BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Bisnis Jawa Barat dan

Banten merupakan kantor pusat wilayah yang bertugas mendistribusikan tenaga

listrik kepada seluruh konsumen, baik konsumen perorangan, rumah tangga

maupun konsumen industri di seluruh daerah propinsi Jawa Barat dan Banten.

Kecuali daerah tangerang yang merupakan wilayah kerja PLN Unit Distribusi

DKI JAYA yang berkedudukan di Jakarta.

A. Masa Penjajahan Belanda

Kelistrikan di Indonesia dimulai pada pertengahan abad ke 19. Dimulai

dari pemakaian untuk keperluan perusahaan-perusahaan perorangan (swasta)

milik Belanda, misalnya di perkebunan-perkebunan atau pabrik-pabrik gula.

Kemudian perusahaan kelistrikan untuk umum dinilai menguntungkan sehingga

munculah perusahaan-perusahaan listrik yang dipegang dan dilaksanakan secara

monopoli oleh pemerintah Hindia Belanda.

Perjalanan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten cukup

panjang. Awal kelistrikan di Bumi Parahyangan sudah ada semenjak Pemerintah

Kolonial Belanda masih bercokol di tataran tanah Sunda. Di tahun 1905, di Jawa

Barat khususnya kota Bandung, berdiri perusahaan yang mengelola penyediaan

tenaga listrik bagi kepentingan publik. Nama perusahaan itu Bandoengsche

Electriciteit Maatschappij (BEM), dalam perjalanannya BEM pada tanggal 1

7

BAB II PEMBAHASAN

Januari 1920 berubah menjadi perusahaan Geemenschappelijke Electriciteit

Bedrift Voor Bandoeni atau GEBEO yang pendiriannya dikukuhkan ,elalui akte

notaris Mr. Andriaan Hendrik Van Ophuisen dengan Nomor :213 pada tanggal 31

Desember 1949 yang berkedudukan di Bandung yang merupakan badan usaha

berbentuk Perseroan Terbatas.

B. Masa Penjajahan Jepang

Jepang masuk ke Indonesia dan penguasaan kelistrikan di Indonesia

berpindah dari Pemerintah Hindia Belanda ke Pemerintah Jepang, baik di bidang

pendistribusian maupun pembangkitan dan penyaluran tenaga listriknya.

Diantara rentang waktu 1942-1945, pendistribusian tenaga listrik

dilaksanakan oleh Djawa Denki Djigyo Sha Bandoeng Shi Sha dengan wilayah

kerja di seluruh Pulau Jawa. Sedangkan untuk pembangkitan dan penyalurannya

diusahakan oleh instansi-instansi pelaksana, yaitu:

1. Periode 1942-1943 dilaksanakan oleh Seibo Denki Djigyo Shi.

2. Peiode 1943-1945 dilaksanakan oleh Denki Kosha.

C. Masa Proklamasi kemerdekaan sampai dengan sekarang

Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan pada tahun yang sama

Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

Sehubungan dengan peristiwa tersebut, maka pelaksana pendistribusian tenaga

listrik di Indonesia umumnya dan di jawa barat khususnya dilaksanakan oleh

pemerintah Republik Indonesia.

Tahun 1957 menjadi awal penguasaan pengelolaan penyediaan tenaga

listrik di seluruh tanah air yang ditangani langsung oleh Pemerintah Indonesia. 27

8

BAB II PEMBAHASAN

Desember 1957, GEBEO diambil alih oleh Pemerintah Indonesia yang kemudian

dikukuhkan lewat Peraturan Pemerinatah No. 86 Tahun 1958 j.o. Peraturan

Pemerintah No. 18 Tahun 1959.

Selanjutnya tahun 1961 melalui PP no. 67 dibentuk Badan Pimpinan

Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN) sebagai wadah kesatuan pimpinan

PLN. Sejalan dengan itu, PLN Bandung pun berubah menjadi PLN Exploitasi XI

sebagai kesatuan BPU-PLN di Jawa Barat, di luar DKI Jaya dan Tangerang.

Pada tahun 1970-an dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1972

tentang Perusahaan Umum Listrik Negara. Kemudian, berdasarkan Pengumuman

PLN Exploitasi XI No. 05/DIII/Sek/1975 tanggal 14 Juli 1975, PLN Exploitasi XI

diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat.

