BAB II

LANDASAN TEORI

A. KAJIAN TEORI 1. Hukum dan Perundang-Undangan

a. Pendekatan Kajian Hukum

Hukum memiliki spektrum yang sangat luas sehingga pengertiannya sangat

bergantung dari sisi mana orang memandangnya. Pengertian hukum menjadi berbeda-beda

di antara orang-orang sesuai dengan konsep yang diberikan kepadanya. Adanya berbagai

arti hukum yang dikonsepsikan orang itu menunjukkan bahwa hukum bereksistensi dalam

berbagai rupa, yaitu berupa nilai-nilai yang abstrak, berupa norma atau kaidah yang positip,

berupa keputusan hakim, berupa perilaku sosial, serta berupa makna-makna simbolik.

Melihat luasnya arti hukum itu, maka dalam penelitian ini yang dimaksud hukum

menurut peneliti adalah lembaga sosial yang berfungsi sebagai mekanisme pemeliharaan

ketertiban dan penyelesaian sengketa, serta pembentukan pola perilaku yang baik dalam

bermasyarakat.

Luas cakupan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat adalah sangat luas, sejak

dari yang bersifat privat seperti perjanjian yang dibuat oleh antar pribadi, sampai yang

bersifat publik yang dibuat oleh masyarakat, negara dan lembaga-lembaga antar negara.

Hukum mengandung norma dan keputusan dari para anggota masyarakat yang berwenang

yang bersifat mengikat dan memaksa. Aliran positivisme hokum memandang bahwa

hukum lebih berurusan dengan bentuk dari pada isi, maka hukum hampir identik dengan

undang-undang.1

Kajian tentang hukum dan peraturan perundangan oleh para sarjana dilakukan

dengan berbagai macam pendekatan yang beda-beda. Menurut Gerald Turkel untuk

memahami sistem hukum secara komprehensif diperlukan beberapa teori dan pendekatan.

1 Purnadi Purbacaraka. Perundang-undangan dan Yurisprudensi.Bandung: Alumni, 1982, hlm. 20

Menurutnya ada tiga pendekatan yang dapat digunakan dalam mempelajari ilmu hukum,

yaitu:2

a. The moral approach to law (pendekatan moralitas), yang fokus perhatiannya pada

landasan moral hukum dan validitas hukumnya adalah konsistensi hukum dengan etika

eksternal atau nilai-nilai moral.

b. The jurisprudence approach to law (pendekatan ilmu hukum normatif), yang fokus

perhatiannya pada inde- pendensi hukum, dan validitas hu- kumnya adalah konsistensi

internal hukum dengan aturan-aturan norma, dan asas-asas yang dimiliki hukum sendiri;

dan

c. The sociological approach to law (pendekatan sosiologis), yang focus perhatiannya

tentang hukum dan tindakan sosial, di mana validitas hu- kumnya adalah konsekuensi-

konsekuensi hukum bagi masyarakatnya.

Teori dan pendekatan yang dikemukakan oleh Gerald Turkel tersebut kemudian

dikembangkan lebih lanjut oleh Werner Menski dengan memadukan ketiga pendekatan itu

sehingga muncul teori baru yang dikenal dengan teori triangular concept of legal

pluralism.3 Berikut ini akan diuraikan pokok-pokok yang terkandung di dalam teori

triangular tersebut.

Teori Triangular Concept of Legal Pluralism (Konsep segitiga pada pluralisme

hukum) diperkenalkan oleh Werner Menski, seorang profesor hukum dari University of

London, melalui bukunya yang terbit tahun 2006 yang berjudul: Comparative Law in a

Global Context, The Legal Systems of Asia and Africa.4

2 Turtel, Gerald, Law and Society Critical Approachs, Allyn and Bacon, USA, 1996, p. 10

3 Werner Menski, Comparative Law in a Global Context, The Legal Systems of Asia and Africa, second edition, Cambridge Universuty Press, UK, 2006, hlm. 173

4 Nama teori itu lengkapnya adalah “Triangular model of legal pluralism and interlegality” (Ibid, hlm.173), namundisingkat dengan “Triangular model of legal pluralism”. Sedangkan Achmad Ali mempopulerkan teori Menski itudengan nama Triangular Concept of Legal Pluralism (Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan,Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 184). Werner Menski sendiri dalam halaman-halaman lain tidak selalu sama untukmenyebutkannya. Misalnya, triangular model of law (hlm. 285), triangular model of global jurisprudence (hlm.130), triangular model of global legal theory (hlm. 19 dan 279), Triangular model of understanding law (hlm.183), Triangular model of plurality-consciousness (hlm. 333).

Menurut Menski, hukum sebagai fenomena global memiliki kesamaan di seluruh

dunia, dalam arti bahwa dimana-mana hukum terdiri atas 3 elemen pokok, yaitu nilai

moral-etis, norma-norma sosial, dan hukum formal negara, meskipun di dalam realitasnya

muncul banyak variasi kultur yang khas (culture-specific). Variasi kultur itu menunjukkan

sifat alami hukum yang selalu plural, sebagai hasil dari interaksi faktor masyarakat, negara,

dan nilai-nilai moral/agama. Jadi dalam perspektif budaya atau kultural, hukum di mana-

mana selalu bersifat plural.5

Menurut Menski, sangat tidak realistis ketika berbagai sistem hukum yang sangat

plural atau beraneka ragam itu, hanya dikaji dengan menggunakan salah satu jenis

pendekatan hukum secara sempit, seperti hanya menggunakan pendekatan positivis-

normatif belaka, atau hanya menggunakan pendekatan empiris-sosiologis saja, atau

pendekatan hukum alam belaka. Oleh karenanya menurut Menski, tak ada metode yang

lebih relevan untuk menghadapi berbagai isu hukum di era globalisasi dunia dewasa ini,

kecuali dengan penggunaan secara proporsional dan serentak ketiga pendekatan hukum:

normatif, sosiologis, dan filosofis, dan itulah yang dikenal sebagai triangular concept of

legal pluralism (model segitiga tentang pluralisme hukum).

