Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
dilakukan memiliki kesamaan pada variabel penelitian yaitu pembayaran non
tunai dan kinerja keuangan. Dengan teknik analisis regresi dan teknik
pengumpulan data menggunakan kuisioner. Adapun perbedaan penelitian
terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada objek dan tahun
penelitian.
10
Sistem pembayaran non tunai telah berkembang dan semakin lazim
digunakan oleh masyarakat. Fenomena ini memperlihatkan bahwa
pembayaran non tunai yang dilakukan bank maupun lembaga non bank
sudah tersedia dan dapat berlangsung di Indonesia sejak pertama terbit pada
tahun 2007. Pembayaran Non Tunai merupakan sistem pembayaran
menggunakan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Dari sisi
penggunaan, hampir seluruh pembayaran non tunai tidak lagi bersifat single
purpose namun sudah multi purpose (www.bi.go.id). Artinya, dapat
digunakan di banyak merchant yang berbeda. Pembayaran non tunai
diyakini dapat meningkatkan efisiensi biaya transaksi ritel, terutama dalam
mengurangi biaya cash handling (pengelola keuangan).
a. Kartu Debit/ATM
Kartu debit merupakan pembayaran dengan menggunakan kartu
untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu
kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dimana kewajiban
pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung
simpanan pemegang kartu pada bank atau lembaga non bank yang
berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. Sedangkan pengertian dari ATM itu sendiri,
11
dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan
mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau
lembaga non bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku (www.bi.go.id).
Kartu Debit maupun ATM sebenarnya memiliki fungsi yang
sama yaitu alat pembayaran, yang membedakan dari kedua kartu
tersebut pada saat penggunaan dikatakan ATM karena digunakan untuk
transaksi di mesin ATM sedangkan kartu debit digunakan untuk
pembayaran merchant. Penggunaan kartu debit/ATM yang semakin
meningkat, tentunya dikarenakan manfaat dari penggunaanya yang
telah banyak digunakan masyarakat. Manfaat dari penggunaan kartu
debit/ATM yakni :
untuk penarikan tunai, transfer antara rekening atau antar bank.
2) Kartu Debit memberikan kemudahan melakukan transaksi
berbelanja tanpa perlu membawa uang tunai.
Adanya sisi manfaat dari karu debit/ATM, terdapat juga resiko
yang perlu diketahui dan disikapi dengan hati-hati dari para
penggunanya, misalnya :
1) Resiko kartu digunakan oleh pihak lain karena pengguna yang sah
melakukan kelalaian dalam penyimpanan kartu dan PIN
2) Resiko fraud yang sengaja dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak
bertanggung jawab dengan mencuri data nasabah pengguna yang
tersimpan dalam kartu.
Menurut PBI No. 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas PBI
Nomor 11/1/1/PBI/2009 tentang Kegiatan Alat Pembayaran dengan
Menggunakan Kartu menjelaskan penegertian dari kartu kredit adalah
APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas
kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi
pembelanjaan, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu
dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang
kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang
disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (charge card)
ataupun dengan pembayaran secara angsuran (www.bi.go.id).
Dalam hal ini kartu kredit berperan dalam memberikan
kemudahan pembayaran saat transaksi. Namun, jika ingin
menggunakan kartu kredit perhatikan biaya dan resiko yang mungkin
timbul pada penggunaanya. Penelitian membuktikan, masyarakat
semakin gemar belanja menggunakan kartu kredit karena merasa
nyaman sebagai alat pembayaran non tunai dan untuk membiayai
konsumsi non tunai dapat di angsur dengan pembayaran minimal
(Subroto dkk, 2011).
c. Uang Elektronik
13
pembayaran sebelumnya seperti kartu debit dan kartu kredit. Tetapi,
penggunaan sistem ini tetap sama seperti kartu debit/ATM dan kartu
kredit yakni digunakan untuk pembayaran. Menurut peraturan Bank
Indonesia No. 20/6/PBI/2018 uang elektronik merupakan instrument
pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disimpan secara
elektronik dalam suatu media atau perangkat.