Memasuki era 1990-an dengan adanya Peraturan Pemerintah Republk

Indonesia No. 23 Tahun 1994 pada tanggal 16 Juni 1994, Perusahaan umum

Listrik Negara Distribusi Jawa Barat diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan

(Persero) dengan nama PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat sejak tanggal 30

Juli 1994.

Untuk memenuhi tuntutan perubahan dan perkembangan kelistrikan yang

dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, maka keluarlah

Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 28.K/010/DIR/2001 tanggal 20 Februari

2001 yang menjadi landasan hukum perubahan nama PT PLN (Persero) Distribusi

Jawa Barat menjadi PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat.

Pada akhirnya, dengan mengacu pada keputusan Direksi PT PLN (Persero)

No. 120.K/010/DIR/2002 tanggal 27 Agustus 2002, PT PLN (Persero) Unit Bisnis

9

BAB II PEMBAHASAN

Distribusi Jawa Barat berubah lagi namanya menjadi PT PLN (Persero) Distribusi

Jawa Barat dan Propinsi Banten, hingga saat ini

2.2 Status perusahaan

Tahun 1972, pemerintah mengeluarhan PP No. 18 tahun 1972 tentang

Perusahaan Umum Listrik Negara yang menyebutkan bahwa status PLN menjadi

Perusahaan Umum Listrik Negara. Kemudian mengacu pada peraturan Menteri

PUTL No. 13/PRT/1957 tanggal 8 September 1957 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Perusahaan Umum Listrik Negara, maka PLN mengadakan reorganisasi

menyangkut nama, tugas dan wilayah kerja daerah. Berdasarkan pengumuman

No. 05/DIII/Sek/1975 tanggal 14 Juli 1975, maka PLN ksploitasi XI mengubah

namanya menjadi Perusahaan Listrik Negara Distribusi Jawa Barat.

Dengan adanya PP RI No. 23 tahun 1994 tanggal 16 Juni 1994 maka

bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat diubah lagi

menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan sebutan PT PLN (persero)

Distribusi Jawa Barat sejak tanggal 30 Juli 1994. Selanjutnya sesuai keputusan

Direksi PT PLN (Persero) No. 28.k/010/DIR/2001 tanggal 20 Februari 2001, PT

PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat diubah menjadi PT PLN (Persero) Unit

Bisnis Distribusi Jawa Barat.

Kemudian, melalui SK PT PLN (Persero) No. 120.k/010/DIR/2002

tanggal 27 Agustus 2002, PT PLN (persero) Unit Bisnis Jawa barat berubah

menjadi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten hingga saat ini.

10

BAB II PEMBAHASAN

2.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi dalam sebuah perusahaan merupakan hal yang sangat

penting. Dengan adanya struktur organisasi ini maka akan mempermudah

pembagian tugas dengan bidang masing-masing. Struktur organisasi dan uraian

tugas pokok PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat & Banten No.

035.k/021/GM.DJBB/2004. Struktur organisasinya merupakan struktur organisasi

fungsional dan staf yang terdiri unsur pimpinan, pembantu pimpinan dan unsur

pengawasan yaitu Auditor Internal yang ada di bawah pimpinan dan bertanggung

jawab langsung kepada pimpinan yaitu pejabat tertinggi PT PLN (Persero)

Distribusi Jawa Barat & Banten yang berkedudukan di Bandung terdiri atas:

1. Unsur pimpinan adalah General Manager.

2. Unsur pembantu pimpinan terdiri atas:

a. Manajer Perencanaan dan Pengembangan Usaha

b. Manajer Distribusi

c. Manajer Niaga

d. Manajer Keuangan

e. Manajer SDM dan Organisasi

f. Manajer Komunikasi, Hukum dan Administrasi

3. Unsur pelaksanaan adalah:

a. Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) yang membawahi satu atau lebih

Unit Pelayanan (UP). Setiap UP membawahi satu atau lebih service

point atau sub UP

b. Area Pengatur Distribusi (APD)

4. Unsur pengawasan atau Auditor Internal.

11

BAB II PEMBAHASAN

2.4 Visi dan Misi Perusahaan

Falsafah Perusahaan yaitu Pembawa kecerahaan dan Kegairahan dalam

Kehidupan Masyarakat yang Produktif. Falsafah ini melandasi keyakinan

perusahaan, bahwa bukan sekedar penyedia energi listrik akan tetapi juga

berkontribusi pada pengembangan masyarakat produktif dan peningkatan

kualitas kehidupan masyarakat. Ini sekaligus memberikan pondasi yang kuat bagi

perusahaan untuk mewujudkan visi dan misi perusahaaan.

