Upload
hoangthien
View
224
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 1
Kota Jambi
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1. Kondisi Geografi
Kota Jambi merupakan ibukota Provinsi Jambi yang lebih dikenal dengan
sebutan Jambi Kota Beradat. Wilayah Kota Jambi dikelilingi oleh wilayah
Kabupaten Muaro Jambi baik dari arah Utara, Selatan, Barat maupun di sebelah
Timur.
Secara geografi wilayah Kota Jambi terletak di antara : 103301,67 Bujur
Timur sampai 103400,22 Bujur Timur 01302,98 Lintang Selatan sampai
01401,07 Lintang Selatan dengan luas wilayah 205,38 Km2 atau sekitar 0,38
persen dari luas Provinsi Jambi.
Wilayah Kota Jambi secara keseluruhan terdiri atas daratan dengan luas
20.538 ha atau seluas 205,38 Km2. Topografi wilayah Kota Jambi terdiri atas
wilayah datar dengan kemiringan 0 hingga 2 %, bergelombang dengan kemiringan
2 hingga 15 % dan curam dengan kemiringan 15 hingga 40 % dengan luas lahan
berdasarkan topografi adalah sebagai berikut :
a. Datar (1-2%) = 11.326 ha (55 %)
b. Bergelombang (2-15%) = 8.081 ha (3,1%)
c. Curam (15 – 40%) = 41 ha (0,002%)
Dari sisi iklim, Kota Jambi termasuk beriklim tropis. Musim hujan jatuh pada
bulan Oktober sampai April (dipengaruhi oleh Musim Timur Selatan) dan musim
kemarau pada bulan April sampai Oktober (dipengaruhi oleh Musim Barat).
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 3
Kota Jambi
Keadaan iklim rata-rata Kota Jambi dalam kurun waktu tahun 2008 – 2012
terlihat sangat berfluktuasi. Suhu udara rata-rata terendah berkisar 22,70 C dan
tertinggi berkisar 32,40 C. Kelembaban udara rata-rata terendah berkisar 83,33
% dan tertinggi berkisar 84,00 %. Curah hujan rata-rata terendah berkisar 143,50
mm/tahun dan tertinggi berkisar 231, 43 mm/tahun. Sedangkan kecepatan angin
rata-rata terendah berkisar 7,00 knot dan tertinggi berkisar 11,25 knot.
Wilayah Kota Jambi memiliki ketinggian dengan kisaran 10 – 60 m dari
permukaan laut. Berdasarkan kecamatan, sebagian besar wilayah Kecamatan
Pasar Jambi, Pelayangan, dan Danau Teluk berada pada ketinggian 0 – 10 meter
dari permukaan laut, sedangkan wilayah Kecamatan Telanaipura, Jambi Selatan,
Jambi Timur dan Kotabaru sebagian besar berada pada ketinggian 10 – 40 meter
dari permukaan laut.
Pemanfaatan lahan di Kota Jambi didominasi oleh kebun dengan persentase
sebesar 19,31% dari total luas Kota Jambi. Selain itu, Kota Jambi juga memiliki
hutan yang cukup luas yaitu sebesar 17,19% dari total luas Kota Jambi. Hal ini
mengisyaratkan bahwa Kota Jambi masih memiliki peluang untuk dikembangkan
karena ketersediaan lahan yang cenderung masih luas, tetapi tentu saja harus
ditelusuri kembali lahan-lahan yang potensial untuk dikembangkan, hutan
misalnya, apakah termasuk kategori lindung atau budidaya. Isu penyediaan RTH
sebesar minimal 30% dari total luas daerah tentunya masih sangat jauh untuk
konteks pengembangan Kota Jambi karena jika dilihat dari guna lahan kebun dan
hutan saja sudah mencapai 30%, belum lagi guna lahan lain dengan fungsi RTH
yaitu ladang, belukar, sawah, dan sebagainya. Guna lahan lain yang mendominasi
adalah permukiman dengan persentase sebesar 16,61% dari total luas Kota
Jambi. Pola Pemanfaatan lahan di Kota Jambi secara lebih rinci dapat dilihat pada
tabel 2.1 di bawah ini.
Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah
yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 4
Kota Jambi
perikanan, pertanian, dan pariwasata, dengan tetap berpedoman pada RTRW Kota
Jambi dan berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah juga, dapat diidentifikasi
bahwa pada sebagian wilayah Kota Jambi berpotensi rawan bencana alam banjir
dan kebakaran.
Tabel 2.1
Pola Pemanfaatan Lahan di Kota Jambi tahun 2011
Pemanfaatan Lahan Luas (ha) Luas (%)
Bangunan 489.65 2.78
Belukar 1.945.77 11.04
Danau 244.52 1.39
Hutan 3.030.90 17.19
Industri 101.00 0.57
Jalan 662.81 3.76
Kebun 3.404.55 19.31
Kilang 0.25 0.00
Kolam 89.35 0.51
Ladang 1.763.61 10.00
Lapangan 92.55 0.52
Makam 33.91 0.19
Mesjid 12.04 0.07
Parit 20.52 0.12
Permukiman 2.927.95 16.61
Sawah 604.34 3.43
Sungai 755.93 4.29
Tanah Kosong 1.450.65 8.23
KOTA JAMBI 17.630,30 100,00 Sumber: Hasil Analisis Tim SPPIP Kota Jambi, 2010
Kota Jambi sebagai ibu kota Provinsi dan pusat pemerintahan serta pusat
perdagangan dan jasa mempunyai mobilitas penduduk yang tinggi, terutama dari
daerah tetangga (mobilitas sirkuler). Disamping sarana dan prasarana transportasi
yang sudah relatif lebih baik, maka faktor jarak juga sangat menentukan.
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 5
Kota Jambi
Tabel 2.2 Jarak Kota Jambi ke beberapa Kota Kabupaten
Dalam Provinsi Jambi
Ibu Kota Provinsi
Ibu Kota Kabupaten
Kabupaten Jarak (Km)
Kota Jambi Muara Bulian Batang Hari 60
Kota Jambi Muara Bungo Bungo 252
Kota Jambi Bangko Merangin 255
Kota Jambi Sungai Penuh Kerinci 419
Kota Jambi Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat 131
Kota Jambi Sarolangun Sarolangun 179
Kota Jambi Muara Sabak Tanjung Jabung Timur 129
Kota Jambi Muara Tebo Tebo 206
Kota Jambi Sengeti Muara Jambi 27
Sumber : Kota Jambi dalam Angka 2012
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013 – 2033 Lembaran Daerah
Kota Jambi Nomor 9 tahun 2013, dijabarkan identifikasi wilayah yang memiliki
potensi untuk dikembangkan.
Kawasan budidaya dibagi menjadi 9 (sembilan) yaitu kawasan peruntukan
perumahan; kawasan peruntukan perdagangan perdagangan dan jasa; kawasan
peruntukan perkantoran; kawasan peruntukan pendidikan; kawasan peruntukan
industri/pergudangan; kawasan peruntukan wisata; kawasan Peruntukan ruang
terbuka non hijau; kawasan peruntukan sektor informal dan kawasan peruntukan
pertahanan dan keamanan, dengan rincian seperti tertera pada tabel dibawah ini.
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 6
Kota Jambi
No1.
a.
b.
c.
2.
a. Pasar tradisional
b. Pusat perbelanjaan modern
c. Toko dan ritel modern
3.
a. Perkantoran pemerintah - Pemerintah Provinsi : Kec. Telanaipura
- Pemerintah Kota : Kec. Kota Baru
b. Perkantoran swasta
4.
a. Kawasan pendidikan tinggi
b. Kawasan pendidikan terpadu
5.
a. Kegiatan Industri besar
b.
kegiatan industri agro dan
industri kecil dan menengah
c. kegiatan industri dan pergudangan
6.
a. revitalisasi dan rehabilitasi kawasan tanggo
b. pembangunan kawasan wisata
c. pengembangan kawasan wisata di kawasan
Danau Sipin dan Teluk Kenali
d. pengembangan konsep wisata budaya di
kawasan cagar
budaya Jambi Kota Seberang
7.
a. kolam retensi
b.
c.
d. kompleks Monumen Tugu Juang
e. area parkir bebas Simpang Rimbo
f. area parkir bebas Paal X
g. area parkir bebas Aur Duri
h. komplek Monumen Jam
8
a. Penataan PKL
- di terminal rawasari
- di kawasan Pasar Angso Duo baru
- di kawasan Stadion Koni
- di Kawasan Wisata Tanggo Rajo
- di Taman Remaja
- di Stadion Persijam
- di komplek monumen jam
b. Pengembangan Pasar Hobby
9
Kec. Jelutung,
Kec. Jambi Selatan
Kelurahan Arab Melayu Kec. Pelayangan.
Kec. Jelutung
Kawasan Peruntukan Pertahanan dan
Keamanan
8 (delapan) Kecamatan se-Kota Jambi
Kelurahan Sungai Asam Kec. Pasar Jambi
Kelurahan Legok Kec. Telanaipura
Kec. Pasar
Kec. Pasar
Kelurahan Selamat Kec. Telanaipura
Kelurahan Kenali Besar Kec. Kota Baru
Kelurahan Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru
Kelurahan Pasir Panjang Kec. Danau Teluk
Kelurahan Arab Melayu Kec. Pelayangan
Kawasan Peruntukan Sektor Informal
Kec. Telanaipura : Kec. Danau Teluk
Kec. Danau Teluk ; Kec. Danau Teluk
Kawasan Peruntukan Ruang Terbuka Non Hijau
(RTNH)
Kec. Jambi Timur, Kec. Kota
Baru dan Kec. Telanaipura
pengembangan lahan parkir pada kawasan
Pasar Jambi dengan konsep ramah
lingkungan;
Kecamatan Pasar Jambi
Kec. Kota Baru
Kelurahan Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru
Kawasan Peruntukan Wisata
Kec. Pasar Jambi
Kec. Pasar Jambi
Kawasan Peruntukan Pendidikan
Kec. Telanaipura
Kec. Kota Baru
Kawasan Peruntukan Industri dan/atau
Pergudangan
Kec. Pelayangan ; Kec. Jambi Timur
Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa
Kelurahan Legok Kec. Telanaipura
Kec. Kotabaru, Kec. Telanaipura, Kec. Jambi Selatan
Kec. Kotabaru
Kawasan Peruntukan Perkantoran
Kec. Pasar Jambi ; Kec. Jelutung
WILAYAH
Perumahan dengan kepadatan tinggi kurang
lebih 813 Ha
Perumahan dengan kepadatan tinggi kurang
lebih 6.903 Ha
Perumahan dengan kepadatan tinggi kurang
lebih 1.445 Ha
Kec. Telanaipura; Kec. Pasar Jambi; Kec. Jambi Timur;
Kec. Jelutung ; Kec. Jambi Selatan
Kec. Jambi Timur; Kec. Jambi Selatan; Kec. Jelutung;
Kec. Kota Baru; Kec. Telanaipura;
Kec. Pasar Jambi; Kec. Telanaipura; Kec. Danau Teluk;
Kec. Pelayangan
KAWASAN PERUNTUKANKawasan Peruntukan Perumahan
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 7
Kota Jambi
2.1.3. Kawasan Rawan Bencana Alam
Kota Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun
2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013 – 2033
Lembaran Daerah Kota Jambi Nomor 9 tahun 2013 membagi kawasan rawan
bencana di Kota Jambi menjadi kawasan rawan bencana banjir dan kawasan
rawan bencana kebakaran.
Kawasan rawan bencana banjir adalah meliputi Kecamatan Telanaipura;
Kecamatan Pasar Jambi; Kecamatan Jambi Timur; Kecamatan Danau Teluk; dan
Kecamatan Pelayangan. Sedangkan Kawasan rawan bencana kebakaran
dijabarkan sebagai berikut :
Kec. Danau Teluk : Kel. Pasir Panjang; Kel. Tanjung Raden; Kel. Tanjung
Pasir; Kel. Olak Kemang; Kel. Ulu Gedong
Kec. Pelayangan : Kel. Tengah; Kel. Jelmu; Kel. Mudung Laut; Kel. Arab
Melayu; Kel. Tahtul Yaman dan Kel. Tanjung Johor
Kec. Telanaipura : Kel. Murni; Kel. Solok Sipin; Kel. Legok
Kec. Pasar Jambi : Kel. Pasar; Kel. Orang Kayo Hitam; Kel. Sungai Asam
dan Kel. Beringin
Kec. Jambi Timur : Kel. Rajawali; Kel. Budiman; Kel. Kasang; Kel.
Sulanjana; Kel. Tanjung Pinang
Kec. Jelutung : Kel. Cempaka Putih dan Kel. Lebak Bandung
Kec. Kota Baru : Kel. Kenali Asam Atas dan Kel. Kenali Asam Bawah
Kec. Jambi Selatan : Kel. Tambak Sari
2.1.4. Kondisi Demografis
Jumlah penduduk merupakan modal dasar dalam pembangunan namun
jumlah penduduk yang besar jika tidak diikuti dengan peningkatan kualitasnya
justru dapat menjadi beban pembangunan. Oleh karena itu masalah
kependudukan harus mendapat perhatian yang serius, sehingga dapat
dimanfaatkan secara optimal sebagai modal pembangunan.
