaian Kerja sudah dalam bentuk Pakaian jadi 41. Ongkos Jahit Pakaian Dinas
Tabel 2.65
Standar Biaya Ongkos Jahit Pakaian Dinas
No Jenis Pakaian Harga (Rp)
1 Pakaian Dinas per stel 250.000
Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016
Standar Biaya Umum 2016 2 - 66
42. Biaya Sewa Mesin Fotocopy
Tabel 2.66
No Jenis Mesin Satuan Harga (Rp)
1 Mesin Fotocopy Analog Bulan/unit 3.800.000
2 Mesin Fotocopy Digital Bulan/unit 5.000.000
Satuan biaya sewa mesin fotocopy merupakan satuan biaya yang
digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa mesin fotocopy
analog dan/atau mesin fotocopy digital, untuk menunjang
pelaksanaan operasional kantor. Satuan biaya sudah termasuk toner
dan biaya perawatan untuk pencetakan sampai dengan 10.000
(sepuluh ribu) lembar/bulan.
43. Satuan Sewa Gedung/Lapang Olahraga
Tabel 2.67
No Jenis Gedung Satuan Harga (Rp)
1. Gedung Pertemuan Hari Sesuai Pengeluaran Maks.
15.000.000
2. Lapang Olah Raga Lapang Maks. 500.000
44. Kesejahteraan PNS Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Untuk meningkatkan kinerja dan etos kerja pegawai di lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 71 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan
Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka
dilakukan pembekalan penanaman sikap mental disiplin dan jiwa
korsa dalam bentuk pembinaan dan Outbond disetiap OPD dengan
alokasi anggaran maksimum sebesar Rp. 1.000.000 per orang setiap
tahun.