14

BAB II

PEMBAHASAN

A. KAJIAN TEORETIS

1. Peran Camat

Sebelum penulis uraikan tentang peran Camat dalam

mengkoordinasi ketenteraman dan ketertiban, terlebih dahulu penulis

akan menguraikan pengertian tentang peran. Istilah peran dalam

“Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara

(film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah

yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di

masyarakat.1 Dengan demikian peran merupakan aktivitas atau

perilaku seseorang dalam kehidupan masyarakat. Pendapat yang sama

dikemukakan oleh Alvin L. Bertrand menyebutkan peran adalah pola

tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memangku status

atau kedudukan tertentu.2

Uraian di atas menunjukkan bahwa peran merupakan proses

dinamis kedudukan (status), karena peran adalah aktivitas yang

dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Apabila seseorang

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya,

1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2005,

h. 854. 2 Alvin L. Bertrand dalam Soleman B. Taneko, Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar

Sosiologi Pembangunan, Rajawali, Jakarta, 1986, h. 23.

15

dia menjalankan suatu peran. Peran juga diartikan sebagai tuntutan

yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, larangan,

tanggung jawab) dimana di dalamnya terdapat serangkaian tekanan

dan kemudahan yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung

fungsinya dalam organisasi. Peran tersebut selain ditentukan oleh

pelaku, peran juga ditentukan oleh pihak lain, termasuk juga

kemampuan, keahlian, serta kepekaan pelaku peran terhadap suatu

tuntutan dan situasi yang mendorong dijalankannya peran. Peran juga

bersifat dinamis, di mana dia akan menyesuaikan diri terhadap

kedudukan yang lebih banyak agar kedudukannya dapat diakui oleh

masyarakat.3

Levinson mengatakan peran mencakup tiga hal, antara lain4:

“ 1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan

dengan posisi atau tempat seseorang dalam

masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing

seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang

dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat

sebagai organisasi.

3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku

individu yang penting bagi struktur sosial

masyarakat.”

Peran dilakukan oleh seseorang sehingga peran merupakan

serangkaian tindakan yang teratur dan dilakukan oleh seseorang yang

ditimbulkan. Peran dapat pula dikenali dari keterlibatan, bentuk

3 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, h.211-

212. 4 Levinson dalam Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, Rajawali Pers,

Jakarta, 2009, h.213.

16

kontribusi, organisasi kerja, penetapan tujuan, dan peran. Parwoto

mengemukakan bahwa peran serta mempunyai ciri-ciri, yaitu5:

“ 1. Keterlibatan dalam keputusan: mengambil dan

menjalankan keputusan.

2. Bentuk kontribusi: seperti gagasan, tenaga, materi

dan lain-lain.

3. Organisasi kerja: bersama setara (berbagi peran).

4. Penetapan tujuan: ditetapkan kelompok bersama

pihak lain.

5. Peran masyarakat: sebagai subyek.”

Dari berbagai pendapat di atas, dapat dipahami bahwa

peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena

suatu jabatan. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan

seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang

bersangkutan menjalankan suatu peran.6 Apabila pengertian peran di

atas dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan, maka terdapat

penyelenggaraan pemerintah yang ada di daerah yang dilaksanakan

oleh aparat pemerintah daerah. Aparat pemerintah daerah ini di tingkat

kecamatan dilaksanakan oleh camat. Dengan demikian maka

kedudukan camat merupakan kepanjangan tangan dari kepala daerah

setempat yang memiliki peran yang sangat penting.

Camat berkedudukan di bawah bupati/walikota dan bertanggung

jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Camat

5 Parwoto dalam Soehendy, J., Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pengembangan Lahan,

Tanggerang: Tesis, 1997, h.28. 6 Miftah Thoha, Dimensi-Dimensi Prima Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Perkasa,

Jakarta, 1997, h.56.

17

berperan sebagai kepala wilayah karena melaksanakan tugas umum

pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas utama

dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi

pemerintah di wilayah kecamatan. Penyelenggaraan ketenteraman dan

ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan

penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta

pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan

oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah

lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan camat

berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan,

karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di

kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah mengatur bahwa urusan kecamatan dalam

rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan,

pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Peraturan

Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kecamatan

dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh

pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota untuk menangani

sebagian urusan otonomi daerah. Maka dari itu peran camat dalam

18

Kecamatan yang terdapat di dalam Pasal 225 ayat (1) yang

menyatakan:7

“ (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat

(1) mempunyai tugas:

a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);

b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan

masyarakat;

c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban umum;

d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan

Perda dan Perkada;

e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan

sarana pelayanan umum;

f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat

Daerah di Kecamatan;

g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan

kegiatan Desa dan/atau kelurahan;

h. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota

yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di

Kecamatan; dan

i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Uraian di atas menunjukkan bahwa camat sebagai ujung tombak

dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren. Tugas camat

seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

dalam Pasal 225 ayat (1) yang lebih difokuskan dalam huruf C, yaitu

untuk mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan

ketertiban umum. Ada pun tugas Camat dalam mengkoordinasikan

upaya peyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum diatur di

dalam Pasal 17 sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah

7 Pasal 225 ayat (1)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

19

No.19 Tahun 2008 tentang Kecamatan pada Pasal 15 ayat (1) huruf b,

meliputi:

“a. Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik

Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai

program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan

ketertiban umum di wilayah kecamatan.

b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang

berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan

ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah

kecamatan; dan

a. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan

ketertiban kepada bupati/walikota”.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sebagaimana diatur

dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, meliputi8:

“a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat

daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan.

b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan

dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi

vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan.

c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan di tingkat kecamatan; dan

d. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di

tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.”

Tugas camat adalah menjalankan sebagian wewenang bupati

atau walikota yang dilimpahkan kepada camat untuk menangani

sebagian urusan otonomi daerah. Misalnya, pembangunan sekolah,

pemeliharaan jalan kecamatan, pemberdayaan masyarakat, dan sumber

daya kecamatan. Camat diangkat oleh bupati/walikota atas usul

sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil. Syaratnya,

yaitu harus menguasai pengetahuan teknis tentang pemerintahan dan

8 Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

20

memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 17 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007,

tugas camat meliputi:

“a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman

dan ketertiban umum.

c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan.

d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas

pelayanan umum.

e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan di tingkat kecamatan.

f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau

kelurahan.

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang

lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat

dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.9”

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan

dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya yang dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya mendukung pelaksanaan asas

desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban

mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas

dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan

terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan

kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun

integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camat selain

memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-

tugas pembinaan wilayah. Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin

oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem

administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam

9 Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah.

21

upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri

pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam

hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota

yang dipimpin oleh bupati/walikota.

Pembagian urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dalam wilayah

kabupaten/kota meliputi:

“1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban

umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di

defenisikan sebagai langkah-langkah yang harus

dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencapai

tujuannya. Tujuan dari penyelenggaraan ketentraman

dan ketertiban umum merupakan target yang

diharapkan dari setiap pemerintah daerah, keadaan

dimana kondisi masyarakat yang tentram, masyarakat

yang tertib, masyarakat yang teratur dan keadaan yang

kondusif. Penyelenggaraan trantibum sendiri

merupakan harapan dimana Pemerintah, Pemerintah

Daerah, Masyarakat dapat melaksanakan segala

kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Di sini

penulis hanya menggambarkan bahwa suatu proses

tetap berjalan secara dinamis dan kondusif dalam

hubungan kehidupan sehari-hari masyarakat dengan

masyarakat, masyarakat dengan pemerintah daerah.

2. Penegakan Perda kabupaten/kota dan peraturan

bupati/walikota.

Penegakan peraturan daerah merupakan salah satu

upaya pemerintah daerah yang dilakukan oleh

perangkat aparatur daerah melalui proses/tahapan

dalam mengadakan perubahan yang lebih baik,

sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan

meningkatkan kesejateraan masyarakat. Penegak

hukum menjadi penting karena melalui faktor itulah

penegakan hukum dapat dijalankan.Keberhasilan para

petugas hukum dalam penegakan hukum sebenarnya

telah dimulai sejak adanya peraturan hukum yang

berlaku.

22

3. Pembinaan PPNS kabupaten/kota

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah

No.43 Tahun 2012, yang dimaksud dengan PPNS

adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang

berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk

selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk

melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup

undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-

masing.10 Pembinaan terhadap Penyidik Pegawai

Negeri Sipil meliputi :

a. Pembinaan Umum

Berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan,

arahan dan supervisi yang berkaitan dengan

pemberdayaan PPNS Daerah.

b. Pembinaan Teknis

Dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan HAM,

Kapolri dan Jaksa Agungsesuai dengan tugas dan

fungsi masing-masing.

c. Pembinaan Operasional

Berupa petunjuk teknis Operasional PPNS Daerah

di Lingkungan Pemerintah Propinsi dan

Pemerintah Kabupaten/Kota.”

Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan

pemerintahan adalah menjabarkan pemerintahan di wilayah

kecamatan. Atas dasar pertimbangan yang demikian, maka Camat

secara filosofis pemerintahan dipandang masih relevan untuk

menggunakan tanda jabatan khusus sebagai perpanjangan tangan dari

bupati/walikota di wilayah kerjanya.

Camat sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan

pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan

tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari

Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah,

10 Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai

Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.

23

dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.11 Dalam hal ini

Camat merupakan kepala wilayah di kecamatan. Kecamatan adalah

wilayah administratif di Indonesia yang di bawah wilayah kabupaten

atau kota. Kecamatan terdiri dari desa atau kelurahan. Kecamatan atau

dengan sebutan lainnya adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat

daerah kabupaten/kota yang diatur di dalam (PP No.19 tahun 2008).

Dalam otonomi daerah di Indonesia, Kecamatan yang merupakan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten atau Kota yang

mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai

pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu.

Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan

Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Di dalam

Peraturan Pemerintahan No.19 Tahun 2008 Pasal 3 menyebutkan

bahwa Pembentukan Kecamatan harus memenuhi syarat administratif,

teknis, dan fisik kewilayahan. Syarat administratif pembentukan

kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

“a. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5

(lima) tahun.

b. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa

dan/atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi

kecamatan minimal 5 (lima) tahun.

c. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau

nama lain untuk Desa dan Forum Komunikasi

Kelurahan atau nama lain untuk kelurahan di seluruh

wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan

wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk

tentang persetujuan pembentukan kecamatan.

11 Pasal 1 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

24

d. Keputusan Kepala Desa atau nama lain untuk desa dan

Keputusan Lurah atau nama lain untuk kelurahan di

seluruh wilayah kecamatan baik yang akan menjadi

cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan

induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan.

e. Rekomendasi Gubernur.12”

Kemudian Syarat fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana

dan prasarana pemerintahan.13

“(1) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5 untuk daerah kabupaten paling sedikit terdiri atas 10

desa/kelurahan dan untuk daerah kota paling sedikit

terdiri atas 5 desa/kelurahan.

(2) Lokasi calon ibukota sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 memperhatikan aspek tata ruang, ketersediaan

fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis,

kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan

sosial budaya.

(3) Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 meliputi bangunan dan lahan

untuk kantor camat yang dapat digunakan untuk

memberikan pelayanan kepada masyarakat.14”

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

meliputi:

“a. Jumlah penduduk.

b. Luas wilayah.

c. Rentang kendali penyelenggaraan pelayanan

pemerintahan.

d. Aktivitas perekonomian.

e. Ketersediaan sarana dan prasarana.15”

12 Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. 13 Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. 14 Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. 15 Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

25

2. Koordinasi dalam Menciptakan Ketenteraman dan

Ketertiban Umum

Sebelum penulis menguraikan bagaimana koordinasi dalam

menciptakan ketenteraman dan ketertiban, penulis akan menjelaskan

terlebih dahulu apa arti dari koordinasi. Istilah koordinasi berasal dari

kata “cum” dan “ordinare” dimana Cum berarti berbeda dan Ordinare

berarti penyusunan atau penempatan atas suatu keharusannya.16 Jika

istilah tersebut digabungkan, maka koordinasi berarti penyusunan atau

penempatan sesuatu yang berbeda pada tempat yang seharusnya.

Sedangkan mengenai pengertian koordinasi ada beberapa pendapat

yang dikemukakan oleh para ahli. Berikut pengertian koordinasi yang

dikemukakan para ahli17:

“a. Koontz dan O’Donnel

Koordinasi merupakan bagian dari hubungan

kepemimpinan untuk usaha menjaga keharmonisan

masing-masing individu yang akhirnya mengarah pada

penyelesaian tujuan kelompok.

b. Henry Fayol

Koordinasi berarti mengikat bersama, meyatukan dan

menyelaraskan semua kegiatan dan usaha.

c. Stoner

Koordinasi adalah penyatupaduan sasaran-sasaran dan

kegiatan-kegiatan dari unit-unit yang terpisah

(bagian/bidang fungsional) dari sesuatu organisasi

untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

d. Dann Sugandha

Koordinasi adalah proses penyatupaduan gerak dari

seluruh potensi dan unit-unit organisasi/ organisasi-

organisasi yang berbeda fungsi agar secara benar-

benar mengarah pada sasaran yang sama guna

memudahkan pencapaiannya dengan efisien.”

16 Pariarta Wastra, Manajemen Pembangunan Daerah, Ghalia Indonesia, 1983, hal.53. 17 Dann Sugandha, Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi, Intermedia, Jakarta, 1988,

h.10-12.

26

Dari berbagai pengertian di atas, dapat dilihat unsur-unsur yang

terdapat dalam koordinasi pada umumnya adalah:

a. Adanya unit-unit atau organisasi-organisasi

b. Usaha penyatupaduan/penyelarasan

c. Keserasian

d. Arah/tujuan

Keempat unsur di atas menunjukkan bahwa koordinasi

merupakan alat penyatupaduan masing-masing unit/organisasi yang

berbeda-beda dalam usaha menjaga keserasian fungsi unit-unit yang

berbeda tersebut untuk mencapai arah tujuan organisasi yang efisien.

Mengenai jenis-jenis koordinasi, menurut Talizuduhu Ndraha,

koordinasi dibedakan menjadi empat jenis. Perbedaan jenis itu dalam

rangka untuk menggerakkan suatu progam terpadu. Jenis-jenis

koordinasi itu, antara lain18:

“ a. Koordinasi fungsional, misalnya koordinasi antara

program pertanian dan program pengairan

b. Koordinasi institusional, yaitu koordinasi terhadap

sejumlah instansi yang bersangkutan dalam menangani

suatu urusan tertentu.

c. Koordinasi teritorial, yaitu koordinasi yang dilakukan

terhadap dua/lebih daerah yang bersangkutan dalam

program tertentu.

d. Koordinasi waktu, sering disebut sinkronisasi, yaitu

usaha mengkoordinasikan waktu sedemikian rupa

sehingga dapat ditentukan mana kegiatan yang dapat

dilakukan serentak dan mana kegiatan yang harus

berurutan.”

18 Talizuduhu Ndraha, Metodologi Pemerintahan Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1988, h.123.

27

Koordinasi ditinjau dari lingkup dan arah terbagi dalam19:

“ a. Menurut lingkupnya, terdapat:

1. Koordinasi intern, yaitu koordinasi antar

pejabat/antar unit di dalam suatu organisasi.

2. Koordinasi ektern, yaitu koordinasi antar pejabat

dari berbagai organisasi/antar organisasi.

b. Menurut arahnya, terdapat:

1. Koordinasi horizontal, yaitu koordinasi antar

pejabat/antar unit yang mempunyai tingkat hierarkis

yang sama dalam suatu organisasi, dan antar

pejabat dari organisasi-organisasi yang

sederajat/antar organisasi yang setingkat.

2. Koordinasi vertikal, yaitu koordinasi antara

pejabat-pejabat dan unit-unit tingkat bawah oleh

pejabat atasannya/unit tingkat atasannya langsung,

juga cabang-cabang suatu organisasi oleh

organisasi induknya.

3. Koordinasi diagonal, yaitu koordinasi antar

pejabat/unit yang berbeda fungsi dan berbeda

tingkatan hierarkinya.

4. Koordinasi fungsional, yaitu koordinasi antar

pejabat, antar unit/antar organisasi yang

didasarkan atas kesamaan fungsi atau karena

koordinatornya mempunyai fungsi tertentu.”

Koordinasi berhubungan dengan kegiatan pemerintah.

Pemerintah dalam menjalankan kegiatannya melalui pembagian tugas

yang diserahkan pada masing-masing organisasi lembaga departemen.

Organisasi merupakan wadah bagi kumpulan individu yang

mempunyai keahlian dan mempunyai tugas tertentu yang kemudian

melakukan tindakan-tindakan dan kebijakan yang efektif. Setiap

organisasi membangun sistem yang membentuk sinergi yang besar.

Sistem adalah seperangkat elemen yang saling berinteraksi,

membentuk kegiatan atau suatu prosedur yang mencari pencapaian

suatu tujuan atau tujuan-tujuan bersama dengan mengoperasikan data

19 Dann Sugandha, Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi, Intermedia, Jakarta, 1988,

h.25.

28

dan/atau barang pada waktu tertentu untuk menghasilkan informasi

dan/atau barang. Sistem merupakan suatu disiplin untuk melihat

secara keseluruhan dan keterkaitan dibanding sesuatu yang berdiri

sendiri, meninjau pola perubahan. Prinsip dasar teori sistem adalah

bahwa setiap sistem diikat bersama oleh pertukaran informasi.20

Informasi sangat berpengaruh pada kedekatan sistem.