Definisi lain uang elektronik diartikan sebagai alat pembayaran
dalam bentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media
elektronik tertentu. Penggunanya harus menyetorkan uangnya terlebih
dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum
menggunakannya untuk keperluan bertransaksi. Ketika digunakan, nilai
uang elektronik yang tersimpan dalam media elektronik akan berkurang
sebesar nilai transaksi dan setelahnya dapat mengisi kembali (top-up).
Media elektronik untuk menyimpan nilai uang elektronik dapat berupa
chip atau server (www.bi.go.id).
Uang elektronik pada hakikatnya merupakan uang tunai tanpa ada
fisik (cashless money), yang nilai uangnya berasal dari nilai uang yang
disetor terlebih dahulu kepada penerbitnya, kemudian disimpan secara
elektronik dalam suatu media elektronik berupa server atau kartu chip,
yang berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai kepada pedagang
yang bukan penerbit uang elektronik yang bersangkutan. Nilai uang
pada uang elektronik tersebut berbentuk elektronik yang didapat
dengan cara menukarkan sejumlah uang tunai atau pendebetan
rekeningnya di bank untuk kemudian disimpan secara elektronik dalam
media elektronik berupa kartu penyimpan dana (Rohmah, 2018).
Perbedaan uang elektronik dengan kartu debit/ATM dan kartu
kredit terletak pada nilai uang yang tersimpan pada rekening nasabah
yang bersangkutan di bank. Sedangkan pada uang elektronik nilai
uangnya tersimpan pada perangkat sistem komputer, ponsel, kartu
prabayar atau kartu chip. Selanjutnya, ketika pemegang uang elektronik
14
melakukan transaksi pembayaran atau transfer dana, maka nilai uang
yang terdapat dalam uang elektronik tersebut juga akan berkurang
sesuai dengan nilai transaksi pembayaran atau transfer dana yang
dilakukan layaknya seperti uang tunai. Sebaliknya nilai uang dalam
uang elektronik dapat bertambah bila menerima pembayaran atau pada
saat pengisian ulang atau yang biasa disebut top up (Usman, 2017)
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia NO. 7/52/PBI/2005
tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan
Menggunakan Kartu (PBI APMK), yang dimaksud dengan kartu
prabayar adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang diperoleh
dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit,
baik secara langsung maupun melalui agen penerbit dan nilai uang
tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam kartu yang dinyatakan
dalam satuan rupiah. Sesuai PBI APMK, kartu prabayar dibedakan
dalam dua jenis yaitu single purpose dan multi purpose.
Kartu prabayar single purpose adalah kartu prabayar yang
digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul
dari satu jenis transaksi ekonomi. Misalnya, kartu tersebut hanya
digunakan untuk pembayaran tol saja atau transportasi umum lainnya.
Sedangkan kartu prabayar multi purpose kartu prabayar yang
digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul
dari berbagai jenis transaksi ekonomi. Misalnya, kartu prabayar dapat
digunakan untuk pembayaran tol, telepon, transportasi umum dan
belanja (Hidayati dkk, 2006).
pembayaran kegiatan ekonomi yang bersifat massal, cepat dan mikro,
sehingga perkembangannya dapat membantu kelancaran transaksi di
jalan tol, di bidang transportasi seperti kereta api maupun angkutan
umum lainnya atau transaksi di minimarket, food court, atau parkir.
Perkembangan uang elektronik diharapkan pula dapat digunakan
15
perbankan.
institusi/lembaga yang berperan penting dalam penyelenggaraan uang
elektronik diantaranya adalah sebagai berikut :
1) Issuer (penerbit)
Dari sudut kebijakan bank sentral, issuer merupakan institusi yang
memegang peranan penting dalam penyelenggaraan e-money,
karena merupakan pihak yang mengelola dana atas uang elektronik
yang diterbitkannya. Dengan kata lain, issuer adalah pihak yang
bertanggung jawab untuk pemenuhan kewajiban atas redeem atau
refund yang dilakukan oleh pemegang kartu (user) atau merchant.