2.4.1 Visi Perusahaan:

Mempertahankan posisi sebagai market leader.

Mewujudkan perusahaan setara kas dunia.

Sumber Daya Manusia yang professional.

Aktivitas usaha akrab lingkungan.

2.4.2 Misi Perusahaan:

Memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional.

Melakukan usaha sesuai dengan kaidah ekonomi yang sehat.

Memperhatikan kepentingan stakeholder.

Menjaga kualitas produk.

Memuaskan pelanggan.

Motto PLN : “ Electricity For Better Life” (Listrik Untuk Kehidupan

Yang Lebik Baik)

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Perusahaan, perusahaan

mengembangkan wawasan bersama sebagai panduan dalam berkarya

dengan menjunjung tinggi nilai-nilai perusahaan yang terdiri dari :

12

BAB II PEMBAHASAN

1. Saling percaya (Mutual Trust)

Suasana saling menghargai dan terbuka di antara sesame anggota

Perusahaan yang dilandasi oleh keyakinan akan Integritas, itikad

baik, dan kompetensi dari pihak-pihak yang saling berhubungan

dalam penyelenggaraan praktek bisnis yang bersih dan etikal.

2. Integritas (integrity)

Wujud dari sikap anggota perusahaan yang secara konsisten

menunjukan kejujuran, keselarasan antara perkataan dan perbuatan

dan rasa tanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan dan

pemanfaatan kekayaan perusahaan untuk kepentinagn baik jangka

panjang maupun jangka pendek, serta rasa tanggung jawab

terhadap semua pihak yang berkepentingan.

3. Peduli ( care)

Cerminan dari suatu niat untuk menjaga dan memelihara kualitas

kehidupan kerja yang dirasakan anggota perusahaan, pihak-pihak

yang berkepentingan dalam rangka bertumbuh kembang bersama,

dengan dijiwai kepekaan terhadap setiap permasalahan yang

dihadapi perusahaan serta mencari solusi yang tepat.

4. Pembelajar (Learner)

Sikap anggota perusahaan untuk selalu berani mempertanyakan

kembali sistem dan praktek pembangunan, manajemen dan operasi,

13

General Manajer

Pembantu Pimpinan

Kepala Audit Interlnal

BAB II PEMBAHASAN

serta berusaha menguasai perkembangan ilmu teknologi mutakhir

demi pembaharuan Perusahaan secara berkelanjutan.

5. Gambar Bagan Struktur Organisasi PT. PLN (Persero)

Distribusi Jawa Barat Dan Banten

14

BAB II PEMBAHASAN

Gambar 1.1

Struktur Organisasi PT.PLN (persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten

Adapun tugas-tugas pokok deskripsi jabatan masing-masing unsur, yaitu:

1. General Manager

Deskripsi jabatannya adalah:

15

BAB II PEMBAHASAN

1 Memimpin, mengurus, megelola distribusi sesuai dengan maksud dan

tujuan distribusi serta menyiapkan rencana kerja tahunan distribusi

lengkap dengan anggaran keuangan secara tepat waktu.

2 Mewakili distribusi di luar maupun di dalam pengadilan

3 Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan distributor serta

menetapkan kebijakan distribusi di bidang perencanaan, pembangunan

sarana pendistribusian tenaga listrik dan sumber daya manusia.

4 Melaksanakan kebijakan umum dalam mengurus distribusi yang telah

digariskan oleh direksi.

5 Mengendalikan pelaksanaan tugas para Deputi Pimpinan dan Kepala

Kontrol Intern.

6 Mengelola dan mengendalikan seluruh kegiatan berdasarkan

kebijaksanaan Direksi dan Peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

7 Mengadakan dan memelihara tata buku dari administrasi distribusi

sesuai dengan peraturan yang berlaku di perusahaan.