Teori yang dikemukakan oleh Menski disusun di atas sebuah hipotesis kerja dan

proposisi yang mengacu pada pemahaman hukum yang “sadar-globalitas” dan “sadar-

pluralitas” sebagai berikut:6

a) Hukum adalah gejala universal namun termanifestasi dalam banyak cara yang berbeda.b) Hukum bukan hanya mengambil bentuk yang berlainan melainkan mempunyai sumber

yang berbeda-beda. Sumber-sumber ini, yang pada dasarnya berupa negara, masyarakat

dan moral/agama, bersaing dan berinteraksi dengan berbagai proses;c) Apakah sesuatu merupakan hukum atau bukan pada akhirnya sangat mungkin ditentukan

oleh para ahli hukum, namun mereka telah menggunakan anggapan sentralitas hukum

untuk mengedepankan suatu pandangan-dunia di mana 'hukum'-lah yang dominan. Hal

5 Ibid, hlm. 610

6 Ibid, hlm. 184-185

ini bisa dinamakan sebagai “determinisme hukum", sebuah bentuk positivisme yang

terwujud dalam sentralisme hukum

Model pendekatan pluralisme yang memadukan 3 pendekatan hukum secara serentak

berbentuk segitiga (trangular). Model triangular dari Menski ini mengombinasi secara

interaktif teori hukum alam modern (moral/etik/agama), positivime (hukum negara), dan

sosiologi hukum (masyarakat) untuk melihat pluralisme hukum yang merupakan realitas

dunia global.

Ketiga tipe utama hukum yang berbasis masyarakat, negara, dan etika, di dalam

realitasnya masing-masing elemen itu juga bersifat plural. Masing-masing elemen hukum

pada kenyataanya mengandung unsur-unsur dari kedua elemen lainnya.7

b. Perundang-undangan

Menurut Satjipto Rahardjo, pembuatan hukum yang dilakukan secara sengaja oleh

badan yang berwenang merupakan sumber hukum yang paling utama.8 Substansi hukum itu

tidak diragukan lagi kesahannya. Hukum yang diperoleh dari proses seperti itu disebut

sebagai hukum yang diundangkan (enacted law, statute law) berhadapan dengan hukum

yang tidak diundangkan (unenacted, common law). Istilah itu dalam bahasa Romawi disebut

Ius scriptum dan Ius non scriptum.

Menurut Werner Menski, karakteristik umum hukum perundang-undangan adalah:9

1. Bersifat tunggal (monist), yaitu suatu sistem hukum itu koheren secara internal (one

internally coherent legal system),

2. Berorientasi kenegaraan (statist), yaitu negara memegang kekuasaan tunggal di

wiayahnya (the state has a monopoly of law within its territory),

7 Ibid, hlm. 610

8 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum. Bandung: Alumni, 1982, hlm. 113.

9 “Western legal theory has been dominated by conceptions of law that tend to be monist (one internally coherentlegal system), statist (the state has a monopoly of law within its territory), and positivist (what is not created orrecognised as law by the state is not law)“ (Werner Menski, op.cit, hlm.6).

3. Bersifat positip (positivist), yaitu hukum yang tidak dibuat atau tidak diakui oleh Negara,

itu bukanlah hukum (what is not created or recognised as law by the state is not law)

Kelebihan hukum perundang-undangan ialah: (1) memiliki tingkat prediktabilitas

yang besar dan (2) memiliki kepastian hukum secara formal dan material. Sebaliknya,

hukum perundang-undangan setidaknya juga memiliki 2 kelemahan, yaitu: (1) bersifat kaku

dan (2) sifat keumumannya sering mengorbankan kasus-kasus yang spesifik.10

Hukum yang menjadi pedoman tingkah laku anggota masyarakat terdiri dari

sekumpulan kaidah-kaidah yang merupakan satu kesatuan sehingga merupakan suatu sistem

kaidah atau sistem hukum. Sistem hukum seringkali juga memiliki arti yang sama dengan

Tata Hukum.11

Pengertian dasar yang terkandung dalam sistem adalah:12 (a) Sistem berorientasi pada

tujuan, (b) Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah bagian-bagian (wholism), (c) Suatu

sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya (open system), (d)

Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga, (e) Masing-

masing bagian harus cocok satu sama lain, dan (f) Ada kekuatan pemersatu yang mengikat

sistem itu (mekanisme kontrol).

Jadi tata hukum akan merupakan sebuah sistem jika tidak sekedar kumpulan kaidah,

tetapi memiliki sistematika dan kesatuan. Menurut teori Stufenbau dari Hans Kelsen bahwa

sistem hukum itu merupakan suatu hirarkhi atau sistem pertanggaan kaidah.13 Suatu

perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah harus memiliki dasar pada kaidah

hukum yang lebih tinggi sifatnya. Setiap kaidah hukum harus mencerminkan adanya sistem

pertanggaan semacam ini demikian seterusnya ke atas. Kaedah hukum yang tertinggi yang

10 Dedi Sumardi, Sumber Sumber Hukum Positif. Alumni , Bandung, 1982, hlm. 20

11 Soepomo. Sistem Hukum Indonesia Sebelum Perang Dunia kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1971, hlm.3

12 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum. Alumni, Bandung, 1982, hlm. 88-89

13 Hans Kelsen, Pure Theory of Law (Teori Hukum Murni)¸ alih bahasa oleh Raisul Muttaqien, Cet.VI, Nusa Media,2008, hlm. 243-244

disebut konstitusi berdasarkan pada norma dasar yang disebut grundnorm.14 Norma dasar ini

mengandung asas-asas hukum15 yang bersifat umum yang berupa nilai-nilai moral atau

tuntutan etis yang akan menjadi dasar dari bangunan sistem hukum.

Menurut Jonathan H. Turner unsur-unsur yang terdapat dalam setiap sistem hukum

adalah sebagai berikut:16

(1) Explicit laws or rules of conduct (Adanya seperangkat kaedah atau aturan tingkah laku yang

dapat dikenali.)