2) Sistem operator
serta infrastruktur teknis lainnya (misalnya, komunikasi, terminal
merchant, dll) dalam penyelenggaraan e-money. System operator
juga bisa berfungsi sekaligus sebagai pihak yang melakukan
perhitungan kliring. Namun demikian, cakupan fungsi system
operator ini tentunya bisa jadi bervariasi tergantung kesepakatan
antara issuer dengan sistem operator.
3) Lembaga kliring
skema uang elektronik dengan sistem multi-issuer (terdapat lebih
dari satu issuer) dimana terdapat inter-operability antara satu sistem
issuer dengan sistem issuer yang lain. Dengan sistem multi-issuer
yang interoperable satu sama lain, maka kartu yang diterbitkan oleh
16
dengan issuer lainnya. Lembaga kliring dalam hal ini berfungsi
sebagai institusi yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban
antar issuer atas transaksi uang elektronik yang terjadi. Dalam hal
ini penyelesaian kliring dapat dilakukan pada bank tertentu.
4) Acquirer
bekerjasama dengan merchant yang memelihara rekening merchant
untuk menampung penerimaan dana atas electronic value yang
ditagihkan (redeem) oleh merchant kepada issuer. Dalam
penyelenggaraan uang elektronik, suatu institusi dapat berperan
sekaligus sebagai issuer dan acquirer. Apabila seseorang melakukan
pembayaran pada merchant dimana issuer uang elektronik dan
acquirer merchant adalah institusi yang sama, maka tagihan dari
merchant kepada issuer/acquirer akan langsung dibayarkan oleh
issuer/acquirer yang bersangkutan tanpa melalui mekanisme kliring.
Apabila seseorang melakukan pembayaran pada merchant dimana
issuer uang elektronik dan acquirer merchant adalah institusi yang
berbeda, maka tagihan dari merchant tersebut kepada issuer dapat
diambil alih oleh acquirer melalui mekanisme kliring.
Secara konseptual model penyelenggaraan uang eletronik yang ideal
adalah model dengan sistem dimana satu media yang dimiliki oleh
konsumen dapat digunakan secara luas. Dengan kata lain dapat digunakan
oleh masyarakat untuk berbagai macam pembayaran pada berbagai
merchant yang berbeda. Untuk memiliki model pengembangan uang
elektronik yang ideal, maka secara konsep dikembangkan melalui tiga
model yang akan dijelaskan sebagai berikut (Hidayati dkk, 2006) :
17
Sumber : Hidayati, dkk (2006)
Pada model ini hanya ada satu issuer yang menerbitkan uang
elektronik. Dimana sistem operator dapat dilakukan oleh issuer itu sendiri
atau oleh pihak lain. Dalam model ini issuer harus memiliki kemampuan
untuk membangun jaringan sistem yang luas ke berbagai merchant.
Dengan tingkat penerimaan uang elektronik sebagai alat pembayaran yang
cukup luas, maka uang elektronik tersebut dapat menarik minat
masyarakat luas untuk menggunakannya. Contoh : gopay, ovo, link aja.
2) Model Multi Issuer – Single Operator
Gambar 2.4. Konsep uang elektronik model multi issuer - SO
Sumber : Hidayati, dkk (2006)
Dalam model ini terdapat lebih dari satu issuer yang menerbitkan
uang elektronik, namun hanya ada satu sistem operator yang menyediakan
infrastruktur penyelenggaraan uang elektronik. Karena semua issuer
menggunakan sistem operator yang sama maka tidak ada issue
interoperability dalam model ini.
Gambar 2.5. Konsep uang elektronik model multi issuer - MO
Sumber : Hidayati, dkk (2006)
Model yang ketiga pada prinsipnya hampir sama dengan model yang
kedua dimana secara umum terdapat lebih dari satu issuer yang
menerbitkan uang elektronik, namun masing-masing issuer dapat
menggunakan sistem operator berbeda. Karena masing-masing issuer
menggunakan sistem operator yang berbeda, agar setiap uang elektronik
yang diterbitkan oleh setiap issuer dapat diterima secara luas. Secara
kelembagaan, pengembangan uang elektronik dengan model multi issuer
– multi operator, mensyaratkan adanya satu institusi sentral bersifat netral
yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem keamanan agar
semuanya dapat interoperable satu sama lain. Contoh : qris.
Penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran dapat
memberikan manfaat sebagai berikut:
transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai.
2) Tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang (seperti
permen) akibat padagang tidak mempunyai uang kembalian bernilai
kecil (receh).
3) Sangat applicable untuk transaksi massal yang nilainya kecil namun
frekuensinya tinggi, seperti: transportasi, parkir, tol, fast food, dll.
Adapun sisi manfaat dari uang elektronik, terdapat juga resiko yang
perlu diketahui dan disikapi dengan hati-hati dari para penggunanya,
misalnya :
1) Risiko uang elektronik hilang dan dapat digunakan oleh pihak lain,
karena pada prinsipnya uang elektronik sama seperti uang tunai yang
apabila hilang tidak dapat diklaim kepada penerbit.
2) Risiko karena masih kurang pahamnya pengguna dalam menggunakan
uang elektronik, seperti pengguna tidak menyadari uang elektronik
yang digunakan ditempelkan 2 (dua) kali pada reader untuk suatu
transaksi yang sama sehingga nilai uang elektronik berkurang lebih
besar dari nilai transaksi.
Menurut Rahayu Setiani (2018) terdapat beberapa indikator yang
mempengaruhui pembayaran non tunai yang akan dijelaskan sebagai berikut :
1) Persepsi Kemanfaatan (Perceived Usefulness)
Menurut Davis (dalam Lai, 2017), persepsi kebermanfaatan
(perceived usefulness) didefinisikan sebagai sebuah pandangan subjektif
pengguna terhadap seberapa besar kemungkinan penggunaan sebuah
sistem (contoh: sistem pembayaran elektronik) dapat meningkatkan
kinerjanya. Adapun indikator-indikator dari persepsi kebermanfaatan
(perceived usefulness) menurut Davis (dalam Fatmawati, 2015) adalah
sebagai berikut: mempercepat pekerjaan (work more quickly),
meningkatkan kinerja (improve job performance), meningkatkan
20
mempermudah pekerjaan (make job easier), dan bermanfaat (useful).
2) Persepsi Kemudahan (Perceived Ease of Use)
Menurut Davis (dalam Lai, 2017), persepsi kemudahan penggunaan
(perceived ease of use) didefinisikan sebagai tingkat ekspektasi pengguna
terhadap usaha yang harus dikeluarkan untuk menggunakan sebuah sistem.
Adapun indikator-indikator dari persepsi kemudahan penggunaan
(perceived ease of use) menurut Davis (dalam Fatmawati, 2015) adalah
sebagai berikut: mudah dipelajari (easy to learn), dapat dikontrol
(controllable), jelas dan dapat dipahami (clear and understandable),
fleksibel (flexible), mudah untuk menjadi terampil/mahir (easy to become
skillful) dan mudah digunakan (easy to use).
3) Kepercayaan
kemungkinan sumbangan negatif yang diberikan dari pihak lain).
Menurut Andresson dan Weitz (dalam Setiani, 2018) rasa percaya
diartikan sebagai suatu kondisi psikologis yang didalamnya terdapa niat
untuk menerima kelemahan yang didasarkan pada pengharapan positif
terhadap perilaku orang lain. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat
dua hal penting yakni : (a) Rasa percaya yang memiliki hubungan dengan
pengharapan positif terhadap perilaku partner, sehingga berfokus pada
keyakinan perilaku tanggung jawab partner nya yang ditunjukan dengan
integritas dan tidak melukai partner nya, (b) Rasa percaya yang memiliki
hubungan bahwa niat individu dalam mengandalkan partner nya akan
menerima kelemahan-kelemahan yang kontekstual.
beberapa indikator untuk mengukur kepercayaan sebagai berikut: 1.
