9

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Review Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil

berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat

dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut

peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan

dengan permasalahan yang sedang di bahas dalam penelitian ini. Dalam hal

seperti ini fokus pada penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait

tentang pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, oleh karena itu peneliti

harus melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa tesis-

tesis dan jurnal yang ada di internet.

Bedasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan untuk memahami

fenomena-fenomena social dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan adalah

orang-orang yang di ajak berwawancara, diobservasi, dan diminta memberikan

data, pendapat, pemikiran dan persepsinya. Penelitian ini dilakukan melalui

penyelidikan dan pengamatan semua objek yang diteliti dengan mengungkapkan

semua fakta yang sudah ada pada saat penelitian berlangsung, mengenai

pengelolaan dana BOS di sekolah menengah pertama.

Erwantosi (2010), Tentang Analisis efektifas akuntabilitas dan transparansi

Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Menengah Pertama Di Kota Padang.

Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa

10

pengelolaan BOS belum efektif dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan

pada sekolah menengah pertama. Pemberian prioritas yang memadai kepada siswa

miskin belum tercapai. Penggunaan dana BOS sebagian besar hanya terserap

untuk pembayaran honorarium guru dan pegawai. Akuntabilitas dan transparansi

dalam pengelolaan dana BOS masih sangat lemah dan belum memadai, hal ini

disebabkan dalam penggunaan dana BOS tidak banyak melibatkan guru dan

komite sekolah sebagai alat kontrol dalam perencanaan maupun dalam

penggunaan dana. Mekanisme yang menjamin pengelolaan dilaksanakan secara

transparan belum tersedia secara memadai, sehingga mengurangi tingkat

akuntabilitas pengelolaan program BOS.

Giyanto, (2013) Tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) Di sekolah dasar negeri Belah 1 Kecamatan Donorojo

kabupaten pacitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan

dana BOS dari perencanaan, penyusunan anggaran dalam kategori transparan,

pelaksanaan dilakukan secara baik meskipun penyaluran dana masih terdapat

keterlambatan. Penggunaan dana sudah transparan sesuai dengan rencana yang

ditetapkan dalam penyusunan RKAS, pelaporan dilakukan secara baik,

monitoring/ pengawasan oleh pengawas TK dan SD dilakukan satu tahun sekali

sedangkan kepala sekolah setap tiga bulan sekali, menunjukan hasil yang

transparan dan akuntabel. Evaluasi oleh Tim Manajemen BOS kabupaten

dilakukan bersama bimbingan teknis pada akhir tahun, bandahara menguasai

semua pembukuan namun membutuhkan tenaga tata usaha partisipaasi komite

sekolah dan guru terhadap pengelolaan dan BOS menunjukkan hubungan yang

11

sangat baik. Sehingga secara umum akuntabilitas pengelolaan dana BOS dan

partisipasi komite sekolah/ masyarakat dan guru di SD Negeri Belah 1

dilaksanakan dan terjalin denagan baik transparan dan akuntabel.

Duta Aria Yudha, (2013) Tentang Tinjaun Terhadap pengelolaan Dana

Bantuan Operasional Sekolah Studi pada SMP Pawiyatan Surubaya. Hasil

penelitian menujukkan bahwa pengelolaan dana BOS di SMP Pawiyatan

Surabaya belum sepenuhnya efektif karena beberapa faktor yang mengarah pada

tercapainya tujuan pengelolaan dana banyak yang belum tercapai antara lain.

pertama aspek perencanaan, anggaran dana BOS yang diberikan kepada sekolah

dirasa masih terlalu sedikit dibandingkan dengan besaran biaya operasional yang

harus ditanggung oleh sekolah dan masalah pencairan dana yang per triwulan

dirasa terlalu lama sedangkan biaya operasional harus dikeluarkan sekolah tiap

bulan. Kedua aspek pelaksanaan, pada dasarnya seluruh penggunaan anggaran

sudah sesuai dengan juklak/juknis akan tetap minimnya sosialisasi kepada orang

tua menyebabkan banyak pihak yang salah paham masalah dana BOS padahal

sosialisasi adalah tahapan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan

dan kelancaran pelaksanaan program. Ketiga aspek pertanggungjawaban, tidak

sedikit sekolah yang kesulitan dalam menyusun laporan keuangan karena tidak

semua sekolah memiliki tenaga yang kompeten dibidangnya.