Pendekatan sistem sangat tergantung pada konsep sistem umpan balik

informasi. Sistem umpan balik informasi ini digunakan untuk maksud

pengendalian dan dapat digunakan tidak hanya sekedar bisnis, tetapi

juga pada bidang teknik, biologi, dan banyak macam sistem lainnya.

Keberhasilan sistem ini terletak pada komunikasi antar kelompok,

karena dengan adanya komunikasi yang baik, akan terjadi interaksi

yang dapat mengarahkan kelompok pada pemecahan masalah dengan

tepat. Keuntungannya antara lain pertemuan menjadi lebih produktif,

lebih efisien dalam penggunaan waktu, dan dapat memproduksi hasil

yang diinginkan dengan lebih sedikit pertemuan. Begitu juga dalam

laju organisasi, akan dapat berjalan baik apabila di dalamnya ada

hubungan yang harmonis.

Untuk menciptakan hubungan yang harmonis, di dalam

pelaksanaan tugas baik antar orang-orang dalam organisasi maupun

hubungan inter dengan orang-orang di luar organisasi perlu adanya

komunikasi. Komunikasi adalah alat untuk pengarahan, yakni

20 Kadarsah Suryadi, dan Ali Ramdhani, Sistem Pendukung Keputusan Suatu Wacana Struktural

Idealisasi Dan Implementasi Konsep Pengambilan Keputusan, PT Remaja Rosdakarya, Bandung,

2002, h.9.

29

penerusan keterangan dari orang yang satu kepada orang lain sehingga

keterangan-keterangan tersebut dapat dipahami oleh si penerima.21

Komunikasi penting dalam hubungan pengarahan dari atasan pada

bawahan. Komunikasi hendaknya memakai bahasa yang dikenal

umum agar dapat diterima dengan mudah, baik bagi orang-orang di

dalam organisasi maupun orang-orang di luar organisasi.

Peran komunikasi selain memberikan pengakuan kepada yang

berwenang, juga agar setiap keputusan untuk tujuan organisasi dapat

diwujudkan.22 Penyatuan ide gagasan yang didapat dari komunikasi

membantu sasaran-sasaran organisasi. Komunikasi merupakan alat

dan juga merupakan cara dalam koordinasi untuk mencapai tujuan

organisasi, termasuk pula organisasi pemerintahan, baik di tingkat

pusat maupun daerah.

Pendapat mengenai pentingnya koordinasi juga dikemukakan

oleh Sutarto, sebagai berikut23:

“ a. Menghindari perasaan lepas satu sama lain antara

satuan-satuan organisasi/antar pejabat yang ada

dalam organisasi.

b. Menghindari perasaan lepas/suatu pendapat bahwa

satuan organisasinya/jabatannya merupakan yang

paling penting.

c. Menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan

antar satuan organisasi/pejabat.

d. Menghindari timbulnya perebutan fasilitas.

e. Menghindari terjadinya peristiwa waktu menunggu

yang memakan waktu yang lama.

21Ateng Syafrudin, Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Di Daerah, Tarsito, Bandung, 1976,

h.197. 22Ibid., h.199. 23 Sutarto, Dasar-Dasar Organisasi, Gajah Mada, Yogyakarta, 1986, h.131.

30

f. Menghindari kemungkinan terjadi kekembaran

pekerjaan terhadap suatu aktivitas oleh satuan

organisasi/kekembaran pengerjaan terhadap tugas

oleh para pejabat.

g. Menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan

pengerjaan terhadap suatu aktivitas oleh satuan-satuan

organisasi/kekosongan pengerjaan terhadap tugas oleh

pejabat.

h. Dapat ditumbuhkan kesadaran antara para pejabat

untuk saling bantu satu sama lain terutama antara

pejabat yang ada dalam satuan organisasi yang sama.

i. Dapat dijamin adanya kesatuan langkah antara para

pejabat.

j. Dapat dijamin adanya kesatuan tindakan antara para

pejabat.

k. Dapat dijamin adanya kesatuan sikap antara para

pejabat.

l. Dapat dijamin adanya kesatuan kebijakan antara para

pejabat.”

Koordinasi mempunyai peran penting yang harus berjalan

sebagai suatu penyelaras, kesatuan yang bulat dari unit-unit yang

saling berhubungan, saling menunjang, dan saling bergantung agar

berjalan mencapai tujuannya. Koordinasi diperlukan agar setiap

kegiatan instansi pemerintah atau pun swasta dapat mencapai

produktivitas yang berhasil guna dan berdaya guna. Hal ini perlu

karena keterpaduan dan keserasian semua usaha dan kegiatan,

pemikiran, dana dan daya guna dari semua pemegang fungsi

(unit/instansi) merupakan sesuatu kekuatan yang ampuh sehingga

kelemahan-kelemahan organisasi dapat teratasi. Koordinasi

mempunyai tujuan terciptanya efisiensi pelaksanaan tugas atau

pencapaian sasaran sehingga bisa menghindarkan kecenderungan

pemisah diri dari unit-unit yang dibentuk sebagai akibat adanya

spesialisasi fungsi dalam organisasi.

31

Kegiatan yang dapat mengikutsertakan banyak unit dan

beberapa orang ataupun beberapa instansi sangat memerlukan

koordinasi yang sehat dari segala kegiatan semua pihak tersebut akan

mengikuti koordinasi pekerjaan yang sehat dan menghasilkan rencana

yang tepat. Ini hanya dimungkinkan dalam organisasi yang baik dan

cara pendekatannya melalui komunikasi yang baik di dalam lingkup

organisasi sendiri, maupun orang-orang di luar organisasi yang baik.

Dalam mengkoordinasikan upaya pelaksaaan dan peyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban umum, Camat juga dibantu oleh beberapa

pihak, yaitu:

1. Kepolisian di wilayah kecamatan

Dalam menjaga ketertiban, camat dibantu oleh kepolisian

sektor (Polsek) yang dikepalai kepala Kepolisian Sektor

(Kapolsek). Untuk wilayah kecamatan kantor polisi yang ada di

sana biasanya disebut dengan Polsek. Polsek bertugas

menyelenggarakan tugas pokok dari Polri. Tugas dan wewenang

Polri meliputi24:

a. “Memelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat.

b. Menegakkan hukum, dan

c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan

pelayanan kepaa masyarakat,”

serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

24 Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

32

2. Koramil

“Camat juga dibantu Komando Rayon Militer

(Koramil) yang dikepalai oleh Komandan Rayon

Militer (Danramil). Camat, Kapolsek, dan Danramil

disebut sebagai muspika (musyawarah pimpinan

kecamatan). Di kecamatan, tugas untuk menjaga

keutuhan wilayah dilaksanakan oleh Komando Rayon

Militer (Koramil). Mereka bertugas menjaga keutuhan

wilayah kecamatan dari segala gangguan dan

ancaman, baik itu yang datang dari luar maupun dari

dalam. Koramil merupakan bagian dari Tentara

Nasional Indonesia (TNI). Komando Rayon Militer

atau biasa juga disebut Koramil adalah satuan tingkat

kecamatan dari TNI yang langsung berhubungan

dengan pejabat dan masyarakat sipil. Pemimpinnya

adalah Komandan Rayon Militer (Danramil). Dalam

upaya pertahanan keamanan, Tentara Nasional

Indonesia menganut doktrin Sistem Pertahanan

Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang

diatur dalam UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan

Negara dinamakan Sistem Pertahanan Semesta yang

merupakan upaya pengerahan seluruh kekuatan

nasional untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa

dan negara serta mengamankan segala usaha untuk

mencapai tujuan nasional.25

3. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Tokoh agama sebagai figur yang dapat diteladani dan dapat

membimbing, sehingga apa yang diperbuat mereka akan dipercayai

dan diikuti secara taat. Selain itu mereka sangat berperan dalam

membina umat beragama dengan pengetahuan dan wawasannya

dalam pengetahuan agama.

25 https://id.wikipedia.org/wiki/Komando_Rayon_Militer, diakses pada hari Senin, 23 Januari

2017, pada pukul 23.05 WIB.

33

Peran serta upaya yang harus dilakukan tokoh agama atau pemuka

agama, yaitu26 :

“ a. Jika melihat, mendengar atau mengetahui terjadi

kerawanan, mereka harus segera turun

kelapangan untuk mengidentifikasi kerawanan itu

apa masalahnya, dimana terjadi, waktu kejadian,

apa sebabnya dan siapa saja terlibat dalam

kerawanan tersebut.

b. Berusaha meminimalisir keadaan berdasarkan

kebijaksanaan pemerintah sesuai dengan

wewenang dan tanggung jawab selaku aparat

Departemen Agama. Kepala Desa berkonsultasi

dan berkoordinasi dengan Tripika, tokoh

agama/tokoh masyarakat setempat.”

