7

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Hakikat Pendidikan

2.1.1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan bagi setiap manusia untuk

menghadapi tantangan dunia modern dan persiapan memasuki dunia kerja

yang membutuhkan Sumber Daya Manusia yang baik. Ada beberapa

definisi pendidikan yaitu sbb:

“Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku

seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia

melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Manusia yang mempunyai

pendidikan disebut manusia yang terdidik (Kamus Besar Bahasa

Indonesia 2002: 236).”

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

spiritual keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan,

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,

masyarakat, bangsa dan Negara (Undang-undang RI No 20 Th 2003

pasal 1 ayat 1)”

“Education is the process of teaching and learning, can be formal and

informal. Formal education generally consists of specific instructional

activities conducted in a class room or other institutional setting,

while informal education includes all other learning experiences (The

New Book of Knowledge, 2004: 74).”

Berdasarkan ketiga definisi yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik

kesimpulan pendidikan merupakan usaha sadar manusia untuk

mendewasakan dirinya dan mengembangkan potensi dirinya melalui

proses pembelajaran baik di dalam dan di luar kelas. Selain memiliki

8

kecerdasan secara intelektual, diharapkan manusia yang terdidik juga

memiliki kecerdasan secara spiritual.

2.1.2. Tujuan Pendidikan

Melalui pendidikan, manusia akan menjadi sebagai manusia

yang dewasa sehingga dapat berdiri sendiri, sehingga ketika mengalami

masa sulit tidak akan hanya pasrah dengan keadaan. Ia akan berusaha

keluar dari kesulitan, dan berusaha mensejahterakan dirinya dengan modal

pendidikan yang telah Ia dapat. Pendidikan akan mengubah setiap manusia

menjadi pribadi yang utuh, teguh pada pendirian, mempunyai pengetahuan

yang luas, cerdas, pemikiran positif serta memiliki budi pekerti yangbaik

sebagaimana yang telah dibentuk melalui pendidikan. Hal tersebut

merupakan wujud dari proses homanisasi dan humanisasi yang dibentuk

oleh pendidikan.

“Proses homanisasi dimaksudkan pengembangan manusia sebagai

makhluk hidup. Makhluk manusia harus dibesarkan agar supaya dia

dapat berdiri sendiri dan memenuhi kebutuhan hidupnya seperti

kehidupan biologis yang membutuhkan makanan bergizi, kehidupan

ekonomis, termasuk mempunyai lapangan kerja sendiri. Proses

humanisasi berarti manusia itu bukan hanya sekedar dapat hidup dan

makan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan

terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Proses humanisasi

merupakan suatu proses yang terbuka dimana manusia dapat

menguasai ilmu pengetahuan serta penerapannya, penghayatan seni

gerak, seni musik, seni patung dan sebagainya” (H.A.R. Tilaar, 2002:

171).

9

2.1.3. Pendidikan Merupakan Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan penyerahan wewenang dari

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.Pemerintah daerah bisa

dikatakan mandri dengan berlakunya otonomi daerah. Pemerintah pusat

tidak lagi campur tangan dengan urusan yang semula menjadi urusan

pemerintah pusat, karena telah diserahkan pada pemerintah daerah, seperti

yang dikutip Hasbullah:

“Desentralisasi atau otonomi daerah merupakan penyerhan

kewenangan urusan-urusan yang semula menjadi kewenangan

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan

urusan-urusan yang semula menjadi urusan pemerintah

pusat.”(Hasbullah, 2006:11)

Penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat dalam mengelola daerah

masing-masing termasuk pengelolaan pendidikan. Otonomi pendidikan

tersebut meliputi kebijakan, strategi dan program seperti yang tercantum

dalam UU No 32 tahun 2004:

“Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi

kewenangan Pemerntah Daerah. Otonomi pendidikan ini perlu

ditindaklanjuti dengan kebijakan, srtategi dan program guna

meningkatkan mutu dan keunggulan SDM serta kesejahteraan

masyarakat” (UU No 32 Tahun 2004 dalam Master Plan –

Pendidikan Kabupaten Semarang Tahun 2013 – 2017 halaman 99).