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 8
Kota Jambi
Kota Jambi sebagai ibu kota provinsi terdiri dari 8 kecamatan 62 kelurahan
dan 1.537 Rukun Tetangga (RT) dengan ditribusi wilayah sebagai berikut :
Tabel 2.3
Nama Kecamatan, Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan Dalam Kota Jambi Tahun 2012
No Kecamatan Luas Wilayah (Km2) Jumlah Kelurahan
1 Katabaru 66,13 10
2 Jambi Selatan 27,79 9
3 Jelutung 7,64 7
4 Pasar Jambi 1,68 4
5 Telanaipura 26,48 11
6 Danau Teluk 15,21 5
7 Pelayangan 12,78 6
8 Jambi Timur 17,82 10
Jumlah
175,53 62
Sumber : Kota Jambi dalam Angka 2012
Pada tahun 2012 penduduk Kota Jambi berjumlah 557.215 jiwa dengan
kepadatan 2.713 jiwa per km2. Dilihat sebaran penduduk menurut kecamatan,
ternyata penduduk lebih terkonsentrasi pada Kecamatan Kota Baru dengan
jumlah penduduk 150.720 jiwa atau sekitar 27 % jumlah penduduk Kota Jambi.
Ada kecenderungan bahwa konsentrasi penduduk di perkotaan tidak berdasarkan
aktivitas/pekerjaan, sebagian besar penduduk perkotaan memiliki tempat tinggal
berbeda dengan wilayah aktivitas/pekerjaan, dengan demikian penyebaran
penduduk (Tabel 2.3) lebih menggambarkan tempat tinggal.
Berdasarkan data tahun 2008 – 2012, keadaan penduduk Kota Jambi
cenderung mengalami peningkatan, terutama pada tahun 2012 pertumbuhannya
mencapai 3,14 persen. Hal ini sudah menjadi fenomena daerah perkotaan yang
merupakan tujuan para migran terdidik untuk mencari pekerjaan. Pertumbuhan
penduduk yang tinggi bukan karena kelahiran alamiah, melainkan penduduk
migran yang semakin meningkat.
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 9
Kota Jambi
Tabel 2.4.
Jumlah, Penyebaran Penduduk dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan Dalam Kota Jambi Tahun 2012
Kecamatan Penduduk Kepadatan Penduduk Per Km2
Penyebaran Penduduk
(%)
Luas Wilayah (Km2)
Katabaru 150.720 1.938 27 77,78
Jambi Selatan 131.977 3.874 23,7 34,07
Jelutung 61.903 7.816 11,1 7,92
Pasar Jambi 12.825 3.190 2,3 4,02
Telanaipura 95.257 3.134 17,1 30,39
Danau Teluk 12.041 767 2,2 15,70
Pelayangan 13.173 862 2,4 15,29
Jambi Timur 79.319 3.925 14,2 20,21
Jumlah 557.215 2.713 100,00 205,38
Sumber : Kota Jambi dalam Angka 2012 (data diolah)
Tabel 2.5 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki cenderung
proporsinya lebih besar dibanding penduduk perempuan, hal ini digambarkan sex
ratio penduduk laki-laki 105 pada tahun 2008 dan selama periode observasi
cenderung fluktuatif hingga mencapai 101 pada tahun 2012. Kondisi ini
menunjukkan bahwa penduduk perempuan meningkat lebih cepat dibanding laki-
laki yang disertai tingkat harapan hidup perempuan jauh lebih lama dibandingkan
penduduk laki-laki.
Dilihat dari sisi kepadatan yang meningkat secara signifikan (2.549 jiwa)
pada tahun 2008 meningkat menjadi 2.713 jiwa pada tahun 2012 atau terjadi
pertambahan penduduk rata-rata sebanyak 33 jiwa/Km2 setiap tahunnya,
sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 10
Kota Jambi
Tabel 2.5
Jumlah, Kepadatan Penduduk Kota Jambi Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008-2012
Penduduk Tahun
2008 2009 2010 2011 2012
Laki-Laki 267.607 271.693 270.519 275.311 280.121
Perempuan 255.965 261.050 262.362 264.947 277.094
Jumlah 523.572 532.743 532.881 540.258 557.215
Pertumbuhan - 1,76 0,03 1,38 3,14
Kepadatan (Km2) 2.549 2.594 2.595 2.631 2.713
Sex ratio 105 104 103 104 101
Sumber : BPS Kota Jambi
Secara grafik pertumbuhan penduduk berdasarkan jenis kelamin dan
perbandingan sex ratio yang menggambarkan perbandingan laki-laki dan
perempuan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Gambar 2.2
Pertumbuhan Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Kota Jambi Tahun 2008-2012
2008 2009 2010 2011 2012
Laki-laki
Perempuan
Sex Ratio
Dilihat dari aspek kepadatan penduduk yang cenderung meningkat hingga
mencapai 33 jiwa/Km2 setiap tahunnya, maka diperlukan kebijakan dalam
penataan pemukiman penduduk di masa depan. Kecenderungan tersebut
tergambar pada grafik berikut ini.
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 11
Kota Jambi
Gambar 2.3
Perkembangan Sex Ratio Penduduk Kota Jambi Tahun 2008-2012
101
104
103
104
105
2008 2009 2010 2011 2012
Selain itu, agama memegang peran penting dalam pelaksanaan
pembangunan, oleh karena itu pembangunan kehidupan beragama terus
digalakkan di Kota Jambi. Tabel 2.24 menunjukkan komposisi pemeluk agama di
Kota Jambi selama lima tahun terakhir. Jumlah penduduk Kota Jambi sampai
tahun 2012 sebanyak 557.215 jiwa, berdasarkan agama yang dianut, terdapat
jumlah penduduk yang beragama Islam sebanyak 483.422 jiwa (87 %) dengan
jumlah masjid sebanyak 463 buah, langgar 139 buah dan mushollah sebanyak 70
buah. Sementara penduduk yang beragama Kristen Katolik sebanyak 20.436
jiwa, Kristen Protestan 22.732, dengan jumlah gereja sebanyak 14 buah,
penduduk yang beragama Budha dan Hindu sebanyak 25.145 jiwa dengan rumah
ibadah sebanyak 10 buah serta pemeluk agama Khonghuchu sebanyak 6.835 jiwa
dengan jumlah kelenteng sebanyak 15 buah.
Pelaksanaan Ibadah Haji dari tahun ke tahun sesuai dengan jumlah kuota
yang diperoleh Kota Jambi. Pada tahun 2008 jumlah jemaah haji Kota Jambi
sebanyak 768 orang, selanjutnya pada tahun 2010 sebanyak 730 orang, tahun
2011 sebanyak 548 orang, dan tahun 2012 sebanyak 740 orang. Meskipun
berbagai kemajuan telah dicapai dalam bidang keagamaan, namun dalam upaya
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 12
Kota Jambi
penciptaan kualitas kehidupan beragama masih ditemui berbagai permasalahan
seperti: a) Masih kurangnya Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Ajaran
Agama di Masyarakat; b) Belum optimalnya Pelayanan Kehidupan Beragama c)
Kurang berperannya lembaga-lembaga sosial keagamaan, dan d) Belum
optimalnya kerukunan antar dan internal umat beragama.
Tabel 2.6.
Penduduk Kota Jambi Menurut Kepercayaan 2010-2012
Uraian 2010 2011 2012
Jumlah Penduduk 532.881 540.258 557.215
Pemeluk Agama Islam 469.766 473.165 483.422
Pemeluk Kristen Katolik 20.704 18.699 20.436
Pemeluk Kristen Protestan 38.525 22.970 22.732
Pemeluk Budha dan Hindu 26.256 24.796 25.145
Pemeluk Agama Khonghuchu 4.976 4.246 6.835
Jumlah Jama’ah Haji 730 740 548
Sumber : Kandepag Kota Jambi. 2013.
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi a. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Kota Jambi selama periode 2008-2012
memperlihatkan kecenderungan yang meningkat secara linier. Tabel 2.5
menunjukan bahwa pada tahun 2008 ekonomi tumbuh sebesar 6,14 % dan
cenderung meningkat hingga tumbuh sebesar 7,05 % pada tahun 2012. Suatu
kinerja dalam bidang perekonomian yang cukup baik selama lima tahun terakhir
(2008-2012) dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,67 % pertahun.
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 13
Kota Jambi
Disisi lain masih diperlukan suatu pengujian bahwa apakah pertumbuhan
ekonomi tersebut cukup berkualitas, artinya apakah pertumbuhan tersebut
berhubungan negatif dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Bila tidak
maka pertumbuhan tersebut tidak membawa pada perbaikan kesejahteraan
masyarakat, tetapi hanya dinikamti oleh sekelompok penduduk tertentu.
Tabel 2.7. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut
Lapangan Usaha Kota Jambi Atas Dasar HK 2000 (2008-2012)
Lapangan Usaha Tahun
2008 2009 2010 2011 2012
Pertanian, Peterkan, Kehut & Perikanan
2,13 2,02 2,08 2,99 2,71
Pertambangan & Penggalian (0,44) 0,08 1,28 1,37 0,90
Industri Pengolahan 5,84 5,62 5,80 5,74 6,65
Listrik, Gas & Air Bersih 5,89 5,93 6,90 8,24 7,85
Bangunan 8,71 7,31 7,23 7,78 10,35
Perdagangan, Hotel & Restoran
9,04 9,09 9,36 9,62 8,74
Angkutan & Komunikasi 3,92 6,88 6,79 6,45 6,80
Keuangan, Persewaan & Jasa Prsh
12,62 10,00 9,40 10,90 9,26
Jasa-Jasa 3,14 2,86 3,01 3,28 3,39
PDRB Dengan Migas 6,14 6,47 6,66 6,97 7,05
PDRB Tanpa Migas 6,57 6,83 6,97 7,25 7,37
Sumber : PDRB Kota Jambi
Berdasarkan lapangan usaha terdapat lima sektor perekonomian di Kota
Jambi yang mengalami pertumbuhan positif selama perioide 2008-2012, yaitu (1)
sektor industri pengolahan (2) sektor bangunan (3) sektor perdagangan, hotel dan
restoran (4) sektor angkutan dan komunikasi dan (5) sektor listrik, gas dan air.
Sementara empat sektor lainnya mengalami pertumbuhan yang cenderung
fluktuatif seperti, sektor (1) pertanian (2) pertambangan dan penggalian (3)
Keuangan, Persewaan & Jasa perusahaan dan (4) sektor jasa-jasa. Suatu hal
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 14
Kota Jambi
yang menarik bahwa Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa, tetapi
sektor perdagangan pada akhir tahun 2012 mengalami penurunan dari 9,62
persen pada tahun 2011 menjadi 8,74 persen pada akhir tahun 2012.
Perbandingan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Jambi
antara PDRB dengan Migas dan PDRB tanpa Migas terlihat kecenderungan yang
sama, namun dari aspek besaran menunjukkan perbedaan, dimana PDRB tanpa
migas relatif lebih besar.
Gambar 2.4
Perbandingan Pertumbuhan PDRB Migas dan PDRB Tanpa Migas Kota Jambi Tahun 2008-2012
7,056,976,666,476,14
7,377,256,97
6,836,57
2008 2009 2010 2011 2012
PDRB TM
PDRB DM
b. Struktur Perekonomian
Struktur ekonomi merefleksikan distribusi PDRB menurut sektor atau
lapangan usaha berdasarkan atas harga berlaku atau harga konstan. Distribusi
tersebut sekaligus menunjukkan bagaimana peran sektor-sektor ekonomi dalam
pembentukan PDRB pada tahun tertentu, sehingga terlihat sektor mana saja yang
menjadi leading sektor dalam perekonomian daerah.
Sektor perdagangan, hotel dan restoran selama lima tahun terakhir masih
merupakan penyumbang terbesar dalam perekonomian Kota Jambi yaitu rata-rata
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 15
Kota Jambi
sebesar 25,34 persen pertahun, walaupun selama periode tersebut
pergerakannya tidak begitu cepat. Posisi kedua penyumbang pembentukan PDRB
Kota Jambi bersumber dari sektor angkutan dan komunikasi yang mencapai rata-
rata 19,55 persen pertahun. Sementara sektor industri pengolahan berada pada
urutan ketiga sebagai penyumbang pembentukan PDRB dengan kemampuan daya
peran rata-rata sebesar 17,89 persen pertahun (lihat Tabel 2.8).