Peran serta masyarakat akan sangat berarti dalam mewujudkan

kondisi yang aman dan nyaman dalam masyarakat. Warga Negara

memiliki kewajiban dalam menciptakan ketentertaman dan ketertiban

di lingkungan masyarakat seperti yang telah di atur pada UUD 1945

yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib

ikut serta dalam usaha pertahanan dan ketenteraman negara. Warga

Negara juga memiliki peran penting dalam menciptakan ketenteraman

dan ketertiban.” Saat ini sistem ketenteraman dan ketertiban

lingkungan yang masih dipakai serta paling efisien adalah Pos Ronda,

merupakan sistem keamanan lingkungan yang di mana masyarakat

dapat berperan langsung dalam menciptakan ketenteraman dan

ketertiban lingkungan. Pos Ronda dapat menekan dan mengatasi

kriminalitas di sebuah lingkungan dan setiap anggota masyarakat yang

menempati lingkungan tersebut wajib menjaga ketenteraman dan

26 http://mochlasin31.blogspot.co.id/2014/01/berbagai-upaya-dalam-mewujudkan.html, diakses

pada hari Senin, 23 Januari 2017, pada pukul 22.08 WIB.

34

ketertiban lingkungan dengan menjalankan sistem piket yang di

jadwalkan setiap minggunya.

Uraian di atas dapat diketahui bahwa ketenteraman dan

ketertiban merupakan tanggung jawab bersama sebagai Warga

Negara, harus meningkatkan kesadaran akan kepedulian

ketenteraman dan ketertiban lingkungan, selain dengan dengan

meningkatkan kesadaran juga dengan melakukan tindakan

langsung seperti mengikuti sistem keamanan lingkungan yaitu Pos

Ronda. Berikut beberapa manfaat pos ronda dalam sistem

keamanan lingkungan di antaranya27 :

“ a. Menjaga keamanan dari pencurian, perampokan,

maupun pelanggaran lain yang melanggar

norma-norma hukum, norma susila, maupun

norma-norma yang berlaku di masyarakat

b. Sebagai upaya antisipasi dalam penanganan

masalah yang ditimbulkan karena adanya

ganguan keamanan masyarakat, musibah, dan

bencana alam.

c. Sebagai sarana mempererat tali silaturahmi antar

masyarakat, karena seluruh bagian dari

masyarakat setempat akan diikutsertakan dalam

jadwal roda siskamling dengan

penjadwalan/piket.

d. Meningkatkan rasa kebersamaan antar penghuni

suatu kampung / desa ataupun penduduk secara

umum yang tinggal dan atau menetap di

lingkungan setempat.”

Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) merupakan salah

satu usaha dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban dalam

27 http://www.dadangjsn.com/2015/06/pengertian-tujuan-fungsi-manfaat-ronda.html , diakses pada

hari Senin, 23 Januari 2017, pada pukul 22.30 WIB.

35

masyarakat setempat. Dalam pelaksanaan kegiatan ataupun aktivitas

Siskamling, dilakukan dengan ronda. Ronda adalah berjalan

berkeliling (patroli) untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban di

kampung/desa setempat baik dengan jalan kaki ataupun menggunakan

kendaraan bermotor. Dan dalam ronda biasanya terbagi menjadi

beberapa kelompok untuk berpatroli menyebar di setiap perumahan

warga yang termasuk dalam kampung/desa bersangkutan. Siskamling

(Sistem Keamanan Lingkungan) merupakan upaya bersama dalam

meningkatkan sistem ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang

memberikan perlindungan dan pengamanan bagi masyarakat dengan

mengutamakan upaya-upaya pencegahan dan menangkal bentuk-

bentuk ancaman dan gangguan Kamtibmas (Ketenteraman dan

ketertiban Masyarakat).

Kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi di bidang

ketenteraman dan ketertiban, merupakan potensi pengamanan yang

perlu dilestarikan dan ditingkatkan guna menumbuhkembangkan sikap

mental, kepekaan dan daya tanggap setiap warga masyarakat dalam

mewujudkan ketenteraman dan ketertiban disetiap lingkungannya

masing-masing. Siskamling juga merupakan salah satu model Polmas

(Polisi Masyarakat) dalam memberikan komunikasi serta informasi

secara eksternal (dari dan bagi masyarakat) dalam rangka menciptakan

ketenteraman dan ketertiban masyarakat di setiap waktu dan

merupakan potensi pengamanan yang berazaskan gotong royong dan

36

kerjasama yang menjiwai dalam setiap kehidupan masyarakat

Indonesia untuk memenuhi kebutuhan rasa tentram.

Siskamling juga merupakan suatu kesatuan komponen yang

saling bergantung dan berhubungan, saling mempengaruhi untuk

mendapatkan hasil daya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan rasa

tentram dan tertib masyarakat dalam upaya mendukung terwujudnya

masyarakat yang adil, makmur dan beradab yang berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945. Menumbuhkembangkan sikap mental serta

meningkatkan kepekaan masyarakat dan daya tanggap setiap warga

masyarakat, dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban

lingkungannya masing-masing. Tujuan utama menciptakan kondisi

ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta rasa aman

dilingkunganya masing-masing dan terwujudnya kesadaran warga

masyarakat di lingkungannya dalam penanggulangan terhadap setiap

kemungkinan timbulnya gangguan kamtibmas maupun bencana alam.

Oleh karena itu, hendaknya sebagai anggota masyarakat

sekaligus sebagai warga negara Indonesia yang baik untuk

berpartisipasi aktif dalam upaya bela negara, salah satunya dengan

berpartisipasi dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban dengan

melaksanakan ronda/siskamling berdasarkan jadwal yang telah

ditetapkan oleh perangkat desa dalam hal ini ketua RT setempat.

37

B. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

a. Kondisi Wilayah

Sebagaimana penulis kemukakan di metode penelitian

bahwa penelitian ini dilakukan di wilayah kecamatan

Batumarmar Kabupaten Pamekasan Madura. Oleh karena itu,

yang pertama akan dikemukakan adalah kondisi wilayah

penelitian, yang kedua kondisi budaya carok di Kecamatan

Batumarmar, dan yang ketiga peran camat dalam menciptakan

koordinasi ketenteraman dan ketertiban.

Dari tiga belas kecamatan, Batumarmar merupakan

wilayah terluas yaitu 12% dari total kabupaten. Dari luas yang

dimiliki hanya sekitar 7% saja yang menjadi lahan bukan

pertanian. Beberapa sungai mengalir di kabupaten Pamekasan

yang bermuara di laut Jawa untuk wilayah utara dan menuju

selat Madura yang mengalir di wilayah selatan. Luas area sawah

yang mendapat pasokan air dari daerah irigrasi sebanyak 7000

hektar lebih. Untuk daerah yang terletak di perbukitan umunya

mengandalkan air hujan untuk pertanian meskipun juga

beberapa mengusahakan sumur pompa untuk usaha

mendapatkan air. Data curah hujan dan hari hujan selama tahun

2015 menunjukkan bulan Januari mempunyai hari hujan

terbanyak rata-rata 14 hari disusul bulan April, Februari dan

38

Maret. Sedangkan curah hujan rata-rata diatas 300 mm pada

bulan Januari dan Februari kemudian menurun pada bulan

Maret-Mei.

Pemerintahan di tingkat desa di Pamekasan didominasi

kepala desa laki-laki, yaitu dari 178 desa sebanyak 74%nya

merupakan kepala desa berjenis kelamin laki-laki. Kemudian

dari sisi pendidikan masih ada beberapa kepala desa yang

mempunyai ijasah SLTP sederajat, namun demikian hampir tiga

perempatnya merupakan kepala desa yang mempunyai

pendidikan tinggi.

Tugas dan fungsi camat diatur di dalam Pasal 8 Peraturan

Bupati Pamekasan Nomor 74 Tahun 2016 meliputi:28

(1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf

a mempunyai tugas melaksanakan dan

meningkatkan koordinasi penyelenggaraan

pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan

masyarakat Desa dan/atau Kelurahan serta tugas

yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan

sebagian urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah.

(2) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat

kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (1), Camat menyelenggarakan fungsi:29

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan

masyarakat.

28 Pasal 8 Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan. 29 Pasal 9 Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

39

c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan

ketentertaman dan ketertiban umum.

d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan

sarana pelayanan umum.

f. Pengkoordinasian penyelenggaran kegiatan

pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah

di tingkat Kecamatan.

g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

kegiatan Desa dan/atau Kelurahan.

h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit

kerja Perangkat Daerah di Kecamatan.

i. Pelaksanaan administrasi Kecamatan dan,

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Kecamatan:

Sumber: Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan Madura.

1) Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok

membantu Camat dalam dalam pelaksanaan tugas di bidang

Pelayanan Umum yaitu pemberian sarana dan prasarana

CAMAT

SEKRETARIS

KECAMATAN

SEKSI

KETENTRAMAN

DAN KETERTIBAN

SEKSI

PEMERINTAHAN

SEKSI

PELAYANAN

UMUM

SEKSI

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

DAN DESA

SEKSI

KESEJAHTERAAN

SOSIAL

DESA / KELURAHAN

40

pelayanan kelistrikan, kebersihan, jalanan umum, tata

ruang, serta permukiman.