Menjaga kepentingan 2. Dapat dipercaya 3. Informasi yang disediakan 4.
Kecenderungan memercayai 5. Memercayai tidak sulit 6. Keamanan 7.
Kepercayaan 8. Tidak percaya
keuangan perusahaan yang dinilai dengan alat-alat analisis keuangan,
sehingga dapat diketahui baik buruknya keadaan keuangan suatu
perusahaan. Kondisi keuangan suatu perusahaan dapat mencerminkan
keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan. Menurut Munawir
(2012:30), kinerja keuangan perusahaan merupakan satu diantara dasar
penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan
berdasarkan analisa terhadap rasio keuangan perusahaan.
Sugiyarso dan Winarni (2005:111), mengatakan bahwa kinerja dapat
diartikan sebagai prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode
tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut.
Kinerja dapat juga dikatakan sebagai ukuran seberapa efisien dan efektif
seorang manajer atas sebuah perusahaan dan seberapa baik manajer atau
organisasi itu mencapai tujuan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan,
kinerja keuangan merupakan pencapaian prestasi perusahaan pada suatu
periode yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan.
2.2. Tujuan Kinerja Keuangan
pengukuran, karena hal ini akan mempengaruhi seorang manajer dalam
membuat dan mengambil keputusan. Adapun tujuan dari pengukuran
kinerja keuangan perusahaan menurut Munawir (2012: 31) yaitu :
22
diselesaikan pada saat ditagih.
perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila
perusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangan jangka pendek maupun
jangka panjang.
tertentu.
melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan
mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-
hutangnya serta membayar beban bunga atas hutang-hutangnya tepat
pada waktunya
Kinerja perusahaan dapat terdiri dari kinerja keuangan, kinerja bisnis,
dan kinerja keorganisasian. Kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dari
penerimaan atas aset (return on asset), penerimaan atas penjualan (return
on sales), dan return on equity. Faktor yang mempengaruhi kinerja
keuangan UMKM dapat diukur dari (Destiana, 2016) :
1) Penjualan pertahun
suatu produk barang barang dan jasa yang dihitung secara keseluruhan
selama satu tahun atau dalam satu proses akuntansi (Swastha, 2001).
Penjualan sangat berpengaruh bagi keseluruhan hidup perusahaan,
semakin besar penjualan yang diperoleh maka semakin besar
kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan
kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Mankiw (2011)
menyebutkan bahwa penjualan dirumuskan sebagai hasil perkalian
antara jumlah unit yang terjual dengan harga per unit.
23
diakui dalam suatu periode tahun (IAI, 2007). Tujuan utama perusahaan
adalah memaksimalkan laba. Pengertian laba secara operasional
merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul
dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan
biaya tersebut. Sedangkan menurut Harahap (2009: 464) laba merupakan
kelebihan penghasilan diatas biaya selama satu periode akuntansi
Informasi laba juga dapat digunakan untuk memprediksi perubahan laba
dimasa mendatang. Perubahan laba dapat digunakan untuk menilai
bagaimana kinerja suatu perusahaan. Perubahan laba merupakan
kenaikan atau penurunan laba pertahun. Hal ini laba diartikan sebagai
kelebihan pendapatan di atas biaya (biaya yang melekat dalam kegiatan
produksi dan penyerahan barang/jasa). Laba sendiri dihitung,
mengurangi pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan.
3) Aset
organisasi, badan usaha, individu atau perorangan (Hidayat, 2011).
Sedangkan menurut Munawir (2017) aset adalah sumber daya ekonomi
yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang harga perolehannya atau nilai
wajarnya harus diukur secara objektif. Aset dapat dibagi menjadi dua,
yaitu aset tetap dan aset lancar.
Widodo (2003) menyatakan ukuran dalam menentukan kinerja
usaha UMKM menggunakan indikator-indikator kinerja yaitu nilai
penjualan, keuntungan, nilai aset usaha, nilai aset keluarga, kredit, biaya
hidup keluarga, dan tabungan keluarga. Sehingga dapat disimpulkan
faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan UMKM dapat diukur dari
penjualan pertahun, laba pertahun, dan aset.