Tabel 2.8. Distribusi Pertumbuhan Ekonomi
Kota Jambi Selama Periode 2008-2012 (HK-2000)
Lapangan Usaha Tahun
2008 2009 2010 2011 2012
Pertanian, Peterkan, Kehut & Perikanan
2,15 2,06 1,97 1,90 1,82
Pertambangan & Penggalian
5,70 5,36 5,09 4,82 4,54
Industri Pengolahan 18,20 18,05 17,91 17,70 17,63
Listrik & Air Bersih 2,55 2,53 2,54 2,57 2,59
Bangunan 7,24 7,30 7,34 7,39 7,62
Perdagangan, Hotel & Restoran
24,15 24,75 25,37 26,00 26,41
Angkutan & Komunikasi 19,52 19,60 19,62 19,53 19,48
Keuangan, Persewaan & Jasa Prsh
8,23 8,50 8,72 9,04 9,23
Jasa-Jasa 12,27 11,85 11,44 11,05 10,67
PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
PDRB Tanpa Migas 94,82 95,16 95,43 95,70 95,98
Sumber : PDRB Kota Jambi
Ketiga sektor tersebut perlu mendapat perhatian serius dalam konteks
pengembangan, sehingga mampu menjadi lokomotif pembentukan PDRB Kota
Jambi kedepan. Sementara sektor jasa yang merupakan salah satu karakter
ekonomi perkotaan mempunyai peran cukup besar bila digabung dengan jasa
keuangan, persewaan dan jasa perusahaan rata-rata mencapai 20,19 persen
pertahun. Untuk itu perlu kebijakan dalam pengembangan sektor jasa.
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 16
Kota Jambi
Sektor Bangunan Kota Jambi yang menempati urutan keenam dalam
pembentukan PDRB Kota Jambi selama periode hanya mampu memberikan
kontribusi rata-rata sebesar 7,38 persen pertahun selama periode 2008-2012. Hal
ini kurang relevan dengan kondisi riil di lapangan, dimana pembangunan terus
belangsung di hampir semua sudut Kota Jambi, tetapi perannya dalam
pembentukan PDRB relatif kecil. Untuk perlu suatu kajian agar sektor bangunan
dapat lebih berperan dalam pembentukan PDRB Kota Jambi.
Gambar 2.5 Struktur Perekonomian Kota Jambi Tahun 2012
19,48
9,23
10,67
26,41
2,59
7,62
17,63
4,54
1,82
Petanian
Pertamb
Industri
Listrik & Air
Bangunan
Perdag, Hotel
Angkutan
Keuangan
Jasa-Jasa
c. PDRB dan PDRB Perkapita
Pendapatan Regional per kapita adalah Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) setelah dikurangi penyusutan dan pajak tidak langsung netto, kemudian
dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Nilai ini sama dengan Produk
Domestik Regional Neto (PDRN) Atas Dasar Biaya Faktor Produksi, dibagi
dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pendapatan Regional per kapita
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 17
Kota Jambi
mencerminkan pendapatan penduduk Kota Jambi yang tak lepas dari pengaruh
besarnya PDRB dari tahun ke tahun.
Pola peningkatan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku mempunyai
kecenderungan yang sama dengan atas dasar harga konstan. Tabel 2.9.
menujukkan bahwa dari Rp. 13,5 juta pada tahun 2008 meningkat menjadi
Rp. 22,2 juta pada tahun 2012. Berarti selama lima tahun terakhir terjadi
peningkatan PDRB perkapita sebesar Rp. 1,7 juta pertahun. Kecenderung yang
sama terlihat pada PDRB perkapita ADHK dimana pada tahun 2008 sebesar
Rp. 6,1 juta meningkat menjadi Rp 7,04 juta pada tahun 2012 atau selama lima
tahun terakhir terjadi peningkatan sebesar Rp 184 juta pertahun.
Tabel 2.9.
PDRB dan Pendapatan Regional Perkapita ADHB dan ADHK Kota Jambi 2008-2012 (Rp. 000)
U r a i a n Tahun
2008 2009 2010 2011 2012
ADHB
PDRB Per Kapita 13.576 15.206 17.212 19.381 22.183
Pendapatan Per kapita 12.479 13.977 15.773 17.939 20.687
ADHK
PDRB Per Kapita 6.126 6.427 6.482 6.729 7.048
Pendapatan Per kapita 5.638 5.923 5.884 6.125 6.425
Sumber : Bappeda Kota Jambi
Suatu kondisi yang menggembirakan bahwa secara makro Pendapatan
Regional per kapita Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan peningkatan. Pada
tahun 2008 pendapatan perkapita sebesar Rp. 12,5 juta kemudian meningkat
menjadi Rp. 20,7 juta pada tahun 2012 atau selama periode 2008-2012 terjadi
peningkatan rata-rata Pendapatan Regional perkapita sebesar Rp 1,6 juta
pertahun. Kecenderungan yang sama juga terjadi pada Pendapatan Regional
perkapita Atas Dasar Harga Konstan (lihat Tabel 2.9).
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 18
Kota Jambi
Gambaran PDRB dan Pendapatan Ragional per kapita atas dasar harga
berlaku (ADHB) di atas tidak dapat dijadikan sebagai ukuran peningkatan
kemakmuran ekonomi maupun penyebaran pendapatan di setiap strata ekonomi
di Kota Jambi. Hal ini dikarenakan pengaruh inflasi yang masih dominan dalam
pembentukan besaran PDRB maupun PDRN tersebut. Diperlukan indikator lain
untuk menunjukkan penyebaran pendapatan ke setiap strata ekonomi.
Gambar 2.6
PDRB per Kapita Kota Jambi ADHB dan ADHK Tahun 2008-2012 (Rp. 000)
13
.57
6
6.1
26
15
.20
6
6.4
27
17
.21
2
6.4
82
19
.38
1
6.7
29
22
.18
3
7.0
48
2008 2009 2010 2011 2012
ADHB ADHK
d. PDRB dan Perkembangannya
PDRB Kota Jambi atas dasar harga berlaku memperlihatkan
perkembangan yang cukup berarti. Tabel 2.8 menunjukkan bahwa selama periode
2008-2012 PDRB memperlihatkan kecenderungan perkembangan dengan rata-
rata sebesar Rp 1,4 milyar pertahun dan perkembangan yang terbesar terjadi
pada tahun 2012 yang mencapai sebesar Rp 1,7 milyar. Peningkatan ini sebagian
besar disumbangkan oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran.
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 19
Kota Jambi
PDRB harga konstan menunjukkan perkembangan yang relatif kecil secara
absolut dibanding dengan harga berlaku. Hal ini sangat wajar karena dalam harga
konstan pengaruh inflasi dianggap sangat kecil atau mungkin tidak ada, namun
demikian perkembangan PDRB selama periode 2008-2012 secara rata-rata
mencapai Rp 226,8 milyar pertahun. Peningkatan ini diharapkan berimplikasi pada
peningkatan pendapatan perkapita, sehingga daya belinya masyarakat meningkat.
Tabel 2.10.
Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK 2000 Kota Jambi Tahun 2008-2012 (Juta Rupiah)
Tahun
ADHB ADHK 2000
PDRB (Milyar Rp)
Perkembangan (Milyar Rp)
PDRB (Milyar Rp)
Perkembangan (Milyar Rp)
2008 6.904.907 - 3.020.127 -
2009 7.821.183 916.276 3.215.391 195.264
2010 9.107.396 1.286.213 3.429.619 214.228
2011 10.566.477 1.459.081 3.668.601 238.982
2012 12.360.518 1.794.041 3.927.353 258.752
Rata - 1.363.903 - 226.807
Sumber : Bappeda Kota Jambi
e. Inflasi
Tingkat kestabilan harga (inflasi) di Kota Jambi dengan mengacu pada
Indeks Harga 9 Bahan Pokok pada bulan Januari Tahun 2012 sebesar 130,77.
Indeks harga 9 bahan pokok tersebut terus mengalami peningkatan dan pada
bulan Desember Tahun 2012 sebesar 138,50 atau meningkat sebesar 7,73 atau
pertumbuhan indeks harga 9 bahan pokok di Kota Jambi meningkat rata-rata 0,59
persen perbulan.
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 20
Kota Jambi
Kenaikan harga BBM pada bulan bulan Mei Tahun 2008 dan Maret 2013
telah mempengaruhi daya beli masyarakat, sehingga secara kumulatif inflasi
Tahun 2008 mencapai 11,57 persen. Namun laju inflasi pada Tahun 2009
mengalami penurunan drastis hingga mencapai 1,85 persen. Penurunan tingkat
inflasi ini didorong oleh faktor-faktor eksternal yang semakin baik. Kondisi tersebut
tidak berlangsung lama, karena pada tahun 2010 inflasi meningkat cukup tajam
hingga mencapai 10,52 persen (Tabel 2.11).
Harga barang dan jasa yang cukup stabil pada Tahun 2011 telah
menurunkan laju inflasi. Diperkirakan kalau tidak ada tekanan dari kenaikan harga
BBM, diperkirakan pada Tahun 2011 tingkat inflasi di Kota Jambi diperkirakan
akan menurun sekitar 2-3 %. Kondisi ini secara langsung akan mempengaruhi
harga pasar yang semakin stabil terhadap harga-harga kebutuhan bahan pokok,
biaya transportasi dan biaya lainnya.
Tabel 2.11. Tingkat Inflasi Kota Jambi Tahun 2008 – 2012
DESKRIPSI Tingkat Inflasi
2008 2009 2010 2011 2012
Nasional 11,06 2,78 6,96 3,79 4,30
Kota Jambi 11,57 1,85 10,52 2,76 4,22
Sumber : BPS Kota Jambi
Selanjutnya inflasi pada tahun 2013 ini diperkirakan akan meningkat pada
posisi lebih tinnggi dibandingkan inflasi tahun 2012 (4,22 %) . hal ini sebagai
dampak menguatnya nilai kurs dollar AS terhadap rupiah dan kestabilan
keamanan, terutama memanaskan hubungan Pemerintah Indonesia dengan
Australia. Pada bulan November 2013 ini nilai kurs dollar sudah berada di level
Rp 11.600 per dollar. Kondisi ini sangat mempengaruhi inflasi tahunan secara
nasional.
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 21
Kota Jambi
Gambar 2.7
Perkembangan Tingkat Inflasi di Kota Jambi 2008-2012
4,33,79
2,78
6,96
11,06
11,57
4,22
2,761,85
10,52
2008 2009 2010 2011 2012
Nasional Kota Jambi
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
Sumberdaya manusia (SDM) merupakan subyek dan sekaligus obyek
pembangunan, mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak kandungan hingga
akhir hayat. Oleh karena itu pembangunan kualitas manusia harus menjadi
perhatian serius dan sungguh-sungguh. Pembanguan SDM yang dilaksanakan di
Kota Jambi selama lima tahun terakhir telah berhasil meningkatkan kualitas SDM.
Peningkatan ini ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) dari 75,47 pada tahun 2008 menjadi 77,08 pada tahun 2012 (Gambar 2.8).
Hal ini merupakan modal dasar untuk membangun Kota Jambi ke depan, karena
dari sisi pendidikan, daya beli dan harapan hidup cenderung meningkat.
Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan
manusia, dapat dilihat dari yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk
mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu daerah. IPM
adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara yang
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 22
Kota Jambi
dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (life
expectancy at birth), angka melek huruf (literacy rate) dan rata-rata lama sekolah
(mean years of schooling), dan kemampuan daya beli (purchasing power parity).
Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek
huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan
terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup. Ketiga indikator tersebut
saling mempengaruhi satu sama lain, selain itu dapat dipengaruhi oleh faktor-
faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja yang ditentukan oleh
pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah sehingga IPM
akan meningkat apabila ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan dan nilai IPM
yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara.
IPM Kota Jambi lima tahun terakhir adalah yang tertinggi setelah Kota
Sungai Penuh. Tingginya IPM ini berimplikasi pada tingginya produktifitas tenaga
kerja. Untuk itu salah satu tantangan pembangunan ke depan yang dihadapi Kota
Jambi adalah bagaimana meningkatkan kesehatan, pendidikan dan pendapatan
masyarakat agar lebih sejahtera.
Gambar 2.8
Perkembangan IPM Kota Jambi 2008-2012
Level pendidikan penduduk Kota Jambi dapat dilihat dari indikator angka
melek huruf, rata-rata lama bersekolah dan partisipasi pendidikan berdasarkan
usia sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas. Tabel 2.16
77,08
75,47
75,79
76,0776,48
2008 2009 2010 2011 2012
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 23
Kota Jambi
menunjukkan bahwa pada tahun 2008 angka melek huruf penduduk Kota Jambi
rata-rata sebesar 98,76 % dan pada tahun 2012 mencapai 99,07 %.
Program penghapusan buta aksara perlu dicanangkan oleh pemerintah ke
depan, karena hal ini berkaitan kinerja di bidang pendidikan. Sisanya sebesar 0,93
% tidak terlalu berat untuk diselesaikan. Untuk itu perlu dilakukan pemetaan
penduduk buta aksara di delapan kecamatan dan 62 kelurahan, sehingga program
yang dilaksanakan tepat sasaran.
Tabel 2.12. Perkembangan Angka Melek Huruf
Kota Jambi Tahun 2008-2012
Uraian Tahun
2008 2009 2010 2011 2012
Penduduk > 15 tahun 380.004 388.558 388.665 390.795 406.274
Angka Melek Huruf 98,76 98,77 98,81 98,99 99,07
Sumber : BPS. Susenas Kota Jambi. 2013.
Tingkat pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu indikator
keberhasilan di bidang pendidikan dalam konteks pengembangan Sumber Daya
Manusia. Makin besar proporsi penduduk yang menamatkan pendidikan yang lebih
tinggi, maka baik kualitas SDM daerah tersebut. Tabel 2.12 menunjukkan bahwa
dari 406.274 penduduk yang berumur 15 tahun ke atas pada tahun 2012 sekitar
(0.93 %) masih belum melek huruf.