(2) Mecanism for enforcing laws (adanya mekanisme penerapan hukum)

(3) Mecanism for mediating and adjudicating disputes in accordance with laws (adanya tata

cara untuk penyelesaian sengketa berdasarkan hukum yang berlaku)

(4) Mecanism for enacting new or changing old laws (adanya tata cara untuk pembuatan

hukum baru atau perubahan hukum)

Menurut Purnadi Purbacaraka, asas-asas peraturan perundang-undangan antara lain

ialah:17

a) Undang-undang tidak berlaku surutb) Undang-undang yang dibuat penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang

lebih tinggi pula (lex superiore derogat lex inferiore)c) Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan yang bersifat umum (lex

speciale derogat lex generale)d) Undang-undang yang belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terlebih

dahulu (lex posterior derogat lex priori).e) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

14 Ibid, hlm. 244.

15 Asas hukum merupakan ratio legis bagi pembentukan norma-norma hukum dan sebagai dasar filosofi daripembuatan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya norma-norma hukum merupakan perwujudan dari asashukumnya (Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 134)

16 Dalam Winarno Yudho dan Agus Brotosusilo.. Sistem Hukum Indonesia, Karunika, Jakarta, 1986, hlm. 18

17 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum. Alumni, Bandung, 1979,hlm. 55

Sedangkan Lon L. Fuller menjelaskan 8 asas dalam pembuatan perundang-undangan

atau yang disebut dengan pinciples of legality, yaitu:18

a) Suatu sistem hukum harus mengandung aturan-aturan, artinya tidak boleh sekedar

mengandung keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc.

b) Peraturan-peraturan yang telah dibuat harus diumumkan

c) Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, karena akan merusak integritas

peraturan sebagai pedoman yang ditujukan untuk waktu yang akan datang.

d) Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang mudah dimengerti

e) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu

sama lain.

f) Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat

dilakukan.

g) Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah-ubah peraturan sehingga

menyebabkan seseorang kehilangan orientasi.

h) Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya

sehari-hari.

Suatu peraturan perundang-undangan idealnya mengandung asas pembentukan dan

asas materi muatan yang baik sehingga memiliki keselarasan dan keharmonisan antara

ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam perundangan yang satu dengan lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan, setiap peraturan perundangan harus berlandasan pada asas-asas

sebagai berikut:

1) Asas Pembetukan Peraturan Perundang-undangan:19

a. Kejelasan tujuan;b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;d. dapat dilaksanakan;

18 Fuller, Lon. L.. Morality of Law, New Haven. Conn: Yale University Press, 1971, hlm. 39 - 91

19 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.

2) Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan:20 a. pengayoman; b. kemanusiaan;c. kebangsaan; d. kekeluargaan;e. kenusantaraan;f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan21 bertujuan untuk memberikan

kepastian bagi semua pihak. Bahasa perundang-undangan sangat berperan dalam

mewujudkan unsur kepastian tersebut, sehingga corak bahasa perundang-undangan perlu

bersifat bebas dari emosi, tanpa perasaan dan datar seperti rumusan matematik.

Kejelasan bahasa Undang-Undang akan diukur dari gaya penuturannya padat dan

sederhana (istilah-istilah yang dipilih bersifat mutlak dan tidak nisbi, sehingga tidak

menimbulkan perbedaan pendapat atau penafsiran). Kata dan kalimat dalam peraturan

perundangan itu terbatas pada hal-hal yang nyata atau aktual dan menghindari hal-hal yang

bersifat metaforis dan hipotetis. Bahasanya tidak terlalu tinggi karena peraturan ditujukan

untuk semua lapisan. Masalah pokoknya tidak dikacaukan dengan kekecualian, pembatasan

atau modifikasi, tidak mengandung argumentasi atau alasan terperinci, serta sangat penting

diatur dan berwibawa.22

Harmonisasi Hukum

Berdasarkan beberapa pandangan mengenai harmonisasi hukum seperti diuraikan di atas,

20 Ibid, Pasal 6 ayat (1)

21 Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umumdan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkandalam peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan)

22 Satjipto Rahardjo, opc.cit., hlm. 124-125

maka pengertian dan luas cakupan harmonisasi mencakup kegiatan:

(1) Upaya untuk merealisasi keselarasan dan mengatasi perbedaan atau pertentangan hukum

demi kesatuan sistem hukum, baik terhadap rancangan hukum yang sedang dibuat (legal

drafting) maupun hukum yang telah berlaku (existing legal system). (2) Penyelarasan sistem hukum (legal system) mencakup penyerasian unsur-unsur dalam

tatanan hukum yang mencakup materi hukum (legal substance), struktur hukum (legal

structure) dan budaya hukum (legal culture).(3) Harmonisasi hukum yang ideal mencakup keharmonisan secara filosofis, yuridis,

sosiologis, dan ekonomis. (4) Upaya penyerasian dan penyelarasan substansi hukum seperti peraturan perundang-

undangan dilakukan secara vertikal maupun horizontal.

2. Perkoperasian

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian, didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang

atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas

kekeluargaan.23 Jadi koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan diselenggarakan

sekumpulan orang untuk kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan

berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan International Cooperative Alliance

(Federasi koperasi non-pemerintah internasional), adalah:24 (a) Keanggotaan yang bersifat

terbuka dan sukarela, (b) Pengelolaan yang demokratis, (c) Partisipasi anggota dalam

ekonomi, (d) Kebebasan dan otonomi, dan (e) Pengembangan pendidikan, pelatihan, dan

informasi.

Di Indonesia, prinsip koperasi telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor

25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang kurang lebih sama dengan prinsip yang diakui

23 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

24 Hendar & Kusnadi, Ekonomi Koperasi, Lembaga Penerbit FEUI, 2005, hlm. 18-23

dunia internasional dengan adanya sedikit perbedaan, yaitu adanya penjelasan mengenai

SHU (Sisa Hasil Usaha). Prinsip-prinsip koperasi itu adalah:25

a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

b) Pengelolaan dilakukan secara demokrasi

c) Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota

d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

e) Kemandirian

f) Pendidikan perkoperasian

g) Kerjasama antar koperasi

Sejak pertama kali muncul pada akhir abad 18, keberadaan koperasi di

Indonesia terus berkembang pesat. Hal ini tidak lepas dari nilai-nilai dalam sistem

kerja koperasi yang dianggap sebagai bangun usaha yang sesuai dengan konstitusi,

yakni ekonomi kerakyatan.

Menurut Ahmad Erani Yustika26 koperasi berlandaskan kegiatan mengacu

prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi koperasi

memiliki potensi antara lain pada skala ekonomi, aktivitas yang nyata, dan faktor

keuangan (pecuniary). Menurutnya, demokrasi ekonomi kerakyatan dalam praktik

usaha koperasi sesuai dengan Pasal 33 Ayat 1 yang sebenarnya tidak mengizinkan

economy competition, namun sebuah kegiatan ekonomi yang lebih mendorong

munculnya kerja sama ekonomi.27 Kerja sama ekonomi pada unit terkecil persis

25 Ibid¸ hlm. 23

26 Koran-Jakarta.com, Wujudkan Koperasi sebagai Basis Ekonomi Rakyat, http://koran-jakarta.com/?16395-wujudkan%20koperasi%20sebagai%20basis%20ekonomi%20rakyat diakses tanggal 11 Nopember 2014

27 Ibid

seperti yang dipraktikkan koperasi ini tidak pernah memunculkan dikotomi relasi

antara pekerja dan pemilik, yang di sering terlibat dalam perselisihan dalam

perusahaan biasa umumnya.

Kebersamaan dalam koperasi tampak pada tiga hal, yakni kepemilikan bersama

dari anggotanya, penentuan melalui keputusan bersama, dan tanggung jawab bersama

atas hasilnya. Setiap anggota merupakan pemilik, tidak terbagi dalam istilah saham

mayoritas atau minoritas, sedangkan penentuan keputusan bersama diambil secara

melalui hak suara ditentukan berdasarkan orang, bukan jumlah saham. Hal tersebut

akan melahirkan tanggung jawab bersama sebagai konsekuensi dari proses itu

sehingga seluruh manfaat dan risiko dari gerakan usaha koperasi itu dipikul bersama-

sama. Seluruh manifestasi ini merupakan ciri khas koperasi dan tidak dijumpai pada

badan usaha yang lain.28

Jenis Koperasi menurut fungsinya ada 4 jenis: (1) Koperasi konsumsi, yaitu

koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa

untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Anggota berperan

sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya, (2) Koperasi

penjualan/pemasaran, yaitu koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang

atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Para

anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya,

(3) Koperasi produksi, yaitu koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana

anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Anggota berperan

sebagai pemilik dan pekerja koperasi, dan (4) Koperasi jasa, yaitu koperasi yang

menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, seperti Koperasi

simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Para anggotanya berperan sebagai

pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.

28 Ibid.

Apabila koperasi menyelenggarakan satu fungsi disebut koperasi tunggal usaha

(single purpose cooperative), sedangkan koperasi yang menyelenggarakan lebih dari

satu fungsi disebut koperasi serba usaha (multi purpose cooperative).

Berkaitan dengan beberapa jenis koperasi tersebut, jenis koperasi yang erat

hubungannya dengan penelitian ini adalah jenis koperasi jasa, khususnya koperasi jasa

keuangan. Koperasi yang khusus menjalankan jasa keuangan, terdiri dari Koperasi

Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam (USP), Koperasi Jasa Keuangan Syariah

(KJKS), dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS).

Secara umum Koperasi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

tentang Perkoperasian.29 Sedangkan KSP dan USP diatur di dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh

Koperasi. Sedangkan Koperasi/ Unit Jasa Keuangan Syariah diatur dengan Keputusan

Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 2

Agustus 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan

Syariah.30

Sejarah koperasi dan gerakan koperasi di Indonesia bermula pada abad ke-20

yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak

dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat,

ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem

kapitalisme semakin memuncak.31 Beberapa orang yang penghidupannya sederhana

dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi

29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ini sebenarnya sudah dilakukan perubahan dengan Undang-UndangNomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, tetapi Undang-Undang perubahan itu telah dibatalkan olehMahkamah Konstitusi dengan Keputusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013 tanggal 28 Mei 2014. Selanjutnya MKmenetapkan bahwa sebelum dikeluarkan Undang-Undang yang baru untuk sementara yang berlaku adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

30 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah tanggal 2 Agustus 1994.

31 Dahlan Djazh, Pengetahuan Koperasi, PN Balai Pustaka,), Jakarta, 1980, hlm. 16

yang sama, secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan

manusia sesamanya.32

Pada tahun 1896 seorang Pamong Praja Patih R. Aria Wiria Atmaja di

Purwokerto mendirikan sebuah Bank untuk para pegawai negeri (priyayi).33 Ia

terdorong oleh keinginannya untuk menolong para pegawai yang makin menderita

karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi.

Maksud Patih tersebut untuk mendirikan koperasi kredit model seperti di Jerman.

Gagasan itu selanjutnya diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode34, yang setelah

mempelajari koperasi dan mengunjungi Jerman ia menganjurkan mengubah Bank

Pertolongan Tabungan yang sudah ada menjadi Bank Pertolongan, Tabungan dan

Pertanian. Selain pegawai negeri juga para petani perlu dibantu karena mereka makin

menderita karena tekanan para pengijon.35

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di

Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari itu

kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.36 Sekaligus membentuk Sentral

Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) yang berkedudukan di Tasikmalaya.37

Koperasi terus mengalami pertumbuhan sehingga pada tahun 1967 dikeluarkan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Perkoperasian. Pada era Orde Baru,

keberadaan koperasi semakin digiatkan oleh pemerintah dan diberikan dukungan

32 Ibid, hlm. 16

33 Sebelum tahun 1875 R. Bei Aria Wirjaatmadja yang menjabat sebagai patih di Purwokerto telah mengetahuibahwa banyak Pegawai Negeri terjerat hutang pada rentenir di daerah itu. Ia berusaha ingin membantumembebaskan hutang mereka kepada rentenir, yaitu mula-mula dengan uangnya sendiri dan kemudianmempergunakan uang kas mesjid yang dipercayakan kepadanya untuk pengurusannya, meksipun kemudian kasmesjid itu dikembalikan lagi (Ravik Karsidi, Peran dan Fungsi Lembaga Keuangan Pedesaan,http://digilib.uns.ac.id/pengguna.php?mn=view&jen=Makalah, diakses tanggal 11 Nopember 2014, hlm. 4-5)

34 Ibid, hlm. 5)

35 Ibid, hlm. 27

36 Ibid, hlm. 27

37 Koos Arumdanie, Komitmen Pak Harto Terhadap Koperasi, http://soeharto.co/komitmen-pak-harto-terhadap-koperasi diakses tanggal 24 Nopember 2014

dengan berbagai fasilitas dan kemudahan.38 Kemudian pada tahun 1992 Undang-

Undang Perkoperasian yang lama diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

1992 tentang Perkoperasian yang berlaku sampai sekarang (2015).

3. Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro merupakan sebutan atau istilah yang sudah dibakukan

oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Sebelum

lahirnya Undang-Undang tersebut istilah Lembaga Keuangan Mikro mengandung

pengertian dan luas cakupan yang berbeda-beda. Menurut versi Bank Indonesia, yang

dimaksud Lembaga Keuangan Mikro yaitu lembaga keuangan yang berupa bank mikro

seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit, Unit Kerja

(UKM) Bank Umum, baik berjenis bank konvensional maupun syariah. Lembaga jasa

keuangan lain seperti Koperasi Simpan Pinjam, Credit Union, Baitul Maal wa Tamwil

(BMT) dan jasa-jasa keuangan informal dalam masyarakat tidak termasuk dalam

pengertian. Lembaga Keuangan Mikro Bank versi BI ini.

Sedangkan menurut Kementerian Keuangan, Lembaga Keuangan Mikro yaitu salah

satu jenis lembaga keuangan bukan-bank yang berupa keuangan mikro39, yaitu sebagai

layanan jasa keuangan berupa penghimpun dana dan pemberian pinjaman dalam jumlah

kecil dan penyediaan jasa-jasa keuangan terkait, yang ditujukan untuk kelompok

masyarakat berpenghasilan rendah. Pengertian itu didasarkan pada Keputusan Menteri

Keuangan Nomor: KEP.29/MEN/II/2008 tanggal 12 Juli 2008.

Adapun luas cakupan Lembaga Keuangan Mikro menurut Keputusan Menteri

Keuangan tersebut meliputi: Badan Kredit Desa (BKD), Lembaga Perkreditan Desa (LPD),

Badan Kredit Kecamatan (BKK), Lembaga Kredit Kecamatan (LKK), Lumbung Pitih

Nagari, Koperasi Simpan Pinjam, Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Dana

38 Ibid.

39 Keputusan Menteri Keuangan RI No.792 Tahun 1990 tentang Lembaga Keuangan

Kredit Pedesaan (LDKP), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Lembaga sejenis

lainnya.

Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga

Keuangan Mikro (LKM), batasan pengertian LKM dirumuskan sebagai berikut:40

“ Lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembanganusaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalamusaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupunpemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencarikeuntungan”

Pemakaian istilah “mikro” untuk pemberian nama lembaga Keuangan Mikro (LKM)

di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro tidak

diberikan penjelasannya. Hal itu berbeda dengan istilah “mikro” yang terdapat di dalam

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UKMK) yang memberikan pembedaan dan penjelasan antara “usaha mikro”, “usaha kecil”

dan “usaha menengah”.41 Jadi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, semua jenis

LKM diklasifikasi secara sama sebagai usaha mikro, sehingga luas cakupan dan jumlah

LKM di Indonesia adalah demikian banyak LKM dan dengan corak yang sangat beragam.

Bentuk kelembagaan LKM sangat beragam, antara lain LKM berbentuk Koperasi, LKM

berbentuk Badan Usaha Milik Daerah/Desa (BUMD), serta LKM berbentuk lembaga

swadaya masyarakat (LSM) yang didirikan atau dimiliki oleh berbagai organisasi sosial,

pesantren, yayasan, atau lainnya.

LKM–BUMD antara lain terdiri dari Kredit Desa (BKD), Lembaga Perkreditan Desa

(LPD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Lembaga Kredit Kecamatan (LKK), Lumbung

Pitih Nagari, Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Dana Kredit Pedesaan/LDKP.

42

40 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

41 Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

42 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP.29/MEN/II/2008 tanggal 11 Juni 200 Tentang “Penetapan StandarKompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perantara Keuangan Sub Sektor Perantara Keuangan KecualiAsuransi Dan Dana Pensiun Bidang Jasa Perantara Moneter Lainnya Sub Bidang Lembaga Keuangan Mikro

LKM-LSM atau LKM yang berbentuk lembaga swadaya masyarakat antara lain

berupa Credit Union (CU), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitu Tamwil Muhammadiyah

(BTM), dan jasa-jasa keuangan informal lainnya dalam masyarakat.

LKM-Koperasi atau koperasi yang berkegiatan usaha jasa keuangan, meliputi

Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam (USP), Koperasi Jasa Keauangan

Syariah (KJKS/ BMT).

Berdasarkan uraian mengenai pengertian dan ruang lingkup LKM di atas maka dapat

dipahami bahwa pengertian dan luas cakupan LKM menurut Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro adalah sebagai berikut:

(a) Suatu lembaga keuangan legal-formal

(b) Usaha pinjaman atau pembiayaan dan pengelolaan simpanan

(c) Usaha skala mikro (tanpa batasan dan penjelasan dari Undang-Undang)

(d) Bukan-bank

(e) Bukan lembaga keuangan yang telah diatur dan mendapat perijinan khusus oleh

Departemen Keuangan (seperti Dana Pensiun, Perasuransian, Pegadaian, Modal

Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan)

Lembaga keuangan mikro (microfinance) telah mengalami pertumbuhan yang pesat,

terutama mulai sekitar tahun 1980-an sejak keberhasilan Muhammad Yunus (peraih nobel

perdamaian tahun 2006) menciptakan program Grameen Bank di Bangladesh. Sejak itu

lembaga-lembaga keuangan dunia juga mulai menaruh perhatiannya yang besar kepada

pembiayaan mikro.

Menurut data Microcredit Summit Campaign tahun 2012, telah dilakukan program

pembiayaan mikro sebanyak 1.746 dan telah mencapai sekitar 169 juta klien untuk

kawasan Asia Pasific.43 Tingkat jangkauan program yang diberikan Institusi Keuangan

(LKM) Bukan Bank)”

43 I Gde Kajeng Baskara, Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia, Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 18,Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 2 Agustus 2013, hlm 1

Mikro atau Micro Finance Institution (MFI) mencapai 68,8 persen, dengan kata lain dari

sekitar 182,4 juta penduduk miskin di kawasan tersebut, 125,53 juta yang mendapat akses

dalam program pembiayaan mikro.44

Undang-Undang No.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

mendefinisikan LKM sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk

memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui

pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat,

pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembang an usaha yang

tidak semata-mata mencari keuntungan. Pengertian itu menunjukkan bahwa LKM

merupakan kegiatan usaha bisnis yang juga bersifat social motive, yang kegiatannya lebih

bersifat community development.

Keuangan mikro merupakan kegiatan usaha berupa penghimpunan dana dan

pemberian pinjaman skala kecil dengan proses-proses sederhana kepada masyarakat

miskin dan/atau berpenghasilan rendah. Istilah microfinance atau pembiayaan mikro

mengacu pada jasa keuangan yang diberikan kepada pengusaha kecil atau bisnis kecil,

yang biasanya tidak mempunyai akses perbankan terkait berbagai persyaratan dan

mekanisme dari pihak perbankan.

Peran strategis LKM bagi pembiayaan rakyat kecil itu belumlah sepenuhnya

dipahami secara baik oleh berbagai kalangan, termasuk pemerintah sendiri. LKM masih

menghadapi banyak tantangan dan kendala yang kompleks. Menurut Hernando De Soto,

untuk menangani persoalan masyarakat mikro atau informal pemerintah perlu mengawali

dengan memetakan potensi sumber daya informal, yakni aset yang dikuasai penduduk

miskin secara informal, sekaligus memetakan hukum kebiasaan atau hukum informal lain

yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian pemerintah memobilisasi sumber daya

(material) dan potensi mereka melalui kejelasan status hukum.45

44 Ibid, hlm. 1

Kejelasan status hukum46 membuat sektor informal akan mampu mengatasi

persoalan legalitas aset. Jika aset mereka tidak memiliki status hukum, kekayaan itu tidak

bersifat likuid. Aset yang legal itu kemudian bisa dipakai sebagai salah satu jaminan

mendapatkan permodalan. Pendekatan itu sudah dicoba diterapkan di negara asalnya, Peru.

Banyak petani dan usaha informal di negara itu yang berhasil meningkatkan kesejahteraan

dan usahanya berkembang berdasarkan modal dari penggadaian lahan ke bank.47

Menurut De Soto, musuh utama sektor informal di berbagai negara adalah

pemerintahnya sendiri.48 Pengejaran aparat atau preman adalah salah satu bentuk ketiadaan

proteksi dari pemerintah, yang terjadi di banyak negara di dunia ketiga. Pemerasan bukan

saja terjadi oleh mafia lokal, tetapi juga aparat dan birokrasi itu sendiri. Masih menurut

Hernando de Soto49, peran pemerintah dalam ekonomi semestinya semakin kecil. Ia

menunjuk ruwetnya birokrasi di pemerintahan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan

pemerintah lebih banyak menyusahkan aktivitas ekonomi, terutama bagi usaha dengan

skala kecil.

Permasalahan yang terjadi di Indonesia adalah begitu banyak dan beragamnya

lembaga keuangan mikro dan jenis layanan keuangan mikro. Hal ini membuat mapping

atau pemetaan, pengawasan serta evaluasi layanan keuangan ini sulit dilakukan. Tumpang

tindihnya aturan, kewenangan dan cakupan luas layanan lembaga keuangan mikro juga

turut memberikan andil dalam sulitnya menerapkan strategi pengembangan yang tepat

untuk LKM.

45 Hernando De Soto, The Other Path: Invisible Revolution in the Third World (Masih Ada Jalan Lain: RevolusiTersembunyi di Negara Dunia Ketiga), terbitan Yayasan Obor, 1992, hlm. 45

46 Kejelasan status hukum yang dimaksud De Soto bukan semata-mata soal status tanah. De Soto juga menekankanpentingnya keberadaan aspek hukum dan penegakan hukum, yang membuat semua pihak, individu, terlindung danbukan menjadi sasaran pemerasan (Ibid, hlm. 45)

47 Ibid, hlm. 43

48 Ibid, hlm. 44

49 Dalam Wahyu Prasetyawan, “Hernando de Soto: Mengentaskan Kemiskinan Melalui Mekanisme Pasar”, KoranTEMPO, Edisi 27 Agustus 2006

B. PENELITIAN YANG RELEVAN

Penelitian tentang hukum lembaga keuangan, khususnya yang berkaitan dengan

perbankan dan lembaga keuangan mikro telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya.

Berikut ini dikemukakan tema-tema penelitian tersebut beserta temuan-temuannya.

B. PENELITIAN YANG RELEVAN

Penelitian tentang hukum lembaga keuangan, khususnya yang berkaitan dengan

perbankan dan lembaga keuangan mikro telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya.

Berikut ini dikemukakan tema-tema penelitian tersebut beserta temuan-temuannya.

Tabel 1Penelitian yang Relevan

No. Peneliti Hasil Penelitian

1.Damien Rousseli re & Martine V zina,

Constructing the legitimacy of afinancial cooperative in the culturalsector: a case study using textualanalysis, International Review ofSociology, Volume 19, Issue 2 July2009.

Para peneliti ini telah melakukanpenelitian tentang ciri khas yangmendasari koperasi dan bagaimanacara identitas tersebut dibangundalam organisasi. Penelitian itumefokuskan pada persoalanpembangunan secara berkelanjutanterhadap budaya kegiatanintermediasi keuangan Koperasi.Dengan menggunakan teori“Economies of Worth” dari Boltanskiand Th venot (2006), Damien &Martin di dalam penelitian itu telahmenemukan model analisis teks untukproses penilaian kinerja koperasidengan beraneka ragam teknikevaluasi.50

2. Patrick Meagher, MicrofinanceRegulation in Developing Countries: AComparative Review of Current Practice, IRIS Center, University of Maryland.2002.51

Patrick Meagher menyimpulkan didalam penelitiannya bahwa KeadaanLKM di tiap negara berbeda-bedasehingga masalah pengaturan danpengawasan terhadap lembaga-lembagatersebut di tiap negara juga bervariasi.Sebagian negara-negara di duniamenerapkan kebijakan pengaturan dan

50 Damien Rousseli

51

pengawasan secara ketat terhadap LKM,seperti di Bolivia, Ethiopia, Ghana,Peru, Philippina, dan Uganda. Negara-negara lainnya, seperti Bangladesh,Indonesia, atau Afrika Selatan tidakmelakukan pengawasan secara langsung.

3. Burhanuddin (2008), Tinjauan ProspekKoperasi Indonesia Dari PerspektifDisiplin Ilmu Manajemen Bisnis yangtelah dimuat di dalam Jurnal PengkajianKoperasi dan UKM.

Dari hasil penelitiannya Burhanuddindengan sudut pandang disiplin ilmumanajemen bisnis menyimpulkan bahwaperubahan lingkungan bisnis globalmenuntut organisasi koperasi untukmenerapkan disiplin ilmu manajemenmodern yang mendorong reformulasitujuan dan strategi, restrukturisasi, danrealokasi sumberdaya kearah yang lebihinovatif untuk menciptakan keunggulankompetitif di pasar. Namun ditinjau dariperspektif tersebut pada saat ini praktekmanajemen di koperasi sudah jauhtertinggal dan menjadi tidak relevandengan tuntutan jaman.52

4. Jannes Situmorang juga pernahmelakukan penelitian berjudul KajiTindak Peningkatan Peran KoperasiDan UKM Sebagai Lembaga KeuanganAlternatif yang dimuat dalam JurnalPengkajian Koperasi dan UKM

Dari hasil penelitiannya iamenyimpulkan; (1). Dilihat dariprosedur pembiayaan dan jangkauanpelayanannya, BMT merupakanlembaga keuangan alternatif yang sangatefektif dalam melayani kebutuhanpembiayaan modal kerja jangka pendekyang sangat diperlukan pengusaha kecilmikro. Dalam menjalankan usahanya,baik BMT yang berbentuk KSMmaupun berbentuk koperasimenggunakan prinsip-prinsip koperasiyang orientasi pelayanannya selaluberpegang pada prinsip sederhana,murah dan cepat, (2). Perkembanganasset BMT yang sangat cepat ditentukanadanya mobilisasi dana dari pihak ketigaserta cepatnya perputaran pengembalianpinjaman para nasabah yang selanjutnyadipinjamkan kepada nasabah lain, (3).Lembaga keuangan ini dapatmenghasilkan profit yang cukup besardan sangat menguntungkan parapemiliknya, (4). Untuk mendorongorang menabung, BMT menggunakanpola nisbah bagi hasil, misalnya 65 %untuk BMT :35 untuk Penabung, (5).Analisis penilaian terhadap kesehatankelembagaan BMT yang meliputi aspekpendirinya, keaktifan pengurus maupun

52

kualitas pengelola dapat dinyatakanbahwa BMT yang diteliti dinyatakansangat sehat, (6) Kesehatan keuanganBMT dinilai dari lima aspek yaitustruktur permodalan, kualitas aktivaproduktif, likuiditas, efisiensi, danrentabilitas. Dilihat dari kelima aspektersebut maka BMT sampel yangdiamati ada yang amat sehat, sehat,kurang sehat dan sangat tidak sehat.53

5. Prijadi Atmadja pada tahun 2002 yangberjudul Pengembangan KSP dan USPKoperasi Sebagai Lembaga Keuangandan telah diterbitkan oleh PenerbitYayasan Studi Perkotaan.54

Di dalam penelitiannya Prijadimengungkapkan tentang potensikoperasi simpan pinjam (KSP) dan Unitsimpan Pinjam (USP) Koperasi yangbelakangan ini semakin mengalamikemajuan pesat dalam membantumemberdayakan sektor usaha mikro.Strategi bisnis yang ditempuh besertakendala-kendala legalitas yangdihadapinya. Penelitian ini lebihmenekankan pada pendekatan ekonomidaripada pendekatan hukumnya.

6. Sumantoro Martowijoyo, Masa DepanLembaga Keuangan Mikro Di IndonesiaTinjauan Dari Aspek Pengaturan DanPengawasan.

Dari penelitiannya Sumantoromenyimpulkan bahwa: 55 (1) Perlupenghayatan oleh otoritas pengatur danpengawas perbankan Indonesiamengenai konsep LKM yang tidaksemata-mata berdasarkan konsepperbankan, kemudian melakukanperenungan kembali kebijakan yangtelah dikeluarkannya serta mengambillangkah-langkah untuk menghindarkandampak negatif kebijakan yang kurangmendukung kelangsungan hidup LKM,(2) Untuk pengembangan LKM, yangterbukti telah dapat menjagakesinambungan hidupnya denganmandiri, diperlukan perhatian daripemerintah pusat dan daerah. Adapunsaran yang diajukan si peneliti adalahbahwa untuk mendorong perkembanganLKM Pemerintah akademisi danpetinggi dalam negeri yang terpentingadalah memberikan perhatian, tidakusah disertai bantuan dana yang besar,hal itu sudah cukup memadahi bagiLKM Masa depan LKM Indonesia

535455

sangat tergantung kepada kebijakanpengaturan dan pengawasan yang tepat,yang memahami misi yang diembanoleh LKM dan kondisi yangdihadapinya, bukan berupa kebijakanPemerintah dalam membuat proyek ataulembaga kredit baru, dengan suku bungamurah yang mengakibatkan LKM sukarmengembangkan usahanya.

7. Hernando de SotoThe Other Path: Invisible Revolution inthe Third World (Masih Ada Jalan Lain:Revolusi Tersembunyi di Negara DuniaKetiga), terbitan Yayasan Obor, 1992

Untuk menangani persoalan masyarakatmikro atau informal pemerintah perlumengawali dengan memetakan potensisumber daya informal, yakni aset yangdikuasai penduduk miskin secarainformal, sekaligus memetakan hukumadat atau hukum informal lain yangberlaku dalam masyarakat. Kemudianpemerintah memobilisasi sumber daya(material) dan potensi mereka melaluikejelasan status hukum.56 Kejelasan status hukum57 membuatsektor informal akan mampu mengatasipersoalan legalitas aset. Jika aset merekatidak memiliki status hukum, kekayaanitu tidak bersifat likuid. Aset yang legalitu kemudian bisa dipakai sebagai salahsatu jaminan mendapatkan permodalan.Pendekatan itu sudah dicoba diterapkandi negara asalnya, Peru. Banyak petanidan usaha informal di negara itu yangberhasil meningkatkan kesejahteraandan usahanya berkembang berdasarkanmodal dari penggadaian lahan ke bank.58

Menurut De Soto, musuh utama sektorinformal di berbagai negara adalahpemerintahnya sendiri. Pengejaranaparat atau preman adalah salah satubentuk ketiadaan proteksi daripemerintah, yang terjadi di banyaknegara di dunia ketiga. Pemerasan bukansaja terjadi oleh mafia lokal, tetapi jugaaparat dan birokrasi itu sendiri. Masihmenurut Hernando de Soto59, peranpemerintah dalam ekonomi semestinyasemakin kecil. Ia menunjuk ruwetnyabirokrasi di pemerintahan dan peraturan-

56575859

peraturan yang dikeluarkan pemerintahlebih banyak menyusahkan aktivitasekonomi, terutama bagi usaha denganskala kecil.

8. Muhammad YunusExpanding Microcredit Outreach toReach, Presented at the InternationalSeminar on Attacking Poverty withMicrocredit, organized by PKSF inDhaka, January 8-9, 2003

Untuk pemberdayaan ekonomi rakyatmikro Yunus merintis pembentukanGrameen Bank yang bertujuan untukmemberikan fasilitas kredit tanpaagunan kepada masyarakat miskin.60

Fleksibilitas pemberian kredit inidiperlukan di Bangladesh yangmayoritas penduduknya buta huruf danmiskin.Pendekatan yang bersifat informal dannon-birokratis dalam kegiatanintermediasi mikro atau microcredit itudiuangkapkan oleh Yunus denganmengatakan: 61 “Most distinctive feature ofGrameencredit is that it is not based onany collateral, or legally enforceablecontracts. It is based on "trust", not onlegal procedures and system”Kredit tanpa agunan memang memilikirisiko tinggi, akan tetapi ataskeberhasilan Yunus membangunkepercayaan (trust) bank mikro yangdikembangkannya berjalan sukses danmenjadi contoh model oleh banyaknegara.62

Menurut Yunus, faktor utama dariterjadinya kemiskinan rakyat adalahakibat kesalahan pendekatan yangdilakukan terhadap mereka dan bukankarena mereka tidak memiliki potensidan skill.

9. Staschen, S. , Regulatory Requirementsfor Microfinance: A Comparison ofLegal Frameworks in 11 CountriesWorldwide, GTZ - Deutsche Gesellschaftfür Technische Zusammenarbeit GmbH,2003. 63

Di dalam penelitiannya Staschen, S.menyimpulkan bahwa isu-isu pokokyang berkaitan dengan masalahpengaturan dan pengawasan lembagakeuangan mikro (LKM) pada umumnyaadalah:a. Cara yang berbeda-beda untuk

membedakan antara keuangan mikroyang berbasis perbankan dankeuangan mikro informal yang tidak

60616263

perlu diatur

b. Pertentangan kepentingan antarapemberian otonomi dan kelonggarandengan masalah tuntutan akuntabilitasLKM

c. Cara mengadaptasikan norma-normakehati-hatian, pelaporan, dan sistempengawasan pada lembaga mikroinformal64

d. Cara yang berbeda-beda untukmenetapkan aturan

e. Masalah pelimpahan kekuasaanpembuatan aturan

f. Masalah tanggung jawab untukpengawasan dan tindak-lanjut

Berdasarkan paparan hasil penelitian-penelitian tersebut di atas dapat diketahui bahwa

kegiatan usaha keuangan LKM Koperasi telah banyak disinggung dan dibahas oleh para

peneliti. Demikian pula aspek legalitas yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro bukan-

bank seperti koperasi juga telah disimpulkan sebagai problem hukum yang dihadapi oleh LKM.

Namun demikian problem hukum yang berakitan dengan inkonsistensi dan disharmoni

pengaturan LKM Koperasi setelah kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Lembaga Keuangan Mikro, yang menyebabkan adanya dualisme pengaturan yang mengandung

ketidak-selarasan dengan peraturan perundangan perkoperasian belum pernah diadakan

penelitian sebelumnya. Di sinilah letak perbedaan penelitian Disertai ini dibanding penelitian-

penelitian yang dilakukan sebelum ini sebagaimana yang dikemukakan di atas.

C. KERANGKA PEMIKIRAN

Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

telah menyebabkan terjadinya dualisme pengaturan hukum bagi LKM Koperasi. Dualisme

pengaturan hukum tersebut telah menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar instansi yang

mengaturnya, ketidak-harmonisan pengaturan, dan ketikapastian hukum bagi LKM Koperasi.

Ketidak-harmonisan hukum yang terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan pada masing-

64

masing peraturan perundangan yang terkait mengenai: (a) perbedaan kepentingan dan tujuan

pengaturan, (b) pertentangan asas/ prinsip antara keduanya, dan (c) tumpang-tindih kewenangan

antar instansi yang mengatur LKM-Koperasi. Dualisme pengaturan itu telah menyebabkan

ketidak-pastian hukum bagi LKM-Koperasi, sehingga perlu langkah harmonisasi hukum.

Berlakunya secara fleksibel dan selaras antara realitas banyaknya LKM informal dan

hukum formal dalam sistem hukum yang mengatur LKM mengindikasikan bahwa corak sistem

hukum dalam bisnis mikro bersifat majmuk (plural).

Melalui pendekatan model hukum yang bersifat memaksa (dwingend recht) dan

pendekatan hukum yang bersifat mengatur dan mengarahkan seperti model peraturan

perkoperasian, diharapkan pengaturan tentang LKM-Koperasi akan lebih selaras dan sesuai

dengan karakteristik hukum yang diperlukan bagi LKM-Koperasi. Dengan demikian akar

permasalahan terjadinya disharmoni hukum akan terpahami lebih jelas, sehingga hasil

analisisnya sangat membantu dalam mengkonseptualisasi harmonisasi hukum LKM dalam

hukum nasional.

Untuk memperjelas kerangka berpikir di atas maka dipetakan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1Kerangka Pemikiran

DualismeHukum

LKM KOP

Asas Kehati-hatian

(PrudentialRegulation)

Per-UU LKMUU No 1/ 2013

Penyempurnaanper-UU-an LKM

& Koperasi

Disharmoni &Ketidak Pastian

Hukum

Per-UUPerkoperasianUU No.25/ 1992

HarmonisasiHukumLKM

AsasKemandirian

(Non-prudential

Regulation)