10

merupakan data yang diperoleh dan diolah melalui proses yang rumit dan panjang

mengikuti aturan yang tertuang pada Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2005

tentang Standar Prosedur Operasional Pelayanan Pertanahan (SPOPP). Pembaharuan

data selalu dilakukan apabila terjadi perubahan pada subyek atau objek hak atas

tanah.

Dengan demikian dapat dibayangkan apabila data pertanahan disimpan dalam

suatu database sedangkan pengelolahan dilakukan dengan kecanggihan komputerisasi

maka semua proses pelayanan data pertanahan disetiap Kantor Pertanahan dapat

dilalukan secara cepat dan tepat. Pengelolahan data dan informasi dibidang

pertanahan ditindaklanjuti dengan dibentuknya pusat data dan informasi pertanahan

(Pusdatin) yang tugasnya melaksanakan pengumpulan, pengelolahan, penyajian data

dan informasi pertanahan serta membangun dan mengembangkan sistem informasi

pertanahan nasional.9

Untuk melaksanakan fungsi – fungsi maka aparatur pertanahan diberikan

pedoman kerja untuk melaksanakan fungsi – fungsi tersebut yaitu dengan membut

Catur Tertib Pertanahan. Sehingga sasaran pembangunan di bidang pertanahan adalah

terwujudnya Catur Tertib Pertanahan yang meliputi : 10

1. Tertib Hukum Pertanahan

9Artha Rumondang Siburian, Eksistensi larangan kepemilikan tanah secara

Latifundia dan absentee (guntai) studi di Kantor Pertanahan kabupaten deli serdang,

Thesis, universitas Sumatra utara, 26 februari 2017, h. 112

10 H.Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia, Jilid I,

(Jakarta : Prestasi Pustakaraya, 2004), hal : 71

11

Masih banyak sekali terjadi penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah

oleh orang-orang/badan hukum yang melanggar ketentuan perundangan agraria

yang berlaku, karenanya perlu diambil langkah-langkah:

a. Mengadakan penyuluhan/penerangan kepada masyarakat mengenai Tertib

Hukum Pertanahan guna tercapainya Kepastian Hukum yang meliputi

penertiban penguasaan dan pemilikan tanah berdasarkan Peraturan

Perundangan Agraria yang berlaku. Dalam pengertian pelaksanaan tertib

hukum pertanahan sudah tercakup pelaksanaan tertib dokumentasi dan

administrasi tanah.

b. Sanksi hukum atas pelanggaran yang terjadi.

c. Melengkapai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

d. Meningkatkan pengawasan internal di bidang pelaksanaan tugas

keagrariaan.

e. Mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang sengaja melakukan

penyelewengan.

f. Mengadakan interopeksi terhadap aturan-aturan atau kebijakan yang saling

tumpang tindih.

Dengan usaha-usaha tersebut, maka akan terwujud adanya Tertib Hukum

Pertanahan yang menimbulkan Kepastian Hukum Pertanahan dan Hak-hak serta

penggunaannya, yang kesemuannya itu akan menciptakan suasana ketentraman

dalam masyarakat dan pengayoman masyarakat dari tindakan-tindakan semena-

mena serta meminimalisir sengketa, konflik dan perkara pertanahan.

12

2. Tertib Administrasi Pertanahan.

Upaya memperlancar setiap usaha dari masyarakat yang menyangkut tanah

terutama dengan pembangunan yang memerlukan sumber informasi bagi yang

memerlukan tanah sebagai sumber daya, uang, dan modal. Menciptakan suasana

pelayanan di bidang pertanahan agar lancar, tertib, murah, cepat dan tidak berbelit-

belit dengan berdasarkan pelayanan umum yang adil dan merata Dengan adanya

tertib administrasi pertanahan dimaksud bahwa setiap bidang tanah tercatat dan

diketahui dengan mudah, baik mengenai riwayat, kepemilikan, subyek haknya,

keadaan fisik serta ketertiban prosedur dalam setiap urusan yang menyangkut

tanah.

Kenyataan ini, masih terasa adanya keluh kesah dari masyarakat, tentang

hal berurusan dengan aparat pertanahan, khususnya dalam hal :

a. Pelayanan urusan yang menyangkut tanah masih berbelit-belit dan biaya

relatif mahal.

b. Masih terjadi adanya pungutan-pungutan tambahan (liar) dalam hal

pembiayaan pelayanan pertanahan.

Dengan demikian maka yang disebut Tertib Administrasi Pertanahanadalah

merupakan keadaan dimana :

a. Untuk setiap bidang telah tersedia mengenai aspek-aspek ukuran fisik,

penguasaan penggunaan, jenis hak dan kepastian hukumnya yang dikelola

dalam sistem Informasi Pertanahan yang lengkap.

13

b. Terdapat mekanisme prosedur, tata kerja pelayanan di bidang pertanahan

yang sederhana, cepat dan mudah tetapi menjamin kepastian hukum yang

dilaksanakan secara tertib dan konsisten.

c. Penyimpanan warkah-warkah yang berkaitan dengan pemberian hak dan

pemanfaatan tanah dilaksanakan secara tertib, beraturan dan terjamin

keamanaannya

3. Tertib Penggunaan Tanah

Dengan tertib penggunaan pertanahan dimaksudkan bahwa setiap bidang

tanah telah diusahakan atau dipergunakan sesuai dengan kemampuan dan

peruntukannya sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dengan demikian yang disebut Tertib Penggunaan Tanah adalah

merupakan keadaan dimana :

a. Tanah telah digunakan secara lestari, serasi dan seimbang. Sesuai dengan

potensi guna berbagai kegiatan kehidupan dan pengharapan diperlukan

untuk menunjang terwujudnya Tujuan Nasional.

b. Penggunaan tanah di daerah perkotaan dapat menciptakan suasana aman,

tertib, lancar dan sehat.

c. Tidak terdapat pembentukan kepentingan antara sektor dalam peruntukkan

tanah.

4. Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup.

14

Dengan tertib pemeliharan tanah dan lingkungan hidup dimaksudkan

bahwa setiap penguasaan dan penggunaan atas tanah telah memperhatikan dan

melakukan usaha-usaha untuk menunjang terwujudnya kelestarian hidup.11

Dengan demikian, unsur-unsur yang berhubungan dengan azas-azas Tataguna

Tanah dan keselamatan hidup sudah benar-benar ditinggalkan guna mengejar

kebutuhan hidup yang menDesak dan bersifat sementara. Tertib pemeliharaan

tanah ini merupakan kewajiban tiap orang/ Badan Hukum/ Instansi Pemerintah.12

Oleh karena itu, maka yang disebut Tertib Pemeliharaan Tanah dan

Lingkungan Hidup adalah merupakan keadaan di mana :

a. Penanganan bidang pertanahan telah dapat menunjang kelestarian hidup

b. Pemberian hak atas tanah dan pengarahan penggunaan telah dapat

menunjang terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan bernuansa

lingkungan.

c. Semua pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah

melaksanakan kewajiban sehubungan dengan pemeliharaan tanah tersebut.

Catur Tertib Pertanahan ini merupakan kebijakan bidang pertanahan yang

dijadikan “landasan”, sekaligus “sasaran” untuk mengadakan penataan kembali

penggunaan dan pemilikan tanah serta program-program khusus di bidang agraria

11Rusmandi Murad,, Administrasi Pertanahan (Pelaksanaan Hukum Pertanahan Dalam

Praktek), Bandung CV Mandar Maju, 2013, hlm 39

12Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolahan

Lingkungan HidupPasal 5 ayat (2) : “Setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan

mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya”.

15

untuk usaha meningkatkan kemampuan petani-petani yang tidak bertanah atau

mempunyai tanah yang sangat sempit.

Untuk mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan yang

meliputi Pengaturan Penggunaan, Penguasaan, Pemilikan dan Pengelolaan Tanah

(P4T), penguasaan hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-

lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan, sehingga BPN sangat berperan

aktif dalam mewujudkan penggunaan tanah untuk sebesar-besar kemakmuran

rakyat dengan melaksanakan fungsinya di bidang pertanahan sebagai lembaga non

Departemen pembantu Presiden.

A.2.3Wewenang Badan Pertanahan Nasional

Badan Pertanahan Nasional di atur dalam Peraturan Presiden Nomor

20Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional dimana dalam Peraturan

Presiden ini telah ditetapkan Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut

BPN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Presiden13. Kelembagaan instansi ini dikepalai oleh

Menteri Agraria dan Tata Ruang, lembaga ini telah beberapa kali mengalami

perubahan kelembagaan dari sejak era orde lama, orde baru sampai dengan saat ini

namun tugas dan fungsi tidak mengalami banyak perubahan yang signifikan,

kebijakan politik pertanahan masih menaruh keberpihakan kepada masyarakat

bawah yang antara lain adalah mengenai kebijakan landreform.

13Lihat Pasal 1 Perpres Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

16

Program landreform sebagai strategi untuk mencapai keadilan dalam

pemilikan dan pemanfaatan tanah pertanian telah diawali dengan diterbitkannya

Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya, strategi

yang menjadi primadona dari kebijakan ini adalah Redistribusi tanah pertanian

yang berasal dari tanah-tanah kelebihan maksimum, tanah absente, tanah swapraja,

tanah-tanah partikelir dan tanah negara. Menurut Erich Jacoby redistribusi tanah

lebih dikenal dengan landreform. Redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah

yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek landreform yang

diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat dan ketentuan

yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961.14

Namun penerapan kebijakan ini sampai dengan saat ini dirasakan belum

berjalan lancar karenakendala bersifat politis, teknis administrasi dan legal serta

perlu mengoptimal aparat pertanahan dalam mensosialisasi manfaat program

(kebijakan) ini kepada masyarakat luas.15

Dalam melaksanakan program landreform di Indonesia Badan Pertanahan

Nasional mempunyai fungsi pengendalian Pemilikan dan penguasaan tanah pertanian,

Dalam tugas dan fungsi pengendalian tersebut aparat pertanahan mempunyai tugas

memberikan pemahaman peraturan pertanahan kepada masyarakat dan aparat

14 https://elkafilah.wordpress.com di unduh pada Tanggal 26 Februari , Waktu 10.04

15 Maria Sumardjono, op.cit, hal. 51

17

Desa/kelurahan danmelakukan pendataan administrasi pemilikan tanah di setiap

Desa/kelurahan.

Pembagian tanah merupakan salah satu dari kewenangan Kantor pertanahan,

pembagian tanah lazim di sebut juga redistribusi dalam rangka landreform adalah

merupakan wewenang Negara yang lahir dari Hak Menguasai Negara yang sehari-

hari dijalankan oleh Pemerintah yang membawa fungsi dan tugas kenegaraan sebagai

suatu kehormatan yang pantas diterima bagi warganegara yang memerlukan tanah

sesuai dengan kedudukan, profesi, dan prestasinya.16

Sehingga dalam peraturan larangan kepemilikan tanah pertanian secara

absenteedapat ditetapkan oleh Pemerintah sebagai tanah negara objek landreform

yang dapat di redistribusikan kepada petani yang memenuhi syarat dan kepada bekas

pemilik diberikan ganti rugi sesuai Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 4 tahun 1992 tentang Penyesuaian Ganti Rugi tanah Objek Landreform

Kelebihan Maximum dan Absente.

A.3 Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat

Hukum dalam kehidupan masyarakat diartikan dengan berbagai macam

sesuai dengan sudut pandang masyarakat tersebut. Robert B. Seidman menyatakan

bahwa bekerjanya hukum merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh

16 Rusmandi Murad, Op.cit, hal 29

18

kekuatan-kekuatan sosial. Kekuatan sosial ini sudah mulai bekerja sejak proses

pembuatan undang-undang, berjalannya penegakan hukum dan perilaku para

pemegang peran (role occupant). Seluruh kekuatan sosial itu selalu ikut bekerja

dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku,

menerapkan sanksi-sanksinya dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga

pelaksanaannya.

Dengan demikian, peranan yang pada akhirnya dijalankan oleh lembaga

dan pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam faktor.

Melalui pemahaman yang demikian, dapat dipahami bahwa bekerjanya hukum

tidak terjadi karena sebuah peraturan perundang-undangan telah dibuat, tetapi

setiap peraturan akan memberitahu bagaimana seorang pemegang peran, yaitu

subyek hukum yang diaturnya (masyarakat dan aparatur) diharapkan

bertindak/berbuat. Dengan kata lain, bagaimana seorang itu akan bertindak

merupakan respon terhadap peraturan yang ditujukan kepadanya. 17

Bekerjanya hukum dalam masyarakat tersebut, oleh Seidman dirumuskan

beberapa pernyataan teoretis sebagai berikut :18

1) Setiap peraturan hukum itu menunjukkan aturan-aturan tentang bagaimana

seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak;

17 Satjipto Rahardjo, op.cit, hal: 34.

18Robert B. Seidman & William J. Chambles, Law, Order, and Power, Printed in United

States of America, Pubhlised Stimulant Costly in Canada Library of Congress Catalog Card No.

78-111948 Hal 14

19

2) Tindakan apa yang akan diambil oleh seseorang pemegang peran sebagai

respons terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan

oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dari aktivitas

lembaga pelaksanaannya, serta dari seluruh kompleks kekuatan sosial,

politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya;

3) Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pelaksana sebagai respons

terhadap peraturan-peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan

oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dan dari seluruh

kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas

dirinya, serta dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan

birokrasi;

Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pembuat undang-

undang sebagai respons terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan

dikendalikan oleh berfungsinya peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-

saksinya, dan dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya

yang bekerja atas mereka, serta dari umpan balik yang datang dari pemegang peran

dan birokrasi.

Dengan demikian, hukum dan politik yang berpengaruh dan tak dapat

dipisahkan dari hukum yang bekerja di dalam masyarakat. Bahwa hukum itu untuk

masyarakat, sebagaimana teori living law. Fungsi-fungsi hukum hanya mungkin

dilaksanakan secara optimal, jika hukum memiliki kekuasaan dan ditunjang oleh

kekuasaan politik. Meskipun kekuasaan politik memiliki karakteristik tidak ingin

20

dibatasi, sebaliknya hukum memiliki karakteristik untuk membatasi segala sesuatu

melalui aturan-aturannya yang demikian agar tidak timbul penyalahgunaan

kekuasaan dan kesewenang-wenangan, sebaliknya kekuasaan politik menunjang

terwujudnya fungsi hukum dengan “menyuntikan’ kekuasaan pada hukum, yaitu

dalam wujud sanksi hukum.19

A.3.1. Faktor-Faktor yang Mendorong Bekerjanya Hukum Dalam

Masyarakat

Di Indonesia fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat

dan berfungsi sebagai alat untuk ketertiban, keteraturan dalam masyarakat. Dengan

adanya fungsi hukum ini sangat berkaitan dengan sistem hukum yang ada di

Indonesia. Dalam beberapa peraturan atau kebijakan hukum yang dibuat oleh

Pemerintah sering tidak berjalan sesuai dengan keinginan dan tujuan yang ingin

dicapai. Kenyataan yang demikian disebabkan karena hukum tidak akan dapat

berjalan atau berfungsi dengan sendirinya tanpa ditunjang oleh kondisi sosial, politik,

ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.

Sehingga berfungsinya hukum harus melibatkan juga beberapa faktor yaitu:20

1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri harus sistematis, tidak

bertentangan baik secara vertikal maupun secara horizontal dan dalam

19 Ibid hlm 39 20 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta:

Raja Grafindo Persada, 1993), hal : 14

21

pembuatannya harus disesuaikan dengan persyaratan yuridis yang telah

ditentukan ;

2. Penegak hukum haruslah mempunyai pedoman berupa peraturan yang

tertulis yang menyangkut ruang lingkup tugasnya dengan menentukan

batas-batas kewenangan dalam pengambilan kebijaksanaan, yang paling

penting adalah kualitas petugas memainkan peranan penting dalam

berfungsinya hukum ;

3. Adanya fasilitas yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kaidah

hukum yang telah ditetapkan. Fasilitas disini terutama sarana fisik yang

berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan ;

4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut ;

Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dipengaruhi juga oleh faktor-

faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan pemberlakuan.

Kekuatan sosial akan berusaha masuk dalam setiap proses legislasi secara efektif dan

efesien. Peraturan dikeluarkan diharapkan sesuai dengan keinginan, tetapi efek dari

peraturan tersebut tergantung dari kekuatan social, seperti budaya hukumnya baik,

maka hukum akan bekerja dengan baik pula, tetapi sebaliknya apabila kekuatannya

berkurang atau tidak ada maka hukum tidak akan bisa berkerja.

Melihat bekerjanya hukum sebagai suatu pranata dalam masyarakat, maka

perlu memasukkan satu faktor yang menjadi perantara yang memungkinkan

terjadinya penerapan dari norma hukum itu. Dalam kehidupan masyarakat, maka

regenerasi atau penerapan hukum itu hanya dapat melalui manusia sebagai

22

perantaranya. Masuknya faktor manusia ke dalam hubungan dengan bekerjanya

hukum, akan membawa ke dalam penglihatan mengenai hukum sebagai karya

manusia di dalam masyarakat, sehingga tidak dapat dibatasi masuknya pembicaraan

mengenai faktor-faktor yang memberikan beban pengaruh terhadap hokum.21

Sosiolog William J. Chambliss dan Robert B. Seidman, menyebut anggota

masyarakat yang dikenai peraturan (norma adressat) sebagai pemegang peran, dimana

peranannya diharapkan sesuai dengan tujuan peraturan perundangan.

Secara lebih mudah Chambliss dan Seidman mengemukakan model

bekerjanya hukum dalam masyarakat pada bagan sebagai berikut :

21Satjipto Rahardjo, Op.cit, hal : 48

23

Faktor-faktor sosial

dan personal lainnya

Norma Umpan Balik

Umpan Norma

balik

Aktivitas

Penerapan

Faktor-faktor sosial dan Faktor-faktor sosial dan

personal lainnya personal lainnya

Lembaga Pembuat

Peraturan

Pemegang

peran

Lembaga Penerapan

Peraturan

24

Dari bagan tersebut di atas dapat diuraikan dalam dalil-dalil sebagai berikut22:

1. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang

pemegang peran (role accupant) itu diharapkan bertindak.

2. Bagaimana seorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatu

respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan

yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-

lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik

dan lainnya mengenai dirinya.

3. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai suatu

respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi-fungsi peraturan

hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan

kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang

mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari para

pemegang peran.

4. Bagaimana para pembuat Undang-undang itu akan bertindak merupakan

fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-

sanksinya keseluruhan kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lain

yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang

peran serta birokrasi.

Bahwa dalam tabel di atas berhubungan dengan penegakan hukum Ada 3

elemen penting yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum yaitu :

22Ibid, hal : 27

25

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan

prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya ;

2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai

kesejahteraan aparatnya, dan ;

3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya

maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja,

baik hukum materiilnya maupun hukum acaranya.23

Ketiga aspek/elemen ini harus diperhatikan dan dipenuhi agar proses

penegakan hukum dan keadilan dapat diwujudkan secara nyata. Institusi yang

melaksanakan larangan pemilikan tanah pertanian secara absente adalah Badan

Pertanahan Nasional yang dijabarkan dalam Tugas pokok dan fungsi aparaturnya

(Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2006 ) pada Kantor

Pertanahan Kabupaten/Kota tugas dan fungsi ini dilaksanakan oleh seksi pengaturan

dan penataan pertanahan, didalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan

Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 dan petunjuk kerja lainnya. Sanksi terhadap

aparat pertanahan yang tidak melaksanakan tupoksinya telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apatur Sipil Negara. Bahwa efektifnya

penertiban larangan ini sangat tergantung pada budaya dan hukum adat masyarakat

setempat.24

23 imly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia, Jurnal

Keadilan, Vol 2, No 2, Jakarta, Pusat Kajian Hukum dan Keadilan, 2002, hal : 18

24 Oloan Sitorus, HM Zaki Sierrad, Hukum Agraria di Indonesia, Konsep Dasar dan

Implementasi, Yogyakarta, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2006, hal 13.

26

Sehingga dapat dikatakan bekerjanya hukum dalam masyarakat

dipengaruhi oleh faktor peraturannya, penegakannya, kondisi dan budaya dalam

masyarakat.

27

B. HASIL PENELITIAN

B.1 Gambaran Umum Lokasi Desa Paslaten

Desa Paslaten adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tatapaan

Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara. Secara geografis,

DesaPaslatenmemiliki luas wilayahnya sekitar 1.880.00 Ha, yang berbatasan

langsung di sebelah utara berbatasan dengan Sungai Manembo-Nembo; sebelah

selatan berbatasan dengan Teluk Amurang; sebelah Timur berbatasan dengan Desa

Sulu; serta sebelah barat berbatasan langsung dengan DesaPaslaten Satu

Desa Paslaten mempunyai tanah pertanian yang cukup luas dan sangat

potensial untuk dikembangkan. Namun, dalam kenyataannya, tanah-tanah pertanian

tersebut tidak diolah sesuai dengan peruntukkannya.

28

a. Gambaran Penggunaan Tanah.

Dari luas Wilayah Desa Paslaten penggunaan tanah di Desa Paslaten sebagai

berikut :

Tabel 2.1 Penggunaan Tanah di DesaPaslaten

Penggunaan Tanah Luas Areal

1. Tanah Pertanian

terdiri dari :

a. Tanah Sawah :

- Irigasi

- Non irigasi

b. Tanah Perkebunan.

1.627,50 Ha

188 Ha

135 Ha

1.304,5 Ha

2. Tanah rawah 65,00 Ha

3. Fasilitas Umum/Pemukiman 47,50 Ha

4. Tanah Hutan 140 Ha

Total Luas 1.880,00

Sumber: Buku Desa Paslaten 2016

Dari data tersebut diatas penggunaan tanah paling adalah tanah

pertanian seluas 1.627,50 Ha yang terbagi yaitu tanah sawah irigasi dan non

irigasi seluas 323,00 Ha dan tanah perkebunan seluas 1.304,5 Ha. Sedangkan

luas dari tanah non pertanian adalah seluas 252,5 Ha, yang terbagi yaitu tanah

rawa seluas 65,00 Ha, tanah fasilitas umum seluas 47,50 Ha dan tanah hutan

seluas 140 Ha.

29

b. Jumlah Penduduk

Menurut data pertumbuhan penduduk tahun 2016 Desa Paslaten penduduknya

berjumlah 1208 orang penduduk, yang terdiri dari 573 penduduk laki-laki dan

635 orang penduduk perempuan. Data jumlah penduduk menurut usia

selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini :

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk di Desa Paslaten

Umur Laki-laki Perempuan Jumlah

0-6 74 79 153

7-12 44 69 113

13-18 91 69 160

19-24 55 70 125

25-38 158 148 306

39-55 119 189 308

56-75 48 60 108

75 th ke atas 6 9 15

Total 573 635 1,208 orang

Sumber: Buku Desa Paslaten 2016.

30

Berdasarkan Tabel 2.2 terlihat bahwa Di Desa Paslaten memiliki

angka usia produktif yaitu dari umur 19 – 55 tahun sejumlah 739 orang yang

produktif kerja, usia sekolah dari umur 7 – 18 tahun sejumlah 273. Dari

jumlah usia produktif tersebut terdapat 25 % (180 orang) yang belum

mendapatkan pekerjaan dan 75% (559 orang) sudah mendaptkan pekerjaan

dengan profesi sebagai petani, nelayan, Pegawai Negeri dan wiraswasta.

Di Desa Paslaten untuk mendapatkan pekerjaan cukup mudah

dikarenakan jarak ke kota cukup dekat, sehingga memudahkan dalam mencari

pekerjaan. Usia produktif dengan profesi sebagai petani merupakan profesi

yang dominan.

c. Mata Pencarian Penduduk

Penduduk di Desa Paslaten ini rata-rata memiliki mata pencarian sebagai

petani, terbukti dari data tabel di bawah ini :

31

Tabel 2.3 Mata Pencarian Penduduk di DesaPaslaten.

Mata Pekerjaan Laki-Laki Perempuan Jumlah

Petani 383 orang 5 orang 388 orang

Buruh tani 49 orang 8 orang 57 orang

Buruh migrant 0 orang 1 orang 1

Pegawai negeri sipil 10 orang 21 orang 31

Montir 11 orang 0 orang 11

Pengusaha kecil, menengah dan besar 3 orang 2 orang 5

Pembantu rumah tangga 0 orang 2 orang 2

Karyawan perusahan swasta 14 orang 13 orang 25

Karyawan perusahaan pemerintah 4 orang 3 orang 7

Wiraswasta 23 orang 9 orang 32

Pelajar 135 orang 116 orang 251

Ibu rumah tangga 0 orang 314 orang 314

Purnawirawan/pensiunan 7 orang 13 orang 20

Pengrajin industri rumah tangga lainnya 0 orang 2 orang 2

Jumlah Mata Pencarian Penduduk 1.148 orang

Sumber: Buku Desa Paslaten 2016.

Dari data tabel 2.3 diatas membuktikan bahwa sebagian besar

penduduk DesaPaslaten lebih menggantungkan hidupnya pada alam sekitar

terutama bagi para petani dan buruh tani sejumlah 445 orang, sedangkan

32

masyarakat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri sipil, Karyawan swasta,

wirausaha lainnya merupakan profesi dengan presentase kecil.

d. Pemilikan Tanah Pertanian

Luas tanah pertanian di DesaPaslaten sejumlah 1.692,5 Ha dan jumlah

yang memiliki tanah pertanian sejumlah 236 orang dan yang tidak memiliki

tanah pertanian 127 orang dengan luas pemilikan rata-rata masing-masing

keluarga 0,5 s/d 2 Ha.

Dari 236 orang yang memiliki tanah pertanian yang berdomisili di

DesaPaslaten 191 orang dan diluar DesaPaslaten sejumlah sejumlah 45 orang

dengan berdomisili sebagai berikut:

Tabel 2.4 Pemilikan Tanah Pertanian di Desa Paslaten.

Jumlah orang Berdomisili

18 Kalimantan

11 Pulau Jawa

4 Papua

12 Manado dan sekitarnya

Sumber: Buku Desa Paslaten 2016.

Sehingga dari tabel 4 di atas dapat di ketahui jumlah orang pemilikan

tanah pertanian secara absentee yang berdomisili di luar pulau ada 33 orang

dan yang berada di Manado sekitarnya ada 12 orang. Pemilik tanah yang di

luar pulau mereka mendapatkan tanah pertanian di Desa Paslaten, dikarena

33

dulu mereka pernah tinggal di Desa Paslaten dan mereka ada yang

mendapatkan tanah tersebut karena warisan.25

e. Keberadaan Tanah Absentee/Guntai Di Desa Paslaten Kecamatan

Tatapaan

Kepemilikan Tanah Absentee sangat umum dijumpai di seluruh

Indonesia. Termaksud juga di Desa Paslaten, walaupun masih terdapat

kepemilikan tanah absentee tetapi menurut keterangan Bapak Steven

Lintjewas Mantan Sekertaris Desa, tanah-tanah pertanian tersebut sangat

produktif dan aktif di kerjakan oleh petani penggarapnya sehingga sampai

sejauh ini tidak ada tanah pertanian yang terlantar dan tidak diurus meskipun

pemilik tanah tersebut tidak tinggal di Desanya. Kebiasaan pengelohan tanah

di Desa Paslaten dilakukan dengan sistem bagi hasil apabila pemilik tanah

tidak berdomisili didesa tersebut. System bagi hasil ini tanah dikerjakan oleh

petani penggarap dengan hasil dibagi dengan pemilik tanah dengan

berbandingan 40 % : 60 % yaitu pemilik tanah 40 % sedangkan 60 % petani

penggarap. Bagi pemilik tanah hal itu tidak menjadi masalah karena bagi

dirinya yang terpenting tanah tersebut tidak di terlantar (tidak dimanfaatkan

sesuai peruntukannya) karena ada yang mengurusnya. Setelah itu secara

berkala setiap musim panen atau setidaknya setahun sekali si penggarap akan

melaporkan keadaan tanah tersebut dan memberikan hasil panennya kepada

pemilik tanah sesuai kesepakatan. Bapak Steven juga mengatakan bahwa,

25 Wawancara dengan Bapak Stevan Lintjewas, Mantan Sekertaris Desa, Tanggal 22

Desember 2016

34

pemilik tanah yang berdomisili di luar provinsi memiliki Surat Keterangan

Domisili penggati KTP untuk bisa memiliki tanah tersebut, hal-hal seperti ini

yang menyebabkan pemilik tanah secara absentee di Desa Paslaten.26

Berdasarkan dari hasil penelitian, cara perolehan tanah absentee di

lakukan dengan jalan ialah:

1. Jual Beli Dibawah Tangan.

- Dari keterangan ibu Vivi Sumajow 27 seorang PNS yang berdomisili di

Manado, beliau memiliki tanah absentee melalui jual beli di bawah

tangan. Dalam proses jual beli tersebut hanya antara pembeli dan penjual

(pemilik Tanah) di depan Kepala Desa Paslaten dengan di hadiri oleh para

saksi yaitu tetangga dan kerabat keluarga. Peralihan hak atas tanah di

bawah tangan, ini dilakukan di atas kertas dengan materai atau kertas

segel yang didalamnya dituangkan perjanjian yang mengikat kedua belah

pihak yang harus ditandatangani oleh para pihak dan saksi-saksi.

Disamping itu biasanya juga dilakukan dengan hanya memberikan

kwitansi pembayaran dengan membubuhkan tujuan penyerahan uang

tersebut, jadi tidak dengan perjanjian yang di tuangkan di atas kertas. ibu

26 Wawancara dengan Bapak Stevan Lintjewas, Mantan Sekertaris Desa, Tanggal 22

Desember 2016.

27Wawancara dengan Ibu Vivi Sumajow, Pegawai Negeri Sipil, Pemilik Tanah Absentee,

Tanggal 23 Desember 2016.

35

Vivi Sumajow memiliki tanah sawah 2800 m2 dan memperoleh tanah

tersebut yaitu dengan jalan jual beli dibawah tangan pada tahun 1980.

Beliau adalah penduduk asli Desa tetapi sudah migrasi ke Manado.

Sesuai dari keterangan Ibu Vivi lahan pertaniannya yang terletak di Desa

Paslaten, di kelola oleh penggarap dengan perjanjian bagi hasil dengan

pembagian 60 % di berikan kepada ibu Vivi dan 40 % kepada petani

penggarap. Bisa di katakan bahwa walaupun ibu Vivi tidak mengelola

tanah yang bersangkutan, akan tetapi beliau mendapatkan 60 % dari hasil

bersih yang diserahkan oleh penggarap. Diperoleh informasi dari Ibu Vivi

bahwa alasanya untuk melakukan jual beli di bawah tangan adalah :

karena mudah pelaksanannya dan biaya lebih murah dibandingkan dengan

jual beli yang dilakukan di depan PPAT.

Lebih lanjut ibu Vivi juga mengatakan bahwa dengan terjadinya

jual beli di bawah tangan maka terhindar dari kewajiban untuk membayar

pajak kepada Negara yaitu Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

(BPHTB) dan Pajak Penghasilan (Pph), Berkaitan dengan peraturan

tentang larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee, beliau

mengatakan tidak mengetahui bahwa pemilikan tanah secara absente itu di

larang, karena Kantor Pertanahan sendiri pun tidak pernah mengadakan

sosialisasi kepada pemilik tanah absentee. Sehingga tanah tersebut

dijadikan investasi untuk memperoleh keuntungan sendiri dan mungkin

akan di jual kembali jika harga tanahnya sudah tinggi.

36

2. Melalui Pelelangan Negara

Ada dua bidang tanah absentee yang diperoleh melalui pelelangan

Negara yakni tanah yang dimiliki oleh Bapak Yoko Ferry dan Ibu Sandra

Johannis. Tentang proses perolehan tanah absentee dapat di jelaskan

sebagai berikut:

a. Dari keterangan Bapak Ferry Yoko, seorang wiraswasta, yang merupakan

pemilik tanah absentee di Desa Paslaten yang berdomisili di Kota Manado

dan beliau bukan penduduk asli Desa Paslaten. Diperoleh informasi bahwa

Bapak Ferry Yoko memiliki tanah sawah 1800 m2 dan memperoleh tanah

tersebut yaitu dengan lelang negara pada tahun 1990. Beliau mengatakan

bahwa perolehan tanah pertanian di Desa Paslaten diperoleh melalui

lembaga lelang negara dan proses pelelangan tersebut tidak

mempersyaratkan bahwa beliau harus berdomisili di Kecamatan Tatapaan.

Keterangan lebih lanjut di jelaskan dari bapak Yoko bahwa pemilikan

tanahnya diperoleh dengan cara yang sah yaitu melalui lelang Negara

sehingga proses untuk memiliki tanah tersebut sudah di akui oleh

pemerintah. Selanjutnya, beliau berharap bahwa peraturan tanah absentee

harus di sesuaikan dengan kondisi saat ini.28

b. Menurut keterangan Ibu Sandra Johannis seorang Wiraswasta, yang

merupakan pemilik tanah absentee yang berdomisili di Kota Tomohon.

28Wawancara dengan Bapak Ferry Yoko, Wiraswasta, Pemilik Tanah Absentee, Tanggal 22

Desember 2016.

37

Ibu Sandra Johannis memiliki tanah sawah sekitar 1500 m2 dan

memperoleh tanah absentee melalui lelang Negara juga pada tahun 1988.

Beliau bukan penduduk asli Desa Paslaten. Seperti halnya yang

diinformasikan oleh Bapak Ferry Yoko, beliau juga mengatakan bahwa

waktu memperoleh tanah tersebut tidak ada usaha dari Kantor Pertanahan

untuk mencegah. Beliau juga mengatakan bahwa sewaktu mendapatkan

tanah tersebut tidak ada larangan dari pihak Kantor Pertanahan dan juga

belum ada penyuluhan dari Kantor Pertanahan. Menurut keterangannya

cara memiliki tanah tersebut dengan mendaftarkan akta lelang di Kantor

Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan dan diproses peraalihan haknya.

Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan tidak mempermasalahkan

domisili sesuai dengan KTP Kota Tomohon, sehingga ibu Sandra merasa

yakin bahwa pemilikannya adalah sesuai dengan prosedur. 29

3. Karena Warisan

- Menurut Bapak Larry Katiandhago, seorang PNS yang berdomisili di Kota

Manado, beliau memperoleh tanah pertanian seluas 2500 m2 melalui

pewarisan 1992 tahun yang lalu. Beliau bukan penduduk asli Desa

Paslaten. Dari keterangan beliau dimana pembagian warisan tersebut

dilakukan 1 tahun setelah kematian pewaris. Ahli waris adalah anak dari

pewaris yang sudah meninggal. Tanahnya saat ini dikelolah dengan sistem

29Wawancara dengan Ibu Sandra Johannis , Wiraswasta, Pemilik Tanah Absentee, Tanggal

22 Desember 2016

38

bagi hasil kepada sanak saudara yang berdomisili di Desa Paslaten. Bapak

Larry masih berkunjung di kebun tersebut selama 3 kali dalam 1 tahun.

Dari segi pengolahan tanah bagi dirinya tidak menjadi masalah karena

dengan adanya kemudahan transportasi membuat jarak antara Manado-

Paslaten dapat ditempuh beberapa jam saja sehingga dia dapat dengan

mudah melakukan pengawasan, mengingat dia bukan penduduk daerah

tersebut dan berdomisili di luar kota sehingga membutuhkan proses yang

cepat dalam pengalihan hak atas tanah tersebut. Dari keterangan beliau,

pemerintah harus merevisi aturan tentang kepemilikan tanah absentee bagi

tanah-tanah yang dimiliki secara turun-temurun. karena tanah tersebut

adalah pemberian dari orangtuanya untuk dijaga dan dikeloah.30

Dari hasil wawancara tersebut diatas yang dilakukan kepada 4 subjek

hak kepemilikan tanah yaitu Bapak Ferry dan Ibu Sandra , yang keduanya

berprosesi sebagai wiraswata, Bapak Larry dan Ibu Vivi yang berprofesi

sebagai Pegawai Negeri, diperoleh informasi bahwa para subyek hak pemilk

tanah absentee, memperoleh haknya melalui jual beli dibawah tangan,

warisan dan melalui lelang Negara. Dalam memperoleh hak atas tanah

tersebut menunjukkan bahwa pemilikan tanah pertanian secara absentee di

Desa Paslaten terjadi karena melalui jual beli dibawah tangan merupakan

pelanggaran yang di lakukan oleh pihak penjual dan pembeli yang di legalkan

30Wawancara dengan Bapak Larry Katiandhago, Pegawai Negeri Sipil, Pemilik Tanah

Absentee, Tanggal 8 January 2017.

39

oleh aparat desa. Sedangkan peralihan hak atas tanah yang di peroleh memalui

lembaga lelang Negara merupakan kelemahan hukum karena larangan

pemilikan tanah secara absentee belum di atur lebih lajut oleh ketentuan

lelang Negara. Selain itu, pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan

Nasional Khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan belum

maksimal dalam melakukan penyuluhan hokum pertanahan. Bagi masyarakat

Desa Paslaten masih kurang pemahaman mengenai larangan ini dan Kantor

Pertanahan ternyata belum melakukan sosialisasi tentang larangan ini.

Sejauh ini Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan belum

maksimal dalam melakukan tugas penyuluhan/sosialisasi hukum pertanahan

kepada masyarakat dan belum juga melakukan hal yang konkrit untuk

menunjang terlaksananya efektivitas larangan pemilikan tanah

absentee/guntai tersebut. Hal itu terbukti adanya tanah-tanah absentee Di

Desa Paslaten berdasarkan 4 orang sampel penelitian yang ada.

Menurut keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa

Selatan Bapak Tjatur Wahyudi, SE pada Tahun 2012 pernah dilaksanakan

soasialisasi tentang larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee di

Desa Paslaten kecamatan Tatapaan bersamaan dengan soasialisasi tentang

pelaksaanann kegiatan Prona di Desa tersebut pada bulan Juni dan Oktober.

40

Setelah itu tidak pernah ada penyuluhan lagi dari Kantor Pertanahan berkaitan

dengan tanah absentee. 31

Beliau juga mengatakan bahwa pihaknya sudah maksimal dalam

melakukan tertib administrasi khususnya dalam hal peralihan hak dan

penerbitan sertifikat tanah. Upaya yang selama ini telah dilakukan selain

penyuluhan/sosialisasi adalah dengan meningkatkan pengawasan dalam hal

meneliti dokumen kependudukan (KTP) yang kaitannya dengan domisili pada

setiap permohonan hak atas tanah pertanian dan peralihan hak. Hal ini untuk

memastikan pemilik tanah berdomisili didesa dimana letak tanahnya, dan

apabila pemilik tanah berdomisili di luar kecamatan maka wajib membuat

pernyataan dalam jangka waktu enam (6) bulan setelah mendapatkan hak atas

tanah pertanian maka yang bersangkutan memilih berdomisili didesa letak

tanahnya (sesuai Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun

1961).

Selain itu menurutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa

Selatan dalam rencana kegiatan tahun anggaran 2018 mendatang akan

mengadakan kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah (IP4T) bahwa dengan kegiatan ini dapat di pantau/ di

ketahui penguasaan pemilikan tanah oleh orang perorangan atau badan hukum

31 Wawancara Dengan Bapak Tjatur Wahyudi S.E, Kepala Kantor Pertanahan Minahasa

Selatan Pada Tanggal 25 Oktober 2016

41

sehingga dapat di tindak lanjuti dengan penertiban pemilikan penguasaan

tanah yang terindikasi absentee tersebut.

Dengan adanya data IP4T tersebut para pejabat Kantor Pertanahan

dapat melakukan upaya peringatan dan penindakan kepada subyek

hak/pemilik tanah secara objektif dan transparan. Di samping itu dapat

menerapkan sanksi pidana bagi pemilik tanah yang memperoleh atau dengan

sengaja menghalang-halangi pengambilan tanah oleh Pemerintah dan

pembagianya sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224

Tahun 1961 Pasal 19 yaitu :

(1) Pemilik tanah yang menolak atau dengan sengaja

menghalanghalangipengambilan tanah oleh Pemerintah

dan pembagiannya,sebagai yang dimaksud dalam Pasal

2 ayat (2), di pidana denganhukuman kurungan selama-

lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya

Rp. 10.000,- sedang tanahnya diambil olehPemerintah

tanpa pemberian ganti rugi

(2) Barang siapa dengan sengaja menghalang-halangi

terlaksananyaPeraturan Pemerintah ini dipidana dengan

hukuman kurunganselama-lamanya 3 bulan dan/atau

denda sebanyak-banyaknyaRp. 10.000,-

(3) Tindak pidana yang dimaksudkan dalam ayat (1) dan

(2). Pasal ini adalah pelanggaran Berdasarkan hasil

penelitian di lapangan, bahwa di Kantor Pertanahan

Minahasa Selatan belum pernah adanya penerapan

sanksi pidana tersebut.

Dari hasil wawancara tersebut diatas, upaya mengendalikan,

meminimalisir dan penertiban Pemilikan Tanah pertanian secara absente oleh

Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan sudah mulai dilakukan

meskipun agak terlambat.

42

B.2 ANALISIS

Dalam analisis ini penulis menganalisis memakai Teori Robert B. Seidman,

dapat dilihat dari tiga elemen, yaitu: 1). Lembaga pembuat peraturan 2). Lembaga

pelaksana peraturan (Kantor pertanahan) dan 3). Pemegang peran (Masyarakat).

Secara lengkap dalam dilihat pada uraian bagan di bawah ini:

Aktivitas Penerapan

Sehingga umpan balik kepada

pembuat peraturan belum ada

karena peraturan tersebut

belum terlaksanakan dengan

baik di Desa Paslaten.

Melaksanakan penerapan

peraturan kepada masyarakat

dan memaksimalakan tugas

BPN agar teralokasi ke desa

dan kabupaten/kota dengan

baik.

Lembaga Pembuat

Peraturan ( Badan

Pertanahan Nasional )

norma

dan umpan balik norma

dan umpan balik

Pemegang peran

(masyarakat

Desa Paslaten)

Sehingga Badan Pertanahan Nasional

membut peraturan mengenai tanah-tanah

bermasalah yang terjadi dimasyarakat.

Lembaga Penerapan

Peraturan (Kantor

Pertanahan

Kabupaten

Minahasa Selatan)

1. Faktor Masyarakat, masyarakat kurang

mendapatkan informasi tentang hak dan

kewajiban serta larangan mengenai hukum

pertanahan.

2. Faktor Budaya, pemilikan tanah secara

turun-temurun merupakan budaya hukum

didalam masyarakat Minahasa pada

umumnya sehingga hak waris merupakan

sala satu faktor penyebab pemilikan tanah

pertanian secara absenti hal ini terjadi juga

di desa paslaten dimana penerima waris

memiliki profesi sebagai pekerja formal

(PNS dan lannya) dan berdomisili di luar

desa.

3. Faktor Ekonomi, tanah mempunyai nilai

ekonomi yang cendrung meningkat dari

tahun ketahun sehingga oleh beberapa

kalangan masyarakat yang bermodal tanah

di jadikan sebagai investasi dan sebagai

modal jaminan bank dalam menjalankan

usahanya, pemilikan tersebut diatas

dilakukan dengan cara jual beli dibawah

tangan dan melalui lelang Negara.

- Dalam penerapan peraturan tersebut

di masyarakat Kantor Pertanahan

Kabupaten Minahasa Selatan belum

maksimal.

- Sebagian besar masyarakat Desa

Paslaten ternyata belum mengetahui

adanya peraturan larangan absentee

karena kantor pertanahan, belum

pernah melakukan penyuluhan atau

soasialisasi mengenai larangan

dalam pemilikan tanah seperti tanah

absentee.

- Penegakan hukum, jual beli tanah di

bawah tangan, mahalnya biaya

pembuatan akta jual-beli oleh camat

sebagai pejabat pembuat akta tanah

sementara, mudahnya mendapatkan

surat keterangan berdomisili oleh

aparat desa, kurangnya pemahaman

peraturan pertanahan oleh aparat

desa hal ini merupakan faktor

lemahnya penegakan hukum

pertanahan khususnya pengendalian

pemilikan tanah pertanian secara

absentee

Kantor pertanahan Minahasa Selatan yang

melaksanakan penerapan peraturan kepada

masyarakat di Desa Paslaten, tugasnya ialah

melaksanakan pengawasan dan penyuluhan

aturan yang mengenai pertanahan kepada

masyarakat. melalui Kepala Desa agar masalah-

masalah tanah yang terjadi di Desa Paslaten

dapat terealisasikan dengan baik terkhusunya

mengenai peraturan larangan kepemilikan tanah

pertanian secara absentee.

Kepala

Desa

Paslate

n

43

Pada bagan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Badan Pertanahan Nasional di bentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor

10 Tahun 2006. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk

Kantor Wilayah BPN di tingkat provinsi dan Kantor Pertanahan di tingkat

kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4

Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Dalam Peraturan Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006, pada Pasal 70 angka 2 ditegaskan

bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan fungsi

melaksanakan sosialisasi tentang ketentuan Landreform, menyiapkan bahan usulan

penetapan/penegasan Tanah objek Landreform (yang antara lain Tanah objek

landreform karena Absente), penerbitan Surat Keputusan Redistribusi dan

mengusulkan ganti rugi.

Selain kewenangan dalam Pasal 2 (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

ada kewenangan lain yang telah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah melalui

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang

Pertanahan dan di pertegas dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah Pasal 12 (dan di dalam Lampirannya). Bahwa mengenai

pembagian urusan Pemerintah dibidang Pertanahan dimana ada sembilan 9

kewenangan pemerintah yang diserahkan ke pemerintah daerah antara lain adalah

Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah

Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yaitu:

44

1. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian

tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas Daerah provinsi

(posisi lokasi objek terletak diantara 2 Provinsi) menjadi kewenangan

pemerintah pusat.

2. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian

tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas Daerah

kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. (posisi lokasi objek

terletak diantara 2 Kabupaten atau Kota).

3. Kewenangan kabupaten/kota, sebaliknya apabila letak tanahnya itu di

dalam kabupaten/kota tidak berbatasan tapi mutlak di dalam

Kota/Kabupaten itu merupakan kewenangan dari Kabupaten/Kota.

Ketentuan tersebut merupakan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota seluruh Indonesia untuk mengelolah dan mengatur tanah objek

landreform. Namun sampai dengan saat ini pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan

dan Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan belum menindak lanjuti

kebijakan tersebut (Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan

Nasional di Bidang Pertanahan dan Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah).32

Menjadi dasar pelaksanaan larangan pemilikan tanah pertanian secara

absentee terdapat dalam Pasal 10 angka 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 yang

32 Wawancara dengan Bapak Stevan Lintjewas, Mantan Sekertaris Desa, Tanggal 22

Desember 2016

45

berbunyi “ Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas

tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya

sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan ”, yang lebih lanjut

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan

Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi serta tugas pokok dan fungsinya dan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahannya dan Tambahan

Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah

Dan Pemberian Ganti Kerugian. Ada beberapa hal penting yang diatur dalam

peraturan-peraturan tersebut diatas sebagai berikut :33

1. Pemilik tanah pertanian wajib mengerjakan tanahnya secara aktif.

2. Pemilik tanah pertanian wajib bertempat tinggal di kecamatan tempat

letak tanahnya.

3. Pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal di luar kecamatan

tempat letak tanahnya, wajib mengalihkan hak atas tanahnya atau

pindah ke kecamatan letak tanah tersebut.

4. Dilarang memindahkan atau mengalihkan hak atas tanah pertanian

kepada orang atau badan hukum yang bertempat tinggal atau

berkedudukan di luar kecamatan tempat letak tanahnya.

5. Larangan pemilikan tanah secara absentee hanya mengenai tanah

pertanian.

6. Sanksi pidana terhadap larangan tersebut.

33 https://denbagusrasjid.wordpress.com Diundu Pada Tanggal 5 Maret 2017, Jam 00:26

WIB

46

Dengan berlakunya peraturan tentang larangan pemilikan tanah pertanian

secara absentee dapat dipastikan bahwa setiap masyarakat yang bukan petani dan

berdomisili di luar wilayah kecamatan dilarang memiliki tanah pertanian. Larangan

ini mempunyai maksud dan tujuan yang mulia sesuai dengan tujuan dari Undang-

Undang Pokok Agraria yaitu, sebagai sarana membawakan kemakmuran, keadilan

dalam pemilikan dan penguasaan tanah pertanian kepada masyarakat terutama

masyarakat yang penghidupannya bergantung pengolahan tanah atau berprofesi

sebagai petani. Namun bagi masyarakat yang memiliki tanah pertanian dan bukan

petani dan berdomisili diluar wilayah kecamatan letak tanah merupakan cara-cara

perampasan hak atas tanah mereka.

Hal-hal seperti terjadi di Desa Paslaten dimana perubahan tingkah laku

masyarakat dan pola hidup masyarakat yang sudah mengenal pendidikan

mengakibatkan berubahnya gaya hidup dari profesi awal sebagai petani menjadi

pekerja formal. Perubahan ini mengakibatkan banyaknya migrasi orang ke kota untuk

memperbaiki pola hidupnya, sehingga banyak menimbulkan terjadinya pemilikan

tanah pertanian secara absentee yang terjadi di mana-mana, mengakibatkan pemilik

tanah absentee kebanyakan berprofesi sebagai pegawai swasta, pegawai negeri bukan

petani dan tempat tinggal pemilik tanah berada diluar kecamatan, kabupaten dan

mungkin juga di luar pulau.34 Namun, hasil penelitian menunjukan bahwa hal ini

tidak mempengaruhi pengolahan/ pemanfaatan tanah tersebut karena dapat dilakukan

oleh pihak lain dengan sistim bagi hasil. Semestinya pemilik tanah juga dapat

mengolah tanahnya sendiri walaupun letak tanah di luar kecamatan tempat tinggalnya

34 Lihat Hal 53 Tentang Hasil Wawancara Kepada Pemilik Tanah Pertanian Secara Absentee.

47

karena adanya kemudahan alat transportasi itulah yang terjadi di Desa Paslaten. Ada

beberapa faktor penyebab maraknya pemilikan tanah pertanian secara absente di Desa

Paslaten yaitu jual beli dibawah tangan, Warisan, Lelang Negara.

Pada umumnya cara-cara/terjadinya pemilikan tanah yang dilakukan oleh

masyarakat Desa Paslaten adalah jual beli dibawah tangan. Alasanya bahwa biayanya

lebih murah dibandingkan dengan jual beli yang dilakukan didepan PPAT dan mudah

pelaksanaanya. Lain halnya dengan Pemilikan tanah secara turun-temurun (waris)

merupakan sesuatu yang lumrah terjadi di setiap keluarga. Biasanya ahli waris dalam

melakukan pembagian warisan terikat dengan kebiasaan masyarakat yang ada bahwa

dapat dilakukan dengan tegang waktu satu tahun sejak kematian pewarisnya. hal itu

disebabkan karena adat kebiasaan masyarakat, yaitu adanya hal-hal yang tidak pantas

dilakukan yang pada umumnya berlaku dalam masyarakat Desa Paslaten bila ada

kehendak untuk segera membagikan-bagikan harta warisan sebelum 100 hari

kematian pewaris, hal ini merupakan kebiasaan-kebiasaan peralihan hak atas tanah

yang telah berlangsung lama didalam masyarakat Desa Paslaten. Faktor personal lain

yang mempengaruhi dalam masyarakat tidak menjual tanah absentee yaitu tanah

tersebut dapat memberikan keuntungan apabila di investasi ataupun dapat dijadikan

warisan kelurga keapada anak cucu mereka mendatang.

Sedangkan pemilikan tanah pertanian secara absentee di Desa Paslaten yang

terjadi karena diperoleh melalui Lelang Negara merupakan suatu cara yang aturanya

ada tentang lelang Negara. Tetapi sebetulnya ketidak cermatan oleh petugas pada saat

melakukan pelelangan yaitu petugas tidak melihat subyek calon pemegang haknya

dan mengakibatkan adanya 2 orang yang membeli secara lelang dan menimbulkan

48

absentee. Peralihan hak lelang itu harus di perhatikan subyeknya dan objeknya,

apakah sebagai subyek pemegang atas tanah atau tidak. Nampaknya ini yang tidak di

perhatikan oleh petugas, jadi petugas beranggapan siapa yang berani membeli dia

yang sebagai pemenang lelang. Seharusnya petugas lelang memperhatikan bahwa hal

tersebut bukan subyek hak pemegang atas tanah karena melanggar ketentuan

absentee. Hal ini dapat dijelaskan dengan Teori Seidman bahwa elemen penting yang

dapat mempengaruhi proses penegakan hukum yaitu : Institusi penegak hukum

beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja

kelembagaannya; Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai

kesejahteraan aparatnya, dan Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja

kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja,

baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Hal ini terlihat jelas dalam kasus

diatas bahwa jika seorang petugas tidak memahami mekanisme kerja kelembagaan,

tidak memahami dengan baik materil dan standar kerja serta budaya kerja yang

kurang baik dengan semestinya mengakibatkan adanya kesalahan yang berimbas pada

kepemilikan tanah absentee.

Oleh sebab itu, terjadinya pemilikan tanah pertanian secara absentee di Desa

Paslaten telah berlangsung lama dan hal tersebut di legalkan oleh aparat pemeritahan

dalam hal ini Kepala Desa dan perangkatnya. Selain itu Kantor Pertanahan

Kabupaten Minahasa Selatan dalam melakukan penyuluhan hukum tentang

pertanahan, tidak konsisten dalam menginformasikan tentang adanya larangan

pemilikan tanah pertanian secara absentee karena hanya pada tahun 2012 saja dan

sampai sekarang belum pernah melakukan penyuluhan lagi. Kantor Pertanahn

49

Minahasa Selatan belum pernah membagikan brosur yang menginformasikan

mengenai layanan pertanahan serta larangan-larangan yang menyangkut pemilikan

tanah kepada masyarkat di Desa Paslaten maupun di Kabupaten Minahasa Selatan.

Penulis berpendapat bahwa peran pemerintah yakni Kantor Pertanahan

Kabupaten Minahasa Selatan belum maksimal dengan baik sehingga masih terdapat

pemilikan tanah pertanian secara absentee di Desa Paslaten.