Berdasarkan jenis kelamin, menggambarkan bahwa dari 436.842 penduduk
yang berusi 10 tahun ke atas 215.103 orang (49.24 %) diantaranya adalah
perempuan dan sekitar 40.710 orang (9.31%) diantaranya hanya berpendidikan
Sekolah Dasar dan 6.22 % tidak mampu menamatkan pendidikan SD. Sementara
laki-laki yang dapat mengenyam pendidikan sebanyak 221.739 orang, namun
37.558 orang (8.59 %) diantaranya hanya mampu sampai pada Sekolah Dasar
dan sebagian tidak tamat.
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 24
Kota Jambi
Gambar 2.9
Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Jambi 2008-2012
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga
Secara konseptual budaya mempunyai banyak makna, ada yang melihat
budaya sebagai : (a), Produk masyarakat, menuju terwujudnya ketertiban,
kerukunan, kedamaian, kesetiakawanan sosial, dan kesejahteraan; (b), Wujud
tanggapan manusia terhadap tantangan kehidupan sebagai hasil adaptasi dengan
lingkungannya; (c), budaya berisikan unsur universal dan lokal; (d), proses belajar
(pewarisan) nilai, ide, gagasan, norma, tindakan dan hasil karya manusia kepada
generasi berikutnya; (e), budaya sebagai mekanisme tata kelakuan manusia; dan
(f), budaya sebagai bentuk yakni sistem nilai budaya (adat-istiadat), sistem sosial,
dan hasil fisik karya manusia; (g), budaya berisikan kebiasaan-kebiasaan yang
turun-temurun (dari anak turun ke bapak, dst), diikuti banyak pendukung, dan ada
sangsi bagi pelanggarannya; (h), kebudayaan bukan agama dan agama juga
bukan kebudayaan, tetapi kebiasaan manusia dalam menjalankan tugas
keagamaan menimbulkan kebudayaan; (i), masyarakat pendukung kebudayaan
yakni minoritas dan mayoritas kreatif); dan (k), kebudayaan berubah karena
minoritas/mayoritas kreatif kehilangan daya kreativitasnya.
99,07
98,9998,99
98,7798,76
2008 2009 2010 2011 2012
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 25
Kota Jambi
Dari pengamatan terlihat budaya masyarakat Kota Jambi belum banyak
berperan dalam mendorong perekonomian daerah. Hal ini erat kaitannya dengan
Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang pemerintah desa yang telah
menghilangkan jati diri sistem budaya pemerintahan yang ada di Kota Jambi. Pola
keseragaman, tidak mengatur desa dari aspek budayanya (adat) dan tidak
mengakui prinsip otonomi daerah, Masyarakat adat (pemangku adat) kehilangan
legitimasi.
Permasalahan budaya yang dihadapi diantaranya : (a), masih sulit merubah
budaya yang bersifat statis kepada dinamis yang mendorong pembangunan
ekonomi; (b), beragamnya nilai budaya sebagai akibat dari heterogennya
penduduk sering menyebabkan benturan budaya. Kondisi historis kebudayaan
dapat digambarkan dari aspek institusi, historis, etnis, pemanfaatan simbol
budaya, globalisasi, permukiman penduduk , mobilitas penduduk, pelayanan
pemerintahan, wisata, kegiatan kebudayaan, ekonomi, pendidikan, informasi, dll.
Untuk membangun kebudayaan maka diperlukan perlindungan nilai budaya,
pengembangan nilai budaya dan pemanfaatan nilai budaya.
2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib a. Pendidikan
Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam
agenda pembangunan nasional karena perannya yang signifikan dalam mencapai
kemajuan diberbagai bidang kehidupan : sosial, ekonomi, politik dan budaya.
Salah satu indikator keberhasilan pembangunan pendidikan adalah angka
partisipasi, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni
(APM). Secara detail Perkembangan APK dan APM Kota Jambi Tahun 2008 –
2012 dapat dilihat pada tabel 2.13. dibawah ini.
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 26
Kota Jambi
Tabel 2.13.
Perkembangan APK dan APM Kota Jambi Tahun 2008 – 2012
APK APM APK APM APK APM APK APM APK APM
1 TK/ RA 53.86 53.59 58.81 58.12
2 SD/ MI 114.3 98.67 114,64 98,66 114,64 98,66 114,84 8,76 114.9 99.46
3 SMP/ MTs 112.5 79.12 113,54 75,32 113,54 75,32 113,82 76,22 113.9 91.08
4 SMA 88.32 68.76 88,35 68,82 88,35 68,82 89,73 69,52 89.84 73.02
5 SMK 87,53 67,15 87,53 67,15 87,62 68,25
2012JenjangNo.
2008 2009 2010 2011
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Jambi. 2013.
Sebaran jumlah sekolah, murid dan Guru di Kota Jambi di setiap Jenjang
Pendidikan disajikan pada Tabel 2.14. menunjukkan bahwa Rasio Guru dan Murid
(1: 15) dan rasio sekolah dan murid (1: 225) pada tahun 2008 menunjukkan
kecenderungan stabil dan semakin baik. Hal ini ditandai dengan adanya
pergeseran rasio pada tahun 2012 ke arah yang lebih baik, yaitu rasio Guru
dengan Murid 1: 15 dan rasio sekolah dengan murid 1: 232, namun perlu distribusi
guru yang lebih merata berdasarkan materi pelajaran.
Tabel 2.14.
Jumlah Sekolah, Murid dan Guru di Kota Jambi Tahun 2008 – 2012
Tahun Sekolah Murid Guru
2008 491 110.652 7.159
2009 491 121.149 7.152
2010 493 121.365 7.341
2011 522 123.103 7.826
2012 535 124.557 8.019
Sumber : Diknas Kota Jambi. 2013.
Fakta menunjukkan bahwa disatu sisi rasio cenderung semakin baik,
namun disisi lain fasilitas belajar mengajar beberapa sekolah masih sangat
memperihatinkan, terutama sekolah-sekolah yang jauh dari pusat-pusat
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 27
Kota Jambi
pemerintahan. Hal ini harus menjadi program prioritas pemerintah ke depan bila
ingin memajukan klualitas SDM.
Kualitas guru sangat mempengaruhi hasil dari suatu proses pendidikan
salah indikator kualitas guru adalah gelar kesarjanaan (Diploma/ S1) atau jenjang
pendidikan yang ditamatkan. Tabel 2.15 menunjukkan bahwa dari 8,019 orang
guru pada tahun 2012 sekitar 742 orang (9,25 %) diantaranya adalah tamatan
SLTA dan 365 orang (4,55 %) diantaranya mengajar di jenjang Sekolah
Dasar/sederajat. Mereka yang ber ijazah D2 sebanyak 712 orang dan 630 orang
(7,85 %) mengajar di Sekolah Dasar/sederajat. Sementara mereka yang ber
ijazah Sarjana (S1) sebanyak 6179 orang dengan sebaran 2013 orang mengajar
di Sekolah Dasar, 1614 orang (20,12 %) mengajar di SLTP/sederajat dan 2031
orang (25,32 %) mengajar di di jenjang pendidikan SMU/sederajat. Program ke
depan perlu dibuat suatu kebijakan bahwa yang berhak mengajar di
SMU/sederajat adalah mereka yang berpendidikan Strata satu (S1), karena masih
ada sekitar 119 orang (1,48 %) dari jumlah mengajar di SMU.
Tabel 2.15.
Jumlah Guru pada masing-masing tingkat pendidikan dan pendidikan terakhir di Kota Jambi Tahun 2012
Tingkat Pendidikan
Pendidikan Terakhir Guru Jumlah
SLTA D1 D2 D3 >S1
TK 282 - - 34 447 667
SD 365 67 630 101 2013 2.197-PNS 1.148-Non
SLTP 81 56 29 64 1614 1.679
SMU 5 - 49 - 1209 669-Negeri 590-Swasta
SMK 9 - - 56 823 375-Negeri 639-Swasta
SLB 3 4 5 73
Jumlah 742 126 712 260 6179 8019
Sumber : Diknas Kota Jambi. 2013.
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 28
Kota Jambi
b. Kesehatan
Kesehatan merupakan salah faktor penting dalam menentukan kualitas
Sumberdaya Manusia. Masyarakat yang sehat sangat mempengaruhi aktivitas yang
berkaitan dengan produktivitas tenaga kerja. Tabel 2.16 menunjukkan bahwa
perkembangan pembangunan sarana kesehatan selama kurun waktu 2008 – 2012
mengalami pertumbuhan yang stagnan terutama pada jumlah puskemas, dari 20
unit pada tahun 2008 dan tetap 20 unit pada tahun 2012. Kecenderungan yang
sama terlihat pada fasilitas kesehatan lainnya, yaitu Pustu dan Pusling. Kedepan
Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan bagi Ibu dan Anak harus
diperbanyak dan difasilitasi oleh pemerintah.
Tabel 2.16. Fasilitas Kesehatan di Kota Jambi Tahun 2008 – 2012
Tahun Rumah Sakit Puskesmas Pustu Pusling
2008 10 20 38 20
2009 12 20 38 20
2010 12 20 38 20
2011 14 20 38 20
2012 16 20 38 20
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Jambi. 2013.
Kualitas pelayanan kesehatan sangat dipengaruhi ketersediaan tenaga
medis yang mencukupi. Tabel 2.17 menunjukkan bahwa Jumlah pegawai
kesehatan di Kota Jambi memperlihatkan perkembangan yang fluktuatif dari 890
orang pada tahun 2008 menurun menjadi 817 orang pada tahun 2012 atau terjadi
penurunan rata-rata sebesar 1,64 % per tahun. Sementara tenaga Medis (dokter)
menunjukkan kecenderungan yang sama dari 112 orang pada tahun 2008
menurunan menjadi 77 orang pada tahun 2012 atau terjadi penurunan rata-rata
6,25 persen pertahun.
Peningkatan jumlah tenaga kesehatan selama lima tahun terakhir masih
belum memadai bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mencapai
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 29
Kota Jambi
557.215 jiwa. Jumlah tenaga medis (dokter umum dan spesialis) yang ada di Kota
Jambi pada tahun 2012 sebanyak 77 orang. Berarti satu dokter melayani sekitar
7.236 orang penduduk. Perbandingan yang demikian mustahil masyarakat Kota
Jambi akan mendapat pelayanan kesehatan maksimal.
Berdasarkan kondisi tersebut, pembangunan sarana kesehatan dan
penempatan tenaga medis terutama dokter spesialis merupakan program prioritas
untuk Kota Jambi, agar masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang
prima. Penambahan dokter ini juga akan secara langsung meningkatkan
pelayanan rumah sakit daerah Kota Jambi sehingga masyarakat tidak perlu lagi
keluar daerah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Tabel 2.17
Tenaga Kesehatan Kota Jambi Tahun 2008 – 2012
Tenaga Kesehatan 2008 2009 2010 2011 2012
Tenaga Medis (DU dan Dg)
112 118 71 81 77
Perawat & Bidan 529 546 424 421 405
Farmasi 65 65 53 62 62
Gizi 24 24 23 28 43
Sanitasi 55 36 36 51 49
Kesmas 20 7 7 30 40
Nakes Lain 85 84 96 145 141
Jumlah 890 880 710 818 817
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Jambi. 2013.
Indikator kesehatan masyarakat Kota Jambi selama kurun waktu 2008-
2012 menunjukkan perkembangan yang berarti. Tabel 2.18 menginformasikan
bahwa Usia harapan Hidup (eo) dari 68,8 tahun pada tahun 2008 meningkat
menjadi 69,95 tahun pada tahun 2012. Sementara Angka Kematian Bayi (AKB)
dari 3 kasus atau 0,2 % per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2008 meningkat
menjadi 22 kasus atau 1,7 % per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2012.
Peningkatan Angka Kematian Bayi merupakan pekerjaan rumah pemerintah Kota
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 30
Kota Jambi
Jambi masa depan, segera diambil kebijakan operasional untuk dapat menekan
tingkat kematian bayi ini.
Tabel 2.18 Indikator Kesehatan Masyarakat Kota Jambi 2008-2012
Uraian 2008 2009 2010 2011 2012
Usia Harapan Hidup 68,78 69,82 69,87 69,91 69,95
Angka Kematian Bayi 33 (2,7) 20 (1,7) 4 (0,3) 10 (0,8) 21 (20,0)
Angka Kematian Ibu 11 (88,62) 4 (34,78) 8 (68,98) 10 (84,30) 9 (70,02)
Gizi Buruk 76 (0,2) 133 (0,52) 125 (0,5) 21 (0,08) 31 (0,26)
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Jambi
Status Gizi Balita merupakan salah satu indikator penting dalam kesehatan
masyarakat. Tabel 2.18 juga menunjukkan bahwa Kota Jambi selama kurun waktu
2008-2012 status Gizi Buruk cenderung menurun dari 76 kasus pada tahun 2008
menurun drastis hinga pada level 31 kasus pada tahun 2012. Ini suatu prestasi
luas biasa di bidang kesehatan. Sementara kematian Ibu bersalin (kematian
maternal) menunjukkan arah yang fluktuatif. Hal ini sangat berkaitan dengan
perilaku Ibu hamil, terutama kepatuhan dalam pemeriksaan kandungan, hamil
pada usia di atas 35 tahun yang mempunyai resiko melahirkan dan penyakit
bawaan.