8 Menetapkan gaji/pensiun hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai

serta mengatur hal kepegawaian lain sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

2. Kepala Auditor Internal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana

keputusan direksi No. 014.K/010/DIR/2003, dibantu oleh jabatan kepakaran

16

BAB II PEMBAHASAN

seperti audtor teknik, auditor manajerial, auditor khusus, jabatan dan formasi

tenaga kerjanya ditetapkan General Manager.

a. Audit Sistem Distribusi, bertanggung jawab atas pembinaan dan

penilaian audit bidang distribusi dalam menghasilkan rekomendasi bagi

perbaikan dan kemajuan proses bisnis yang mengacu pada efisiensi dan

efektivitas pencapaian tugas kerja.

b. Audit Sistem Administrasi dan Umum, bertanggung jawab atas

pemberian dan penilaian audit bidang administrasi dan umum dalam

rangka menghasilkan rekomendasi bagi perbaikan dan kemajuan proses

bisnis yang mengacu pada efisiensi dan efektivitas target kinerja.

c. Audit Keuangan dan Pendapatan, bertanggung jawab atas pembinaan

dan penilaian audit yang berkaitan dengan masalah keuangan dan

pendapatan dalam rangka menghasilkan rekomendasi bagi perbaikan

dan kemajuan proses bisnis yang mengacu pada efisiensi dan efektivitas

pencapaian target kinerja.

d. Audit Mutu Layanan, bertanggung jawab atas pembinaan dan penilaian

audit yang berkaitan dengan masalah mutu layanan dalam rangka

menghasilkan rekomendasi bagi perbaikan dan kemajuan proses bisnis

yang mengacu pada efisiensi dan efektivitas pencapaian target kinerja.

3. Pembantu Pimpinan

a. Manajer Perencanaan dan Pengembangan Usaha

17

BAB II PEMBAHASAN

Manajer Perencanaan dan Pengembangan Usaha dibantu oleh deputi

Manajer Perencanaan Perusahaan, Deputi Manajer Pendanaan, dan Jabatan

Kepakaran di Bidang Pengembangan Usaha. Adapun deskripsi jabatannya

yaitu:

Deputi Manajer Perencanaan Perusahaan bertanggung jawab atas

penyusunan perencanaan korperat (Business Plan) serta rencana kerja

dan anggaran perusahaan dari Unit Bisnis Distribusi.

Deputi Manajer Pendanaan bertanggungjawab atas penyediaan sumber

dana untuk mendukung rencana kegiatan investasi dan operasi.

Kepakaran Pengembangan Usaha bertanggungjawab atas penyusunan

rencana pengembangan usaha/analisa usaha sesuai kaidah yang sehat.

b. Manajer Distribusi

Manajer Distribusi mempunyai tugas sebagai berikut:

Menyusun rencana pengembangan sistem jaringan distribusi dan

membina penerapannya.

Menyusun strategi pengoperasian dan pemeliharaan jaringan distribusi

dan membina penerapannya

Menyusun SOP untuk penerapan dan pengujian peralatan distribusi

serta SOP untuk operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi.

Menyusun desai estándar konstruksi jaringan distribusi dan peralatan

kerjanya serta membina penerapannya.

Mengevaluasi susut energi listrik dan gangguan pada sarana

pendistribusian tenaga listrik serta saran perbaikannya.

Menyusun metode kegiatan konstruksi dan administrasi pekerjaan serta

membina penerapannya.

Menyusun kebijakan manajemen jaringan distribusi dan kebijakan

manajemen perbekalan distribusi serta membina penerapannya.

18

BAB II PEMBAHASAN

Menyusun pengembangan sarana komunikasi dan otomatisasi operasi

jaringan distribusi.

Menyusun regulasi untuk penyempurnaan Data Induk Jaringan (DIJ)

Memantau dan mengevaluasi DIJ.

c. Manajer Niaga

Manajer Niaga dibantu Deputi Manajer Administrasi dan Jabatan Kepakaran.

Adapun deskripsi jabatannya yaitu:

Deputi Manejer Administrasi niaga bertanggungjawab atas pencapaian

kinerja niaga (rasio, operasi, umur piutang, pendapatan, penjualan dan

susut tenaga listrik) dan pengaturan transaksi niaga yang dilaksanakan

di UPP/UPT/cabang, AREA yaitu transaksi jual beli/produk

Kelompok kepakaran pengembangan sistem pengembangan sistem

pelayanan yang meliputi:

- Kepakaran bisnis proses dan sistem prosedur pelayanan bertanggung

jawab atas pembuatan bisnis proses unit pelaksana antar unit

pelaksana dan pembuatan sistem dan prosedur pelayanan untuk

meningkatkan pelanggan

- Kepakaran regulasi pelayanan bertanggung jawab atas penyiapan

standar, regulasi pelayanan dan melaksanakan monitoring / evaluasi

untuk rumusan penyempurnaan atau perbaikan standar dan regulasi

pelayanan.

- Kepakaran sistem pelayanan pelanggan potensial bertanggung jawab

atas tersedianya sistem pelayanan dan memfasilitasi

UPP/UPT/cabang dan AREA dalam menyelenggarakan pelayanan

19

BAB II PEMBAHASAN

dan kontrak bisnis dengan pelanggan potensial untuk pencapaian

pelanggan dan target peningkatan pendapat

- Kepakaran sistem pelayanan pelanggan umum bertanggung jawab

atas tersedianya sistem pelayanan dan memfasilitasi

UPP/UPT/cabang AREA dalam menyelenggarakan pelayanan.

- Kepakaran riset kepuasan pelanggan bertanggung jawab atas

penyelenggaraan riset/survei kepuasan pelanggan untuk mengetahui

kebutuhan dan keinginan pelanggan guna peningkatan pelayanan

pelanggan

- Kepakaran peningkatan kompetensi pelayanan dan niaga

bertanggung jawab atas peningkatan kompetensi pelayanan dan

niaga unit-unit pelaksana dalam rangka pencapaian kinerja niaga.

Kelompok kepakaran pengembangan niaga yang meliputi:

- Kepakaran pengembangan pemasaran atau produk unggulan

bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan pemasaran oleh

unit pelaksana dengan memfasilitasi dan menyiapkan inovasi/produk

unggulan.

- Kepakaran riset dan inteligent pasar bertanggungjawab atas

penyelenggaraan riset dan inteligent pasar untuk mengetahui peta

dan rencana pengembangan pasar.

- Kepakaran negosiasi dan transaksi niaga bertanggung jawab atas

pelaksanaan negosiasi dan transaksi niaga/kontrak bisnis dengan

20

BAB II PEMBAHASAN

pihak eksternal UBD dan memfasilitasi transaksi niaga kontark

bisnis di unit pelaksana.

- Kepakaran tarif atau harga bertanggung jawab atas pembuatan

rumusan dan kajian pentarifan/harga atas transaksi niaga yang dapat

menguntungkan perusahaan.

- Kepakaran PPTL/ penertiban niaga bertanggung jawab atas

pengaturan pelaksanaan PPTL/penertiban niaga dalam rangka

pencapaian peningkatan target niaga.

- Kepakaran peningkatan produtivitas (EDP) bertanggungjawab atas

peningkatan produktivitas (EDP) unit-unit pelaksana dalam

pencapaian kinerja niaga.

d. Manajer Keuangan

Manajer Keuangan dibantu oleh Deputi Manajer Pengendalian Anggaran,

Deputi Manajer Pengelolaan Keuangan, Deputi Manajer Akuntansi, dan

Jabatan Kepakaran di bidang analis dan evaluasi sistem keuangan. Adapun

deskripsi jabatannya yaitu:

Deputi Manajer Pengendalian Anggaran bertanggung jawab atas

pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan

(RKAP) dan Monitoring Penggunaan Dana.

Deputi Manajer Pengelolaan Keuangan bertanggung jawab atas

pengelolaan Dana arus kas secara akurat melaksanakan pengembangan

sistem manajemen keuangan yang sehat serta pengelolaan keuangan

yang menguntungkan serta menyiapkan data untuk Laporan Keuangan.

21

BAB II PEMBAHASAN

Deputi Manajer Akuntansi bertanggung jawab dalam menyiapkan

informasi akuntansi yang akurat dan tepat waktu untuk semua pihak

dan membantu manajemen dalam melaksanakan operasi perusahaan

secara efisien dan efektif.

Kepakaran keuangan bertanggung jawab merencanakan pola

pengelolaan Dana yang meguntungkan serta melakukan analisa dan

evaluasi keuangan.

e. Manajer SDM dan Organisasi

Manajer Sumber Daya Manusia dan Organisasi dibantu oleh Deputi

Manajer Administrasi Sumber Daya Manusia, Deputi Manajer

Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Kepakaran Manajeman

Sumber Daya Manusia. Adapun Deskripsi jabatannya yaitu:

Deputi Manajer Administrasi Sumber Daya Manusia bertanggung

jawab atas terlaksananya pengelolaan penghasil dan emolumen,

kesejahteraan dan kesehatan pegawai serta pensiun dan sistem

pengelolaan data pegawai yang up to date dan penyajian informasi

pegawai yang akurat serta pembinaan kesehatan dan keselamatan kerja

(K3).

Deputi Manajer Pengembangan Sumber Daya bertanggung jawab atas

pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten

melalui jenjang karir yang jelas.

Kepakaran Manajemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab atas

pengembangan sistem sumber daya manusia.

22

BAB II PEMBAHASAN

f. Manajer Komunikasi, Hukum dan Administrasi

Fungsi Bidang Komunikasi, Hukum dan Administrasi, meliputi:

Menyusun kebijakan dan mengelola komunikasi kemasyarakatan dan

pelanggan baik internal maupun eksternal.

Menyusun kebijakan dan mengelola fasilitas kerja, sistem pengamanan

dan manajemen kantor.

Menyusun kebijakan K3, lingkungan dan community development.

Menyusun kebijakan administrasi.

Menyusun dan mengkaji produk-produk hukum dan peratutan-

peraturan perusahaan.

Memberikan advokasi dalam bisnis energi listrik dan ketenagakerjaan.

Menyusun standar fasilitas kantor.

Mengelola asset tanah dan bangunan serta sarana kerja.

Mengelola kesekretariatan dan rumah tangga kantor induk.

Menyusun laporan manajemen dibidangnya

4. Unsur pelaksanaan

a. Area Pengaturan Distribusi (APD)

Merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi serta membuat

laporan atas kegiatan operasi pengaturan jaringan distribusi di daerah

kerjanya secara efisien dengan mutu dan keandalan yang baik untuk

mencapai kinerja unit

b. Unit Organisasi Area Pelayanan dan Jaringan

23

BAB II PEMBAHASAN

Merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi serta membuat

laporan atas pencapaian pendapatan penjualan listrik, pelayanan

pelanggan, pengoperasian, pemeliharaan jaringan distribusi di daerah

kerjanya secara efisien dengan mutu dan keandalan yang baik untuk

mencapai kinerja unit.

2.5 Aktivitas Perusahaan

Di Indonesia penyelenggaraan fasilitas kelistrikan untuk umum dikelola

oleh PLN mulai dari pembangkit sampai dengan end user menggunakan jaringan

tegangan tinggi, tegangan menengah, tegangan rendah, gardu-gardu induk dan

penyediaan pembangkit sendiri (Captive Power) untuk kepentingan sendiri

terutama di lokasi yang belum terjangkau oleh jaringan PLN. Namun, kondisi ini

mulai berubah beberapa tahun terakhir karena keterbatasan dana dan tuntutan

pemenuhan terhadap masyarakat. Pemerintah mulai membuka peluang atau modal

swasta untuk memasuki bisnis kelistrkan, kebijakan ini seiring dengan pola

perkembangan global dunia.

Bidang utama usaha dari PLN (Persero) DJBB adalah memberikan

pelayanan jasa listrik kepada masyarakat dan meningkatkan perolehan laba.

Berdasarkan PP No. 17 tanggal 28 Mei 1990 pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)

dijelaskan bahwa usaha PT PLN adalah tenaga listrik bagi kepentingan umum dan

sekaligus meningkatkan keuntungan berdasarkan prinsip akuntansi.

Sedangkan lapangan usaha PT PLN (Persero) berdasarkan PP No. 17

tanggal 28 Mei 1990 pasal 6 sebagai berikut yaitu mengindahkan prinsip ekonomi

dan terjaminnya keselamatan kekayaan negara, PT PLN (Persero) menyediakan

24

BAB II PEMBAHASAN

tenaga listrik yang meliputi kegiatan pembangkitan, transmisi dan pengembangan

pembangunan tenaga listrik.

Berdasarkan PP No. 17 tanggal 28 Mei 1990, pasal 2 ayat (1) dan (2)

tentang tujuan PT PLN sebagai berikut:

1. Sifat usaha PLN adalah penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum

sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan

PLN.

2. Maksud pendirian PLN adalah untuk mengusahakan penyediaan tenaga

listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk:

a) Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan

merata mendorong meningkatkan kegiatan ekonomi;

b) Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan

tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat;

c) Merintis kegiatan-kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik yang belum

dapat dilaksanakan oleh pihak swasta dan koperasi;

d) Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha

penyediaan tenaga listrik sesuai dengan peraturan pemerintah yang

berlaku.

Berdasarkan PP No. 17 tanggal 28 Mei 1990 pasal 6 ayat (1), (2) dan (3)

PT PLN mempunyai strategi jangka panjang sebagai berikut:

25

BAB II PEMBAHASAN

1. Dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi dan terjaminnya

keselamatan kekayaan negara, maka PLN menyelenggarakan penyediaan

tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, dan distribusi sampai titik

pakai.

2. Dalam menjalankan usaha sebagaimana yang dimaksud ayat (1), maka

PLN melakukan perencanaan dan perluasan sarana penyediaan listrik dan

pengembangan penyediaan tenaga listrik.

3. Melalui persetujuan Menteri Pertambangan dan Energi, PLN dapat

diberikan tugas pekerja usaha penunjang penyediaan tenaga listrik.

Sejalan dengan maksud dan tujuan tersebut, PT PLN (Persero) UBD Jawa

Barat mengemban misi sebagai berikut:

1. Fungsi Bisnis atau memupuk keuntungan

Sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan kaidah

bisnis yang sehat guna menjamin keberadaan dan pengembangan bisnis yang

sehat guna menjamin keberadaan dan pengembangan dalam jangka panjang.

2. Fungsi Sosial atau agen pembangunan

Sebagai pelaksana pembangunan, melaksanakan kegiatan baik yang

bersifat program pembangunan sebagaimana layaknya, maupun yang bersifat

sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,

sekalipun kegiatan tersebut tidak mendapatkan keuntungan.

Selain aktivitas kerja tersebut, PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat &

Banten mempunyai tujuan yang tidak hanya untuk mencari laba karena sebagai

perusahaan milik negara yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat. PLN

26

BAB II PEMBAHASAN

bertugas untuk menyediakan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup memadai

dan mutu yang sangat baik untuk dapat dimanfaatkan masyarakat luas. Dengan

tidak menyimpang dari tujuan utama untuk dapat membangun ekonomi,

ketahanan nasional serta meningkatkan derajat masyarakat sesuai dengan

kebijakan pemerintah dalam bidang penguasaan tenaga listrik. Dan PLN memiliki

tiga sasaran, yaitu:

1. Meningkatkan jumlah langganan;

2. Meningkatkan daya yang terpasang;

3. Meningkatkan penjualan KWH (tenaga listrik) kepada pelanggan

PLN Distribusi adalah satuan administrasi yang tidak memiliki fasilitas

pembangkit dan transmisi. Unit ini membeli energinya dari unit PLN lainnya yang

diterima melalui Gardu Induk (GI). Seluruh pulau Jawa yang menyerap hampir

80% volume penjualan tenaga listrik seluruh Indonesia dikelola oleh empat PLN

Distribusi yang berfungsi sebagai unit koordinatif. Salah satu unit distribusi

tersebut adalah PT PLN (Persero) Distibusi Jawa Barat & Banten yang memilki

wilayah kerja meliputi seluruh Jawa Barat kecuali Tangerang.

PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten melaksanakan

tuganya memiliki 16 APJ (Area Pelayanan dan Jaringan) dan 1 APD (area

Pengatur Distribusi), adapun unit-unit pelaksana adalah :

1. APJ Cirebon

2. APJ Tasik

3. APJ Garut

4. APJ Cianjur

5. APJ Sukabumi

6. APJ Bogor

27

BAB II PEMBAHASAN

7. APJ Banten Selatan

8. APJ Banten Utara

9. APJ Purwakarta

10. APJ Cimahi

11. APJ Bandung

12. APJ Majalaya

13. APJ Bekasi

14. APJ Depok

15. APJ Karawang

16. APJ Sumedang

17. APD Bandung

Fungsi masing-masing cabang tersebut adalah untuk mendistribusikan

tenaga listrik kepada konsumen, membangun jaringan distribusi, pelayanan

langganan dengan sistem pembendaharaan serta melaporkan kegiatannya dengan

membuat laporan realisasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan PT PLN

(Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.

Tenaga Listrik yang disalurkan kepada konsumen adalah tenag listrik

yang dibangkitkan dari beberapa pusat tenaga listrik yang ada di Jawa Barat, dari

pusat tenaga listrik tersebut ditransmisikan lagi ke gardu-gardu induk, kemudian

ditransmisikan lagi ke gardu-garu cabang akhirnya samapai kepada konsumen.

2.6 Produk Perusahaan

Produk yang dihasilkan dan dijual oleh PT PLN (Persero) adalah energi

listrik yang bisa dipergunakan untuk menjalankan mesin dan penerangan.

28

BAB II PEMBAHASAN

Berdasarkan tujuan pemakaian listrik, maka energi listrik yang dihasilkan dan

dijual kepada pelanggan dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu :

Golongan tarif S = Kepentingan Sosial

Golongan tarif R= Rumah Tangga

Golongan tarif B= Bisnis

Golongan tarif I= Industri

Golongan tarif P:= Pemerintah dan Penerangan Jalan Umum

Berdasarkan Kepres No. 83 tahun 2001, ditambahkan golongan tarif baru,

yaitu :

Golongan tarif T = Traksi/Kereta Api

Golongan tarif C= Curah, untuk keperluan khusus

Golongan tarif M= Multiguna

Golongan tarif ini diperuntukan bagi pengguna tenaga listrik dengan

persyaratan khusus atau spesifikasi, serta memberi nilai tambah bagi PT PLN

(Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten maupun bagi pelanggan. Transaksi

meltiguna sangat menguntungkan karena dibuat berdasarkan kesepakatan

perjanjian tersendiri.

Jenis transaksi ini terdiri dari :

Transaksi Energi Listrik (TEL), meliputi multiguna ekspor, impor,

musiman, prabayar, beban dapat diatur, listrik hari libur.

Transaksi Non Energi Listrik, yaitu penyediaan tingkat keandalan

layanan, penyediaan fasilitas ketenagalistrikan dan penyediaan

layanan jasa kelistrikan.

29

BAB II PEMBAHASAN

LOGO PERUSAHAAN

Gambar 1.2 Logo PT PLN (Persero)

Sumber : Buku Panduan Logo PLN, 2009

30

BAB II PEMBAHASAN

Berdasarkan keputusan Direktur PT PLN (Persero) No 036.K/Dir/2007

tentang Aturan Logo Perusahaan. Arti dan maksud lambang PT PLN (Persero)

yaitu :

1. Bidang persegi panjang vertical melambangkan bahwa PT PLN

(Persero) merupakan wadah atau organisai yang terorganisir dengan

sempurna. Warna kuning melambangkan keagungan Tuhan Yang Maha

Esa, serta agungnya kewajiban PT PLN (Persero). Menggambarkan

pencerahan dan semangat yang menyala-nyala yang dimiliki tiap insane

yang berkarya di PT PLN (Persero)

2. Petir atau kilat melambangkan tenaga listrik, yang terkandung di

dalamnya sebagai produk jasa utama yang dihasilkan oleh perusahaan.

Petir mengartikan kerja cepat dan tepat para insane PT PLN (Persero)

dalam memberikan solusi terbaik bagi para pelanggannya. Warna

merah darah melambangkan keberanian dalam menghadapi tantangan

perkembangan jaman, kedewasaan dan kedinamisan gerak laju

perusahaan dalam melaksanakan tugas untuk menapai sarana

pembangunan.

3. Gambar gelombang melambangkan gaya rambat energy listrik,

dinamakan konservasi segala macam tenaga (energy) menjadi tenaga

listrik. Artinya bahwa pelaksanaan tugas PT PLN (Persero) hatus

serempak dalam tiga bidang yaitu pembangkitan,penyaluran dan

distribusi tenaga listrik. Warna biru laut melambangkan kesetiaan dan

31

BAB II PEMBAHASAN

pengabdian pada tugas untuk menuju dan mencapai kemakmuran dan

kesejahteraan rakyat Indonesia keandalan yang dimiliki insane

perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi para pelanggannya.

32