Asnawi Prihatin Aulia, (2013) Tentang Evaluasi Program Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Tahun 2012 (Studi Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Kabupaten

12

Bintan). Hasil Penelitian ini menunjukkan untuk mengevaluasi Program Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Tahun 2012 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Kabupaten Bintan.

Dalam pembahasan ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Responden

terdiri dari 4 orang pegawaidan 1 orang informan kunci.Teknik analisis data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Setelah dilakukan penelitian, hasil akhir penelitian dapat dievaluasi bahwa

Kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun 2012

(Studi Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Kabupaten Bintan)

sudah berjalan baik. Pelaksanaan program tersebut sudah berjalan cukup efektif

karena sudahhamper mencapai hasil yang diharapkan, kemudian dari segi efisiensi

juga sudah baik bahwa sekolah sudah mengupayakan penggunaan dana BOS

dengan sebaik mungkin ini dapat dilihat dari adanya rencana kegiatan anggaran

sekolah yangsudah di rencanakan untuk melaksanakan kegiatan sekolah dengan

menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah.

Wahyuningsih Tika Dwi, (2016) Tentang Pengelolaan Dana Bantuan

Operasional (BOS) Di SMP 2 Gombong kabupaten kebumen tahun ajaran

2015/2016. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa 90% responden (guru 26

orang dan pegawai tata usaha 10 orang) menyatakan prosedur pengelolaan dana

BOS di SMPN 2 Gombong telah sesuai petunjuk teknis BOS tahun 2015 dan

hanya 10% responden (1 orang guru dan 3 orang pegawai tata usaha) menyatakan

tidak sesuai. Terkait penggunaan dana BOS di SMPN 2 Gombong, 90%

responden (guru 25 orang dan pegawai tata usaha 11 orang) menyatakan sudah

13

sesuai petunjuk teknis BOS tahun 2015 dan hanya 10% (2 orang guru dan 2 orang

pegawai tata usaha) menyatakan tidak sesuai. Selanjutnya, terkait sasaran dana

BOS di SMPN 2 Gombong, 97,5% responden (guru 26 orang dan pegawai tata

usaha 13 orang) menyatakan sudah tepat dan hanya 2,5% (1 orang guru)

menyatakan tidak tepat sasaran. Jadi, dapat disimpulkan sebagian besar responden

berpendapat bahwa pengelolaan dana BOS di SMPN 2 Gombong tahun ajaran

2015/2016 dari prosedur pengelolaan, penggunaan, dan sasaran dana BOS sudah

sesuai petunjuk teknis penggunaan dana BOS tahun 2015.

Jenis penelitian yang digunakan adalah desain studi kasus yang berupa yang

menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti. Dalam penelitian

ini, peneliti berusaha untuk memahami secara mendalam data yang sudah ada

mengenai pengelolaan dana BOS di sekolah menengah pertama yang dihasilkan

melalui wawancara yang mendalam, pengamatan non partisipan, catatan lapangan,

serta data dokumenter.

Peneliti turun langsung ke lapangan dan berusaha mengumpulkan data secara

lengkap sesuai dengan fokus penelitian yang berhubungan dengan evaluasi

pelaksanaan program BOS tingkat sekolah menengah pertama di kecamatan

kopang kabupaten lombok tengah

Data yang dihimpun sesuai fokus penelitian berupa kata-kata, tindakan,

situasi, dokumen dan peristiwa yang diobservasi. Peneliti sekaligus bertindak

sebagai instrumen penelitian dalam kegiatan pengumpulan data yang dilakukan

14

dengan kegiatan mencatat dan mengamati objek-objek yang terkait dengan fokus

penelitian.

B. Konsep Akuntabilitas

Mardiasmo (2009) menjelaskan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak

pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertagungjawaban, menyajikan

peloporan dan mengungkapkan aktivitas atau kegiatan yang menjadi tanggung

jawabnya kepada pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewajiban

untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas terdiri atas dua

macam yaitu: (1) Akuntabilitas vertikal (vertical accountability), dan (2)

akuntabilitas horisontal (horizontal accountability). Pertanggungjawaban vertikal

(vertical accountability) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana

kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja

(dinas) kepada pemerintahan daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah

kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

Pertanggungjawaban horisontal (horizontal accountability) adalah

pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Menurut Ulum (2008) akuntabilitas merupakan konsep yang luas yang

mensyaratkan agar pemerintah memberikan laporan mengenai penguasaan atas

dana-dana public dan penggunaannya sesuai peruntukan. Di samping itu

pemerintah juga harus dapat mempertanggungjawabkan kepada rakyat mengenai

penghimpunan sumber-sumber dana public dan tujuan penggunaannya.

Akuntabilitas sektor pemerintahan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang

yaitu sudut pandang akuntansi, sudut pandang ungsional dan sudut pandang cirri

15

utama akuntabilitas. Dari sudut pandang akuntansi, menurut Committee on

Concepts of Accounting Applicable to the Publik Sector dari American Accounting

Association, untuk memenuhi akuntabilitas harus melaporkan empat hal yaitu :

a. Akuntabilitas untuk sumber-sumber keuangan

b. Akuntabilitas untuk ketaaatan dan kepatuhan kepada persyaratan legal dan

kebijakan administratif

c. Akuntabilitas untuk efisiensi dan kehematan dalam operasi

d. Akuntabilitas untuk hasil program dan efektifitasnya

Dari sudut ciri utama akuntabilitas, maka akuntabilitas tersebut dilihat

sebagai alat untuk manajemen pemerintah yang mempunyai ciri-ciri fokus

utama adlah keluaran (output), menggunakan indikator untuk mengukur kinerja,

memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, menghasilkan data yang

konsisten melaporkan hasil (outcomes) secara berkala kepada publik.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan akuntabilitas adalah

kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban atas

segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak

pemberi amanah. Akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas vertikal yaitu

pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas lebih tinggi dan

akuntabilitas horisontal yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Akuntabilitas juga mensyaratkan agar pemerintah memberikan laporan

mengenai penguasaan atas dana-dana publik dan penggunaannya sesuai dengan

peruntukannya juga harus dapat mempertanggungjawabkannya kepada

16

masyarakat mengenai penghimpunan sumber-sumber dana publik dan tujuan

penggunaannya.

C. Konsep Transparansi

Mardiasmo (2002) Transparasi berarti keterbukaan (oppensess) pemerintah

dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber

daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Mardiasmo

(2006), menyebutkan anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan

transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut :

a. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran

b. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses

c. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu

d. Terakomodasinya suara usulan rakyat

e. Terdapat sistem pemberian informasi kepada public

D. Konsep Akuntabilitas Kinerja

a. Akuntabilitas Internal

Akuntabilitas internal berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi

internal penyelenggaraan Negara termasuk pemertintah di mana setiap jabatan

atau petugas public baik individu atau kelompok berkewajiban untuk

mempertanggungjawabkan kepada atasannya langsung mengenai perkembangan

kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodic atau sewaktu-waktu

bila dipandang perlu.

17

b. Akuntabilitas Eksternal

Terdapat setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk

mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan telah pula

dilaksanakan untuk kemudiam dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan

lingkungannya.

Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja

adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan maupun kegagalan pelaksaan misi organisasi dalam mencapai

tujuan,. Terdapat dua tipe akuntabilitas yaitu akuntabilitas internal yaitu

pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasannya langsung, dan

akuntabilitas eksternal yaitu pertanggungjawaban semua amanat yang telah

diterima dan dilaksanakan kepada pihak masyarakat.

E. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Teknis Penggunaan Dan

Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Pasal 6

Prinsip Pengunaan Dana BOS

Prinsip dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS meliputi:

1. Efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang

ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-

singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

18

2. Efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan

dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran

yang ditetapkan.

3. Transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan

masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai

pengelolaan dana BOS.

4. Akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan;

5. Kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara

realistis dan proporsional, dan

6. Manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan

prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka

pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan

berdaya guna bagi sekolah.

F. Penggunaan Dana Bos Menurut Permendikbud Nomor 80 Tahun 2015

Komponen Pembiayaan Dana BOS

1. Pengembangan perpustakaan.

2. Kegiatan penerimaan peserta didik baru.

3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakulikuler.

4. Kegiatan ulangan dan ujian.

5. Pembelian bahan habis pakai.

6. Langganan daya dan jasa.

7. Perawatan sekolah/Rehab ringan dan sanitasi sekolah.

19

8. Pembayaran honorarium bulanan.

9. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan.

10. Membantu Peserta Didik Miskin.

11. Pembiayaan Pengelolaan Sekolah.

12. Pembelian dan Perawatan Perangkat Komputer.

13. Biaya Lainnya.

G. Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Pendidikan

Penggunaan anggaran dan keuangan dari sumber manapun, apakah itu dari

pemerintah ataupun dari masyarakat perlu didasarkan pada prinsip-prinsip umum

pengelolaan keuangan, adapun prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pendidikan

menurut Suryana (2008) sebagai berikut :

1. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang

disyaratkan.

2. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan.

3. Terbuka dan transparan, dalam pengertian dari dan untuk apa keuangan

lembaga tersebut perlu dicatat dan dipertanggungjawabkan serta disertai

bukti penggunaannya.

4. Sedapat mungkin menggunakan kemampuan/hasil produksi dalam negeri

sejauh hal ini dimungkinkan.

Dengan penjelasan di atas sudah jelas pengelolaan terhadap pendidikan harus

bisa terarah dan terkendali sesuai dengan rencana yang sudah ada dan terbuka/

20

transparan, dalam arti dari mana dana tersebut untuk apa keuagan lembaga perlu

dicatat dan dipertanggungjawabkan dan disertai dengan bukti penggunaannya.

H. Pertanggung Jawaban Keuangan Sekolah

Semua pengeluaran keuangan sekolah dari sumber manapun harus

dipertanggung jawabkan, hal tersebut merupakan bentuk transparansi dalam

pengelolaan keuangan. Namun demikian prinsip transparansi dan kejujuran dalam

pertanggung jawaban tersebut harus tetap dijunjung tinggi. Dalam kaitan dengan

pengelolaan keuangan tersebut, yang perlu diperhatikan oleh bendaharawan

menurut Suryana (2008) adalah:

1. Pada setiap akhir tahun anggaran, bendahara harus membuat laporan

keuangan kepada komite sekolah untuk dicocokkan dengan RAPBS.

2. Laporan keuangan tersebut harus dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang

ada.

3. Kwitansi atau bukti pembelian atau bukti penerimaan dan bukti

pengeluaran lain.

4. Neraca keuangan juga harus ditunjukkan untuk diperiksa oleh tim

pertanggungjawaban keuangan dari komite sekolah.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban

keuagan sekolah harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditentukan

oleh pemerintah dan bisa di pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana BOS.

21

I. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang berasal

dari realokasi dana subsidi BBM (PKPS-BBM) di bidang pendidikan. Program ini

bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu

dan meringankan bagi siswa lain. Dengan BOS diharapkan siswa dapat

memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam

rangka penuntasan wajib belajar Sembilan tahun. Sasaran program BOS adalah

semua sekolah setingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta di seluruh

indonesia. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimaksud dalam PKPS

BBM Bidang Pendidikan ini mencakup komponen untuk biaya operasional non

personil.

J. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dana BOS

(Anggraini 2001) Akuntabilitas di dalam penelitian ini berarti sebuah

pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana BOS yang diperoleh oleh sekolah

sebagai satu-satunya sumber keuangan dalam program (RKAS) sebagai sumber

dana yang digunakan untuk kegiatan yang ada di sekolah dan dapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh

peraturan yang sudah berlaku. maka sekolah seharusnya membelanjakan uang

secara bertanggungjawab agar sesuai dengan peraturan yang suda ada .

Hal ini berarti sekolah sebagai instansi pendidikan wajib memberikan

pertanggung jawaban kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah terkait

pengelolaan anggaran dana BOS dalam program RKAS, untuk hal ini sekolah

juga harus bisa memberikan pendidikan yang bemutu terhadap siswa dan

22

mendukung siswa yang berprestasi agar siswa termotifasi dalam belajar dan

bersaing.

Setiap sekolah wajib menyusun RKAS sebagaimana diamatkan didalam pasal

53 peraturan pmerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar Nasional pendidikan,

Yaitu rencana kerja tahunan hendaknya membuat rancana dan anggaran sekolah

(RKAS) untuk setiap masa kerja tahunan.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) merupakan rencana

perolehan pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber pendapatan serta susunan

program kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan rutin serta beberapa

kegiatan lainnya disertai rincian rencana pembiayaannya dalam satu tahun

anggaran.

Setelah dibuat perencanaan program RKAS, sekolah juga melakukan

pertanggung jawaban setiap triwulan dengan mengirimkan formulir BOS-K1,

BOS-K2, BOS-06B, dan BOS-K7 kepada UPTD dan Tim BOS Pusat sebagai

laporan pertanggung jawaban kepada atasan. Serta, menempelkan formulir BOS-

K1 di papan pengumuman sekolah sebagai bentuk keterbukaan dan pertanggung

jawaban kepada masyarakat.Hal ini sesuai dengan pandangan Wardoyo yang

menyatakan bahwa pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan

perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan dalam mencapai

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

K. Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuagan Dana BOS

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi

setiap orang untuk memperolah imformasi tenyang penyelenggaraan

23

pemerintahan, yakni imformasi tentang kebijakan proses pembuatan dan

pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang di capai. Transparansi, bahwa transparansi

dalam peyelengaraan pelayana publik adalah terbuka, mudah dan dapat diakses

oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti

(Jamal Ma’mur 2012:228).

Transparansi dalam pengelolaan keuangan suatu lembaga pendidikan sangat

diperlukan dalam rangka meningkatan dukungan orang tua, masyarakat, dan

pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Di

samping itu, Transparansi dapat menciptakan timbal balik anatara pemerintah,

Masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekolah melalui pnyediaan informasi dan

menjamin kemudahan dalam memperolah informasi yang akurat dan memadai.

Transparansi juga dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara

pemerintah, masyarakat dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan

menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

pengelola dana BOS harus mampu mempertanggung jawabkan hasil pengelolaan

anggaran dana BOS tidak hanya kepada pemerintah saja, tetapi juga kepada

masyarakat yang dalam hal ini Komite Sekolah dan Wali Murid. Hal tersebut

sebagai bentuk pertanggung jawaban sekolah terhadap program sekolah yang

dijalankan.

Tidak hanya transparansi, dalam pengelolaan anggaran dana BOS partisipasi

juga mempunyai peran besar dalam mendinamisasi sekolah dari berbagai unsur,

salah satunya adalah masyarakat yang dalam hal ini Komite Sekolah dan Wali

24

Murid. Partisipasi menurut (Resbin L. Sihite) adalah bebagai aktivitas yang

dilakukan oleh individu atau kelompok dalam suatu program atau kegiatan

tertentu, sehingga bemakna dalam pencapaian tujuan. Sihite menambahkan, wujud

dari partisipasi yang diberikan dapat berupa pemikiran, tindakan, sumbangan

dana atau barang yang berguna bagi prgram ataupun pencapaian tujuan.

Sehingga, jika dikaitkan dengan penelitian ini partisipasi merupakan

keterlibatan dan peran serta dalam menyampaikan ide gagasan, mengambil,

keputusan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi dalam pengelolaan

anggaran dana BOS. Partisipasi dalam anggaran dan BOS dapat dilihat dengan

keterlibatan masyarakat dalam hal komite sekolah dan wali murid yang ikut serta

dalam penyusunan rencana anggaran sekolah dalam program RKAS. Dengan

keterlibatan masyarakat dalam hal ini bisa membantu sekolah dalam hal

memmamfaatkan atau menyampaikan kritikan, masukan, dan lain-lain.

L. Pengelolaan dana BOS

Menurut Harsoyo (2005), pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari

kata, kelola mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali

dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna

mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan.

Jamal Ma‟mur Asmani (2012) Berdasarkan definisi pengelolaan oleh para

ahli terdapat perbedaan-perbedaan, hal ini disebabkan karena para ahli meninjau

pengertian dari sudut yang berbeda-beda. Ada yang meninjau dari segi

pengelolaan dari segi fungsi, benda, kelembagaan, dan ada yang meninjau

25

pengelolaan sebagai suatu kesatuan. Namun jika dipelajari, pada prinsipnya

definisi-definisi tersebut mengandung pengertian dan tujuan yang sama.

Secara umum, proses pengelolaan anggaran dana Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban. Pengelolaan merupakan inti dalam pelaksanaan proses

penganggaran dana BOS. Pengelolaan merupakan suatu proses yang rasional dan

sistematis dalam menetapkan anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan dalam

kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian

tersebut mengandung unsur-unsur bahwa di dalam pengelolaan ada proses, ada

kegiatan yang rasional dan sistematis serta adanya tujuan yang akan dicapai.

Agar pengelolaan dana BOS dapat terserap secara efisien dan efektif dalam

pendidikan di sekolah, diperlukan manajemen pengelolaan keuagan yang baik.

Pernama (2005:2) menyatakan, Manajamen keuagan sekolah merupakan proses

perencanaan, penggalian sumber, penyusunan anggaran dan penggunaan serta

pelaporan keuagan di tingkat sekolah/SMP perencanaan juga dapat dikatakan

sebagai fungsi terpenting diantara fungsi-fungsi yang lainnya.

Pelaporan dilaksanakan dalam suatu periode tertentu sesuai dengan peraturan

yang berlaku Isi laporan sesuai dengan isi pertanggungjawaban dengan

menggunakan format-format tertentu. Laporan disampaikan kepada pihak yang

terkait seperti pemerintah, komite, dan orang tua siswa, masyarakat, dan

penyumbang dana. (Depdiknas 2003: 30)

26

Perecanaan pada intinya merupakan proses memprsiapakan seragkaian

pengambilan keputusan untuk dilakukan tindakan didalam mencapai tujuan

organsasi. Perencanaan merupakan menetukan apa-apa yang diadakan dan

dikerjakan, Perencanaan adalah proses dasar dari suatu kegiatan penglolaan

sebelum memutuskan untuk melakukan aktivitas, sehimgga perencanaan syarat

mutlakmdalam suatu kegiatan pengelolaan. Seperti yang di kemukakan nanang

fattah (2004: 49) Perencanaan suatu tindakan menetapkan terlebih dahulu apa

yang dikerjakan ,bagaimana mengerjakannya, apa yang harus dikerjakan dan siapa

yang mengerjakannya.

Bagaimana proses perncanaan pendidikan dilakukan langkah-langkah dalam

kegiatan perencanaan dikemukakan oleh M. Ngalim Purwanto (2005 : 15) sebagai

berikut:

1. Menentukan dan merenugkan tujuan yang hendak dicapai.

2. Meneliti masalah-masalah atau pekerjaan yang akan dilaksanakan.

3. Mengumpulkan data dan imformasi-imformasi yang diperlukan.

4. Menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan.

5. Merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan

bagaiamana pekerjaan itu dilaksanakan.

Penganggaran sekolah adalah suatu rencana operasioanal dalam kegiatan

sekolah yang mendukung perincian pendapatan dan pengeluaran biaya dalam

jangka waktu serta tahunan anggaran. Rencana anggaran pendapatan dan belanja

(RAPBS) memuat:

27

1. Rencana dan penanggungjawab kegiatan

2. Perincian program

3. Perencian kebutuhan barang dan sarana serta jumlah total anggaran

menyeluruh serta keterkaitannya dengan kegiatan pada periode-periode

tertentu.

4. Sumber dana yang terdiri atas jumlah sumber dana dan perinciannya.

Agar rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dapat tepat

sesuai kebutuhan maka dalam penyusunannya perlu keterlibatan semua pihak di

sekolah baik kepala sekolah, guru, karyawan, komite sekolah dan menampung

saran dan usul dari orang tua siswa. Tersedianya data yang memadai juga akan

sangat membantu dalam mewujudkan RAPBS yang efektif dan efisien.

Pemanfaatan yang berupa Dana yang tersedia harus digunakan sesuai dengan

pengalokasian yang tercantum dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja

sekolah (RAPBS). Pengeluaran dana disesuaikan dengan keperluan dan harus

bersifat transparan. Untuk mewujudkan transparasi maka ada pemisahan antara

pemegang keuangan dan petugas belanja barang. Pembelanjaan barang dilakukan

oleh tim yang ditunjuk oleh kepala sekolah dan pembayarannya dilakukan oleh

bendahara sekolah. Barang yang sudah dibeli juga perlu dicek dan dicatat oleh

petugas penerima barang, baik barang modal maupun barang habis pakai.

Pengeluaran uang untuk pembiayaan baik gaji, honor, transport, jasa, pembelian

barang dan sebagainya harus dengan bukti kwitansi atau bentuk lain sebagai bukti

tertulis yang harus dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan.

28

M. Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (RAPBS)

Menurut Suryana (2008) anggaran adalah rencana yang diformulasikan dalam

bentuk rupiah dalam jangka waktu atau periode tertentu, serta alokasi sumber-

sumber kepada setiap bagian kegiatan. Anggaran memiliki peran penting di dalam

perencanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan yang dilakukan sekolah.

Sekolah bersama komite atau majelis sekolah pada setiap awal tahun anggaran

perlu bersama-sama merumuskan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Sekolah (RAPBS) sebagai acuan bagi pengelola sekolah dalam melaksanakan

manajemen keuangan sekolah yang baik.

N. Langkah-langkah Penyusunan RAPBS

Menurut Sutedjo (2009) dalam penyusunan RAPBS adalah harus menerapkan

prinsip anggaran berimbang, artinya rencana pendapatan dan pengeluaran harus

berimbang dan diupayakan tidak terjadi anggaran pendapatan minus. Dengan

anggaran berimbang tersebut maka kehidupan sekolah akan menjadi solid dan

benar-benar kokoh dalam hal keuangan, maka sentralisasi pengelolaan keuangan

perlu difokuskan pada bendaharawan sekolah, dalam rangka untuk mempermudah

pertanggungjawaban keuangan. Adapun langkah-langkah penyusunan RAPBS

menurut Suryana (2008) adalah sebagai barikut :

1. Menginventarisasi rencana yang akan dilaksanakan.

2. Menyusun rencana berdasarkan skala prioritas pelaksanaannya.

3. Menentukan program kerja dan rincian program.

4. Menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program.

29

5. Menghitung dana yang dibutuhkan.

6. Menentukan sumber dana untuk membiayai rencana.

O. Alokasi dana dan Anggaran dana BOS

Menurut (Depdiknas, 2009) pengalokasian adalah suatu rencana penetapan

jumlah dan prioritas uang yang akan digunakan dalam pelaksanaan pendidikan di

sekolah. Alokasi keuangan sekolah negeri dan swasta terdiri dari:

1. Alokasi pembangunan fisik dan non fisik.

Alokasi kegiatan rutin, seperti belanja pegawai, kegiatan belajar mengajar,

pembinaan kesiswaan dan kebutuhan yang harus di beli oleh sekolah. Menurut

mahaimin (2010:357) anggaran merupakan rencana yang dalam bentuk rupiah

untuk jangka waktu tertentu sertai alokasi sumber-sumber kepada setiap bagian

aktivitas.

P. Pengelolaan Keuangan dana BOS

Menurut (Depdiknas, 2007:6) setiap kegiatan perlu diatur agar berjalan

dengan tertib, lancar, efektif dan efisien. Keuangan sekolah merupakan bagian

yang sangat penting karena setiap kegiatan sekolah membutuhkan uang. Untuk

itu, kegiatan pengelolaan keuangan sekolah perlu dilakukan dengan baik dan bisa

membantu sekolah dalam melaksankan pengelolaan dan BOS menurut peraturan-

peraturan yang sudah ada.

Menurut Mulyono (2010:147) keberhasilan sekolah dalam melakukan atau

menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan juga tidak terlepas dari

30

perencanaan anggaran pendidikan yang sudah sesuai standar serta pengalokasian

dana pendidikan yang tepat sasaran dan efektif.

Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisis sumber-sumber

pendapatan pendidikan aja, Namun lebih kepada penggunaan dana secara efektif

dan efisien. Semakin efisien dana yang digunakan dalam proses pendidikan, maka

berkurang pula dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Dengan

pencapaian efisiensi dana pendidikan, maka tercapai pula efektifitas kegiatan

dalam pencapaian tujuan pendidikan. Tugas manajemen keuangan.

Menurut Multono (2010:146) dapat dibagi menjadi tiga fase yaitu:

a) Perencanaan finansial ( budgeting) yaitu kegiatan mengkoordinasikan semua

sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara

sistematis tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan.

b) Pelaksanaan anggaran yaitu kegiatan yang bedasarkan rencana yang telah

dibuat oleh pemerintah dan kemungkinan terjadi penyesuaian jika diperlukan.

c) Evaluasi (evaluation invalues) yaitu merupakan proses evaluasi terhadap

pencapaian sasaran.