Berdasarkan kondisi dari tabel diatas tampak bahwa pada tahun 2008
angka kematian ibu mencapai 11 kasus atau 88,62 % per 100.000 kelahiran hidup
dan cenderung turun hingga tahun 2010, kemudian naik kembali pada tahun 2011.
Kondisi pada tahun 2012 terjadi 9 kasus atau sekitar 70,02 % kematian ibu per
100.000 kelahiran hidup. Hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi SKPD terkait.
Program pelayanan kesehatan masa depan harus diarahkan pada
kelompok masyarakat marginal dan jauh dari akses pelayanan kesehatan.
Dengan adanya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diharapkan pemerintah Kota
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 31
Kota Jambi
Jambi ke depan lebih memberikan prioritas kepada kelompok masyarakat marginal
dan daerah-daerah kumuh perkotaan.
c. Tata Ruang
Pemerintah harus melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kota Jambi 2013-2033 secara konsisten, warisan kebijakan masa lalu yang
kurang mengoptimalkan pelaksanaan RTRW berdampak pada kurang tertatanya
pembangunan gedung-gedung, perumahan, Pembangunan rumah toko dan
pembangunan lainnya yang sering tidak mematuhi ketentuan RTRW dan
cenderung lebih berpihak pada permintaan masyarakat atau konsumen sehingga
bangunan tanpa IMB cenderung meningkat dan relatif tanpa sanksi yang berarti
dari pemerintah Kota Jambi.
Sejalan dengan keadaan di atas, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi
2013-2033 yang telah direvisi dan mendapat persetujuan DPRD melalui Perda
Nomor 09 tahun 2013 wajib dilaksanakan secara konsisten, sehingga pemaknaan
dan pengaktualisasian perencanaan dalam tatanan pembangunan kota jambi
dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Selama 10 tahun terakhir Kota Jambi berkembang cukup pesat, kondisi ini
menuntut penyediaan ruang untuk seluruh aktivittas penduduk. Untuk itu RTRW
Kota Jambi yang telah diperdakan dapat dioptimalkan penggunaannya, terutama
melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 07
Tahun 2002 Tentang Bangunan, sehingga sinkron dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Jambi 2013-2033.
Berdasarkan kondisi yang disampaikan di atas, pemerintah Kota Jambi
kedepan bertekat melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Jambi 2013-2033 secara konsisten sesuai aturan yang berlaku. Untuk itu pasal 15
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 32
Kota Jambi
ayat (1) Perda RTRW Kota Jambi 2013-2033 mengamanatkan Rencana
Pembagian Wilayah Kota (BWK) sebagai berikut :
1. BWK I terdiri atas Kelurahan Pasar, Orang Rangkayo Hitam, Beringin, Solak
Sipin, Murni, Lebak Bandung, Jelutung, Tambak Sari, Sungai Asam,
Sulanjana, Tanjung Pinang, Rajawali, dan Budiman dengan luas kurang lebih
877,65 ha, dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan perdagangan dan
jasa skala regional dan nasional.
2. BWK II terdiri atas seluruh Kelurahan di Kecamatan Danau Teluk dan
Kecamatan Pelayangan dengan luas kurang lebih 2.807,13 ha, dengan fungsi
utama sebagai kawasan cagar budaya/wisata, industri/pergudangan dan
lindung;
3. BWK III terdiri atas seluruh Kelurahan di Kecamatan Jambi Timur dan
Kecamatan Jambi Selatan dengan luas kurang lebih 3.425,01 ha, dengan
fungsi utama sebagai kegiatan industri/pergudangan, permukiman dan bandar
udara.
4. BWK IV terdiri atas Kelurahan Kebun Handil, Handil Jaya, Thehok, Lingkar
Selatan, Kenali Asam Atas, Kenali Asam Bawah, serta Kelurahan Paal V
dengan luas kurang lebih 2.680,48 ha, dengan fungsi utama sebagai pusat
pemerintahan Kota Jambi, pertambangan, perdagangan dan jasa serta
permukiman.
5. BWK V terdiri atas Kelurahan Suka Karya, Kelurahan Rawasari, Kelurahan
Mayang Mengurai, Sebagian Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kelurahan
Bagan Pete, dan Kelurahan Kenali Besar dengan luas kurang lebih 4.837,41
ha, dengan fungsi utama sebagai kegiatan simpul transportasi regional,
pertambangan, permukiman, pusat pelayanan kesehatan skala kota dan
perdagangan dan jasa.
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 33
Kota Jambi
6. BWK VI terdiri atas Kelurahan Telanaipura, Pematang Sulur, Simpang IV Sipin,
Buluran Kenali, Penyengat Rendah, Sungai Putri, Selamat, dan Payo Lebar
dengan luas kurang lebih 2.924,35 ha, dengan fungsi utama sebagai pusat
pemerintahan Provinsi Jambi serta perdagangan, jasa dan pendidikan.
Dalam Skala Regional Kota Jambi mengemban fungsi sebagai (a). Pusat
Pelayanan Wilayah, (b). Pusat Komunikasi dan Transportasi antar wilayah, (c).
Pusat Kegiatan Industri/Perekonomian, (d). Pusat Permukiman dan (e).
Pelabuhan Sungai/Laut.
Sejalan dengan pelayanan skala regional di atas dan dikaitkan dengan
skala pelayanan lokal (internal), Kota Jambi dipersiapkan untuk dapat
mengemban fungsi yaitu: (a). Pusat perdagangan dan Jasa, (b). Pusat
Pemerintahan, (c). Pusat Industri, (d). Pusat Pelayanan Sosial, (e). Pusat Budaya,
(f). Simpul Jasa Transportasi Wilayah dan Antar wilayah dan (g). Pusat
permukiman.
Rencana Sistem Pelayanan Transportasi akan dikembangkan adalah
jaringan jalan raya (dengan fungsi dan peranannya sebagai jalan arteri primer,
arteri sekunder, kolektor primer, kolektor sekunder, jalan lokal primer, jalan lokal
sekunder, jalan lingkungan, jalan utama dalam kota), sistem terminal (dalam kota,
AKDP, AKAP, barang/truk), sistem angkutan umum, transportasi
sungai/penyebarangan dan trasportasi udara.
Prinsip dasar pengembangan Tata Ruang Kota Jambi yang dituangkan
dalam RUTRW sebagai berikut:
a. Pada kawasan tepian Sungai Batanghari (sempadan atau bantaran sungai)
dilakukan pembatasan terhadap pengembangan fisik terbangun, dan dengan
demikian juga pada kawasan-kawasan sekitar danau dan rawa (retarder).
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 34
Kota Jambi
b. Pengembangan fisik antar bangunan (built up areas) diarahkan pada lahan-
lahan yang masih kosong dan layak (kesesuaian dan kemampuan lahan),
terutama ke bagian selatan Kota Jambi (Kotabaru dan Jambi Selatan).
c. Intensifikasi pemanfaatan lahan diarahkan pada Kawasan Pusat Kota dengan
fungsi utama sebagai kegiatan bisnis untuk mencirikan Central Business
Distric (CBD).
d. Untuk mendukung dan mengarahkan ekspansi aktivtas ekonomi agar lebih
menyebar, direncanakan pengembangan prasarana dan sarana pada
kawasan-kawasan ekonomi tumbuh cepat.
Permasalahan pembangunan dalam hal tata ruang banyak berhubungan
dengan pemanfaatan ruang yang ada atau tata guna lahan. Kota Jambi yang
termasuk dalam kategori kota sedang dengan 557.215 jiwa pada tahun 2012,
menunjukkan perkembangan yang relatif tinggi dan lebih dominan didorong oleh
kegiatan Hinterland dan sangat sedikit didorong oleh kegiatan foward ke kota-kota
besar lainnya.
Kondisi demikian seharusnya fungsi-fungsi yang menjadi perhatian besar
adalah fungsi pelayanan ke daerah belakangnya. Situasi perkembangan terakhir
dalam pelaksanaan pembangunan selama ini, fungsi pelayanan hinterland ini
seolah-olah terabaikan, sehingga pemerintah lebih menfokuskan kepada
pelayanan jasa skala besar seperti kepariwisataan, perdagangan skala besar
(plaza-mall) dengan mengabaikan pasar induk dan pusat perdagangan hasil-hasil
pertanian bebasis potensi lokal.
Dalam kaitannya dengan fungsi internal, selama lima tahun terakhir Kota
Jambi sangat tidak memiliki komitmen yang kuat untuk penyediaan infrastruktur
dan utilitas umum, sehingga masyarakat mengeluhkan kualitas infrastruktur yang
ada seperti jalan yang berlobang, rambu-rambu lalulintas yang tidak berfungsi,
drainase yang buntu, pasar tradisional yang tidak terawat, terminal yang kurang
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 35
Kota Jambi
berfungsi. Hal ini sangat mengganggu kenyamanan masyarakat sehingga
terkesan pembangunan Kota Jambi stagnan dan Miskin Inovasi.
Pola pelayanan Kota Jambi lebih cenderung dikatakan mengikuti pola
pelayanan konsentrik, dalam pengertian lain adalah pelayanan sangat terpusat
disatu focal point atau pada pusat kota, belum mengikuti hasil rekomendasi
RUTRK, yaitu dalam menunjang fungsi dan peranan Kota Jambi masa akan
datang perlu didukung oleh banyak pusat (multiple nuclei).
Pusat-pusat pelayanan kota dengan skala kecil, sudah mulai tumbuh yang
tidak sesuai rencana kota, sehingga pusat-pusat tersebut berdampak terhadap
pembebanan jalan, sementara disisi lain pusat-pusat lingkungan yang
direncanakan tidak atau belum dapat tumbuh sebagaimana yang diharapkan.
Sementara Pola Sirkulasi (jaringan transportasi,drainase, telepon, listrik, air
minum, air limbah dan utilitas umum lainnya) belum tertata secara optimal
termasuk bila dilihat dari tata jenjang pelayanannya (hierarchy). Demikian juga
terminal pembantu untuk setiap penggal/route/jalur transportasi dalam kota, belum
tersedia.
Dalam skala teknis konstruksi, bangunan-bangunan baru telah membuat
atau membentuk ketinggian lahan (timbunan) melebihi kemampuan pengaliran air
secara alami, sehingga aliran (flow) air akan tergantung untuk daerah yang paling
rendah akan terjadi penggenangan. Danau dan sebagian daerah yang selama ini
menjadi areal penampungan air pada saat musim penghujan (retarder) telah
ditimbun menjadi bangunan yang massive tidak lulus air.
Dalam skala kota, belum tampak struktur daerah terbuka hijau yang
berjenjang, sehingga dalam keterbatasan yang ada areal terbuka hijau
dipersiapkan adalah pulau-pulau jalan, persimpangan jalan, tepi sungai, tepi
danau. Konsekuensi dari kondisi ini adalah tempat dan taman bermain untuk
anak-anak menjadi terbatas, dan demikian juga untuk paru-paru kota.
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 36
Kota Jambi
d. Kemiskinan
Kemiskinan berkaitan dengan standar hidup minimum suatu masyarakat
yang diwujudkan dalam bentuk garis kemiskinan (poverty line) yang sifatnya tetap
tanpa dipengaruhi oleh keadaan ekonomi suatu masyarakat. Garis Kemiskinan
(poverty line) adalah kemampuan seseorang atau keluarga memenuhi kebutuhan
hidup standar pada suatu waktu dan lokasi tertentu untuk melangsungkan
hidupnya.
Pembentukan garis kemiskinan tergantung pada defenisi mengenai standar
hidup minimum. Sehingga kemiskinan absolut ini bisa diartikan dari melihat
seberapa jauh perbedaan antara tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat
pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tingkat
pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak
miskin.
Pada tahun 1976 International Labor Organization (ILO) menggunakan
ukuran kebutuhan pokok untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin.
Indikator-indikator kebutuhan pokok yang dimaksud adalah pangan, papan,
sandang dan fasilitas umum seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih dan
transportasi. Strategi yang digariskan oleh ILO tersebut menyebutkan adanya
keharusan usaha langsung untuk memperbaiki nasib golongan yang paling miskin
tanpa menunggu bekerjanya proses tetesan ke bawah.
World Bank (2008) menghitung tingkat dan jumlah penduduk miskin absolut
dengan menggunakan ukuran tunggal yang seragam untuk semua negara. Di
negara sedang berkembang seseorang disebut miskin bila berpendapatan < $ US
1/hari, diperkirakan ada sekitar 1,2 milyar penduduk dunia yang hidup dibawah
ukuran tersebut. Sementara garis kemiskinan yang diukur berdasarkan $ US 2/hari
juga, diperkirakan ada sekitar 2 milyar penduduk hidup kurang dari batas tersebut.