24
3.1. Pengertian Kinerja Keuangan UMKM
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 1 mengenai
UMKM, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah :
1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang atau perseorangan
dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha
mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang
bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun
tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi
kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-
Undang ini.
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha
besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahuan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
Hasibuan (2002) menyatakan bahwa kinerja adalah suatu hasil
kerja yang dicapai seseorang atau organisasi dalam melaksanakan tugas-
tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan,
pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Sedangkan menurut Rivai
dan Basri (2005) dalam kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan
seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam
melaksanakan tugas dibandingkan dengan kemungkinan, seperti hasil
kerja, target, sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu
dan telah disepakati bersama. Pengertian lain disampaikan oleh Helfert
(dalam Srimindarti, 2004) bahwa kinerja perusahaan adalah suatu
25
perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang
dimiliki.
sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah
disepakati bersama pada sebuah entitas usaha dengan kriteria aset dan
omzet yang telah ditentukan dalam undangundang.
3.2.Hubungan antara Pembayaran Non Tunai dan Kinerja Keuangan
Menurut Bernard Ngaruiya, Mary Bosire, dan Simon M. Kamau
(2014) pembayaran non tunai memiliki pengaruh signifikan dengan
kinerja keuangan, ini sejalan dengan pendapat Talom dan Tengeh (2019)
bahwa pembayaram non-tunai memiliki pengaruh signifikan dengan
kinerja keuangan. Deka Anggun Lestari, Endah Dewi Purnamasari, Budi
Setiawan (2019) juga menyebutkan bahwa adanya pengaruh signifikan
terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan pendapat diatas dapat
disimpulkan bahwa adanya hubungan antara pembayaran non-tunai dan
kinerja keuangan.
yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008, dijelaskan
sebagai berikut :
puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha; atau
(tiga ratus juta rupiah).
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
atau
Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
c. Usaha Menengah
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00
(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha; atau
(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
C. Kerangka Pikir
Menurut Noor (2011: 76) kerangka pikir merupakan konseptual mengenai
bagaiman satu teori berhubungan di antara berbagai faktor yang telah di
identifikasikan penting terhadap masalah penelitian. Penelitian ini dilakukan
bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembayaran non tunai terhadap kinerja
usaha mikro kecil dan menengah. Secara sistematis, kerangka pikir penelitian
dapat dilihat pada gambar sebagai berikut
Gambar 2.6 Kerangka Pikir
Pembayaran Non Tunai (X)
didukung oleh data empiris terhadap rumusan masalah penelitian (Indrawati
2015: 94). Dikatakan bersifat sementara karena jawaban yang diberikan baru
didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta – fakta empiris.
Hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidak
pengaruh anatar variabel x dan y. dimana variabel nol (Ho) merupakan hipotesis
tentang tidak adanya hubungan, umumnya diformulasikan untuk di tolak.
Sedangkan hipotesis alternative (Ha) merupakan hipotesis yang di ajukan
peneliti dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan
tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun hipotesis dalam
penelitian ini adalah :
usaha mikro kecil dan menengah di Kota Malang
Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Jumba dan
Wepukhulu (2019) yang berjudul Effect of Cashless Payments on the Financial
Performance of Supermarkets in Nairobi Country, mengatakan bahwa
pembayaran non tunai berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan usaha
mikro kecil dan menengah.
Penelitian lain oleh Talom dan Tengeh (2019) yang berjudul The Impact
of Mobile Money on the Financial Performance of the SMEs in Doula
Cameroon, mengatakan bahwa pembayaran uang seluler (mobile money)
memberikan pengaruh postif yang signifikan terhadap kinerja keuangan
UMKM. Dengan mengkonfirmasi hubungan positif antara penggunaan
pembayaran uang seluler dan kinerja keuangan UMKM, diharapkan semua
pemangku kepentingan yang relevan akan melihat ini sebagai solusi yang
mungkin dilakukan untuk menghadapi tantangan keuangan UMKM di negara
berkembang.