2) Seksi pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas utama yaitu

memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan serta

mengawasi jalannya kegiatan pemerintah, serta administrasi

kependudukan dan pertanahan di wilayah kecamatan.

3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan tugas

pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah di

bidang pemberdayaan masyarakat di Kecamatan. Bidang

Pemberdayaan Kader pembangunan desa dipimpin oleh

seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang pemberdayaan

kelembagaan Masyarakat. Sub Bidang Pemberdayaan

Kader Pembangunan Desa mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan

Masyarakat dalam melaksanakan pemberdayaan Kader

Pembangunan desa.

4) Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas untuk

membantu Camat dalam melaksanakan tugasnya di bidang

41

pemerintahan umum, Pemerintahan Kelurahan/Desa,

Penataan lingkungan hidup dan pertanahan.

5) Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas

untuk membantu Camat dalam melaksanakan tugasnya

dibidang penegakan peraturan daerah, pendidikan politik,

pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, serta

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta

penanggulangan bencana alam.

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota atau antara

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, diatur dengan Undang-

Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman

daerah.

b. Budaya Carok di Kecamatan Batumarmar

Kata budaya berasal dari kata buddhayah sebagai bentuk

jamak dari buddhi (Sanskerta) yang berarti ‘akal’.30

Kebudayaan=cultuur dalam bahasa Belanda, culture dalam

bahasa Inggris, tsaqafah dalam bahasa Arab, berasal dari

perkataan Latin: “colere” yang artinya mengolah, mengerjakan,

menyuburkan dan mengembangkan, terutama mengolah tanah

atau bertani. Dari segi arti ini berkembanglah arti culture

30 Koentjaraningrat, Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan, PT. Gramedia, Jakarta, 1974,

h.80.

42

sebagai “segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan

mengubah alam”. Dalam disiplin ilmu antropologi budaya,

kebudayaan dan budaya itu diartikan sama.31 Kebudayaan terdiri

dari nilai-nilai, kepercayaan, dan persepsi abstrak yang berada di

balik perilaku manusia, dan yang tercemin dalam perilaku.

Konsep kebudayaan dikembangkan oleh para ahli antropologi.

Definisi pertama yang sungguh jelas dan komprehensif berasal

dari ahli antropologi Inggris, Sr. Edward Burnett Tylor. Tylor

mendefinisikan kebudayaan sebagai kompleks keseluruhan yang

meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral,

kebiasaan dan lain-lain. Kecakapan dan kebiasaan yang

diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.32

E.B Taylor dalam bukunya Primitive Culture kebudayaan

adalah suatu satu kesatuan atau jalinan kompleks, yang meliputi

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, susila, hukum, adat-

istiadat dan kesanggupan-kesanggupan lain yang diperoleh

seseorang sebagai anggota masyarakat.33 Dapat ditarik

kesimpulan bahwa kebudayaan adalah hasil buah budi manusia

untuk mencapai kesempurnaan hidup. Hasil buah budi (budaya)

manusia itu dapat kita bagi menjadi 2 macam:

“ 1) Kebudayaan material (lahir), yaitu kebudayaan

yang berwujud kebendaan, misalnya: rumah,

31 Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Djambatan Jakarta, Cet. kelima,

1980, h.195. 32 William A Haviland, Antropologi, Erlangga, Jakarta, 1999, h. 331-332. 33 Tylor, E.B. 1974. Primitive Culture: Researches into The Development of Mythology,

Philosophy, Religion, Art, and Custom. New York: Gordon Press. First published in 1871, h.30.

43

gedung, alat-alat senjata, mesin-mesin, pakaian

dan sebagainya.

2) Kebudayaan immaterial (spiritual=batin),

yaitu: kebudayaan, adat istiadat, bahasa, ilmu

pengetahuan dan sebagainya.

Kebudayaan menurut ilmu antropologi pada hakikatnya

adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya

manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan

milik diri manusia dengan belajar.34 Kebudayaan dapat berubah

sesuai dengan kondisi masyarakat yang menyandang

kebudayaan tersebut. Tidak ada kebudayaan yang tidak berubah

dalam hidup masyarakat. Kebudayaan dapat dijadikan standar

atau pedoman berperilaku dalam masyarakat. Hal ini akan

memberi makna pada hubungan-hubungan sosial yang terjadi

dalam kehidupan sehari-hari. Kebudayaan sebagai seperangkat

aturan atau standar dalam berperilaku masyarakat bisa saja

berbeda.

Hal ini didasarkan pada kesesuaian kebutuhan,

kepentingan, dan tujuan dari suatu masyarakat. Kebudayaan

memuat tata aturan berperilaku bagi setiap individu di dalam

masyarakat, sehingga terciptalah norma-norma sebagai

pengendali perilaku individu dalam bermasyarakat. Kebudayaan

bukan perilaku yang terlihat, tetapi berupa nilai-nilai dan

kepercayaan yang digunakan oleh manusia untuk menimbulkan

dan mencerminkan suatu perilaku. Maka definisi budaya

34 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Rineka Cipta, Jakarta, Jilid I, Jakarta 1996, h.72.

44

modern, kebudayaan adalah seperangkat peraturan yang apabila

dipenuhi oleh para anggota masyarakat, akan menghasilkan

perilaku yang dianggap layak dan dapat diterima oleh para

anggotanya.35 Harga diri merupakan sebuah pencitraan

seseorang untuk dijaga dan dijunjung tinggi nilainya. Banyak

masalah mengenai harga diri yang membuat perubahan tingkah

laku pada seseorang. Hal ini dilakukan untuk membela atau

menangani problem tersebut untuk tetap menjaga harga dirinya

dihadapan banyak orang agar tetap bernilai. Begitulah

masyarakat Madura melakukannya dengan Carok. Carok adalah

pemulihan harga diri ketika diinjak- injak oleh orang lain, yang

berhubungan dengan harta, tahta dan wanita. Intinya adalah

demi kehormatan.

Carok sebagai satu-satunya cara yang dianggap oleh

masyarakat Madura sebagai cara untuk mempertahankan harga

diri, tidak dapat dipahami sedemikian rupa dengan masyarakat

lain di luar Madura. Hal ini menunjukkan bahwa budaya carok

bersifat relatif, yang berarti bahwa carok merupakan satu-

satunya cara yang memenuhi rasa keadilan dalam

menyelesaikan suatu masalah atau perselisihan bagi masyarakat

Madura, akan tetapi tidak sama halnya dengan masyarakat lain

di luar Madura. Carok inilah yang disebut sebagai sebuah

pembelaan dan perlawanan pada masyarakat Madura. Seperti

35 Siti Gazalba, Pengantar Kebudayaan sebagai Ilmu, Pustaka Antara, Jakarta, 1968, h.333.

45

semboyan yang berbunyi “ango’an poteya tolang etembang

poteya mata” dengan arti lebih baik mati daripada harus

menanggung perasaaan malu. Falsafah tersebut mengandung

makna bahwa kehormatan orang Madura adalah segala-galanya,

hal ini terbukti dengan adanya kasus carok yang telah terjadi

dengan alasan membela harga diri dan kehormatan pribadi

dengan rela mempertaruhkan nyawanya.

Carok merupakan tradisi bertarung yang disebabkan

karena alasan tertentu yang berhubungan dengan harga diri

dengan menggunakan senjata yaitu celurit. Celurit merupakan

senjata tradisional yang berasal dari Jawa Timur khususnya

Madura, senjata ini memiliki bentuk yang melengkung seperti

bulan sabit. Celurit di gunakan sebagai senjata untuk membacok

atau menebas.36 Tidak ada peraturan resmi dalam pertarungan

ini karena carok merupakan tindakan yang dianggap negatif dan

kriminal serta melanggar hukum. Ini merupakan cara

masyarakat Madura dalam mempertahankan harga diri dan

keluar dari masalah. Biasanya carok merupakan jalan terakhir

yang ditempuh oleh masyarakat Madura dalam menyelesaikan

suatu masalah. Carok biasanya terjadi jika menyangkut masalah-

masalah yang menyangkut kehormatan/harga diri bagi orang

Madura sebagian besar karena masalah perselingkuhan dan

harkat martabat/kehormatan keluarga, dan apabila harkat

36 Hamid Bahri, Kitab Budaya Nusantara, DIVA Press, Yogyakarta, 2011, h.77.

46

martabat itu diinjak-injak oleh orang lain, maka yang dirasakan

mereka adalah malu yang dianggap suatu pelecehan, sehingga

mereka melakukan carok terhadap orang yang telah melecehkan

itu.37

Banyak yang menganggap carok adalah tindakan keji dan

bertentangan dengan ajaran agama, meski masyarakat Madura

sendiri kental dengan agamanya, yaitu Islam pada umumnya,

namun masyarakat Madura sebagian masih memegang teguh

terhadap falsafah orang Madura, yaitu Ango’an poteyah tolang

etembeng poteya mata (lebih baik putih tulang dari pada putih

mata), sehingga secara individual banyak yang masih

memegang tradisi Carok yang telah turun-temurun di wariskan

oleh nenek moyang masyarakat Madura.

Ketika carok terjadi, yang dimaksud dengan pelaku carok

melibatkan kedua belah pihak, baik pihak yang merasa harga

dirinya dilecehkan maupun pihak yang dianggap melakukan

pelecehan itu. Apabila seorang laki-laki yang dilecehkan harga

dirinya, tetapi kemudian tidak berani melakukan carok, orang

Madura akan mencemoohnya bukan seorang laki-laki. Bahkan

beberapa informan justru menyebutnya sebagai bukan orang

Madura. Jadi, orang Madura melakukan carok, bukan karena

semata-mata tidak mau dianggap sebagai penakut meskipun

37 A.Latif Wiyata, Op.Cit., h.170.

47

sebenarnya takut mati tapi juga agar tetap dianggap sebagai

orang Madura.

Carok salah satu cara orang Madura untuk

mengekspresikan identitas etnisnya. Itu semua semakin

memperkuat anggapan bahwa carok bukan tindakan kekerasan

pada umumnya, tetapi tindakan dengan makna-makna sosial

budaya sehingga harus dipahami sesuai dengan konteksnya.

Carok adalah suatu bentuk kekerasan yang memiliki latar dan

pesan kultural yang maknanya dapat terungkap bila carok dilihat

dari konteks lingkungan sosial-budaya masyarakat Madura.

Carok selalu berawal dari konflik yang melibatkan unsur

pelecehan harga diri, maka dalam kultur Madura berkaitan

dengan konsep malu, yaitu ketika seseorang dianggap tidak

diakui atau diturunkan kapasitas dirinya sehingga dia merasa

“tade’ ajhina” (tidak ada harganya).

Di Kecamatan Batumarmar Pamekasan Madura, terdapat

13 Desa yang berada di dalam Kecamatan tersebut, antara lain:

Desa Bujur Barat, Desa Pangerreman, Desa Bangsereh, Desa

Lesong Laok, Desa Ponjanan Barat, Desa Ponjanan Timur, Desa

Kapong, Desa Lesong Daya, Desa Batubintang, Desa Blaban,

Desa Tamberu, Desa Bujur Tengah, dan Desa Bujur Timur.

Carok maupun tindakan kekerasan lainnya dikategorikan

sebagai tindakan kriminal yang melanggar Pasal 338 dan 340

KUHP (pembunuhan), serta Pasal 351 sampai dengan Pasal 355

48

KUHP (Penganiayaan berat termasuk juga pembunuhan).

Seperti data pada tabel dibawah ini, tentang tindakan kekerasan

yang terjadi di Kecamatan Batumarmar kiranya dapat digunakan

sebagai gambaran umum tentang banyaknya kasus kriminal.

Oleh karena itu, tindakan kriminal ini selalu dirujuk pada Pasal

KUHP tersebut.38

Tabel.1 Data Kasus Kriminalitas yang Berkaitan dengan Perilaku

Carok di Kecamatan Batumarmar

Kabupaten Pamekasan Madura Tahun 2011-2015

NO TAHUN DESA KEJADIAN JUMLAH

1. 2011 TAMBERU 1 1

2. 2012 BUJUR TIMUR

TAMBERU

BUJUR BARAT

BLABAN

LESONG DAYA

SOTABAR

1

1

1

1

1

1

6

3. 2013 BATU BINTANG

BLABAN

2

1

3

4. 2014 BLABAN 1 1

5. 2015 BUJUR TENGAH

LESONG DAYA

1

1

2

Sumber: Polsek Tamberu, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten

Pamekasan Madura39.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa telah terjadi Kasus

Kriminal di 8 desa dari kecamatan Batumarmar, Kabupaten

Pamekasan Madura.

38 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 39 Polsek Tamberu, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan Madura.

49

1) Tahun 2011:

a) Pada hari Sabtu, tanggal 26 November 2011 pada pukul

14.00 WIB, di Dusun Karang Barat Desa Tamberu

Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan Madura

telah terjadi tindak pidana Penganiayaan. Pelaku

membacok korban yang bernama KH.Isbat Jauhari dan

Dullah dengan cara menggunakan senjata tajam celurit.

Tindak pidana Penganiayaan ini diatur dalam Pasal 351

ayat (1), (4) KUHP. Kasus ini termasuk sebagai

perilaku carok, karena pelaku melakukan aksinya

dengan balas dendam dengan korban, karena korban

telah mengganggu istri pelaku. Telah disebutkan bahwa

carok dapat terjadi karena mengganggu istri orang. Hal

ini yang melatarbelakangi pelaku membacok korban

untuk mengembalikan harga dirinya yang telah injak-

injak. Tetapi pada saat kejadian, ada seorang temannya

yang ingin menghalangi niatnya dengan membacok

korban. Tidak lama dari kejadian tersebut, pelaku juga

ikut menganiaya teman korban. Sehingga pelaku

melakukan penganiayaan dengan korban dan teman

korban dalam waktu yang bersamaan. Dalam kejadian

ini, dapat dikatakan bahwa pelaku masih menggunakan

tradisi carok untuk menyelesaikan suatu masalah.

50

2) Tahun 2012:

a) Pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2012 pada pukul

21.00 WIB, di Dusun Songai Rajeh Desa Bujur Timur

Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan Madura

telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang

mengakibatkan meninggal dunia. Para pelaku

mengeroyok korban yang bernama Razak dengan cara

memukul memakai alat berupa kayu usuk dan batu

gunung. Tindak pidana penganiayaan ini

mengakibatkan korban meninggal dunia diatur di dalam

Pasal 351 ayat (3) KUHP.

b) Pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2012 pada pukul

13.00 WIB, di Desa Tamberu Kecamatan Batumarmar

Kabupaten Pamekasan Madura telah terjadi tindak

pidana Penganiayaan. Pelaku melakukan penganiayaan

dengan memukul korban yang bernama Sartika berkali-

kali, sehingga korban mengalami luka-luka di bibir dan

di hidung. Tindak pidana Penganiayaan ini diatur

dalam Pasal 351 ayat (1), KUHP.

c) Pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2012 pada pukul 23.00

WIB, di Sungai kering Dusun Serpet Tengah Desa

Bujur Barat Kecamatan Batumarmar Kabupaten

Pamekasan Madura telah terjadi tindak pidana pidana

Pembunuhan dan atau Penganiayaan yang

51

mengakibatkan meninggalnya seseorang. Pada waktu

korban yang bernama Masidin ingin mengambil Sanyo

(pompa air merk Panasonic) yang berada di sawahnya

sekitar pukul 22.00 WIB, setelah itu korban ditemukan

meninggal dunia pada pagi harinya Selasa, 3 Juli 2012

sekitar pukul 07.00 WIB dengan luka memar dan

kelopak mata bengkak yang diakibatkan oleh benda

tumpul. Tindak pidana Pembunuhan dan atau

Penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal

dunia ini diatur dalam Pasal 338 Subs 351 ayat (3)

KUHP.

d) Pada hari Minggu, tanggal 15 Juli 2012 pada pukul

13.00 WIB, di rumah pelapor di Dusun LouPao Daya

Desa Blaban Kecamatan Batumarmar Kabupaten

Pamekasan Madura telah terjadi tindak pidana

Penganiayaan dan atau pengrusakan. Pada waktu itu

tanpa ada masalah apapun pelaku merusak rumah

pelapor yang bernama Ali bin Yusup dengan cara

memecahkan kaca rumah korban dengan menggunakan

linggis, dan melakukan penganiayaan terhadap korban

dengan cara melempar batu. Tindak pidana

penganiayaan dan atau pengrusakan ini diatur di dalam

Pasal 351 Subs 406 KUHP.

52

e) Pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2012 pada pukul 08.00

WIB, di Dusun Sangoleng Desa Lesong Daya

Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan Madura

telah terjadi tindak pidana Pembunuhan dan atau

Penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal

dunia. Pada waktu itu kurang lebih pukul 08.00 WIB

korban yang bernama Halil ditemukan warga dalam

keadaan sudah meninggal dunia di tandon (tempat

penyimpanan air) sawah milik korban, pada waktu

ditemukan koran berada di dalam kolam tandon

sedangkan istrinya yang bernama Hj. Sanah ditemukan

ditempat penggalian batu bata dengan badan telungkup

dan sudah meninggal dunia. Tindak pidana

Pembunuhan dan atau Penganiayaan yang

mengakibatkan korban meninggal dunia ini diatur

dalam Pasal 338 Subs 351 ayat (3) KUHP.

f) Pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2012 pada pukul

16.00 WIB, di Dusun Sumber Batu Desa Sotabar

Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan Madura

telah terjadi tindak pidana Penganiayaan. Pelaku

melakukan penganiayaan dengan cara menggunakan

sebatang besi dari arah belakang mengenai kepala

korban. Tindak pidana Penganiayaan ini diatur dalam

Pasal 351 KUHP.