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 37
Kota Jambi
BPS menghitung jumlah dan persentase penduduk miskin (head count
index) yaitu penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan
yang merupakan dasar penghitungan jumlah penduduk miskin dihitung dengan
menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) yaitu
besarnya rupiah yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar
minimum makanan dan non makanan.
Tabel 2.19 Kemiskinan Penduduk Kota Jambi 2008-2012
Uraian 2008 2009 2010 2011 2012
Penduduk Miskin ( 000 orang )
54.90 50.70 52.50 50.54 54.60
% Penduduk Miskin 11,63 10,54 9,87 9,27 9.80
Garis Kemiskinan 231,149 254,649 291,825 301,231 313.008
Indeks Kedalamam Kemiskinan
1,91 1,17 1,86 1,21 1,52
Indeks Keparahan Kemiskinan
0,60 0,22 0,49 0,27 0,44
Sumber : BPS Kota Jambi. 2013.
Dapat disimpulkan secara umum bahwa kemiskinan absolut adalah kondisi
kemiskinan yang terburuk yang diukur dari tingkat kemampuan suatu keluarga
dalam membiayai kebutuhan yang paling minimal untuk dapat hidup sesuai
dengan taraf hidup kemanusiaan yang paling rendah. Oleh karena itu, penelitian
ini selanjutnya mengacu kepada defenisi kemiskinan tersebut.
Gambar 2.10 Persentase Kemiskinan Kota Jambi 2008-2012
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 38
Kota Jambi
e. Transportasi
Pembangunan prasarana transportasi mempunyai peranan penting dalam
pembangunan ekonomi karena berkaitan dengan mobilitas barang, jasa dan
penduduk. Untuk itu perlu dibangun prasarana dan sarana transportasi untuk
memberikan pelayanan transportasi prima.
Secara umum permasalahan yang selalu dihadapi oleh subsektor
transportasi pada umumnya meliputi aspek kapasitas, kondisi jalan, kuantitas dan
kualitas prasarana dan sarana fisik; kelembagaan dan peraturan; sumberdaya
manusia, teknologi, pendanaan serta manajemen operasi dan pemeliharaan
sarana dan prasarana transportasi.
Salah satu yang terpenting adalah menurunnya kualitas infrastruktur
terutama sarana dan prasarana jalan serta jembatan yang saat ini kondisinya
sangat memprihatinkan. Untuk Kota Jambi sampai tahun 2012 masih didapati
jalan yang rusak dan rusak berat. Hal ini tidak terlepas dari akibat pembebanan
muatan lebih (excessive over loading) terutama yang disebabkan oleh masih
banyak pergudangan yang berlokasi di dalam kota, sehingga truk dengan tonase
tinggi beralasan masuk ke kota yang berakibat hancurnya jalan sebelum umur
teknis jalan tersebut tercapai. Deskripsi lebih rinci tentang kondisi jalan dapat
dilihat pada Tabel 2.20 berikut ini.
Tabel 2.20.
Panjang Jalan Kota Jambi Berdasarkan Kondisi Jalan (Km) Tahun 2013
Kondisi Jalan Total
Panjang Jalan Baik
Rusak Belum Diaspal Berat Sedang Ringan
331,54 96,86 11,67 18,44 48,17 506,67
Sumber: Dinas PU Kota Jambi. 2013.
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 39
Kota Jambi
Kondisi jalan di Kota Jambi sampai dengan tahun 2013 relatif kurang baik,
dari total panjang jalan kota 506,67 Km, hanya 65,44% jalan dalam kondisi yang
baik, sisanya sepanjang 34,56% atau 175,14 Km berada pada kondisi yang rusak
dan belum diaspal.
Di lihat dari persentase jalan yang rusak dan rusak berat yang cukup tinggi
dan panjang jalan dengan permukaan tanah yang masih tinggi maka kedepan
pemerintah Kota Jambi harus memperioritaskan perbaikan dan peningkatan
prasarana jalan dan sebaran kondisi jalan baik pada masing-masing kecamatan
harus lebih merata.
Melihat dinamika perkembangan Kota Jambi dan peningkatan aktifitas
perkotaan maka pemerintah Kota Jambi ke depan perlu melakukan peningkatan
kualitas dan penambahan jalan sebagai antsispasi mengurai kemacetan lalu
lintas.
Kota Jambi memiliki tiga Terminal dimana 1 terminal Tipe A dan 2 Terminal
Tipe B. Perkembangan angkutan umum juga terus meningkat seiring dengan
perkembangan penduduk dan aktivitas ekonomi sangat diperlukan
pengembangan terminal orang dan terminal barang serta peningkatan fasilitas
terminal yang lebih memadai sesuai dengan standar.
Sementara itu untuk mendukung pergerakan barang dan jasa sangat perlu
dibangun dan dikembangkan jalur angkutan sungai serta dermaga dan pos
pengawas untuk memperlancar angkutan sungai, sehingga dapat mengurangi
kepadatan angkutan jalan raya.
Selain itu untuk mendukung upaya mengembangkan sarana dan prasarana
perhubungan yang terpadu dan nyaman pemerintah kota Jambi juga harus
meningkatkan fasilitas keselamatan untuk peningkatan keamanan lalu lintas.
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 40
Kota Jambi
Tabel 2.21
Perkembangan Jumlah Kendaraan Umum di Kota Jambi Tahun 2008-2012
Tahun Antar
Propinsi Antar
Kab/Kota Dalam Kota Taxi Truk
2008 182 415 920 80 2.494
2009 160 96 757 20 1.662
2010 182 458 739 20 2.011
2011 182 636 739 30 765
2012 182 636 818 30 2.011
Sumber: Dinas Perhubungan Kota Jambi dari Kota Jambi dalam Angka. 2013
f. Air Bersih dan Penerangan Lampu Jalan
Air bersih dan Lampu Penerangan Jalan Umum merupakan komponen
kebutuhan dasar perkotaan yang harus disediakan oleh pemerintah. Penyediaan
Air bersih oleh pemerintah Kota Jambi dilaksanakan melalui PDAM Tirta Mayang.
Dari 6 instalasi pengolahan air yang di miliki PDAM Tirta Mayang Kota
Jambi telah mampu memproduksi air sebesar 871 liter/detik, dari kapasitas
terpasang sebesar 1.080 liter/detik. Tabel 2.22. menunjukkan bahwa pada tahun
2013 jangkauan pelayanan Air Bersih melalui PDAM Tirta Mayang baru mencapai
65,67% dengan jumlah pelanggan sebanyak 60.905 sambungan.
Tabel 2.22.
Cakupan Pelayanan PDAM Tirta Mayang Tahun 2008-2013
Tahun Jumlah
Penduduk Jumlah
Pelanggan
Penduduk yang
terlayani
Cakupan Pelayanan
(%)
2008 470.902 53.408 284.245 60,36
2009 504.050 55.270 343.502 68,15
2010 532.743 56.578 300.540 56,41
2011 532.743 58.265 349.590 65,62
2012 540.258 59.951 359.293 66,50
2013 557.321 60.905 365.430 65,57
Sumber : PDAM Tirta Mayang. 2013
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 41
Kota Jambi
Pembangunan sarana dan jaringan air bersih tentu harus menjadi prioritas
pembangunan Kota Jambi lima tahun kedepan. Apalagi jika dilihat bahwa terjadi
pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup signifikan. Dengan pertambahan
penduduk dalam kurun waktu 2008 – 2012 rata-rata 2,3% pertahun, maka
kebutuhan air bersih tentu semakin bertambah. Penyediaan air bersih tidak hanya
untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan
industri dan dunia usaha. Dengan semakin berkembangnya Kota Jambi yang
dipicu oleh perkembangan dunia usaha dan industri tentu harus diimbangi dengan
penyediaan air bersih yang mencukupi baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
Sebagai kota yang tumbuh pesat, aktifitas ekonomi dan masyarakatpun
semakin beragam dengan pola waktu yang semakin panjang. Untuk mendukung
aktifitas ekonomi dan masyarakat agar berjalan aman dan nyama perlu didukung
oleh penerangan umum.
Untuk memenuhi hal tersebut, pemerintah kota jambi memiliki kewajiban
untuk memperluas jangkauan pelayanan lampu penerangan jalan umum (LPJU).
Data kondisi LPJU dan cakupan pelayanan LPJU di Kota Jambi sampai
tahun 2013 di tampilkan dalam tabel 2.23 di bawah ini.
Tabel 2.23. Jumlah LPJU dan Cakupan Pelayanan LPJU Tahun 2013
No Uraian Jumlah Keterangan
1 LPJU 8.916 unit PLN
2 Lampu 4 Way 16 unit
3 Lampu Taman/Hias 243 unit
4 Lampu High Mast 4 unit
5 Cakupan Pelayanan 51,34 persen Sumber : DKPP Kota Jambi. 2013.
Dari tabel tersebut diatas dapat di simpulkan bahwa cakupan pelayanan
LPJU di Kota Jambi baru mencapai 51,34% yang kesemuanya bersumber dari
daya listrik PLN.
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 42
Kota Jambi
g. Perumahan dan Permukiman
Dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi mencapai 2,3% per tahun di
Kota Jambi, hal ini akan berpengaruh terhadap kebutuhan perumahan yang
cenderung semakin tinggi, sementara penyediaan perumahan untuk MBR sangat
rendah. Hal ini terlihat dari masih banyak terdapat perumahan yang tidak layak
huni terutama bagi golongan penduduk miskin. Kondisi ini menimbulkan
tumbuhnya kawasan-kawasan kumuh perkotaan.
Dari data studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA) di Kota Jambi,
masih terdapat kawasan kumuh yang tersebar di 13 kelurahan sebagaimana tabel
2.24 berikut.
Tabel 2.24
Kelurahan, Luas Wilayah dan Kawasan Kumuh di Kota Jambi Tahun 2013
No Kelurahan Luas
Wilayah (Ha)
Kawasan Kumuh
(Ha) Keterangan
1 Budiman 63 12 sangat kumuh
2 Rajawali 32 8 sangat kumuh
3 Sulanjana 45 10 sangat kumuh
4 Tanjung Pinang 95 15 sangat kumuh
5 Orang Kayo Hitam 108 10 sangat kumuh
6 Mudung Laut 223 10 sangat kumuh
7 Legok 341 25 sangat kumuh
8 Arab Melayu 115 10 kumuh
9 Jelmu 230 10 kumuh
10 Cempaka Putih 70 20 kumuh
11 Tanjung Sari 74 10 kumuh
12 Kasang 164 15 kumuh
13 Murni 36 15 kumuh
Jumlah 1.596 165 Sumber : DKPP Kota Jambi. 2013.
Persampahan merupakan hal yang juga sangat terkait dengan perumahan
dan permukiman. Pesatnya pertumbuhan penduduk menimbulkan dampak pada
timbulan sampah yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi dan industri serta aktifitas
masyarakat yang semakin beragam.
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 43
Kota Jambi
Paradigma baru dalam pengelolaan sampah adalah mengurangi timbulan
sampah sejak dari sumbernya, upaya yang harus dilakukan pemerintah tidak saja
pada panangan timbulan sampah akan tetapi juga pada upaya untuk
meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat maupun dunia usaha dalam
penangan sampah sejak dari sumbernya. Tabel 2.25 dibawah ini menggambarkan
kondisi pengelolaan persampahan di Kota Jambi.
Tabel 2.25
Timbulan sampah, sampah terangkut dan sampah yang diolah Tahun 2013
Timbulan (m3) Diolah (ton) Terangkut (m3) Lainnya (m3)
1.465,40 29 945 400
Sumber : DKP.P 2013
h. Hukum
Perbaikan hukum menjadi sangat penting dalam mendorong pembangunan
ekonomi, karena dengan hukum akan tegak keadilan, tidak ada lagi kekuasaan
yang tidak dapat disentuh oleh hukum. Demikian juga dengan aspek
pemerintahan, yang harus dideregulasikan sehingga peraturan-peraturan akan
mendorong efisiensi dan produktivitas kerja yang pada gilirannya mempercepat
pencapaian tujuan pembangunan.
Hukum sebagai panglima masih terindikasi belum ditegakkan secara
maksimal dalam pelaksanaan pembangunan, masih banyak oknum-oknum
pejabat pemerintah daerah yang melanggar hukum dapat bebas bergerak dan ada
kecenderungan semakin bertambah setiap tahun. Hal ini menunjukkan aparat
penegak hukum belum menggunakan hukum sebagai panglima.
Sejak bergulirnya reformasi pada akhir tahun 1997, perkembangan
pembangunan politik dan hukum di Indonesia termasuk di Kota Jambi cenderung
samakin demokratis. Kondisi ini telah diperkuat pula dengan dikeluarkannya
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 44
Kota Jambi
berbagai kebijakan di tingkat pusat yang meliputi UU Nomor 31 Tahun 2002
tentang Partai Politik, UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, dan
UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD,
dan DPRD, UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden serta UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Semua ketentuan diatas dimaksudkan agar pemerintah dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun fakta
menunjukkan bahwa banyak pejabat daerah yang melanggar ketentuan yang
berlaku.