2.2. Jenis Pendidikan

Kebanyakan orang beranggapan bahwa pendidikan hanya terjadi di

lingkungan sekolah formal, jadi pendidikan identik dengan sekolah formal,

padahal sebenarnya pendidikan tidak hanya terjadi disekolah formal saja.

Pendidikan terdiri dari tiga jenis, yaitu pendidikan formal, non formal, dan

10

informal yang memiliki keterkaitan untuk saling melengkapi satu dengan

yang lainnya, seperti yang tercantum dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang

RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

“Jalur Pendidikan terdiri dari pendidikan formal,

nonformal,dan informal yang dapat saling melengkapi dan

memperkaya”

2.2.1. Pendidikan Formal (Sekolah)

Pendidikan formal adalah pendidikan yang terjadi di

lingkungan sekolah dan dibawah pengawasan guru dan/atau karyawan

sekolah yang bersangkutan. Jenjang pendidikan formal adalah

pendidikan dasar yaitu Sekolah Dasar (SD), pendidikan menengah

yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas

(SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), kemudian

dilanjutkan kejenjang pendidikan tinggi yaitu perguruan tinggi.

“Sekolah adalah suatu satuan (unit) sosial atau lembaga

sosial yang secara sengaja dibangun dengan kekhususan

tugasnya untuk melaksanakan proses pendidikan. Jenjang

pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar,

pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi”(Odang

Muchtar dalam Dinn Wahyudin dkk, 2008:3.8)

“Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar,

pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi”(UU RI No

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal

14)

11

2.2.2. Pendidikan Nonformal (Masyarakat)

Pendidikan nonformal adalah pendidikan yang berlangsung

dalam masyarakat, dimana masyarakat bisa bersosialisasi dengan yang

lain melalui pendidikan nonformal. Penyelenggaraan pendidikan

nonformal merupakan sebagai pelengkap dan pengganti pendidikan

formal, sehingga masyarakat yang membutuhkan pendidikan seperti

pendidikan formal, dapat menggunakan jalur pendidikan nonformal

sebagai upaya belajar seumur hidup sehingga, pendidikan nonformal

dapat berupa kursus, program paket sebagai penyetaraan dengan

pendidikan formal seperti program paket A, B, dan C, serta ceramah-

ceramah atau seminar tertentu.

“Pendidikan nonformal dapat terselenggara secara tidak

terstruktur dan berjenjang, dapat pula diselenggarakan

secara terstruktur dan berjenjang. Contoh

penyelenggaraan pendidikan di lingkungan pendidikan

nonformal yang terstruktur dan berjenjang antara lain

kelompok belajar paket A, kelompok belajar paket B,

kursus komputer dan bahasa Inggris di lembaga kursus

tertentu. Adapun contoh penyelenggaraan pendidikan yang

tidak terstruktur dan tidak berjenjang adalah ceramah

keagamaan yang ditayangkan televisi, penyampaian

informasi melalui koran”(Dinn Wahyudin dkk, 2008:3.12)

“Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga

masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang

berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau

pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung

pendidikan sepanjang hayat”(UU RI No 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat 1)

12

2.2.3. Pendidikan Informal (Keluarga)

Keluarga adalah sekumpulan manusia yang terdiri dari

wanita dan pria yang secara hukum layak melakukan ikatan

pernikahan, melalui pernikahan tersebut akan menghasilkan anak

sebagai hasil dari buah cinta mereka dan tinggal bersama.

“Keluarga adalah dua orang atau lebih yang terhubung ,

melalui ikatan perkawinan atau hubungan darah yang

biasanya bertempat tinggal bersama” (Nye dan Berardo

dalam Farida Hanum, 2011:65)

Keluarga merupakan jalur pendidikan yang pertama-tama

dirasakan oleh manusia.saat manusia dilahirkan dan dibesarkan, Ia

akan merasakan kasih sayang yang diberikan oleh kedua orang tuanya.

Secara tidak langsung hal tersebut akan berperan terhadap kepribadian,

tingkah laku, dan etika yang dimilikinya ketika beranjak dewasa.

Melalui pendidikan keluarga, seorang anak akan dibentuk sesuai

dengan keinginan dan harapan orang tuanya. Jalur pendidikan yang

diberikan oleh orang tua atau yang didapatkan oleh anak melalui

keluarga disebut dengan pendidikan keluarga.

“Keluarga mempunyai fungsi antara lain (Farida Hanum,

2011:66):

1. Fungsi biologik, yaitu tempat anak-anak lahir. Fungsi

ini merupakan fungsi penting untuk meneruskan

generasi suatu keluarga, komunitas maupun negara

dan umat dunia. Perubahan jumlah anak yang

cenderung semakin kecil dewasa ini disebabkan alasan

dan kebijakan yang cukup kompleks.

2. Fungsi afeksi, yaitu tempat bersemayamnya cinta kasih,

yang diawali dari dasar perkawinan dibentuk. Fungsi

ini sangat penting dan hal yang sulit tergantikan oleh

lembaga lain.

13

3. Fungsi sosialisasi, yaitu fungsi yang melekat secara

universal pada sistem keluarga. Fungsi ini yang paling

dekat kaitannya dengan pendidikan, bahkan sering

disebut pendidikan keluarga”

Pendidikan di keluarga lebih bersifat membentuk karakter

anak dan disesuaikan dengan perkembangan anak, artinya mendidik

anak yang masih kecil tidak sama dengan mendidik anak yang mulai

beranjak dewasa, namun tidak berjenjang atau mengenal sistem kelas

atau tingkatan sebagaimana pendidikan di sekolah sehingga tidak ada

kurikulum yang mengatur pendidikaan keluarga.

“Karakteristik pendidikan keluarga antara lain (Dinn

Wahyudin dkk, 2008:3.8):

a. Tujuan pendidikannya lebih menekankan pada

pengembangan karakter

b. Peserta didiknya bersifat heterogen

c. Isi pendidikannya tidak terprogram secara formal/tidak

ada kurikulum tertulis

d. Tidak berjenjang

e. Waktu pendidikannya tidak tidak terjadwal secara

ketat, relatif lama

f. Cara pelaksanaan pendidikan bersifat wajar

g. Evaluasi pendidikan tidak sistematis dan insidental

h. Credential tidak ada dan tidak penting”

2.3. Wajib Belajar 9 Tahun

Wajib belajar di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman

VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) yang pada awal mulanya datang

ke Indonesia bukan untuk menjajah melainkan untuk berdagang. Pada masa

VOC, mereka lebih banyak mengajarkan agama, namun mereka juga

mnegajarkan menulis, berhitung serta menyanyi.

“Sekolah-sekolah pada zaman VOC bertalian erat dengan

gereja. Walaupun tidak ada kurikulum yang ditentukan,

biasanya sekolah menyajikan pelajaran tentang

14

katekismus, agama, juga menulis dan bernyanyi. Demikian

juga tidak ditentukan lama belajar. Peraturan hanya

menentukan bahwa anak pria lebih dari usia 16 dan anak

wanita lebih dari 12 tahun hendaknya jangan dikeluarkan

dari sekolah. Kemudian usiaitu diturunkan menjadi 12

tahun untuk anak pria dan 10 tahun untuk anak wanita.

Pembagian dalam 3 kelas untuk pertama kali dilakukan

tahun 1778. Di kelas 3, kelas terendah, anak-anak belajar

abjad, di kelas 2 membaca, menulis, dan bernyanyi dan

dikelas 1, kelas tertinggi: membaca menulis, katekismus,

bernyanyi, dan berhitung” (S. Nasution, 2011:5)

2.3.1. Pengertian Wajib Belajar

Pendidikan dasar sangat mendapat perhatian dari semua

pihak termasuk dari pemerintah. Hal tersebut terbukti dengan

keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun

Tentang Wajib Belajar yang mengatur tentang wajib belajar serta usia

anak-anak yang harus mengikuti wajib belajar, Pengertian wajib

belajar didefinsikan dalam pasal 1.

Bunyi pasal 1:

1. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal

yang harus diikuti oleh warga Indonesia atas

tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah

daerah.

2. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang

melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk

Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidayah (MI)

atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah

Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah

Tsanawiyah (Mts) dan bentuk lain yang sederajat.

15

Selanjutnya dalam Bab II pasal 2 mengenai Fungsi dan Tujuan

berbunyi:

1. Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan

pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang

bermutu bagi setiap warga negara Indonesia

2. Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan

minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat

mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup

mandiri didalam masyarakat atau melanjutkan

kejenjang yang lebih tinggi.

Kemudian pasal 7 berbunyi:

1. Pemerintah menetapkan kebijakan nasional pelaksanaan

program wajib belajar yang dicantumkan dalam

Rencana Kerja Pemerintah, Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara, Rencana Strategis Bidang Pendidikan,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang.

2. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai

kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan

program wajib belajar berdasarkan kebijakan nasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Penyelenggaraan program wajib belajar oleh

pemerintah daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah, Rencana

Strategis Daerah Bidang Pendidikan,

RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah.

4. Pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan untuk

meningkatkan jenjangpendidikan wajib belajar sampai

pendidikan menengah.

5. Pemerintah daerah dapat mengatur lebih lanjut

pelaksanaan program wajib belajar, sesuai dengan

kondisi daerah masing-masing melalui Peraturan

Daerah.

6. Ketentuan mengenai pelaksanaan program wajib belajar

yang diatur oleh pemerintah daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) termasuk kewenangan

memberikan sanksi administratif kepada warga negara

Indonesia yang memiliki anak berusia 7 (tujuh) sampai

dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak mengikuti

program wajib belajar.

16

2.3.2. Peran Stakeholder Dalam Wajib Belajar 9 tahun

1. Pemerintah

Pemerintah berperan sangat penting dalam pelaksanaan

wajib belajar 9 tahun. Kesuksesan wajib belajar 9 tahun merupakan

tanggung jawab pemerintah, yaitu pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah. Pemerintah juga menjamin penyelenggaraan

wajib belajar 9 tahun sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan

Pemerintah No 47 Tahun 2008, pasal 9 berbunyi:

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin

terselenggaranya program wajib belajar minimal

pada jenjang pendidikan tanpa memungut biaya.

(2) Warga Negara Indonesia yang berusia 6 (enam)

tahun dapat mengikuti program wajib belajar

apabila daya tamping satuan pendidikan masih

memungkinkan.

(3) Warga Negara Indonesia yang berusia diatas 15

(lima belas) tahun dan belum lulus pendidikan

dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai

lulus atas biaya pemerintah dan/atau pemerintah

daerah.

(4) Warga Negara Indonesia usia wajib belajar yang

orang tua/walinya tidak mampu mebiayai

pendidikan, pemerintah dan/atau pemerintah

daerah wajib memberikan bantuan biaya

pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Pemerintah juga bertanggung jawab atas terciptanya

fasilitas pendidikan wajib belajar seperti yang tercantum dalam

Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008 tentang pendanaan

pendidikan. Pasal 7 berbunyi:

(1) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan

dasar pelaksana program wajib belajar, baik

formal maupun nonformal, yang diselenggarakan

17

oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab

Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran

Pemerintah.

(2) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan

dasar pelaksana program wajib belajar, baik

formal maupun nonformal, yang diselenggarakan

oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab

pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan

dialokasikan dalam anggaran daerah.

(3) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan

bukan pelaksana program wajib belajar, baik

formal maupun nonformal, yang diselenggarakan

oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab

Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran

Pemerintah.

(4) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan

bukan pelaksana program wajib belajar, baik

formal maupun nonformal, yang diselenggarakan

oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab

pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan

dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

(5) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan

tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atas

inisiatif Pemerintah menjadi tanggung jawab

Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran

Pemerintah.

(6) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan

tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atas

usulan pemerintah daerah menjadi tanggung jawab

pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan

dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

(7) Tanggung jawab pendanaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6)

dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar

Nasional Pendidikan.

Kesimpulannya adalah Pemerintah bertanggung jawab

terhadap pelaksanaan wajib belajar 9 tahun dengan memberi

bantuan biaya terhadap peserta didik yang dianggap tidak mampu.

Pemerintah juga menjamin fasilitas pendidikan sampai terpenuhinya

standar nasional pendidikan.

18

2. Orang Tua

Orang tua berperan sangat besar dalam pembentukan

mental dan pendidikan anak. Dukungan dari norang tua sangat

diperlukan oleh anak, oleh sebab itu partisifasi orang tua terhadap

pendidikan anak sangat diperlukan untuk keberhasilan dalam

pendidikan anak. Pendidikan anak merupakan tanggung jawab

orang tua.

„‟Pendidikan adalah karena dorongan orang tua yaitu

hati nuraninya yang terdalam yang mempunyai sifat

kodrati untuk mendidik anaknya baik dari segi phisik,

sosial, emosi maupun inteligensinya agar memperoleh

keselamatan, kepandaian agar mendapatkan

kebahagiaan hidup seperti yang mereka idam-idamkan

sehingga ada tanggung jawab moral atas hadirnaya

anak tersebut yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha

Esa untuk dapat dipelihara dan dididik dengan sebaik-

baiknya‟‟ (Ahmadi, Abu, H. dan Nur Uhbiyanti,

2007:74)

Bisa dikatakan orang tua adalah lembaga pendidikan tertua karena

disinilah pertama-tama seorang anak mendapat pendidikan.

“Orang tua sebagai lingkungan pertama dan utama

dimana anak berinteraksi sebagai lembaga pendidikan

yang tertua, artinya disinilah dimulai suatu proses

pendidikan. Sehingga orang tua berperan sebagai

pendidik bagi anak-anaknya”

(http://www.denpasarkota.go.id/main.php?act=i_opi&xi

d=135)

3. Tokoh Adat

Tokoh adat merupakan orang yang sangat berpengaruh

dalam suatu kemasyaraktan tertentu yang menjunjung tinggi adat

istiadat yang berlaku di wilayah adat tertentu. Pengaruh tersebut

19

dapat berupa pendidikan. Sosialisasi mengenai wajib belajar oleh

Pemerintah mungkin saja belum berhasil karena setiap masyarakat

mempunyai pendekatan berbeda-beda dalam penyampaian

tersebut. Saat itulah tokoh adat sangat diperlukan karena merekalah

yang mengetahui karakter masyarakatnya.

“Sosialisasi wajib belajar dilakukan dengan

memanfaatkan budaya yang berkembang di daerah

tersebut; misalnya daerah yang masyarakatnya senang

dengan seni, maka pesan-pesan wajib belajar dapat

disisipkan pada gelar seni. Masyarakat yang sangat

menghormati adat, maka tokoh adat dilibatkan dalam

pemikiran dan pelaksanaan sosialisasi Wajar Dikdas

sembilan tahun yang bermutu. Sanksi adat biasanya

lebih disegani daripada sanksi hukum” (Asroni Paslah

dalam edukasi.kompasiana.com)

2.5. Kebudayaan

2.5.1. Pengertian Kebudayaan

Kebudayaan (Koentjaraningrat dalam Tri Widiarto, 2007:4)

adalah seluruh gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam

rangka kehidupan masyarakat, yang dijadikan milik manusia melalui

belajar. Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditemukan pengertian

yang lebih luas, yaitu (Tri Widiarto, 2007: 11 – 12):

a. Bahwa manusia hidup dalam masyarakat karena manusia adalah

makhluk bermasyarakat. Didalam masyarakat inilah kebudayaan

mengalami pertumbuhan dan perkembangan.

b. Kebudayaan ini diperoleh melalui proses belajar. Sedangkan naluri

atau instink yang uga dimiliki oleh manusia sebagaimana binatang,

tidak termasuk proses belajar, jadi bukan hasil kebudayaan.

20

Misalnya kebutuhan akan makanan menyebabkan manusia secara

naluri akan menggerakkan tangannya untuk mengambil makanan

dan menyuapkannya kedalam mulutnya atau mulut anaknya.

Tindakan naluri tersebut bukan tindakan kebudayaan, karena tidak

diperoleh melalui proses belajar. Tetapi semua pikiran, tindakan

dan hasil kerja manusia yang berkaitan dengan perolehan makanan

seperti mengolah sawah, merencanakan upacara panen,

menyimpan padi di gudang, membuat sendok, garpu dan piring,

serta tata karma makan dan sebagainya adalah kebudayaan. Hasil

kebudayaan mesti berupa sesuatu yang sebelumnya tidak ada

dengan sendirinya.

c. Kebudayaan pada hakekatnya berupa gagasan, tindakan dan hasil

karya manusia. Sehingga dalam kebudayaan dapat ditemukan tiga

wujud umum yatu, kebudayaan berupa ide-ide, kebudayaan berupa

tingkah laku (aktivitas manusia), dan kebudayaan berupa

fisik/materi/kebendaan.

Berdasarkan kedua pendapat diatas, penulis mengartikan kebudayaan

merupakan suatu tindakan manusia yang diperoleh melalui belajar

sehingga menjadi sebuah karya manusia sebagai pedoman hidup

manusia didalam masyarakat.

21

2.5.2. Kebudayaan atau adat istiadat Dayak Jalai

Setiap suku bangsa mempunyai kebudayaan atau adat

istiadat tersendiri, tak terkecuali suku Dayak Jalai. Adat istiadat yang

berlaku didapatkan secara lisan yang diajarkan secara turun temurun

oleh nenek moyang Dayak Jalai. Adat istiadat mempunyai peran

penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat karena didalamnya

terdapat aturan-aturan tertentu dan sanksi tertentu bagi yang

melanggar.Sanksi tersebut dinamakan hukum adat yang dapat berupa

cemoohan dari masyarakat maupun denda secara adat tergantung

tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelanggar atau orang yang

dianggap bersalah.

“Tiap bangsa didunia ini memiliki adat kebiasaan

sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak

sama.karena ketidaksamaanya tersebut, maka dapat

dikatakan bahwa adat itu merupakan unsur yang

terpenting yang memberikan identitas kepada suku

bangsa yang bersangkutan. Demikian juga halnya bagi

suku Dayak, sebagai penduduk asli yang mendiami

Pulau Kalimantan. Bagi suku Dayak, adat istiadat dan

hukum adat adalah inti atau pusat dari tata cara hidup

dan kehidupan masyarakat. Masyarakat Dayak sejak

turun temurun sudah terikat dalam kemasyarakatan adat

sebagai persekutuan hukum adat. Seluruh tatanan

kehidupan, baik yang berhubungan denganj hukum adat,

adat istiadat maupun kepercayaan datur oleh lembaga

adat. Begitu juga dengan sub suku Dayak Jalai di

Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat”(Elisabeth

Lilis, 2008:2)

“Dayak Jalai adalah salah satu subsuku Dayak yang

terdapatdi Kabupaten Ketapang (Kalbar). Penutur

bahasa Jalai bermukim di sepanjang aliran sungai Jalai

Kiri dan anak-anaknya, yang melingkupi kecamatan

Jelai HuluMarau dan Manis Mata. Karena bermukim di

sepanjang daerah aliran sungai Jalai Kiri tersebutlah

22

maka mereka menyebut dirinya Urang Jalai (Urang

Dayak Jalai). Sungai Jelai Kiri masuk wilayah

Kalimantan Barat dan merupakan anak sungai Jelai.

Sungai Jelai masuk dalam wilayah Kalimantan

Tengah”(http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Jalai)