53

3) Tahun 2013:

a) Pada hari Jumat, tanggal 19 April 2013 pada pukul

17.30 WIB, di Dusun Desa Batubintang Kecamatan

Batumarmar Kabupaten Pamekasan Madura telah

terjadi tindak pidana Penganiayaan ringan. Pada waktu

korban yang bernama Imroatul Hasanah baru turun dari

mobil bersama pelaku, tiba tiba pelaku langsung

menampar korban. Tindak pidana Penganiayaan ringan

ini diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP.

b) Pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2013 pada pukul 20.00

WIB, di Dusun LonPeiie Daya Desa Batubintang

Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan Madura

telah terjadi tindak pidana Penganiayaan. Pada waktu

korban yang bernama Atro berada di emperan

rumahnya kemudia datang pelaku menusuk dada bagian

kiri korban dengan menggunakan sebuah keris. Tindak

pidana Penganiayaan ini diatur dalam Pasal 351 KUHP.

c) Pada hari Rabu, tanggal 22 November 2013 pada pukul

10.00 WIB, di Rumah korban di Dusun LonPao Daya

Desa Blaban Kecamatan Batumarmar Kabupaten

Pamekasan Madura telah terjadi tindak pidana

Penganiayaan. Pada waktu itu pelaku datang ke rumah

korban yang bernama Moh Hasan Baitullaoh bertanya

masalah HP milik teman pelaku yang hilang, pelaku

54

kemudian langsung memukul korban dan mengenai

bibir korban dan mengalami luka robek. Tindak pidana

Penganiayaan ini diatur dalam Pasal 170 atau 351

KUHP.

4) Tahun 2014:

a) Pada hari Sabtu, tanggal 31 Mei 2014 pada pukul 08.30

WIB, di Rumah korban Dusun LomPao tengah Desa

Blaban Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan

Madura telah terjadi tindak pidana Penganiayaan. Pada

waktu korban yang bernama Siseh dan suaminya yang

bernama Bengok berada di amperan rumahnya sedang

duduk-duduk. Kemudian pelaku datang ke korban

langsung menyerang Bengok menggunakan sebilah

golok dan kayu. Siseh dan Bengok masuk ke dalam

rumah menutup pintu, kemudian pintu dirusak dengan

melemparkan batu, sampai pintu rusak dan roboh. Lalu

korban menyerang dengan sebilah golok. Tindak

pidana Penganiayaan ini diatur dalam Pasal 351 ayat

(2) KUHP.

5) Tahun 2015:

a) Pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2015 pada pukul

18.00 WIB, di Dusun Nomeh Desa Bujur Tengah

Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan Madura

telah terjadi tindak pidana Pembunuhan. Pada waktu itu

55

sekitar kurang lebih pukul 06.00 WIB korban yang

bernama Buramin ditemukan oleh warga sudah

meninggal dunia di belakang rumah korban di bawah

pohon bambu dalam keadaan telungkup dengan luka

pada wajah. Tindak pidana Pembunuhan ini diatur

dalam Pasal 338 KUHP.

b) Pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2015 pada pukul

21.30 WIB, di Dusun Brumbung Desa Lesong Daya

Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan Madura

telah terjadi tindak pidana Pembunuhan. Pada waktu

korban yang bernama Safi’i pulang dari memasak di

hajatan tetangganya yang bernama Kardin, diduga

korban dibunuh namun korban tidak diketemukan.

Tindak pidana Pembunuhan ini diatur dalam Pasal 338

KUHP.

Untuk menanggulangi kriminalitas di kalangan orang

Madura, pemerintah memiliki peran yang sangat penting yang

tidak serta merta terlepas dari keberadaan budaya Carok dalam

negara kita khususnya di Madura. Penegak hukum sudah

seharusnya memberlakukan dan menerapkan hukum secara

konsisten agar segala tindakan benar-benar dapat menjamin rasa

aman serta memenuhi rasa keadilan terhadap masyarakat lokal.40

40 Mien Ahmad Rifai, Manusia Madura, Penerbit Pilar Media, Yogyakarta, 2007, h.250.

56

Dari hasil penelitian di Kecamatan Batumarmar, ada

beberapa kasus yang terjadi di beberapa desa. Melihat fakta

yang ada pada Kecamatan Batumarmar, lebih menjunjung tinggi

harga diri atau martabat mereka dimuskilkan. Dan jika ada yang

melakukan kriminalitas seperti yang di sebutkan di atas, maka

harus dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Peran Camat dalam Menciptakan Koordinasi Ketenteraman dan

Ketertiban

Dalam rangka peran camat menciptakan koordinasi

ketenteraman dan ketertiban, dilakukan dengan cara:

a. Mengadakan pertemuan atau rapat yang diadakan sebulan sekali

yang dilaksanakan pada awal bulan minggu pertama. Rapat yang

dilakukan ini tidak tergantung dari tanggalnya, karena bisa saja

terjadi tanggal merah atau bukan hari kerja.

1) Pertemuan atau rapat di sini membahas agar semua kepala

desa diaktifkan kembali sehingga dapat bekerja semaksimal

mungkin.

2) Mengadakan sosialisasi atau penyuluhan kepada seluruh

kepala desa dengan diaktifkannya kembali siskamling yang

belum berjalan dengan maksimal.

3) Biaya yang digunakan untuk menjaga ketenteraman dan

ketertiban diambil dari dana ADD (Alokasi Dana Desa).

b. Melakukan koordinasi dengan beberapa pihak yang terkait dalam

menciptakan ketenteraman dan ketertiban.

57

Camat mengundang beberapa pihak untuk

mengkondusifkan Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan

Madura, Koordinasi tersebut dilakukan dengan menggunakan

surat, telepon, maupun pertemuan yang dilakukan secara

langsung. Pihak yang terkait yaitu:

1) Kecamatan, di sini mengundang dari seksi ketentraman dan

ketertiban yang merupakan tugas utama dari seksi tersebut.41

2) Kapolsek, yang bertugas untuk memelihara ketenteraman dan

ketertiban masyarakat, sebagai penegak hukum, serta

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

kepada masyarakat.42

3) Koramil, untuk menjaga keutuhan yang ada di wilayah

kecamatan Batumarmar.43

4) Tokoh Agama dan Mayarakat, yang mayoritasnya beragama

Islam kemudian mengundang ulama-ulama atau pemuka

agama untuk memberikan wawasan keagamaan atau dengan

memberikan ceramah kepada seluruh masyarakat dan

melakukan pembinaan terhadap akhlak dan perilaku

mayarakat yang masih menyimpang dari aturan hukum dan

norma yang ada.44

41 Wawancara dengan bapak Kusairi Camat Batumarmar Kabupaten Pamekasan Madura pada

tanggal 15 Desember 2016 pukul 10.00 WIB. 42 Wawancara dengan bapak Djunaidi Tirto Atmojo Kapolsek Batumarmar Kabupaten Pamekasan

Madura pada tanggal 15 Desember 2016 pukul 10.45. 43 Wawancara dengan bapak Hariyanto Danramil Batumarmar Kabupaten Pamekasan Madura

pada tanggal 15 Desember pukul 13.15. 44 Wawancara dengan bapak KH. Baihaki Bustomi tokoh agama dan tokoh masyarakat yang

diwakilkan pada tanggal 15 Desember 2016 pukul 16.00.

58

c. Jika dalam hal ini ada beberapa pihak terkait tidak dapat hadir

rapat, maka dapat digantikan dengan anggota lainnya yang diberi

tugas atau kepercayaan untuk menggantikan rapat tersebut.

Adapun langkah-langkah preventif (mencegah) yang

dilakukan oleh Camat Kecamatan Batumarmar, antara lain :

1) Melakukan pembinaan kepada keluarga korban dan

masyarakat setempat untuk sadar dan taat hukum agar tidak

terulangi lagi serta segera melaporkan setiap terjadinya

kejadian.

2) Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi penting,

antara lain: pihak Kapolsek, pihak Koramil, tokoh agama dan

tokoh masyarakat setempat dan sekitarnya.

3) Bekerjasama dengan tokoh ulama atau agama dengan

menghadirkan ulama-ulama berpengaruh dan Muspida

dengan mengundang masyarakat setempat dan masyarakat

sekitarnya.

4) Menempatkan personel di Tempat Kejadian Perkara (TKP)

untuk melakukan pengamanan.

Faktor-faktor untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban:

1. Peran camat:

a. Adanya inisiatif camat dalam mengadakan pertemuan.

b. Adanya kerja sama dengan beberapa pihak terkait.

59

c. Adanya komunikasi yang baik dalam mengadakan

koordinasi kepada bagian yang bersangkutan sehingga

terciptanya koordinasi yang baik tentunya akan

mempermudah terwujudnya ketentraman dan ketertiban

dikalangan masyarakat.

2. Peran Polsek:

a. Menempatkan beberapa personel di Tempat Kejadian

Perkara (TKP).

b. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi

yang diselenggarakan dari pihak kepolisian dengan

memberikan penyuluhan untuk sadar hukum, serta taat

terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

3. Peran TNI:

a. Menjaga keutuhan dan mempertahankan keutuhan

NKRI dari ancaman yang datang dari dalam dan luar.

4. Peran tokoh agama:

a. Mengadakan ceramah-ceramah tentang wawasan

keagamaan kepada seluruh masyarakat Kecamatan

Batumarmar.

b. Melakukan pembinaan terhadap akhlak dan perilaku

masyarakat.

5. Peran tokoh masyarakat:

a. Berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan

mengenai pemeliharaan ketentraman dan ketertiban.

60

Contohnya dengan melakukan pos ronda secara aktif

sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Dalam wawancara penulis dengan narasumber langsung dari

Kecamatan Batumarmar yang menjelaskan tentang bagaimana peran

camat dalam menciptakan koordinasi ketenteraman dan ketertiban.

Dalam penjelasan dari narasumber, faktor-faktor yang mengakibatkan

terjadinya perilaku carok antara lain karena harga diri, yang dimaksud

dengan harga diri disini adalah pelecehan terhadap orang Madura.

Karena orang Madura sendiri tidak suka harga dirinya direndahkan

atau dilecehkan. Harga diri ini sebagai salah satu faktor yang utama

terjadinya carok. Kedua karena istri, istri disini dalam kaitannya

merebut istri seseorang yang bukan menjadi haknya. Dan yang ketiga

tentang kepemilikan barang, yang dimaksud disini yaitu mencuri

barang orang lain. Yang terakhir yaitu mengusik perasaan dalam arti

menyinggung perasaan orang tersebut.45

Sebagaimana wawancara diatas, perlu adanya proses yang

berkesinambungan antara pemerintah setempat, kepolisian, koramil

dan tokoh agama dan masyarakat dalam memberikan sosialisasi

tentang dampak negatif dari tindakan Carok kepada masyarakat

sekitar. Serta memanfaatkan semaksimal mungkin aturan yang

45 Wawancara dengan bapak Kusairi Camat Batumarmar Kabupaten Pamekasan Madura pada

tanggal 15 Desember 2016 pukul 10.00 WIB.

61

berkaitan dengan larangan tindakan Carok yang bertentangan dengan

nilai-nilai pancasila (Dasar Negara).46

C. ANALISIS

Dari data yang ada di atas, menyebutkan bahwa carok mengalami

penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari data yang ada pada

halaman 48. Dengan adanya penurunan ini menunjukkan bahwa camat telah

berhasil melaksanakan peran dalam koordinasi ketenteraman dan ketertiban

di Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan Madura. Koordinasi ini

dilakukan dengan cara pembagian tugas yang baik terhadap seluruh

perangkat kecamatan dan seluruh pihak dengan tugasnya masing-masing

yang berbeda. Koordinasi ini sangat penting karena segala hambatan atau

kendala dapat dengan mudah diatasi melalui keterlibatan para pihak untuk

memberikan bantuan dan kerjasamanya terutama dalam ketenteraman dan

ketertiban.

Dalam tindakan kriminal di atas, camat sudah melaksanakan tugas dan

tanggung jawabnya dengan baik, walaupun masih terdapat budaya carok

yang diterapkan satu kali dalam tahun 2011, dengan alasan mengganggu

istri sang pelaku. Kasus ini dilakukan atas dasar ingin melakukan balas

dendam dengan seseorang yang telah mengganggu istrinya. Terkait hal ini,

masyarakat setempat masih menggunakan budaya carok untuk

menyelesaikan suatu masalah. Sehingga masyarakat setempat masih

terbawa dengan budayanya yang terdahulu. Tetapi hal ini menjadi perhatian

46 Wawancara dengan Kepala Kecamatan Batumarmar, Batumarmar, 26 Agustus 2016, pukul

10.15 WIB.

62

khusus camat agar pada tahun-tahun selanjutnya budaya ini tidak

dilaksanakan kembali, karena dapat merugikan masyarakat Madura pada

umunya. Sehingga kasus carok ini semakin berkurang dari tahun ke tahun

dan bahkan sudah tidak dilakukannya lagi.

Carok merupakan suatu kebudayaan yang menjadi ciri khas atau

sudah menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Madura. Masyarakat

Madura terkenal dengan kepribadian mereka yang sangat menjunjung tinggi

harga diri. Meskipun seseorang telah berniat akan melakukan carok dengan

cara membunuh, jika dalam kenyataannya tidak ada korban mati atau luka-

luka parah, maka ia belum dapat disebut melakukan carok. Hal ini

menunjukkan bahwa koordinasi dengan berbagai bidang terkait dalam

upaya rasa tentram dan tertib oleh masyarakat, memberikan kepastian

hukum terhadap masyarakat yang melanggar aturan norma dan hukum yang

ada.

Sebagaimana penulis telah kemukakan di awal, bahwa tujuan

diadakannya koordinasi dengan beberapa pihak untuk mencapai

pelaksanaan dari peran camat dalam rangka menciptakan ketenteraman dan

ketertiban. Koordinasi ini dapat menumbuhkan kerjasama antar pihak dalam

melaksanakan ketenteraman dan ketertiban. Koordinasi ini dapat

memberikan rasa tentram dan tertib terhadap masyarakat yang ada di

Kecamatan Batumarmar. Pada fakta yang ada di lapangan telah

menunjukkan bahwa koordinasi ini telah terlaksana dengan baik. Koordinasi

ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku carok.

63

Dalam melaksanakan peran camat dalam mengkoordinasi

ketenteraman dan ketertiban, camat mempunyai peran penting dalam

pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian

menjadikan camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugasnya.

Berdasarkan uraian di atas yang berkaitan dengan peran camat, camat sudah

melaksanakannya dengan baik, hal ini telah dibuktikan dari peran camat

dalam membangun Kecamatan Batumarmar sesuai dengan tugas dan

fungsinya yang telah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan

Pemerintah.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap camat antara lain inisiatif

yang dilakukan oleh camat dalam melakukan koordinasi yaitu dengan

melaksanakan pertemuan. Salah satu pertemuan ini dengan diadakannya

rapat. Rapat ini ada yang bersifat formal dan non formal. Rapat yang

bersifat formal di sini diartikan dengan rapat yang diselenggarakan dengan

suatu perencanaan terlebih dahulu, atau dengan kata lain dilaksanakan

dengan resmi, dan biasanya rapat ini diselenggarakan dengan menggunakan

surat undangan. Melaksanakan rapat rutin bersama sebulan sekali dengan

menghadirkan para pihak ini menjadi salah satu contoh inisiatif camat

dalam melakukan rapat formal. Kemudian yang kedua yaitu rapat yang

bersifat non formal. Rapat non formal ini diadakan tidak didasarkan dengan

perencanaan formal, dan rapat non formal ini dapat terjadi setiap saat, kapan

saja dan dimana saja tanpa melalui surat undangan. Rapat non formal ini

biasanya terjadi diskusi atau bertukar pendapat atau informasi untuk saling

mengakrabkan satu sama lain.

64

Kemudian faktor yang kedua adalah adanya kerjasama yang baik

antara camat dengan para pihak yang terkait dengan ketenteraman dan

ketertiban. Kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan kondisi wilayah di

Kecamatan Batumarmar sehingga menjadikan wilayah dan masyarakatnya

semakin tentram dan tertib dan tunduk pada norma dan peraturan-peraturan

hukum yang berlaku. Inilah yang menjadi faktor keberhasilan camat dalam

melaksanakan tugasnya. Kondisi yang seperti ini harus selalu ditingkatkan

untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Terciptanya koordinasi yang baik

tentu akan mempengaruhi terwujudnya ketenteraman dan ketertiban di

kalangan masyarakat setempat. Hal ini juga mempengaruhi peran camat

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam upaya mengkoordinasi ketenteraman dan ketertiban yang

dilakukan di Kecamatan Batumarmar, telah memberikan pelayanan kepada

masyarakat sesuai dengan harapan dan keinginan dari masyarakat. Melihat

fakta yang ada, penulis menemukan hambatan yang terkait dengan

koordinasi ini, tidak lebih pada masalah pemahaman dan pengetahuan

masyarakat yang masih kurang memahami bagaimana cara menyelesaikan

masalah yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cara musyawarah atau

berbicara dengan baik kepada seseorang yang terlibat konflik dan tidak

seharusnya menyelesaikan permasalahannya dengan cara melakukan suatu

tindakan kejahatan yang dapat merugikan dirinya sendiri.