Bidang Hukum, pembangunan bidang hukum dtandai adanya upaya
menjadikan hukum sebagai panglima dalam pembangunan di segala bidang
sampai saat ini ternyata masih banyak menemui kendala, baik berkenaan dengan
substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum. Disamping itu masih
tingginya angka pelanggaran hukum dan tramtib, mencerminkan begitu sulitnya
melakukan pembangunan dibidang hukum.
Seiring dengan penguatan otonomi daerah, peraturan perundang-
undangan daerah mempunyai posisi strategis, karena banyak kepentingan serta
aktifitas kemasyarakatan dan pemerintahan ditata melalui peraturan perundang-
undangan daerah. Namun demikian, banyak masalah yang ditemui berkenaan
dengan : Kelemahan proses, meliputi: (a) belum terbentuknya program legislasi
daerah (b) belum melalui naskah akademik (c) kurang melibatkan masyarakat.
Kelemahan substansi, berupa: (a) Kurang memperhatikan singkronisasi (b)
kurang berpihak kepada masyarakat (c) Berorientasi pada pendapatan daerah
(Pajak dan retribusi). Kelemahan legal drafter, seperti (a) ketidakmampuan
membangun konsesus dan sinergi di antara pemerintah, swasta dan masyarakat
(b) kurangnya jumlah dan kemampuan legal drafting.
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 45
Kota Jambi
i. Kepegawaian
Pegawai atau aparatur pemerintah daerah merupakan ujung tombak dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, oleh karena itu
kecukupan jumlah dan kualitas aparat sangat menentukan jalannya pemerintahan
daerah. Tabel 2.26 menunjukkan bahwa jumlah pegawai Negeri Sipil pada tahun
2010 sebanyak 8.719 orang meningkat menjadi 8.990 pada tahun 2011 atau
meningkat sebesar 3 persen dan menurun pada tahun 2012 menjadi sebanyak
8.460 orang. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan untuk tidak menerima
pegawai selama periode tersebut.
Salah indikator kualitas PNS adalah berapa besar proporsi pada Golongan
III dan IV. Tabel menunjukkan bahwa PNS Golongan III pada periode tahun 2010
hingga tahun 2012 tidak menunjukkan angka pertumbuhan yang signifikan dan
terjadi peningkatan sebesar 3 persen pada tahun 2011 dan menurun sebesar 3
persen pada tahun 2012.
Pada tahun 2013 jumlah pegawai berjumlah 8.134 orang terdiri 37,20
persen laki-laki dan 62,80 perempuan. Namun porsi perempuan yang menduduki
esselon II (dua) hanya 15 persen dan esselon III (tiga) hanya 15,79 persen dan
40,8 persen pada esselon IV (empat).
Tabel 2.26.
Pegawai Pemda Kota Jambi Berdasarkan Golongan Tahun 2008– 2012
Tahun Jumlah Pegawai
Gol I Gol II Gol III Gol IV Jumlah
2010 114 1.820 3.460 3.325 8.719
2011 114 1.976 3.579 3.320 8.990
2012 85 1.745 3.464 3.168 8.460
Sumber : BKD Kota Jambi. 2013.
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 46
Kota Jambi
Pada tahun 2012 rasio pegawai terhadap jumlah penduduk adalah sebesar
1 : 65. Semakin kecilnya rasio penduduk dengan PNS berarti probabilita
masyarakat untuk mendapatkan pelayanan akan semakin besar. Namun demikian
perlu dicari suatu rasio yang lebih ideal sehingga tidak membebani APBD Daerah.
Berkenaan dengan kelembagaan daerah dan aparatur daerah, terdapat dua
persoalan mendasar. Pertama, apakah dengan jumlah pegawai daerah telah
mampu mengisi kelembagaan daerah yang bertambah sesuai dengan ketentuan
PP No. 41 tahun 2007, jika tidak maka akan ditemui beberapa posisi dalam
struktur kelembagaan daerah yang tidak terisi. Kedua apakah dengan jumlah
kelembagaan dan pegwai daerah tersebut telah mampu memberikan pelanyanan
publik secara baik, yang biasanya diukur dengan menggunakan indeks kepuasan
masyarakat (IKM). Dua hal tersebut merupakan tantangan dalam
penyelenggaraan pemerintahan di Kota Jambi ke depan dan perlu segera
dilakukan evaluasi secara menyeluruh dan tuntas.
Tabel 2.27.
Rasio Pegawai dengan penduduk Kota Jambi Tahun 2008 – 2012
Tahun Jumlah Penduduk Jumlah Pegawai Rasio
2010 532.881 8.719 1 : 61
2011 540.258 8.990 1 : 60
2012 557.215 8.460 1 ; 65
Sumber : BKD Kota Jambi (data diolah). 2013.
j. Koperasi dan UKM
Koperasi sebagai soku guru perekonomian dengan orientasi upaya
pemberdayaan anggotanya, maka sangat tepat bila koperasi dijadikan sebagai
instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para pelaku
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tabel 2.28 menunjukkan bahwa
perkembangan koperasi di Kota Jambi selama periode 2008 - 2012
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 47
Kota Jambi
memperlihatkan suatu perkembangan yang siginifikan. Pada tahun 2008 jumlah
koperasi sebanyak 666 unit meningkat menjadi 742 unit pada tahun 2012 atau
selama periode tersebut terjadi peningkatan rata-rata sebesar 2,28 persen per
tahun.
Peningkatan jumlah koperasi diikuti oleh peningkatan jumlah anggota dari
56.321 orang pada tahun 2008 meningkat menjadi 57.167 orang pada tahun 2012
atau selama periode tersebut terjadi peningkatan rata-rata sebesar 2,28 persen
pertahun. Sementara dari aspek permodalan mengalami peningkatan yang
siginifikan dari Rp. 99,941 miliar pada tahun 2008 meningkat menjadi
Rp. 180,98 miliar atau selama periode tersebut terjadi peningkatan rata-rata
sebesar 16,22 persen pertahun. Kondisi yang sama terlihat pada volume usaha
yang menunjukkan kecenderungan meningkat dan selama periode 2008-2012
tumbuh sebesar 25,51 % per tahun.
Sisa Hasil Usaha (SHU) yang merupakan keuntungan koperasi selama
satu tahun menunjukkan penurunan yang signifikan dari Rp. 16, 7 miliar pada
tahun 2008 turun menjadi Rp. 12,97 miliar pada tahun 2012 atau selama kurun
waktu tersebut SHU mengalami penurunan rata-rata 4,54 % pertahun. Dalam
konteks pengelolaan koperasi yang terpenting adalah bagaimana usaha koperasi
dapat mensejahterakan para anggotanya. Upaya menjadikan Koperasi sebagai
lembaga ekonomi, perlu suatu kebijakan yang berpihak kepada koperasi, terutama
yang berkaitan dengan permodalan.
Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) adalah merupakan unit usaha
yang paling banyak digeluti oleh masyarakat Kota Jambi dengan berbagai
permasalahan yang dihadapi. Tabel 2.28 menunjukkan bahwa selama kurun
waktu 2008-2012 UMKM mengalami perkembangan dari 9.712 unit usaha pada
tahun 2008 meningkat menjadi 10.562 unit usaha pada tahun 2012 atau selama
kurun waktu tersebut terjadi peningkatan rata-rata sebesar 1,75 persen per tahun.
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 48
Kota Jambi
Peningkatan ini akan terus terjadi bila pemerintah mampu mengatasi
permasalahan klasik UMKM, yaitu masalah permodalan.
Tabel 2.28 Perkembangan Koperasi Kota Jambi Tahun 2008-2012
Uraian
Tahun Pertum ( % ) 2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah Koperasi 666 693 704 724 742 2,28
Anggota (orang) 56.321 56.951 57.034 56.601 57.167 0,30
Modal (Juta Rp) 99.941 109.099 86.099 136.110 180.983 16,22
Voume Usaha (Juta Rp)
82.549 157.548 141.572 113.556 187.838 25,51
SHU (juta Rp. 000) 16.691 18.887 18.894 11.691 12.900 (4,54)
Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM (data diolah)
Usaha Mikro selama lima tahun terakhir (2008-2012) lebih mendominasi
sektor UMKM. Pada tahun 2008 dari 9.712 unit usaha di sektor UMKM 9,517
(97,99%) diantaranya adalah usaha mikro. Namun dilihat dari aspek
perkembangan hanya mengalami pertumbuhan rata-rata 1,75 persen pertahun.
Kondisi yang sama juga ditunjukkan oleh usaha kecil. Sementara usaha
menengah menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi (28,03%) pertahun
namun jumlah unit usahanya relatif kecil, hal ini dapat dimaklumi karena usaha
menengah membutuhkan modal yang besar dengan manajemen pengelolaan
yang lebih profesional. Kedepan usaha mikro dan kecil perlu mendapat perhatian,
terutama dari aspek permodalan dan menajemen.
UMKM sebagai aktivitas ekonomi banyak dimasuki oleh kelompok
masyarakat menengah ke bawah, baik yang bergerak di sektor formal maupun
informal, sehingga mempunyai peran yang sangat besar dalam menggerakan
perekonomian daerah atau pembentukan PDRB Kota jambi. Salah satu peran
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 49
Kota Jambi
yang terlihat dengan jelas adalah daya serap di bidang tenaga kerja. Untuk
pemberdayaan UMKM dimasa yang akan datang perlu dilaksanakan pendataan
yang lebih akurat sehingga program dan kegiatan pemberdayaan UMKM tepat
sasaran.
Tabel 2.29 Jumlah UMKM Per Bidang Usaha Kota Jambi Tahun 2008-2012
Uraian Tahun Pertum
( % ) 2008 2009 2010 2011 2012
Usaha Mikro 9.517 10.100 10.124 10.156 10.352 1,75
Usaha Kecil 190 190 196 198 198 0,84
Usaha Menengah 5 7 7 12 12 28,03
Jumlah 9.712 10.297 10.327 10.366 10.562 1,75
Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan
a. Tenaga Kerja
Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik
yang sudah bekerja maupun belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan
menurut ketentuan pemerintah penduduk yang sudah memasuki usia kerja dalah
berusia minimal 15 tahun sampai 65 tahun.
Akan tetapi tidak semua penduduk yang memasuki usia kerja termasuk
angkatan kerja, sebab penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak
termasuk dalam kelompok angkatan kerja, misalnya ibu rumah tangga, pelajar,
mahasiswa serta para purnatugas (pensiunan).
Angkatan kerja sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Pertumbuhan
angkatan kerja dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Struktur penduduk
berdasarkan jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan. Makin banyak komposisi
jumlah penduduk laki-laki daripada perempuan, maka makin tinggi angkatan
kerjanya.
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 50
Kota Jambi
Upaya Menanggulangi Permasalahan Tenaga Kerja, pemerintah wajib
menyediakan lapangan kerja dan melindungi hak-hak tenaga kerja. Untuk
melaksanakan kewajiban tersebut, maka pemerintah lewat intansi terkait telah
melakukan upaya-upaya untuk mengatasi masalah tersebut, baik yang
berhubungan dengan angkatan kerja maupun dengan tenaga kerja. Upaya-upaya
yang perlu dilakukan oleh pemerintah antara lain sebagai berikut:
1. Membuka kesempatan kerja, usaha perluasan kesempatan kerja dapat
dilakukan dengan dua cara yaitu dengan pengembangan industry terutama
industri padat karya dan galeri pengetahuan social.
2. Penyelengaraan proyek pekerjaan umum. Pengembangan industry dapat
dilakukan dengan meningkatkan penanaman modal asing dan penanaman
modal dalam negeri. Penyelengaraan proyek pekerjaan umum dapat
dilakukan dengan pembuatan jalan, jembatan, saluran air, bendungan, dan
lain-lain. Perluasan tenaga kerja juga dapat dilakukan oleh pemerintah dengan
cara mengirimkan tenaga-tenaga kerja Indonesia ke luar negeri baik melalui
departemen tenaga kerja maupun melewati perusahan jasa tenaga kerja
Indonesia (PJTKI).
3. Mengurangi Tingkat Pengangguran, Pengangguran merupakan salah satu
permasalahan ketenagakerjaan. pengangguran tidak dapat dihapuskan,
namun hanya dapat dikurangi. Pengurangan angka pengangguran hanya
dapat terjadi dengan meningkatkan atau memperluas kesempatan kerja dan
menurunkan jumlah angkatan kerja.
Usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran
antara lain:
a. Pemberdayaan angkatan kerja dengan cara mengirimkan tenaga kerja ke
Negara/daerah lain yang memerlukan.
b. Pengembangan usaha sektor informal dan usaha kecil.
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 51
Kota Jambi
c. Pembinaan generasi muda yang masuk angkatan kerja melalui pemberian
kursus keterampilan, pembinaan home industry.
d. Mendorong badan usaha untuk proaktif mengadakan kerja sama dengan
lembaga pendidikan.
e. Mendirikan tempat pelatihan kerja seperti balai latihan kerja (BLK).
f. Mendorong lembaga-lembaga pendidikan untuk meningkatkan life skill.
g. Mengefektifkan pemberian informasi ketenaga kerjaan melalui lembaga-
lembaga yang terkait dengan upaya perluasan kesempatan kerja.
