42
II - 1 BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA 2.1. Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Purwakarta encana Strategis Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018 adalah penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan pemerintahan daerah tahun 2018, yang merupakan tahun kelima dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013– 2018. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2018 merupakan rumusan kebijakan pembangunan daerah yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, aspirasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahunan, perkiraan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah, dengan mengacu kepada arahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013–2018 yang memiliki Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah serta Prioritas Pembangunan, yaitu sebagai berikut: 1. Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 (Visi Jangka Menengah) Visi Kabupaten Purwakarta yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah R

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

II - 1

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Purwakarta

encana Strategis Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun

Anggaran 2018 adalah penyelenggaraan program dan kegiatan

pembangunan pemerintahan daerah tahun 2018, yang

merupakan tahun kelima dalam periode Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013–

2018. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2018 merupakan

rumusan kebijakan pembangunan daerah yang merupakan hasil kajian

dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, aspirasi

masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)

tahunan, perkiraan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan

pembangunan tahunan pemerintah, dengan mengacu kepada arahan

RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013–2018 yang memiliki Visi, Misi,

Strategi dan Arah Kebijakan Daerah serta Prioritas Pembangunan, yaitu

sebagai berikut:

1. Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 (Visi Jangka

Menengah)

Visi Kabupaten Purwakarta yang tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 yang

telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor

15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

R

Page 2: BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

II - 2

(RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 adalah Purwakarta

Berkarakter.

Penjelasan dari Visi tersebut merupakan pola pembangunan

terintegrasi yang didasarkan pada persenyawaan nilai dasar tanah, air,

udara dan matahari sebagai basis penciptaan manusia yang tercermin

dari tata kota dan bangunan, tata kelola pemerintahan, tata kehidupan

masyarakat yang berorientasi pada kemanunggalan, keparipurnaan dan

kemuliaan sebagai bentuk pertanggungjawaban keterwakilan manusia di

muka bumi yang dipilih oleh Allah SWT sebagai makhluk yang istimewa.

Dalam rangka mencapai Visi dimaksud dirumuskan Misi yang

berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi

segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan

mandat yang diberikannya. Adapun makna dari Misi dalam upaya

pencapaian Visi Purwakarta Berkarakter adalah sebagai berikut:

a. Mengembangkan Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal yang

Bernilai Religiusitas, Berorientasi pada Keunggulan Pendidikan,

Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Pemerataan Ekonomi yang

Berkeadilan bagi Seluruh Masyarakat

Pengertian dari Misi ini adalah pengembangan pembangunan yang

berbasis kearifan lokal yang bernilai religiusitas yang dapat ditempuh

dengan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan,

meningkatkan peran aktif seluruh stakeholders dalam pembangunan

mental masyarakat, meningkatkan dan tetap mempertahankan nilai-nilai

budaya dan kearifan lokal, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui

pembangunan di sektor ekonomi yang berkelanjutan.

b. Pengembangan Struktur Wilayah dan Tata Ruang yang Berorientasi

pada Keutuhan Lingkungan Baik Hulu maupun Hilir serta Unsur

Tanah, Air, Udara, dan Matahari

Page 3: BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

II - 3

Pengertian dari Misi ini adalah pengembangan struktur wilayah

yang tetap memperhatikan kesatuan geografis beserta segenap unsur

terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek

administratif dan/atau aspek fungsional; pengembangan susunan pusat-

pusat pertumbuhan dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang

berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat; serta

pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan

pengendalian pemanfaatan tata ruang yang tetap menjaga keutuhan

lingkungan baik hulu maupun hilir serta unsur tanah, air, udara dan

pencahayaan matahari.

c. Mengembangkan Struktur Pemerintahan yang Berorientasi

Kepuasan Pelayanan Publik Berbasis Perdesaan yang Berorientasi

Kemakmuran Rakyat

Pengertian dari Misi ini adalah mengembangkan struktur

pemerintahan dengan peningkatan capaian dan optimalisasi pelayanan

publik sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam

kerangka perencanaan pembangunan yang cepat, tanggap, efektif,

efisien, berdaya dan berhasil guna.

Peningkatan kualitas menjamin penyediaan dan pemenuhan hak

kebutuhan dasar penduduk dalam kerangka pencapaian kepuasan

pelayanan publik yang meliputi pelayanan administrasi kependudukan,

perlindungan jaminan kesehatan, hari tua dan kematian, pemberian

bantuan pembangunan rumah tidak layak huni, pemberian bantuan

modal peternakan/modal usaha, pendidikan gratis bagi masyarakat

berpenghasilan rendah sampai tingkat SMA, beasiswa bagi

siswa/mahasiswa berprestasi istimewa.

Sementara itu pemberian hak, wewenang dan kewajiban desa untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang

Page 4: BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

II - 4

diakui dan dihormati yang berorientasi pada kemakmuran masyarakat

perdesaan.

2. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Dengan telah diuraikannya Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran,

selanjutnya dijabarkan bagaimana upaya mencapainya melalui

penentuan strategi pembangunan daerah dan arah kebijakan yang

ditentukan oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu lima tahun

mendatang. Setelah tujuan dan sasaran serta indikator kinerja RPJMD

dirumuskan, dibutuhkan metodologi (rumusan strategi) dalam

menentukan program prioritas terhadap target kinerja yang akan dicapai

dalam 5 (lima) tahun. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan

perencanaan komprehensif bagaimana Pemerintah Kabupaten

Purwakarta mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan

efisien. Strategi juga digunakan sebagai sarana melakukan transformasi,

reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi.

Strategi adalah serangkaian langkah-langkah yang memuat program-

program indikatif yang bertujuan mewujudkan visi dan misi, baik secara

langsung maupun tidak langsung merupakan langkah strategis dalam

rangka mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD. Rumusan strategi berupa

pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan

dicapai, yang sesuai dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan

strategi harus menunjukkan keinginan kuat bagaimana Pemerintah

Kabupaten Purwakarta menciptakan nilai tambah bagi stakeholder

pembangunan.

Untuk mengetahui seberapa jauh strategis menciptakan nilai

tambah diperlukan parameter utama, sehingga dapat dikenali indikasi

keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus menciptakan

budaya “berpikir strategik” untuk menjamin bahwa transformasi menuju

pengelolaan keuangan yang lebih baik, transparan, akuntabel dan

berkomitmen terhadap kinerja, oleh sebab itu strategi harus

Page 5: BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

II - 5

dikendalikan dan dievaluasi. Pemahaman strategis dan berpikir strategik

timbul sebagai konsekuensi logis arsitektur perencanaan pembangunan

daerah yang dipisahkan menjadi dua, yaitu:

a) Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah

yang menekankan pada pencapaian Visi dan Misi Pembangunan

Daerah, sekaligus menerjemahkan Visi dan Misi Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih kedalam rencana kerja yang

dapat diaplikasikan.

b) Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada

pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk

mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis.

Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari

implementasi perencanaan operasional.

a. Strategi Misi Kesatu

1) Meningkatkan Pemerataan dan Kemudahan Akses Terhadap

Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi yang Berkualitas;

2) Meningkatkan Kualitas Prasarana dan Sarana Perpustakaan;

3) Mengembangkan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal;

4) Mengembangkan Potensi dan Peran Serta Pemuda dalam

Pembangunan;

5) Meningkatkan Ketersediaan Kualitas Pemenuhan Tenaga

Kesehatan, Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan

Kualitas Kesehatan Lingkungan Masyarakat;

6) Meningkatkan Cakupan Bantuan Sosial Bagi Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Melalui Validasi Data

Jumlah Keluarga/Rumah Tangga Sasaran;

7) Meningkatkan Pemahaman Akan Pentingnya Kesetaraan

Gender dan Perlindungan Bagi Perempuan Terhadap Berbagai

Tindak Kekerasan;

Page 6: BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

II - 6

8) Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga

Berencana;

9) Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja;

10) Meningkatkan Ketersediaan Pangan Masyarakat;

11) Meningkatkan Produktivitas Komoditas Pertanian dan

Perkebunan;

12) Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi dan Sumberdaya

Peternakan dan Perikanan Untuk Pengembangan Usaha Yang

Produktif;

13) Meningkatnya Fungsi Ekologi dan Ekonomi Sumberdaya Hutan

Sebagai Sistem Penyangga Kehidupan;

14) Meningkatkan Jaminan Keamanan dan Kepastian Iklim

Investasi;

15) Meningkatkan Peran Koperasi dalam Peningkatan Ekonomi

Kerakyatan;

16) Mengembangkan Iklim Usaha yang Kondusif bagi

Pengembangan UMKM;

17) Pembinaan dan Pengembangan Industri Secara Terpadu;

18) Menciptakan Iklim Usaha Industri yang Sehat;

19) Mewujudkan Struktur Perdagangan dan Iklim Usaha

Perdagangan yang Kondusif;

20) Terlindunginya Konsumen Atas Penggunaan Barang dan atau

Jasa; dan

21) Mengembangkan Wisata Berbasis Alam dan Seni Budaya Lokal.

b. Strategi Misi Kedua

1) Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Jaringan Jalan Kabupaten

dan Jalan Desa;

2) Mengembangkan Sistem Pengaturan dan Pengamanan Lalu

Lintas Kendaraan;

3) Mengembangkan Pelayanan Angkutan Umum;

Page 7: BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

II - 7

4) Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Sumber Energi;

5) Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Air Bersih;

6) Meningkatkan Luasan Efektif Daerah Layanan Irigasi Berbasis

Partisipasi Masyarakat;

7) Memberdayakan Perkumpulan Petani Pemakai Air

(P3A)/Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A)

dalam Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi

Partisipatif (PPSIP);

8) Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas RTH, Fasilitas Publik

dan Ornamen Kota;

9) Meningkatkan Kondisi Sirkulasi Internal Lingkungan

Permukiman;

10) Meningkatkan Kondisi Sanitasi Lingkungan Permukiman;

11) Meningkatkan Kemampuan Pengamanan Kebakaran dan

Penyelamatan;

12) Meningkatkan Kecukupan dan Pelayanan Tempat Pemakaman

Umum;

13) Meningkatkan Partisipasi Publik Dalam Penyediaan dan

Pengelolaan Sarana Prasarana Lingkungan;

14) Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Hunian Bagi

Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

15) Melaksanakan Standarisasi Pelayanan Bidang Lingkungan

Hidup;

16) Mengembangkan Sistem Pengawasan Kualitas Lingkungan yang

Partisipatif dan Akuntabel;

17) Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Pedoman

Pemanfaatan Ruang;

18) Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang

yang Telah Ditetapkan; dan

Page 8: BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

II - 8

19) Optimalisasi Pengendalian Pemanfaatan Bahan Tambang, Air

Tanah dan Daerah Rawan Bencana.

c. Strategi Misi Ketiga

1) Terlaksananya Tertib Administrasi Kependudukan Melalui

Ketersediaan Data dan Informasi Penduduk yang Akurat dan

Terpadu;

2) Menerapkan Kaidah Perencanaan dalam Proses Penyusunan

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;

3) Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal

yang Efektif;

4) Meningkatkan Kesadaran Aparat Birokrasi dalam Hal

Pengelolaan Arsip;

5) Terpeliharanya Secara Rutin/Berkala Prasarana dan Sarana

Kearsipan;

6) Meningkatkan Aksesibilitas Data dan Informasi Bagi Seluruh

OPD dan Masyarakat;

7) Mengembangkan e-Government untuk Meningkatkan Pelayanan

Pemerintahan dan Pembangunan Hingga Tingkat RT;

8) Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan

Pemerintah Daerah;

9) Optimalisasi Potensi Pendapatan Daerah;

10) Optimalisasi Sistem Penganggaran dan Pembiayaan Daerah;

11) Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Asset

Daerah;

12) Optimalisasi Organisasi Perangkat Daerah Sesuai dengan

Kebutuhan Pelayanan Publik;

13) Meningkatkan Kompetensi dan Disiplin Aparatur;

14) Menjalin Hubungan Kerjasama Publik/Lembaga dan Pemerintah

Daerah Lain;

Page 9: BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

II - 9

15) Pemberian Hak, Wewenang dan Kewajiban Desa untuk

Mengatur dan Mengurus Sendiri Urusan Pemerintahan dan

Kepentingan Masyarakatnya yang Berorientasi pada

Kemakmuran Masyarakat Perdesaan;

16) Menciptakan Produk Hukum yang Berkeadilan dan Tepat

Sasaran;

17) Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat; dan

18) Membangun Wawasan Hak Berpolitik Masyarakat.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan

strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan

sasaran selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan

pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai pengaturan

pelaksanaannya. Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan

secara logis kapan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi

strategi lainnya. Urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima)

tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan. Strategi dan arah

kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif

mengenai bagaimana Pemerintah Kabupaten Purwakarta dapat mencapai

tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

a. Arah Kebijakan Misi Kesatu

1) Memperluas Kesempatan Memperoleh Pendidikan Bagi Seluruh

Masyarakat;

2) Meningkatkan Pelayanan dan Aksesibilitas Masyarakat

Terhadap Sarana Bacaan;

3) Mengembangkan Nilai-Nilai Budaya Lokal dan Situs Sejarah;

4) Mengembangkan Potensi dan Peran Serta Pemuda Dalam

Pembangunan;

5) Mengembangkan Potensi dan Prestasi Olahraga;

6) Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;

Page 10: BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

II - 10

7) Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Dalam

Pelayanan Kesejahteraan Sosial;

8) Memberdayakan dan Membuka Akses Perempuan, Anak dan

Remaja Dalam Partisipasi Pembangunan Daerah;

9) Mengintensifkan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)

Penggunaan Alat Kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur;

10) Menciptakan Tenaga Kerja yang Terampil Sesuai Dengan

Kebutuhan Pasar;

11) Fasilitasi Penyelesaian Masalah-Masalah Ketenagakerjaan;

12) Meningkatkan Ketersediaan, Akses dan Penganekaragaman

Pangan Masyarakat;

13) Mengoptimalkan Sarana Produksi dan Penerapan Teknologi

Pertanian dan Perkebunan;

14) Meningkatkan Populasi dan Produksi Peternakan;

15) Meningkatkan Produksi Perikanan;

16) Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan dan

Rehabilitasi Lahan Kritis;

17) Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Investasi;

18) Meningkatkan Pelayanan Perizinan Bagi Masyarakat dan Dunia

Usaha;

19) Melakukan Promosi Daerah;

20) Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kelembagaan

dan Usaha Koperasi;

21) Membina UMKM Menjadi Wiraswasta yang Profesional dan

Tangguh;

22) Meningkatkan Standar Mutu Industri Kecil dan Menengah;

23) Menyediakan Lahan Untuk Kawasan dan Zona Industri Milik

Pemkab Purwakarta;

24) Menyediakan Sarana Promosi/Penjualan Produk Industri Kecil;

Page 11: BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

II - 11

25) Membangun Pasar Tradisional yang Memiliki Fisik dan Sistem

Pengelolaan Konsep Modern (Pasar);

26) Meningkatkan Pengawasan Barang/Jasa;

27) Optimalisasi Potensi Objek Daya Tarik Serta Sarana Prasarana

Wisata; dan

28) Intensifikasi Promosi Kepariwisatan Daerah di Dalam dan Luar

Negeri serta Memanfaatkan Teknologi Informasi.

b. Arah Kebijakan Misi Kedua

1) Membangun, Mengembangkan dan Memperbaiki Ruas-Ruas

Jalan Strategis;

2) Optimalisasi Rekayasa Lalu Lintas Melalui Pemanfaatan

Teknologi dan Intensifikasi Koordinasi Antar Instansi;

3) Meningkatkan Ketersediaan Angkutan Laik Jalan;

4) Mengembangkan Terminal Angkutan Umum;

5) Memfasilitasi Pemasangan Sambungan dan Mengembangkan

Sumber Energi Listrik Alternatif;

6) Mengembangkan Pemanfaatan Sumber Energi Alternatif;

7) Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Air Bersih

Komunal dan Perpipaan;

8) Mengamankan Sumber Air;

9) Meningkatkan dan Merevitalisasi Fungsi Jaringan Irigasi dan Air

Alami Berbasiskan Partisipasi Masyarakat Melalui Program

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif

(PPSIP);

10) Penguatan dan Memberdayakan P3A/GP3A Yang Telah

Berbadan Hukum Dalam Program Pengembangan dan

Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP);

11) Membangun/Merevitalisasi Taman dan Jalur Hijau, Fasilitasi

Publik dan Ornamen Kota;

12) Mempertahankan Kualitas Taman dan Jalur Hijau;

Page 12: BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

II - 12

13) Mempertahankan Kualitas Ornamen Kota;

14) Meningkatkan Jumlah Lampu Hias Pada Ruang Publik dan Jalur

Perlintasan Strategis;

15) Membangun dan Memperbaiki Jalan Lingkungan;

16) Membangun dan Memperbaiki Sistem Drainase Lingkungan;

17) Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Pelayanan

Pengolahan Limbah;

18) Meningkatkan Kapasitas Penanganan Sampah;

19) Mengembangkan Ketersediaan Sarana Prasarana dan

Keterampilan Aparatur Pemadam Kebakaran;

20) Meningkatkan Luasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Yang

Dikelola Pemda;

21) Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Menyediakan dan

Memelihara Sarana Prasarana Lingkungan;

22) Memfasilitasi Penyediaan dan Perbaikan Tempat Tinggal Bagi

Kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

23) Mewujudkan Layanan Laboratorium Lingkungan Hidup Yang

Terakreditasi;

24) Merasionalisasi Proses Perijinan Lingkungan Hidup;

25) Memperluas Cakupan Pemantauan Lingkungan Melalui

Peningkatan Sarana Prasarana dan Partisipasi Publik;

26) Melaksanakan Dokumen Lingkungan Hidup Daerah;

27) Mengembangkan Sistem Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Hidup;

28) Meningkatkan Kualitas dan Proses Penetapan Produk

RDTR/RTR KSK Melalui Pemanfaatan Teknologi dan Partisipasi

Publik;

29) Merasionalisasi Proses Pengesahan Rencana Tapak dan

Penertiban Rekomendasi IMB;

Page 13: BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

II - 13

30) Mengintensifkan Pemantauan dan Penyelesaian Sengketa

Pemanfaatan Ruang;

31) Mengembangkan Basis Data dan Pengkajian Geologi Tata

Lingkungan/SDA;

32) Mengintensifkan Pemantauan Kegiatan Pemanfaatan Bahan

Tambang dan Air Tanah; dan

33) Mengintensifkan Penertiban Kegiatan Pemanfaatan Lahan

Tambang dan Air Tanah Tidak Berijin.

c. Arah Kebijakan Misi Ketiga

1) Optimalisasi Pelaksanaan Layanan Administrasi

Kependudukan;

2) Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi Kependudukan;

3) Meningkatkan Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan

Daerah;

4) Menerapkan Mekanisme dan Prosedur Perencanaan

Pembangunan Daerah;

5) Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi Perencanaan

Pembangunan Daerah;

6) Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Sistem Pengawasan;

7) Meningkatkan Pengelolaan Arsip Daerah Secara Aman dan

Tertib;

8) Mengembangkan Jaringan Sistem Komunikasi dan Informasi

Pembangunan Sampai Tingkat Desa dan Kelurahan;

9) Fasilitasi/Penyediaan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah

Daerah;

10) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengelolaan

Sumber Pendapatan Daerah Lainnya;

11) Pengelolaan Anggaran dan Belanja Daerah yang Efisien dan

Akuntabel;

12) Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Asset Daerah;

Page 14: BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

II - 14

13) Penataan Organisasi Perangkat Daerah dan Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan Pemerintah;

14) Memperkuat Pelaksanaan Tata Pemerintahan dan Pelayanan

Berbasis Kewilayahan;

15) Meningkatkan Kapasitas Aparatur Melalui Pendidikan dan

Pelatihan;

16) Penataan Hubungan Kerjasama Untuk Kepentingan

Publik/Lembaga/Pemerintah Daerah;

17) Meningkatkan Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam

Pembangunan Desa;

18) Penataan Regulasi Untuk Kepentingan Publik;

19) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Sishankamrata;

20) Meningkatkan Pengendalian, Pengamanan dan Penertiban

Penegakan Perda; dan

21) Mengintensifkan Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat.

3. Prioritas Daerah

Prioritas Pembangunan Kabupaten Purwakarta merupakan tindak

lanjut atau dalam rangka mendukung program pembangunan lanjutan

yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) tahun 2013-2018. Prioritas pembangunan tersebut dirumuskan

dalam “9 Tangga Cinta Purwakarta Istimewa“ yang terdiri atas :

1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah

melalui bantuan pembangunan rumah tidak layak huni, pemberian

bantuan modal peternakan/modal usaha.

2) Perlindungan jaminan kesehatan, hari tua dan kematian bagi

seluruh masyarakat, peningkatan kualitas Puskesmas rawat inap dan

pembentukan Bank Gizi di setiap Puskesmas.

3) Pengembangan sistem penyelenggaraan pendidikan yang berbasis

kearifan lokal yang bernilai religiusitas melalui pengenalan baca

tulis Al-Qur`an sejak dini, integrasi pendidikan dasar 9 tahun,

Page 15: BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

II - 15

penguatan nilai 7 hari istimewa, pendidikan gratis bagi masyarakat

berpenghasilan rendah sampai tingkat SLTA, beasiswa bagi

siswa/mahasiswa berprestasi istimewa, optimalisasi bantuan

kelembagaan sosial dan keagamaan sebagai basis ketahanan

kultur/tradisi serta peningkatan kualitas hidup para pendidik tradisi

(guru ngaji, muazin, imam jum’at, khotib dan lain-lain).

4) Pengembangan sistem pertanian organik di 17 kecamatan yang

terintegrasi dengan sistem kehutanan, perkebunan, peternakan,

perikanan dan ketahanan energi serta penguatan pusat pengobatan

tradisional dan lumbung obat tradisional di Kecamatan Pasawahan,

Pondoksalam, Wanayasa, Kiarapedes dan Darangdan.

5) Penyempurnaan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan,

irigasi, jaringan listrik, drainase perkotaan serta pengembangan

sistem dan jaringan air bersih siap minum bagi masyarakat.

6) Pengembangan layanan administrasi pemerintahan yang berbasis

perdesaan melalui penguatan Sistem e-Government sampai tingkat

RT, Penguatan peran desa sebagai basis otonom Negara melalui

program investasi desa, serta Peningkatan kualitas hidup Kepala

Desa/Perangkat Desa, Bamusdes, LPM, Karang Taruna, Tim

Penggerak PKK, Linmas, Kader Posyandu, Kadus, RW dan RT.

7) Pengembangan program investasi melalui penguatan dan

pembukaan kawasan industri baru meliputi Kecamatan Bungursari,

Campaka, Cibatu, Babakan Cikao, Jatiluhur, Sukatani, Plered,

Tegalwaru, serta pengembangan Kawasan Kota Hijau (Green City)

di Kecamatan Pondoksalam, Sukatani, Darangdan, Bojong dan

Wanayasa.

8) Pengembangan Purwakarta sebagai Kabupaten Pariwisata melalui

penataan ruang publik, penataan bangunan perkantoran, penataan

kawasan GOR Purnawarman, penyempurnaan Masjid Agung

Purwakarta, pengembangan pusat kuliner berbasis tradisi, penataan

Page 16: BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

II - 16

kawasan perdagangan ciri khas Purwakarta Kecamatan Sukatani dan

Bungursari, pengembangan Jatiluhur, Sukasari, Tegalwaru,

Sukatani, sebagai daerah pariwisata berbasis hutan dan air,

penataan Situ Bungursari, penyempurnaan kawasan Situ Buleud,

Situ Wanayasa, Situ Cikumpay, Situ Cigangsa, serta Penataan

Kawasan Wisata Hutan Cirende, Wanawali dan Cibukamanah.

9) Penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan Pasar

Tradisional Leuwipanjang, Maniis, Sukatani, Bojong, Wanayasa,

Pasawahan, Darangdan, Cibatu dan Campaka serta Penyempurnaan

penataan pusat perbelanjaan Pasar Jumat.

Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 yang telah ditetapkan dengan

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 137 Tahun 2017 tentang Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018,

tema pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 adalah:

“Membangun Kemandirian Desa”

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah,

penyusunan prioritas pembangunan perlu dilakukan mengingat upaya

mengatasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan masing-

masing isu strategis tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya antara lain

karena kendala keterbatasan anggaran pembangunan, waktu dan

sumberdaya manusia. Untuk itu prioritas pembangunan harus merupakan

upaya terpilih yang diproyeksikan dapat mengatasi permasalahan pada

masing-masing isu secara optimal pada tahun 2018.

2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan,

dan peluang yang ada di Kabupaten Purwakarta serta merujuk kepada

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten

Purwakarta Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta

Page 17: BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

II - 17

Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten

Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018,

evaluasi pembangunan Tahun 2016 dan tahun 2017, serta perumusan

permasalahan dan tantangan pada tahun 2018 yang merupakan tahun

kelima masa berlakunya RPJMD 2013-2018, maka tujuan dan sasaran

pembangunan Tahun 2018 harus mengacu kepada Visi Pemerintahan

Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013–2018:

"PURWAKARTA BERKARAKTER"

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan

tersebut di atas, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan

daerah tahun 2018 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi

menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran

pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi

pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib

maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan

dalam matriks Tabel 2.1 berikut ini.

Page 18: BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

II - 18

TABEL 2.1 HUBUNGAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PURWAKARTA

VISI/MISI TUJUAN SASARAN

Visi: Purwakarta Berkarakter

Misi Pertama : Mengembangkan Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal Yang Bernilai Religiusitas, Berorientasi Pada Keunggulan Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Pemerataan Ekonomi Yang Berkeadilan Bagi Seluruh Masyarakat

1. Membentuk Generasi Purwakarta Yang Sesuai Dengan Tata Nilai Keunggulan Personal, Yang Memiliki Kearifan Intelektual, Emosional dan Spiritual

1. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas pendidikan

2. Meningkatnya Kapasitas Kepemudaan dan Keolahragaan

3. Berkembangnya Budaya Baca dan Meningkatnya Sarana Perpustakaan

2. Membangun Sarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Yang Memadai Untuk Mendekatkan Pelayanan Negara Terhadap Masyarakat

Meningkatnya Indeks Kesehatan Masyarakat

Misi Kedua : Mengembangkan Struktur Pemerintahan yang Berorientasi Kepuasan Pelayanan Publik Berbasis Perdesaan yang Berorientasi Kemakmuran Rakyat

3. Meningkatkan Optimalisasi Potensi Ekonomi Kerakyatan Yang Merupakan Potensi Keunggulan Daerah

1. Berkembangnya Koperasi dan UMKM

2. Meningkatnya Kemitraan Dengan Lembaga Keuangan /BUMN/BUMD/BUMS dan Koperasi.

4. Pengembangan Upaya-Upaya Untuk Menekan Angka Pengangguran

1. Meningkatnya Kesempatan Kerja

2. Meningkatnya Minat Penduduk Yang Tidak Mempunyai Pekerjaan dan Lahan Tinggal Untuk Menempati Daerah Sasaran Transmigrasi

Page 19: BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

II - 19

B. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun

Anggaran 2018 erjanjian kinerja merupakan komitmen yang ingin diwujudkan

(target setting) penerima amanah dan kesepakatan antara

penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang

tersedia. Dalam perjanjian kinerja dijabarkan sasaran dan program yang

telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, yang akan dilaksanakan

oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan.

VISI/MISI TUJUAN SASARAN

Misi Ketiga : Pengembangan Struktur Wilayah dan Tata Ruang Yang Berorientasi Pada Keutuhan Lingkungan Baik Hulu Maupun Hilir Serta Unsur Tanah, Air Udara dan Matahari

1. Mengembangkan Jaringan Jalan, Arsitektur Rumah, Penataan Perkantoran serta Sarana dan Prasarana Lainnya Yang Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal dan Berorientasi Pada Semangat Perubahan dan Kompetisi Global

1. Tersedianya Infrastruktur Jalan dan Jembatan Yang Memadai

2. Tersedianya Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Yang Memadai

3. Terpeliharanya Saluran Drainase/Gorong-Gorong

4. Tersedianya Kebutuhan Air Minum Untuk Masyarakat

5. Meningkatnya Kualitas Tempat Tinggal

6. Meningkatnya Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

2. Menegakkan Peraturan Sebagai Upaya Menjaga Keutuhan Lingkungan Hidup Serta Kehidupan Sosial Lainnya yang Merupakan Upaya Terciptanya Simbiosis Mutualisme Antara Manusia dan Alam Lingkungannya

1. Terkendalinya Pemanfaatan Ruang

2. Terkendalinya Kerusakan Lingkungan Dalam Pemanfaatan Hasil Pertambangan dan Galian

3. Terpenuhinya Kebutuhan Listrik Masyarakat Khususnya di Pedesaan

4. Meningkatnya Pemanfaatan Energi, Sumber Daya Mineral serta Air Bawah Tanah

P

Page 20: BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

II - 20

Penyusunan perjanjian kinerja dilaksanakan setelah pengesahan

dokumen anggaran.

Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2018 menguraikan sasaran

yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan

indikator dan target kinerja yang telah direncanakan dalam dokumen

RPJMD Tahun 2013-2018 dan Rencana Kinerja Tahun 2018 dengan

memperhatikan besarnya anggaran yang telah ditetapkan. Target kinerja

pada tingkat sasaran strategis merupakan acuan untuk mengukur

keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misi.

1. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Sasaran pada Misi 1 (Mengembangkan Pembangunan Berbasis

Kearifan Lokal Yang Bernilai Religiusitas, Berorientasi Pada

Keunggulan Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosialdan

Pemerataan Ekonomi Yang Berkeadilan Bagi Seluruh Masyarakat)

sebanyak 18 sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh

masyarakat, dengan indikator:

Rata-rata Lama Sekolah ditargetkan sebesar 8,00 tahun;

Angka Melek Huruf ditargetkan sebesar 97,64 persen;

Penduduk Yang Berusia Dibawah 15 Tahun Yang Melek Huruf

ditargetkan sebesar 99,50 persen;

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Sederajat 99,00

persen;

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Sederajat ditargetkan

sebesar 98,00 persen;

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Sederajat ditargetkan sebesar

0,00 persen;

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Sederajat ditargetkan

sebesar 0,00 persen;

Angka Kelulusan (AL) SD/MI ditargetkan sebesar 100 persen;

Page 21: BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

II - 21

Angka Kelulusan (AL) SMP ditargetkan sebesar 100 persen;

Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs ditargetkan sebesar

99,50 persen;

Angka Melanjutkan Dari SMP/ MTs ke SMA/ SMK/ MA ditargetkan

sebesar 96,00 persen;

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK Sederajat ditargetkan

sebesar 90,00 persen (wewenang dialihkan ke Provinsi Jawa

Barat);

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (wewenang dialihkan ke

provinsi Jawa Barat pada tahun 2017);

Meningkatnya Kualitas Pendidikan Non Formal ditargetkan sebesar

100 persen;

Guru-Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D.IV ditargetkan sebesar

75,00 persen;

Tercapainya Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan

ditargetkan sebesar 100 persen.

2. Meningkatnya prasarana dan sarana perpustakaan dan minat baca

masyarakat, dengan indikator:

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun ditargetkan sebanyak

39.500 orang;

Jumlah anggota perpustakaan per tahun ditargetkan sebanyak

8.000 orang;

Jumlah titik layanan perpustakaan keliling ditargetkan sebanyak

103 titik;

Jumlah perpustakaan binaan ditargetkan sebanyak 215 unit;

Jumlah buku perpustakaan ditargetkan sebanyak 38.000 buku.

3. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya daerah dan

berkembangnya nilai-nilai tradisi dan budaya dan kearifan lokal (local

genius), dengan indikator:

Page 22: BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

II - 22

Jumlah kelompok seni budaya lokal yang dibina ditargetkan

sebanyak 6 kelompok;

Jumlah event pagelaran seni budaya yang diikuti dan

diselenggarakan ditargetkan sebanyak 5 event;

Dokumentasi Naskah Kebudayaan Daerah ditargetkan sebanyak 2

dokumen;

Situs Sejarah Yang Dikelola ditargetkan sebanyak 8 lokasi;

4. Berkembangnya potensi generasi muda dan prestasi keolahragaan,

dengan indikator:

Jumlah pembinaan kepemudaan ditargetkan sebanyak 15 kegiatan

Jumlah kegiatan pembinaan/kompetisi olahraga ditargetkan

sebanyak nihil kegiatan hal ini disebabkan lebih kepada

pembenahan kedalam struktur;

Prasarana olahraga yang direvitalisasi/dibangun ditargetkan

sebanyak 1 buah;

Cabang olahraga yang sarananya disediakan ditargetkan sebanyak

35 buah;

Pembinaan Kepemudaan, Keolahragaan dan Keagamaan Yang

Dibina ditargetkan sebanyak 1 kegiatan;

5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator:

Jumlah kematian bayi ditargetkan sebanyak 35 kasus;

Jumlah kematian ibu ditargetkan sebanyak 16 kasus;

Persentase bayi dan balita gizi buruk ditargetkan sebesar 0,012

persen;

Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

ditargetkan 100 persen;

Jumlah Posyandu ditargetkan sebanyak 1.038 unit;

Persentase Imunisasi BCG ditargetkan sebanyak 100 persen;

Persentase Imunisasi DPT ditargetkan sebesar 97,30 persen;

Persentase Imunisasi Polio ditargetkan sebesar 97.69 persen;

Page 23: BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

II - 23

Persentase Imunisasi Campak ditargetkan sebesar 98,18 persen;

Persentase Permohonan Registrasi Obat dan Makanan Yang

Diproses ditargetkan sebesar 100 persen;

Frekuensi Operasi Pengawasan Obat dan Makanan ditargetkan

sebanyak 4 kegiatan;

Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Individu, Keluarga dan

Masyarakat Dalam Menumbuhkan Perilaku Hidup Sehat dan

Mengembangkan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat

ditargetkan sebesar 80 persen;

Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan ditargetkan

sebesar 100 persen;

Cakupan Kesehatan Lingkungan ditargetkan sebesar 67,00

persen;

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC

ditargetkan sebesar 80 persen;

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

ditargetkan sebesar 100 persen;

Persentase Masyarakat Yang Memanfaatkan Program Jamkesmas

ditargetkan sebesar 60 persen;

Jumlah Puskesmas ditargetkan sebanyak 24 unit;

Jumlah Poned ditargetkan sebanyak 16 buah;

Jumlah Puskesmas dengan Perawatan ditargetkan sebanyak 10

buah;

Jumlah Poskesdes ditargetkan sebanyak 13 buah;

Cakupan Pelayanan Kemitraan Kesehatan ditargetkan sebesar

100 persen;

Jumlah Puskesmas Yang Terakreditasi ditargetkan sebanyak 5

unit;

Jumlah Kasus Kematian Neonatal ditargetkan sebanyak 75 orang;

Page 24: BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

II - 24

Persentase Persalinan Dengan Bantuan Tenaga Kesehatan

ditargetkan sebesar 88,72 persen;

Persentase Ibu Yang Mendapatkan Pelayanan Kehamilan dan

Kunjungan K1 ditargetkan sebesar 92,00 persen;

Persentase Ibu Yang Mendapatkan Pelayanan Kehamilan dan

Kunjungan K4 ditargetkan sebesar 95 persen;

Terakreditasinya Laboratorium Kesehatan Daerah ditargetkan

terakredisi di tahun 2018;

Persentase Stimulasi Deteksi Interpensi Dini Tumbuh Kembang

Anak Balita ditargetkan sebesar 80 persen;

Cakupan Pemberian Vitamin A ditargetkan sebesar 90 persen;

Cakupan Penjaringan Anak Sekolah ditargetkan sebesar 80

persen;

Jumlah Pasien IGD Yang Ditangani ditargetkan sebanyak 41.275

orang;

Jenis Pelayanan Kesehatan Yang Tersedia ditargetkan sebanyak

15 buah;

Jenis Penunjang Pelayanan Kesehatan Yang Tersedia ditargetkan

sebanyak 22 buah;

Rasio Ketersediaan Tempat Tidur dan Pasien ditargetkan sebesar

85;

Ketersediaan Alat Kesehatan Dengan Jenis Pelayanan ditargetkan

sebesar 100 persen;

Ketersediaan Sistem Informasi Pelayanan Rumah Sakit ditargetkan

sebesar 100 persen;

Ketersediaan Sarana dan Prasana Pelayanan ditargetkan sebesar

100 persen;

Ketersediaan Sarana dan Prasana Penunjang Pelayanan

ditargetkan sebesar 100 persen;

Page 25: BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

II - 25

Ketersediaan Jenis dan Jumlah Obat Dengan Kebutuhan Pasien

ditargetkan sebesar 100 persen;

Ketersediaan Biaya Peningkatan Kapasitas SDM ditargetkan

sebesar 2,50 persen;

6. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial,

dengan indikator:

Jumlah Penyandang Penyakit Sosial Yang Dibina ditargetkan

sebanyak 382 orang;

Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK,

Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) Yang Dibina dan

Diberdayakan ditargetkan sebanyak 132 orang;

Capaian Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

ditargetkan sebanyak 250 orang;

Banyaknya Upaya Pembinaan Terhadap Para Penyandang Cacat

dan Trauma ditargetkan sebanyak 150 orang;

Jumlah Anak Terlantar Yang Dibina (Jumlah Anak) ditargetkan

sebanyak 180 orang;

Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang Dibina ditargetkan

sebanyak 70 yayasan;

Jumlah Resiko Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

ditargetkan sebanyak 382 orang;

Jumlah Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Lainnya Yang Diberdayakan ditargetkan sebanyak 6.036 orang;

Jumlah Pembinaan Penanganan Bencana (Kegiatan) ditargetkan

sebanyak 1 kegiatan;

Pengembangan Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan

ditargetkan sebanyak 2 Kelompok Kegiatan;

Jumlah Transmigran yang diberangkatkan ditargetkan sebanyak

15 KK.

Page 26: BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

II - 26

7. Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan

Remaja, dengan indikator:

Indeks Pemberdayaan Gender ditargetkan sebanyak 23;

Indeks Pembangunan Gender ditargetkan sebanyak 25;

Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

ditargetkan sebanyak 4 kasus;

Jumlah Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

ditargetkan sebanyak 60 kasus;

Jumlah Perempuan Usia Produktif Yang Aktif Dalam Kegiatan

Pemberdayaan Perempuan ditargetkan sebanyak 300 orang

perempuan;

Jumlah Kader PKK, Tokoh Masyarakat dan Unsur Kecamatan Yang

Dibina ditargetkan sebanyak 380 orang;

8. Meningkatnya keluarga berencana dalam pengendalian pertumbuhan

penduduk, dengan indikator:

Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Yang Menjadi Peserta KB

Aktif ditargetkan sebesar 63,70 persen;

Persentase Jumlah Peserta KB Aktif ditargetkan sebesar 63,80

persen;

Persentase Jumlah Peserta KB Mandiri ditargetkan sebesar 45

persen;

Cakupan Pasangan Usia Subur Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi

Unmet Need ditargetkan sebesar 7,10 persen;

Jumlah Kelompok Tumbuh PIK/KIR (Kelompok) ditargetkan

sebanyak 58,00 persen;

Cakupan Jumlah Pelayanan Kontrasepsi (Orang) ditargetkan

sebanyak 30 persen;

Jumlah Remaja Yang Dibina (Orang) ditargetkan sebanyak 150

orang;

Page 27: BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

II - 27

Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ditargetkan

sebanyak 190 kelompok;

Jumlah Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga ditargetkan

sebanyak 576 kader;

9. Meningkatnya kualitas dan iklim ketenagakerjaan, dengan indikator:

Banyaknya Pelatihan Yang Diselenggarakan ditargetkan sebanyak

8 kegiatan;

Persentase Jumlah Peningkatan Kesempatan Kerja Yang Tersedia

ditargetkan sebesar 78,60 persen

Persentase Penyelesaian Perselisihan Antara Buruh Dengan

Pengusaha ditargetkan sebesar 100 persen.

10. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat, dengan indikator:

Ketersediaan energi protein per kapita (AKE=2200 Kkal/Kap/hr,

AKP=57 gr/Kap/hr) ditargetkan sebesar 100 persen;

Penganekaragaman konsumsi pangan ditargetkan sebesar 100,00

skor PPH;

Jumlah Lumbung Pangan Yang Terbangun ditargetkan sebanyak 12

unit;

Terpenuhinya Kebutuhan Beras ditargetkan sebanyak 103.008 ton;

Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Umbi-Umbian ditargetkan

sebanyak 37.457 ton;

Terpenuhinya Kebutuhan Sayuran dan Buah ditargetkan sebanyak

93.644 ton;

Jumlah Ternak Unggas Yang Disebarkan ditargetkan sebanyak

1000 ekor;

Jumlah Benih Ikan Yang Ditebarkan ditargetkan sebanyak 75.000

ekor;

Kawasan Peternakan dan Perikanan Terpadu 1 kegiatan;

Pembinaan Penyelenggaraan Kelembagaan Ketahanan Pangan

ditargetkan sebanyak 1 kegiatan;

Page 28: BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

II - 28

11. Meningkatnya produksi berbagai komoditas pertanian dan

perkebunan, dengan indikator:

Produksi padi ditargetkan sebanyak 226.424 ton;

Produksi palawija ditargetkan sebanyak 133.294 ton;

Produksi perkebunan (teh dan cengkeh) ditargetkan sebanyak

5.501 ton;

Produksi hotikultura (sayuran dan buah-buahan) ditargetkan

sebanyak 160.927 ton;

Penanaman Manggis ditargetkan sebanyak 1.155 pohon;

Penanaman/Rehabilitasi Teh ditargetkan seluas 30 ha;

Penanaman Cengkeh ditargetkan seluas 1,75 ha;

Penanaman Ubi Kayu ditargetkan seluas 1.610 ha;

Penanaman Pala ditargetkan seluas 1,50 ha;

Penerapan Pertanian Organik ditargetkan seluas 50 ha;

Jumlah Promosi Produk Pertanian/Perkebunan Yang Dilaksanakan

ditargetkan sebanyak 2 kegiatan;

Produktivitas Padi Sawah ditargetkan sebanyak 63,85 (ku/ha);

Produktivitas Padi Ladang ditargetkan sebanyak 37,64 ku/ha;

Produktivitas Jagung ditargetkan sebanyak 53,02 ku/ha;

Produktivitas Ubi Kayu ditargetkan sebanyak 199,16 ku/ha;

Produktivitas Cengkeh ditargetkan sebanyak 253,29 kg/ha;

Produktivitas Teh ditargetkan sebanyak 1.117,22 kg/ha;

Produktivitas Pala ditargetkan sebanyak 322,66 kg/ha;

Pendidikan Pelatihan dan Bimbingan Teknis yang Diikuti oleh

Penyuluh ditargetkan sebanyak 30 kegiatan;

Kelompok Tani yang Menerapkan Teknologi Pertanian ditargetkan

sebanyak 450 kelompok;

12. Meningkatnya produksi pangan hasil peternakan dan perikanan,

dengan indikator:

Page 29: BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

II - 29

Persentase Peningkatan Produksi Peternakan ditargetkan

sebanyak 5,00 persen;

Persentase Peningkatan Produksi Perikanan ditargetkan sebanyak

2,00 persen;

Pembibitan Ternak ditargetkan sebanyak 2 lokasi;

Produksi Hasil Ternak ditargetkan sebanyak 5,00 persen;

Persentase Populasi Ternak Yang Divaksin ditargetkan sebanyak

80,00 persen;

Presentase Populasi Ternak Yang Diobati ditargetkan sebanyak

20,00 persen;

Sarana Kesehatan Hewan ditargetkan sebanyak 1 kegiatan;

Jumlah Akseptor IB ditargetkan sebanyak 3.000 ekor;

Jumlah Paket Teknologi Yang Diterapkan ditargetkan sebanyak 2

paket;

Sarana Pemasaran Hasil Peternakan ditargetkan sebanyak nihil

unit;

Jumlah Produksi Ikan KJA ditargetkan sebanyak 110.900 ton;

Produksi Ikan Kolam Budidaya ditargetkan sebanyak 625 ton;

Produksi Ikan Hasil Tangkapan ditargetkan sebanyak 2.000 ton;

Jumlah Unit Pengolahan Hasil Perikanan ditargetkan sebanyak 100

unit;

Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan ditargetkan

sebanyak 2 kegiatan;

Jumlah Kelompok Usaha Perikanan ditargetkan sebanyak 150

kelompok;

Jumlah Pelaku Usaha Pemasaran Hasil Peternakan ditargetkan

sebanyak 125 orang;

Jumlah Kelompok Usaha Peternakan ditargetkan sebanyak 95

kelompok;

Page 30: BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

II - 30

Pendapatan Usaha Tani Tanaman Padi ditargetkan sebanyak

(Rp12.000.000,-/ha)

Jumlah Unit Pembenihan Ikan Rakyat ditargetkan sebanyak (UPR)

40 unit;

Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya ditargetkan sebanyak 1

kegiatan;

Jumlah Unit Pemasaran Hasil Perikanan ditargetkan sebanyak

1.170 unit;

Produksi Benih Ikan UPR ditargetkan sebanyak 350.000 ekor;

13. Meningkatnya fungsi ekologi dan ekonomi sumberdaya hutan sebagai

sistem penyangga kehidupan, dengan indikator:

Produksi Hasil Hutan (Kayu) ditargetkan sebanyak 4.504 m3;

Produksi Kayu ditargetkan sebanyak 4.504 m3;

Rehabilitasi Hutan dan Lahan ditargetkan seluas 1.102 ha;

Bangunan Konservasi Tanah dan Air ditargetkan sebanyak 60 unit;

Luas Hutan Rakyat ditargetkan seluas 5.710 ha;

Luas Hutan Negara ditargetkan seluas 19.376 ha;

Produksi Jamur Kayu ditargetkan sebanyak 792 kg;

Produksi Madu ditargetkan sebanyak 25 liter;

Terdatanya Perizinan Industri Hasil Hutan ditargetkan sebanyak

55 buah.

14. Meningkatnya pertumbuhan investasi PMA dan PMDN, dengan

indikator:

Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN

ditargetkan sebesar 3 persen;

Persentase Peningkatan Proses Pengolahan Pelayanan

Administrasi Perijinan ditargetkan sebesar 95 persen;

Berperan Serta Pada Kegiatan Pameran Investasi Dalam Negeri

ditargetkan sebanyak 4 event;

Page 31: BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

II - 31

Prosentase Perusahaan PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring

Secara Berkala ditargetkan sebesar 90 persen;

Jumlah Dokumen Data dan Laporan Investasi Yang Akurat

ditargetkan sebanyak 1 dokumen/laporan;

Prosentase Kepastian dan Ketepatan Biaya Pelayanan Perizinan

ditargetkan sebesar 100 persen;

15. Terwujudnya koperasi yang sehat dan UMKM yang tangguh, dengan

indikator:

Persentase Koperasi Yang Bermitra Dengan Lembaga Perbankan

ditargetkan sebesar 30,00 persen;

Jumlah UMKM Yang Termonitoring dan Terevaluasi ditargetkan

sebanyak 750 unit;

Terfasilitasinya UMKM Dalam Mengakses Kredit Perbankan dan

Non Perbankan ditargetkan sebanyak 360 unit;

Terfasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan Usaha Besar

ditargetkan sebanyak 15 unit;

Terfasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan BUMN/BUMD

ditargetkan sebanyak 105 unit;

Jumlah Dokumen Data dan Laporan Investasi Yang Akurat

ditargetkan sebanyak 1 dokumen;

Prosentase Kepastian dan Ketepatan Biaya Pelayanan Perizinan

ditargetkan sebesar 100 persen;

Prosentase Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

ditargetkan sebesar 80,00 persen;

Prosentase Target Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perijinan

ditargetkan sebesar 100 persen;

Persentase Koperasi Yang Memenuhi Kriteria Koperasi Sehat

ditargetkan sebesar 25 persen;

Terbinanya Pelaku UMKM Menjadi Wiraswasta Yang Profesional

ditargetkan sebesar 25 unit;

Page 32: BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

II - 32

Prosentase Peningkatan Sistem Informasi dan Pengembangan

Database Pelayanan Perjinan ditargetkan sebesar 100 persen;

Tersusunnya Buku Promosi Potensi Unggulan Daerah ditargetkan

sebanyak 1 set;

Tersusunnya Buku Peluang Potensi Investasi ditargetkan sebanyak

1 set;

16. Terwujudnya industri kecil dan menengah yang produktif, memiliki

mutu produk kompetitif dan mengembangkan persaingan usaha

industri yang sehat, dengan indikator:

Jumlah Industri Kecil yang memiliki SNI, P-IRT dan GKM

ditargetkan sebanyak 230 unit;

Terpeliharanya Bangunan Sarana dan Prasarana UPTD Litbang

Keramik ditargetkan sebanyak 1 paket;

Terciptanya Desain Produk Keramik Yang Standar/Spesifik

(Berkarakter) ditargetkan sebanyak 100 desain;

Terciptanya Desain Kemasan Produksi ditargetkan sebanyak 120

unit;

Tersedianya Lahan Kawasan IKM ditargetkan seluas 6,00 ha;

Tersedianya Data Potensi dan Informasi Industri yang up to date

ditargetkan sebanyak 10 jenis;

Terciptanya Percontohan Mesin Pengolahan Bahan Baku Keramik

(TTG) ditargetkan sebanyak 1 unit;

Terciptamya Percontohan Tungku Pembakaran Keramik Dengan

Bahan Bakar Yang Ramah Lingkungan ditargetkan sebanyak 1 unit;

Luas Lahan Kawasan IKM Yang Disediakan Pemda ditargetkan

seluas 6,00 ha;

Lokasi Sarana/Prasarana Promosi/Penjualan Produk Industri Kecil

ditargetkan sebanyak 5 titik;

Industri Kecil Pangan Memiliki P-IRT ditargetkan sebanyak 120

unit;

Page 33: BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

II - 33

GKM Industri Kecil Yang Terbentuk ditargetkan sebanyak 10 unit;

Industri Kecil Yang Memiliki SNI ditargetkan sebanyak 100 unit;

Tersedianya Bahan Baku Yang Standard Hasil Litbang ditargetkan

sebanyak 10 jenis;

Tersedianya Lokasi Sarana/Prasarana Promosi dan Penjualan

Produk Industri Kecil ditargetkan sebanyak 5 unit.

17. Meningkatnya daya saing komoditas perdagangan serta meningkatkan

perlindungan konsumen, dengan indikator:

Jumlah Pasar Tradisional Yang Modern ditargetkan sebanyak 9

unit;

Terbangunnya Kantor Pengelola/Pelayanan Pasar Tradisional Yang

Representative ditargetkan sebanyak 6 unit;

Terbentuknya Peraturan (Regulasi) tentang Penataan dan

Pemetaan Lokasi Pasar Modern ditargetkan sebanyak 1 buah;

Pengawasan Barang/Jasa Terhadap Pelaku Usaha ditargetkan

sebanyak 300 Jumlah Pelaku Usaha per Tahun;

Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen

ditargetkan sebanyak 100 persen;

Terbangunnya Pasar Tradisional Yang Memiliki Fisik dan Sistem

Pengelolaan Konsep Modern ditargetkan sebanyak 9 Pasar;

Tertatanya Penyempurnaan Pusat Perbelanjaan Pasar Jum’at

ditargetkan sebanyak 1 Pasar;

Meningkatnya Pembinaan Konsumen sebanyak 780 Orang;

Meningkatnya Jumlah Pelayanan Eksport ditargetkan sebanyak 56

pelayanan;

Tertatanya Sarana/Prasarana (Kios/Los/Jalan) Yang

Representative di Pasar Tradisional ditargetkan sebanyak 6 Unit;

Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

ditargetkan sebanyak 1 lokasi;

Page 34: BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

II - 34

Terpromosikannya Komoditas Unggulan di Event Lokal, Nasional

dan Internasional ditargetkan sebanyak 20 komoditi;

Tertatanya Sarana dan Prasarana Yang Representative Untuk

Penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan ditargetkan sebanyak

1 lokasi;

Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen

(BPSK)/ Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditargetkan

sebesar 100 persen;

Meningkatnya Tera dan Tera Ulang Alat UTTP/Ukur, Timbang,

Takar dan Perlengkapan ditargetkan sebanyak 600 UTTP/Tahun;

Meningkatnya Pengukuran Barang Dalam Keadaan

Terbungkus/BDKT ditargetkan sebanyak 40 BDKT/Tahun;

Meningkatnya Pengawasan Barang/Jasa Terhadap Pelaku Usaha

ditargetkan sebanyak 300 Pelaku Usaha;

Komoditi Yang Diawasi Dalam Pengawasan Barang/Jasa

ditargetkan sebanyak 60 Komoditi;

Jumlah Komoditi Yang Diuji (Lab.) Pertahun ditargetkan sebanyak

25 Komoditi;

18. Meningkatnya tingkat kunjungan wisatawan, dengan indikator:

Jumlah Wisatawan Asing dan Domestik sebanyak 700.000

Orang/Tahun;

Jumlah Event Promosi Yang Diikuti/Diselenggarakan sebanyak 8

event;

Jumlah Obyek dan Daya Tarik Wisata/ODTW Yang Ditata sebanyak

4 ODTW.

Sasaran pada Misi 2 (Pengembangan Struktur Wilayah dan Tata

Ruang Yang Berorientasi Pada Keutuhan Lingkungan Baik Hulu Maupun

Hilir Serta Unsur Tanah, Air, Udara dan Matahari) sebanyak 11

sasaran, yaitu:

Page 35: BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

II - 35

1. Tersedianya jaringan jalan yang mendukung kemudahan interaksi

antar kawasan dan antar daerah, dengan indikator:

Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap ditargetkan

sebesar 77,50 persen;

Persentase daerah terisolir ditargetkan sebesar 1.56 persen;

Panjang Ruas Jalan Baru ditargetkan sebesar 0,5 km;

Jumlah Pembangunan Interchange tidak ditargetkan tahun ini;

Jumlah Jembatan Baru ditargetkan sebanyak 1 titik;

Jumlah RW Yang Drainase Lingkungannya Dibangun/Diperbaiki

ditargetkan sebanyak 4 RW;

Persentase Panjang Jalan Aspal/Beton Rusak dan Rusak Berat

Yang Direhabilitasi ditargetkan sebesar 20 persen;

Persentase Panjang Jalan Aspal/Beton Kondisi Sedang dan Baik

Yang Ditangani ditargetkan sebesar 80 persen;

Persentase Jembatan Rusak Yang Diperbaiki 20 persen;

Persentase Panjang Saluran Drainase Jalan Dalam Kondisi Baik

ditargetkan sebesar 75 persen;

Jumlah Gorong-Gorong Yang Diperbaiki ditargetkan sebanyak 5

unit;

Persentase Penanganan Jalan dan Jembatan Rusak Oleh Bencana

Alam ditargetkan sebesar 100 persen;

Persentase Alat Berat Dalam Kondisi Baik ditargetkan sebesar 75

persen;

Jumlah Tambahan Alat Berat ditargetkan sebanyak 1 unit;

Panjang Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan ditargetkan

sepanjang 0,40 km;

2. Tersedianya sistem transportasi yang mendukung kelancaran dan

keamanan lalulintas, dengan indikator:

Page 36: BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

II - 36

Jumlah Terminal Dalam Kondisi Baik ditargetkan sebanyak 4

lokasi;

Jumlah Alat Uji Kelayakan Kendaraan ditargetkan sebanyak 29

unit;

Persentase Kecukupan Buku KIR Kendaraan ditargetkan sebesar

100 persen;

Basis Data Lalu Lintas dan Sarana Prasarana Perhubungan tidak

ditargetkan tahun ini;

Jumlah Jembatan Yang Ditingkatkan ditargetkan sebanyak 1 unit;

Ketersediaan Basis Data Jalan dan Jembatan tidak ditargetkan

pada tahun 2018;

Dokumen Perencanaan Teknis Pengembangan Jalan dan Jembatan

ditargetkan sebanyak 2 dokumen;

Rasio Kelengkapan Pengatur dan Pengamanan Lalu Lintas

ditargetkan sebesar 456,30;

Jumlah Trayek Angkutan Umum ditargetkan sebanyak 50 trayek;

Jumlah Armada Angkutan Umum ditargetkan sebanyak 1.378

unit;

Frekuensi Operasi Kelaikan Kendaraan Bermotor ditargetkan

sebanyak 28 hari;

Jumlah Rambu, Cermin Lalu Lintas, Lampu Lalu Lintas dan

Petunjuk Arah ditargetkan sebanyak 3.466 unit;

Panjang Marka Jalan ditargetkan sepanjang 2.800 m;

Frekuensi Operasi Ketertiban Lalu lintas ditargetkan sebanyak 22

hari/tahun;

Lama Waktu Pengujian Kelayakan Kendaraan (KIR) ditargetkan

selama 20 menit;

Persentase Angkutan Umum Laik Jalan ditargetkan sebesar 80

persen;

Rasio Terminal ditargetkan sebesar 2, 21 m2/unit.

Page 37: BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

II - 37

Pedoman Bidang Perhubungan (Jumlah Perda, Perbup dan

Kepbup) ditargetkan sebanyak 1 pedoman.

3. Terpenuhinya kebutuhan energi masyarakat, dengan indikator:

Rasio Elektrifikasi Masyarakat ditargetkan sebesar 100 persen;

Jenis Potensi Energi Daerah Yang Termanfaatkan ditargetkan

sebanyak 7 jenis;

Persentase Pemegang Ijin Eksploitasi Bahan Tambang Yang

Dipantau/Dibina ditargetkan sebesar 100 persen;

Persentase Pengaduan dan Sengketa Pemanfaatan Bahan

Tambang Yang Diselesaikan ditargetkan sebesar 100 persen;

Persentase Tambang Liar/Pengambilan Air Tanah Tidak Berizin

Yang Ditertibkan ditargetkan sebesar 100 persen;

Jaringan Tegangan Rendah/JTR Yang Terpasang ditargetkan

sebanyak 150 titik;

Neraca SDA Yang Terinventarisasi ditargetkan 1 jenis di tahun ini;

Jumlah Rumah Keluarga Miskin yang Menerima Bantuan

Sambungan Listrik ditargetkan sebanyak 500 unit.

4. Terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat, dengan indikator:

Persentase Desa Rawan Air Bersih ditargetkan sebesar 5,23

persen;

Persentase Mata Air Yang Diamankan ditargetkan sebesar 55

persen;

Jumlah Sarana Prasarana Air Bersih Komunal Yang Dibangun

ditargetkan sebanyak 5 unit;

Jumlah Situ dan Badan Air Yang Dinormalisasi (Jumlah Situ/Badan

Air Lainnya) ditargetkan sebanyak 1 lokasi;

Panjang Saluran Air Bersih Perpipaan Yang Dibangun ditargetkan

sepanjang 1 km;

Rasio Luas Daerah Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

ditargetkan sebesar 6,90 persen;

Page 38: BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

II - 38

Panjang Saluran Irigasi Dalam Kondisi Baik ditargetkan sepanjang

40,70 km;

Bangunan Air Dalam Kondisi Baik ditargetkan sebanyak 80 unit;

Unit Pengolah Air Baku Yang Terbangun tidak ditargetkan di tahun

ini;

Fasilitas Sanitasi Komunal Yang Dibangun/Diperbaiki ditargetkan

sebanyak 3 unit.

5. Terpenuhinya kebutuhan air areal persawahan, dengan indikator:

Dokumen Perencanaan Teknis Pengembangan Jaringan Irigasi

ditargetkan sebanyak 2 dokumen;

Perkumpulan Petani Pemakai Air Yang Dibina ditargetkan sebesar

85,00 persen.

6. Meningkatnya kualitas ruang dan fasilitasi publik, dengan indikator:

Jumlah RTH, Fasilitas Publik, dan Ornamen Kota Yang

Dibangun/Direvitalisasi sebanyak 5 titik;

Persentase RTH Yang Terpelihara sebesar 100 persen;

Persentase Ornamen Kota Yang Terpelihara sebesar 100 persen;

Rasio Lampu Hias Yang Terpasang sebesar 2,00 persen.

7. Meningkatnya pelayanan sarana prasarana lingkungan, dengan

indikator:

Jumlah RW yang jalan lingkungannya dibangun/diperbaiki

sebanyak 8 RW;

Persentase daerah genangan yang tertangani sebesar 10 persen;

Jumlah unit pengelolaan limbah komunal yang dibangun sebanyak

2 unit;

Persentase panggilan kebutuhan penyedotan tinja yang terlayani

sebesar 100 persen;

Persentase volume sampah yang terangkut menuju TPA sebesar

30 persen;

Page 39: BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

II - 39

Tingkat waktu tanggap wilayah managemen kebakaran (WMK)

sebesar 70.00 persen;

Rasio ketersediaan TPU milik Pemda sebesar 7,60 persen;

Jumlah kelompok masyarakat yang dibina sebanyak 192

kelompok.

8. Tersedianya hunian yang layak bagi seluruh masyarakat, dengan

indikator:

Rasio rumah layak huni sebesar 94,04 persen.

9. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup, dengan

indikator:

Jenis layanan pengujian Lingkungan Hidup yang terakreditasi 2

jenis;

Waktu penyelesaian perijinan lingkungan hidup selama 60 hari;

Jenis kualitas lingkungan yang dipantau sebanyak 3 jenis;

Jumlah dokumen lingkungan hidup yang disusun sebanyak 4

dokumen;

Persentase pengaduan dan sengketa lingkungan hidup yang

diselesaikan sebanyak 85.00 persen.

10. Meningkatnya kualitas penyelengaraan tata ruang daerah, dengan

indikator:

Persentase RDTR/RTR kawasan strategis yang ditetapkan sebesar

70 persen;

Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana tata

ruang dengan target 100 persen;

Lama proses pengesahan rencana tapak/penertiban rekomendasi

IMB selama 9 hari;

Persentase pemegang izin pemanfaatan ruang yang dipantau

sebesar 60 persen;

Persentase pengaduan dan sengketa pemanfaatan ruang yang

diselesaikan sebesar 100 persen.

Page 40: BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

II - 40

11. Meningkatnya pengelolaan bahan tambang dan air tanah serta

daerah rawan bencana, dengan indikator:

Wewenang dialihkan ke Provinsi Jawa Barat.

Sasaran pada Misi 3 (Mengembangkan Struktur Pemerintahan

Yang Berorientasi Kepuasan Pelayanan Publik Berbasis Perdesaan

Yang Berorientasi Kemakmuran Rakyat) sebanyak 11 sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dasar kependudukan,

dengan indikator:

Cakupan penertiban KK sebesar 100 persen;

Cakupan penertiban akte kelahiran sebesar 90 persen;

Cakupan penertiban KTP sebesar 100 persen;

Cakupan penertiban akte kematian sebesar 70 persen;

Sistem informasi kependudukan sebanyak 1 paket.

2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan, dengan indikator:

Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan daerah

sebesar 95 persen;

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang

tepat waktu sebanyak 8 dokumen;

Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sebesar

100 persen.

3. Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah secara aman dan

tertib, dengan indikator:

Jumlah dokumen arsip yang dapat diselamatkan sebanyak 1.000

box.

4. Meningkatnya sistem komunikasi dan informasi pembangunan daerah,

dengan indikator:

Capaian jumlah jaringan IT yang telah sebanyak 225 unit;

Jumlah siaran radio dan televisi yang tersedia sebanyak 9 saluran.

5. Optimalisasi tata kelola pertanahan, dengan indikator:

Page 41: BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

II - 41

Persentase pemenuhan kebutuhan tanah untuk pembangunan

sebesar 100 persen.

6. Meningkatnya tata kelola keuangan daerah secara efektif dan

akuntabel, dengan indikator:

Rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah

sebesar 15.00 persen;

Jumlah persentase capaian temuan hasil pemeriksaan sebesar

100,00 persen;

Persentase inventarisasi aset daerah sebesar 90 persen;

Jumlah aset daerah yang tersertifikasi 20 unit.

7. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan kapasitas aparatur sesuai

dengan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang

ditetapkan, dengan indikator:

Jumlah standar pelayanan minimal (SPM) di setiap OPD sebanyak

15 SPM;

Frekuensi pembinaan/pengawasan penyelenggaraan pelayanan

pemerintahan tingkat desa/kelurahan sebanyak 51 kegiatan;

Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek sebanyak 150

orang;

Jumlah MoU/perjanjian kerjasama yang ditandatangani pimpinan

daerah sebanyak 6 buah.

8. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa dalam

pembangunan, dengan indikator:

Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat

sebanyak 680 kelompok.

9. Meningkatnya Sistem Peraturan Perundang-Undangan, dengan

indikator:

Fasilitasi penetapan Perda dan Perbup sebanyak 100 persen;

Capaian Jumlah Perda Yang Ditetapkan 19 dokumen Perda;

Capaian Jumlah Perbup Yang Ditetapkan 85 dokumen Perbup.

Page 42: BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

II - 42

10. Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat,

dengan indikator:

Forum partisipasi masyarakat dalam Sishankamrata sebanyak 6

forum;

Frekuensi pengendalian, pengamanan dan penertiban penegakan

Perda sebanyak 120 kegiatan;

Frekuensi Pengamanan Trantibmas sebanyak 10 kali;

Frekuensi Pengendalian Trantibmas sebanyak 45 kali;

Frekunsi Penertiban Trantibmas sebanyak 65 kali;

Jenis Pelatihan Penanganan Kantribmas (jenis) sebanyak 4

kegiatan;

Jenis Sarana Prasarana Penanganan Kantribmas sebanyak 2 jenis.

11. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat, dengan indikator:

Persentase jumlah partisipasi aktif masyarakat dalam Pilkada,

Pileg, Pilpres dan Pilkades sebesar 76,00 persen;

Pembinaan Forum Penanganan Keamanan Daerah sebanyak 4

tim/forum;

Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi LSM sebanyak 27 LSM;

Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi Guru dan Pelajar sebanyak

5 kegiatan;

Forum Masyarakat Untuk Ketertiban dan Keamanan (FKUB, FPK,

dan FKDM) Yang Dibina sebanyak 3 forum;

Pembinaan Anggota Linmas Dalam Penanggulangan Bencana

sebanyak 330 orang.