4. Meningkatkan kualitas angkatan kerja dan tenaga kerja
Kualitas kerja dapat ditingkatkan melalui usaha-usaha berikut.
a. Latihan untuk pengembangan keahlian dan keteampilan kerja
(profesionalisme) tenaga kerja dengan mendirikan balai-balai latihan kerja.
b. Pemagangan melalui latihan kerja di tempat kerja.
c. Perbaikan gizi dan kesehatan.
d. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dan menyesuaikan keahlian
masyarakat dengan kebutuhan dunia usaha melalui pendidikan formal,
kursus-kursus kejuruan, dan lain-lain.
5. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja
Untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, pemerintah telah melakukan
berbagai upaya sebagai berikut.
a. Menetapkan upah minimum regional.
b. Mengikutkan setiap pekerja dalam asuransi jaminan social tenaga kerja.
c. Menganjurkan kepada setiap perusahaan untuk meningkatkan kesehatan
dan keselamatan kerja.
d. Mewajibkan kepada setiap perusahaan untuk memenuhi hak-hak tenaga
kerja selain gaji, seperti hak cuti, hak istirahat, dan lain-lain
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 52
Kota Jambi
Dalam situasi ketenakerjaan pada saat ini perlu dicari jalan keluarnya
dangan tetap melakukan kebijakan dan program yang telah dilaksanakan
sebelumnya, baik program jangka pendek maupun jangka panjang dengan
mencari terobosan - terobosan dalam menanggulangi penganguran. Bila
terobosan - terobosan tidak segera diambil maka persoalan yang timbul bukan
sekedar masalah ketenagakerjaan semata, melainkan dapat berkembang menjadi
gejolak dan masalah sosial yang lebih luas yang dapat mengakibatkan
melemahnya stabilitas regional maupun nasional yang pada gilirannya dapat
menghambat pembangunan yang berkelanjutan.
Selanjutnya Tabel 2.30 menunjukan bahwa peningkatan jumlah angkatan
kerja secara absolut jauh lebih besar dibandingkan dengan peningkatan
kesempatan kerja, sehingga setiap tahun angka pengangguran tetap tercipta,
walaupun ada kecenderungan menurun secara persentase. Peningkatan Upah
Minimum Provinsi (UMP) merupakan salah satu sumber terjadinya pengangguran
yang berpengalaman untuk itu perlu suatu kebijakan yang mampu mengakomodir
semua stakeholder dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan.
Penciptaan lapangan pekerjaan belum mampu mengimbangi lajunya
peningkatan angkatan kerja, untuk itu kebijakan ketenagakerjaan diarahkan pada
upaya perluasan lapangan pekerjaan baik disektor formal maupun informal melalui
sistem padat karya produktif dan peningkatan SDM angkatan kerja melalui
pelatihan. Tingginya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yaitu 60,71 %
pada tahun 2012 mengindikasikan besarnya proporsi anggota rumah tangga yang
bekerja, termasuk peran ganda perempuan dalam pasar kerja.
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 53
Kota Jambi
Tabel 2.30. Penduduk, Tenaga Kerja dan Tingkat Pengguran
Kota JambiTahun 2008-2012
Uraian Tahun Pertm ( % ) 2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah Penduduk 523.572 532.743 532.881 540.258 557.215 1,29
Jumlah Angkatan Kerja 206.731 212.279 236.936 247.214 238.264 3,05
Jumlah Kesempatan Kerja 191.661 195.868 218.401 238.307 307.294 12,07
Angka Pengangguran 15.070 16.411 18.535 8.907 11.657 (4,53)
Tingkat Pengangguran (%) 7,29 7,73 7,82 3,60 4,89 (6,58)
TPAK 58,24 58,43 57,54 63,71 60,31 0,71
Upah Minimum Kota (Rp) 724.000 800.000 900.000 1.028.000 1.142.000 11,55
Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Jambi. 2013
Dilihat dari distribusi penduduk yang bekerja berdasarkan lapangan usaha
menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Tabel 2.31 memperlihatkan bahwa
dari 29.273 orang yang bekerja pada tahun 2012 dimana 20.250 orang (69,18 %)
diantaranya bekerja di sektor sekunder. Sementara sektor primer hanya mampu
menyerap sebesar 4,16 %. Sedangkan sisanya sebesar 26,66 % terserap di
sektor tersier. Untuk itu kedepan dengan semakin terdidiknya angkatan kerja yang
memasuki pasar kerja diperlukan pengembangan sektor industri kreatif yang
diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran dan memperluas lapangan
pekerjaan.
Sektor skunder sebagai leading sector perlu mendapat perhatian sungguh-
sungguh melalui APBD. Karena sektor ini disamping sebagai penyumbang
terbesar dalam perekonomian daerah, juga mempunyai daya serap tenaga kerja
yang cukup besar. Untuk itu pengembangan industri kreatif harus didukung oleh
pengembangan industri hulu melalui kerjasama dengan kabupaten secara
sinergis.
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 54
Kota Jambi
Tabel 2.31 Penduduk bekerja menurut lapangan usaha
di Kota Jambi Tahun 2008-2012
Lapangan Usaha 2008 2009 2010 2011 2012
Pertanian 554 592 621 715 935
Pertambangan 199 215 237 271 283
Industri Pengolahan 2.884 2.907 3.043 3.812 3.812
Listrik Gas dan Air 191 199 224 277 401
Bangunan/Konstruksi 3.325 3.346 3.417 4.293 4.624
Perdagangan 8.706 8.871 9.754 10.939 11.413
Transportasi 663 795 967 1.043 1.059
Keuangan, Persewaan
jasa Perusahaan 2.359 2.407 2.981 3.354 3.579
Jasa-jasa dan lain-lain 2.309 2.311 2.597 3.120 3.167
Jumlah 21.190 21.643 23.841 27.824 29.273
Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Jambi. 2013.
b. Perindustrian dan Perdagangan
Industri dan Perdagangan merupakan dua institusi ekonomi yang saling
membutuhkan. Industri adalah upaya mengubah suatu bentuk input sehingga
mempunyai nilai jual. Sementara perdagangan secara parsial merupakan aktivitas
menjual hasil industri. Untuk itu baik industri kecil maupun industri menengah
sangat membutuhkan lembaga perdagangan sebagai sarana untuk
mempertemukan antara eksportir dan importir.
Selama kurun waktu 2008-2012 perkembangan industri kecil dan menengah
di Kota Jambi cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari jumlah usaha industri
kecil sebanyak 1.208 unit pada tahun 2008 dengan daya serap tenaga kerja
mencapai 6.794 orang yang menghasilkan nilai produksi sebesar Rp 579.692,745
miliar. Lima tahun kemudian (2012) terjadi peningkatan jumlah unit usaha 1.453
unit dengan daya serap tenaga kerja sebanyak 7.560 orang dengan nilai produksi
sebesar Rp 644.256,042 miliar. Sementara industri menengah, dimana jumlah unit
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 55
Kota Jambi
usaha, jumlah tenaga kerja yang terserap dan nilai produksi menunjukkan
kecenderungan yang meningkat (Tabel 2.32).
Tabel 2.32 Perkembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
Kota Jambi Periode 2008-2012
Tahun
IKAHH ILMEA
Unit Usaha
Tenaga Kerja
Nilai Produksi (Rp. 000)
Unit Usaha
Tenaga Kerja
Nilai Produksi (Rp. 000)
2008 1.208 6.794 579.691.745 700 3.294 69.780.638
2009 1.249 7.130 607.034.042 743 3.265 73.987.325
2010 1.409 7.426 619.238.795 475 2.778 123.383.866
2011 1.430 7.537 631.623.571 563 5.218 581.812.150
2012 1.453 7.560 644.256.042 697 7.999 975.617.158
Sumber : Dinas Prindag Kota Jambi
Kota Jambi karena merupakan kota lintasan perdagangan di Provinsi Jambi
maka data detail mengenai ekspor dan impor tidak dapat dirinci, karena data yang
ada di Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Provinsi Jambi merupakan akumulasi semua nilai ekspor dan impor kabupaten
kota yang ada di Provinsi Jambi.
c. Koperasi dan UKM
Koperasi sebagai soku guru perekonomian dengan orientasi upaya
pemberdayaan anggotanya, maka sangat tepat bila koperasi dijadikan sebagai
instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para pelaku
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tabel 2.12 menunjukkan bahwa
perkembangan koperasi di Kota Jambi selama periode 2008 - 2012
memperlihatkan suatu perkembangan yang siginifikan. Pada tahun 2008 jumlah
koperasi sebanyak 666 unit meningkat menjadi 742 unit pada tahun 2012 atau
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 56
Kota Jambi
selama periode tersebut terjadi peningkatan rata-rata sebesar 2,28 persen per
tahun.
Peningkatan jumlah koperasi diikuti oleh peningkatan jumlah anggota dari
56.321 orang pada tahun 2008 meningkat menjadi 57.167 orang pada tahun 2012
atau selama periode tersebut terjadi peningkatan rata-rata sebesar 2,28 persen
pertahun. Sementara dari aspek permodalan mengalami peningkatan yang
siginifikan dari Rp. 99,941 miliar pada tahun 2008 meningkat menjadi
Rp. 180,98 miliar atau selama periode tersebut terjadi peningkatan rata-rata
sebesar 16,22 persen pertahun. Kondisi yang sama terlihat pada volume usaha
yang menunjukkan kecenderungan meningkat dan selama periode 2008-2012
tumbuh sebesar 25,51 % per tahun.
Sisa Hasil Usaha (SHU) yang merupakan keuntungan koperasi selama
satu tahun menunjukkan penurunan yang signifikan dari Rp. 16, 7 miliar pada
tahun 2008 turun menjadi Rp. 12,97 miliar pada tahun 2012 atau selama kurun
waktu tersebut SHU mengalami penurunan rata-rata 4,54 % pertahun. Dalam
konteks pengelolaan koperasi yang terpenting adalah bagaimana usaha koperasi
dapat mensejahterakan para anggotanya. Upaya menjadikan Koperasi sebagai
lembaga ekonomi, perlu suatu kebijakan yang berpihak kepada koperasi, terutama
yang berkaitan dengan permodalan.
Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) adalah merupakan unit usaha
yang paling banyak digeluti oleh masyarakat Kota Jambi dengan berbagai
permasalahan yang dihadapi. Tabel 2.33 menunjukkan bahwa selama kurun
waktu 2008-2012 UMKM mengalami perkembangan dari 9.712 unit usaha pada
tahun 2008 meningkat menjadi 10.562 unit usaha pada tahun 2012 atau selama
kurun waktu tersebut terjadi peningkatan rata-rata sebesar 1,75 persen per tahun.
Peningkatan ini akan terus terjadi bila pemerintah mampu mengatasi
permasalahan klasik UMKM, yaitu masalah permodalan.
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 57
Kota Jambi
Tabel 2.33 Perkembangan Koperasi Kota Jambi Tahun 2008-2012
Uraian
Tahun Pertum ( % ) 2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah Koperasi 666 693 704 724 742 2,28
Anggota (orang) 56.321 56.951 57.034 56.601 57.167 0,30
Modal (Juta Rp) 99.941 109.099 86.099 136.110 180.983 16,22
Voume Usaha (Juta Rp)
82.549 157.548 141.572 113.556 187.838 25,51
SHU (juta Rp. 000) 16.691 18.887 18.894 11.691 12.900 (4,54)
Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM (data diolah)
Usaha Mikro selama lima tahun terakhir (2008-2012) lebih mendominasi
sektor UMKM. Pada tahun 2008 dari 9.712 unit usaha di sektor UMKM 9,517
(97,99%) diantaranya adalah usaha mikro. Namun dilihat dari aspek
perkembangan hanya mengalami pertumbuhan rata-rata 1,75 persen pertahun.
Kondisi yang sama juga ditunjukkan oleh usaha kecil. Sementara usaha
menengah menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi (28,03%) pertahun
namun jumlah unit usahanya relatif kecil, hal ini dapat dimaklumi karena usaha
menengah membutuhkan modal yang besar dengan manajemen pengelolaan
yang lebih profesional. Kedepan usaha mikro dan kecil perlu mendapat perhatian,
terutama dari aspek permodalan dan menajemen.
UMKM sebagai aktivitas ekonomi banyak dimasuki oleh kelompok
masyarakat menengah ke bawah, baik yang bergerak di sektor formal maupun
informal, sehingga mempunyai peran yang sangat besar dalam menggerakan
perekonomian daerah atau pembentukan PDRB Kota jambi. Salah satu peran
yang terlihat dengan jelas adalah daya serap di bidang tenaga kerja. Untuk
pemberdayaan UMKM dimasa yang akan datang perlu dilaksanakan pendataan
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 2 II - 58
Kota Jambi
yang lebih akurat sehingga program dan kegiatan pemberdayaan UMKM tepat
sasaran.
Tabel 2.34. Jumlah UMKM Per Bidang Usaha Kota Jambi Tahun 2008-2012
Uraian Tahun Pertum
( % ) 2008 2009 2010 2011 2012
Usaha Mikro 9.517 10.100 10.124 10.156 10.352 1,75
Usaha Kecil 190 190 196 198 198 0,84
Usaha Menengah 5 7 7 12 12 28,03
Jumlah 9.712 10.297 10.327 10.366 10.562 1,75
Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi